BAB III ning - library.walisongo.ac.idlibrary.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/27/jtptiain-gdl-s1...Format Isian Akta Notaris Model 1 dan Dokumen pelengkapnya serta Salinan Akta

34

BAB III

PRAKTEK PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

DI BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARI’AH (BPRS) ARTHA SURYA

BAROKAH SEMARANG

A. GAMBARAN UMUM TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT

SYARI’AH (BPRS) ARTHA SURYA BAROKAH

1. Sejarah Berdirinya BPRS Artha Surya Barokah

PT Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah (BPRS) Artha Surya Barokah

dengan NPWP 02.069.799.1-508.000 berkedudukan di Jalan Singosari Timur

No.1A Semarang dengan Akta Notaris Surat Keputusan Menteri Kehakiman

No.C-193 HT 03.01 Tahun 1998 dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Surat

Keputusan kepala Badan Pertanahan No.5-XI-1998 Tanggal 3 juni 1996.

Yang bertindak sebagai Pejabat Notaris adalah Muhammad Hafidh, SH

dengan Pegawai Kantor Notaris Tuan Akhfad dan Muhammad Taufiq yang

bertindak sebagai saksi. Pendirian BPRS ini diawali pada tanggal 3 Agustus

2002. Tim Pendiri PT BPRS Artha Surya Barokah mengajukan Permohonan

Persetujuan Prinsip Pendirian Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip

Syari’ah dengan Nomor Surat 010/II6/ASB/XI/2002 kepada Bank Indonesia

dan dilanjutkan dengan Risalah Pertemuan dengan Pimpinan Bank Indonesia

Semarang pada tanggal 16 september 2002.

35

Rancangan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar PT BPRS Artha

Surya Barokah disesuaikan dengan Surat Edaran Direktur Bank Indonesia

No.32/36/Kep/DIR tanggal 12 Mei 1999. Selanjutnya dilakukan dengan

Perubahan Anggaran Dasar dengan nomor 21 pada 21 November 2002.

Untuk memenuhi Surat Edaran Direktur Bank Indonesia No.32/36/Kep/DIR

tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syari’ah, maka

dilakukan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan khususnya Pasal 1 ayat 1,

Pasal 3 ayat 2, dan Pasal 16.

Pengesahan Akta Pendirian Perusahaan berdasarkan Keputusan

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.C-16414

HT 01.01. Tahun 2003 tanggal 15 Juli 2003 berdasarkan penelitian terhadap

Format Isian Akta Notaris Model 1 dan Dokumen pelengkapnya serta Salinan

Akta No.17 tanggal 24 Mei 2002 dan Salinan Akta No.8 Agustus 2002 dan

Salinan Akta No.21 tanggal 21 November 2002 yang dibuat oleh Notaris

seperti disebutkan diatas dan diterima tanggal 14 Juli 2003 telah memenuhi

syarat-syarat dan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Akta No.17 tanggal 24 Mei 2002 berisi tentang Pendirian Perseroan

Terbatas yang didirikan oleh 21 orang dengan modal dasar sejumlah 4 milyar

rupiah dan modal disetor sejumlah 1milyar rupiah dari 22 pemegang saham.

Akta No.8 tanggal 8 Agustus 2002 berisi tentang masuk dan keluarnya pesero

serta perubahan anggaran dasar, 15 orang masuk sebagai pesero dan 2 orang

keluar dari perseroan. Selanjutnya dibuat Akta No.31 Mei 2003 tentang

36

perubahan Direksi dan Dewan Pengawas Syari’ah termasuk keterangan

mengenai pemegang saham sebanyak 38 orang dan saham sejumlah 1.000

lembar dengan total nilai nominal 1 milyar rupiah.

Permohonan izin usaha Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan

Prinsip Syari’ah PT BPRS Artha Surya Barokah pada tanggal 18 November

2003 dengan Nomor Surat 142/II6/ASB/XI/2003 diajukan kepada Dewan

Gubernur Bank Indonesia U.P. Biro Perbankan Syari’ah berdasarkan

Persetujuan Prinsip Bank Indonesia No.5/586/BPS tanggal 13 Mei 2003

mengenai rencana Pendirian Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip

Syari’ah.

2. Visi Dan Missi 1

• Visi :

Terwujudnya lembaga keuangan syari’ah profesional untuk ikut

membangun perekonomian umat, yang berkeadilan dan membawa

keberkahan untuk semua pihak.

• Misi :

1. Menjadikan Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah (BPRS) Artha Surya

Barokah sebagai lembaga Perbankan yang sepenuhnya mengacu pada

prinsip syari’ah.

2. Membangun simpul kekuatan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat,

dengan menempatkan diri sebagai lembaga intermediasi yang adil.

1 Brosur BPRS Artha Surya Barokah

37

3. Membangun sinergi dan silaturahmi dengan shohibul mal dan

mudharib, untuk membangun kinerja yang penuh barokah.

4. Mencari keuntungan yang wajar dan digunakan untuk kepentingan

bersama.

Adapun kegiatan BPRS Artha Surya Barokah yaitu meliputi:

a. Menghimpun dana dari masyarakat

b. Menyalurkan pembiayaan

c. Menerima dana dan menyalurkan dana zakat, infaq, shodaqoh

d. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank Perkreditan

Rakyat Syari’ah sepanjang disetujui oleh Dewan Pengawas Syari’ah.

3. Produk-Produk BPRS Artha Surya Barokah

A. Produk Tabungan Dan Deposito.2

1. Tabungan Investasi Masyarakat (TIM)

Tabungan perorangan dengan akad mudharabah untuk berbagai

keperluan yang dapat ditarik setiap saat. Setoran awal minimal

Rp.20.000,00 dan setoran selanjutnya minimal Rp.10.000,00. Nisbah

bagi hasil, 40: 60 (nasabah : bank)

2. Tabungan Aktivitas Masyarakat (TAM)

Tabungan yang di desain untuk menampung dana dari lembaga/

institusi yang dikembangkan masyarakat. Seperti masjid, badan usaha

2 Ibid

38

dan badan hukum lainnya. Setoran awal minimal Rp.50.000,00 dan

setoran selanjutnya minimal Rp.25.000,00.

Nisbah bagi hasil, 40: 60

3. Tabungan Anak Dan Remaja (TARA)

Tabungan perorangan yang dikhususkan untuk melatih anak-anak dan

remaja menabung di Bank Syari’ah. Tabungan ini dapat menampung

tabungan sekolah, tabungan untuk persiapan biaya Ujian Akhir

Sekolah, tabungan persiapan study tour dan lain-lain. Setoran awal

minimal Rp.10.000,00 dan setoran selanjutnya minimal Rp 5.000,00.

Nisbah bagi hasil, 40: 60

4. Tabungan Haji Dan Umrah (TAHAROH)

Tabungan yang dikhususkan bagi masyarakat yang merencanakan

pergi beribadah haji atau umroh. Setoran awal minimal Rp.100.000,00

dan setoran selanjutnya minimal Rp.50.000,00.

Nisbah bagi hasil, 40: 60

5. Deposito Investasi Mudharabah (DIM)

- Deposito 1 bulan, nisbah bagi hasil, 45: 55

- Deposito 3 bulan, nisbah bagi hasil 50: 50

- Deposito 6 bulan, nisbah bagi hasil 53: 47

- Deposito 12 bulan, nisbah bagi hasil 57: 43

39

Simpanan berjangka waktu sebagai sarana investasi bagi para

shohibul mal (pemilik dana). Nominal deposito minimal

Rp.1.000.000, 00.

B. Produk Pembiayaan

1. Akad Al Murabahah

a. Beli Bayar Angsur-Usaha (BBA-U)

Pembiayaan ini berbasis pada jual beli, dengan akad al-murabahah.

Misalnya untuk menunjang kegiatan usaha, dengan penambahan

peralatan baru. Cara pembayaran atas pembiayaan untuk pembelian

barang tersebut bisa diangsur. Bank membayar seharga barang yang

diminta nasabah dan menjualnya kembali pada nasabah dengan

margin keuntungan.

b. Beli Bayar Angsur Konsumtif (BBA-K)

Pembiayaan konsumtif (non usaha) menggunakan akad al-

murabahah, dimana tagihan barang yang dibutuhkan nasabah dibayar

terlebih dahulu oleh Bank, sedangkan nasabah mengangsur harga

barang tersebut dengan keuntungan dan jangka waktu yang

disepakati.

c. Beli Bayar Angsur Persyarikatan (BBA-SYAR)

Pembiayaan khusus yang dirancang untuk membantu talangan dana

bagi pegawai Non PNS dan Non struktural di lingkungan amal usaha,

dengan cara angsuran potong gaji.

40

d. Beli Bayar Tangguh Usaha (BBT-U)

Pembiayaan ini menggunakan akad al-murabahah, yang digunakan

untuk menunjang kegiatan usaha skemanya adalah bank membelikan

barang yang dibutuhkan dan menjualnya kembali pada nasabah

dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dan nasabah

membayar pada waktu yang telah disepakati.

e. Beli Bayar Tangguh Konsumtif (BBT-K)

Pada prinsipnya sama dengan BBT-U, hanya barang yang dibeli

bukan untuk menunjang kegiatan usaha, tetapi konsumtif.

f. Beli Bayar Tangguh Amal Usaha Masyarakat (BBT-AUM)

Pembiayaan ini menggunakan akad al-murabahah, untuk menunjang

kegiatan Amal Usaha Masyarakat (AUM), seperti pengadaan alat-alat

laboratorium atau praktek. Skemanya adalah bank membelikan

terlebih dahulu dan menjualnya kembali pada AUM tersebut beserta

keuntungan yang disepakati. Sedangkan AUM membayar pembiayaan

tersebut pada waktu jatuh tempo. Misalnya: setelah penerimaan baru.

2. Akad Al Musyarakah

a. Tambahan Modal Usaha (TAMU)

Pembiayaan untuk menunjang kegiatan usaha yang sudah berjalan agar

dapat menjadi lebih baik dan maju. Akad yang digunakan adalah

musyarakah (syirkah) dengan pola bagi hasil yang skemanya ditentukan

secara bersama-sama.

41

b. Akad Al Mudharabah

Pembiayaan Investasi Proyek (PIP)

Pembiayaan dengan skema mudharabah murni, dimana bank dapat

membiayai satu kegiatan temporer, pada orang yang benar-benar ahli di

bidangnya, tetapi mempunyai keterbatasan pendanaan.

c. Akad Qard

Pembiayaan Kebajikan Umat (PKU)

Pembiayaan yang diperuntukkan untuk keperluan dharurat, dimana

dananya diperoleh dari zakat, infaq, shodaqoh dan zakat atas keuntungan

bank. Pembiayaan jenis ini tidak mensyaratkan keuntungan tertentu pada

bank, tetapi mensyaratkan keuntungan kembali dana tersebut untuk

kepentingan secara bergulir.

d. Akad Al Ijarah

Pembiayaan Multi Fungsi Konsumtif (PMK)

Pembiayaan berbasis sewa, dengan akad al-ijarah. Bank membiayai

fungsi atau manfaat yang diinginkan nasabah secara tunai. Nasabah

membayar kepada bank secara angsuran, berupa harga yang telah

disepakati.

Misal: pembiayaan untuk sekolah, sewa rumah, tempat usaha dan biaya

rumah sakit.

42

Adapun mengenai sumber-sumber dana dapat diperoleh dari:

a. Amal-amal Usaha Muhammadiyah di Kota Semarang

b. Pegawai Profesional yang bekerja atau berinteraksi dengan amal-amal

usaha Muhammadiyah seperti pegawai amal usaha muhammadiyah,

Dosen di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah Kota

Semarang, tenaga medis yang bekerja di rumah sakit milik

Muhammadiyah, dan lain-lain

c. Masjid atau Mushalla, TK, TPA yang dikelola oleh warga masyarakat

d. Pengusaha kecil, pedagang kaki lima, dan pedagang informal lainnya

e. Calon jamaah haji di kota Semarang

f. Masyarakat muslim di kota Semarang

g. Pelajar atau mahasiswa muslim

h. Pinjaman komersil

4. Sasaran Pembiayaan

Mudharib atau pihak yang dapat dibiayai oleh BPRS Artha Surya

Barokah adalah:

1. Investasi dan modal kerja untuk amal usaha Muhammadiyah yang banyak

dibiayai secara ekonomis.

2. Pembiayaan produktif untuk pengusaha kecil, pedagang kaki Lima dan

usaha mikro yang produktif lainnya.

43

3. Pembiayaan investasi atau konsumtif bagi golongan berpenghasilan tetap

baik pegawai muhammadiyah, PNS, dan pegawai swasta lainnya.

4. Nasabah secara umum yang layak dibiayai secara ekonomis.

Prioritas Alokasi Pembiayaan :

Tabel

Prioritas Alokasi Pembiayaan

Jenis Pembiayaan Alokasi Jangka Waktu

Modal Kerja

Investasi

Konsumtif

50 %

25 %

25 %

12-18 bulan

12-24 bulan

12-30 bulan

Sumber : PT BPRS Artha Surya BAROKAH

44

5. Struktur Organisasi BPRS Artha Surya Barokah

Sumber : PT. BPRS Artha Surya Barokah.

R U P S

Dewan Komisaris

D P S

Direksi

Marketing Operasional Umum

Funding

- Muhammad Zaenuri, S. SOS.I - Alfianto Imam

Santoso, A. md

Account Officer

- Alfianto Imam Santoso, A. md - Muhammad Zaenuri, S. SOS.I

Teller Retno Dewi Hariyani, SE.

Jasa Nasabah Widiyati Kurnia Ulfah, SE. Akt.

Accounting/ Pembukuan Widiyati Kurnia Ulfah, SE. Akt

45

Adapun penjelasan dari bagian diatas adalah:

Status Nama Keterangan

Pemegang Saham 36 Pemegang Saham -

Dewan Komisaris

1. Drs. H. Sugeng Pamudji

2. Drs. H. Haeruddin, M.T

3. Drs. H. A. Dahlan Rais, M.

Hum

Komisaris Utama

Komisaris

Komisaris

Direksi

1. Agus Muhammad Nadjib, S.E.

2. Retno Dewi Hariyani, S.E.

Direktur Utama

Direktur

D P S

1. Prof. H. Muhammad Juhri.

2. Drs. H. Rozihan, S.H.

3. Drs. H. Marpuji Ali.

Ketua

Anggota

Anggota

Struktur organisasi pada PT BPRS Artha Surya Barokah telah menunjukkan

garis wewenang dan garis tanggung jawab secara sederhana, fleksibel, dan tegas

sehingga mencerminkan pemisahan fungsi dengan jelas.

Uraian kerja antar bagian pada perusahaan sehubungan dengan proses

pemberian pembiayaan adalah sebagai berikut:

46

1. Dewan Pengawas Syari’ah

Keberadaan dewan ini adalah pembeda yang sangat jelas antara BPR

konvensional dan BPR syari’ah. Sesuai dengan SK DIR BI

No.32/36/KEP/DIR BI Tanggal 12 Mei 1999, tugas DPS adalah:

a. Mengawasi dan melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha

pembiayaan BPRS agar selalu sesuai dengan prinsip syari’ah.

b. Dalam melaksanakan fungsinya, DPS wajib mengikuti fatwa DSN. DPS

merupakan lembaga independen yang bertugas mengawasi jalannya

operasional atau kebijakan pembiayaan bank agar selalu sesuai dengan

hukum syari’ah.

2. Dewan Komisaris

a. Mewakili para pemegang saham dalam merumuskan kebijaksanaan

pembiayaan yang diusulkan oleh direksi.

b. Dalam hal kegiatan operasional, dewan komisaris dapat memberikan

persetujuan atas pembiayaan khusus yang diajukan direksi.

3. Direksi

a. Bertanggung jawab atas mekanisme pembiayaan dengan membuat acuan

buku yang menjamin sistem, organisasi, dan usaha pembiayaan agar dapat

berkembang dengan baik.

b. Bertanggung jawab atas pengamanan kepentingan pemegang saham,

nasabah deposan atau penabung, pengurus atau karyawan, mudharib atau

nasabah pembiayaan secara adil.

47

c. Bertanggung jawab atas keselamatan asset perusahaan dengan

meminimalkan resiko usaha.

d. Bertanggung jawab atas kesesuaian operasional pembiayaan dengan

sistem syari’ah yang berlaku.

4. Teller/ Kassa

a. Melayani dan mencatat transaksi masuk dan keluar serta menata bukti

transaksi berdasarkan urutan. Dalam hal jumlah penarikan besar dan

diluar kewenangan, teller meminta persetujuan pejabat di atasnya terlebih

dahulu.

b. Membuat proof sheet yang berisi balancing antar transaksi (T Account)

dan jumlah transaksi.

c. Teller bertanggung jawab kepada direktur operasional.

5. Akuntansi

a. Mencatat perubahan atau mutasi pada setiap kartu rekening besar, kartu

rekening sub buku besar, kartu transaksi pada kartu penghasilan dan kartu

biaya, rekapitulasi buku besar.

b. Memberi masukan kepada direksi mengenai posisi keuangan, tingkat

kesehatan bank, dan merupakan bagian dari tim manajemen bank dalam

menentukan prioritas pembiayaan.

6. Administrasi pembiayaan

a. Menata usahakan pembiayaan, baik yang telah disalurkan maupun yang

akan disalurkan maupun yang akan segera disalurkan.

48

b. Menyiapkan formulir permohonan pembiayaan dan menyimpan lampiran

permohonan pembiayaan nasabah.

c. Mencatat dan memberi nomor formulir pembiayaan yang masuk

kemudian mengajukan kepada pejabat berwenang, dan diteruskan kepada

AO.

d. Mengajukan rekomendasi tim pembiayaan untuk diajukan kepada direksi

e. Menyiapkan berbagai dokumen pencairan dana pembiayaan yang telah

disetujui.

f. Membuat daftar nominatif nasabah pembiayaan secara lengkap untuk

memantau aktivitas angsuran oleh AO.

g. Membuat daftar pembiayaan yang diklasifikasikan berdasarkan jangka

waktu, jenis usaha (sandi ekonomi), kolektivitas, serta bagi debetnya

sebagai data pendukung laporan bulanan. .

7. Jasa Nasabah

a. Bertanggung jawab atas validitas mutasi pada kartu tabungan dan atau

buku tabungan milik nasabah.

b. Bertanggung jawab penuh atas material yang digunakan

c. Menghitung porsi bagi hasil dan mendistribusikan pada tiap-tiap

rekening. Juga bertanggung jawab terhadap validitas data atas saldo

terakhir tiap nasabah.

8. Bagian Pembiayaan/ Account Officer

a. Mencari calon nasabah potensial.

49

b. Melakukan pemeriksaan lapangan (termasuk faktor 5 C) atas surat

permohonan pembiayaan yang telah di disposisi pejabat yang berwenang.

c. Menentukan akad pembiayaan yang akan dipakai, skema pembiayaan,

dan skema angsuran dengan persetujuan pihak bank dan nasabah.

d. Menyusun analisa kuantitatif dan kualitatif atas kinerja calon nasabah dan

mengusulkannya kepada pejabat berwenang.

e. Bersama administrasi pembiayaan, menyiapkan dokumen yang

diperlukan dalam pencairan dana.

f. Memantau kelangsungan dan kelancaran angsuran, memantau dan

menyelesaikan angsuran pembiayaan kurang lancar, bermasalah dan

pembiayaan macet. Untuk pembiayaan bermasalah dan macet, AO harus

berusaha untuk segera mengamankan asset milik bank.

g. Membuat daftar nominatif berdasarkan tanggal angsuran dan atau

berdasarkan domisili.

h. Membantu funding atau pemasaran dana pihak ketiga.

i. Melakukan penagihan dari rumah ke rumah bagi nasabah yang

teridentifikasi pembayarannya tidak tertib.

9. Marketing/ mencari dana pihak ketiga

a. Mencari calon nasabah potensial, baik lembaga atau perorangan untuk

menitipkan dananya di bank dalam bentuk tabungan dan atau deposito.

50

b. Dapat bergabung dengan pembiayaan, dengan meminta nasabah

menabung secara rutin dan pada waktu angsuran jatuh tempo, tabungan di

overbooking menjadi setoran angsuran.

B. PRAKTEK PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BPRS ARTHA SURYA

BAROKAH

Praktek pembiayaan musyarakah merupakan kesepakatan antara bank dan

nasabah guna menggabungkan modalnya dalam suatu usaha yang halal dan

produktif. Dimana porsi modal yang dicampurkan berbeda dalam jumlah, karena

bank hanya memberikan tambahan modal sesuai kebutuhan pembiayaan.

Adapun skema bagi hasilnya ditentukan secara bersama-sama dengan

jalan bernegosiasi dalam hal berbagi keuntungan, dan kerugian akan ditanggung

secara bersama-sama berdasarkan porsi modal masing-masing.

Adapun formulir yang digunakan dalam proses penyaluran pembiayaan

adalah :

1. Surat Permohonan Pembiayaan (SPP), berisi aplikasi permohonan

pembiayaan nasabah beserta rincian serta agunan yang disertakan.

2. Surat Pernyataan Agunan (SPA), berupa pernyataan tertulis dari nasabah

bahwa agunan yang disertakan benar-benar milik nasabah.

3. Laporan Hasil Pemeriksaan SPP (LHP), berisi rincian identitas nasabah,

karakter, estimasi kondisi usaha, agunan nasabah, tujuan penggunaan

51

pembiayaan, modal dan usulan pembiayaan. Bagian akhir laporan ini

merupakan hasil analisis bagian pembiayaan.

4. Lembar Persetujuan Pembiayaan (LPP), berisi pernyataan dari direksi bahwa

permohonan pembiayaan nasabah disetujui dan dapat direalisasikan.

5. Akad Pembiayaan (AP), berisi pernyataan bahwa kedua belah pihak, yaitu

Bank dengan nasabah, melakukan perjanjian pembiayaan tertentu dan

dilengkapi dengan rincian pembiayaan yang dibutuhkan.

6. Surat Pengakuan Menerima Pembiayaan (SPMP), berisi pernyataan dari

nasabah bahwa ia telah menerima pembiayaan jenis tertentu dari Bank.

Sejumlah tertentu, dan akan diangsur sebanyak sejumlah tertentu angsuran.

7. Slip Setoran (SST), berisi jenis setoran tertentu dari nasabah.

8. Kwitansi Realisasi Pembiayaan (KRP), berisi nilai pembiayaan dan

dilengkapi dengan nomor rekening tabungan nasabah dan nomor akad

pembiayaan.

9. Kartu Pembayaran Angsuran (KPA), merinci besarnya angsuran, total

angsuran, dan saldo pinjaman nasabah. Kartu ini menjadi bukti angsuran yang

dipegang dari nasabah.

10. Kartu Pembiayaan (KP), merinci pokok dan margin angsuran, pokok dan

margin sisa angsuran, total sisa angsuran, sampai jumlah tunggakan apabila

nasabah tidak mengangsur pada saat jatuh tempo. Kartu ini menjadi bukti

angsuran yang disimpan oleh pihak Bank.

52

Dalam mengajukan pembiayaan musyarakah di BPRS tidak lepas dari

prosedur sebagai berikut :3

1. Nasabah melengkapi Surat Permohonan Pembiayaan (SPP) yang didapat dari

customer service, melampirkan identitas diri dan Surat Pernyataan Agunan

(SPA). Agunan dapat berupa BPKP, Sertifikat Tanah, atau dokumen berharga

lainnya yang disetujui Bank.

2. Petugas administrasi pembiayaan mencatat dan memberi nomor register pada

SPP yang masuk. Setelah itu, SPP diajukan pada pejabat berwenang untuk

mendapatkan disposisi.

3. Kemudian bagian pembiayaan mensurvei ke lokasi usaha nasabah. Melakukan

wawancara dengan nasabah, mencocokkan data pada SPP dengan kondisi

yang sesungguhnya, memeriksa kelengkapan pembukuan, SIUP, NPWP, atau

tanda Daftar Perusahaan, dan dokumen lain yang dibutuhkan. Hasil survey

selanjutnya direkam dalam Laporan Hasil pemeriksaan SPP untuk dianalisis

dan diteruskan kepada Direksi.

4. Pihak Direksi selanjutnya mempertimbangkan hasil analisis pembiayaan dan

memutuskan apakah pembiayaan disetujui untuk direalisasikan atau tidak.

5. Untuk Pembiayaan yang disetujui, bagian pembiayaan kemudian

mempersiapkan Akad Pembiayaan (AP) dan berbagai dokumen yang

dibutuhkan yaitu Slip Setoran (SSt), Surat Pernyataan Menerima Pembiayaan

3 Hasil Wawancara dengan Bapak Zaenuri Selaku AO, BPRS Artha Surya Barokah, Pada Tanggal

4 April 2005

53

(SPMP), kwitansi Realisasi Pembiayaan (KRP), Kartu Pembayaran Angsuran

(KPA), dan Kartu Pembiayaan (KP). SPA diteruskan kepada notaris untuk

diperiksa keabsahan dan kebenarannya.

6. Apabila hasil survey menunjukkan bahwa Pembiayaan tidak layak sehingga

tidak dapat terealisasi, maka bagian pembiayaan akan melakukan survey

ulang kepada nasabah. Dalam hal ini, nasabah dapat mengganti agunan

apabila agunan nasabah tidak disetujui.

7. Setelah semua dokumen yang diperlukan siap, pihak Bank menandatangani

akad bersama di hadapan notaris. Selanjutnya AP, SSt, SPMP, KRP, dan

KPA diarsipkan oleh bagian pembiayaan.

8. Dokumen yang lain, SPMP, SSt, dan KRP diteruskan ke bagian kassa untuk

pencairan dana pembiayaan.

9. Bagian kasa menyerahkan uang tunai dan seluruh dokumen 2 lembar kepada

nasabah.

10. SPMP, SST, dan KRP kemudian diteruskan ke bagian akuntansi untuk dicatat

dan diarsipkan.

C. SISTEM PENGHITUNGAN BAGI HASIL

Lembaga keuangan syari’ah mempunyai perbedaan dengan lembaga

konvensional, diantara perbedaan itu terletak pada sistem bagi hasil dan sistem

bunga. Kalau sistem bunga penentuan besar kecilnya (bunga) dibuat sebelumnya

(pada waktu akad) tanpa berpedoman pada untung dan rugi.

54

Sedangkan dengan sistem bagi hasil penentuan bagi hasil dibuat pada waktu

akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi (besarnya jumlah

diketahui sesudah berusaha).

Bagi nasabah yang memilih menggunakan akad musyarakah dengan

menggunakan nisbah bagi hasil yang telah disepakati yaitu 25:75.

Apabila keuntungan yang diperoleh nasabah banyak, maka nasabah bisa

memberikan keuntungan lebih banyak dari keuntungan yang ditetapkan awal.

Akan tetapi apabila keuntungan yang didapat sedikit maka yang diberikan bisa

kurang dari yang ditetapkan diawal. Namun dikala usaha yang dijalankan nasabah

macet, maka langkah awal yang diambil oleh BPRS adalah memberikan

pembinaan-pembinaan kepada usaha tersebut.4

Hingga sampai saat ini BPRS Artha Surya Barokah mempunyai total

nasabah sebanyak 979 orang (Mei 2006), meliputi nasabah tabungan dan deposito

sebanyak 713 orang dan nasabah pembiayaan sebanyak 266 orang.5

Dan kali ini kita akan membahas sistem penghitungan pembiayaan

Musyarakah di BPRS Artha Surya Barokah, bapak. Alfianto Imam Santoso,

menerangkan lebih lanjut tentang hal ini dan mencontohkan salah satu transaksi

musyarakah.

4 Hasil Wawancara Dengan Bapak Alfianto Imam Santoso, selaku marketing di BPRS Artha

Surya Barokah pada tanggal 2 Juni 2006. 5 Hasil Wawancara Dengan Saudari Retno Dewi Hariyani, selaku Teller BPRS Artha Surya

Barokah pada tanggal 2 Juni 2006

55

Contoh kasus :

Seorang nasabah (bapak. Hamzah) mengajukan pembiayaan musyarakah sebesar

Rp. 2.000.000,00 untuk menambah modal, mengingat bulan juni-juli merupakan

persiapan memasuki tahun ajaran baru bagi pelajar, ia berkeinginan untuk

membeli buku-buku sekolah sebagai modal usahanya. Oleh BPRS pembiayaan

tersebut disetujui dengan ketentuan nisbah bagi hasilnya 25%:75%. dalam

mengangsur pinjaman, Bapak Hamzah memilih sistem bulanan. Maka

penghitungan bagi hasil dan angsurannya adalah sebagai berikut :

LAPORAN RUGI LABA CUTE SHOP

PERIODE 28 FEBRUARI 2005

Pendapatan

Omzet 1 s.d. 28 Februari 2005 Rp. 2.848.650,00

Biaya-biaya

1. Biaya Pengadaan Barang Rp. 115.000,00

2. Biaya Angsuran BPRS Rp. 292.700,00

3. Biaya Konsinyasi Barang Rp. 1.220.025,00

4. Biaya Tenaga Kerja

Gaji Bulanan Rp. 210.000,00

Makan Siang Rp. 60.000,00+

Rp. 270.000,00

5. Biaya Sewa Toko (1/4. Rp. 10.000.000,00) Rp. 208.000,00

6. Biaya Telfon (1/4. Rp. 120.000,00) Rp. 30.000,00

56

7. Infak Rp. 60.000,00

8. Biaya Pemeliharaan

Sampah Rp. 10.000,00

Plastik Rp. 4.800,00

Rental Rp. 1.900,00

Foto kopi Rp. 2.800,00+

dan Double Tip

Rp. 19.000,00

9. Biaya Bagi Hasil Bazaar

Bazaar Buku Eka Rp. 7.000,00

Bazaar KKN Rp. 21.000,00+

Rp. 28.000,00

Total Biaya Rp. 2.243.225,00-

Laba Per Februari 2005 Rp. 605.425,00

Bagi Hasil BPRS

25 % (selisih Januari) + (selisih Februari)

25 % (RP. 170.790,00) + (Rp. 605.425,00 – Rp.601.865,00)

25 % (RP. 170.790,00) + (Rp.3.560)

25 % (Rp. 174.350,00

Rp. 43.588,00

Rp. 43.600,00

Cicilan Februari 2005

Rp. 250.000,00 + Rp. 43.600,00

Rp. 293.600,00

Oleh karena itu, setiap bulan bapak Hamzah membayar angsuran sebesar

Rp. 293.600,00

57

D. PROBLEMATIKA SISTEM MUSYARAKAH DIBPRS ARTHA SURYA

BAROKAH SEMARANG

Dalam mengimplementasikan sistem musyarakah dalam BPRS yang

merupakan lembaga keuangan syari’ah dengan prinsip kemitraan (partnership)

dan kebersamaan. Pelaksanaan sistem musyarakah memiliki kendala-kendala

sebagai berikut:

1. Adapun lokasi unit usaha nasabah pembiayaan sulit untuk dijangkau oleh staff

BPRS.

2. Ketidak bersedianya nasabah untuk di survey

3. Kurangnya koordinasi antara BPRS dengan staff perbendaharaan, bila

angsuran yang dilakukan nasabah dengan cara potong gaji

4. Keterlambatan nasabah dalam mengangsur pembiayaan

5. Sulit untuk mengidentifikasi kejujuran nasabah sehingga seorang surveyor

harus aktif dalam kontrol nasabah

6. Jumlah staf BPRS masih sedikit sehingga dalam pelaksanaan musyarakah

dalam urusan manajemen yang seharusnya ditangani kedua belah pihak tidak

efektif.

Demikianlah sekilas gambaran hasil penelitian lapangan di BPRS dengan

didukung data dari kantor BPRS Artha Surya Barokah Semarang. Dan

wawancara dengan AO, marketing dan teller BPRS Artha Surya Barokah.

58