RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MATARAM TAHUN 2019 III - 1 Pemerintah Kota Mataram Maju, Religius dan Berbudaya BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi Daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah Daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah 3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH Analisis ekonomi daerah dimaksudkan untuk menilai sejauhmana realisasi pembangunan daerah akan dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah dan sejauhmana indikator makro ekonomi daerah sesuai dengan yang diasumsikan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Analisis ini dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini untuk digunakan sebagai data dalam analisis keuangan daerah dan perumusan kerangka ekonomi daerah. Salah satu indikator yang dapat menggambarkan apa yang terjadi dalam perekonomian suatu negara atau daerah adalah indikator ekonomi makro. Dengan indikator ini dapat diketahui banyak aspek dan kondisi eksisting serta perkiraan perkembangan perekonomian suatu daerah ke depan. Selanjutnya indikator ekonomi makro akan berperan dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi dan menentukan arah pembangunan suatu negara atau daerah. Strategi dan Kebijakan pembangunan ekonomi yang telah diambil pada tahun sebelumnya perlu dimonitor dan dievaluasi serta dilihat hasilnya sehingga penentuan kebijakan selanjutnya dapat lebih baik dan efisien sesuai sasaran. 3.1.1. Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Global Berdasarkan laporan World Bank yang berjudul “Prospek Ekonomi Global Januari 2018” bahwa perekonomian global diperkirakan akan tetap stabil pada 2018 dan 2019 setelah mencatat tingkat pertumbuhan mengesankan tiga persen pada tahun 2017 yang merupakan kinerja terkuat ekonomi dunia sejak 2011. Situasi ekonomi global yang membaik memberi kesempatan bagi negara-negara untuk memfokuskan kebijakan terhadap isu-isu jangka panjang seperti menangani perubahan iklim, mengatasi ketidaksetaraan yang ada dan menghapus hambatan kelembagaan terhadap pembangunan. Situasi ekonomi dan prospek dunia pada tahun 2018 menunjukkan bahwa kondisi makroekonomi saat ini menawarkan ruang lingkup pembuat kebijakan yang lebih luas untuk
24
Embed
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MATARAM TAHUN 2019 III - 1
Pemerintah Kota Mataram
Maju, Religius dan Berbudaya
BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEUANGAN DAERAH Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi Daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah Daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah
3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH
Analisis ekonomi daerah dimaksudkan untuk menilai sejauhmana realisasi pembangunan daerah
akan dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah dan sejauhmana indikator makro ekonomi
daerah sesuai dengan yang diasumsikan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah.
Analisis ini dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini
untuk digunakan sebagai data dalam analisis keuangan daerah dan perumusan kerangka ekonomi
daerah.
Salah satu indikator yang dapat menggambarkan apa yang terjadi dalam perekonomian suatu
negara atau daerah adalah indikator ekonomi makro. Dengan indikator ini dapat diketahui banyak
aspek dan kondisi eksisting serta perkiraan perkembangan perekonomian suatu daerah ke depan.
Selanjutnya indikator ekonomi makro akan berperan dalam proses perencanaan pembangunan
ekonomi dan menentukan arah pembangunan suatu negara atau daerah. Strategi dan Kebijakan
pembangunan ekonomi yang telah diambil pada tahun sebelumnya perlu dimonitor dan dievaluasi
serta dilihat hasilnya sehingga penentuan kebijakan selanjutnya dapat lebih baik dan efisien sesuai
sasaran.
3.1.1. Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Global
Berdasarkan laporan World Bank yang berjudul “Prospek Ekonomi Global Januari 2018” bahwa
perekonomian global diperkirakan akan tetap stabil pada 2018 dan 2019 setelah mencatat tingkat
pertumbuhan mengesankan tiga persen pada tahun 2017 yang merupakan kinerja terkuat ekonomi
dunia sejak 2011. Situasi ekonomi global yang membaik memberi kesempatan bagi negara-negara
untuk memfokuskan kebijakan terhadap isu-isu jangka panjang seperti menangani perubahan iklim,
mengatasi ketidaksetaraan yang ada dan menghapus hambatan kelembagaan terhadap
pembangunan. Situasi ekonomi dan prospek dunia pada tahun 2018 menunjukkan bahwa kondisi
makroekonomi saat ini menawarkan ruang lingkup pembuat kebijakan yang lebih luas untuk
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MATARAM TAHUN 2019 III - 2
Pemerintah Kota Mataram
Maju, Religius dan Berbudaya
menangani beberapa isu mengakar, yang terus menghambat kemajuan menuju Sasaran
Pembangunan Berkelanjutan.
Laju pertumbuhan ekonomi dunia juga diperkirakan moderat menjadi 3 persen pada tahun 2019 dan
2,9 persen pada tahun 2020. Pertumbuhan akan lebih banyak didorong oleh perekonomian negara
berkembang, khususnya negara-negara pengekspor komoditi. Laju pertumbuhan ekonomi untuk
kelompok negara ini akan naik menjadi 4,5 persen pada 2018 dan rata-rata 4,7 persen pada 2019
dan 2020. Sebaliknya, pertumbuhan di negara-negara maju diproyeksikan akan melambat menjadi
2,2 persen pada 2018 karena bank sentral di negara-negara tersebut akan bertahap mencabut
bantuan setelah masa krisis dan investasi mulai melandai. Kawasan dengan pertumbuhan ekonomi
tertinggi di dunia adalah Asia Timur dan kawasan Pasifik, dengan ekonomi China diharapkan
tumbuh 6,4 persen tahun ini, sebelum melambat menjadi 6,3 persen tahun depan. Sementara itu,
pertumbuhan PDB India diharapkan mencapai 7,3 persen 2018, sebelum sedikit menguat di
2019/2020 menjadi 7,5 persen. Di negara-negara yang lebih miskin di Afrika, Amerika Latin, Timur
Tengah dan Asia, pertumbuhan ekonomi diharapkan akan mencapai 5,4 persen pada 2018, karena
harga komoditi menguat, walau tidak sekuat proyeksi sebelumnya.
3.1.2. Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Nasional
Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,5 persen pada
2019. Dalam laporan Bank Dunia yang bertajuk Global Economic Prospects, ekonomi Indonesia
tumbuh di atas 5 persen untuk periode 2017-2019. Membaiknya perekonomian Indonesia, menurut
Bank Dunia karena ditopang oleh investasi swasta serta membaiknya prospek perekonomian global.
Hambatan non tarif yang lebih rnurah di negara maju dapat mendorong perdagangan regional
sehingga menguntungkan bagi negara berkembang seperti Indonesia. Namun, beberapa hal seperti
masalah perizinan, pembatasan kepemilikan asing, serta mahalnya biaya jasa dapat menekan arus
investasi ke Indonesia.
Perekonomian nasional pada tahun 2019 masih akan dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi
global yang masih dihadapkan pada ketidakpastian dan pertumbuhan yang terbatas. Namun
Demikian, dengan memperhatikan seluruh dinamika dan tantangan ekonomi global yang akan
dihadapi oleh perekonomian nasional, maka pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
menyepakati asumsi makro dan target pembangunan 2019. Asumsi dan target pembangunan
tersebut digunakan pemerintah untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (RAPBN) 2019. Dalam asumsi makro 2019 disepakati pertumbuhan ekonomi nasional
dipatok 5,2-5,6%, angka ini lebih rendah dari proyeksi pemerintah sebelumnya sebesar 5,4-5,8%.
Sementara laju inflasi tahun depan dipatok 2,5-4,5% (YoY), nilai tukar rupiah Rp 13.700-
14.000/dolar Amerika Serikat dan suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tenor 3 bulan
4,6-5,2%. Sedangkan terkait target pembangunan disepakati tingkat pengangguran terbuka sebesar
4,8-5,2%. Kemudian target tingkat kemiskinan 8,5-9,5%, rasio gini dipatok 0,38-0,39% serta indeks
1.3.6 Pendapatan Lainnya 35.200.000,00 52.400.000,00 21.327.738.000,00 7.500.000.000,00 38,00
Sumber: BKD Kota Mataram
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MATARAM TAHUN 2019 III - 19
Pemerintah Kota Mataram
Maju, Religius dan Berbudaya
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah
Belanja daerah sebagai salah satu komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro
diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah
secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih
besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.
Kebijakan umum anggaran belanja daerah diarahkan pada prinsip- prinsip keadilan yang dapat
dinikmati seluruh masyarakat khususnya dalam hal pelayanan publik yang disusun berdasarkan
aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah. Selain itu juga
penggunaan belanja daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, harus digunakan
untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota
yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang ditetapkan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Agar hasil pembangunan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, penetapan skema kegiatan yang
dibiayai oleh pemerintah daerah harus disesuaikan dengan aspirasi-aspirasi masyarakat yang
tertuang dalam forum MPBM (Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat) yang terbagi
menjadi MPBM Informasi, MPBM Perencanaan, MPBM Pelaksanaan dan Pengendalian, serta
MPBM Evalusi dan Tindak Lanjut.
Belanja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib diprioritaskan untuk melindungi dan
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang
diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar yaitu bidang pendidikan, kesehatan,
pekerjaan umum dan penatan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman,
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial. Pelaksanaan Urusan Wajib dimaksud
berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan, dimana terdapat 6 (enam) urusan
Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan, penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Pilihan digunakan untuk membiayai urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan
berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan
potensi unggulan daerah.
Kebijakan Belanja Daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional,
efesien dan efektif, oleh karena itu kebijakan belanja daerah pada TA. 2019 diarahkan untuk:
1. Belanja Tidak Langsung (BTL)
Penganggaran Belanja Tidak Langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Belanja Pegawai:
Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD)
disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan
rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan
gaji keempat belas.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MATARAM TAHUN 2019 III - 20
Pemerintah Kota Mataram
Maju, Religius dan Berbudaya
Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai
formasi pegawai Tahun 2019
Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat,
tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya
maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok
dan tunjangan.
Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun
Anggaran 2019 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013
tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD
dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun
2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur
Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada
APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan
keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan
terlebih dahulu dengan peraturan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
Standar satuan biaya Tambahan Penghasilan PNSD dimaksud memperhatikan aspek
efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan
Tunjangan Khusus Guru PNSD Tahun Anggaran 2019 melalui DAK Non Fisik dianggarkan
pada kelompok Belanja Tidak Langsung, jenis Belanja Pegawai, obyek Gaji dan
Tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MATARAM TAHUN 2019 III - 21
Pemerintah Kota Mataram
Maju, Religius dan Berbudaya
b. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.
c. Belanja Bantuan Keuangan
Belanja bantuan keuangan harus didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, serta dalam rangka kerjasama antar daerah sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah. Sedangkan Bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
d. Belanja Tidak Terduga Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2018 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2019, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
2. Belanja Langsung (BL)
Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah
daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang
manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka
peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada
kepentingan publik serta mendorong inovasi daerah.
b. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan
wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan SPM dan berpedoman pada standar teknis
dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Penganggaran Belanja Langsung digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintah konkuren
yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.
d. Berupaya mengalokasikan belanja sesuai dimensi pembangunan Nawa Cita sesuai amanat
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN Tahun 2015-2019.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MATARAM TAHUN 2019 III - 22
Pemerintah Kota Mataram
Maju, Religius dan Berbudaya
e. Pengalokasian anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari belanja
daerah termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBD.
f. Berupaya mengalokasikan anggaran dalam rangka peningkatan bidang kesehatan minimal 10
persen dari total APBD diluar gaji, sesuai amanat Undang-undang 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan. g. Meningkatkan alokasi anggaran untuk program dan kegiatan yang terkait dengan
pemberdayaan ekonomi masyarakat dan upaya pengentasan kemiskinan.
h. Melanjutkan program percepatan pembangunan infrastruktur perkotaan, pengadaan tanah
untuk fasilitas publik, dan program unggulan lainnya.
i. Belanja Pegawai untuk kebutuhan honorarium pegawai Honor Daerah dan Pegawai Tidak
Tetap (PTT).
Kebijakan tersebut akan berpengaruh terhadap pola distribusi belanja Perangkat Daerah dimana
pengalokasian belanja dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut:
1. Menetapkan besaran kebutuhan seluruh komponen Belanja Tidak langsung yang meliputi:
Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Belanja Tidak Terduga.
2. Menetapkan besaran kebutuhan program-program unggulan dan program aspirasi.
3. Menetapkan besaran kebutuhan dana pendamping/sharing pembiayaan dalam rangka
pengentasan kemiskinan.
4. Menetapkan besaran dan alokasi kebutuhan program yang pembiayaannya bersumber dari
Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan Dana Bagi
Hasil dari Pajak.
5. Menetapkan kebutuhan dan besaran belanja minimum setiap Perangkat Daerah serta
diupayakan untuk efisien dan rasional untuk alokasi belanja operasional Perangkat Daerah.
Tabel 3.6 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Mataram Tahun 2014-2018