BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSIrsudtarakan.kaltaraprov.go.id/id/images/Renstra/DRAFT RENSTRA 16-21 III.pdf · Dalam pelaksanaannya Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan

Rencana Strategis Tahun 2017-2021 Rumah Skit Umum Daerah Tarakan

Provinsi Kalimantan Utara

41 | P a g e

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI PELAYANAN RSUD TARAKAN

Isu-isu strategis dalam setiap tahapan pembangunan daerah

merupakan dinamika kehidupan lingkungan yang strategis baik regional,

nasional, maupun global. Isu-isu strategis menjadi suatu pokok bahasan yang

akan selalu diperhatikan dalam menyusun setiap perencanaan pembangunan

daerah karena dengan berpedoman pada isu-isu strategis maka segala

permasalahan yang mungkin akan terjadi dimasa yang akan datang dapat

diantisipasi sedini mungkin. Seperti halnya arus besar globalisasi yang

membawa keleluasaan informasi yang menyebabkan peningkatan mutu

pelayanan kesehatan berujung pada munculnya isu-isu yang berkembang

diberbagai bidang.

Dalam pelaksanaannya Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan berperan

sebagai pemberi pelayanan pada bidang kesehatan perlu ditingkatkan secara

solid dan terintegrasi agar dapat meningkatkan kualitas hasil analisa, telaahan,

dan kajian kebijakan pembangunan untuk membantu perumusan kebijakan

pembangunan daerah yang tepat, terarah dan dapat dilaksanakan. Disamping

itu terus dilakukan upaya perbaikan untuk mencapai keselarasan antara

perencanaan dan penganggaran yang ditunjukkan dengan peningkatan

singkronisasi antara sasaran dalam dokumen perencanaan dengan

penganggaran setiap program dan kegiatannya.

Dalam rangka meningkatkan akses mutu pelayanan kesehatan masyarakat,

RSUD Tarakan mengalami banyak permasalahan antara lain kurangnya

jumlah dokter spesialis yang belum mencapai kebutuhan berdasarkan

Permenkes No 56 tahun 2014 jumlah dokter spesialis sebayak 41 orang

dengan Pelayanan Dasar, Penunjang dan Sub Spesialis sedangkan jumlah

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI



42 | P a g e

dokter spesialis di RSUD Tarakan sampai dengan Desember 2015 baru

tersedia sebanyak 23 orang. Jumlah tenaga perawat sesuai SPM sampai

dengan 31 Desember 2015 sebanyak 349 tenaga perawat dengan jumlah

tempat tidur tersedia 358 TT dan sebagian tenaga kesehatan belum memiliki

standar kompetensi.

Berdasarkan pendekatan seperti yang diamanatkan dalam UU Nomor 25

tahun 2004 tentang system perencanaan Pembangunan Nasional, peluang

dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis dengan

memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi RSUD Tarakan

Provinsi Kalimantan Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi seperti

yang diamanahkan pada Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 54

tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUD Tarakan Provinsi

Kalimantan Utara, maka permasalahan dan isu-isu strategis penyelenggaraan

tugas pokok dan fungsi RSUD Tarakan menjadi rujukan penting dalam

menentukan program dan kegiatan prioritas 5 (lima) tahun kedepan (2017-

2021)

Tabel 3.1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi RSUD Tarakan

ASPEK KAJIAN

CAPAIAN /KONDISI STANDAR

YANG DIGUNAKAN

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

PERMASALAHAN INTERNAL EKSTERNAL

Mutu Pelayanan

Efesiensi Pelayanan :

Bed Occupancy Rate (BOR) Persentase Pemakaian Tempat Tidur

69,46 % IS 2010 : 75-85 BOR antar kelas tidak merata, BOR Kelas III mencapai 90%

Pasien jaminan pemerintah seperti BPJS di jamin di kelas III

Jumlah tempat tidur yang ada di RS saat ini masih sesuai kebutuhan

Leng Of Stay (LOS) Rata-rata lama rawat seorang pasien

3,79 Hari IS 2010 : 4-6 HARI

RSUD TARAKAN adalah Rumah sakit rujukan, sehingga pasien yang datang sudah memerlukan penanganan yang komplek

sistem rujukan yang diterapkan belum efektif dalam menangani kasus kegawatdaruratan

Angka pencapaian LOS RSUD TARAKAN tinggi dikarenakan sebagian besar pasien dengan kasus kompleks sehingga pasien lama dirawat



43 | P a g e

ASPEK KAJIAN


YANG DIGUNAKAN



Jumlah dokter spesialis di rumah sakit belum mencapai target kebutuhan (Berdasarkan Permenkes 56 tahun 2014 standarisasi RS B minimal 3 dokter spesialis jenis pelayanan dasar 2 dokter spesialis pelayanan medis penunjang. 1 jenis spesialis medik lain, 1 subspesilais pelayanan medik, 1 dokter gigi spesialis jenis pelayanan medik spesialis gigi mulut.

Kurangnya minat dokter spesialis untuk menjadi PNS di Kalimantan Utara

Pemberian Insentip dan fasilitas yang kurang memadai

Rasio perawat/bidan di rumah sakit belum mencapai target kebutuhan (setiap 1 TT satu perawat/bidan)

Kurangnya kuota PNS untuk perawat/bidan

Antara usulan dan realisasi tidak pernah terpenuhi

Meningkatnya penyakit akibat pola hidup tidak sehat seperti diabetas, stroke, jantung, kanker, dll

Pola hidup masyarakat yang tidak baik

Berubahnya pola penyakit di masyarakat

Bed Turn Over (BTO) Frekuensi pemakaian tempat tidur

61,76 kali/ tahun

IS 2010 : 40 - 50 kali/tahun

Dikarenakan proses rawat inap pasien

Turn Over Interval (TOI) Rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati

1,80 Hari IS 2010 : 1-3 HARI

Masih sesuai standar karena jumlah pasien yang dirawat masih dapat dilayani dengan tempat tidur yang ada

GDR 23,3 % 4,50%

Karena RSUD adalah pusat rujukan dan banyaknya pasien terminal

NDR 12,91 % 2,50%

Karena jumlah kasus bayi yang meninggal sebagian besar adalah rujukan dari RS luar dengan kondisi yang terminal

Persentase kematian ibu dalam persalinan



44 | P a g e

ASPEK KAJIAN


YANG DIGUNAKAN



a.Pendarahan 0,00 % SPM : 0,00

b. Eklampsia 0 % SPM : ≤ 9%

Sebagai Rumah sakit rujukan, RSUD TARAKAN menerima pasien dengan kasus yang komplek

Sistem rujukan yang diterapkan belum efektif dalam menangani kasus kegawatdaruratan

Keterlambatan merujuk ke Rumah Sakit

c. Sepsis 0,00 %

SPM :

≤ 0%

Persentase pasien yang kembali keperawatan intensif dengan kasus yang sama <72 jam

0,47 % SPM : ≤ 2,5% Meningkatnya penyakit akibat pola hidup tidak sehat



Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di IGD

80 % SPM : 85% Kurangnya komunikasi tenaga kesehatan dengan pasien

Kurangnya Pengetahuan pasien dan keluarga tentang prosedur penanganan kegawat daruratan

Kuranganya keramahan SDM ketika menangani kasus kegawat daruratan

Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) di IRJA

80 % SPM : 90

Kuranganya keramahan SDM dan lamanya waktu tunggu dokter.

Kurangnya Pengetahuan pasien tentang prosedur rujukan

Kurangnya jumlah dokter spesialis

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di IRNA

80 % SPM : 80

Kurannya keramahan SDM karena tingginya beban kerja karena kurang jumlah Perawat


Kurang SDM

Persentase Penanganan life saving anak dan dewasa

100 % SPM : 100

Respons time di IGD 3 Menit SPM : ≤ 4

Respons time di poliklinik spesialis

54,4 Menit SPM : ≤60

Kurangnya jumlah dokter spesialis dalam satu poliklinik (hanya ada satu dokter )

Kurangnya kuota PNS untuk dokter dan kurangnya minat untuk menjadi PNS bagi dokter spesialis

Kurang SDM

Jumlah kejadian Medical Error

0 % 0

Waktu Penyediaan Rekam Medik IRJA

19,18 Menit 17 Penyediaan rekam medik yang masih manual.

Masyarakat belum mrngerti pentingnya

Penyediaan rekam medik yang masih manual.

Persentase kegagalan pelayanan Rontgent

5 % 2,5 Pada akhir tahun 2012 baru digunakan CR

Pasien yang bergerak pada saat di foto

Sarana baru datang akhir tahun 2012



45 | P a g e

ASPEK KAJIAN


YANG DIGUNAKAN



Persentase kesalahan hasil laboratorium

0 % 0

Ketidak disiplinan masyarakat dalam SOP pemeriksaan lab misal bilang sdh puasa ternyata tidak

Sarana dan Prasarana Laboratorium

Kualitas mutu limbah padat dan cair sesuai dengan standart yang telah di tetapkan

Baku mutu limbah cair 95 % 80 Kurangnya sarana pengolahan sistim Aerasi

Pengolahan limbah RS dekat dengan pemukiman penduduk

Fasilitas pengolahan air limbah

Baku mutu limbah padat berbahaya sesuai aturan

100 % 100

Jumlah tenaga yang mengikuti Diklat Fungsional

409 orang 550

Tenaga honorer BLUD jika dilatih ada kemungkinan untuk pindah.

Kurangnya kuota PNS Kurangnya kuota PNS

Sulitnya mencari badan penyelenggara diklat sesuai kompetensi

Kurangnya Penyelenggara Diklat yang kompeten

Penyelenggara Diklat

Jumlah tenaga yang mengikuti Diklat Tekhnis

329 orang 300






Kajian terhadap renstra Kementrian Kesehatan RI 2015-2019

Persentase cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

100 % SPM : 100%

Sulitnya perubahan status dari umum menjadi jaminan akibat terlambat pengurusan administrasi.

Persepsi yang salah masyarakat tentang pelayanan jaminan sehingga pengurusan administrasi terlambat

Persepsi masyarakat yang salah terhadap pelayanan jaminan kesehatan

Terlambatnya pembayaran tagihan pasien jaminan

Prosedur administrasi Prosedur penagihan

Persentase ibu hamil, bersalin dan nifas yang mendapatkan penanganan komplikasi kebidanan : 21,34

Sasaran Kementrian : 58,5

Persentase Rumah Sakit yang mampu PONEK 0%

Sasaran Kementrian : 67

Sudah ada TIM dan sarana Ponek

Belum semua tim mendapat kesempatan pelatihan

PONEK sudah berjalan tetapi belum semua tim dilatih



46 | P a g e

ASPEK KAJIAN


YANG DIGUNAKAN



Cakupan pelayanan kesehatan anak balita : 2,82


Cakupan penanganan neonatal komplikasi : 15,57


Prevalensi kasus HIV pada populasi dewasa = 2,59


Jumlah kasus TB paru per 100.000 penduduk = 794,67


Persentase kasus baru TB Paru BTA + yang ditemukan : 53,85

12

Orang


Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin : 80


Tingginya hutang obat RSUD TARAKAN yang pengelolaan menggunakan dana BLUD

Tingginya tagihan pasien jaminan pemerintah kabupaten kota yang terlambat bayar

Prosedur penagihan

Angka kesakitan malaria

IS 2010 : 5 / 1000 penduduk

Prevalensi HIV 4,94 IS 2010 : 0,9 Meningkatnya jumlah pasien HIV

Mobilisasi penduduk beresiko tinggi HIV yang tidak terkendali

Meningkatnya jumlah pasien HIV

RTRW

Kawasan PKW, PKL, dan PKLp terdapat Sarana dan Prasarana kesehatan belum optimal

Akses pelayanan kesehatan


Jauhnya letak RSUD TARAKAN dari kota sehingga jika malam jarang angkutan umum Akses pelayanan

kesehatan

Kurangnya sarana dan prasarana

Akses listirik dan air bersih yang belum optimal

Struktur Geografis lingkungan Rumah Sakit berbukit-bukit yang menjadi pemukiman masyarakat

Rumah Sakit tidak mempunyai kewenangan untuk melarang masyarakat membangun perumahan di kawasan sekitar Rumah Sakit

Kurang tegasnya Pemerintah Daerah thd masyarakat yang membangun perumahan di sekitar lingkungan Rumah Sakit

KLHS

Pemusnahan/pengolahan limbah medis di Rumah sakit masih terbatas.

Kurangnya sarana pengolahan sistim Aerasi

Pemukiman penduduk berkembang mendekati rumah sakit

Kurangnya sarana pengolahan

Pola konsep Green Hospital 48% Developing area 52%

Perencanaan pembangunan mengacu kepada Green hospital

Perkembangan pemukiman penduduk yang sangat dekat dengan RS



47 | P a g e

3.1.1. Isu-isu Strategik Pelayanan Rumah Sakit

Upaya peningkatan mutu RSUD Tarakan mutlak diperlukan terutama

dalam rangka mendukung salah satu agenda Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2021 yaitu agenda ”Pembangunan

Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat” dimana perbaikan

kesejahteraan rakyat tersebut diwujudkan melalui sejumlah program

pembangunan antara lain penanggulangan kemiskinan dan penciptaan

kesempatan kerja, termasuk peningkatan program di bidang pendidikan,

kesehatan, dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar. Dalam bidang

kesehatan RSUD Tarakan harus bisa mendukung upaya peningkatan akses

masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, yang antara lain ditandai oleh

meningkatnya angka harapan hidup (dari 70,7 tahun pada 2009 menjadi 72,0

tahun pada 2016), menurunnya tingkat kematian bayi ( dari 34 per 1.000

kelahiran pada 2008 menjadi 24 pada 2016), dan kematian ibu melahirkan (dari

307 per 100.000 kelahiran pada 2008 menjadi 118 pada 2014).

Isu-isu strategik dalam kaitan permasalahan yang ada di Rumah Sakit

Umum Daerah Tarakan adalah:

1. Sebagian masyarakat kalangan atas di Tarakan masih memiliki

kecendrungan berobat ke luar daerah (Surabaya, Semarang, dan

Jakarta) atau bahkan ke luar negeri seperti malaysia dan Singapura.

2. Adanya RS pesaing yang notabene dokternya adalah dokter RSUD

Tarakan.

3. Semakin berkembangnya RS disekitar Tarakan maupun lingkungan

Provinsi Kalimantan Utara sehingga dapat mengakibatkan

menurunnya jumlah pasien yang datang ke RSUD Tarakan.

4. Biaya bahan obat-obatan yang semakin mahal sehingga memberikan

dampak pada peningkatan biaya pelayanan.

5. Kecenderungan meningkatnya kematangan pasar dimana

masyarakat semakin kritis terhadap kualitas pelayanan yang baik



48 | P a g e

atau buruk akan memperbesar terjadinya tuntutan dari pelanggan

terhadap pelayanan yang masih belum memenuhi standar.

Upaya peningkatan mutu kesehatan RSUD Tarakan dalam mendukung

visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara terpilih yang tertuang

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun

2017 – 2021 Mendukung Misi ke satu, yaitu ”Meningkatkan Kualitas Sumber

daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat” yang salah satu tujuannya adalah

”Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Kalimantan Utara, sehingga

memiliki ketahanan mental, spiritual dan fisik agar mampu berperan dan

mempunyai daya saing yang tinggi di segala bidang” terutama dalam rangka

pencapaian sasaran ”Meningkatnya Usia harapan Hidup dari 71,2 tahun

menjadi 73 tahun”

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL

KEPALA DAERAH TERPILIH

VISI

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam hal ini Peraturan Menteri

Dalam Negeri nomer 54 tahun 2010, maka visi RPJMD menggunakan visi

gubernur dan wakil gubernur terpilih yang telah dilantik. Dengan demikian Visi

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara untuk

tahun 2016-2021, adalah sebagai berikut:

“Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kaltara 2020 yang

Mandiri, Aman, dan Damai, dengan Didukung Pemerintahan yang Bersih

dan Berwibawa”

Posisi Visi untuk tahun 2016-2021 atau jangka menengah ini, dalam

skenario jangka panjang nasional 2005-2025, berada pada periode RPJM

Nasional tahapan ke III (2016-2019) yang berlandaskan pelaksanaan,

pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMN ke II. Dinyatakan dalam

RPJPN, tahapan periode pembangunan ke III ini ditujukan untuk lebih

memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan

menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan



49 | P a g e

keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta

kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Beberapa butir arahan lainnya berupa upaya untuk mewujudkan kondisi

aman dan damai yang makin mantap; kehidupan yang makin demokratis;

memantapkan kesadaran dan penegakan hukum; meningkatkan kesejahteraan

rakyat termasuk kualitas sumber daya manusia; memantapkan pembangunan

berkelanjutan; menguatkan daya saing perekonomian; meningkatnya

ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang termasuk

pengembangan infrastruktur perdesaan.

Mempertimbangkan beberapa butir penting tersebut maka pernyataan

visi pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara 2017-2021 dapat

dijelaskan sebagai berikut:

Mandiri: Inti dari bagian visi Mandiri adalah terjadinya proses

pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan Kalimantan Utara

sebagai wilayah yang mandiri.

Sebagai provinsi yang dicita-citakan mandiri, diharapkan akan

mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan

daerah lain yang telah maju dengan mengandalkan pada

kemampuan dan kekuatan sendiri. Oleh karena itu, untuk

membangun kemandirian, mutlak harus dibangun kemajuan

ekonomi. Kemampuan untuk berdaya saing menjadi kunci untuk

mencapai kemajuan sekaligus kemandirian.

Kemandirian tidak berarti mengisolasi diri melainkan tetap

memahami saling ketergantungan dengan daerah lain dalam

hubungan yang saling mengisi dan bersifat proaktif. Beberapa

permasalahan penting yang terkait dengan kemandirian ini adalah

pemenuhan kebutuhan pangan dan energi serta aspek

pembangunan lainnya dengan penekanan pada aspek sumber daya

manusia menuju Kalimantan Utara yang adil dan makmur. Keadilan

dan kemakmuran diupayakan terjadi pada semua aspek kehidupan.

Masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara diupayakan memiliki

kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf kehidupan;



50 | P a g e

memperoleh lapangan pekerjaan; mendapatkan pelayanan sosial,

pendidikan dan kesehatan; mengemukakan pendapat; serta

mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum.

Pemerintahan yang bersih dan berwibawa: bagian dari visi ini

mengarahkan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara yang

memiliki pemerintahan bersih, transparan dan akuntabel. Sebagai

propvinsi yang baru, Kalimantan Utara harus memulai dengan dasar

yang baik, oleh karena itu terwujudnya pemerintahan yang bersih

dan berwibawa menjadi penting untuk diwujudkan. Pemerintahan

yang bersih dan kemudian berdampak pada kewibawaan menjadi

upaya perwujudan pondasi dibangunnya Provinsi Kalimantan Utara

yang maju dan baik di masa depan. Dimensi lain yang harus

diwujudkan dalam membuat pemerintahan yang berwibawa adalah

dihadirkannya sosok pemerintahan daerah berupa berbagai sarana

dan prasarana serta kemudahan untuk melayani masyarakat

Kalimanatan Utara.

MISI

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan beserta berbagai

butir penjelasannya, maka dirumuskan misi yaitu rumusan umum tentang

upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi

disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah

kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk

mencapai visi.

Untuk mewujudkan visi Berpadu dalam Kemajemukan untuk

Mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman, dan Damai, dengan

Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa yang telah ditetapkan,

ada tiga misi yang akan dilaksanakan lima tahun ke depan yaitu:

1. Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri

2. Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Aman dan Damai



51 | P a g e

3. Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih

dan Berwibawa

Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri

Misi yang pertama, mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri

secara umum mengandung arti dilakukannya upaya menciptakan kondisi yang

tidak menggantungkan kepada berbagai pihak lain, kondisi yang lebih dekat

dengan cita-cita pembangunan nasional.

Secara khusus, disamping berbagai upaya lainnya, misi ini

mengupayakan terwujudnya kondisi penting yang selama lima tahun

mendatang harus dicapai dalam rangka mewujudkan visi daerah. Upaya utama

untuk mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri antara lain: upaya

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan perekonomian rakyat

yang berkelanjutan, dan meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas.

Bagian dari misi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan

diarahkan untuk menciptakan kondisi berkurangnya kemiskinan masyarakat

berpenghasilan rendah. Bagian dari misi untuk meningkatkan perekonomian

rakyat yang berkelanjutan mengandung makna meningkatkan perekonomian

masyarakat sebesar-besarnya tanpa mengorbankan tingkat keberlanjutannya

(sustainability). Upaya ini akan dipertajam dengan mendorong meningkatnya

pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy);

artinya diharapkan ada hasil pembangunan ekonomi yang berharga untuk

dimeratakan. Upaya yang lainnya diarahkan untuk mencapai kondisi dengan

infrastruktur fisik dan ekonomi wilayah yang meningkat sejalan dengan

pemahaman umum bahwa prasyarat kemajuan perekonomian wilayah adalah

tersedianya sarana dan prasarana perekonomian wilayah. Upaya penting

lainnya yang diperlukan adalah meningkatkan konektivitas Kalimantan Utara

dengan derah lainnya dan dengan negara tetangga. Upaya penting lain yang

diperlukan untuk mengiringi peningkatan perekonomian wilayah adalah upaya

mencapai meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Bagian dari misi untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia

tak bisa dilepaskan dari berbagai upaya meningkatkan kinerja wilayah dalam



52 | P a g e

berbagai aspek. Hasil pembangunan yang dilakukan di Kalimantan Utara harus

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Oleh karena itu

upaya ini harus mengandung upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya

manusia yang ada di Kalimantan Utara. Penajaman upaya ini adalah

meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat dan meningkatnya kualitas

kesehatan masyarakat sebagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi terlebih

dahulu.

Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Aman dan

Damai

Misi yang kedua, mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang aman

dan damai, secara umum mengandung arti terciptanya kondisi yang

menenteramkan masyarakat dalam menjalankan kehidupan mereka sehari-hari

tanpa terganggunya kondisi keamanan dan kedamaian di seluruh wilayah

provinsi.

Secara khusus, disamping berbagai upaya lainnya, misi ini

mengupayakan terwujudnya kondisi penting terkait keamanan dan kedamaian

wilayah yang selama lima tahun mendatang harus tercapai dalam rangka

mewujudkan visi daerah. Upaya utama untuk mewujudkan Provinsi Kalimantan

Utara yang aman dan damai antara lain: menjaga kedaulatan negara, dan

mewujudkan penegakan hukum. Pertahanan dan keamanan memang

merupakan tugas dari pemerintah pusat, namun tanpa mengesampingkan

ketentuan formal yang ada keamanan wilayah Provinsi Kalimantan Utara

sebagai daerah perbatasan perlu diciptakan karena dampaknya yang langsung

dirasakan msyarakat setempat. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi

Kalimantan Utara perlu mendukung penciptaan suasana aman dan damai ini

sesuai dengan peran seperti yang diatur dalam ketentuan yang ada.

Bagian dari misi untuk menjaga kedaulatan negara diarahkan untuk

daerah perbatasan dan wilayah secara keseluruhan. Di perbatasan diupayakan

untuk mendukung kemudahan terjaganya keutuhan NKRI sedangkan di wilayah

keseluruhan diarahkan untuk menjaga keamanan secara umum. Sedangkan



53 | P a g e

bagian dari misi untuk membangun perbatasan yang aman diarahkan untuk

mewujudkan daerah perbatasan yang tertib dan tenteram.

Bagian dari misi untuk mewujudkan penegakan hukum diarahkan pada

upaya unutk mewujudkan penegakan hukum dengan cara menyiapkan

berbagai ketentuan untuk menjadi dasar penegakan hukum dan melakukan

berbagai implemenetasi ketentuan tersebut dikeegiatan nyata di lapangan

Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang

Bersih dan Berwibawa

Misi yang ketiga yaitu mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang

bersih dan berwibawa, secara umum mengandung arti mengupayakan

terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih sesuai dengan prinsip-prinsip

penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) sebagai kondisi

yang harus terwujud untuk landasan mewujudkan visi lima tahun ke depan.

Secara khusus misi ini mengupayakan terwujudnya kondisi penting terkait

praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dalam arti bersih dan

berwibawa selama lima tahun mendatang dalam rangka mewujudkan visi

daerah. Upaya utama untuk mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan

Utara yang Bersih dan Berwibawa antara lain: mewujudkan pemerintahan yang

bersih, transparan, dan akuntabel; mewujudkan pelayanan publik yang prima.

Bagian dari misi untuk mengupayakan terwujudnya pemerintahan yang

bersih, transparan, dan akuntabel diarahkan pada upaya mewujudkan

kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas serta

mewujudkan pemerintahan akuntabel.

Bagian dari misi untuk mengupayakan terwujudnya pelayanan

publik yang prima diarahkan pada penguatan suasana pemerintahan yang

menjadi abdi masyarakat dalam pelayanan publik, upaya terwujudnya

pelayanan perizinan yang selalu meningkat dan meningkatnya pelayanan

kependudukan

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala

daerah terpilih dimaksudkan untuk memahami arah pembangunan yang akan



54 | P a g e

dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong

pelayanan RSUD Tarakan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.

Hasil penelaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah adalah sebagai berikut:

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTRIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA PD

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015- 2019 tidak ada

visi dan misi, namun mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian

Berlandaskan Gotong-royong”. Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah

melalui 7 misi pembangunan yaitu:

1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah

menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya

maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara

kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis

berlandaskan negara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri

sebagai negara maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan

sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat

dan berbasiskan kepentingan nasional, serta

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.



55 | P a g e

Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA

yang ingin diwujudkan pada Kabinet Kerja, yakni:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah

dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan

hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkonstribusi dalam

tercapainya seluruh Nawa Cita terutama terutama dalam meningkatkan kualitas

hidup manusia Indonesia.

A. TUJUAN

Terdapat dua tujuan Kementerian Kesehatan pada tahun 2015-2019,

yaitu: 1) meningkatnya status kesehatan masyarakat dan; 2) meningkatnya

daya tanggap (responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap

risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan.

Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum

siklus kehidupan (life cycle), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja,

kelompok usia kerja, maternal, dan kelompok lansia.

Tujuan indikator Kementerian Kesehatan bersifat dampak (impact atau

outcome). dalam peningkatan status kesehatan masyarakat, indikator yang

akan dicapai adalah:



56 | P a g e

1. Menurunnya angka kematian ibu dari 359 per 100.00 kelahiran hidup

(SP 2010), 346 menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2012).

2. Menurunnya angka kematian bayi dari 32 menjadi 24 per 1.000

kelahiran hidup.

3. Menurunnya persentase BBLR dari 10,2% menjadi 8%.

4. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat, serta pembiayaan kegiatan promotif dan

preventif.

5. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.

Sedangkan dalam rangka meningkatkan daya tanggap

(responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan

finansial di bidang kesehatan, maka ukuran yang akan dicapai adalah:

1. Menurunnya beban rumah tangga untuk membiayai pelayanan

kesehatan setelah memiliki jaminan kesehatan, dari 37% menjadi 10%

2. Meningkatnya indeks responsiveness terhadap pelayanan kesehatan

dari 6,80 menjadi 8,00.

B. SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan adalah:

1. Meningkatnya Kesehatan Masyarakat, dengan sasaran yang akan

dicapai adalah:

a. Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas kesehatan

sebesar 85%.

b. Menurunnya persentase ibu hamil kurang energi kronik sebesar

18,2%.

c. Meningkatnya persentase kabupaten dan kota yang memiliki

kebijakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebesar

80%.

2. Meningkatnya Pengendalian Penyakit, dengan sasaran yang akan

dicapai adalah:



57 | P a g e

a. Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas kesehatan

lingkungan sebesar 40%.

b. Penurunan kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan

Imunisasi (PD3I) tertentu sebesar 40%.

c. Kab/Kota yang mampu melaksanakan kesiapsiagaan dalam

penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang

berpotensi wabah sebesar 100%.

d. Menurunnya prevalensi merokok pada pada usia ≤ 18 tahun

sebesar 5,4%.

3. Meningkatnya Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan,

dengan sasaran yang akan dicapai adalah:

a. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang

terakreditasi sebanyak 5.600.

b. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang

terakreditasi sebanyak 481 kab/kota.

4. Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan

alat kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:

a. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas

sebesar 90%.

b. Jumlah bahan baku obat, obat tradisional serta alat kesehatan

yang diproduksi di dalam negeri sebanyak 35 jenis.

c. Persentase produk alat kesehatan dan PKRT di peredaran yang

memenuhi syarat sebesar 83%.

5. Meningkatnya Jumlah, Jenis, Kualitas dan Pemerataan Tenaga

Kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:

a. Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga

kesehatan sebanyak 5.600 Puskesmas.

b. Persentase RS kab/kota kelas C yang memiliki 4 dokter

spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang sebesar 60%.

c. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya

sebanyak 56,910 orang.



58 | P a g e

6. Meningkatnya sinergitas antar Kementerian/Lembaga, dengan

sasaran yang akan dicapai adalah:

a. Meningkatnya jumlah kementerian lain yang mendukung

pembangunan kesehatan.

b. Meningkatnya persentase kab/kota yang mendapat predikat

baik dalam pelaksanaan SPM sebesar 80%.

7. Meningkatnya daya guna kemitraan dalam dan luar negeri, dengan

sasaran yang akan dicapai adalah:

a. Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR untuk program

kesehatan sebesar 20%.

b. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan

sumber dayanya untuk mendukung kesehatan sebanyak 15.

c. Jumlah kesepakatan kerja sama luar negeri di bidang

kesehatan yang diimplementasikan sebanyak 40.

8. Meningkatnya integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan

pemantauan-evaluasi, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:

a. Jumlah provinsi yang memiliki rencana lima tahun dan anggaran

kesehatan terintegrasi dari berbagai sumber sebanyak 34

provinsi.

b. Jumlah rekomendasi monitoring evaluasi terpadu sebanyak 100

rekomendasi.

9. Meningkatnya efektivitas penelitian dan pengembangan kesehatan,


a. Jumlah hasil penelitian yang didaftarkan HKI sebanyak 35 buah.

b. Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan

pengembangan kesehatan yang diadvokasikan ke pengelola

program kesehatan dan atau pemangku kepentingan sebanyak

120 rekomendasi.

c. Jumlah laporan Riset Kesehatan Nasional (Riskesnas) bidang

kesehatan dan gizi masyarakat sebanyak 5 laporan.

10. Meningkatnya tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih,




59 | P a g e

a. Persentase satuan kerja yang dilakukan audit memiliki temuan

kerugian negara ≤1% sebesar 100%.

11. Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur Kementerian

Kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:

a. Meningkatnya persentase pejabat struktural di lingkungan

Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan

jabatan sebesar 90%.

b. Meningkatnya persentase pegawai Kementerian Kesehatan

dengan nilai kinerja minimal baik sebesar 94%. 12. Meningkatkan

sistem informasi kesehatan integrasi, dengan sasaran yang akan

dicapai adalah:

12. Meningkatkan sistem informasi kesehatan integrasi, dengan sasaran

yang akan dicapai adalah:

a. Meningkatnya persentase Kab/Kota yang melaporkan data

kesehatan prioritas secara lengkap dan tepat waktu sebesar

80%.

b. Persentase tersedianya jaringan komunikasi data yang

diperuntukkan untuk akses pelayanan e-health sebesar 50%

C. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2015-

2019 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang

Kesehatan (RPJPK) 2005-2025, yang bertujuan meningkatkan kesadaran,

kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, melalui

terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai oleh

penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat,

memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu,

secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-

tingginya di seluruh wilayah Republik lndonesia.



60 | P a g e

Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025

adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh

meningkatnya Umur Harapan Hidup, menurunnya Angka Kematian Bayi,

menurunnya Angka Kematian Ibu, menurunnya prevalensi gizi kurang pada

balita.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan, maka

strategi pembangunan kesehatan 2005- 2025 adalah: 1) pembangunan

nasional berwawasan kesehatan; 2) pemberdayaan masyarakat dan daerah; 3)

pengembangan upaya dan pembiayaan kesehatan; 4) pengembangan dan dan

pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan; dan 5) penanggulangan

keadaan darurat kesehatan.

Dalam RPJMN 2015-2019, sasaran yang ingin dicapai adalah

meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya

kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan

perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan.

Tabel 3.2

Sasaran pembangunan kesehatan pada RPJMN 2015-2019 sebagai berikut:

No Indikator Target Awal Target 2019

1. Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat

a. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup

346 (SP 2010)

306

b. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup

32 (2012/2013)

24

c. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen)

19,6 (2013

17,0

d. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun) (persen)

32,9 (2013)

28,0



61 | P a g e

2. Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular

a. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk

297 (2013) 245

b. Prevalensi HIV (persen) 0,46 (2014) <0,50

c. Jumlah kabupaten/kota mencapai eliminasi malaria

212 (2013) 300

d. Prevalensi tekanan darah tinggi (persen)

25,8 (2013) 23,4

e. Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen)

15,4 (2013) 15,4

f. Prevalensi merokok penduduk usia < 18 tahun

7,2 (2013) 5,4

3. Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan

a. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi

0 (2014)

5.600

b. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal satu RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional

10 (2014)

481

c. Presentase kabupaten/ kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi

71,2 (2013)

95

4. Meningkatnya Perlindungan Finansial, Ketersediaan, Penyebaran dan Mutu Obat Serta Sumber Daya Kesehatan

a. Persentase kepesertaan SJSN kesehatan (persen)

51,8 (Oktober 2014)

Min 95

b. Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan

1.015 (2013) 5.600

c. Persentase RSU kabupaten/ kota kelas C yang memiliki tujuh dokter spesialis

25 (2013) 60

d. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas

75,5 (2014) 90,0

e. Persentase obat yang memenuhi syarat

92 (2014) 94



62 | P a g e

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Sampai dengan penyusunan akhir RENSTRA 2017-2021 disusun

dokumen RTRW Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan telaahan terhadap

KLHS RPJM KALTARA 2017-2021 maka tidak terdapat rancangan mitigasi /

adaptasi terhadap kebijakan rencana dan program RSUD Tarakan.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok

rumah sakit maka tetap memperhatikan rencana tata ruang wilayah yang

ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang

terhadap kebutuhan pelayanan Rumah Sakit, dengan membandingkan antara

struktur dan pola ruang eksisting yang ada dengan mengacu rancangan RTRW

Provinsi Kalimantan Utara dan memperhatikan RTRW kota Tarakan.

3.4.2. Telaahan Terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS

adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk

memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar

dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan,

rencana, dan/atau program.

Tabel 3.3

Analisis KLHS Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No. Hasil KLHS terkait Tugas

danFungsi PD

Permasalahan

pelayanan PD

Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Tuntutan pengelolaan

limbah medis di Rumah

Sakit sesuai baku mutu


Mahalnya biaya operasional pengelolaan limbah

Dukungan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

2 Pola konsep Green Hospital

48% Developing area 52%

Pembangunan dan pembukaan lahan baru harus sesuai dengan pola konsep green area 25%

Perkembangan pemukiman penduduk sekitar Rumah Sakit yang sangat pesat

Adanya kebijakan dari pemerintah Kota Tarakan untuk membatasi jumlah pemukinan di area hijau



63 | P a g e

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dalam menentukan isu-isu strategis 5 tahun kedepan yang dituangkan

dalam renstra pembangunan bidang kesehatan/RSUDTarakan, selain

menelaah Renstra K/L, RTRW dan KLH perlu juga analisa lingkungan

internal dan analisis lingkungan external dengan pencermatan (scanning)

terhadap lingkungan dengan menggunakan analisis SWOT, Yaitu

menganalisis berbagai kekuatan (strength), kelemahan (weakeness), dan

peluang (opporrtunity) serta ancaman (treat) yang dimiliki dan

dimaksimalkan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Tabel 3.4

Isu-isu Strategis

ASPEK KAJIAN


YANG DIGUNAKAN



Mutu Pelayanan

Efesiensi Pelayanan :

Bed Occupancy Rate (BOR) Persentase Pemakaian Tempat Tidur

69,46 % IS 2010 : 75-85 BOR antar kelas tidak merata, BOR Kelas III mencapai 90%

Pasien jaminan pemerintah seperti BPJS di jamin di kelas III

Jumlah tempat tidur yang ada dirumah sakit saat ini masih sesuai dengan kebutuhan

Leng Of Stay (LOS) Rata-rata lama rawat seorang pasien

3,79 Hari IS 2010 : 4-6 HARI

RSUD TARAKAN adalah Rumah sakit rujukan, sehingga pasien yang datang sudah memerlukan penanganan yang komplek

sistem rujukan yang diterapkan belum efektif dalam menangani kasus kegawatdaruratan

Angka pencapaian LOS tinggi dikarenakan sebagian besar pasien dengan kasus kompleks sehingga pasiean lama dirawat

Jumlah dokter spesialis di rumah sakit belum mencapai target kebutuhan (Berdasarkan Permenkes 56 thn 2014 standarisasi RS tpe B non pendidikan minimal 3 dokter spesialis pelanayan dasar. 2 spesialis jenis pelayanan medis penunjang 1 jenis spesialis medik lain dan 1 subspesialis pelayanan medik subspesialis dan 1 dokter gigi spesialis jenis medik gigi mulut

Kurangnya minat dokter spesialis untuk menjadi PNS di Kalimantan Utara

Pemberian Insentip dan fasilitas yang kurang memadai



64 | P a g e

ASPEK KAJIAN


YANG DIGUNAKAN



Rasio perawat/bidan di rumah sakit belum mencapai target kebutuhan (setiap 1 TT satu perawat/bidan)


Antara usulan dan realisasi tidak pernah terpenuhi

Meningkatnya penyakit akibat pola hidup tidak sehat seperti diabetas, stroke, jantung, kanker, dll



Bed Turn Over (BTO) Frekuensi pemakaian tempat tidur

61,76 kali/ tahun

IS 2010 : 40 - 50 kali/tahun

Dikarenakan proses rawat inap

Turn Over Interval (TOI) Rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati

1,80 Hari IS 2010 : 1-3 HARI

Masih sesuai standar karena jumlah pasien yang dirawat masih dapat dilayani dengan tempat tidur yang ada

GDR 23,3 % 4,50%

Karena r\sud adalah pusat rujukan dan banyaknya pasien terminal

NDR 12,91 % 2,50%

Karena jumlah kasus bayi yang meninggal sebagian besar adalah rujukan dari RS luar dengan dengan kondisi yang terminal

Persentase kematian ibu dalam persalinan

a.Pendarahan 0,00 % SPM : 0,00

b. Eklampsia 0 % SPM : ≤ 9%

Sebagai Rumah sakit rujukan, RSUD TARAKAN menerima pasien dengan kasus yang komplek

Sistem rujukan yang diterapkan belum efektif dalam menangani kasus kegawatdaruratan

Keterlambatan merujuk ke Rumah Sakit

c. Sepsis 0,00 %

SPM :

≤ 0%

Persentase pasien yang kembali keperawatan intensif dengan kasus yang sama <72 jam

0,47 % SPM : ≤ 2,5% Meningkatnya penyakit akibat pola hidup tidak sehat



Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di IGD

80 % SPM : 85% Kurangnya komunikasi tenaga kesehatan dengan pasien

Kurangnya Pengetahuan pasien dan keluarga tentang prosedur penanganan kegawat daruratan

Kuranganya keramahan SDM ketika menangani kasus kegawat daruratan



65 | P a g e

ASPEK KAJIAN


YANG DIGUNAKAN



Kurangnya fasilitas umum

Luas lahan yang kurang memadai

Kurang fasilitas umum

Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) di IRJA

80 % SPM : 90

Kuranganya keramahan SDM dan lamanya waktu tunggu dokter.

Kurangnya Pengetahuan pasien tentang prosedur rujukan

Kurangnya jumlah dokter spesialis

Kurangnya fasilitas umum

Luas lahan yang kurang memadai

Kurang fasilitas umum

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di IRNA

80 % SPM : 80

Kurannya keramahan SDM karena tingginya beban kerja karena kurang jumlah Perawat


Kurang SDM

Persentase Penanganan life saving anak dan dewasa

100 % SPM : 100

Respons time di IGD 3 Menit SPM : ≤ 4

Respons time di poliklinik spesialis

54,4 Menit SPM : ≤60

Kurangnya jumlah dokter spesialis dalam satu poliklinik (hanya ada satu dokter )

Kurangnya kuota PNS untuk dokter dan kurangnya minat untuk menjadi PNS bagi dokter spesialis

Kurang SDM

Jumlah kejadian Medical Error

0 % 0

Waktu Penyediaan Rekam Medik IRJA

19,18 Menit 17 Penyediaan rekam medik yang masih manual.

Masyarakat belum mrngerti pentingnya

Penyediaan rekam medik yang masih manual.

Persentase kegagalan pelayanan Rontgent

5 % 2,5 Pada akhir tahun 2012 baru digunakan CR

Pasien yang bergerak pada saat di foto

Sarana baru datang akhir tahun 2012

Persentase kesalahan hasil laboratorium

0 % 0 Alat laboratorium masih ada yang manual

Ketidak disiplinan masyarakat dalam SOP pemeriksaan lab misal bilang sdh puasa ternyata tidak

Sarana dan Prasarana Laboratorium

Kualitas mutu limbah padat dan cair sesuai dengan standart yang telah di tetapkan

Baku mutu limbah cair 95 % 80 Kurangnya sarana pengolahan sistim Aerasi

Pengolahan limbah RS dekat dengan pemukiman penduduk

Fasilitas pengolahan air limbah

Baku mutu limbah padat berbahaya sesuai aturan

100 % 100



66 | P a g e

ASPEK KAJIAN


YANG DIGUNAKAN



Jumlah tenaga yang mengikuti Diklat Fungsional

409 orang 550






Jumlah tenaga yang mengikuti Diklat Tekhnis

329 orang 300






Kajian terhadap renstra Kementrian Kesehatan RI 2015-2019

Persentase cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

100 % SPM : 100%

Sulitnya perubahan status dari umum menjadi jaminan akibat terlambat pengurusan administrasi.

Persepsi yang salah masyarakat tentang pelayanan jaminan sehingga pengurusan administrasi terlambat

Persepsi masyarakat yang salah terhadap pelayanan jaminan kesehatan

Terlambatnya pembayaran tagihan pasien jaminan

Prosedur administrasi Prosedur penagihan

Persentase ibu hamil, bersalin dan nifas yang mendapatkan penanganan komplikasi kebidanan : 21,34


Persentase Rumah Sakit yang mampu PONEK 0%


Sudah ada TIM dan sarana Ponek

Belum semua tim mendapat kesempatan pelatihan

PONEK sudah berjalan tetapi belum semua tim dilatih

Cakupan pelayanan kesehatan anak balita : 2,82


Cakupan penanganan neonatal komplikasi : 15,57


Prevalensi kasus HIV pada populasi dewasa = 2,59


Jumlah kasus TB paru per 100.000 penduduk = 794,67


Persentase kasus baru TB Paru BTA + yang ditemukan : 53,85

12

Orang




67 | P a g e

ASPEK KAJIAN


YANG DIGUNAKAN



Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin : 80


Tingginya hutang obat RSUD TARAKAN yang pengelolaan menggunakan dana BLUD

Tingginya tagihan pasien jaminan pemerintah kabupaten kota yang terlambat bayar

Prosedur penagihan

Angka kesakitan malaria

IS 2010 : 5 / 1000 penduduk

Prevalensi HIV 4,94 IS 2010 : 0,9 Meningkatnya jumlah pasien HIV

Mobilisasi penduduk beresiko tinggi HIV yang tidak terkendali

Meningkatnya jumlah pasien HIV

RTRW

Kawasan PKW, PKL, dan PKLp terdapat Sarana dan Prasarana kesehatan belum optimal



Jauhnya letak RSUD TARAKAN dari kota sehingga jika malam jarang angkutan umum Akses pelayanan

kesehatan

Kurangnya sarana dan prasarana

Akses listirik dan air bersih yang belum optimal

Struktur Geografis lingkungan Rumah Sakit berbukit-bukit yang menjadi pemukiman masyarakat

Rumah Sakit tidak mempunyai kewenangan untuk melarang masyarakat membangun perumahan di kawasan sekitar Rumah Sakit

Kurang tegasnya Pemerintah Daerah thd masyarakat yang membangun perumahan di sekitar lingkungan Rumah Sakit

KLHS

Pemusnahan/pengolahan limbah medis di Rumah sakit masih terbatas.

Kurangnya sarana pengolahan sistim Aerasi

Pemukiman penduduk berkembang mendekati rumah sakit


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSIrsudtarakan.kaltaraprov.go.id/id/images/Renstra/DRAFT RENSTRA 16-21 III.pdf · Dalam pelaksanaannya Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan

Documents