BAB III HASIL PENILITIAN DAN PEMBAHASAN A. Profil Polres ... · Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif / yudisial) c. Tahap eksekusi (eksekutif / administrative) ... (Polmas), ketertiban

57

BAB III

HASIL PENILITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Polres Kota Malang

1. Struktur Organisasi Polres Kotata Malang

Kota malang merupakan salah satu wilayah yang terletak di Provinsi

Jawa Timur (Jatim) dan merupakan salah satu daerah pendidikan di

Indonesia. Polresta Malang merupakan salah satu bentuk instansi dari aparat

penegak hukum yaitu Kepolisian yang sekaligus berada dibawah naungan

POLRI (Polisi Republik Indonesia). Oleh karena kedudukannya sebagai

aparat penegak hukum maka Polresta Malang tentunya memiliki tugas

sebagaimana juga dimiliki oleh instansi penegak hukum lainnya yang antara

lain adalah untuk memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat di

wilayah hukumnya.

Kepolisian Resort Kota Malang (Polresta Malang) berlokasi di Jal.

Agung Suprapto No. 19 Malang, yang terletak di depan Rumah Sakit Umum

Daerah (RSUD) Saiful Anwar. Kepolisian Resort Kota Malang (Polresta

Malang) di pimpin oleh seorang Kapolres yang berpangkat AKBP yaitu

AKBP Singgamata SIK, dan dibantu oleh seorang Wakapolres yang

berpangkat KOMPOL yaitu KOMPOL Budi Santosa SIK MH, keduanya

merupakan unsure pimpinan. Untuk melaksanaka tugas pimpinan dan

pengolahan organisasi unsure pimpinan di bantu oleh unsur pengawasan

yaitu Siwas dan Si Propam, serta juga dibantu oleh unsur pembantu staf

58

pimpinan yaitu Sikeu (seksi keuangan) dan Sium (seksi umum). Selain itu

terdapat juga unsur pengawas pembantu pimpinan yaitu Bagsumda (bagian

sumber daya), Bagren (bagian perencanaan), Bagops (bagian opersaional).

Unsure pimpinan juga dibantu oleh unsur pelaksana tugas pokok yaitu Sat

Intelkam, Sat reskrim, Sat Sabhara, Sat Narkoba, Sentra Pelayan Kepolisian

Terpadu, Sat Binmas, Sat Lantas, Sat Pamobri, Sat Taliti, dan Sat Polair.

Kemudian adanya unsur pendukung yaitu Sitipol, dan juga terdapat unsur

pelaksana tugas kewilayahan yaitu Polisi Sektor (Polsek) yang menjadi

tanggung jawab dari Kapolres, dimana saat ini Polresta malang Memiliki 5

Polsek wilayah antara lain adalah:

1. Polsek lowokwaru

2. Polsek Klojen

3. Polsek Blimbing

4. Polsek Sukun

5. Polsek Kedung Kandang

Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 undang-undang

nomor 2 tahun 2002 implementasinya dilakukan oleh satuan operasional

yaitu Sat Intelkam, Sat Reskrim, Sat Narkoba, Sat Sabhara, Sat Binmas, Sat

Lantas serta untuk mendekatakan pelayanan dalam membantu dalam tugas

pokok dibantu oleh sub satuan kerja yaitu Polair dan Polsek.

59

Bagan Struktur Organisasi Polresta Malang

Polsek

Kapolres

Wakapolres

wa

Si Propam Sikeu Siwas Sium

Bagops Bagren Bagsumda

Subbaghum

as Subbagdalops Subbagbinops

Subbagprogar Subbagdalpor

Subbaghum Subbagsarpras Subbagpers

SPKT Sat Intelkam Sat Reskrim SatresNarkoba

Sat Binmas Sat Tahti Sat Polair Sat Pamobrit Sat Sabhara Satlantas

Sat Binmas

Sumber: Polres Malang

60

2. Struktur Organisasi Reserse kriminal Polres Malang

Struktur organisasi Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres

Malang merupakan system pengendali jalannya kegiatan terhadap

pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian Unit

organisasi tersebut.

Struktur Satuan Reserse Kriminal Polresta malang dipimpin oleh

seorang Kepala Satuan (Kasat) dan di bantu oleh pembantu pelaksan tugas

yaitu Kaur Bin Opsnal (KBO), serta Kaur Mintu dan Ident. Setiap satuan

Reserse dipimpin oleh Kanit Serse yang bertanggung jawab secara langsung

kepada Kasat Serse, sedangka Kasat Serse bertanggung jawab langsung

kepada Kapolres. Kemudian ada beberapa unit yang terdapat di Satuan

Reserse Kriminal Polres Malang yaitu :

1. Kanit Idik I

2. Kanit idik II

3. Kanit Idik III

4. Kanit Idik IV

5. Kanit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak)

6. Kanit Pidsus (Pidana Khusus)

7. Kanit Pidum (Pidana Umum)

8. Kanit Bangta (Bangunan dan Tanah)

9. Kanit Tekab (Team Khusus Anti Bandit)

61

Bagan Struktur Organisasi Sat Reeskrim Malang

Kasat Reskrim

Kaur Bin Opsnal

Kaur Mintu

Ident

Kanit Tipiter Kanit PPA Kanit Pidsus Kanit Pidum Kanit TCC

Sumber: Polres Malang

62

B. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Antar Mahasiswa

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan oleh penulis

terhadap beberapa orang yang terkait dengan judul, terlihat bahwa pemicu

atau penyebab dari terjadinya tindak pidana kekerasan antar mahasiswa asal

Maluku dan Sumba yang terjadi di kota malang. Ada pun faktor-faktor yang

menyebabkan terjadinya tindak pidana tersebut berdasarkan hasil dari

wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 22 April 2015 sampai dengan

27 april 2015 bertempat di Polres Kota Malang dan 4 Mei di sekitar kawasan

Kelurahan Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah saeorang Mahasiswa asal

Maluku Hendra Tutuarima yang merupakan pengurus koordinator dari

Himpunan Mahasiswa asal Maluku yang sekarang masih aktif kuliah di

salah satu perguruan tinggi negeri kota malang menyatakan bahwa, awal

terjadinya kekerasan antar mahasiswa yang melibatkan mahasiswa asal

Maluku dan Sumba ini terjadi pada tanggal 27 Mei 2014, kejadian ini

berawal dari beberapa orang mahasiswa asal Sumba yang sedang Mabuk

dan ugal-ugalan di sepanjang Jalan Taman Terapi Tlogomas di jalan

Tlogomas dan menganggu atau menggoda empat orang Mahasiswi yang tiga

di antaranya berasal dari Maluku dan yang satunya berasal dari Sumbawa

NTB yang sedang berjalan kaki dengan tujuan ke ATM.72

Sekelompok Mahasiswa asal Sumba yang sedang ugal-ugalan dengan

kendaran bermotor tersebut sedang dalam keadaan mabuk dan pada saat itu

72Wawancara dengan Hendra Tutuarima pada Tanggal 25 April 2015 Di Sekretariat Himpunan

Mahasiswa Maluku Malang

63

juga mereka melihat ada empat orang cewek Mahasiswi Asal Maluku yang

sedang berjalan kemudian para mahasiswa asal Sumba mencolek pantat dari

empat orang Mahasiswi tersebut dari belakang, melihat kelakuan dari para

mahasiswa asal Sumba tersebut salah seorang Mahasiswa asal Maluku yang

sedang berada di taman berteriak ke kepada empat mahasiswi tersebut untuk

mewaspadai perbuatan yang akan dilakukan oleh Mahasiswa asal Sumba,

dengan spontan empat mahasiswi tersebut pun berteriak, namun dibalas

kembali dengan teriakan pula oleh mahasiswa asal Sumba tersebut,

kemudian terjadilah adu mulut dan caci maki antara sekelompok mahasiswa

asal Sumba dengan mahasiswi asal Maluku.73

Beberapa saat setelah adu mulut dan caci maki tersebut kemudian pada

saat itu datanglah sekelompok mahasiswa asal Maluku yang mendapatkan

informasi bahwa teman dan saudari mereka digoda dan ditampar oleh

sekelompok mahasiswa asal Sumba yang sedang mabuk di kawasan taman

terapi tlogomas, hal ini membuat sekelompok mahasiswa asal Maluku

marah kemudian menyerang sekelompok mahasiswa asal Sumba yang

sedang mabuk di Taman Terapi Tlogomas, perkelahian tersebut melibatkan

ratusan orang dari kedua belah pihak bahkan lengkap dengan senjata tajam

ditangan masing-masing kedua kelompok yang saling berhadapan yang

mengakibatkan beberapa diantaranya yang mengalami luka bacok dikepala

serta salah seorang mahasiswa asal Sumba yaitu Melvianus Katoda

73Ibid

64

mengalami luka tusuk dibagian pundaknya dan dirawat di Rumah Sakit

Saiful Anwar.74

Pada tanggal 28 mei dinihari sekelompok mahasiswa asal Maluku

kembali menyerang rumah kost mahasiswa asal Sumba di Gang 8 Jl.

Tlogomas kecamatan Luwukwaru kota Malang, yang mengakibatkan kaca

rumah kost rusak karena dilempar memakai batu oleh sekelompok

mahasiswa asal Maluku, dan penyeranganpun kemudian berlanjut ke Gang 6

Jl. Tlogomas namun kali ini kedua kelompok mahasiswa tersebut saling

berhadapan, tidak lama kemudian perkelahian ini dibubarkan oleh

Kepolisian Kota Malang, akibat dari perkelahian tersebut beberapa orang

mengalami luka-luka di kedua belah pihak.75

Akibat dari perkelahian yang dilakukan oleh para mahasiswa asal

sumba dan Maluku belum juga berakhir, pada tanggal 29 mei 2015 para

mahasiswa asal Sumba melakukan sweeping disekitar sepanjang jalan Gang

8 Tlogomas dan Jalan Taman Terapi Tlogomas, sweeping yang dilakukan

oleh para mahasiswa asal Sumba tersebut tidak menimbulkan korban namun

sweeping tersebut sangat meresahkan warga Tlogomas.76

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Alvian Tenapolo

Mahasiswa Asal sumba dan juga merupakan ketua Organisa Daerah (Orda)

Sumba yang sedang menempuh kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta

di kota Malang menyatakan bahwa penyebab terjadinya kekerasan tersebut

berawal dari adanya pemukulan yang dilakukan oleh beberapa orang anak-

74Ibid

75Ibid

76Ibid

65

anak mahasiswa asal Maluku terhadap beberapa mahasiswa asal Sumba

yang pada saat itu sedang duduk santai di Taman terapi Tlogomas.

Penyebab dari adanya pemukulan yang dilakukan oleh sekelompok

mahasiswa asal maluku di karenakan adanya tuduhan dari mahasiswa asal

maluku bahwa sekelompok mahasiswa asal Sumba telah menampar 4

(empat) orang cewek mahasiswa asal maluku sehingga terjadi adanya

pemukulan tersebut. Sekelompok mahasiswa asal Sumba yang terlibat

dalam pemukulan yang dilakukan oleh mahasiswa Asal Maluku tersebut

tidak terima, kemudian memanggil kawan-kawannya yang lain sehingga

konflik tersebut menjadi semakin meluas.77

Pada tanggal 28 dini hari setelah terjadinya konflik kekerasan antara

mahasiswa Maluku dan Mahasiswa Sumba yang terjadi di sepanjang jalan

taman terapi tlogomas sekelompok mahasiswa asal sumba menyerang

beberapa orang mahasiswa asal Sumba di Gang 8 Jalan Tlogomas yang

mengakibatkan para mahasiswa asal Sumba menyelamatkan diri dengan

cara mengungsi ke tempat lain. Dengan adanya peneyerangan yang

dilakukan oleh para mahasiswa asal maluku tersebut membuat para

mahasiswa asal Sumba merasa cemas dan takut untuk pergi kuliah ke

kampus masing-masing.78

Berdasarkan penyebab yang disampaikan oleh kedua belah pihak

mahasiswa asal Sumba dan Maluku tersebut penulis menyimpulkan Bahwa

77wawancara dengan Alvian Tenapolo pada tanggal 24 April 2015 Di Sekretariat Himpunan

Mahasiswa Sumba Malang

78Ibid

66

penyebab dari terjadinya konflik kekerasan antara kedua belah pihak adalah

sebagai berikut:

1. Adanya mahasiswa asal Sumba yang minum minuman keras dan

mabuk

2. Mahasiswa asal Sumba mencolek pantat mahasiswi asal Maluku

3. Adu mulut antara mahasiswi asal maluku dengan mahasiswa asal

Sumba

4. Adanya pemukulan yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa

asal maluku terhadap mahasiswa asal Sumba

C. Upaya Penanggulangan Terhadap Kekerasan Antar Mahasiswa

Dalam menegakkan hukum pidana, cara penanggulangan atau

penegakan, baik bersifat preventif maupun represif harus selalu melibatkan

aparat penegak hukum dengan disertai peran aktif masyarakat.

Penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif juga merupakan tindakan

pencegahan sebelum terjadinya suaatu kejahataan.

Selain adanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak

pidana kekerasan antar mahasiswa asal Maluku dan Sumba, berikut adalah

upaya-upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan mahasiswa asal

Maluku dan Sumba di kota malang berdasarkan hasil wawancara penulis

dengan Aiptu Galih beliau mengatakan bahwa, upaya penanggulangan

kekerasan antar mahasiswa secara garis besar dapat dilakukan oleh

seluruhnya dalam arti bahwa penanggulangan kekerasan ini dapat dilakukan

oleh para pihak yang terlibat kekerasan, pihak kampus, masyarakat setempat

67

yang berada dilingkungan terjadinya kekerasan tersebut, maupun dari pihak

Kepolisian melalui Babin Kamtibmas.79

Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus juga

dilakukan dengan pendekatan “integral”, ada keseimbangan antara yang

“penal” dengan “non penal”. Dilihat dari politik kriminal maka kebijakan

yang paling strategis adalah melalui sarana “non penal” karena lebih

bersifat preventif dan karena kebijakan penal mempunyai keterbatasan atau

kelemahan yang bersifat tidak struktural fungsional, individualistic dan lebih

bersifat represif atau tidak preventif, harus didukung oleh infrastruktur

dengan biaya tinggi. Kemudian pencegahan dan penanggulangan kejahatan

dengan sarana “penal” merupakan “penal policy atau “penal law

enforcement policy” yang fungsionalis atau operasionalisasinya harus

melalui beberapa tahap yaitu:80

a. Tahap formulasi (kebijakan legislative)

b. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif / yudisial)

c. Tahap eksekusi (eksekutif / administrative)

Adapun upaya penanggulangan kekerasan yang dilakukan oleh pihak

Kepolisian adalah upaya preventif dan upaya represif :

1. Upaya Preventif

Upaya di jelaskan sebagai usaha suatu cara, sedangkan preventif

dalam istilah bahasa Inggris berarti pencegahan atau mencegah. Dalam

referensi lain preventif adalah penyampaian suatu maksud untuk mencari

79Wawancara dengan Pak Galih Hamdan pada Tanggal 22 sampai dengan tanggal 27 April

2015 di Unit Pidana Umum Reskrim Polres Kota malang

80Mohammad hatta, Loc.cit

68

jalan keluar atau bersifat mencegah supaya jangan terjadi. Upaya preventif

merupakan usaha pencegahan terhadap timbulnya masalah. Upaya Preventif

juga dapat di maksud sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara

sistematis, terencana dan terarah untuk menjaga sesuatu hal agar tidak

meluas atau timbul. Penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif juga

mmerupakan tindakan pencegahan sebelum terjadinya suaatu kejahataan.

Tindakan preventiv ini berusaha memberantas kejahatan itu dengan jalan

menghilangkan segalaa sesuatu yang menjadi penyebab terjadinya suatu

kejahataan dengan kata lain, kesempatan pelaku untuk melakukan suatu

kejahatan di cegah.

Berdasarkan ketentuan pasal 13 Undang-undang Kepolisian

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 tugas pokok dan wewenang

kepolisian meliputi:81

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

2. Menegakkan hukum dan;

3. Memberikan perlindungan, pengayaoman dan pelayanan

kepada masyarakat

Upaya penanggulangan preventif yang dilakukan oleh kepolisian

ini melalui unit Babinkamtibmas (Bintara Pembinaan dan Keamanan

Masyarakat).Unit Babinkamtibmas sebagaimana dimaksud merupakan

unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada dibawah Kapolsek, yang

bertugas untuk melaksanakan pembinaan masyarakat diantaranya

81Lihat pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia

69

meliputi pemberdayaan Perpolisian masyarakat (Polmas), ketertiban

masyarakat dan kegiatan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan

swakarsa, serta kegiatan kerja sama dalam pemeliharaaan keamanan dan

ketertiban masyarakat. Upaya penanggulangan preventif atau

pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian melalui

Babinkamtibmas adalah dengan cara memberikan sosialisasi bimbingan

dan penyuluhan kepada masyarakat tentang hukum, tentang penertiban

preventif terhadap ketidakteraturan masyarakat, penyimpangan sosial,

pelanggaran-pelanggaran, penyakit-penyakit masyarakat, serta koflik

sosial dengan cara-cara yang bersifat korektif dan edukatif agar

ketertiban masyarakat selalu dapat menyesuaikan diri dengan situasi

yang baru.82

Dengan adanya pembinaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian

melalui unit Babinkamtibmas kepada masyarakat tersebut apabila terjadi

suatu konflik kekerasan yang terjadi setidaknya konflik kekerasan

tersebut dapat dicegah oleh perangkat Desa/Lurah RT/RW setempat

sehingga kekerasan tersebut tidak meluas, pihak kepolisian juga

memberikan peluang kepada warga aparat setempat untuk dapat menjadi

mediator dalalm perkara tersebut agar dengan segera dapat meredam

konflik kekerasan yang terjadi, dengan demikian tidak selalu dalam

melakukan upaya penanggulangan kekerasan harus dilakukan oleh pihak

kepolisian. Pihak kepolisian masih memberikan ruang kepada

82Opcit wawancara dengan Galih Hamdan

70

masyarakat dan para pihak untuk dapat menyelesaikan perkara tindakan

kekerasan tersebut di lingkup pertikaian kekerasan itu terjadi, namun

apabila kekerasan tersebut meluas dan tidak dapat dikendalikan atau

dicegah oleh para pihak dan perangkat Desa/Lurah RT/RW, maka unit

Babinkamtibmas dapat segera melaporkan situasi terjadinya kekerasan

tersebut kepada pihak kepolisian sehingga penanggulangan kekerasan

tersebut dapat di ambil alih oleh pihak kepolisian dengan segera

melakukan upaya penanggulangan dengan cara preventif atau

pencegahan maupun represif atau penegakan hukum tanpa menyimpang

dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.83

2. Upaya Represif/Penegakan Hukum

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan

secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.

Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak

para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya

kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya

merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan

masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga

tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya

sangat berat.

Apabila proses penanggulangan secara preventive atau tindakan

pencegahan atau peredaman yang dilakukan oleh pihak

83Ibid

71

warga/lingkungan sekitar maupun pihak kampus tidak bisa mencegah

sehingga konflik kekerasan tersebut meluas maka Kamtibmas yang

melakukan Patroli melaporkan atau adanya laporan dari warga maupun

para pihak yang terlibat maka Polisi akan segera melakukan tindakan

penggulangan dengan menggunakan penanggulangan secara represif

atau penegakan hukum.

Penanggulangan yang dilakukan secara represif adalah upaya yang

dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan atau

pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, dalam hal ini

dilakukan oleh kepolisian. Tindakan upaya penanggulangan represif

yang dilakukan oleh kepolisian harus sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang belaku dan prosedur yang telah ditetapkan

maupun atas perintah atasan tertinggi kepolisian tersebut. Tindakan

tersebut harus mendapat perintah dari atasan dikarenakan jika terjadi

kesalahan prosuder dan lain sebagainya yang mengakibatkan kerugian

bagi pelaku ataupun masyarakat, hal tersebut menjadi tanggung jawab

atasan. Sehingga aparat yang bekerja di lapangan dalam melakukan

tindakan upaya penanggulangan kekerasan tersebut tidak sewenang-

wenang. Tindakan tersebut dapat berupa pelumpuhan terhadap pelaku,

melakukan penangkapan, penyelidikan, penyidikan dan lain sebagainya.

72

D. Kendala-Kendala upaya Penanggulangan Kekerasan Antar Mahasiswa

Kendala-kendala atau hambata dari pihak kepolisian dalam

menanggulangi konflik kekerasan antara mahasiswa asaal Sumba dan

Mahasiswa asal Maluku adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya koordinasi antara para pihak yaitu mahasiswa Asal

Sumba dan Mahasiswa Asal Maluku.

2. Kurangnya komunikasi antara pihaak kepolisian dengan pihak

kampus/universitas tempat dimana para pihak menuntut ilmu.

3. Kurangnya kerjasama antara warga masyarakat dengan pihak

kkepolisian.

selain itu kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam

menanggulangi tindak pidana kekerasan tersebut adalah laporan terjadinya

konflik kekerasan yang masuk ke pihak kepolisian terlambat sehingga

dalam proses penyelidikan kepolisian kesulitan dalam menemukan bukti-

bukti bahwa telah terjadinya konflik kekerasan. Bukti bukti tersebut dapat

berupa saksi maupun bukti-bukti lainnya yang dapat dijadikan sebagai

petunjuk oleh pihak kepolisian dama menanggulangi kasus tersebut.