-
50
BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Balai Besar pengawas Obat dan Makanan ( BBPOM )
Surabaya
1. Profil Balai besar pengawas obat dan makanan ( BBPOM )
Surabaya
Balai besar pengawas obat dan makanan ( BBPOM ) Surabaya
berdasarkan putusan Kepala Badan pengawas obat dan makanan (BPOM
)
Nomor 05018/KBPOM/2001 Tahun 2001 yang beberapa kali
mengalami
perubahan sampai terakhir dengan peraturan Kepala badan pengawas
obat
dan makanan RI Nomor 14 Tahun 2014 tanggal 17 oktober 2014
tentang
organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan
Badan POM,
di tetapkan sebagai unit pelaksana teknis Badan pengawas obat
dan
makanan di bidang pengawasan obat dan makanan yang berada di
bawah
dan bertanggungjawab kepada kepala Badan pengawas obat dan
makanan
, dalam pelaksannan tugas secara teknis dibina oleh para deputi
dan secara
administrasi dibina oleh sekertaris utama.27
Berdasarkan uraian legalitas mengenai Balai besar pengawas obat
dan
makanan (BBPOM) surabaya tersebut juga merupakan dasar
sebagai
berjalannya kantor cabang di Surabaya tersebut, Sebagai unit
pelaksan
teknis Badan POM pusat, Balai besar pengawas obat dan
makanan
27 http://www.pom.go.id/ppid/2015/rbalai/surabaya. diakses pada
23 mei 2017 pada pukul 18.00
WIB.
http://www.pom.go.id/ppid/2015/rbalai/surabaya
-
51
(BBPOM) surabaya secara terus menerus melakukan pengembangan
sumber daya yang dimilikinya, baik itu dalam hal sumber daya
manusia
atapun alat-alat yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas,
termasuk
pemanfaatan teknologi informasi guna mengantisipasi kebutuhan
para
pelaku usaha atapun juga bagi konsumen obat tradional dalam hal
ini
masyarakat awam yang membeli obat tradisional. Balai besar
pengawas
obat dan makanan (BBPOM) Surabaya mempunyai visi dan misi yaitu
:28
Visi :
a. Obat dan makan aman.
b. Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa.
Misi :
1) Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis
risiko
untuk melindungi masyarakat
2) Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan
jaminan
keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan
pemangku kepentingan.
3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM
Gambaran kantor Balai besar pengawas obat dan makanan
(BBPOM)
Surabaya menurut hasil observasi, dapat penulis uraikan seperti
berikut.
Di dalam kantor Balai besar pengawas obat dan makanan
(BBPOM)
28
http://www.pom.go.id/new/index.php/browse/balai/0216. diakses
pada 23 mei 2017 pada pukul
20.00 WIB.
http://www.pom.go.id/new/index.php/browse/balai/0216
-
52
Surabaya terdapat ruang tamu, meja kerja pimpinan cabang, meja
kerja
wakil pimpinan cabang, meja kerja staf yang masing – masing
dilengkapi
dengan computer, lemari arsip, serta di depan ada ruang
pendaftaran obat
dan ruang khusus ekspor impor berhadapan dan papan struktur
organisasi
berada di ruang tamu juga ada beberapa contoh obat tradisional
tanpa ijin
edar yang di pajang di ruang tamu maupun ruang pendaftaran
obat
tradisional, di lantai 2 ada juga ruang khusus pertemuan bagi
pegawai dan
staf Balai besar pengawas obat dan makanan (BBPOM), di
samping
kantor Balai besar pengawas obat dan makanan (BBPOM) terdapan
pula
laboratorium milik BBPOM yang itu di gunakan BBPOM untuk
meneliti
semua jenis obat tradisional yang sudah beredar maupun yang
masih mau
di daftarkan.
Balai besar pengawas obat dan makanan (BBPOM) Surabaya
mempunyai Tugas dan fungsi pokok yaitu sesuai dengan pasal 73
keppres
nomer 166 tahun 2000, yaitu untuk melaksanakan tugas
pemerintahan di
bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangnan yang berlaku. Dalam hal ini tugas
pelaksanaan
BPOM di kordinasi oleh menteri kesehatan dan menteri
kesejahtraan,
secara khusus juga terdapat SKB Menteri Kesehatan dan men-
PAN
Nomor 264A/menkes/SKB/VII/2003. Yang dikeluarkan 4 juli 2003,
yang
-
53
mengatur tentang tugas, fungsi dan kewenangan di bidang
pengawasan
obat dan makanan.29
Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu:30
a) Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang
pengawasan Obat dan Makanan.
b) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
c) Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap
kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan Obat dan
Makanan.
Diatur pula dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001
Pasal
69 tentang wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu:
(1) Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif)
tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan
peredaran obat dan makanan;
(2) Pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta
pengawasan industri farmasi;
2. Wilayah Hukum Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan ( BBPOM )
Surabaya
Wilayah Hukum Balai Besar POM di Surabaya Meliputi seluruh
wilayah administrasi Provinsi jawa timur terdiri dari 38
kabupaten/kota.
Hasil kegiatan pengawasan Balai besar POM Di Surabaya, Provinsi
jawa
timur mempunyai wilayah seluas 47.963 km² terletak pada 111°
hingga
1114° Bujur Timur dan 7°12 hingga 8°48 lintang selatan. jumlah
penduduk
Provinsi jawa timur berdasarkan hasil susenas ( Surve
sosial-ekonomi
Nasional ) BPS Tahun 2015 Sebesar 42.030.633 jiwa.
29 BPOM, http;//www.pom.go.id/, di akses pada 25 april 2017,
pukul 20.00 WIB.
30
http://www.pom.go.id/pom/profile/visi_misi.php. diakses pada 20
April 2017, Pukul 10.00
WIB.
-
54
Balai besar pengawas obat dan makanan ( BBPOM ) Surabaya
Sebagai unit pelaksanan teknis Merupakan perpanjangan tangan
dari
Badan Pengawas obat dan makanan ( BPOM ) pusat berkedudukan
hukum
atau beralamat di Jl. Karangmenjangan No.20, Airlangga, Gubeng,
Kota
SBY, Jawa Timur 60286, berdekatan dengan Universitas
Airlangga
Surabaya dan Rumah sakit Dr. soetomo surabaya.
3. Struktur Organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (
BBPOM ) Surabaya
Balai besar pengawas obat dan makanan ( BBPOM ) Surabaya
Sebagai unit pelaksanan teknis Merupakan perpanjangan tangan
dari
Badan Pengawas obat dan makanan ( BPOM ) pusat yang juga
memiliki
struktur kepengurusan sendiri, berikut penulis uraikan dalam
bentuk tabel
pejabat stuktural di balai besar pengawas obat dan makanan di
surabaya
berdasarkan wawancara dengan Retno Kurpaningsih, Selaku
Kepala
Bidang Pemeriksaan dan penyidikan dan Pipin Eri Agustina. Selaku
Staf
Bidang Pemeriksaan dan penyidikan.31
Kepala Balai besar pengawas obat dan makanan ( BBPOM )
Surabaya
di tunjuk atau di tetapkan Oleh Kepala Badan POM Pusat yang
Berada di
Jakarta sedangkat struktur kepengurusan di Balai besar pengawas
obat dan
makanan ( BBPOM ) Surabaya itu sendiri di tentukan Oleh kepala
Balai
31 Hasil wawancara dengan Retno Kurpaningsih,Selaku Kepala
Bidang Pemeriksaan dan
penyidikan dan Pipin Eri Agustina. Selaku Staf Bidang
Pemeriksaan dan penyidikan, pada tanggal 22
Mei 2017 pukul 13.00 WIB.
-
55
besar pengawas obat dan makanan ( BBPOM ) Surabaya
Berdasarkan
Rapat tertutup oleh para pejabat.
Struktur Organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
( BBPOM ) Surabaya
Sumber : BBPOM Surabaya 2017
Kepala Balai Besar
Pengawas Obat dan
makanan Surabaya
Dra. Hardaningsih,
Apt., MHSM
Kepala Sub Bagian Tata
Usaha
Meliza Miranda
Widiasari, S.Si,Apt
Kepala Bidang
Pengujian
Mikrobiologi
Dra. Puryani
Kepala Bidang
Pengujiam Pangan
dan Bahan
Berbahaya
Dra. Edi
Kusumastuti, Apt.
Kepala Bidang Pengujian
Terapetik Napza,
Ot, Kosmetik Dan Prod.
Komplemen
Dra. Endah
Setijowati,Apt.
Kelompok Jabatan
Fungsional
Kepala Bidang
Pemeriksaan
dan Penyidikan
Dra. Retno
Kurpanings
ih, Apt.
Kepala Seksi Pemeriksaan
Joni Edrus
Setiawan,
SSi,Apt
Kepala Seksi Penyidikan
Dra. Siti Amanah, Apt
Kepala Bidang
Sertifikasi Dan
Layanan
Informasi
Konsumen
Dra. Retno
Chatulistiani
P, Apt.
Kepala Seksi
Sertifikasi
Dra. Any
Koosbudiwati
, Apt.
Kepala Seksi Layanan Informasi
Konsumen
Dra. Lindawati, Apt.
-
56
B. Pelaksanaan pengawasan dan Pembinaan oleh Balai Besar Obat
dan Makanan (BBPOM) Terhadap Peredaran Obat Tradisional di
Surabaya
1. Pelaksanaan pengawasan oleh Balai Besar Obat dan Makanan
(BBPOM) Terhadap Peredaran Obat Tradisional di Surabaya
Dalam PermenKes Republik Indonesia Nomor 006 Tahun 2012
Tentang Industri Dan Usaha Obat Tradisional, ditetapkan bahwa:
Obat
Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan
tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik),
atau
campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah
digunakan
untuk pengobatan.
Dari hasil wawancara dengan dengan Retno Kurpaningsih, dan
Pipin
Eri Agustina.32
menjelaskan bahwa : peredaran obat tradional yang
berbahanya di kota Surabaya masih ada, itu bisa di lihat dari
hasil
penyitaan yang dilakukan oleh BBPOM surabaya yang mencapai
ratusan
jenis obat tradisional berbagai merek yang sebagian penulis
uraikan
sebagian dalam bentuk table di bawah ini.
32 Ibid.
-
57
Tabel 1
Contoh obat tradisional tanpa ijin edar hasil penyitaan
BBPOM
No Merek Obat Khasiat Katagori
1 X-Gra, kapsul Untuk ereksi OT TIE
ocema Jamu kuat OT TIE
3 Urat Madu Jamu kuat OT TIE
4 pasama Jamu kuat OT TIE
5 Super kecetit Asam urat OT TIE
6 Bunga matahari Asam urat OT TIE
7 Daun tapak liman Asam urat dan
pegelinu
OT TIE
*obat tradisional tanpa ijin edar
Sumber : BBPOM Surabaya 2017
Peredaran obat tradisional merupakan tahapan dalam penyebaran
obat
tradisional legal dan ilegal di kota surabaya dalam prakteknya
dapat
penulis jelaskan dalam bentuk bagan berdasarkan wawancara
dengan
Retno Kurpaningsih, dan Pipin Eri Agustina.33
mengenai tahapan
peredaraan obat tradisional legal dan ilegal yang ada di
Surabaya :
Dalam penyebaran obat tradisional ilegal di kota surabaya
dalam
prakteknya dapat penulis jelaskan dalam bentuk bagan sebagai
berikut :
33 ibid.
-
58
Bagan I
Alur peredaran obat tradisional ilegal di Surabaya
1
2
3
Sumber : Hasil Wawancara Surabaya 2017
Dari bagan alur peredaran obat tradisional ilegal di atas dapat
penulis
jelaskan secara umum sebagai berikut :
a. Pabrik obat tradisional
Pabrik obat tradional dalam peredaran obat tradisional
ilegal
yaitu tempat dimana obat tradisional itu di buat dan di
produksi
sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 006 Tahun 2012 Tentang Industri Dan Usaha Obat
Tradisional Pasal 1 ayat (3).
Penulis dapat jelaskan tentang proses peredaran obat ilegal
yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 006 Tahun 2012 Tentang Industri Dan Usaha
Pabrik/ distributor
sales
Penjual obat Tradisional
Konsumen
-
59
Obat Tradisional Pasal 1 ayat (3) Menyatakan Bahwa : Suata
tempat dimana Obat tradisional itu di buat dan di produksi.
b. Sales
Sales dalam proses peredaran obat tradisional ilegal
merupakan pihak yang menawarkan obat tradisional kepada
penjual obat tradisional, Jadi pengertian Sales Person atau
Salesman di sini adalah individu yang menawarkan suatu
produk
dalam suatu proses penjualan kepada pihak penjual.
sales dalam perderan obat tradisional ilegal yaitu orang (
person ) yang menawarkan obat tradisional kepada penjual
obat
ataupun pengguna obat tradisional dalah hal ini toko-toko
penjual
obat tradisional ataupun langsung kepada konsumen.
c. Penjual Obat Tradisional
Penjual Obat Tradisional dalam hal peredaran obat
tradisional
ilegal merupakan pihak perseorangan atau badan usaha, baik
yang
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam
penjualan obat tradisional.
-
60
d. Konsumen
Konsumen dalam hal peredaran obat tradisional ilegal
merupakan pihak yang membeli dan mengkonsumsi obat
tradisional tersebut baik untuk diri sendiri maupun untuk
keluarga.
Dalam penyebaran obat tradisional legal di kota surabaya
dalam
prakteknya dapat penulis jelaskan dalam bentuk bagan sebagai
berikut :
Bagan II
Alur peredaran obat tradisional legal di surabaya
1 2
3
4
5
6
Sumber : Hasil Wawancara Surabaya 2017
Dari bagan Proses peredaran obat tradisional legal di atas
dapat
penulis jelaskan secara umum sebagai berikut :
1) Pabrik obat tradisional
Pabrik obat
tradisional
Ijin
permohonan
produksi
Obat
tradisional
Sertifikat
CPOB/CPOT
Regestrasi/pen
daftaran
Evaluasi
Ijin edar
-
61
Pabrik obat tradional dalam proses peredaran obat
tradisional
legal yaitu tempat dimana obat tradisional itu di buat dan di
produksi
sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 006 Tahun 2012 Tentang Industri Dan Usaha Obat
Tradisional
Pasal 1 ayat (3) Menyatakan Bahwa : Suata tempat dimana Obat
tradisional itu di buat dan di produksi.
2) Ijin permohonan produksi
Izin Permohanan produksi dalam proses peredaran obat
tradisional
legal yaitu suatu proses diberikan kepada pemohon yang telah
memenuhi persyaratan sesuai dengan Permenkes Nomor
246/Menkes/Per/V/1990 tentang Izin Usaha Industri Obat
Tradisional
dan Pendaftaran Obat Tradisional pasal 2 ayat (1) dan (2)
yang
menyatakan Bahwa : ayat (1) Untuk mendirikan Usaha Industri
Obat
Tradisional diperlukan izin Menteri, ayat (2).Untuk mendirikan
Usaha
Jamu Racikan dan Usaha Jamu Gendong tidak diperlukan izin,
Dan
apabila semua syarat- syarat yang sudah di tentukan dalam
pengolahan
obat tradisional di penuhi maka pihak tersebut sudah di
perbolehkan
untuk memproduksi obat tersebut.
-
62
3) Obat Tradisional
Obat tradisonal dalam Perderan obat tradisional legal yaitu
suatu
barang yang di produksi, di jual dan di konsumsi oleh semua
pihak
yang terlibat langsung dalam proses peredaran obat tradisional
legal.
4) Sertifikat CPOB/CPOT
Sertifikat Cara pembuatan Obat yang baik CPOB/CPOT dalam
proses peredaran obat tradisional legal adalah dokumen sah
yang
merupakan bukti bahwa industri farmasi telah memenuhi
persyaratan
CPOB dalam membuat satu jenis bentuk sediaan obat yang
diterbitkan
oleh Kepala Badan.yang itu sudah terbukti keamananya, guna
menjadi
sarat bagi pihak pelaku usaha untuk memasarkan produknya.
5) Regestrasi/ pendaftaran
Dalam Peredaran obat tradisional legal
pendaftaran/regestrasi
fungsinya adalah untuk memberikan nomor regestrasi bagi
produk
obat tradisional yang akan di pasarkan kepada masyarakat,
setelah
melalui proses-proses yang sudah di tentukan oleh BBPOM
barulah
bisa bagi para pelaku usaha untuk memasarkan produknya.
6) Ijin Edar
Dalam Peredaran obat tradisional legal, ijin edar adalah
tahapan
akhir yang menjadi bukti sahnya produk obat tradisional
tersebut
-
63
sudah melalui proses-proses pengujian yang di lakukan oleh
BBPOM
dan siap untu di pasarkan.
Dari Uraian di atas analisa penulis tentang peredaran obat
tradisonal di kota Surabaya untuk saat ini memang banyak baik
itu
yang legal maupun ilegal itu bisa di lihat dari temuan BBPOM
Surabaya dimana Masih sangat banyak di temukan obat
tradisional
yang berbahanya sedangkan untuk proses produksi dalam hal
ini
pabrik banyak yang masih belum mengetahui tatacara ijin
mengedarkan obat tradisional yang sesuai dengan Permenkes
Nomor
246/Menkes/Per/V/1990 tentang Izin Usaha Industri Obat
Tradisional
dan Pendaftaran Obat Tradisional pasal 2 ayat (1) yang
menyatakan
bahwa : dalam mengedarkan obat tradisional harus memiliki ijin
dari
mentri terkait. Dan juga dalam melakukan peredaran obat
tradisonal
harus sesuai dengan peraturan Badan POM.
Pelaksanan pengawasan yang di lakukan oleh Balai besar
pengawas
obat dan makanan ( BBPOM ) Surabaya Terhadap perederan Obat
tradisioanal dari hasil wawancara dengan dengan Retno
Kurpaningsih, dan
Pipin Eri Agustina. menjelaskan bahwa : melakukan pengawasan
adalah
tugas dari BBPOM yang bertujuan untuk melindungi masyarakat
dari
bahaya obat tradisional berbahaya.
-
64
Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan
Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Pasal
7.yang
berbunyi : Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan
konsumen
dan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya
dilaksanakan
oleh pemerintah dalam hal ini BBPOM sebagai perpanjangan tangan
dari
pemerintah untuk membantu pemerintah dalam melakukan
pengawasan,
BBPOM dalam melakukan pengawasan harus melalui
tahapan-tahapan
atau prosedur-prosedur yang sudah di atur oleh Peraturan
Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan
Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Pasal 10 ayat
(2)
yang berbunyi : Dalam Melakukan pengawasan BBPOM sebagai
lembaga
yang di beri wewenang oleh pemerintah dalam melakukan
pengawasan
harus melalu surve, penelitian, pengujian dan penyitaan (
apabila
berbahaya) terhadap produk obat tradisional.
Dalam melaksanakan pengawasan terhadap peredaraan obat
tradisional BBPOM Surabaya, dari hasil wawancara dengan
dengan
Retno Kurpaningsih dan Pipin Eri Agustina.34
menjelaskan bahwa :”
Dalam pelaksananya BBPOM melakukan pengawasan dengan metode
pre
market yaitu melakukan pengawasan sebelum produksi atau
sebelum
beredar di pasaraan dan juga dengan metode sampling yaitu
membeli
34 Ibid.
-
65
produk obat tradisional secara acak ke toko-toko, mall, pasar
dan juga
supermarket yang ada di seluruh kota Surabaya juga sarana
ditribusi yang
ada di jawa-timur maupun kota Surabaya setelah itu kemudian akan
di
teliti di laboratorium milik BBPOM .”
Prosedur pengawasan merupakan tahapan dalam Pelaksanaan
pengawasaan dalam prakteknya dapat penulis jelaskan
berdasarkan
wawancara dengan Retno Kurpaningsih, dan I Pipin Eri
Agustina.35
mengenai tahapan prosedur pelaksanaan pengawasan yang mana
dapat
digambarkan prosedur pelaksanaan pengawsaan yang di terapkan
oleh
BBPOM Surabaya dalam bentuk bagan mengenai metode pengawasan
pre
market dan sampling seperti berikut :
prosedur pelaksanaan pengawasan yang mana dapat penulis
gambarkan prosedur pelaksanaan pengawasan yang di terapkan
oleh
BBPOM Surabaya dalam bentuk bagan mengenai metode pengawasan
pre
market seperti berikut :
35 Ibid.
-
66
Bagan III
Prosedur Pelaksaan Pengawasan dengan Metode Pre Market
Oleh BBPOM Surabaya
Sumber : BBPOM Surabaya 2017
Dari bagan prosedur pelaksaaan pengawasan dengan metode Pre
market oleh BBPOM Surabaya dapat penulis jelaskan secara
umum
sebagai berikut:
a) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya
Balai Besar POM
Surat Rekomendasi
Pengajuan ijin edar
Badan Pom
Izin Prosuksi
Belum Sesuai
Surat Permohonan Ijin Produksi
Balai Pom (tingkat Provensi)
Inspeksi
Sesuai(Complaid)
Kemkes/Dikes Prov(di tembuskan ke
badan,balai & Dinkes Kota
Surat permohonan
persetujuan Lay Out Pelaku Usaha
-
67
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam
prosedur pelaksaaan pengawasan dengan metode Pre market
merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), yaitu
sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun
2001 merupakan lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk
melaksanakan tugas pemerintah tertentu dari presiden serta
bertanggung jawab langsung kepada presiden dalam hal ini
melakukan
pengawasan terhadap peredaran obat tradisional di surabaya.
b) Pelaku Usaha proses pelaksaaan pengawasan dengan metode
Pre
market adalah merupakan pihak perseorangan atau badan usaha,
baik
yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam
penjualan
obat tradisional.
c) Surat pendaftaran permohonan Lay Out yaitu surat
permohonan
pendaftaran yang wajib di lengkapi oleh pelaku usaha obat
tradisional
dengan format dan kententuan yang sudah ditetapkan oleh
BBPOM
surat ini di berikan oleh BBPOM atau juga bisa lamgsung di isi
secara
online di website BBPOM.
Dari penjelasan di atas dapat penulis berikan contoh surat
permohonan pendaftaran Lay out dalam bentuk gambar sebagai
berikut
:
-
68
Gambar I
Surat Permohonan Pendaftarann Lay out
-
69
Sumber : BBPOM Surabaya 2017
d) Surat permohonan ijin produksi adalah surat ini diberikan
oleh
BBPOM Surabaya kepada pelaku usaha setelah surat permohonan
lay
out di periksa dan di terima oleh BBPOM, yang kemudian
nantinya
akan di berikan ke Kemkes dan Dinkes setempat.
-
70
Dari penjelasan di atas dapat penulis berikan contoh dalam
bentuk
gambar Surat persetujuan pendaftaran Produksi sebagai berikut
:
Gambar II
Contoh surat persetujuan Pendaftaran produksi
Sumber: Dokumen BBPOM 2017
e) Kemkes dan Dinkes dalam hal ini yaitu termasuk lembaga
yang
memberikan ijin produksi, Kemkes untuk industri Obat
Tradisional
dan Dinkes untuk usaha kecil Obat Tradisional.
f) Inspeksi, Suatu tindakan yang dilakukan oleh Balai Besar
pengawas
obat dan makanan surabaya dengan cara mendantangi tempat
-
71
pengolahan obat tradisional tersebut tanpa adanya surat
pemberitahuan
terdahulu.
g) Surat Rekomendasi dalam hal pengawasan dengan Pre market
surat
rekomendasi yaitu hasil dari inspeksi BBPOM ke tempat
produksi
yang itu di serahkan ke Badan Pom pusat
h) Ijin Produksi yaitu ijin yang di berikan setelah Badan Pom
pusat
menerima surat rekomendasi dari BBPOM dan setalah menerima
surat
itu Badan Pom akan memberikan Ijin Produksi.
i) Pengajuan Ijin Edar yaitu setelah mendapatkan ijin produksi
maka
pelaku usaha dapat mengajukan surat ijin edar dengan
memberikan
sempel produk ke Badan Pom untuk di teliti di laboratorium
untuk
mendapatkan Ijin edar bagi pelaku usaha.
Dari Uraian prosedur pelaksaaan pengawasan dengan metode Pre
market oleh BBPOM Surabaya dapat penulis jelaskan secara umum
dari
hasil wawancara dengan dengan Retno Kurpaningsih, dan Pipin
Eri
Agustina, dalam Bentuk tabel Hasil dari pelaksanaan pengawasan
Pre
Market tahun 2015-2016 sebagai berikut :
Tabel II
Hasil Pelaksanaan pengawasan Pre Market Oleh BBPOM
Surabaya
No
Nomer
Regestrasi
Produk
Pendaftar
Status
1 QD173615711 Minyak Rahayu ( Bin an you)
PT TJAHAJA Di Setujui
-
72
2 QD163614681 Esepuluh Minyak Urut Lavender
CV UNTUNG
KUMORO
Di Setujui
3 QD112610301 Minyak Angin Aromatherapy Cap Gajah
PT USFI Di Setujui
4 TR063460181 Lancar Kencing PT TJAHAJA BARU
Di Setujui
5 TR175608011 Real Care Minyak Kayu Putih Plus
REAL CARE Di Setujui
6 TR142379811 Samurat PT SURYA HERBAL
Di Tolak
7 QD173615691 Minyak Uraken PT TJAHAJA BARU
Di Setujui
8 TR163396711 Kunir PT JAMU IBOE JAYA
Di Setujui
9 QD173615691 Minyak Kiat 18 PT TJAHAJA BARU
Di Setujui
10 QD171815061 Saiboons Porous Capsicum
PT INDO
ABADI
SARIMAKMUR
Di Tolak
Sumber Hasil wawancara Surabaya 2017
Untuk mendapatkan ijin edar, pelaku usaha obat tradisional
harus
mendapatkan minimal nilai B dalam audit yang dilakukan oleh
BBPOM
audit di berikan berdasarkan hasil pemeriksaan baik itu dari
bahan baku
pembuatan maupun tempat produksi Obat tradisional yang di
daftarkan,
apabila produk tidak mendapatkan minimal nilai B seperti yang di
tetapkan
BBPOM maka produk tersebut akan di tolak ijin edarnya atau tidak
di
perpanjang ijin edarnya, itu bisa dilihat dari table di atas
bahwa pelaku
usaha di tolak ijin edarnya karena dari hasil audit BBPOM produk
pelaku
usaha tersebut belum memenuhi persyaratan yang di tentukan
oleh
BBPPOM.
Prosedur pelaksanaan pengawasan dengan metode sampling yang
mana dapat penulis gambarkan prosedur pelaksanaan pengawsaan
tersebut
-
73
dalam bentuk bagan mengenai metode pengawasan Sampling
sebagai
berikut :
Bagan IV
Proses Pelaksaan Pengawasan dengan metode Sampling Oleh
BBPOM Surabaya
1
2
3
4
5
7 6
8
9
Sumber : Hasil Wawancara Surabaya 2017
Dari bagan proses pelaksaaan pengawasan dengan Metode
Sampling
oleh BBPOM Surabaya dapat penulis jelaskan secara umum
sebagai
berikut :
Balai POM surabaya
Pelaku Usaha
Laporan
Masyarakat
Pemeriksaan di
Laboratorium
Pembelian produk oleh BBPOM
Surat permohonan
ijin pengawasaan
Layak\tidak layal
edar
TIdak layak
Edar
Bagian pengawasan Penyitaan/penarikan barang
-
74
(1) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam
prosedur
pelaksaaan pengawasan dengan metode Sampling market
merupakan
Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), yaitu sesuai
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001
merupakan lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk
melaksanakan tugas pemerintah tertentu dari presiden serta
bertanggung jawab langsung kepada presiden dalam hal ini
melakukan
pengawasan terhadap peredaran obat tradisional di surabaya.
(2) Laporan, dalam proses pelaksaaan pengawasan dengan
metode
Sampling oleh BBPOM Surabaya , laporan adalah salah satu hal
yang
penting bagi pengawasan, karena dengan laporan baik itu dari
pihak
penjual maupun konsumen akan menjadi alasan yang kuat bagi
BBPOM untuk melaksanakan pengawasan.
(3) Pelaku usaha dalam proses pelaksaaan pengawasan dengan
metode
Sampling adalah merupakan pihak perseorangan atau badan
usaha,
baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum
yang
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam
penjualan
obat tradisional.
(4) Surat ijin pelaksaan pengawasan
Surat ijin pelaksaan pengawasan adalah syarat utama yang harus
di
miliki oleh bagian penyidik BBPOM, karena isi dari surat ini
yaitu
persetujuan dari kepala BBPOM kepada penyidik untuk
melakukan
-
75
pengawasan di lapangan yang sudah memiliki ketentuan hukum,
contoh surat ijin pengawasan oleh Kepala BBPOM yang dapat
penulis
uraikan berdasarkan data yang ada di BBPOM Surabaya :
Surat ijin pelaksaan pengawasan adalah syarat utama yang harus
di
miliki oleh bagian penyidik BBPOM dalam melakukan pengawasan
berikut dapat penulis berikan contoh surat ijin pengawasan
dalam
bentuk gambar :
Gambar III
Contoh Surat Ijin Melakukan Pengawasan
-
76
Sumber :Dokumen BPPOM 2017
(5) Pembelian Produk dalam proses pelaksaaan pengawasan
dengan
metode Sampling merupakan tahap diamana BBPOM membeli
produk, dalam hal ini obat tradisional yang di duga berbahaya
yang
kemudian akan di bawa ke laboratorium guna dilakuan
penelitian.
(6) Pengujian di laboratorium
Dari hasil wawancara dengan dengan Retno Kurpaningsih, dan
Pipin
Eri Agustina. bahwa 36
:“ pengujian di laboratorium terhadap obat
tradisional sangat penting, karena tanpa adanya hasil dari
laboratorium
BBPOM tidak bisa melakukan penindakan di lapangan, karena
bukti
hasil lab itu merupakan bukti yang sangat kuat dan bisa di
pertanggung jawabkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Republik
Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan
Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen pasal 11
mengatakan bahwa : Pengujian terhadap barang dalam hal ini
obat
tradisional beredar dilaksanakan melalui laboratorium penguji
yang
telah diakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang
berlaku.”
(7) Penyitaan/ penarikan barang dan sanki bagi pelaku usaha
36 Ibid.
-
77
Dari hasil wawancara dengan dengan Retno Kurpaningsih, dan
Pipin Eri Agustina. menjelaskan bahwa37
:” Penyitaan/ penarikan
barang dilakukan BBPOM apabila barang tersebut tidak layak
edar
atau tidak memiliki ijin edar dan akan memberikan sanksi
administrative atau pidana bagi yang bersangkutan .“ sesuai
dengan
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik
Indonesia Nomor Hk.00.05.42.2996 Tentang Pengawasan
Pemasukan
Obat Tradisional Bab III Sanksi pasal 7 ayat (1) dan (2)
mengatakan
Bahwa : ayat (1) Pihak yang melanggar dalam hal ini adalah
pelahu
usaha obat tradisonal sebagaimana yang ditentukan dalam
peraturan
ini dapat dikenai sanksi administratif maupun sanksi pidana
sesuai
peraturan perundang-undangan , ayat (2) Sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sanksi tertulis,
administrasi dan penarikan barang untuk pihak penjual dan
sanksi
administarsi, pidana bagi pihak pabrik industri obat
tradisional.
BBPOM sebagai lembaga institusi pemerintahan yang tugasnya
mengawasi peredaran berbagai produk makanan, obat-obatan (
semua
jenis obat termasuk obat tradisional ) , kosmetika, dan
memberikan
penilaian mutu produk-produk tersebut, sangat membantu dan
melindungi
masyarakat dalam menentukan produk-produk yang baik untuk
dikonsumsi dan tidak beresiko.
37 Ibid.
-
78
Prosedur pelaksaaan pengawasan dengan metode Sampling oleh
BBPOM Surabaya dapat penulis jelaskan secara umum dari hasil
wawancara dengan dengan Retno Kurpaningsih, dan Pipin Eri
Agustina.
Hasil dari pelaksanaan pengawasan Peredaran Obat tradisional
dengan
metode sampling tahun 2015-2016 sebagai berikut :
Tabel III
Hasil Pelaksaan Pengawasan dengan metode Sampling
No Nama Produk Status
1 jamu buah naga runrat TIE
2 buah merah ginseng cina TIE
3 raja tiongkok runrat TIE
4 ramuan Mongolia runrat TIE
5 sarang semut dan sirih merah TIE
6 nogo sakti ramuan cina TIE
7 Antic TIE
8 akar 18 cap ganesa TIE
9 subur sejati gemuk sehat TIE
10 serbuk super TIE
11 Asam urat sarat TIE
12 Lasmi TIE *tidak ada ijin edar
Sumber : Hasil Wawancara Surabaya 2017
Dari hasil pelaksanaan pengawasan dengan metode sampling
dalam
bentuk table di atas dapat penulis jelaskan bahwa dalam
pelaksanaanya
BBPOM Surabaya menemukan produk obat tradisional tanpa ijin edar
(
ITE) dari hasil pembelian produk oleh penyidik BBPOM yang
kemudian
di tindak lanjuti oleh BBPOM.
-
79
BBPOM adalah sebagai regulator dalam hal pembuatan obat
tradisional itu ada pedomanya yaitu CPOTB ( cara membuat
obat
tradisional yang baik ). Jadi dalam hal pengawasan ke pihak
produsen
BBPOM melakukan itu secara rutin minimal 1 ( satu ) Tahun sekali
bagi
setiap produsen sedangkan untuk pihak distribusi dalam Hal ini
toko-toko
atapun warung yang menjual obat tradisional BBPOM juga melakukan
itu
secara rutin dan sama halnya dengan produsen BBPOM juga
melakukan
inspeksi mendadak ke toko-toko, atau warung-warung yang menjual
obat
tradisional tersebut, BBPOM akan melakukan pengecekan terhadap
obat-
obat tradisional yang di jual oleh penjual tersebut, apabila
BBPOM
menemukan ada obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar
atau
mengandung bahan-bahan yang berbahaya maka BBPOM akan
langsung
mengamankan produk tersebut atau menyita produk tersebut
yang
nantinya produk tersebut akan di musnahkan.
pelaksanaan pengawasan oleh BBPOM Surabaya sudah sesuai
dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001
Tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan
Konsumen
pasal 10 ayat (1), (2), (3), (4), (5).
Dari uraian di atas menurut analisa penulis Mengenai
Pelaksanaan
pengawasan BBPOM Surabaya terhadap peredaraan obat tradisional
sudah
sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun
2001
Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Perlindungan
-
80
Konsumen pasal 10 ayat (1) bahwa pengawasan barang dalam hal ini
obat
tradisional dilakukan oleh LPKSM dalam hal ini adalah BBPOM
surabaya, ayat (2) menyatakan bahwa pengawsan yang di maksud
ayat 1
yaitu dalam hal ini melakukan penelitian, pengujian dan surve di
lapangan
terhadap peredaran obat tradisional, ayat (3) menyatakan bahwa
aspek
dalam pengawasan itu adalah berupa informasi-informasi yang di
dapat
dari masyarakat ataupun pelaku usaha,ayat (4) menyatakan
bahwa
penelitian, pengujian dan surve dilakukan kepada barang dalam
hal ini
obat tradisional yang di duga berbahanya,ayat (5) menyatakan
bahwa
hasil dari penelitian, pengujian dan surve tersebut nantinya
harus di
sebarluaskan kepada masyarakat.
Dalam hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Republik
Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan
Pengawasan
Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen pasal 11 mengatakan bahwa
:
Pengujian terhadap barang dalam hal ini obat tradisional
beredar
dilaksanakan melalui laboratorium penguji yang telah
diakreditasi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pelaksanaan pengawasan BBPOM Surabaya terhadap peredaraan
obat
tradisional menurut analisa penulis sudah sesuai Peraturan
Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan
Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen pasal 11,
bahwa
BBPOM sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan
-
81
pengawan terhadap peredaran obat tradisional dalam menetukan
suatu
produk berbahya atau tidak, harus melalui proses pengujian
terlebih
dahulu di laboratorium BBPOM suabaya, BBPOM Surabaya dalam
melakukan pengawasan memang sudah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan akan tetapi dalam prakteknya BBPOM masih
sangat
kesulitian dalam melakukan pengujian itu di sebabkan
banyaknya
perederan obat tradisional di Surabaya dan terbatasnya kapasitas
BBPOM
dalam melakukan pengujian baik itu dari segi sumber daya
manusia
maupun keterbatasan peralatan laboratorium di BBPOM Surabaya
Mengenai Pelaksanaan pengawasan BBPOM Surabaya terhadap
peredaraan obat tradisional sudah sesuai dengan Peraturan Kepala
Badan
Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor
Hk.00.05.42.2996 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat Tradisional
Bab
III Sanksi pasal 7 ayat (1) dan (2) yaitu setiap pelangaraan
yang dilakukan
oleh pelaku usaha akan di beri sanksi baik itu pidana maupun
administrasi
atau melakukan penyitaan barang, akan tetapi menurut analisa
penulis
BBPOM dalam memberikan sanksi masih kurang berat, itu bisa di
lihat
dari meningkatnya peredaraan obat tradisional berbahanya di
Surabaya,
terlebih kepada pihak penjual BBPOM masih membiarkan penjual
yang
sudah melakukan pelanggaran untuk yang kedua kalinya hanya
memberikan pembinaan saja, ini jelas tidak dapat memberikan efek
jera
bagi para penjual obat tradisional.
-
82
2. Pelaksanaan pembinaan oleh Balai Besar Obat dan Makanan
(BBPOM) Terhadap Peredaran Obat Tradisional di Surabaya
Pelaksanan pembinaan yang di lakukan oleh Balai besar
pengawas
obat dan makanan ( BBPOM ) Surabaya Terhadap perederan Obat
tradisioanal dari hasil wawancara dengan dengan Retno
Kurpaningsih, dan
Ibu Pipin Eri Agustina, 38
menjelaskan bahwa :“ Melakukan Pembianaan
terhadap penjual maupun konsumen itu adalah tugas dari BBPOM,
yang
bertujuan untuk menberikan penjelasan kepada penjual atau
konsumen
tentang bahaya obat tradisional llegal.” Dalam pelaksanan PBBPOM
sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun
2001
Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Perlindungan
Konsumen Pasal 2 yang menyatakan :“Pemerintah bertanggung jawab
atas
pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang
menjamin
diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta
dilaksanakannya
kewajiban konsumen dan pelaku usaha dalam hal ini BBPOM
sebagai
lembaga non departemen yang berkewajiban melakukan pembinaan
terhadan pelaku usaha maupun konsumen.
Proses pembinaan merupakan tahapan dalam Pelaksanaan
pembinaan
dalam prakteknya dapat penulis jelaskan berdasarkan wawancara
dengan
Dan Retno Kurpaningsih dan penyidikan dan Pipin Eri
Agustina.39
mengenai tahapan prosesr pelaksanaan pembinaan yang mana
dapat
38 ibid.
39
ibid.
-
83
digambarkan proses pelaksanaan pembinaan yang di terapkan
oleh
BBPOM Surabaya dalam bentuk bagan seperti berikut :
Bagan V
Proses Pembinaan oleh BBPOM Surabaya
1 1
2 2
Sumber : Hasil Wawancara Surabaya 2017
Dari bagan proses pelaksaaan pembinaan oleh BBPOM Surabaya
dapat
penulis jelaskan secara umum sebagai berikut :
a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam
prosedur
pelaksaaan Pembinaan merupakan Lembaga Pemerintah Non
Departemen
merupakan lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk
melaksanakan
tugas pemerintah dalam memberikan pembianaan terhadap pelaku
usaha
dan konsumen obat tradisional.
b. Pelaku usaha dalam proses pelaksaaan pembinaan adalah
merupakan pihak
perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum
maupun
Balai Besar pengawas
obat dan makanan
( BBPOM )
Pelaku Usaha
Penjual obat
tradisonal
Pabrik pembuat
obat tradisional
Konsumen
-
84
bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau
melakukan
kegiatan dalam penjualan obat tradisional
c. Konsumen dalam proses pelaksaaan pembinaan adalah merupakan
pihak
yang membeli dan mengkonsumsi obat tradisional tersebut baik
untuk diri
sendiri maupun untuk keluarga.
d. Penjual Obat dalam proses pelaksaaan pembinaan adalah pihak
yang
menjual atau memasarkan obat tradisional kepada masyarakat.
e. Pabrik Obat tradisional dalam proses pelaksaaan pembinaan
adalah pihak
yang membuat atau memproduksi obat tradisional tersebut.
Balai besar pengawas obat dan makanan melakukan pembinaan
dengan
bekerja sama dengan dinas kesehatan setempat, pembiaan yang
dilakukan oleh
BBPOM yaitu dalam bentuk :
1) Penyuluhan kepada pelaku usaha dalam bentuk seminar-seminar
yang di
adakan oleh BBPOM ataupun BBPOM langsung melakukan inspeksi
ke
tempat sarana produksi dan sarana distribusi.
Dalam hal ini BBPOM Surabaya melakukan pembinaan dengan
mengadakan seminar yang itu BBPOM mengundang pihak yang
terlibat
langsung dalam penjualan obat tradisional baik itu penjual
ataupun
distributor, dan juga BBPOM langsung datang ke tempat sarana
produksi
dan sarana distribusi, yang bertujuan untuk mermberikan
pengetahunan
berupa tatacara pembuatan obat tradisional yang baik dan juga
bagaimana
mengetahui atau membedakan obat tradisional yang baik dan
berbahaya.
-
85
2) Penyebaran informasi kepada konsumen
Dalam hal penyebaran informasi mengenai obat tradisional
yang
berbahaya BBPOM Surabaya bekerjasama dengan Dinas Kesehatan
surabya melakukan penyebaran informasi melalu leaflet. Brosur,
siaran
radio, televise, media cetak dan juga media sosial.
3) Mengikuti pameran instansi yang berhubungan langsung
dengan
masyarakat.
BBPOM Surabaya terus melakukan inovasi dalam hal melakukan
pembinaan terhadap masyarakat yaitu dengan cara mengituki
pameran-
pameran baik itu di pusat perbelanjaan, sekolah-sekolah dan
kampus-
kampus yang itu bertujuan untuk lebih dekat kepada masyarakat
sehingga
lebih memudahkan BBPOM dalam memberikan pembinaan tentang
obat
tradisional.
Dari penjelasan di atas dapat penulis uraikan hasil dari
pembinaan yang
dilakukan oleh BBPOM Dari hasil wawancara dengan dengan
Retno
Kurpaningsih, dan Pipin Eri Agustina,dalam bentuk table tahun
2016 sebagai
berikut :
Tabel IV
Hasil Pembinaan Oleh BBPOM
No Bentuk kegiatan jumlah 1 Seminar 5 2 Inpeksi 7 3 Penyebaran
informasi 4 4 Pemeran intansi 2
Sumber : Hasil Wawancara Surabaya 2017
-
86
Dari penjelasan table di atas dapat penulis uraikan menurut
analisis
penulis yaitu hasil pembinaan oleh BBPOM Surabaya, BBPOM
Surabaya
telah melakukan 4 kali seminar yang itu dilakukan di kampus
UNAIR
tepatnya kepada mahasiswa farmasi UNAIR tentang bagaimana
cara
melaporkan produk obat dan pangan yang berbahaya, serta seminar
di balai-
balai desa yang ada di daerah Surabaya, inspeksi 7 kali yang
dilakukan oleh
BBPOM yaitu ketempat-tempat penjual obat tradisional dan
swalayan-
swalayan di sekitar Surabaya, penyebaran informasi 4 kali
penyebaran
informasi yang dilakukan oleh BBPOM melalui radio Suara
Surabaya, Radio
pendidikan jawa timur dan televisi SBOTV Surabaya serta 2 kali
pemeran
instansi yang di laksanakan di Grand city expo Surabaya.
Balai Besar pengawas obat dan makanan ( BBPOM ) Surabaya ,
Melakukan Pembinaan ketempat-tempat prosuksi obat tradisonal,
penjual-
penjual obat tradisional serta konsumen obat tradisional sesusai
dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001
Tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
pasal
3 ayat(1).
Dari uraian di atas menurut analisa penulis Mengenai
Pelaksanaan
pembinaan oleh BBPOM Surabaya terhadap peredaraan obat
tradisional di
Surabaya sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia
Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan
Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Pasal 3 ayat (1a), yaitu
BBPOM
-
87
sebagai perpanjangan tangan dari Badan POM pusat yang di beri
wewenang
oleh undang-undang, sudah melaksankan tugasnya yaitu
melakukan
pembinaan terhadap pelaku usaha dan konsumen obat tradisional
yang
bertujuan untuk menjamin hak dari pelaku usaha dan konsumen
guna
terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara
pelaku
usaha dan konsumen, akan tetapi pembinaan yang dilakukan oleh
BBPOM
surabaya menurut penulis masih jauh dari kata memuaskan, menurut
penulis
semua pelaku usaha baik itu distributor maupun penjual bahkan
konsumen
obat tradisional masih memproduksi, menjual dam memakai obat
tradisional
yang berbahanya, ini menjadi bukti bahwa pembinaan yang di
lakukan oleh
BBPOM surabaya masih belum efektif dalam memberikan manfaat
bagi
masyarakat.
C. Faktor-faktor yang menghambat Balai Besar Obat dan Makanan
(BBPOM) dalam melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan Terhadap
Peredaran Obat Tradisional di Surabaya
Pelaksanaan pengawasan BBPOM Surabaya terhadap peredaraan
obat
tradisional menurut analisa penulis sudah sesuai dengan
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan
Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen pasal 11,
bahwa
BBPOM sebagai lembaga Pemerintah termasuk Pihak yang
bertanggung
jawab dalam melakukan pengawan terhadap peredaran obat
tradisional dalam
menetukan suatu produk berbahya atau tidak harus melalui proses
pengujian
terlebih dahulu di laboratorium BBPOM suabaya, BBPOM Surabaya
dalam
-
88
melakukan pengawasan sudah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
akan tetapi dalam pengawasan peran BBPOM di sini sangat sedikit
karena
BBPOM sebagai dinas yang terkait hanya melakukan pengawsan
terhadap
obat tradisional yang sudah jadi dan menguji kandungan di
laboratorium
BBPOM sedangkan untuk memutuskan apakah obat itu masih bisa
beredar
atau tidak itu adalah tugas Kementrian Kesehatan untuk Industri
obat
tradisional dan Kementrian Kesehatan untuk usaha Obat
tradisional.
Mengenai Pelaksanaan pembinaan oleh BBPOM Surabaya terhadap
peredaraan obat tradisional di Surabaya masi sesuai dengan
Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang
Pembinaan
Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Pasal 3
ayat (1a),
yaitu BBPOM sebagai perpanjangan tangan dari Badan POM pusat
yang di
beri wewenang oleh undang-undang, sudah melaksankan tugasnya
yaitu
melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dan konsumen obat
tradisional
yang bertujuan untuk menjamin hak dari pelaku usaha dan konsumen
guna
terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara
pelaku
usaha dan konsumen, akan tetapi dalam prakteknya BBPOM masih
sangat
kesulitian dalam melakukan pengawasan dan pembinaan di lapangan
itu di
sebabkan banyaknya perederan obat tradisional di Surabaya dan
terbatasnya
kapasitas BBPOM dalam hal ini sumber daya manusia (bidang
penyidikan
dan bidang pengujian ).
-
89
BBPOM untuk saat ini memiliki 29 orang dan 30 orang yang
dapat
penulis uraikan dalam bentuk Tabel.
Tabel V
Pegawai Menurut Pendidikan BBPOM Surabaya
Sumber : BBPOM Surabaya 2017
Dari table di atas penulis dapat jelaskan bahwa dengan jumlah
pegawai
yang hanya berjumlah total 59 orang dalam bidang penyidikan dan
pengujian
dengan beban tugas yang sangat besar yaitu mencangkup jawa-timur
juga
dalam hal ini BBPOM bukan hanya mengawasi Obat tradisional
tetapi juga
kosmetik, narkotik, pangan dll, itu yang menjadi faktor semakin
bayaknya
Obat-obat tradisional di kota Surabaya karena BBPOM sangat
jelas
kekurangan tenaga ahli di bidang pelasanaan pengawasam dan
pembinaan
terhadap peredaran Obat tradisional.
Dari hasil wawancara dengan dengan Retno Kurpaningsih, dan Pipin
Eri
Agustina.40
menjelaskan bahwa Faktor-faktor yang menghambat Balai Besar
pengawas obat dan makanan dalam melaksanakan pengawasan dan
pembinaan adalah Penegakan hukum baik sebagai hukum materil
maupun
40 ibid.
No Unit Kerja Pendidikan
S2 Apoteker S1 lain D3 SLTA SLTP SD Total
1 Bid.penyidikan
dan Pemeriksaan
1 18 5 - 4 - 1 29
2 Bid.Pengujian
Obat Tradisional,
Kosmetik DLL
2 15 10 1 2 - - 30
Total 59
-
90
hukum formil dapat penulis uraikan dan jelaskan menurut Soerjono
Soekanto
menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan
hukum
adalah sebagai berikut:
1) Faktor penegak hukum
Penegak hukum mempunyai peran yang penting dalam penegakan
hukum itu sendiri, prilaku dan tingkah laku aparat pun
seharusnya
mencerminkan suatu kepribadian yang dapat menjadi teladan
bagi
masyarakat dalam Faktor-faktor yang menghambat Balai Besar
pengawas
obat dan makanan dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan
yaitu:
Dari hasil wawancara dengan dengan Retno Kurpaningsih, dan
Pipin
Eri Agustina. penulis dapat uraikan bahwa Penegak hukum dalam
hal ini
adalah Penyidik pegawai negeri sipil BBPOM sebagai pihak
yang
bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan pembinaan
masih
sangat kurang itu bisa di lihat dari table III di atas.
2) Faktor sarana dan prasarana
Dengan dukungan sarana dan fasilitas yang memadai penegakan
hukum akan dapat terlaksana dengan baik. Sarana dan fasilitas
yang
dimaksud, peralatan yang mumpuni, dan sumber dana yang memadai.
Bila
sarana dan fasilitas tersebut dapat dipenuhi maka penegakan
hukum akan
berjalan maksimal.
Dari hasil wawancara dengan dengan Retno Kurpaningsih, dan
Pipin
Eri Agustina. penulis dapat uraikan bahwa bahwa Sarana dan
prasarana
-
91
yang di perlukan belum memadai dalam hal untuk membantu
BBPOM
dalam melakukan pengawasan dan pembianaan di Surabaya baik itu
dari
segi transportasi, dan laboratorium ( LAB ) untuk pengujian
obat
tradisional masih belum cukup memadai.
3) Faktor masyarakat
Penegakan hukum adalah berasal dari masyarakat dan untuk
masyarakat. Oleh karena itu peran masyarakat dalam penegakan
hukum
juga sangat menentukan. Masyarakat yang sadar hukum tentunya
telah
mengetahui hal mana yang merupakan hak dan kewajiban mereka,
dengan
demikian mereka akan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan
mereka
sesuai dengan aturan yang berlaku.
Dari hasil wawancara dengan dengan Retno Kurpaningsih, dan
Pipin
Eri Agustina. penulis dapat uraikan bahwa Keterbatasan
pengetahun yang
dimiliki oleh penjual dan pembeli obat tradisional sehingga
penjual dan
pembeli masih belum dapat membedakan mana obat tradisional
yang
aman dan mana obat tradisional yang tidak aman, untuk saat ini
penjual
hanya memikirkan tinggkat ke untungan yang di dapat, tanpa
memperhatikan kesehatan pagi konsumen dan konsumen hanya
melihat
dari harga yang murah dan manfaat yang cepat tanpa
memperhatikan
dampak apabila mengkonsumsi secara terus menerus.
4) Faktor kebudayaan
-
92
Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai dasar yang
mendasari keberlakuan masyarakat , dalam Faktor-faktor yang
menghambat Balai Besar pengawas obat dan makanan dalam
melaksanakan pengawasan dan pembinaan yaitu Dari hasil
wawancara
dengan dengan Retno Kurpaningsih, dan Ibu Pipin Eri Agustina.
Selaku
menyatakan bahwa Pola konsumsi masyarakat terhadap
produk-produk
obat tradisional yang beresiko cenderung meningkat, hal ini
dipicu dengan
adanya promosi produk yang gencar baik itu berupa iklan di
internet
ataupun iklan-iklan di sosial media dengan harga murah dan
terjangkau
yang menyebabkan maraknya peredaran obat tradisional berbahaya
di
masyarakat juga di sebabkan karena budaya masyarakat yang masih
belum
memperdulikan kesehatan tubuh mereka.
D. Upaya yang di lakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi
oleh Balai Besar Obat dan Makanan (BBPOM) dalam melaksanakan
Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Peredaran Obat Tradisional
di
Surabaya
Dari hasil wawancara dengan dengan Retno Kurpaningsih dan Pipin
Eri
Agustina,41
Penulis dapat uraikan bahwa upaya-upaya yang di lakukan
untuk
mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Balai Besar Obat dan
Makanan
(BBPOM) dalam melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan Terhadap
Peredaran Obat Tradisional di Surabaya yaitu antar lain :
41 Ibid.
-
93
1. Pihak BBPOM mencoba mencari bantuan atau menjalin hubungan
dengan
seseorang yang diman orang itu terlibat atau sudah mengetahu
jalur-jalur
distribusi obat tradisional yang beredar dipasaran yang mungkin
dia itu
teman dari supplier ataupun bekas supplier itu sendiri, atapun
juga bekas
tersangka yang di tangkap oleh BBPOM dengan cara menjalin
hubungan
baik dengan mereka dengan melakukan pendekatan-pendekatan
tertentu
yang itu bertujuan untuk membantu pihak BBPOM dalm
mengetahui
informasi-informasi terbaru mengenai perededaran obat
tradisional yang
illegal.
2. Membekali petugas BBPOM dengan pelatihan-pelatihan khusus
atau
diklat-diklat tertentu yang itu bertujuan untuk membantu BBPOM
dalam
memudahkan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap
peredaran
obat tradisional di Surabaya.
3. Balai besar pengawas obat dan makanan ( BBPOM ) Surabaya juga
terus
berusaha mencari dana tambahan kepada Badan POM pusat yang
itu
bertujuan untuk menambah fasilitas baik itu transportasi maupun
alat-alat
laboratorium yang itu bertujuan untuh memudahkan BBPOM dalam
melakukan pengawasan dan pembinaan.
4. Balai besar pengawas obat dan makanan ( BBPOM ) Surabaya juga
terus
berkoordinasi dengan Badan POM pusat untuh penambahan Sumber
daya
manusia dalam hal ini penambahan penyidik pegawai negeri sipil
karena
untuk saat ini penyidik PNS di BBPOM masih kurang, yang itu
-
94
berdampak pada Pelaksanaan pengawasan dam pembinaan terhadap
peredaran obat tradisional yang kurang maksimal.
5. BBPOM Surabaya juga berusaha terus untuk mengikuti
perkembangan
teknologi yang bertujuan untuk bisa mengontrol atau
mengetahui
penjualan obat tradisional di dunia maya.
6. BBPOM terus melakukan sosialisai mengenai bahaya obat
tradisional
yang berbahaya baik itu ke penjual, melalui seminar-seminar dan
melalui
media sosial.