-
40
BAB III
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
Dalam penulisan Bab III, penulis ingin menguraikan mengenai
hasil
penelitian dan analisis dari Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota
Salatiga dalam
Mewujudkan Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.
Sebelum lebih
jauh, Penulis akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai gambaran
umum daerah
(wilayah) penelitian kota Salatiga yang akan Penulis uraikan
seperti dibawah ini.
A. Hasil Penelitian
1. Gambaran Umum Daerah Penelitian
Kota Salatiga adalah salah satu kota di Provinsi Jawa
Tengah.
Secara administratif kota Salatiga terletak di tengah-tengah
wilayah
kabupaten Semarang, yang dimana diantara dua kota besar di
Jawa
Tengah, yaitu Solo (Surakarta) adalah ± 54 km ke arah Selatan1
dan
Semarang adalah ± 48 km ke arah Utara2. Secara morfologis berada
di
daerah pedalaman di kaki gunung Merbabu dan gunung-gunung
kecil
antara lain: Gajah Mungkur, Telomoyo dan Payung Rong.3
Sedangkan
disebalah Barat Laut berbatasan dengan Rawa Pening. Kota
Salatiga,
secara geografis terletak pada 007.17’ dan 007.17’.23” Lintang
Selatan
1 http://id.cutway.net/distance/8523-8478/ dikunjungi pada
tanggal 03 Juli 2018 pukul 11.37. 2
http://id.cutway.net/distance/8523-8517/ dikunjungi pada tanggal 03
Juli 2018 pukul 11.42. 3
http://salatiga.go.id/tentang-salatiga/keadaan-geografis/
dikunjungi pada tanggal 03 Juli 2018 pukul 11.47.
http://id.cutway.net/distance/8523-8478/http://id.cutway.net/distance/8523-8517/http://salatiga.go.id/tentang-salatiga/keadaan-geografis/
-
41
dan antara 110.27’.56,81” dan 110.32’.4,64” Bujur Timur, dengan
luas
wilayah daratan kurang lebih seluas 5.678 (lima ribu enam ratus
tujuh
puluh delapan) hektar4. Berdasarkan topografi, wilayah kota
Salatiga
terdiri dari 3 topografi yaitu bergelombang (65%), miring (25%),
dan datar
(10%).
Ketinggian tanah wilayah kota Salatiga terletak pada
ketinggian
antara: 450 – 825 dpl (dari permukaan air laut). Sebagaimana
diketahui
bahwa tinggi rendahnya suatu tempat berpengaruh terhadap suhu
daerah
tersebut. Semakin tinggi letak suatu daerah, suhu udaranya
semakin
rendah. Berdasarkan yang telah diklasifikasi iklim W. Koppen
bahwa tipe
iklim di daerah kota Salatiga dan sekitarnya adalah beriklim
tropid,
berhawa sejuk dan udaranya segar.5
Kota Salatiga dibatasi beberapa Kelurahan dan desa yang berada
di
wilayah Kabupaten Semarang. Batas-batas wilayah administrasi
perencanaan RTRW kota Salatiga adalah sebagai berikut:6
1. Sebelah Utara berbatasan dengan: - Kecamatan Pabelan : Desa
Pabelan, Desa Pejanten. - Kecamatan Tuntang : Desa Kesongo, Desa
Watu Agung.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan: - Kecamatan Pabelan : Desa
Ujung-Ujung, Desa Sukoharjo,
Desa Glawan.
- Kecamatan Tengaran : Desa Bener, Desa Tegal Waton, Desa
Nyamat.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan: - Kecamatan Getasan : Desa
Sumogawe, Desa Samirono, Desa
4 Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010 - 2030.
5 http://salatiga.go.id/tentang-salatiga/keadaan-geografis/
dikunjungi pada tanggal 03 Juli 2018 pukul 12.57. 6 Bab II,
Lampiran Peraturan Walikota Salatiga No. 10 Tahun 2016 tentang
Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2017.
http://salatiga.go.id/tentang-salatiga/keadaan-geografis/
-
42
Jetak.
- Kecamatan Tengaran : Desa Patemon, Desa Karang Duren. 4.
Sebelah Barat Berbatasan dengan:
- Kecamatan Tuntang : Desa Candirejo, Desa Jombor, Desa Sraten,
Desa Gedongan.
- Kecamatan Getasan : Desa Polobogo Kecamatan Getasan.
Adapun batas wilayah perencanaan RTRW meliputi seluruh
administrasi kota Salatiga yang terdiri dari 4 (empat) kecamatan
dan 22
(dua puluh dua) kelurahan sebagai berikut:7
a. Kecamatan Sidorejo, terdiri dari: Kelurahan Blotongan;
Kelurahan Sidorejo Lor; Kelurahan Salatiga;
Kelurahan Bugel; Kelurahan Kauman Kidul; dan Kelurahan
Pulutan.
b. Kecamatan Tingkir, terdiri dari: Kelurahan Kutowinangun;
Kelurahan Gendongan; Kelurahan Sidorejo
Kidul; Kelurahan Kalibening; Kelurahan Tingkir Lor; dan
Kelurahan
Tingkir Tengah.
c. Kecamatan Argomulyo, terdiri dari: Kelurahan Noborejo;
Kelurahan Ledok; Kelurahan Tegalrejo;
Kelurahan Kumpulrejo; Kelurahan Randuacir; dan Kelurahan
Cebongan.
d. Kecamatan Sidomukti, terdiri dari: Kelurahan Kecandran;
Kelurahan Dukuh; Kelurahan Mangunsari; dan
Kelurahan Kalicacing.
Berdasarkan luas daerah tersebut, Salatiga memiliki
perkembangan
Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota Salatiga periode tahun 2013 -
2015 dan
penambahan RTH pada tahun 2016 – 2017, dapat dilihat pada
tabel
berikut:
7 Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010 -
2030.
-
43
Tabel 3.1
Perkembangan RTH Kota Salatiga Periode Tahun 2013 – 2017
Wilayah Luas 5.878,110 Ha2
Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga
Penjelasan dari tabel tersebut menunjukan bahwa RTH publik
terdiri atas jaringan jalan (taman pulau jalan, pot taman jalan,
jalur hijau),
taman-taman kota (taman RT, RW, taman wisata/taman kota, dan
hutan
kota), pemakaman, kawasan lindung, sempadan sungai dan sempadan
air.
-
44
Sedangkan RTH privat terdiri atas ruang hunian (pekarangan rumah
dan
pemukiman) dan non hunian (perkantoran, hotel, pertokoan dan
gedung
komersial, hutan kota privat dan lapangan olahraga). Luas total
RTH
publik pada tahun 2013 - 2015 adalah 321,166 hektar. Pada tahun
2016
RTH publik mengalami peningkatan di daerah Taman Perumahan
Tegalrejo seluas 0,065 hektar; Taman Gedung Korpri seluas 0,007
hektar;
dan Taman RT 4 Tegalrejo seluas 0,07 hektar. Mengalami
peningkatan
kembali pada tahun 2017 di daerah Taman RW 4 Tegalrejo seluas
0,1
hektar; Taman Promasan seluas 0,07 hektar; dan Taman Kecandran
seluas
0,06. Sedangkan luas total RTH privat pada tahun 2013 - 2015
adalah
568,25 hektar.
Berdasarkan luas tambahan RTH pertahun 2016 seluas 0,142
hektar dan pada tahun 2017 seluas 0,23 hektar. Dari total
keseluruhan pada
tahun 2013 - 2017, luas RTH publik dan privat seluas 889,788
hektar atau
seluas ±15,670496%.
2. Dinas Lingkungan Hidup
a. Dasar Hukum Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup Kota
Salatiga
Otonomi daerah kota Salatiga yang dilaksanakan secara luas,
nyata
dan bertanggung jawab, dapat terwujud apabila
penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah didasarkan pada penanganan urusan
pemerintahan
-
45
sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban yang sepenuhnya
telah ada
dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang selaras
dengan
keterbukaan sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta
dengan
hubungan yang sinergis antara masyarakat, sektor swasta dan
Pemerintah
Daerah.
Tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah adalah terwujudnya
kemandirian daerah dan meningkatnya kemampuan daerah,
terutama
dalam kebijakan publik dalam rangka peningkatan pelayanan
kepada
masyarakat. Untuk itu, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang
Pemerintahan Daerah, sebagai implementasi otonomi daerah
menghendaki
pembangunan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
dan
potensi wilayah.
Sedangkan dasar hukum pembentukan Dinas Lingkungan Hidup
Kota Salatiga adalah Peraturan Daerah Salatiga Nomor 9 Tahun
2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
b. Tugas dan Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup
Dalam meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup di
kabupaten/kota maka dibentuklah instansi / lembaga yang akan
bertanggung jawab dibidang lingkugan hidup. Keberadaan instansi
/
lembaga ini akan mengakomodasi bidang lingkungan hidup sebagai
salah
satu urusan wajib pemerintah.
Dinas merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah bidang lingkungan hidup dan bidang
-
46
kehutanan.8 Sebagai salah satunya adalah Dinas Lingkungan Hidup
yang
melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dibidang pengelolaan
lingkungan hidup. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tugas
Dinas
Lingkungan Hidup adalah mengupayakan atau mewujudkan
ketersediaan
sumber daya alam yang mencukupi. Dinas Lingkungan Hidup
ditugaskan
untuk melakukan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat
melalui
pembangunan tidak akan terlepas dari peran lingkungan hidup,
yang
bersama dengan aspek sosial dan ekonomi menjadi motif utama
pembangunan berkelanjutan.
Dalam pembentukannya, instansi / lembaga tersebut hendaknya
dapat mengintegrasikan tiga pilar pembangunan berkelanjutan
(sosial,
ekonomi dan lingkungan) sebagai satu pendekatan pembangunan
yang
tidak terpisah-pisah. Selain itu institusi lingkungan hidup
di
kabupaten/kota juga diharapkan berada pada kondisi mampu
mewadahi
partisipasi dan aspirasi pemangku kepentingan di daerah serta
mampu
melaksanakan peran penegakan hukum secara efektif.
Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya
ditentukan
oleh Pemerintah. Dalam ketentuan Pasal 63 ayat 3 Undang-Undang
Nomor
32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup
(PPLH), Tugas dan Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota dalam
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah:
8 Pasal 2 ayat (1) Peraturan Walikota Salatiga Salatiga Nomor 32
Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Lingkungan Hidup.
-
47
a. Menetapkan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup tingkat kabupaten/kota;
b. Menetapkan dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS) tingkat kabupaten/kota;
c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kabupaten/kota;
d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Analisis
Dampak Lingkungan (amdal) dan UKL-UPL;
e. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas
rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
f. Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan; g.
Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup; h.
Memfasilitasi penyelesaian sengketa; i. Melakukan pembinaan dan
pengawasan ketaatan penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan
dan
peraturan perundang-undangan;
j. Melaksanakan standar pelayanan minimal; k. Melaksanakan
kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan
masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat
hukum
adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan
hidup pada tingkat kabupaten/kota;
l. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
m. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi
lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
n. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
o. Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan p.
Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat
kabupaten/kota.
Selain tugas dan wewenang instansi/lembaga pemerintah
diatas,
Dinas Lingkungan Hidup harus lebih efektif dan mampu bertindak
efisien
serta memiliki kredibilitas di mata publik. Dinas Lingkungan
Hidup
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan
daerah dibidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup
daerah.9
Pada uraian diatas telah dikemukakan tentang tugas dan
wewenang
Dinas Lingkungan Hidup sebagai instansi/lembaga pemerintah.
Berikut
9 http://dislh.tanahbumbukab.go.id/index.php/tugas-dan-fungsi/
dikunjungi pada tanggal 08 Juni 2018 pukul 09.13.
http://dislh.tanahbumbukab.go.id/index.php/tugas-dan-fungsi/
-
48
penulis akan menjelaskan kewenangan Dinas Lingkunga Hidup
dalam
penataan ruang.
Wewenang penyelenggaraan penataan ruang oleh pemerintah
kabupaten/kota, yang mencakup kegiatan pengaturan,
pembinaan,
pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, didasarkan pada
pendekatan
wilayah dengan batasan wilayah administratif tersebut, penataan
ruang
wilayah kabupaten dan wilayah kota, yang setiap wilayah
tersebut
merupakan subsistem ruang menurut batasan administratif.
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah, kabupaten/kota berhak melakukan suatu perencanaan tata
ruang
sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh
masing-masing
pemerintah daerah. Untuk mewujudkan pembagian kewenangan
yang
proporsional pemerintah kabupaten/kota terhadap permasalahan
yang
bersifat lintas administratif atau daerah, perlu disusun suatu
kriteria
permasalahan yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas, dan
efisiensi,
dengan memepertimbangkan keserasian hubungan pengelolaan
urusan
pemerintahan.10
Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam
penyelenggaraan penataan ruang meliputi:11
a. Pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis
kabupaten/kota;
b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
10 Juniarso Ridwan, Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan
Otonomi Daerah, Nuansa, Bandung, 2013, hlm. 94. 11 Pasal 11 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
-
49
c. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota;
dan d. Kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota
Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanan
penataan ruang wilayah kabupaten/kota meliputi:12
a. Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota;
b. Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota;
c. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.
Pemerintah daerah yang dimaksud dalam hal ini adalah Dinas
Lingkungan Hidup dalam melaksanakan kewajibannya tersebut
haruslah
melakukan suatu langkah yang konkret yang disesuaikan dengan
kewenangan yang dimilikinya. Kewenangan yang melekat pada
pemerintah kabupaten/kota dalam administrasi negara disebut
dengan
sikap dan tindak administrasi negara.
Dalam melaksanakan tugas dan wewenang dari Dinas Lingkungan
Hidup tersebut, Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan unsur
pendukung pelaksana tugas Pemerintah Daerah dalam perumusan
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengelolaan Lingkungan
Hidup
memiliki struktur organisasi yang dipimpin oleh Kepala Dinas.
Struktur
organisasi Dinas Lingkungan Hidup diatur dalam tugas pokok dan
fungsi
Dinas Lingkungan Hidup kota Salatiga berdasarkan kebijakan
yang
ditetapkan oleh Walikota Salatiga.
12 Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang
Penataan Ruang.
-
50
Sesuai dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 32 Tahun
2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata
Kerja Dinas Lingkungan Hidup, maka Dinas Lingkungan Hidup
kota
Salatiga mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melakukan
penataan
RTH sebagai berikut:
Seksi Pertamanan dan Konservasi mempunyai tugas melaksanakan
urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang
lingkungan hidup sub urusan keanekaragaman hayati dan bidang
kehutanan sub urusan konservasi sumber daya alam hayati dan
ekositemnya dilingkup pertamanan dan konservasi.13
Kepala Seksi Pertamanan dan Konservasi dalam melaksanakan
tugas, mempunyai uraian tugas:14
a. Menyusun dokumen perencanaan Seksi sesuai ketentuan yang
berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan
Bidang;
b. Menyusun rancangan kebijakan bidang lingkungan hidup dan
bidang kehutanan sesuai dengan lingkup tugas Seksi sebagai
bahan perumusan;
c. Menyusun rancangan kebijakan teknis Bidang sesuai ketentuan
yang berlaku sebagai bahan perumusan;
d. Menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal,
standar pelayanan dan standar operasional prosedur Seksi sesuai
ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
e. Menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Seksi secara
berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
f. Menyusun rencana kegiatan operasional Seksi sesuai petunjuk
pelaksanaan dan petunjuk teknis Bidang sebagai pedoman
pelaksanaan kegiatan;
g. Melaksanakan kegiatan Seksi berpedoman pada rencana kegiatan
operasional sesuai sasaran yang ditetapkan;
h. Melaksanakan verifikasi dan kajian terhadap permohonan
perizinan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan sesuai
dengan lingkup tugas Seksi berpedoman pada ketentuan yang
berlaku sebagai bahan rekomendasi izin;
13 Pasal 15 ayat (1) Peraturan Walikota Salatiga Nomor 32 Tahun
2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Lingkungan Hidup. 14 Pasal 15 ayat (2) Peraturan Walikota Salatiga
Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.
-
51
i. Melaksanakan pengelolaan keanekaragaman hayati kota sesuai
ketentuan yang berlaku dalam rangka perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup;
j. Melaksanakan pengelolaan taman hutan raya kota sesuai
ketentuan yang berlaku dalam rangka konservasi sumber daya
alam hayati dan ekosistemnya;
k. Mengendalikan pelayanan publik Seksi berpedoman pada
ketentuan yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang
telah ditetapkan;
l. Menyusun rencana kerja sama Daerah sesuai dengan lingkup
tugas Seksi berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik;
m. Melaksanakan evaluasi kegiatan Seksi secara berkala untuk
perbaikan kinerja yang akan datang;
n. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah,
laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keuangan
Pemerintah Daerah dan pengendalian operasional kegiatan
Seksi
sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib
pelaporan;
o. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi sesuai dokumen
perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
p. Membagi dan menyelia tugas bawahan sesuai ketentuan yang
berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
q. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan terhadap
sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang
berlaku
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan
r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait
dengan tugasnya.
Berdasarkan uraian tersebut, bahwa tugas pokok dan fungsi
Dinas
Lingkungan Hidup Salatiga merupakan pelaksana pengelolaan
lingkungan
hidup termasuk dengan penataan ruang terbuka hijau yang dimana
dapat
mengupayakan atau mewujudkan ketersediaan sumber daya alam
untuk
peningkatan kualitas hidup makhluk hidup (masyarakat)
melalui
pembangunan berkelanjutan.
Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Walikota Salatiga Nomor 32
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi
-
52
serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, menjelaskan bahwa
Kepala
Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang
ditetapkan oleh Walikota.
Dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan prinsip koordinasi,
sinkronisasi, integrasi, simplifikasi, transparansi,
akuntabilitas, dan
profesionalitas secara vertikal, horizontal dan diagonal baik di
lingkungan
masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan
tugasnya.15
Tata kerja tersebut dalam bentuk:16
a) Konsultatif; Tata kerja konsultatif dilakukan untuk
menyamakan persepsi
dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan
kewenangan masing-masing serta dilakukan tanpa terikat pada
hubungan struktural secara berjenjang.
b) Kolegial; Tata kerja kolegial dilakukan untuk menumbuhkan
rasa
kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan tugas bagi
peningkatan produktivitas dan kinerja serta dilakukan dengan
mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.
c) Fungsional; Tata kerja fungsional dilakukan untuk memberikan
peran
substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan
fungsi sesuai kewenangan, kompetensi dan kemandirian masing-
masing.
d) Struktural; Tata kerja struktural dilakukan untuk
mengembangkan
kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan
tugas, fungsi dan wewenangnya secara bertanggung jawab
dengan memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis,
selaras, komprehensif dan tidak hanya mementingkan
kepentingan unit organisasinya; dan
e) Koordinatif; Tata kerja koordinatif dilakukan untuk
mengembangkan
hubungan kerja struktural dengan menumbuhkembangkan
semangat kolegial yang sinergis dan terpadu dalam penanganan
dan penyelesaian tugas dan fungsi masing-masing.
15 Pasal 17 ayat (1) Peraturan Walikota Salatiga Nomor 32 Tahun
2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Lingkungan Hidup. 16 Pasal 17 ayat (2) Peraturan Walikota Salatiga
Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Lingkungan Hidup.
-
53
c. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga
Bagan 3.1
Bagan Susunan Organisasi
Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga
Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga
Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari:17
a) Kepala Dinas; b) Sekretariat, yang membawahi:
1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan 2. Subbagian Umum dan
Kepegawaian.
c) Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang membawahi: 1. Seksi
Pengamanan, Pengendalian dan Pengembangan Kapasitas
Lingkungan; dan
2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan.
d) Bidang Kebersihan, yang membawahi: 1. Seksi Pengelolaan
Kebersihan; dan 2. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana
Persampahan.
e) Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum, yang
membawahi:
17 Pasal 3 ayat (1) Peraturan Walikota Salatiga Nomor 32 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.
-
54
1. Seksi Petamanan dan Konservasi; dan 2. Seksi Penerangan Jalan
Umum.
Pada susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup memiliki Unit
Pelaksana Teknis Tempat Pemroresan Akhir Sampah (UPT TPA
Sampah)
dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang
berada
dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas,
sehingga
setara dengan Sekretaris. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris
yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pada
Subbagian
dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan
bertanggung
jawab kepada Sekretaris. Sedangkan Bidang-Bidang dipimpin oleh
Kepala
Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas
melalui Sekretaris.
3. Berkurangnya Ruang Terbuka Hijau di Kota Salatiga
Meningkatnya kepadatan penduduk menyebabkan rasio penutupan
lahan oleh bangunan mengingkat. Hal itu juga yang
menyebabkan
timbulnya persoalan kurangnya ketersediaan ruang terbuka hijau
dikota
Salatiga. Berkurangnya ruang terbuka hijau menjadikan
ketersediaan
oksigen (O2) yang dilepaskan oleh pepohonan makin berkurang
sehingga
persebaran karbondioksida (CO2) melalui proses fotosintesisnya
menjadi
tidak terkendali, seperti yang kita ketahui CO2 adalah salah
satu komponen
gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap pemanasan global
(global
warming). Pada masa lalu kota Salatiga dikenal sebagai kota
kecil dengan
-
55
udara sejuk dan dingin, namun saat ini secara bertahap telah
mengalami
kenaikan tempratur menjadi lebih panas.
Oleh karenanya sebagian ruang terbuka hijau atau lahan yang
ada
justru telah berganti peruntukannya menjadi perindustri,
pemukiman,
perkantoran, dan ruko (rumah pertokoan).18 Beberapa sebab
yang
membuat Salatiga sulit memenuhi standar ideal ketersediaan RTH.
Di
antaranya: Pertama, Kurangnya ketersediaan lahan yang dapat
dijadikan
RTH; Kedua, Sulitnya lahan kosong untuk dijadikan RTH
dikarenakan
hadirnya industri, pemukiman, perkantoran dan ruko yang ada;
Ketiga,
Potensi lahan yang dapat dijadikan RTH belum dapat ditentukan
oleh
Pemerintah kota Salatiga.19
Dengan hadirnya pemukiman maka dapat mengurangi ketersediaan
ruang terbuka hijau. Misalnya saja diberbagai sudut kota
dibangun cluster
perumahan, baik di Kecamatan Argomulyo, Sidomukti, Sidorejo
dan
Tingkir.20 Kurangnya RTH di Salatiga juga merupakan hasil dari
dampak
proyek pembangunan perumahan yang semakin maraknya namun
kebanyakan tak menaati peraturan yang ada.
Dengan demikian, makin maraknya pembangunan ruko dan
perkantoran dipinggir jalan strategis yang dimana pembangunan
ruko ini
biasanya akan mengurangi pepohonan sebagai peneduh yang
sebelumnya
ada dipinggir ruas jalan. Pengurangan RTH sebagai bagian dari
paru-paru
18 Hasil wawancara dengan Bpk. Riawan Widyatmoko selaku Kepala
Seksi Pertamanan dan Konservasi di Dinas Lingkungan Hidup Kota
Salatiga, Salatiga, 1 Agustus 2018. 19 Hasil wawancara dengan Bpk.
Riawan Widyatmoko selaku Kepala Seksi Pertamanan dan Konservasi di
Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga, Salatiga, 1 Agustus 2018. 20
Hasil Observasi Penulis pada tanggal 3 Agustus 2018.
-
56
kota menyebabkan udara panas terjadi pada kota Salatiga. Kota
Salatiga
memiliki daerah Tamansari yang indah, daerah Tamansari
dahulu
merupakan wilayah kebun binatang, taman lalu lintas dan adanya
lapangan
tenis. Namum pada nyatanya sekarang menjadi terminal angkuta dan
ruko,
dengan kenyataan yang ada sangat dapat mengurangi ketersediaan
RTH.
Selain daerah Tamansari, ada juga yang marak dengan bangunan
ruko,
sebagai contoh di Jalan Veteran, Jalan Osa Maliki, Kawasan
Pancasila,
Jalan Imam Bonjol, Jalan Wahid Hasyim, Jalan Diponegoro, Jalan
Jendral
Soedirman, Jalan Fatmawati, dan Jalan Lingkar Salatiga.21
Adanya penambahan ruas jalan baru di Pulutan dan Blotongan
dahulu RTH telah berganti menjadi Jalan Lingkar Salatiga yang
dimana
dapat mengurangi ketersediaan ruang terbuka hijau.22 Hingga
kini
sepanjang pinggir jalan juga terdapat kurangnya penanaman
pohon
peneduh. Oleh karena itu, masyarakat tidak lagi merasakan
suasana
terbuka hijau yang ada.
4. Penujang Kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup Kota
Salatiga
Dinas Lingkungan Hidup kota Salatiga memiliki tugas dan
wewenang
tersebut, dalam rangka untuk mewujudkan penataan RTH ke arah
yang
lebih baik. Selain itu Dinas Lingkungan Hidup kota Salatiga
harus
mengembangkan RTH yang ada dan tetap mempertahankan
luasannya
untuk memenuhi proporsional RTH minimal 30% dengan melalui
21 Hasil Observasi Penulis pada tanggal 8 Agustus 2018. 22 Hasil
Observasi Penulis pada tanggal 9 Agustus 2018.
-
57
penyediaan RTH publik di kota Salatiga. Ada beberapa
komponen
penujang kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup kota Salatiga,
diataranya
sebagai berikut:
1) Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penujang
kinerja
pada Dinas Lingkungan Hidup kota Salatiga. Sumber daya
manusia
meliputi pelaksanaan untuk mewujudkan penataan RTH dikota
Salatiga
dalam hal ini dilakukan oleh tenaga kerja Dinas Lingkungan Hidup
kota
Salatiga. Jumlah tenaga kerja Dinas Lingkungan Hidup kota
Salatiga
adalah berjumlah 367 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri
Sipil
(PNS) berjumlah 153 orang, Tenaga Harian Lepas (THL)
berjumlah
196 orang dan Honorer berjumlah 18 orang. Khusus pada bagian
Seksi
Pertamanan dan Konservasi berjumlah ±60 orang.
Latar belakang pendidikan tenaga kerja PNS pada Dinas
Lingkungan
Hidup kota Salatiga ada berbagai macam, misalnya Sarjana
Teknik
(ST), Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM), Sarjana Sosial
(S.Sos),
Sarjana Ekonomi (SE), Sarjana Pertanian (SP), dan
sebagainya.
Sedangkan latar belakang tenaga kerja THL dan Honorer pada
Dinas
Lingkungan Hidup kota Salatiga adalah Sekolah Dasar (SD),
Sekolah
Menegah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan
beberapa Sarjana. Jumlah sarjana di Dinas Lingkungan Hidup
kota
Salatiga berjumlah ±153 orang sisanya SD, SMP dan SMA di
Dinas
Lingkungan Hidup kota Salatiga berjumlah ±214 orang. Hanya
saja
-
58
yang membedakan adalah perekrutan tenaga kerja pada THL
langsung
oleh Dinas Lingkungan kota Salatiga sendiri diangkat melalui
Surat
Keputusan (SK) Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Sedangkan
Honorer
diangkat melalui SK Walikota Salatiga.23
2) Pendanaan
Ketersediaan dana yang memadai untuk pembiayaan RTH publik
adalah penting untuk pelaksanaan pengadaan pembangunan dan
pemeliharaan RTH publik. Ada 3 (tiga) pendapatan dana untuk
menunjang kinerja Dinas Lingkungan Hidup kota Salatiga
tersebut
yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tingkat II
(kabupaten/kota),
dan merekrut Corporate Social Responsibility (CSR) atau
tanggung
jawab sosial perusahaan.
Penggunaan dana APBN dikelola Dinas Lingkungan Hidup kota
Salatiga untuk membangun RTH publik sebagai contoh
pembangunan
taman Tingkir dan taman kota Salatiga di Bendosari.24
Pada tahun 2018 dana yang diterima Dinas Lingkungan Hidup
kota
Salatiga untuk menunjang RTH publik berkisar Rp
1.105.000.000,-
(satu milyar seratus lima juta) dari dana APBD tingkat II
Salatiga,
penggunaan dana ini termasuk pengadaan pembangunan dan
pemeliharaan RTH publik. Dengan luas wilayah Salatiga adalah
23 Hasil wawancara dengan Ibu Sri Handayani Osimiyati selaku
Kepala Subbagian Umum dan
Kepegawaian di Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga, Salatiga, 9
Agustus 2018. 24 Hasil wawancara dengan Bpk. Riawan Widyatmoko
selaku Kepala Seksi Pertamanan dan Konservasi di Dinas Lingkungan
Hidup Kota Salatiga, Salatiga, 9 Agustus 2018.
-
59
5.678.110 hektar, saat ini RTH publik ±5,66% dari luas wilayah
atau
kurang lebih seluas 321,381026 hektar. Yang artinya jumlah
dana
diterima Dinas Lingkungan Hidup kota Salatiga sebesar Rp
1.105.000.000,- untuk menunjang RTH publik ±5,66% dari luas
wilayah atau kurang lebih seluas 321,381026 hektar. Berikut
rincian
dana penggunaan tersebut:25
1. Pemeliharaan rutin taman di kota Salatiga sejumlah Rp
200.000.000,- (dua ratus juta);
2. Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan sejumlah Rp
200.000.000,-
(dua ratus juta);
3. Penataan / pembangunan RTH publik RP 705.000.000,- (tujuh
ratus lima juta).
Memaksimalkan penggunaan dana CSR perusahaan. Dinas
Lingkungan
Hidup kota Salatiga melakukan kerjasama dengan perusahaan
untuk
pengelolaan lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup kota
Salatiga
membuat perincian dana yang dibutuhkan untuk menunjang
penataan
RTH, perusahaan tersebut melakukan penyediaan barang dan
Dinas
Lingkungan Hidup kota Salatiga yang melakukan penanaman
serta
melakukan perawatan RTH publik. Kompensasi atas kerjasama ini
yang
di dapat perusahan adalah menampilkan nama perusahaan tersebut
dan
dibebaskan pajak reklame.26 Lihat pada Lampiran 1.
25 Hasil wawancara dengan Bpk. Riawan Widyatmoko selaku Kepala
Seksi Pertamanan dan
Konservasi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga, Salatiga, 1
Agustus 2018. 26 Hasil wawancara dengan Bpk. Riawan Widyatmoko
selaku Kepala Seksi Pertamanan dan Konservasi di Dinas Lingkungan
Hidup Kota Salatiga, Salatiga, 9 Agustus 2018.
-
60
3) Sarana dan Prasarana
Dalam rangka penyediaan sarana dan layanan prasarana yang
berkualitas, Dinas Lingkungan Hidup kota Salatiga melakukan
berbagai
upaya rehabilitasi kapasitas layanan infrastruktur yang rusak
dan
peningkatan kapasitas layanan melalui pembangunan baru.
Sebagai
contoh Dinas Lingkungan Hidup kota Salatiga melakukan
penyulaman
tanaman hias pada taman, pengadaan tanaman penghijauan, alat
kebersihan untuk perawatan taman, perawatan fasilitas RTH
publik.27
5. Upaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga dalam
Mewujudkan Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Salatiga
Hasil penelitian menyatakan bahwa dengan adanya Undang-
Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan
Undang-
Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang maka menjadi
tanggung
jawab Dinas Lingkungan Hidup kota Salatiga sebagai Satuan
Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) dalam mewujudkan RTH di kota
Salatiga.
Dinas Lingkungan Hidup kota Salatiga memiliki kewenangan
untuk
mengelola RTH berdasarkan dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga
No. 4
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga
Tahun
2010 - 2030.
27 Hasil wawancara dengan Bpk. Riawan Widyatmoko selaku Kepala
Seksi Pertamanan dan Konservasi di Dinas Lingkungan Hidup Kota
Salatiga, Salatiga, 9 Agustus 2018.
-
61
Wewenang pemerintah daerah yang dimaksudkan dalam hal ini
adalah wewenang Dinas Lingkungan Hidup kota Salatiga dalam
pelaksanan penataan ruang wilayah kota meliputi:28
d. Perencanaan tata ruang wilayah kota;
e. Pemanfaatan ruang wilayah kota;
f. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.
Dinas Lingkungan Hidup kota Salatiga melakukan upaya
perwujudan kota hijau melalui tercapainya pengelolaan RTH
sesuai
dengan Perda RTRW kota Salatiga Tahun 2010 - 2030, antara
lain:
1. Perencanaan
Dinas Lingkungan Hidup kota Salatiga menyusun rancangan
kebijakan bidang lingkungan hidup dan menyusun dokumen
perencanaan kegiatan penataan RTH, hal ini dilakukan
berdasarkan
Peraturan Daerah Salatiga No. 6 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005 -
2025 jo. Peraturan Daerah Salatiga No. 1 Tahun 2012 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga
Tahun 2011 - 2016, “Jangka waktu RTRW Kota Salatiga adalah
20
(dua puluh) tahun dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5
(lima)
tahun dalam melaksanakan pembangunan.” Sebagai contoh adanya
perencanaan tersebut dituangkan ke dalam master plan dan site
plan
misalnya master plan Taman Kota Salatiga pada tahun 2012, site
plan
28 Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang
Penataan Ruang.
-
62
Taman Tingkir pada tahun 2014, site plan Taman Cerdas Soka
pada
tahun 2016 dan site plan Alun-Alun Pancasila pada tahun
2017.
2. Pelaksanaan
Dinas Lingkungan Hidup kota Salatiga melakukan pelaksanaan
penataan RTH dengan cara me-monitoring RTH yang ada di
Salatiga,
melakukan perbaikan RTH publik pada taman-taman di kota
Salatiga,
dll. Pelaksanaan ini bekerjasama dengan masyarakat untuk
membantu
penataan RTH di kota Salatiga. Sebagai contoh Dinas
Lingkungan
Hidup kota Salatiga melakukan sosialisasi untuk meningkatkan
peran
serta masyarakat. Sosialisasi dilakukan dengan menggunakan
media
massa. Sebagai contoh melalui siaran televisi, radio, surat
kabar,
majalah, dan internet website. Berkaitan dengan sosialisasi
melalui
siaran televisi, pernah diliput dalam TVRI Semarang dan TATV
Solo.
Siaran televisi dan radio disiarkan setahun sekali di Salatiga,
terakhir
disiarkan pada sekitar bulan September 2017. Untuk surat
kabar
online dimuat pada “Jateng.tribunnews.com”. Pada majalah
“Hati
Beriman” juga pernah dimuat mengenai RTH Salatiga sebulan
sekali
namun tidak selalu memuat RTH. Dan internet website sebagai
bentuk
sosialisasi kepada masyarakat dengan menggunakan website
pemerintah kota “Salatigakota.go.id” dalam bentuk tanya
jawab
kepada masyarakat. Mengikuti perkembangan zaman, Facebook
(FB)
“Kabar Salatiga (Menjumlah Bukan Memecah)” dapat dijadikan
alat
melakukan sosialisai kepada masyarakat. Sosialisasi ini
berkerjasama
-
63
dengan Humas Pemkot Salatiga. Dinas Lingkungan Hidup kota
Salatiga mengundang wartawan untuk meliput kegiatan
penanaman
pohon sebagai bentuk penataan RTH kota Salatiga dan dimuat
pada
surat kabar / koran di Salatiga.29
3. Pengendalian
Dinas Lingkungan Hidup kota Salatiga melakuan pengendalian
sebagai bentuk tugas dan tanggung jawabnya dengan cara
melakukan
pengawasan serta me-monitoring RTH. Dinas Lingkungan Hidup
kota
Salatiga melakukan pengawasan pada setiap RTH di kota
Salatiga.
Sebagai contoh pengawasan pada taman-taman kota,
melaksanakan
pengelolaan taman hutan raya kota, pengendalian pelayanan
publik,
pengendalian penggunaan lahan, dan penambahan ruang-ruang
terbuka hijau di Salatiga.30
4. Evaluasi
Dinas Lingkungan Hidup kota Salatiga melakukan evaluasi setiap
hari
(pagi dan siang hari) untuk kegiatan selama satu hari dan
seminggu
sekali untuk evaluasi tenaga kerja di Dinas Lingkungan Hidup
kota
Salatiga. Untuk evaluasi terhadap RTH, Dinas Lingkungan Hidup
kota
Salatiga melakukan monitoring ke setiap RTH di kota Salatiga.
Selain
itu ada pula evaluasi bersama Dinas lain berkaitan dengan
pembangunan yang ada di kota Salatiga, Dinas Lingkungan
Hidup
29 Hasil wawancara dengan Bpk. Riawan Widyatmoko selaku Kepala
Seksi Pertamanan dan Konservasi di Dinas Lingkungan Hidup Kota
Salatiga, Salatiga, 9 Agustus 2018. 30 Hasil wawancara dengan Bpk.
Riawan Widyatmoko selaku Kepala Seksi Pertamanan dan Konservasi di
Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga, Salatiga, 1 Agustus 2018.
-
64
kota Salatiga berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang (PUPR) kota Salatiga dan Dinas Penanaman
Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Penentuan
penggunaan luasan tanah yang akan dijadikan pembangunan
dilakukan oleh Dinas PUPR kota Salatiga dibidang Tata Ruang.
Dinas
PUPR kota Salatiga menentukan minimal untuk open space
adalah
20% dari luas wilayah yang akan dibangun. Sebagai contoh
perizinan
pembangunan perumahan perlu diadakan rapat bersama Bapedda
Salatiga, Dinas PUPR kota Salatiga, Dinas Perindustrian dan
Tenaga
Kerja kota Salatiga, Kelurahan serta Kecamatan. Rapat
tersebut
berdasarkan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan
Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dimana dalam
salah satu pasal “bangunan fisik maksimal berapa persen,
sisanya
open space.”31
Upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup kota salatiga
dengan
cara pengontrolan lahan-lahan privat yang akan mengurangi
RTH
privat yang ada. Upaya yang dilakukan dengan cara pemantauan
dan
menghitung kembali RTH privat setiap tahunnya. Strategi untuk
alih
fungsi lahan RTH privat menjadi pembangunan adalah upaya
Dinas
Lingkungan Hidup kota Salatiga menegaskan jika ada pengajuan
izin
pembangunan baru kepada investor.
31 Hasil wawancara dengan Bpk. Riawan Widyatmoko selaku Kepala
Seksi Pertamanan dan
Konservasi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga, Salatiga, 9
Agustus 2018.
-
65
Sebagai bentuk upaya peningkatan kualitas RTH publik, Dinas
Lingkungan Hidup kota Salatiga membuat Masterplan dan Siteplan
yang
tergambar di dalam peta lokasi Salatiga, dapat dilihat pada
gambar berikut:
Gambar 3.1
Peta Lokasi Taman Kota di Kota Salatiga
Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga
Berdasarkan gambar tersebut, luas Taman Kota Salatiga seluas
±3,7 hektar. Upaya Dinas Lingkungan Hidup kota Salatiga
melakukan
monitoring pemeliharaan dan mengevaluasi tahap-tahapan
pembangunan
sesuai dengan master plan peta lokasi Taman Kota di kota
Salatiga agar
-
66
dapat menjadi pedoman langkah menempuh tahapan selanjutnya
dalam
proses atau pengembangan suatu wilayah.
Gambar 3.2
Peta Lokasi Alun-Alun Pancasila
Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga
Berdasarkan gambar tersebut, luas alun-alun Pancasila seluas
±1,150 hektar. Kegiatan ini di dasari dengan melakukan
revitalisasi pada
alun-alun tersebut. Upaya Dinas Lingkungan Hidup kota
Salatiga
melakukan perawatan, pemeliharaan dan pengendalian RTH publik
agar
lebih tertata sesuai dengan site plan peta lokasi alun-alun
Pancasila di kota
Salatiga.
-
67
Gambar 3.3
Peta Lokasi Taman Tingkir Salatiga
Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga
Berdasarkan gambar tersebut, luas taman Tingkir Salatiga
seluas
±1,100 hektar. Kegiatan ini di dasari dengan implementasi taman
kota
hijau di kota Salatiga pada taman Tingkir tersebut. Upaya
Dinas
Lingkungan Hidup kota Salatiga melakukan perawatan, pemeliharaan
dan
pengendalian RTH publik agar lebih tertata sesuai dengan site
plan peta
lokasi taman Tingkir Salatiga.
-
68
B. Analisis
Setelah penulis menguraikan hasil dari penelitian di Dinas
Lingkungan Hidup kota Salatiga mengenai peran Dinas Lingkungan
Hidup
kota Salatiga dalam mewujudkan penataan ruang terbuka hijau,
maka
selanjutnya dalam sub bab ini penulis akan menganalisis terhadap
peran
Dinas Lingkungan Hidup kota Salatiga dalam mewujudkan penataan
ruang
terbuka hijau di kota Salatiga.
Sebagaimana penulis menguraikan di muka bahwa di kota
Salatiga
mengalami kekurangan ruang terbuka hijau, dengan berkurangnya
ruang
terbuka hijau dapat menimbulkan problematika berdasarkan dari
arti
penting ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang No. 26 Tahun
2007 tentang Penataan Ruang secara tegas menyebutkan bahwa,
“Proporsi
ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari
luas
wilayah kota dengan komposisi 20% RTH publik dan 10% RTH
privat.”
Namun pada saat ini dalam rangka pelaksanaan penataan ruang
wilayah
kota, RTH di kota Salatiga hanya dapat memenuhi 15,6% dari
luas
wilayah kota. Meliputi RTH publik ±5,66% dan RTH privat ±10,01%
dari
luas wilayah.
Setelah penulis melakukan penelitian dilapangan, penulis
menemukan faktor-faktor penyebab kurang maksimalnya peran
Dinas
Lingkungan Hidup kota Salatiga dalam mewujudkan ruang terbuka
hijau
di kota Salatiga, antara lain:
-
69
1. Sumber daya manusia
Dengan berbedanya latar belakang pendidikan pada tenaga
kerja
Dinas Lingkungan Hidup kota Salatiga yang sudah dikemukakan
oleh
penulis pada hasil penelitian, menunjukan bahwa kurangnya
pemahaman tentang lingkungan hidup. Sebagai contoh latar
belakang
pendidikan pada tenaga kerja PNS Dinas Lingkungan Hidup kota
Salatiga adalah Ibu Sri Handayani Osimiyati, S.Pd., M.Pd
selaku
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian berlatar belakang
pendidikan Sarjana Pendididkan, Bapak Supriyono, S.Sos
selaku
Kepala Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup berlatar belakang
pendidikan Sarjana Sosial, dan Bapak Mukmin, S.E selaku
Kepala
Seksi Pengelolaan Kebersihan berlatar belakang Sarjana
Ekonomi.
Selain latar belakang pendidikan, adanya latar belakang
pekerjaan
pada tenaga kerja Dinas Lingkungan Hidup kota Salatiga
sebagai
contoh latar belakang PNS beberapa ada yang dari Dinas
Kesehatan
Kota (DKK), Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan
Ruang (PUPR), Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
dan
Penanaman Modal (BPPTP dan PM), Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda), dan lain-lain.32 Hal ini
disebabkan
oleh adanya mutasi pekerjaan pada PNS struktural misalnya
seperti:
Kepala Dinas, Kepala Seksi dan Kepala Bidang. Mutasi pekerjaan
ini
32 Hasil wawancara dengan Ibu Sri Handayani Osimiyati selaku
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian di Dinas Lingkungan Hidup
Kota Salatiga, Salatiga, 9 Agustus 2018.
-
70
tergantung pada kekosongan jabatan atau kebijakan dari
Walikota
Salatiga.33
Dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda ini,
Dinas
Lingkungan Hidup kota Salatiga tidak melakukan pembinaan
pada
semua tenaga kerja tersebut baik tenaga kerja PNS, honorer dan
THL
dikarenakan tidak adanya anggaran untuk memfasilitasi
pembinaan
tersebut. Dinas Lingkungan Hidup kota Salatiga merasa sudah
cukup
untuk mengetahui pemahaman tentang lingkungan hidup melalui
Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dimana mempunyai kewenangan
dari Badan Kepegawaian, Pendididkan dan Pelatihan Daerah
(Bkdiklatda) kota Salatiga yang menangani kepegawaian.
Sedangkan
tenaga kerja honorer dan THL sudah dilakukannya tes tertulis
dan
wawancara untuk melihat kemampuannya dalam pemahaman tentang
lingkungan hidup.
Keterbatasan kemampuan SDM yang dimana tidak semua tenaga
kerja
di Dinas Lingkungan Hidup kota Salatiga memahami pengetahuan
tentang lingkungan hidup, sehingga melakukan pembelajaran
sendiri /
otodidak dan menanyakan kepada pemimpin yang terdahulu.
Menurut aturan ASN untuk kriteria tersebut tidak berlaku, untuk
itu
Pemerintah sendiri dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur
Negara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi
33 Hasil wawancara dengan Bpk. Riawan Widyatmoko selaku Kepala
Seksi Pertamanan dan Konservasi di Dinas Lingkungan Hidup Kota
Salatiga, Salatiga, 9 Agustus 2018.
-
71
Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana
bagi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah
mengatur
untuk spesifikasi dan latar belakang pendidikan seperti apa.
Sebagai
contoh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah
seharusnya berlatar belakang Sarjana Ekonomi dan Dinas
Lingkungan
Hidup seharusnya berlatar belakang Sarjana Hukum. Namun pada
kenyataannya penerapan tersebut belum terlaksana.
Untuk pekerja lapangan sendiri Dinas Lingkungan Hidup kota
Salatiga dirasa masih kekurangan tenaga kerja. Sebagai contoh
jumlah
tenaga kerja pada bagian Seksi Pertamanan dan Konservasi
berjumlah
±60 orang, namun jumlah tersebut masih jauh dari ideal yang
seharusnya dibutuhkan sekitar ±80 orang. Strategi yang
dilakukan
Dinas Lingkungan Hidup kota Salatiga untuk memenuhi
kebutuhan
tersebut adalah dengan mempekerjakan tenaga kerja
outsourcing
untuk mengelola taman dan merawat taman.34
2. Pendanaan
Pada tahun 2018 dana yang diterima Dinas Lingkungan Hidup
kota
Salatiga untuk menunjang RTH publik berkisar Rp
1.105.000.000,-
(satu milyar seratus lima juta) dari dana APBD tingkat II
Salatiga.
Namun dana yang dibutuhkan untuk pemenuhan RTH publik di
kota
Salatiga masih kurang. Untuk membangun dan peningkatan
kualitas
RTH publik, RTH publik ±14,34% dari luas wilayah atau kurang
lebih
34 Hasil wawancara dengan Bpk. Riawan Widyatmoko selaku Kepala
Seksi Pertamanan dan
Konservasi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga, Salatiga, 1
Agustus 2018.
-
72
seluas 814,240974 hektar, dana yang seharusnya dibutuhkan
Dinas
Lingkungan Hidup kota Salatiga berkisar Rp 61.000.000.000,-
(enam
puluh satu milyar). Sedangkan dana yang dibutuhkan untuk
perawatan
dan pemeliharaan RTH publik ±5,66% dari luas wilayah atau
kurang
lebih seluas 321,381026 hektar berkisar Rp 21.000.000.000
(dua
puluh satu milyar) termasuk di dalamnya ada tenaga kerja,
penyulaman tanaman, pembangunan prasarana RTH, dan
lain-lain.
Jadi dana yang idealnya diterima Dinas Lingkungan Hidup kota
Salatiga adalah Rp 61.000.000.000,- + Rp 21.000.000.000,- =
Rp
82.000.000.000,- (delapan puluh dua milyar) di lihat dari
pemenuhan
RTH 20% dari luas wilayah kota, perhitungan tersebut
berdasarkan
rancangan dana awal tahun untuk melakukan kegiatan pemenuhan
RTH berdasarkan penggunaan APBD tingkat II yang dibutuhkan
oleh
Dinas Lingkungan Hidup kota Salatiga.
Oleh karena kurangnya dana, ada penambahan dana APBD tingkat
II
pada tahun 2018 bertambah sejumlah Rp 2.375.000.000 (dua
milyar
tiga ratus tujuh puluh lima). Dana tersebut diajukan ke
Walikota
Salatiga namun belum disetujui atau belum adanya pengesahan
anggaran dikarenakan harus melakukan penelitian Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) terlebih dahulu. Peruntukan dana
tersebut untuk membangun RTH publik baru.
Jadi jumlah satu tahun pada tahun 2018 yang di dapat DLH
untuk
penggunaan dana RTH publik berkisar Rp 1.105.000.000,- + Rp
-
73
2.375.000.000 = Rp 3.480.000.000,- (tiga milyar empat ratus
delapan
puluh). Penggunaan dana Rp 2.375.000.000,- (dua milyar tiga
ratus
tujuh puluh lima) termasuk untuk jasa outsourcing perawatan
taman,
pembangunan taman (baru hanya penyusunan desain),
pembangunan
patung pada Taman Kota di Bendosari, pembangunan tempat
Pedagang Kaki Lima (PKL) dijalan untuk taman agar lebih
teratur,
perbaikan kolam air mancur, serta pembangunan green house /
rumah
pembibitan.
Untuk penggunaan dana Rp 1.105.000.000,- (satu milyar seratus
lima
juta) baru dilakukan sekitar 80% dikarenakan sisa dana sekitar
20%
baru akan dikelola / dilaksanakan, sedangkan Rp 2.375.000.000,-
(dua
milyar tiga ratus tujuh puluh lima) menunggu pengesahan dari
Walikota Salatiga.
Strategi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup kota Salatiga
adalah
dengan menggunakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun
Berkenaan (SILPA) dan memaksimalkan penggunaan dana CSR
perusahaan. Namun penggunaan dana CSR perusahaan ini tidak
harus
dilakukan atau Dinas Lingkungan Hidup kota Salatiga tidak
mewajibkan perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial
perusahaan. Dinas Lingkungan Hidup kota Salatiga hanya
menawarkan kepada perusahaan untuk diajak kerjasama.35
3. Sarana dan Prasarana
35 Hasil wawancara dengan Bpk. Riawan Widyatmoko selaku Kepala
Seksi Pertamanan dan
Konservasi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga, Salatiga, 9
Agustus 2018.
-
74
Sarana dan Prasarana penunjang kinerja Dinas Lingkungan
Hidup
kota Salatiga untuk pemenuhan RTH publik dirasa masih kurang
dikarenakan keterbatasan dana APBD tingkat II. Sebagai
contoh
sarana yang dibutuhkan mobil pemotong pohon, armada untuk
pengangkutan perawatan tanaman, mobil tangki penyiraman,
fasilitas
tandon air, instalasi kegiatan untuk menyiram, armada
pengangkut
sampah, dan lain-lain. Strategi yang dilakukan Dinas
Lingkungan
Hidup kota Salatiga adalah dengan meminjam mobil Penerangan
Jalan
Umum (PJU) pada Seksi Penerangan Jalan Umum untuk memotong /
memangkas pohon sebagai bentuk perawatan RTH publik pada
taman
atau hutan kota.36
4. Sosialisasi
Sosialisasi sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup kota
Salatiga seperti yang sudah dikemukakan oleh penulis pada
hasil
penelitian. Namun Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas
Lingkungan
Hidup kota Salatiga hanya berupa sosialisasi melalui media massa
dan
beberapa sosialisasi tersebut hanya berupa kerjasama dengan
Humas
Pemkot Salatiga / tidak langsung. Salah satu faktor tidak
dilakukan
sosialisasi selain menggunakan media massa dikarenakan
kurangnya
dana APBD tingkat II. Sebagai contoh sosialisasi dengan
menggunakan cara-cara lain seperti penyuluhan, kampanye,
spanduk,
cetak (brosur dan pamflet), pemberitahuan mengenai RTH di
kota
36 Hasil wawancara dengan Bpk. Riawan Widyatmoko selaku Kepala
Seksi Pertamanan dan
Konservasi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga, Salatiga, 9
Agustus 2018.
-
75
Salatiga melalui mulut ke mulut, dan lain-lain. Sosialisasi
ini
dilakukan sebagai suatu bentuk membangkitkan pemahaman dan
meningkatkan peran serta masyarakat kota Salatiga. Masyarakat
juga
ikut berpartisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
Namun
kurangnya partisipasi masyarakat dapat mengakibatkan
terjadinya
penurunan kualitas RTH yang ada dikarenakan tingkah laku
masyarakat, misalnya merusak taman, merusak fasilitas taman,
menebang pepohonan, dan lain-lain.37
5. Pengawasan RTH Publik
Dinas Lingkungan Hidup kota Salatiga sudah melakukan
pengawasan
pada setiap RTH dikota Salatiga. Namun pengawasan tersebut
dirasa
masih kurang dikarenakan kurangnya tenaga kerja di Dinas
Lingkungan Hidup kota Salatiga. Pengawasan tersebut berupa
pengawasan pada daerah hutan kota, taman-taman, fasilitas
RTH
publik, dan lain-lain. Jika ada kerusakan pada daerah taman
atau
fasilitas RTH, Dinas Lingkungan Hidup kota Salatiga sendiri
yang
turun tangan untuk melakukan perbaikan fasilitas RTH
tersebut.
Namun kerusakan tersebut ada beberapa faktor, misalnya
mengadakan
event di lapangan Pancasila yang dapat merusak fasilitas
disekitar
tersebut Dinas Lingkungan Hidup kota Salatiga langsung
meminta
ganti kerugian. Jika mengadakan event biasanya ada
perjanjian
37 Hasil wawancara dengan Bpk. Riawan Widyatmoko selaku Kepala
Seksi Pertamanan dan
Konservasi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga, Salatiga, 1
Agustus 2018.
-
76
terlebih dahulu itu adalah suatu bentuk dari monitoring /
pengawasan
Dinas Lingkungan Hidup kota Salatiga terhadap fasilitas RTH
publik.
Fasilitas RTH publik yang rusak dan Dinas Lingkungan Hidup
kota
Salatiga tidak mengetahui siapa pelaku tersebut, maka Dinas
Lingkungan Hidup kota Salatiga sendiri yang melakukan
perawatan
serta perbaikan terhadap fasilitas tersebut.
Strategi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup kota Salatiga
adalah
bekerja sama dengan pihak kepolisian bagian (polantas) misalnya
ada
fasilitas RTH yang tertabrak mobil (kecelakan lalu lintas)
biasanya
yang aktif / melaporkan dari polantas kepada Dinas
Lingkungan
Hidup kota Salatiga bahwa ada fasilitas taman yang rusak,
biasanya
pihak kepolisian meminta surat dari Dinas Lingkungan Hidup
kota
Salatiga apakah sudah diperbaiki oleh individu tersebut apa
belum jika
belum Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor
Keterangan (STNK) masih ditahan oleh pihak polantas
tersebut.38
6. Koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota
Salatiga dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu
Pintu.
Dinas Lingkungan Hidup kota Salatiga berkoordinasi dengan
Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kota Salatiga dan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) berkaitan dengan pembangunan misalnya pembangunan
38 Hasil wawancara dengan Bpk. Riawan Widyatmoko selaku Kepala
Seksi Pertamanan dan
Konservasi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga, Salatiga, 9
Agustus 2018.
-
77
perumahan, pertokoan, dan industri di kota Salatiga. Namun
koordinasi yang dilakukan tersebut dianggap masih kurang
sehingga
penentuan minimal open space sebesar 20% dari luas wilayah
yang
akan dijadikan pembangunan tersebut, namun sekitar 2 (dua)
tahun
kemudian malah mengurangi RTH privat dan menambah
pembangunan dari 20% yang sudah ditentukan sebagai open
space.
Peran Dinas Lingkungan Hidup kota Salatiga tersebut
seharusnya
melakukan monitoring secara terus menerus / konsisten
terhadap
penambahan pembangunan dari 20% open space yang ditentukan
sebagai RTH privat bekerjasama dengan Dinas PUPR kota
Salatiga.
Tetapi pada saat ini Dinas Lingkungan Hidup kota Salatiga
belum
melakukan hal tersebut, salah satu faktornya dikarenakan
kurangnya
tenaga kerja lapangan yang melakukan pengawasan tempat
tersebut.
Kurangnya koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup kota
Salatiga
dengan Dinas PUPR kota Salatiga berkaitan dengan
kekonsistenan
20% open space, seharusnya Dinas PUPR kota Salatiga
menegaskan
kembali kekonsistenan 20% open space dikarenakan Dinas PUPR
kota Salatiga yang mempunyai hak dan menetukan lahan mana
yang
dapat dijadikan bangunan, lahan mana open space. Dinas
Lingkungan
Hidup kota Salatiga hanya sebagai pertimbangan kepada Dinas
PUPR
kota Salatiga.39
39 Hasil wawancara dengan Bpk. Riawan Widyatmoko selaku Kepala
Seksi Pertamanan dan Konservasi di Dinas Lingkungan Hidup Kota
Salatiga, Salatiga, 1 Agustus 2018.
-
78
Untuk pemenuhan RTH publik 20% dari luas wilayah kota. Salah
satu upaya Dinas Lingkungan Hidup kota Salatiga melakukan
pengembangan RTH publik, sebagai contoh Dinas Lingkungan Hidup
kota
Salatiga membuat rencana site plan Detailed Engineering Design
(DED)
Taman Cerdas Soka Kota Salatiga dengan lokasi eks. Terminal
Soka
Salatiga. Luas Taman Cerdas Soka Kota Salatiga seluas ±1 hektar
dan
akan dibangun sekitar tahun 2019 atau 2020.40 Lihat pada
Lampiran 2.
Pengembagan RTH di kota Salatiga melalui pembangunan RTH
memberikan dampak dalam menjaga fungsi ekologis, sosial,
budaya,
ekonomi, dan fungsi estetika yang masing-masing fungsi
saling
melengkapi satu dengan yang lainnya. RTH menjadi salah satu
elemen
penting menuju kota hijau yang dapat mencegah terjadinya
penurunan
kualitas udara maupun meningkatnya emisi gas dari kendaraan,
dan
industri, serta meningkatkan nilai estetika kota dan dapat
menjadi sarana
rekreasi, interaksi yang akan meningkatkan kualitas
kehidupan
masyarakat.
40 Hasil wawancara dengan Bpk. Riawan Widyatmoko selaku Kepala
Seksi Pertamanan dan
Konservasi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga, Salatiga, 1
Agustus 2018.