BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS...Perbankan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, adalah : 1. Barang siapa Yang dimaksud dengan ‘Barang Siapa’, adalah

62

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Kasus Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada

Kasus yang terjadi pada Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada adalah

tindak pidana di dalam koperasi yang dilakukan dalam kegiatan

menghimpun modal penyertaan pada koperasi, yang terhadap kasus yang

tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung

Nomor : 198/Pid.B/2015/PN. Bdg, dengan terdakwa antara lain Andianto

Setiabudi (Terdakwa 1) yang berkedudukan sebagai CEO Cipaganti Group,

kemudian Julia Sri Redjeki Setiabudi (Terdakwa 2) yang berkedudukan

sebagai Wakil Ketua Koperasi Cipaganti, selanjutnya Yulinda Tjendrawati

Setiawan (Terdakwa 3) yang berkedudukan sebagai Bendahara Cipaganti

dan Cece Kadarisman (Terdakwa 4) yang berkedudukan sebagai Karyawan

Cipaganti.

Para Terdakwa sebagai Pengurus dan karyawan dari Koperasi Cipaganti

Karya Guna Persada secara bersama-sama menghimpun dana dari

masyarakat selama kurun waktu mulai bulan Desember tahun 2007 sampai

dengan tanggal 30 April 2014 dalam bentuk simpanan, dengan cara

membuat Perjanjian kerjasama dengan pihak mitra (yang telah menyertakan

63

modalnya) dari Koperasi Cipaganti Guna Persada tanpa izin usaha dari

Pimpinan Bank Indonesia yang dilakukan secara berlanjut”

Terhadap perbuatannya tersebut, para terdakwa di dakwa oleh Penuntut

Umum dengan dakwaan yang disusun secara Kumulasi yaitu Kesatu :

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 46 (1) jo Pasal 46 (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10

Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

Tentang Perbankan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1)

KUHP DAN Kedua : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal

65 ayat (1) KUHP. ATAU Ketiga, Primair : Perbuatan para Terdakwa

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat

(1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Subsidair : Perbuatan para

Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal

55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Kemudian tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang

pada pokoknya sebagai berikut Menyatakan para Terdakwa terbukti secara

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-

sama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa ijin

usaha dari Pimpinan Bank Indonesia yang dilakukan secara berlanjut dan

melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan

64

yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan tindak pidana

Penipuan“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 (1) jo

Pasal 46 (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang

Perbankan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan

Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari dakwaan Kesatu : Pasal 46 (1) jo

Pasal 46 (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang

Perbankan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP,

adalah :

1. Barang siapa

Yang dimaksud dengan ‘Barang Siapa’, adalah setiap orang yang

menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang

mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa unsur “Setiap

Orang” dalam undang-undang juga disebut dengan istilah “barang

siapa”, yaitu setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban

yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hal ini

unsur barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa I

Andianto Setiabudi, Terdakwa Ii Julia Sri Redjeki; Terdakwa Iii Yulinda

Tjendrawati Setiawan Dan Terdakwa Iv Cece Kadarisman.

65

2. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin

dari pimpinan Bank Indonesia.

Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat, oleh siapa pun, pada

dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi berhubung kegiatan ini

terkait dengan kepentingan masyarakat (nasabah) atau pemodal. Karena

itulah Undang-undang perbankan mengatur supaya siapa pun yang

melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat harus terlebih

dahulu mendapat izin dari pimpinan bank Indonesia (vide Pasal 16 sapai

dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang

Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1998). Demikian juga halnya Undang-undang perkoperasian

mengatur supaya koperasi yang menghimpun dana dari masyarakat yang

berasal dari modal penyertaan dilakukan menurut Peraturan Pemerintah

Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi.

Bahwa dengan fakta-fakta sebagaimana dipertimbangkan di atas

maka perbuatan Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada sebagai badan

usaha yang telah melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat

harus dipandang sebagai kegiatan badan usaha yang harus tunduk pada

Undang-Undang Perbankan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998.

66

Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada sebagai badan usaha telah

menghimpun dana dari masyarakat tanpa memperoleh izin dari Pimpinan

Bank Indonesia (vide Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998).

Dengan fakta-fakta sebagaimana yang telah terungkap dalam

persidangan maka perbuatan Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada

sebagai badan usaha yang telah melakukan kegiatan menghimpun dana

dari masyarakat harus dipandang sebagai kegiatan badan usaha yang

harus tunduk pada Undang-Undang Perbankan yaitu Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 10 Tahun 1998. Bahwa Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada

sebagai badan usaha telah menghimpun dana dari masyarakat tanpa

memperoleh izin dari Pimpinan Bank Indonesia (vide Pasal 16 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 10 Tahun 1998).

Bahwa dari hal-hal yang telah disampaikan diatas, perbuatan-

perbuatan yang dilakukan oleh Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada

yang menghimpun dana dari masyarakat melalui penyertaan modal dapat

67

dipersamakan dengan kegiatan menghimpun dana yang dilakukan oleh

badan usaha lain yang tunduk pada Undang-Undang Perbankan yang

berlaku di Indonesia. Oleh karenanya unsur kedua dari dakwaan Kesatu

“menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan.tanpa izin

usaha dari Pimpinan Bank Indonesia” sudah terpenuhi.

3. Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan

Perbuatan Itu

Bahwa dalam unsur ini terdapat tiga kata atau frasa sebagai unsur

alternatif yaitu pada frasa : “yang melakukan, menyuruh melakukan, atau

turut serta melakukan”. Bahwa oleh karena ketiga frasa kalimat tersebut

sifatnya alternatif maka apabila salah satu dari frasa kalimat tersebut

telah terbukti maka unsur dalam frasa kalimat tersebut menurut hukum

dianggap telah terbukti atau terpenuhi. Bahwa yang dimaksud dengan

“yang melakukan (pleger)” adalah orang yang melakukan perbuatan atau

tingkah laku seperti yang tercantum dalam rumusan delik, jika rumusan

delik itu disusun secara materiil, maka siapa yang menimbulkan akibat

seperti dalam rumusan delik, orang itulah yang disebut sebagai orang

“yang melakukan (pleger)”, tetapi dengan syarat pula bahwa yang

tersangkut dalam perkara itu bukan hanya pelaku sendirian, melainkan

ada orang lain yang melakukan penyertaan pula. Selanjutnya yang

68

dimaksud dengan “menyuruh melakukan” (doen plegen), adalah orang

yang menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan, dengan syarat

orang yang disuruh itu, dengan alasan apapun, tidak dapat dipidana, dan

yang dimaksud dengan turut Serta melakukan (medeplegen) artinya

adalah satu orang bersama satu orang lain, atau lebih, melaksanakan

perbuatan pidana, dan semua orang itu melaksanakan seluruh unsur-

unsur dalam rumusan perbuatan pidana. Jadi diantara mereka terjalin

kerjasama yang erat pada waktu melakukan perbuatan pidana; -

Terdakwa I Andianto Setiabudi sebagai pendiri dan pemilik usaha

Cipaganti Group ingin melakukan ekspansi usaha dalam berbagai bidang

usaha dan membutuhkan modal untuk membiayai kegiatan usaha

tersebut. Untuk merealisir keinginannya itu maka pada tahun 2007

Terdakwa I Andianto Setiabudi mengajak Terdakwa IV Cece

Kadarisman yang menurut Terdakwa I berpengalaman dalam

perencanaan dan pengelolaan usaha supaya bersama-sama memikirkan

cara mendapatkan modal (dana) untuk keperluan pembiayaan

pengembangan kegiatan usaha koperasi. Untuk mewujudkan

keinginannya itu Terdakwa I Andianto Sebitabudi bersama dengan

Terdakwa IV Cece Kadarisman menemukan cara, yaitu dengan

melibatkan anggota masyarakat (pemodal) di dalam kegiatan usaha

koperasi. Terdakwa I bersama dengan Terdakwa IV menggunakan

69

wadah Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada sebagai sarana untuk

mendapatkan modal dari masyarakat, dengan mengenalkan Koperasi

Cipaganti Karya Guna Persada tersebut kepada masyarakat luas.

Terdakwa I Andianto Setiabudi sebagai pemilik Usaha Cipaganti dan

juga sebagai Ketua Koperasi ketika itu, merekrut orang-orang dan

kemudian melatihnya menjadi tenaga pemasaran (sales marketing) yang

diberi tugas untuk menjelaskan dan menawarkan kepada masyarakat luas

supaya ikut menanamkan modalnya ke Koperasi Cipaganti Karya Guna

Persada. Bahwa Terdakwa I Andianto Setiabudi juga menerbitkan

brosur-brosur yang isinya informasi tentang Koperasi Cipaganti Karya

Guna Persada serta bidang usaha yang dikelolanya. Brosurbrosur itu

diedarkan oleh tenaga pemasaran kepada khalayak ramai dan disebarkan

diberbagai tempat di kota-kota di Indonesia, tidak hanya saja di Bandung

dan Jakarta tetapi juga di kota-kota lain di luar Jawa. Bahwa melalui

penyampaian dari tenaga pemasaran serta informasi melalui brosur,

Terdakwa I Andianto menawarkan kepada masyarakat untuk ikut

didalam kegiatan usaha yang dikelola koperasi dengan cara menyertakan

modalnya di Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada dan akan

menerima pembagian keuntungan setiap bulan. Bahwa untuk mendorong

tenaga-tenaga pemasaran lebih aktif dan bersemangat memasarkan

program yang dirancang oleh Terdakwa I Andianto Setiabudi untuk

70

mendapatkan modal dari masyarakat, kepada tenaga-tenaga pemasaran

(sales marketing) yang berhasil meyakinkan masyarakat dan bersedia

menyertakan modalnya kepada Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada

diberikan bonus (fee). Bahwa fee sales marketing atau financial

consultant ditentukan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dan

dibayarkan dari uang yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Bahwa

untuk menarik keinginan masyarakat supaya menanamkan modalnya ke

Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada, di dalam brosur Terdakwa I

membuat tabel pembagian keuntungan tetap yang akan diterima pemodal

setiap bulan.

Koperasi dalam menghimpun dana masyarakat melalui modal

pernyataan, peranan dari Terdakwa I Andianto Setiabudi dalam

kapasitasnya sebagai pendiri dan pemilik usaha Cipaganti gruop dan

sebagai ketua koperasi pada saat itu sangat dominan. Dari tahun 2007

sampai dengan 2014 tercatat sebanyak 23.192 akte perjanjian kerjasama

yang ditanda tangani antara koperasi dengan mitra (pemilik modal)

dengan total modal yang dihimpun sebanyak Rp.4.779.976.704.333,-

(empat trilyun tujuh ratus tujuh puluh sembilan milyar sembilan ratus

tujuh puluh enam juta tujuh ratus empar ribu tiga ratus tiga puluh tiga

rupiah). Dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas maka

rumusan delik dalam pasal dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum

71

tersebut terpenuhi secara materil dari perbuatan-perbuatan yang

dilakukan oleh Terdakwa I Andianto Setiabudi sebagai “orang yang

melakukan” (pleger). Dengan demikian unsur “melakukan, menyuruh

melakukan atau turut serta melakukan” dalam dakwaan Kesatu sudah

terpenuhi.

4. Melakukan Beberapa Kali Perbuatan Yang Masing-Masing Perbuatan

Itu Ada Hubungannya Satu Sama Lain Sehingga Harus Dipandang

Sebagai Perbuatan Berlanjut

Bahwa perbuatan yang didakwakan kepada para terdakwa adalah

perbuatan menghimpun dana dari masyarakat selama kurun waktu mulai

bulan Desember tahun 2007 sampai dengan tanggal 30 April 2014,

dilakukan Para Terdakwa dengan cara membuat Perjanjian kerjasama

dengan pihak mitra dari Koperasi Cipaganti Guna Persada. Perbuatan

yang dilakukan Para Terdakwa dengan membuat perjanjian kerjasama

penyertaan modal antara Koperasi Cipaganti Guna Persada dengan para

Mitra dilakukan dengan cara yang sama dengan masing-masing mitra

dalam kurun waktu Desember tahun 2007 sampai dengan tanggal 30

April 2014, padahal kegiatan menghimpun dana tersebut tidak sesuai

ketentuan Undang-Undang Perbankan yang mengharuskan adanya ijin

dari Pimpinan Bank Indonesia dan dengan demikian perbuatan yang

72

dilakukan para Terdakwa menjadi beberapa perbuatan yang mempunyai

hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan

berlanjut. Dengan uraian pertimbangan tersebut unsur “beberapa

perbuatan mempunyai hubungan sedemikian rupa, sehingga harus

dipandang sebagai perbuatan berlanjut” terpenuhi perbuatan para

Terdakwa. Oleh karena semua unsur dari pasal dakwaan Kesatu sudah

terpenuhi, dengan demikian perbuatan yang didakwakan Penuntut

Umum kepada para Terdakwa dalam dakwaan Kesatu telah terbukti.

Berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut umum maka Majelis

mengemukakan beberapa pertimbangannya sebelum memutus perkara a quo

antara lain :

1. Menimbang, bahwa semua unsur dari pasal dakwaan Kesatu sudah

terpenuhi, dengan demikian perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum

kepada para Terdakwa dalam dakwaan Kesatu telah terbukti.

2. Menimbang, bahwa konstruksi dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan

kumulatif dengan demikian masing-masing dakwaan dari Penuntut

Umum haruslah dipertimbangkan ;

3. Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa yang

dirumuskan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu telah

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan dinyatakan telah terbukti, tetapi

perbuatan yang sama persis seperti itu lagi didakwakan Penuntut Umum

kepada para Terdakwa dalam dakwaan Kedua.

4. Menimbang, bahwa terhadap satu perbuatan yang dinyatakan terbukti

sebagai perbuatan pidana, hanya boleh dikenakan satu penghukuman

(pidana).

5. Menimbang, bahwa karena perbuatan yang didakwakan kepada para

Terdakwa dalam dakwaan Kedua adalah sama seperti perbuatan yang

didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu dan perbuatan yang

didakwakan dalam dakwaan Kesatu itu telah dinyatakan telah terbukti,

maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Kedua dari Penuntut Umum

73

kepada para Terdakwa dalam perkara aquo tidak perlu lagi

dipertimbangkan.

6. Menimbang, bahwa konstruksi surat dakwaan yang disusun Penuntut

Umum dalam perkara aquo adalah bentuk dakwaan Kumulasi, namun

setelah Majelis Hakim mencermati uraian perbuatan yang dilakukan para

Terdakwa yang disusun Penuntut Umum dalam surat dakwaan serta

setelah mendengar keterangan para saksi, pendapat para ahli dan

keterangan para terdakwa, Majelis Hakim berpendapat konstruksi surat

dakwaan yang disusun Penuntut Umum dalam perkara aquo harus dibaca

sebagai susunan dakwaan Alternatif. Bahwa setelah mencermati dakwaan

Penuntut Umum serta dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan yang

dilakukan oleh para Terdakwa yang telah menjadi fakta hukum dalam

perkara aquo, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan

yang dilakukan oleh para Terdakwa sebagaimana diuraikan Penuntut

Umum dalam surat dakwaan adalah memenuhi unsur dakwaan Penuntut

Umum dalam dakwaan Kesatu.

7. Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang dakwaan

Penuntut Umum dalam perkara aquo sebagai dakwaan Alternatif, maka

dengan terpenuhinya perbuatan para Terdakwa tersebut dalam dakwaan

Kesatu, maka terhadap dakwaan Kedua atau dakwaanKetiga dari

Penuntut Umum dalam perkara aquo Majelis Hakim tidak perlu lagi

mempertimbangkannya.

8. Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan-perbuatan yang didakwakan

kepada para Terdakwa dalam dakwaan Kesatu telah terbukti maka atas

perbuatannya tersebut para Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Majelis Hakim dalam Putusannya menyatakan Para Terdakwa tersebut

diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana “secara bersama-sama menghimpun dana dari masyarakat dalam

bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia yang

dilakukan secara berlanjut”.

Kemudian menjatuhkan Pidana Penjara oleh karena itu kepada :

1. Terdakwa 1. ANDIANTO SETIABUDI selama 18 (delapan belas)

tahun;

74

2. Terdakwa 2. JULIA SRI REDJEKI selama 8 (delapan) tahun;

3. Terdakwa 3. YULINDA TJENDRAWATI SETIAWAN selama 6

(enam) tahun;

4. Terdakwa 4. CECE KADARISMAN, S.E. selama 10 (sepuluh) tahun;

Dan menjatuhkan pidana denda kepada :

1. Terdakwa 1. ANDIANTO SETIABUDI sebesar Rp.150.000.000.000,-

(seratus lima puluh milyar rupiah) subsidair 2 (dua) tahun kurungan;

2. Terdakwa 2. JULIA SRI REDJEKI sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima

belas milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan;

3. Terdakwa 3. YULINDA TJENDRAWATI SETIAWAN sebesar

Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan

kurungan;

4. Terdakwa 4 CECE KADARISMAN, S.E., sebesar Rp.15.000.000.000,-

(lima belas milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan;

75

B. Kasus Koperasi Serba Usaha Karya Mandiri Sejahtera

Kasus yang terjadi pada Koperasi Serba Usaha Mandiri Sejahtera adalah

tindak pidana dalam koperasi yang dilakukan dalam kegiatan menghimpun

modal penyertaan pada koperasi, terhadap kasus tersebut telah diputus oleh

Pengadilan Negeri Sragen Nomor : 43/Pid.B/2013/PN.Srg. dengan terdakwa

Kusrasmono sebagai Manager KSU Karya Mandiri Sejahtera.

Terdakwa yaitu Kusrasmono selaku Manager KSU Karya Mandiri

Sejahterah telah menggelapkan Dana yang berasal dari kegiatan

menghimpun modal penyertaan pada Koperasi Serba Usaha Karya Mandiri

Sejahtera dari nasabah yang menyimpan uang di koperasi tersebut, dimana

ketika salah satu nasabah bermaksud untuk mengambil kembali uangnya

yang telah disimpan pada Koperasi Serba Usaha Karya Mandiri tersebut

tetapi tidak bisa dengan alasan Kas Koperasi tidak ada uang (kosong) dan

Terdakwa selaku Manager tidak bisa memenuhi permintaan tersebut.

Terhadap perbuatannya tersebut, terdakwa di dakwa oleh Penuntut

Umum sebagai berikut :

1. Dakwaan Kesatu, Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana

sebagaimana Pasal 374 KUHP

2. Dakwaan Kedua, Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana

sebagaimana pasal 378 KUHP

76

Kemudian tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang

pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili Terdakwa

tersebut di atas memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa KUSRASMONO, bersalah melakukan tindak

pidana “PENGGELAPAN DALAM JABATAN” sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam pasal 374 KUHP dalam dakwaan kesatu Jaksa

Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KUSRASMONO, dengan

pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam ) bulan dipotong

selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap

ditahan ;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang

terungkap di persidangan maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa

lebih mengarah pada Alternatif Dakwaan Pertama, dengan demikan dakwaan

kedua tidak akan dibuktikan. Dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 374

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;

Barang siapa adalah menunjukan dari pada subyek hukum tindak pidana

tersebut yaitu orang atau setiap orang yang melakukan tindak pidana dan

dapat di pertanggungjwabkan atas perbuatannya dalam arti sehat phisik

dan phisikisnya, Sedangkan yang di maksud barang siapa dalam perkara

77

ini adalah Terdakwa KUSRASMONO. Sehingga unsur ini telah terbukti

secara sah menurut hukum.

2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu

barang;

Unsur selanjutnya “melakukan pencurian”, yang dimaksud

melakukan pencurian ialah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya

atau sebahagian milik orang lain tanpa ijin pemiliknya dengan maksud

untuk dimiliki secara melawan hukum. Berdasarkan keterangan saksi-

saksi yang menerngkan di bawah sumpah, petunjuk, barang bukti serta

keterangan Terdakwa di peroleh fakta di persidangan sekitar tahun 2010

saksi korban Patmono menjadi nasabah di KSU Karya Mandiri Sejahtera

yang berkantor di Jalan Raya Masaran Gemolong Km 08 Sambirejo, Kec.

Plupuh, Kab. Sragen, dan Terdakwa KUSRASMONO, selaku Manager

KSU Karya Mandiri Sejahtera dengan di awali korban Patmono

membuka tabungan Sukarela sebesar Rp. 15.061.514,- (lima belas juta

enam puluh satu ribu empat belas rupiah) dengan Nomor Rekening

211101.001672, kemudian saksi korban menabung Deposito yang jumlah

awal dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai akhirnya pada

tanggal 27 Agustus 2011 korban menabung berjangka (Deposito) sebesar

Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening

211301.000729 dan jatuh tempo setiap bulan pertanggal 27, selanjutnya

78

pada tanggal 06 Oktober 2011 korban menabung Deposito lagi sebesar

Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan Nomor Rekening

211301.000742, ketika dalam perjalanannya pada tanggal 27 Juli 2012

korban bermaksud untuk mengambil uang tabungan Deposito senilai Rp.

100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk keperluan usaha, namun pihak

koperasi melalui terdakwa Kusrasmono, selaku Manager menyatakan

bahwa koperasi tidak ada uang, dengan jawaban itulah korban bermaksud

juga untuk mengambil uang Deposito yang berjumlah Rp. 60.000.000,-

(enam puluh juta rupiah) dan tabungan Sukarela Rp. 15.061.514,- (lima

belas juta enam puluh satu ribu lima ratus empat belas rupiah) dan

jawaban dari pihak koperasi tetap sama yaitu tidak ada uang dan selalu

menjanjikan saja, Setelah korban datang berulangkali ke koperasi untuk

mengambil uang-uang saksi korban tetapi selalu gagal dan sampai

akhirnya membuat surat pernyataan tertanggal 18 Juli 2012 yang intinya

Terdakwa, sanggup untuk menyelesaikan pembayaran uang Deposito

milik saksi korban sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta

rupiah) pada tanggal 14 Agustus 2012. Namun pada tanggal 14 Agustus

2012 kenyataan Terdakwa, juga tidak bisa menyelesaikan tanggung

jawabnya, saat korban meminta uang tersebut terdakwa, menjanjikan

kepada korban akan di jualkan rumah, namun kenyataannya setelah

rumah Terdakwa terjual ternyata uangnya tidak di berikan kepada korban

79

dan korban juga di janjikan akan di berikan uangnya, setelah

mendapatkan uang tagihan dari nasabahnya namun juga belum di kasih

sampai sekarang dan Terdakwa selaku manager yang bertanggung jawab

menjaga Aset KSU Karya Mandiri Sejahtera dalam bentuk

mengembalikan uang simpanan dari Calon Anggota Koperasi, dan

melakukan penyelesaian permasalahan yang ada di KSU Karya Mandiri

Sejahtera ternyata tidak di lakukan Terdakwa. Dengan demikian unsure

“Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang” telah

terpenuhi.

3. Unsur barang tersebut sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan

orang lain;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang

menerangkan di bawah sumpah, petunjuk, barang bukti dan keterangan Terdakwa,

bahwa awalnya korban membuka tabungan Sukarela sebesar Rp. 15.061.514,- (lima

belas juta enam puluh satu ribu empat belas rupiah) dengan Nomor Rekening

211101.001672, kemudian korban menabung Deposito yang jumlah awal dari Rp.

20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai akhirnya pada tanggal 27 Agustus 2011

korban menabung berjangka (Deposito) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

dengan Nomor Rekening 211301.000729 dan jatuh tempo setiap bulan pertanggal 27,

selanjutnya pada tanggal 06 Oktober 2011 korban menabung Deposito lagi sebesar Rp.

60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan Nomor Rekening 211301.000742, ketika

korban bermaksud mengambil uang tabungan Deposito korban seluruhnya sebesar Rp.

80

160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal 27 Juli 2012 tetapi tidak

bisa dengan alasan Kas Koperasi tidak ada uang (kosong) dan Terdakwa selaku Manager

tidak bisa memenuhi permintaan saksi korban. Dengan demikian unsure “barang

tersebut sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain“ telah

terpenuhi.

4. Unsur barang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa

korban membuka tabungan Sukarela sebesar Rp. 15.061.514,- (lima belas

juta enam puluh satu ribu empat belas rupiah) dengan Nomor Rekening

211101.001672, kemudian korban menabung Deposito yang jumlah awal

dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai akhirnya pada

tanggal 27 Agustus 2011 saksi korban menabung berjangka (Deposito)

sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening

211301.000729 dan jatuh tempo setiap bulan pertanggal 27, selanjutnya

pada tanggal 06 Oktober 2011 korban menabung Deposito lagi sebesar

Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan Nomor Rekening

211301.000742, ketika korban bermaksud mengambil uang tabungan

korban seluruhnya sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta

rupiah) pada tanggal 27 Juli 2012 jawaban dari pihak koperasi tetap sama

yaitu tidak ada uang dan selalu menjanjikan saja, Setelah korban datang

berulangkali ke koperasi untuk mengambil uang-uang korban tetapi

81

selalu gagal dan selaku Manager KSU Karya mandiri Sejahtera yang

bertanggung jawab atas pengelolaan keluar masuknya uang tetapi

kenyataannya tidak di lakukan Terdakwa. Dengan demikian unsure

“barang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan“ telah

terpenuhi.

5. Unsur di lakukan oleh orang menguasai barang itu karena ada

hubungannya dengan pekerjaan atau mendapat upah uang ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan

keterangan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah, petunjuk,

barang bukti dan keterangan Terdakwa, bahwa ketika korban bermaksud

mengambil uang tabungan korban seluruhnya sebesar Rp. 160.000.000,-

(seratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal 27 Juli 2012 jawaban dari

pihak koperasi tetap sama yaitu tidak ada uang dan selalu menjanjikan

saja, Setelah korban datang berulangkali ke koperasi untuk mengambil

uang-uang saksi korban tetapi selalu gagal, seharusnya Terdakwa selaku

Manager KSU Karya Mandiri Sejahtera yang bertanggungjawab atas

uang-uang Nasabah (Calon Anggota) yang di simpan di KSU Karya

Mandiri Sejahtera bila terjadi masalah tetapi hal tersebut tidak di lakukan

oleh Terdakwa dan selaku Manager Terdakwa mendapat upah uang

(gaji). Dengan demikian unsure “di lakukan oleh orang menguasai barang

82

itu karena ada hubungannya dengan pekerjaan atau mendapat upah uang“

telah terpenuhi.

Berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut umum maka Majelis

Hakim dalam Putusannya menyatakan Terdakwa Kusrasmono terbukti secara

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGGELAPAN

DALAM JABATAN” dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa

KUSRASMONO, SE. dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 4

(empat) bulan.

Dalam kedua kasus ini tampak jelas bahwa dalam penyelesaian tindak

pidana yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan kerugian pada anggota

koperasi oleh pengurus koperasi dapat digunakan Formulasi Kebijakan

Hukum Pidana dalam bentuk formulasi yang bisa di terapkan kepada para

terdakwa adalah kebijakan hukum pidana yang tercantum dalam Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP).

83

C. Analisis Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengurus Koperasi

Yang Dengan Sengaja menimbulkan Kerugian Yang Diderita oleh

Masyarakat

1. Tindak Pidana Perbankan

Tindak pidana perbankan merupakan merupakan salah satu tindak

pidana yang dilakukan oleh pengurus Koperasi Cipaganti. Ahli yang di

hadirkan dalam persidangan membenarkan bahwa Koperasi Cipaganti

tidak pernah melakukan ijin perbankan. Untuk dapat dikenakan saksi

pidana terhadap pengurus koperasi, maka digunakan Pasal 34 ayat (2)

Undang-Undang Koperasi sebagai dasar untuk menggunakan undag-

undang di luar Undang-undang Koperasi sebagai dasar penuntutan.

Lastuti Abubakar dalam keterangan ahlinya dipersidangan

“Bahwa berdasarkan Pasal 16 UU Perbankan mengatur

bahwa “setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan,wajib

terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank

Umum atau Bank Perkreditan rakyat dari Pimpinan Bank

Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari

masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang

tersendiri” Apabila Pasal 16 terpenuhi, maka Pasal 46 UU

Perbankan dapat diterapkan. Apabila Pihak berdasarkan

Pasal 16 UU Perbankan merupakan badan Hukum, maka

badan hukum tersebut lah yang dapat dimintai

pertanggungjawaban. Badan hukum akan diwakili oleh direksi

atau pengurus baik di luar maupun di dalam pengadilan.”

84

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam UU Koperasi sanksi yang

di atur hanyalah sanksi administrative, akan tetapi dalam pertanggung

jawaban pidana sebagaimana yang telah dirumuskan dalam pasal 34 ayat

(2) UU Koperasi yang menyatakan, “di samping penggantian kerugian

tersebut, apabila tindakan dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup

kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan” maka

pengurus sebagai subjek hukum dapat dipidanakan.

Sanksi pidana sebagaiman diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun

1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun

1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) tidak

memberikan defisini tertentu tentang kejahatan perbankan. UU

Perbankan menetapkan tiga belas macam tindak pidana yang diatur

mulai dari Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A. Ketiga belas tindak pidana

itu dapat digolongkan ke dalam empat macam:

a. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan

b. Tindak Pidana yang berkaitan dengan rahasia bank

c. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan

d. Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank.

Kejahatan yang berkaitan dengan perizinan industri perbankan

dikenal sebagai industri yang sarat dengan aturan (heavily regulated

industry). Untuk menjalankan usaha bank dibutuhkan ijin dari regulator

85

dengan persyaratan ketat. Melakukan kegiatan usaha bank sebelum

mendapatkan ijin dari Bank Indonesia dikategorikan sebagai tindak

pidana. Tindak pidana ini disebut dengan tindak pidana bank gelap. Pasal

46 ayat (1) UU Perbankan mengancam barang siapa menghimpun dana

dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan

Bank Indonesia diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5

(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-

kurangnya 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak

200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). Ketentuan ayat (2)

menyebutkan, bahwa dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas,

perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-

badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah

melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam

perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya. Ketentuan ini satu-satunya

ketentuan dalam UU Perbankan yang mengenakan ancaman hukuman

terhadap korporasi dengan menuntut mereka yang memberi perintah atau

pimpinannya.

Jika mengacu pada ketentuan hukuman dalam undang-undang

koperasi, maka berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Di samping penggantian

kerugian tersebut, apabila tindakan dilakukan dengan kesengajaan, tidak

86

menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan,

penuntutan yang dimaksdukan dalam pasal ini adalah, tindakan penuntut

umum untuk menuntut sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan

dengan sengaja menimbulkan kerugian bagi para anggotanya oleh

pengurus koperasi. Oleh sebab sebab itu maka dalam penunutan yang

dilakukan, pengurus keporasi terbukti bersalah melanggar Undang-undang

Perbankan.

Praktik Perbankan yang dimaksud misalnya menghimpun dana

dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito,

tabungan dan lain-lain (Pasal 46 UU Perbankan). Kedua , perbuatan

tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai bank, komisaris, ataupun

direksi yang dengan sengaja ataupun lalai membuat laporan kepada

Bank Indonesia mengenai usahanya maupun neraca untung rugi

secara berkala sesuai dengan tata cara yang ditentutakn Bank

Indonesia (Pasal 48 UU Perbankan). Ketiga, perbuatan pidana yang

dilakukan oleh komisaris, direksi ataupun pegawai bank dengan cara

merusak, menghilangkan, mengaburkan, memalsukan, mengubah

menjadi tidak benar segala sesuatu yang menyangkut “segala

dokumen perbankan” (Pasal 49 ayat (1) UU Perbankan). Keempat, tindak

pidana yang dilakukan oleh komisaris, direksi atau pegawai bank

yang menguntungkan diri sendiri atau keluarganya (karena menerima

87

komisi/ menerima sogokan) dalam rangka pencairan kredit atau

pemberian kredit yang melebihi batas, bank garansi dan segala macam

yang menyengkut transaksi perbankan (Pasal 49 ayat (2) UU Perbankan).

Berdasarkan ketentuan Pasal-Pasal tersebut, dapat dilihat

dengan jelas bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan

menghimpun dan dari masyarakat dalam bentuk simpanan, wajib

terlebih dahulu memperoleh ijin usaha sebagai bank umum atau bank

perkreditan rakyat dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan

menghimpun dana dari masyarakat yang dimaksud diatur dengan undang-

undang tersendiri.

Ketentuan mengenai tindak pidana perbankan yang berkaitan

dengan perijinan ini dapat kita dilihat dalam Pasal 46 UU No.7/1992

jo. UU No.10/1998 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa:

1) Barangsiapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana

penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15

(lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.

10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.

200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

88

2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas,

perserikatan, yayasan, atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-

badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi

perintah melakkan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai

pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua duanya.

Ketentuan Pasal 46 ayat dalam undang-undang perbankan

diterapkan terhadap koperasi Cipaganti Karya Guna Persada, dalam

menghimpun dana dari masyarkat, Koperasi Cipaganti Karya Guna

Persada melanggar Ketentuan tersebut, seharusnya dalam menghimpun

dana dari masyarakat Koperasi Cipaganti harus mendapat ijin dari Bank,

ijin tersebut dengan maksud agar supaya tidak ada penyalagunaan dana

dari masyarakat, oleh sebab itu dalam koperasi Cipaganti Guna persada

dalam dalam putusan pengadilan, maka para pengurus koperasi dikenakan

pasal berlapis dan dari pasal-pasal tersebut yang lebih memberatkan

putusannya adalah Tindak Pidana Perbankan

89

2. Tindak Pidana Penggelapan

Penggelapan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang

sering dilakukan oleh pengurus koperasi, baik demi kepentingan sendiri

maupun kelompoknya, apabila melihat rumusan pasal dalam undang-

undang koperasi, maka sudah barang tentu tidak menemukan bentuk

sanksi pidana yang dapat dijalankan oleh pengurus koperasi yang

melakukan tindak pidana. akan tetapi dalam pertanggung jawaban pidana

oleh pengurus koperasi sesuai dengan rumusan pasal 34 undang-undang

koperasi, maka subjek hukum dalam koperasi tersebut adalah pengurus

yang melakukan tindak pidana, dan dapat mempertanggungjawabkan

perbuatannya.

Tindak Pidana Penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP, dimana

yang termasuk penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik

orang lain sebagian atau seluruhnya) di mana penguasaan atas barang itu

sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah.

Dalam penggelapan, dimilikinya suatu benda terjadi bukan karena

perbuatan yang melawan hukum (bukan karena perbuatan yang tidak

sah), melainkan karena suatu perbuatan yang sah (bukan karena

kejahatan).

Perbuatan dimilikinya barang tersebut dilakukan dengan kesadaran

bahwa si pemberi dan penerima barang sama-sama menyadari perbuatan

90

mereka, namun pada akhirnya dimilikinya benda tersebut oleh

penerima barang dipanda sebagai perbuatan yang tidak dikehendaki

(melawan hukum). Misalnya, penguasaan suatu barang oleh pelaku terjadi

karena pemiliknya menitipkan barang tersebut. Atau penguasaan barang

oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya.

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Koperasi, tidak

mengatur tentang sanksi pidana, akan tetapi dalam rumusan Pasal 34 ayat

(2) Di samping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan dilakukan

dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum

untuk melakukan penuntutan. Dari bunyi pasal tersebut, sudah dapat

dipastikan bahwa apa bila perbuatan pengurus koperasi tersebut dilakuakn

dengan sengaja maka sudah pasti dapat dituntut sesuai dengan perbuatan

yang dilakukan, Pasal 474 KUHP “Penggelapan yang dilakukan oleh

orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada

hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk

itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, merupakan

perbuatan pidana yang dilakukan dengan kesengajaan, dan oleh

perbuatannya penutut umum dapat menuntut sesuai perbuatannya,

sebagaiman dirumuskan dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-undang

Perkoperasian.

91

Penjelasan ahli Tajudin dalam kasus Cipaganti mengenai pasal

Pasal 372 KUH Pidana “Barang siapa dengan sengaja memiliki

dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau

sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada

dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena

penggelapan dengan hukuman penjara selama lamanya empat tahun”.

Penggelapan adalah suatu tindak pidana yang memiliki unsur-unsur

sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa,merujuk kepada orang.

2. Unsur dengan sengaja,sebagai willens en wetens diartikan

menghendaki dan mengetahui,bahwa pelaku telah menghendaki

atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan

hukum, dan mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau

seluruhnya adalah kepunyaan orang lain.

3. Unsur menguasai dengan melawan hukum,unsur ini diartikan

bahwa penguasaan sesuatu objek/barang oleh pelaku tidak

memiliki alas haknya atau menguasai seolah-olah ia adalah

pemiliknya;

4. Unsur sesuatu barang,diartikan sebagai benda baik berwujud maupun

tidak berwujud;

5. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain,dalam unsur ini

barang yang dikuasai oleh pelaku baik sebagian maupun

seluruhya adalah kepunyaan orang lain;

6. Unsur barang itu berada padanya bukan karena kejahatan,bahwa

objek/benda yang ada dalam penguasaan pelaku bukan karena

kejahatan,misalnya karena dipinjamkan, disewakan, dititipkan, diper-

cayakan, diperjanjikan dan sebagainya;

Dan sebagimana yang telah dijelaskan oleh ahli, maka dalam

pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana kepada pengurus yang

melakukan tindakan penggelapan tersebut. Dalam rumusan pasal 372

92

KUHP, terlihbat dengat jelas bahwa pengurus koperasi sebagai subjek

hukum dengan senagaja melakukan perbuatan melawan hukum,

Penggelapan adalah digelapkannya suatu barang yang harus ada

dibawah kekuasaan si pelaku, dengan cara lain dari pada dengan

melakukan kejahatan. Jadi barang itu oleh yang punya dipercayakan

kepada si pelaku. Pada pokoknya si pelaku tidak memenuhi

kepercayaan yang dilimpahkan atau dapat dianggap dilimpahkan

kepadanya oleh yang berhak atas suatu barang. Istilah penggelapan

sebagaimana yang lazim dipergunakan untuk menyebut jenis

kejahatan yang di dalam buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana itu adalah suatu terjemahan dari perkataan

“verduistering” dalam bahasa Belanda Delik berkualifikasi atau yang

bernama penggelapan ini diatur dalam Pasal 372. Banyak unsure-

unsur yang menyerupai delik pencurian, hanya saja beradanya barang

yang dimaksud untuk dimiliki ( zich toeegenen ) itu di tangan pelaku

penggelapan bukanlah karena seperti halnya pencurian.1

Sebagai mana unsur-unsur yang terpenuhi dalam kasus KSU

Karya Mandiri Sejahtera didalam persidangan Unsure barang siapa.

“Pengertian barang yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya

suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan barang itu, yang

1 Jurnal Ilmu Hukum Legal OpinionEdisi 5, Volume 1, Tahun 2013. H. 3-4.

93

menjadi indikatornya ialah, apabila ia hendak melakukan perbuatan

terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa

harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya

terhadap benda-benda yang berwujud dan bergerak saja, dan tidak

mungkin terjadi terhadap benda-benda tidak berwujud dan tetap”.2

Barang siapa adalah menunjukan dari pada subyek hukum tindak

pidana tersebut yaitu orang atau setiap orang yang melakukan

tindak pidana dan dapat di pertanggungjwabkan atas perbuatannya

dalam arti sehat phisik dan phisikisnya; Sedangkan yang di maksud

barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa KUSRASMONO,

SE. yang identitasnya telah ditanyakan Majelis Hakim dalam permulaan

sidang, sehingga unsure ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu

barang. unsur selanjutnya“melakukan pencurian”, yang dimaksud

melakukan pencurian ialah mengambil barang sesuatu yang

seluruhnya atau sebahagian milik orang lain tanpa ijin pemiliknya

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; berdasarkan

keterangan saksi-saksi yang menerngkan di bawah sumpah, petunjuk,

barang bukti serta keterangan Terdakwa di peroleh fakta di persidangan,

bahwapada hari, tanggal dan bulan sudah tidak ingat lagi sekitar

2 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Bayumedia Publishing,

Malang, 2006, h. 77.

94

tahun 2010 saksi korban atmono menjadi nasabah di KSU Karya

Mandiri Sejahtera yang berkantor di Jalan Raya Masaran Gemolong

Km 08 Sambirejo, Kec. Plupuh, Kab. Sragen, dan Terdakwa

KUSRASMONO, SE. selaku Manager KSU Karya Mandiri Sejahtera

diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 01/KSU/LMS/11-2005

tanggal 01 November 2005, dengan di awali saksi korban Patmono

membuka tabungan Sukarela sebesar Rp. 15.061.514,-(lima belas juta

enam puluh satu ribu empat belas rupiah) dengan Nomor

Rekeningm211101.001672, kemudian saksi korban menabung

Deposito yang jumlah awal dari Rp.20.000.000,-(dua puluh juta

rupiah) sampai akhirnya pada tanggal 27 Agustus 2011 saksi korban

menabung berjangka (Deposito) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus

juta rupiah) dengan Nomor Rekening 211301.000729 dan jatuh

tempo setiap bulan pertanggal 27,selanjutnya pada tanggal 06

Oktober 2011 saksi korban menabung Deposito lagi sebesar Rp.

60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dengan Nomor Rekening

211301.000742,

Ketika dalam perjalanannya pada tanggal 27 Juli 2012 saksi

korban bermaksud untuk mengambil uang tabungan Deposito senilai

Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk keperluan usaha, namun

pihak koperasi melalui terdakwa Kusrasmono, SE. selaku Manager

95

menyatakan bahwa koperasi tidak ada uang, dengan jawaban itulah

saksi korban bermaksud juga untuk mengambil uang Deposito yang

berjumlah Rp. 60.000.000,-( enam puluh juta rupiah) dan tabungan

Sukarela Rp. 15.061.514,- ( lima belas juta enam puluh satu ribu lima

ratus empat belas rupiah)dan jawaban dari pihak koperasi tetap sama

yaitu tidak ada uang dan selalu menjanjikan saja, Setelah saksi

korban datang berulangkali ke koperasi untuk mengambil uang-uang

saksi korban tetapi selalu gagal dan sampai akhirnya membuat surat

pernyataan tertanggal 18 Juli 2012 yang intinya Terdakwa Kusrasmono,

SE. sanggup untuk menyelesaikan pembayaran uang Deposito milik

saksi korban sebesar Rp. 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah)

pada tanggal 14 Agustus 2012, setelah saksi korban tunggu sampai

dengan tanggal 14 Agustus 2012 kenyataan Terdakwa Kusrasmono,SE.

juga tidak bisa menyelesaikan tanggung jawabnya, saat saksi korban

meminta uang tersebut terdakwa Kusrasmono, SE. menjanjikan

kepada saksi korban akan di jualkan jumah, namun kenyataannya

setelah rumah Terdakwa terjual ternyata uangnya tidak di berikan

kepada saksi korban dan saksi korban juga di janjikan akan di

berikan uangnya,setelah mendapatkan uang tagihan dari nasabahnya

namun juga belum di kasih sampai sekarang dan Terdakwa selaku

manager yang bertanggung jawab menjaga Aset KSU Karya Mandiri

96

Sejahtera dalam bentuk mengembalikan uang simpanan dari Calon

Anggota Koperasi, dan melakukan penyelesaian permasalahan yang

ada di KSU Karya Mandiri Sejahteraternyata tidak di lakukan

Terdakwa; Dengan demikian unsure “Dengan sengaja memiliki

dengan melawan hukum sesuatu barang” telah terpenuhi;

3. Kebijakan Hukum Pidana Lain Yang Dapat Di Terapkan Di Luar

Perkara Nomor 198/Pid.B/2015/PN.Bdg dan Nomor

43/Pid.B/2013/PN.Srg

1. Tindak Pidana Penipuan

Tindak Pidana Penipuan menurut Pasal 378 KUHP yang

dirumuskan sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri

sendiri atau orang lain atau orang lain secara melawan

hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,

dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,

membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu

kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan

piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara

paling lama empat Tahun.”

Dalam penipuan, dimilikinya suatu benda oleh seseorang

dilakukan dengan cara melawan hukum, yaitu dengan perbuatan

yang tidak sah; memakai nama palsu, tipu muslihat, atau

97

rangkaian kebohongan. Seseorang yang melakukan penipuan,

dengan kata-kata bohongnya itu, menyebabkan orang lain

menyerahkan suatu benda kepadanya. Dan apabila tidak adanya

kebohongan tersebut, maka belum tentu orang yang bersangkutan akan

menyerahkan benda itu secara sukarela.

Penipuan dalam bentuk pokok (Bedrogh) adalah barang siapa

dengan sengaja secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri

atau orang lain dengan mempergunakannama palsu atau

mempergunakan tipu daya atau mempergunakan sifat palsu atau

rangkaian kata-kata bohong sehingga tergereak hati orang lain untuk

menyerahkan Sesuatu benda atau mengaku berhutang atau menghapus

piutang, perlu Saksi jelaskan bahwa cara-cara yang digunakan dalam

penipuan tidak perlu sekaligus cukup salah satu misalnya; dengan

mempergunakan rangkaian kata-kata bohong. Demikian juga mengenai

sasaran penipuan tidak perlu terwujudu secara keseluruhan cukup salah

satu misalnya : menyerahkan sesuatu benda.

Dalam pasal 34 ayat (2) Di samping penggantian kerugian

tersebut, apabila tindakan dilakukan dengan kesengajaan, tidak

menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan

penuntutan. Apa bila terbukti pengurus koperasi dengan sengaja

melakukan tindak pidana Penipuan maka Penutut umum dapat

98

melakukan Penuntutan, penunutan yang dilakukan sesuai dengan

perbuatan pidana yang dilakukan, kebijakan aplikasi untuk

merumuskan pasal apa saja yang dapat dikenakan terhadap pengurus

koperasi yang dengan sengaja melakukan tindak pidana.

2. Tindak pidana pencucian uang

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) atau yang lebih dikenal

dengan istilah money laundry, merupakan suatu proses dengan mana

aset-aset pelaku, terutama aset tunai yang diperoleh dari suatu tindak

pidana, dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga aset-aset tersebut

seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Dengan demikian sumber

perolehan dana yang dapat dikatakan illegal dan dilarang oleh negara

melalui peraturan perundang-undangan dapat diubah menjadi legal

melalui tahap penempatan (placement stage) tahap penyebaran (layering

stage), dan tahap pengumpulan (integration stage).3

Dalam perkembangannya proses yang dilakukan lebih kompleks

lagi dan sering menggunakan cara mutakhir sedemikian rupa sehingga

seolah olah uang yang diperoleh benar benar alami. Sementara Financial

Action Task Force on Money Laundering (FATF) merumuskan bahwa

money loundering adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan

3 M. Giovanoli dari Bank for International Settlement dalam makalah Grace Y.

Bawole, “Sistem Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia Menurut

UU No. 23 Tahun 2004”, FH Univ. Sam Ratulangi 2011.

99

asal usul hasil kejahatan.4 Proses tersebut untuk kepentingan

penghilangan jejak sehingga memungkinkan pelakunya menikmati

keuntungan-keuntungan itu dengan tanpa mengungkap sumber

perolehan. Penjualan senjata illegal, perdagangan manusia dan kegiatan

kegiatan lain yang dapat menghasilkan uang banyak dapat mendorong

untuk menghalalkan (legitimasi) hasil yang diperoleh melalui money

laundering Bahkan dengan teknologi money laundering dapat menjadi

salah satu bentuk dari cyber crime.5

Black’s Law Dictionary mengartikan money laundering sebagai:

"Term used to describe investment or other transfer of money flowing

fromracketeering, drug transaction, and other illegal sources into

legitimate channels so that is original source cannot be traced”.6

Sementara menurut pasal 1 UU No. 25 tahun 2003 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak

Pidana Pencucian Uang, bahwa pencucian uang adalah perbuatan

menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan,

menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri,

menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang

4 Yenti Garnasih, Anti Pencucian Uang Sebagai Strategi Untuk Memberantas

Kejahatan Keuangan (profit Oriented Crimes), diambil dari (Jurnal Hukum Progresif, PDIH

Undip Semarang, 2006),Vol 2, No,1. h. 40. 5 Yati Garnasih, Kriminalisasi Pencucian Uang, (Jakarta: UI Fakultas Hukum Pasca

Sarjana, 2003), h. 5. 6 Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary (Sixth Edition), St. Paul Minn. West

Publishing Co., 1990, h. 884.

100

diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan

maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta

kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.7

Sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-undang

Perkoperasian, tidak merumuskan sanksi pidana terhadap pengurus yang

dengan sengaja melakukan tindak pidana, aka tetapi dalam pasal 34 ayat

dua, menjadi dasar bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan,

sesuai dengan dengan perbuatan yang dilakukan. Oleh sebab itu

kebijakan hukum pidana begitu penting dalam menentukan jenis tindak

pidana yang dilakukan oleh pengurus koperasi, Kebijakan formulasi

terlihat pada saat bagaimana pasal-pasal yang dikenakan untuk

menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus koperasi.

Kebijakan aplikasi menunjukan bahwa sanksi yang diberikan sesuai

dengan perbuatan para pelaku.

7 Undang–Undang No. 25 tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Money Laundering.

(Jakarta: Eko Jaya, 2003) , h. 36