BAB III Hasil Penelitian Dan Analisis A. Hasil Penelitian · 2019. 8. 8. · 33 BAB III Hasil Penelitian Dan Analisis . A. Hasil Penelitian . 1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian Wilayah

33

BAB III

Hasil Penelitian Dan Analisis

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah di Iwol Beta Abib Suku

Ngalum Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang. Kabupaten Pegunungan Bintang

merupakan salah satu Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya yang dibentuk

berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 20011 bersama 13

Kabupaten di seluruh Provinsi Papua dan di sahkan pada tanggal 12April 2003.

Pada awal dibentuknya Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten tersebut terdiri

dari 3 (tiga) distrik yaitu distrik Oksibil, distrik Kiwirok dan distrik Okbibab. Dalam

kurun waktu 16(enam belas) tahun yaitu 2003-2018 dengan segala tuntutan yang ada maka

terjadi pemekaran beberapa distrik sehingga terbentuklah 34 (tiga puluh empat) distrik

yang terdiri dari 272 Kelurahan/ Kampung. Dari 34 ( tiga puluh empat) distrik tersebut

yang akan di jadikan lokasi penelitian adalah distrik Oksibil2.

Distrik Oksibil merupakan Ibu Kota Kabupaten Pegunungan Bintang. Distrik

tersebut, memiliki 8 (delapan) Kelurahan/kampung yakni Aldombub, Okmakot, Kabiding,

Banumdol, Kutdol, Molbib Silibib, Polsam dan Mabilabol. Dari 8 (delapan) Kampung

yang telah di sebutkan di atas 3 (tiga) kampung menjadi wilayah penelitian yakni

Okmakot, Mabilabol, dan Kabiding. Alasan utama penulis melakukan penelitian di tiga

Kampung tersebut karena terletak di pusat Iwol Beta Abib yaitu wilayah yang menjadi

1Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi,

Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang,

Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven

Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama Di

Provinsi Papua Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa 2 Wawancara dengan Kepala Distrik Oksibil, 29 Desember 2017

34

pusat dari tatanan hukum adat masyarakat Suku Ngalum yang saat ini menjadi sasaran

pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang.

Secara geografis Iwol Beta Abib memilki batas-batas wilayah sebagai berikut:

1) Bagian Barat berbatasan dengan Sepsep Siki, Asek Abib dan Yepengbon

2) Bagian Timur berbatasan dengan Aldombub

3) Bagian Selatan berbatasan dengan Kikonmirip

4) Bagian Utara berbatasan dengan Banumdol3

Keadaan topografi Iwol Beta Abib berada di bawah lembah Sibilbakon bertempat di

kampung adat Yunabol Kelurahan Kabiding Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan

Bintang. Iwol Beta Abib di kelilingi oleh beberapa gunung dan sungai serta beberapa

bukit-bukit yakni; di bagian utara di kelilingi oleh gunung Dopsibi atau masyarakat

setempat menyebutkan (Abenong Dopsibi) Gunung Menuk (Abenong Menuk) bukit

Tenma( Tenma sikin) dan Gunung Ngenop (Abenong Ngenop). Sedangkan di bagian timur

terdapat gunung Polki, Okong Abol, Uraing, Urebuk, dan Arwabki. Sementara di bagian

selatan di batasi dengan kali Oksibil sampai di Sibilbuk dan bagian barat berbatasan

dengan Atem Yakwol, Okatem, Atembakon, Siwal tum, Amoltum, Atembuk, sampai Sibil

Atembakon.4

2. Lembaga Adat

Lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh suatu

masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri

serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal- hal

3Wawancara dengan bapak Anton Uropmabin, Kepala Bidang lingkungan Hidup Dewan Adat Aplim Apom Sibilki, Oksibil 28 Desember 2017 4Wawancara denganbapak Demianus Uropmabin, Kepala suku Beta Abib Oksibil, 28 Desember 2017.

35

yang berkaitan dengan adat5. Dalam Pasal 1 ayat (15) Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan:

Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk

maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah

masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah

hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak

dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai

permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan mengacu pada adat istiadat

dan hukum adat yang berlaku.

Penelitian ini menunjukkan eksistensi lembaga adat dalam penyelesaian sengketa

pada masyarakat hukum adat masih ada dan tetap berjalan.Meskipun belum ada Undang-

Undang yang secara tegas mengakui keberadaan lembaga adat, tidak berarti bahwa

keberadaan lembaga adat tidak mendapat tempat dalam sistem hukum

Indonesia.Keberadaan lembaga adat dapat diturunkan sebagai bentuk perlindungan negara

terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat yang telah dijamin di dalam konstitusi,

yakni dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945.

Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat

beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,

yang diatur dalam undang-undang.”

Selain itu ada pula Pasal 28i Ayat (3) UUD 1945 menyatakan:

Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan

perkembangan zaman dan peradaban.”

Dua ketentuan konstitusi itu merupakan landasan konstitusional keberadaan lembaga

adat yang merupakan salah satu pilar penting bagi keberadaan masyarakat adat.

Pada umumnya lembaga adat memiliki wewenang yang meliputi

5https://www.google.com/search?q=lembaga+dat+adala&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab.

Di kunjungi pada tanggal 1 Juni 2018 pukul 13.45

36

a) mewakili masyarakat adat dalam pengurusan kepentingan masyarakat adat

tersebut

b) mengelola hak dan atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan

dan taraf hidup masyarakat yang lebih baik

c) menyelesaiakan perselisian yang menyangkut perkara adat isti adat dan

kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaiannya tidak

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

d) memusyawarahkan berbagai hal yang menyangkut masalah-masalah adat dan

agama untuk kepentingan masyarakat dat

e) sebagai penengah dalam kaksus-kasus adat

Secara yuridis keberadaan lembaga adat telah mendapat payung hukum dari kostitusi

maupun beberapa Paraturan Perundang-Undangan sehingga setiap daerah memiliki

kewenangan untuk membentuk lembaga adat masing-masing.

Berkaitan dengan keberadaan lembaga adat, Kabupaten Pegunungan Bintang

membentuk duaLembaga yaitu (a) Lembaga Iwol (b) Dewan Adat Aplim Apom Sibilki

sebagai lembaga adat yang memiliki kewenangan untuk mengurus seluruh kepentingan

masyarakat terutama dalam hal penyelesaian sengketa. Berikut penulis akan menjelaskan

pengertian, struktur organisasi, dan kewenangan-kewenangan ke dua lembaga tersebut

dalam menjalankan tugasnya.

a. Lembaga Iwol

1. Pengertian Iwol

Secara harfiah Iwol dipilah menjadi 2 kata, yaitu I (Mereka), Wol (Jalan) sehingga

diartikan sebagai jalan mereka.Iwol bukan semata-mata persoalan bahasa (linguistik) atau

permasalahan akar kata (etimologi) atau permainan tata bahasa (grammatikal).

37

Namun, kata Iwol memiliki multi makna dan berdimensi filosofis, spiritual,

ekologis, ekonomis dan teologis. Iwol menjadi jalan pengembangan sistem, norma, kaidah,

serta landasan ideologi manusia yang tertata dalam institusi adat. Iwol sebagai landasan

ideologi, hal itu dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Rumah tempat tinggal yang sakral bagi manusia Pegunungan Bintang khusus kaum

laki-laki yang sudah diinisiasikan (Bokam) dan khusus perempuan (Sukam).

2. Merupakan simbol lambang atau kelompok manusia yang hidup dalam suatu

wilayah otoritas (culture area) yang didasari dengan tatanan hidup, aturan, norma

dan kaidah, yang tertata dalam institusi adat, dimana dalam peraturannya diwariskan

oleh nenek moyang mereka.

3. Iwol melambangkan rantai persaudaraan dalam kehidupan masyarakat Ngalum Ok.

4. Iwol sebagai simbol kodrati seorang perempuan, ibu, mama dari masyarakat Aplim

Apom Sibilki.

5. Iwol sebagai tempat menyimpan dan menempatkan benda-benda sakral yang

diwariskan secara turun temurun yang dijadikan penopang hidup masyarakat Aplim

Apom6.

Iwol memiliki otoritas wilayah yang melintasi beberapa wilayah administrasi

pemerintahan, sebelah barat distrik Langda, distrik Endomen Kabupaten Yahukimo Iwol

Kolaip dan Papitepinaip, sebelah Timur Iwol Bultembip dan Iwol Telepoaip Negara Papua

New Guinea, Sebelah Utara Suku Dapuneng dengan Kabupaten Mamberamo Raya,

Jayapura dan Suku Murkim, Jetfa, Keerom dan PNG7.

Dalam masyarakat suku Ngalum, Iwol di pandang sebagai salah satu organisasi

tradisional yang memiliki peran yang sangat sentral dalam mengatur dan mengorganisasi

6 Melkior N.N Sitokdana S.Kom M.Eng Menerima misionaris menjemput peradaban;sejarah nama pegunungan bintang dan awal mula peradaban orang asli pegunungan bintang , Penerbit PT Kanisius, Jogyakata, 2016.h. 3. 7Ironimus Uropmabin; Peranan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Pemberdayaan Apiwo, Disertasi Universitas Cendrawasi, 13 April 2011

38

segala aktivitas ekonomi manusia berdasarkan prinsip tertentu dalam rangka mencapai

keadilan dan kemakmuran bersama.

Iwol di pimpin oleh seorang kepala Suku (Ngolki).Kepemimpinan yang mereka

perankan bersifat terbuka dalam satu Iwol, sehingga mereka yang dianggap memiliki

keahlian/keterampilan atau pengetahuan tentang bidang tertentu mendapat mandat untuk

menjadi seorang kepala suku (Ngolki/Ngolkur). Untuk menjadi Kepala suku tidak semudah

membalik telapak tangan, dibutuhkan proses yang panjang dengan mengikuti berbagai

jenjang pendidikan dan upacara-upacara sakral inisiasi untuk dibentuk menjadi pribadi

yang matang secara intelektual, emosional dan spritual. Mereka yang akan menjadi

Ngolkaer akan kelihatan sikap dan sifat-nya sejak awal mulai Ngolkaerdidik di Iwol,

sehingga sejak dini para tokoh-tokoh dalam Iwol dapat melakukan transfer Masop

(Pengetahuan dan Mantra) kepada calon kepala suku (Ngolki/Ngolkur)8.

2. Struktur Kepemimpinan Dalam Lembaga Iwol

Dari segi hukum, lembaga atau institusi merupakan bagian dari sistem hukum

disamping norma-norma dan proses, maka keberadaan suatu lembaga atau institusi

sangatlah dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah sosial yang timbul dalam kehidupan

bermasyarakat. Dalam rangka untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai

struktur kelembagaan masyarakat Suku Ngalum, maka penulis akan membuat suatu

bagan atau skema mengenai struktur kelembagaan Iwol pada masyarakat suku Ngalum

sebagai berikut:

8Ibid, h.19.

39

Sumber: Dokumen Dewan Adat Apllim Apom Sibilki9

Tugas pokok dan tanggungjawab setiap pemimpin Iwol dapat di jelaskan sebagai berikut

1. Iwol Ngolki adalah seorang pemimpin Iwol. Ia mengatur masalah-masalah

keagamaan dan menjadi pemuka upacara dan ritus yang berkenaan dengan daur

hidup, dengan kekuatan-kekuatan supranatural dan manusia. Iwol Ngolki sering

kali dipandang sebagai pemimpin yang meneruskan berbagai pengetahuan yang

diperolehnya dari generasi sebelumnya. Iwol Ngolki sering disebut sebagai

“Woski” karena memiliki pengetahuan yang sangat luas.

2. Pemimpin yang bertanggung jawab dalam bidangkesenian dan upacara-upacara

sakral yang melibatkan tari tarian adalahOksangki. Dalam tradisi masyarakat

Ngalum Ok terdapat sebuah tarian sakral yang diselenggarakan pada sebuah

kejadian khusus. Tarian tersebut adalah tarian Oksang. Tarian Oksang

merupakan tarian kesuburan yang ditujukan untuk memohon kepada Atangki

(Maha Pencipta) agar diberikan kesuburan bagi manusia dan alam sekitarnya.

3. Pemimpin yang bertangung jawab dalam bidang hal pangan, terutama

pengelolaan lahan mengenai hak ulayat perkebunan. Pengelolahan hak ulayat di

lakukan oleh om benengki dan manfaatnya di peruntukan untuk warga

masyarakat hukum adat.

4. Pemimpin yang memainkan peran sebagai lakon-lakon sakral dalam upacara-

upacara adat dan ritual-ritual adalah Barki.

5. Pemimpin yang bertanggungjawab dalam bidang perangan adalah Kaka

nalkonki. Kakanalkonkitidak hanya berperan sebagai pemimpin perang, tetapi

9Sidang Dewan Adat Aplim Apom Sibilki Pada Tahun 2004 di Kiwirok

40

juga berperan untuk menghentikan suatu konflik yang berlarut-larut dengan

jalan mendamaikan pihak-pihak yang bermusuhan.

6. Pemimpin yang bertanggung jawab dalam menjaga dan menyimpan barang-

barang sakral yang telah diwariskan secara turun-temurun adalah Lebuki.

Barang-barang tersebut akan dipakai dalam ritus inisiasi untuk mendidik

seorang anak sampai bisa dianggap menjadi orang dewasa.

7. Wengdimbomonkur adalah pemimpin (Perempuan) yang memiliki pengetahuan

dan keterampilan dalam bidang tertentu, dia mewakili perempuan untuk

melaksanakan tugas perempuan dalam ritual-ritual yang diselenggarakan oleh

otoritas Iwol. Pada intinya segala sesuatu yang menjadi tugas perempuan

diwakili atau dikoordinir oleh Wengdimkulonkur.10

Dari penjelasan di atas dapat di deskripsikan bahwa Lembaga Iwol di pimpin oleh

seorang kepala suku dan di bantu oleh 6 (enam) orang pemimimpin Iwol yang berperan

sebagai pembantu kepala suku. Seperti telah di jelaskan di atas bahwa setiap pemimpin

Iwol memiliki peran masing- masing dalam segala aspek kehidupan masyarakat adat Suku

Ngalum. Pemimpin-pemimpin Iwol adalah orang-orang yang memiliki keahlian dalam

bidang tertentu dan dianggap memiliki kemampuan khusus.

Dalam menjalankan tugasnya, koordinasi antara Kepala suku (Iwol Ngolki) dan

Pemimpin-pemimpin Iwol di lakukan secara fleksibel artinya kapan saja bisa berkordinasi

jika ada masalah yang terjadi di masyarakat. Apabila ada sengketa di dalam masyarakat

maka Pemimpin Iwol yang berperan di bidang yang di sengketakan tersebut berkoordinasi

dengan kepala suku (Iwol Ngolki).

Contoh kongkrit, misalanya konflik sengketa tanah ulayat antara masyarakat yang

berkepanjangan, tentu yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa tersebut

10Melkior N.N Sitokdana S.Kom M .Eng Iwol ; Pusat Kehidupan Manusia Aplim Apom, Penerbit Satya Wacana University Press,salatiaga, 2016 .h. 17

41

adalah Pemimimpin Iwol di bidang Om Bonengki. Hal ini di karenakan, tugas Om

Bonengi adalah memastikan setiap mesyarakat mendapatkan tanah ulayat sebagai tempat

berkebun serta memastikan bahwa tidak ada kesenjangan ekonomi di antara masyarakat.

Adapun tahapan proses penyelesaian sengketa tanah ulayat yang di lakukan oleh

masyarakat suku Ngalum11“

Tugas Om Bonengkidalam penyelesaian sengketa hak ulayat yakni

1. menerima pengaduan dari masyarakat

2. mencari informasi dari para pihak yang bersengketa

3. mengumpulkan bukti-bukti

4. melaporkan pengaduan tersebut kepada Iwol Ngolki

5. apabila kasus sengketa tanah ulayat berujung pada pembunuhan atau

pidana berat, maka di ajukan ke pihak kepolisian

Tugas Iwol Ngolki adalah

1. menerima semua berkas pengaduan dari Om Bonengki

2. menentukan waktu

3. memfasilitasi kedua bela pihak yang bersengketa

4. Iwol Ngolkimemangil para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan

sengketa tersebutdalam suatu pertemuan di Abibtilbon (alaman terbuka di

tengah perkampungan).

5. menyaksikan putusan yang di ambil oleh kedua bela pihak bersama

masyarakat setempat.

Apabila para pihak sepakat dengan keputusan yang diambil maka Iwol Ngolki

memfasilitasi kedua belah pihak untuk bakar batu dan makan gemuk babi bersama

11Wawancara dengan kepala Suku Beta Abib, Oksibil28 Desember 2018.

42

sebagai simbol Perdamaian. Namun,jika kedua bela pihak tidak puas dengan

prosespenyelesaian yang ada, maka mereka dapat menempuh jalur pengadilan.

Proses penyelesaian dapat di lakukan berdasarkan kesepakatan antara para pihak

yang bersengketa. Hal ini di karenakan, kepala suku (Iwol Ngolki) tidak bertindak seperti

di pengadilan, mereka menggunakan pendekatan kekeluargaan dan tetap menjaga

keharmonis sehingga keputusan yang di ambil tidak merugikan para pihak yang

bersengketa.

Dengan demikian, harapanya setelah para pihak pergi dariAbibtilbon tempat dimana

musyawarah dilakukan, maka para pihak yang bersengketa menjadi damai

kembali.Dengan perkataan lain, kondisi masyarakat yang terganggu akibat sengketa, kini

telah dipulihkan.

3. Kewenangan Lembaga Iwol

Lembaga Iwol merupakan salah satu lembaga tradisional masyarakat adat suku

Ngalum yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengorganisasi segala aktivitas

kehidupan masyarakat adat setempat, berdasarkan prinsip tertentu dalam rangka mencapai

keadilan dan kemakmuran bersama.Walaupun Lembaga Iwol bukan organisasi formal

tetapi memiliki peran yang sangat sentral yakni mengatur, mengarahkan dan

mengendalikan segala aspek kehidupan manusia, seperti penyelenggaraan pemerintahan

tradisional, pengembangan ekonomi, pengembangan pendidikan, keamanan, keadilan

sosial politik, pengembangan aspek religi dan kesenian12.

Selain itu, Lembaga Iwol memiliki tugas dan kewenangan dalam mengadili dan

menyelesaikan semua persoalan hukum yang terjadi dalam masyarakat adat termasuk

penyelesaian sengketa hak ulayat. Kewenangan dalam mengadili dan menyelesaikan

perkara hak ulayat merupakan tugas utama dalam Lembaga Iwol tujuanya adalah agar

12Ibid, h. 28

43

masyarakat memperoleh keadilan sehingga tidak terjadi praktek monopoli dalam

masyarakat. Dalam mengadili dan menyelesaiakan semua persoalan hukum, Lembaga

Iwol juga bertugas melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, kekerabatan,

ketertiban, keteraturan serta keutuhan masyarakat adat suku Ngalum secara umum dan

lebih khusus masing-masing Iwol13.

b. Dewan Adat Aplim Apom Sibilki

1. Sejarah Pembentukan Dewan Adat Aplim Apom Sibliki

Dewan Adat Aplim-Apom Sibilki di bentuk Melalui musyawarah besar masyarakat

adat Aplim Apom pada tanggal 13 sampai 17 Oktober 2002 di Abmisibil distrik Okbibab.

Dewan Adat ini di bentuk atas dasar inisiatif masyarakat atau bersifat sukarela berdasarkan

kesamaan aspirasi masyarakat adat setempat.Bentuk Dewat Adat ini adalah lembaga

sosial. Dasar pemikiran pembentukan Dewan adat tersebut di karenakan, keprihatinan

tokoh-tokoh masyarakat adat setempat akan masuknya pengaruh-pengaruh luar yang

berbenturan dengan nilai-nilai adat setempat. Motivasi mendasar dari pembentukan Dewan

Adat ini adalah untuk mengembalikan eksistensi masyarakat adat setempat dan

mengangkat harkat dan martabat manusia Pegunungan Bintang dalam menerima

peradaban14

b. Tujuan Pembentukan Dewan Adat Aplim Apom Sibilki

Seperti telah di singgung pada pendahuluan bahwa tujuan pembentukan Dewan Adat

Aplim Apom Sibiki adalah untuk15:

1. Memperjuangkan hak-hak masyarakat adat Sumber Daya Alam yang terdapat di

atas dan yang terkandung didalamnya di Wilayah Adatnya;

13 Melkior N.N Sitokdana., Menerima misionaris menjemput peradaban;Sejarah Nama Pegunungan Bintang

dan Awal Mula Perasdaban Orang Asli Pegunungan Bintang , Penerbit PT Kanisius, Jogyakata, 2016. h. 36 14Wawancara Dengan Kepala Bidang lingkungan Dewan Adat Aplim Apom Sibilki, Oksibil 28 Desember 2017 15 Dokumen Dewan Adat Aplim Apom Sibilki, Kiwirok 5 Juni 2014

44

2. Melindungi, mempertahankan, nilai-nilai adat istiadat yang positif dan untuk

memperjuangkan Hak-hak Masyarakat Adat;

3. Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Adat melalui pengelolaan sumber daya

alam yang berbasis ekonomi kerakyatan untuk mendukung pelaksanaan program

pembangunan daerah;

4. Memfasilitasi upaya penyelesaian sengketa-sengketa yang terjadi diantara

anggota masyarakat adat, maupun masyarakat adat dengan pihak luar di wilayah

adat.

Dewan Adat Aplim Apom Sibilki tidak memilki kewenangan untuk mengadili para

pihak yang bersengketa dan memutuskan suatu perkara. Oleh sebab itu, Dewan Adat

Aplim Apom Sibilki sebagai mitra kerja antara masyarakat maupun Pemerintah Daerah

Pegunungan Bintang.

Menurut sekertaris II Dewan Adat Aplim-Apom Sibilki, Bapak Yosep Unokweng

Sasaka mengatakan bahwa“Lembaga tersebut bertujuan untuk melindungi sumber daya

alam serta mengangkat harkat dan martabat masyarakat Pegunungan Bintang, menjadi

mitra kerja sama antara pemerintah dalam mempercepat proses pembangunan dan juga

menangani masalah-masalah sosial yang terjadi antara masyarakat dengan pihak

pemerintah, masyarakat dengan pihak perusahan, masyarakat dengan pihak swasta

maupun masyarakat pendatang (non masyarakat adat setempat) dengan masyarakat

setempat16.

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa dewan adat Aplim Apom Sibilki adalah

lembaga sosial masyarakat yang di bentuk untuk menjadi mitra kerja pemerintah dengan

tujuan mengangkat dan melindungi hak-hak dasar masyarakat adat di seluruh Pegunungan

Bintang.

16 Wawancara dengan sekertaris II Dewan Adat Aplim Apom Sibilki, Oksibil 27 Desember 2017

45

c. Struktur Dewan Adat Aplim Apom Sibilki

Dewan adat Aplim Apom Sibilki memiliki strusktur oraganisasi yang sangat unik .

Hal ini di karenakan, Struktur organisasi yang di gunakan oleh Dewan Adat Aplim Apom

Sibilki tidak hanya berpusat pada satu wilayah. Akan tetapi Dewan Adat Aplim Apom

Sibilki membagi kepengurusannya berdasarkan Wilayah masing-masing. Berikut di

gambarkan struktur Dewan adat Aplim Apom Sibilki dari yang tertinggi hingga yang

paling kecil berdasarkan wilayah

46

Sumber : Sidang Dewan Adat kirwirok, 2004

Dari struktur di atas dapat di deskripsikan bahwa Dewan Adat Aplim Apom Sibilki

berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan, pembinaan masyarakat dan penyelesaian masalah-masalah sosial

kemasyarakatan terutama penyelesaian sengketa hak ulayat.

Dewan Adat Aplim Apom Sibilki sangat berperan dalam proses penyelesaian

sengketa hak ulayat yang terjadi antara masyarakat berhadapan dengan pemerintah atau

swasta. Dalam penyelesaian sengketa, Dewan Adat Aplim Apom Sibilki berperan sebagai

penengah yang berusaha untuk meyelesaikan sengketa tanah ulayat.

Seperti telah di jelaskan sebelumnya bahwa Dewan Adat Aplim Apom Sibilki

sebagai mitra kerja pemerintah yang mampu membantu pemerintah dalam menjawab

seluruh persoalan hukum yang terjadi di dalam masyarakat.Namun dalam menjalankan

tugas dan tanggungjawabnya Lembaga tersebut banyak mengalami kendala-kendala

mengenai pembiayaan. Hal ini, dapat menyebabkan Dewan Adat Aplim-Apom Sibilki

tidak bergerak secara leluasa sehingga akhir-akhir ini sengketa mengenai tanah ulayat

semakin meningkat.17

Seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang membuat Peraturan

Daerah seperti di tempat-tempat lain, yang berkaitan dengan pembiayaan, sebagaimana di

atur dalam Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat

di Papua pada Pasal 12 mengatakan bahwa:

17Wawancara dengan bapak Anton Uropmabin, Sekertaris II Dewan Adat Aplim Apom Sibilki

47

(1) Pengadilan adat dalam pengurusan perkara adat, dapat meminta

dukungan teknis danfinansial dari Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten/Kota di Papua.

(2) Dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)Pemerintah Provinsidan Kabupaten/Kota dapat memberikan dukungan

teknis dan finansial berdasarkanperaturan perundang-undangan bagi

penyelenggaraan peradilan adat di Papua.

Persoalan utama yang menyebabkan konflik hak ulayat semakin meningkat adalah

belum adanya Peraturan Daerah yang khusus mengatur tanah ulayat. Hal ini dapat

menyebabkan potensi perebutan tanah secara ilegal semakin terbuka.

Diperoleh Informasi dari pengurus Dewan Adat Aplim Apom Sibilki bahwa.

Masyarakat sangat mengharapkan agar ada peraturan yang harus ada

keberpihakan terhadap masyarakat adat supaya ada perlindungan terhadap nilai-

nilai adat, tanah ulayat dan segala sesuatu yang ada di atas tanah adat masyarakat

Kabupaten Pegunungan Bintang18”.

Dari pernyataan tersebut dapat di simpulkan bahwa sampai saat ini belum ada

peraturan daerah yang mengatur tentang perlindungan hak ulayat atas tanah sehingga

banyak persoalan yang terjadi di Kabupaten Pegunungan Bintang.

d. Kewenangan Dewan Adat Aplim Apom Sibilki

Perhatian Pemerintah Daerah yangmengangkat dan menghidupkan kembali

lembagaadat melalui peraturan daerah merupakancontoh upaya yang dilakukan oleh

masing-masingdaerah untuk memperkuat peran lembagaadat. Di Indonesia, tidak banyak

daerah yangtelah membentukan Peraturan Daerah untukmemperkuat eksistensi lembaga

adat. Salah satu peraturan daerah yang di keluarkan oleh Pemerintah Provinsi Papua adalah

PeraturanDaerah Khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Peradilan Papua.

18 Wawancara dengan Sekertaris II Dewan Adat Aplim Apom Sibilki, Oksibil 27 Desember 2018

48

Mengenai kewenangan peradilan adat secara eksplisit di atur dalam Pasal 6Peraturan

Daerah Khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Peradilan Papua yang mengatakan

bahwa19:

(1) Pengadilan adat berwenang menerima dan mengurus perkara perdata

adat dan perkarapidana adat di antara warga masyarakat adat di Papua.

(2) Pengadilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

menerima dan mengurusperkara yang terjadi antara orang asli Papua

dan bukan asli Papua jika ada kesepakatandi antara para pihak.

(3) Perkara adat yang tidak bisa diselesaikan melalui kewenangan

sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2) dapat diselesaikan

melalui mekanisme peradilan negara.

(4) Dalam hal salah satu pihak yang bersengketa atau yang berperkara

berkeberatan atasputusan yang telah diambil oleh pengadilan adat yang

memeriksanya, pihak yangberkeberatan tersebut dapat mengajukan

gugatan kepada Pengadilan Negeri.

(5) Untuk membebaskan pelaku pidana dari tuntutan pidana menurut

ketentuan hokumpidana yang berlaku, diperlukan pernyataan persetujuan

untuk dilaksanakan dari KetuaPengadilan Negeri yang mewilayahinya

yang diperoleh melalui Kepala Kejaksaan Negeriyang bersangkutan

dengan tempat terjadi peristiwa pidana.

(6) Dalam hal permintaan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan bagi

keputusanpengadilan adat ditolak oleh Pengadilan Negeri, maka

kepolisian dan kejaksaan dapatmelakukan penyidikan dan penuntutan,

dalam hal ini keputusan pengadilan adat yangbersangkutan akan

dijadikan bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara yangdiajukan.

Dengan mengacu pada ketentuan di atas maka, Dewan Adat Aplim Apom Sibilki

memiliki beberapa kewenangan dalam prosespenyelesaian masalah hukum di Kabupaten

Pegunungan Bintang. Salah satu kewenangan yang di miliki Dewan Adat Aplim Apom

Sibilki adalah menyelesaikan persoalan sengketa hak ulayat antara pemerintah daerah dan

masyarakat pemilik hak ulayat ataupun Investor.

Adapun tahap-tahap proses penyelesaian sengketa oleh Dewan Adat Aplim Apom

Sibilki20

19Wawancara Dengan Kepala Bidang lingkungan Dewan Adat Aplim Apom Sibilki, Oksibil 28 Desember 2017

49

1. Pengaduan masuk ke Dewan Adat Aplim Apaom Sibilki

2. Pemanggilan para pihak yang bersengketa

3. Apabila kasus adalah pidana berat, maka di ajukan ke pihak kepolisian

4. Dewan Adat Aplim Apom Sibilki memfasilitasi kedua belah pihak untuk

melakukan negosiasi

5. Para pihak bersama-samamengambil keputusan dan di saksikan oleh Dewan

Adat Aplim Apom Sibilki.

6. Apabila para pihak sepakat dengan keputusan yang di ambil maka sengketa

tersebut telah di anggap selesai.

7. Membuat berita acara dan para pihak mengambil kesepakatan untuk

tandatangan di atas meterai 6 (enam ribu). Namun, jika kedua belah pihak

tidak puas terhadap proses penyelesaian yang ada, maka mereka dapat

menempuh jalur pengadilan.

Selain proses penyelesaian sengketa hak ulayat, tugas Dewan Adat Aplim Apom

Sibilki adalah21:

1. Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah dan

swasta serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat

istiadat, kebiasaan masyarakat wilayah adat;

2. Melindungi, melestarikan dan memberdayakan adat istiadat yang hampir

hilang dalam memperkaya budaya daerah;

3. Melindungi, mengatur dan memperjuangkan hak-hak masyarakat Adat

daerah terhadap pengelolaan sumber daya alam dalam wilayah;

4. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara

Dewan Adat dengan aparat pemerintah daerah.

20 Dokumen Dewan Adat Aplim Apom Sibilki , Kiwirok 5 Juni 2004 21DokumenDewan Adat Aplim Apom Sibilki

50

3. Sengketa Tanah dan Penyelesaiannya

a. Sengketa Tanah Antara Masyarakat Dengan Pemerintah Daerah

Pegunungan Bintang

Pembangunan fasilitas umum merupakan salah satu wujud pelayanan dari

pemerintah kepada masyarakat. Pembangunan di berbagai bidang dan aspek kehidupan

demi terselenggaranya kehidupan yang modern menjadi cita-cita di setiapwilayah. Namun

pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tidak selamanya lancar.

Seringkali pembangunan- pembangunan fasilitas umum bersinggungan dengan beberapa

kelompok masyarakat adat. Hal ini, berkaitan dengan pengadaan tanah yang tidak sesuai

dengan mekanisme sehingga sebagian masyarakat merasa di rugikan22.

Dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa fakta di lapangan yakni di Oksibil

Kabupaten Pegunungan Bintang terjadi sengketa tanah antara masyarakat dengan

pemerintah daerah. Dalam rangka mempercepat proses pembangunan, masyarakat

menyerahkan tanah ulayatnya kepada pemerintah daerah, untuk membangun fasilitas-

fasilitas umum seperti perkantoran ,sekolah-sekolah, perumahan eselon, keidaman bupati,

jalan raya, gereja,pasar dan juga lapangan terbang/ bandar udara.Masyarakat telah

menyerakan tanah kepada Pemerintah Daerah namun cara pengambilan tanah tidak di

lakukan secara musyawarah.

Cara Pengambilan tanah yang di lakukan oleh Pemerintah yakni mendekati pihak-

pihak tertentu seperti kepala suku atau orang yang mengaku diri sebagai pemilik tanah

22Taufik Adhi Wicaksono, Pelepasan dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum tanah kas desa sawahan kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali dalam rangka pembuatan jalan tol Solo – Ngawi, disertasi Universitas Sebelas Maret Surakarta, 3 April 2012, h. 1.

51

ulayat tanpa ada koordinasi dengan masyarakat lain. Hal ini, dapat menyebabkan

terjadinya sengketa antara masyarakat yang merasa hak di rugikan dengan pemerintah.

Sebagai contoh, Sengketa antara masyarakat adat dengan Pemerintah Daerah

Kabupaten Pegunungan Bintang, mengenai lahan lapangan terbang yang saat ini di

gunakan sebagai bandar udara Oksibil. Sengketa tersebut melibatkan 9 (Sembilan) Marga

pemilik tanah ulayat yakni Uropmabin, Kasipmabin, Kakyarmabin, Kalakmabin, Bamulki,

Ningmabin, Tapyor, Delal dan Singpanki dengan pihak Pemerintah Kabupaten

Pegunungan Bintang. Konflik berawal dari ketidak konsistenan pemerintah dalam

membayar ganti rugi atau uang rekognisi (ucapan terimah kasih) kepada pemilik tanah

ulayat sehingga tanggal 18 November 2017 Pukul 06.00 Waktu setempat mereka

melakukan aksi pemblokiran bandar udara Oksibil.

Masa yang di koordinir Anthon Palumki Uropmabin perwakilan lembaga Adat

Aplim Apom Sibilki melakukan aksi bakar ban sebagai bentuk protes terhadap pemerintah

dan melakukan “pemalangan” di bandara Oksibil serta menyampaikan aspirasi untuk

segera menyelesaikan masalah tanah bandara yang sampai saat ini belum terselesaikan23.

Beberapa upaya telah di lakukan oleh Lembaga Adat Aplim Apom Sibilki, agar

pemerintah segera, menyelesaikan masalah tersebut. Namun, upaya yang di lakukan oleh

dewan adat tidak mendapat respon positif dari pemerintah daerah.

Masyarakat pemilik tanah ualayat mengharapkan agar pemerintah segera menyelesaikan

konflik tersebut demi kelancaran pembangunan di Kabupaten Pegunungan

Bintang.Apabila permasalahan tanah adat tidak terselesaikan secara cepat, maka konflik

dari tuntutan ganti kerugian atas hak ulayat ini bisa menimbulkan adanya kencenderungan

tuntutan antar generasi. Sekalipun sudah bersertifikat tetapi bisa saja muncul masalah baru,

23 Wawancara Dengan Kepala Suku Iwol Beta Abib, Oksibil 28 Desember 2017.

52

karena pada prinsipnya tanah yang sudah bersertifikat belum tentu aman dari tuntutan

ganti kerugian jika belum ada pembebasan/pelepasan secara adat.

Berikut adalah peta tanah bendara Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang

Ket: Warna merah menunjukan lokasi tanah yang di sengketakan

Sumber Data: Dokumen Dewan Adat Aplim Apom Sibilki

b. Sengketa antara masyarakat dengan masyarakat berkaitan dengan tanah

ulayat

Seiring perkembangan ekonomi dan pembangunan yang terus berkelanjutan hingga

setiap tahun mengalami peningkatan yang signifikan maka tanah mejadi perebutan para

pihak-pihak yang berkepentingan. Sengketa perebutan Tanah telah ada sejak jaman

53

kolonial sampai sekarang. Sengketa tanah tidak hanya terjadi antara pemerintah

berhadapan dengan masyarakat namun di antara masyarakat pun sudah sering terjadi.

Alasan mendasar perebutan lahan di antara masyarakat adalah pertumbuhan

penduduk yang semakin cepat dan tuntutan ekonomi masyarakat yang semakin meningkat

sehingga konflik mengenai perebutan tanah pun semakin berakar di masyarakat.

Sebagai contoh kasus perebutan tanah Ibukdol desa Kabiding distrik Oksibil

Kabupaten Pegunungan Bintang24. Luas tanah sekitar 5 hektar tersebut adalah hak ulayat

dari marga Uropmabin. Tanah tersebut di ambil oleh uropkulin. Awalnya keluarga

Uropmabin menempati lokasi dan membuat kerangka bangunan untuk mendirikan

sebuah podok. Namun pada malam hari kerangka bangunan itu di bongkar oleh keluarga

uropkulin dengan alasan tanah tersebut adalah hak ulayat mereka. Kejadian tersebut

terjadi pada 13 September 2017 sekitar Jam 10.00 waktu setempat. Hal ini, menimbulkan

ketegangan antara kedua belah pihak karena masing-masing mempertahankan prinsip

bahwa tanah tersebut adalah tanah ulayatnya.Setelah kejadian tersebut Selpi Uropmabin

sebagai pemilik hak ulayat merasa di rugikan sehingga Dia (Selpi Uropmabin) melaporkan

kasus tersebut kepada otoritas Iwol Beta Abib untuk segera menyelesaikan kasus ini. Pada

tanggal 5 Oktober 2017 Otoritas Iwol merespon pengaduan tersebut untuk melakukan

proses penyelesaiannya.

Setelah otoritas Iwol merespon kasus tersebut, Bapak Ferry Kakyarmabin sebagai

(Pemimpin Iwol di bidang Om Bonengki) mencari bukti-bukti dari kedua bela pihak

selama 2 bulan (November- Desember) untuk memberikan keterangan kepada Iwol Ngolki.

Setelah pemimpin Om Bonengkimemberikan keterangan kepada Iwol Ngolki, pada tanggal

24 wawancara dengan bapak Demianus Uropmabin, Kepala Suku Beta Abi, Oksibil 29 Desember 2017

54

20 Januari 2018 Iwol Ngolki mengundang kedua belah pihak yang bersengketa untuk

melaksanakan proses penyelesaiannya.

Penyelesaian kasus tersebut di laksanakan pada:

Hari/tanggal : Sabtu 20 Januari 2018

Tempat : Kabiding, rumah bapak Engelbertus

Pihak : Uropmabin dan uropkulin

Fasilitator : Iwol Beta Abib

Objek sengketa : Tanah Ulayat

Saksi : Tua-tua adat yakni Yan Siropki Singpanki, Bapak Demi

Uropmabin, Bapak Bernat Kakyarmabin, Bapak Anton Uropmabin, Yohanes Kakyarmabin

dan di hadiri beberapa masyarakat untuk menjadi saksi dalam penyelesaian sengketa

tersebut.

Keputusan yang mereka ambil dalam rapat tersebut merupakan keputusan yang sah

menurut hukum adat mereka. Apabilah salah satu pihak melanggar kesepakatan maka

Otoritas Iwol akan mengadili dan memberikan sanksi yang lebih berat dari keputusan yang

di ambil saat ini25.

Berikut adalah peta lokasi tanah ulayat di sengketakan

25 Wawancara dengan Pengurus Iwol Beta Abi, Oksibil 29 Desember 2018

55

Ket: Warna Merah Dengan Anak Panah Menunjukan Lokasi Tanah Yang Di Sengketakan

Sumber: Dokumen Dewan Adat Aplim Apom Sibilki

Berdasarkan penjelasan mengenai sengketa antara masayrakat dan masayakat serta

pemerintah dan masyarakat di atas maka penulis mengemukakan beberapa unsur dalam

bentuk table antara lain :

Table 01

Penyelesaian Sengketa

No Item Iwol Dewan Adat Aplim

Apom Sibilki

1 Objek Tanah ulayat Tanah Ulayat

2 Subjek Masyarakat-masyarakat Pemerintah-masyarakat

3 Prosedur

Penyelesaian

1. Tugas Om Bonengki

- menerima pengaduan dari

masyarakat

- mencari informasi dari para

pihak yang bersengketa

- mengumpulkan bukti-bukti

-menerima pengaduan dari

masyarakat

-mencari informasi dari

para pihak yang

bersengketa

-mengumpulkan bukti-

56

- melaporkan pengaduan

tersebut kepada Iwol Ngolki

- apabila kasus sengketa tanah

ulayat berujung pada

pembunuhan atau pidana

berat, maka di ajukan ke

pihak kepolisian

2. Tugas Iwol Ngolki:

- menerima semua berkas

pengaduan dari Om

Bonengki

- menentukan waktu

- memfasilitasi kedua bela pihak

yang bersengketa

- Iwol Ngolki memangil para

pihak yang bersengketa

untuk menyelesaikan

sengketa tersebut dalam

suatu pertemuan di

Abibtilbon (alaman terbuka

di tengah perkampungan).

- menyaksikan putusan yang di

ambil oleh kedua bela pihak

bersama masyarakat

setempat.

bukti

- membuat surat

pemanggilan kepada

pihak pemerintah dan

masyarakat

- memfasilitasi ke dua bela

pihak utuk

melakukan negosiasi

- putusan di ambil oleh

kedua bela pihak.

- di saksikan oleh seluruh

tokoh tokoh

masyarakat dan

masyarakat serta

melakukan tanda

tangan di atas meterai

6 (enam) ribuh.

4 Dasar

Sengketa

Perebutan lahan di Ibukdol

desa Kabiding distrik Oksibil

antara keluarga Uropkulin dan

keluarga Uropmabin

Sengketa tanah bandar

udara Oksibil

57

B. Analisis

1. Jenis sengketa tanah ulayat yang terjadi di Oksibil Kabupaten Pegunungan

Bintang

Sengketa hak ulayat sudah lama mewarnai perjalanan kehidupanmasyarakat adat,

walaupun secara yuridis telah di atur dalam beberapa Undang-Undang. Dalam Pasal 3

UUPA telah memberikan pengakuan terhadap eksistensi keberadaan hak ulayat yang

menyatakan bahwa:

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak

ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakathukum adat,

sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikianrupa sehingga

sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yangberdasarkan atas

persatuan bangsa serta tidakboleh bertentangan dengan undang-undang dan

peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.26

26 Jurnal Tesis;Liga Rahayu., Problematika Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Masyarakat Adat Di

Kabupaten Kampar (Studi Kasus: Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan

Kabupaten Kampar Tahun 2012-2013) dikutip, Jumat 29 september 2017,Pukul 10.08

58

Dalam Pasal ini tidak mendefenisikan pengertian hak ulayat secara detail.

Pengertian mengenai hak ulayat di tegaskan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria

/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian

Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (salanjutnya disebut Permen Agraria

Nomor 5 Tahun 1999) Pasal 1 memberikan pengertian bahwa:

Hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat di punyai oleh

masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan

lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam,

termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan

kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara turun temurun dan tidak

terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang

bersangkutan secara lahiriah dan batiniah dan tidak terputus antara masyarakat

hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Kemudian di pertegas dalam Pasal 1 Huruf (S) Undang-Undang Nomor 21 Tahun

2001 Tentang Otonomi Khusus Papua yang mengatakan bahwa:

Hak ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat

tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para

warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta

isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Eksistensi tanah ulayat dalam hukum tanah nasional telah mendapat payung hukum

sebagaimana telah di jelaskan di atas. Akan tetapi sengketa tanah ulayat atas tanah sudah

lama terjadi dalam kehidupan masyarakat adat. Tanah ulayat menjadi salah satu objek

perebutan antara para pihak yang berkepentingan.

Menurut Maria Sumarjono, jenis sengketa tanah ulayat di bagi dalam dua kategori

yakni sengketa horizontal dan sengketa vertikal.Kategori pertama berhubungan

dengansengketa tanah ulayat yang melibatkan komunitas masyarakat adat dengan

masyarakat adat lainnya. Sengketa horizontal memiliki beberapa karakteristik yakni27:

1) pemilikan yang tumpang tindih

27Ibid, h .22

59

2) ketidakjelasan batas kepemilikan

3) pengakuan kepemilikan tanah yang secara fisik sudah di kuasai oleh orang lain

dan

4) sebab-sebab lainya sebagai friksi dari hubungan keperdataan di antara warga

masayarakat

Kategori kedua adalah sengketa vertikal. Sengketa vertikal berhubungan dengan

sengketa tanah ulayat yang melibatkan masyarakat dengan negara (pemerintah) dan atau

pemilik modal. Sengketa vertical memiliki beberapa karakteristik yakni28:

1) bersumber dari adanya pengadaan tanah yang tidak melalui prosedur

2) pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang ternyata melanggar hak hak

masyarakat

3) sebab-sebab lain yang melanggar tindakan administrativ instansi pemerintah.

Jika di lihat dari pendapat Maria Sumarjono di atas, ada persamaan karakteristik

sengketa yang terjadi di Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang baik secara

horizontalmaupun vertikal. Hal ini dapat di buktikan bahwa sengketa horizontal yang

terjadi di Oksibil memiliki karakteristik sebagai berikut:

1) Ketidak Jelasan Batas Kepemilikan

Ketidak jelasan batas tanah yang terjadi di Oksibil Kabupaten Pegunungan

Bintang terjadi karena belum ada patok. Hal ini sangat berpeluang terjadinya

pengakuan tanah secara sepihak yang akan menimbulkan sengketa antara

sesema warga masyarakat

2) Pengakuan Kepemilikan Tanah Secara Sepihak

Pengakuan secara sepihak atas tanah ulayat merupakan salah satu faktor

penyebab terjadinya sengketa tanah secara vertikal yang terjadi di Oksibil

28 Ibid, h. 64

60

Kabupaten Pegunungan Bintang. Sebagai contoh pengakuan sepihak atas

bahan material bangunan (pasir dan batu) di sepanjang kali Oksibil oleh Bapak

Pabianus Kasibmabin.

Sedangkan sengketa vertikal yang terjadi di Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang

memiliki karakteristik sebagai berikut:

1) Pengadaan Tanah Bandar Udara Oksibil Yang Tidak Melalui Prosedur.

Hal ini di karenakan, pendekatan pemerintah untuk mengambil tanah ulayat

tidak di laksanakan secara musyawarah dan mufakat. Cara pengambilan tanah

yang di lakukan pemerintah adalah dengan mendekati orang-orang yang

mengaku bahwa tanah yang mau di gunakan pemerintah merupakan tanah

miliknya. Sehingga para pihak yang merasa di rugikan melakukan aksi protes

terhadap pemerintah.

2) PemberianGanti Kerugian Hak Atas Tanah Ulayat Yang Tidak Sesuai Dengan

Permintahan Masyarakat.

Salah satu tugas pemerintah adalah menjalankan proses pembangunan. Namun

di samping itu pemerintah memiliki kewajiban untuk membayar ganti kerugian

atas tanah yang di gunakan untuk membangun seluruh fasilitas umum.

Mengenai pemberian ganti kerugian hak atas tanah ulayat yang tidak sesuai

dengan harapan masyarakat terjadi di Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang.

Hal ini di karenakan, Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang

memberikan janji kepada masyarakat namun janji itu tidak di tepati. Sebagai

contoh Tanah Bandara Oksibil belum di bayarkan sampai sekarang.

Dengan demikian, dari hasil penelitian ini, ditemukan fakta bahwa di Oksibil

Kabupaten Pegunungan Bintang telah terjadi sengketa horizontal maupun sengketa

61

vertikal.Sengketa Horizontal dalam penelitian ini adalah sengketa antara keluarga

Uropkuli(masyarakat Iwol Kikonmirip) dan keluarga Uropmabin (masyarakat Iwol Beta

Abib)yang memperebutkan lahan tanah ulayat di Ibukdol desa Kabiding Distril Okibil

Kabupaten Pegunungan Bintang.

Sengketa tersebut dapat diselesaiakan melalui otoritas Iwol dengan cara

mempertemukan kedua belah pihak untuk menemukan kesepakatan bersama. Proses

penyelesaianya dilaksanakan di Kabiding dengan menghadirkan kepala sukuBeta Abibdan

beberapa tua-tua adat, baik dari keluarga Uropkulin maupun Keluarga Uropmabin.

Dalam proses penyelesaian sengketa tersebut,Otoritas Iwol bertindak sebagai

mediator. Hal ini di karenakan , Iwol hanya memanggil kedua bela pihak, menyiapkan

tempat, menentukan waktu, dan memandu jalanya rapat agar kedua bela pihak yang

bersengketa menemukan win-win solution. Pertemuan yang di pimpin oleh Iwol tersebut

berhasil di selesaikan dengan baik tanpa ada hambatan apapun.Akhirnya kedua bela pihak

bersepakat untuk damai dan menjalin hubungan persaudaraannya kembali. Dalam

pertemuan tersebut Kepala suku dan tua-tua adat serta masyarakat yang hadir menjadi

saksi atas kesepakatan yang di ambil oleh kedua bela pihak.

Sedangkan sengketa vertikal dalam penelitian ini adalah sengketa atas tanah Bandara

Udara Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang yang melibatkan pihak pemerintah dan

masyarakat adat setempat.Sengketa tersebut sampai saat ini belum menemukan

penyelesaian. Walaupun ada beberapa upaya yang telah di lakukan oleh Dewan Adat Apli

Apom Sibilki untuk menengahi pihak pemerintah dan masyarakat pemilik tanah ulayat

agar dapat menyelesaikan sengketa tersebut. Upaya tersebut salah satunya adalah

melakukan protes terhadap pemerintah dengan memblokir Bandar Udara Oksibil pada

tanggal 18 November 2017. Aksi yang di pimpin oleh Antonius Palumki Uropmabin

perwakilan Dewan Adat Aplim Apom Sibilki tidak mendapat respon positif dari

62

pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang. Walaupun beberapa upaya telah di lakukan

oleh Dewan Adat Aplim Apom Sibilki tetapi sampai saat ini pemerintah daearah belum

ada kejelasan mengenai penyelesaian sengketa tanah bandara udara Oksibil.

Dalam proses penyelesaian sengketa baik secara horizontal maupun vertikal, ada dua

pihak yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di

Kabupaten Pegunungan Bintang yakni lembaga Iwol dan Dewan Adat Aplim Apom

Sibilki.

Tugas dari masing-masing lembaga tersebut sangat terlihat jelas bahwa lembaga

Iwol bertindak untuk menyelesaikan sengketa tanah ulayat di antara masyarakat dengan

masyarakat sedangkan Dewan Adat Aplim Apom Sibilki sebagai mitra kerja pemerintah

yang menangani sengketa antara pemerintah dan masyarakat.

2. Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat

Lembaga Iwol merupakan salah satu lembaga tradisional masyarakat adat Suku

Ngalum yang harus di pertahankan serta harus di dukung oleh pemerintah daerah. Hal ini

dikarenakan, Lembaga Iwol sangat berperan penting dalam penyelesaian sengketa tanah

ulayat di Kabupaten Pegunungan Bintang. Kewenangan dalam mengadili dan

menyelesaikan sengketa hak ulayat atas tanah merupakan tugas utama dari lembaga

Iwol.Tujuanya Lembaga Iwol agar masyarakat memperoleh keadilan sehingga tidak

terjadi praktek monopoli dalam masyarakat.Jenis sengketa yang diselesaiakan oleh

lembaga Iwol merupakan sengketa antara masyarakat berhadapan dengan masyarakat atau

di sebut sengketa horizontal.

63

Media penyelesaian sengketaalternatif yang di gunakan olehmasyarakat Pegunungan

Bintangadalah mediasi. Oleh sebab itu mediasi sebagai salah satu media yang di gunakan

oleh masyarakat Pegunungan Bintang dalam menyelesaikan masalah hukum yang terjadi

di kalangan masyarakat. Dalam proses penyelesaian sengketa lembaga Iwol dan Dewan

Adat Aplim Apom Sibilkibertindak sebagai penengah.Agara dapat membuktikan bahwa

penyelesaian sengketa yang di lakukan oleh masyarakat pegunungan binang memilki

persamaan dengan mediasi pada umumnya, dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 02

Penyelesaian Sengketa Dengan Cara Mediasi dan Penyelesaian Sengketa Oleh

Lembaga Iwol

Penyelesaian Sengketa

Unsur Mediasi Lembaga Iwol

prosedur -Melibatkan pihak ke tiga

- berdasarkan perundingan

- tidak bertindak sebagai hakim

- saksinya terbatas

- melibatkan pihak ke tiga

-berdasarkan perundingan

- tidak bertindak sebagai hakim

- disaksikan oleh masyarakat luas

Tempat - flexibel tergantung kesepakatan

kedua bela pihak

Di Abibtilbon (lapangan terbuka

di tengah perkampungan)

Tugas Mediator

-Iwol menyediakan tempat

-menentukan waktu

- memanggil para pihak

-memandu jalanya proses

penyelesaian sengketa.

Lembaga Iwol

-Iwol menyediakan tempat

-menentukan waktu

- memanggil para pihak

-memandu jalanya proses

penyelesaian sengketa.

Tujuan - mencari win-win solution

(perdamaian)

- mencari win-win solution

(perdamaian)

64

Dari tabel di atas nampak bahwa ada persamahan penyelesaian sengketa yang di

lakukan dalammediasidengan penyelesaian sengketa yang di lakukan oleh masyarakat

Pegunungan Bintang. Walaupun ada persamaaan karakteristik penyelesaian sengketa

dalam mediasidan penyelesaian sengketa yang di lakukan Iwolnamun ada beberapa

karakter yang sangat membedakan.

Contoh kongkrit adalah Penyelesaian dengan cara mediasi pada umumnya tidak

terbuka untuk umum namun penyelesaian yang dilakukan oleh masyarakat Pegunungan

Bintang terbuka untuk umum.Para saksi dalam mediasi terbatas namun para saksi dalam

penyelesaian sengketa di Pegunungan Bintang tidak terbatas dan dalam mediasi tidak ada

proses makan bersama sebagai simbol perdamaian tetapi penyelesaian sengketa di

Pegunungan Bintang di akhiri dengan makan gemuk babi bersama sebagai simbol

perdamaian.

Dari uraian di atas dapat di katakan bahwa media penyelesaian sengketa yang di

lakukan oleh masyarakat pegunungan bintang sangat spesial di banding mediasi yang di

lakukan di Alternatif Resolution Dispute (ADR) atau mediasi yang di lakukan secara

umum di luar pengadilan.

Dengan demikian, peran lemabaga Iwol sebagai penengah dalam penyelesaian

sengketa alternatif hanya sebatas mempertemukan para pihak dan memfasilitasi untuk

melakukan mediasi. Disamping itu, lembaga Iwol juga mengarahkan kedua bela pihak

untuk menemukan solusi yang terbaik tanpa ada paksaan dari pihak lain.Sehingga

keputusan yang di ambil tidak merugikan pihak yang satu dengan pihak yang lain.

65

Dewan adat Aplim-Apom Sibilki berperan sebagai mitra kerja pemerintah yang

mampu membantu pemerintah dalam menjawab semua persoalan hukum di Kabupaten

Pegunungan Bintang. Salah satu peran Dewan Adat Aplim Apom Sibilki adalah

menyelesaikan sengketa tanah antara masyarakat dan pemerintah ataupun pemilik modal.

Dalam penelitian ini, penulis menemukan fakta bahwa objek yang di sengketakan

oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang adalah tanah

ulayat. Faktor penyebab terjadinya sengketa antara pemerintah dan masyarakat adalah

belum ada ganti rugi atas tanah ulayat yang di di gunakan oleh pemerintah dalam

membagun fasilitas umum.Hal ini yang memicu sengketa antara pemerintah dan

masyarakat samapai saat ini belum diselesaikan. Walaupun Dewan Adat Aplim Apom

Sibilki telah melakukan beberapa upaya untuk mempertemukan kedua bela pihak namun

pihak pemerintah belum meberikan respon positif sampai sekarang.

Dalam hal proses penyelesaian sengketa, Peran Dewan Adat Aplim Apom Sibikli

bertindak sebagai mediator. Hal ini dapat di buktikan bahwa ada persamaan karakteristik

mediasi dan penyelesaian yang di lakukan oleh Dewan Adat Aplim Apom Sibilki.

66

Tabel 03

Penyelesaian Sengketa Dengan Cara Mediasi dan Penyelesaian Sengketa Oleh

Dewan Adat Aplim Apom Sibilki

Penyelesaian Sengketa

Unsur Mediasi Dewan Adat Aplim Apom Sibilki

prosedur -melibatkan pihak ke tiga

- berdasarkan perundingan

- tidak bertindak sebagai

hakim

- saksinya terbatas

- melibatkan pihak ke tiga

-berdasarkan perundingan

- tidak bertindak sebagai hakim

- disaksikan oleh masyarakat luas

Tempat -flexibel tergantung pada

kesepakat para pihak

-di Abibtilbon (Lapangan terbuka

ditengah perkampungan)

Tugas Mediator

-Iwol menyediakan tempat

-menentukan waktu

- memanggil para pihak

-memandu jalanya proses

penyelesaian sengketa

Dewan Adat

-Iwol menyediakan tempat

-menentukan waktu

- memanggil para pihak

-memandu jalanya proses

penyelesaian sengketa.

Tujuan - mencari win-win solution

(perdamaian)

- mencari win-win solution

(perdamaian)

Dari uraian di atas dapat di kategorikan bahwa Dewan Adat Aplim Apom Sibilki

sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa antara pemerintah dan masyarakat ataupun

67

pemilik modal. Agar tidak terjadi praktek-praktek monopoli kekuasaan oleh para pihak

yang berkepentingan di seluruh Kabupaten Pegunungan Bintang.