Page 1
57
BAB III
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
Dalam Bab ini Penulis memaparkan putusan pengadilan yang merupakan
hasil studi atas satuan amatan1Penelitian dan karya tulis keserjanaan ini. Adapun
satuan amatan tersebut sebagaimana sudah dijabarkan pada Bab I adalah: Putusan
No. 15.Dalam Putusan No. 15 terkandung isu hukum (legal issue) tentang
kedudukan hukum tanda tangan elektronik dalam UU ITE. Menyusul gambaran
hasil penelitian tersebut, Penulis juga mengemukakan suatu analisis. Dalam
analisis dimaksud, Penulis membandingkan antara apa yang sudah Penulis
kemukakan dalam Bab II yaitu aspek-aspek konsepsional tentang tanda tangan
elektronik dan kedudukannya dalam Undang-Undang ITE dengan kedudukannya
dalam Putusan No. 15. Adapun maksud dari pemaparan hasil Penelitian dan
Analisis itu tidak lain dalam rangka menjawab rumusan masalah dalam Bab I
yaitu: bagaimanakah kedudukan hukum tanda tangan elektronik dalam Undang-
Undang tentang ITE?Termasuk menjawab pertanyaan konsep “bagaimana”dalam
1UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE. Putusan Pengadilan tentang tanda tangan elektronik (digital
signature) Putusan PTUN No. 15/G/2010/PTUN-KPG. Sedangkan unit analisisadalah bagaimana
kedudukan hukum terhadap tanda tangan elektronik (digital signature), supra, hal., 13 dalam Bab I
skripsi ini.
Page 2
58
rumusan masalah tersebut, antara lain adalah apakahscanatas tanda tangan manual
merupakan tanda tangan elektronik (digital signature)?
3. 1. Tanda Tangan Eelektronik dalam Putusan No. 15
Seperti telah Penulis kemukakan di atas, Putusan No. 15 mengandung isu
hukum tanda tanganelektronik. Oleh sebab itulah maka Putusan No. 15 dijadikan
satuan amatan dan hasil penelitian atas putusan tersebut diuraikan di bawah ini.
Putusan itu dibuat olehPTUN Kupang yang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara (sengketa TUN) pada tingkat
pertama, antara: Drs. Talul LudofikusdenganLeonard Saka, SH.Kedua Penggugat
(Ledofikus dan Saka) diwakili oleh Kuasa Hukum mereka yaitu Cornelis Sjah, SH
dan Yoseph S. Elu, SH (Sjah dan Elu).
Sjah dan Elu menggugat Ketua Komisi Pemilihan Umum (Ketua KPU)
Kabupaten TTUberkedudukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Timor Tengah Utara, Jalan Basuki Rachmad-Kefamenanu.Tergugat diwakili
olehAli Antonius, SH.MH.
Berdasarkan Penetapan Ketua PTUN Kupang No.15/PEN-
DIS/2010/PTUN-KPG tanggal 16 September 2010 gugatan Sjah dan Elu Lolos
dismissal.Penetapan Ketua PTUN Kupang No.15/PEN/2010/PTUN-KPG tanggal
16 September 2010 ditunjuk Majelis Hakimdan dengan Penetapan Ketua PTUN
Page 3
59
Kupang No. 15/PEN-PP/2010/PTUN-KPG tanggal 16 September 2010 ditentukan
Pemeriksaan Persiapan dan dengan Penetapan Ketua PTUN Kupang No. 15/PEN-
HS/2010/PTUN-KPG tanggal 27 September 2010 ditentukan hari sidang akhirnya
telah memeriksa berkas perkara, bukti, dan saksi kemudian telah mendengar
kedua pihak yang bersengketadengan duduk perkara sebagai berikut di bawah ini.
3. 1.1. Duduk Perkara Menurut Penggugat
Surat gugatanSjah dan Elutanggal 14 September 2010 di Kepaniteraan
PTUN Kupang. Mendapat Nomor Register tanggal 16 September 2010 No.
15/G/2010/PTUN-KPG.Berdasarkan penetapan dismisal gugatan Sjah dan Elu
telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 27 September 2010.
Pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat adalah selaku Pasangan Bakal
Calon Kepala Daerah atas nama Ludofikus dan Wakil Kepala Daerah atas nama
Saka dengan nama “Paket Tuntas” yang diusung oleh gabungan Partai Politik
antara lain:Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Merdeka, Partai Nasional
Indonesia, Marhaenisme (PNI Marhaenisme), Partai Demokrasi Kebangsaan
(PDK), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Pelopor, Partai Matahari
Bangsa (PMB), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Penegak Demokrasi
Indonesia ( PPDI), Partai Patriot, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai
Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Perjuangan Indonesia Baru
Page 4
60
(PPIB), Partai Serikat Indonesia (PSI). Partai-partai Politik tersebut tergabung
dalam Koalisi TTU ( Timor Tengah Utara)Bersatu.
Menurut Sjah dan EluBerita Acara Pleno tentang Penetapan Pasangan Calon
Ludofikus dan Saka memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten TTU tahun 2010, tanggal 23
Agustus 2010.Syarat-syarat tersebut baru diserahkan oleh Kantor KPU TTU
kepada Ludofikus dan Saka pada tanggal 24 Agustus 2010. Sedangkan,
Keputusan KPU Kabupaten TTUNo. 18 tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010
sampai dengan saat Penggugat mengajukan gugatan tidak diserahkan oleh
Tergugat.
Sementara itu di sisi yang berlawanan Kantor KPU TTU mendalilkan
behwa berdasarkan Berita Acara Pleno tentang Penetapan Pasangan Calon yang
Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten TTU tahun 2010, tanggal 23 Agustus 2010, Bakal
Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas nama Ludofikus
sebagai Calon Kepala Daerah dan Saka sebagai Calon Wakil Kepala Daerah yang
diusung oleh Partai Politik KoalisiTTU Bersatu tidak memenuhi syarat
pencalonan sebagai Kepala Daerah KabupatenTTU tahun 2010.
Menurut Sjah dan Elu pengajuan gugatan aquo ke PTUN Kupangmasih
dalam tenggang waktu dan dibenarkan oleh Undang-Undang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 Undang - Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1986
Page 5
61
yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 tahun 2004
dan perubahan terakhir Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan
TUN.Dalam ketentuan tersebut ditentukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya
dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau
diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat TUN.
Disamping dalil Sjah dan Elu bahwa jangka waktu penjualan gugatan sudah
tepat, dikemukakan pula pembenar bahwa objek sengketa aquoberupa Berita
Acara Pleno tentang Hasil Penelitian Ulang Surat Pencalonan beserta
Lampirannya dari Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten TTU dalam Pemilukada tahun 2010 tanggal 15 Agustus 2010,
dan Berita Acara Pleno tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi
Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten TTUtahun 2010, tanggal 23 Agustus 2010, menyatakan bahwa
Ludofikus dan Sakatidak memenuhi syarat Sebagai Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten TTU tahun 2010. Keputusan KPU Kabupaten TTU No. 18 tahun 2010
tanggal 23 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten TTU tahun 2010 serta Keputusan KPU Kabupaten
TTUNo. 19 tahun 2010 tanggal 27 Agustus 2010 tentang Penetapan nomor urut
Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten TTU tahun
Page 6
62
2010 adalah bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat
hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata incasu bagi Lodufikus dan Saka.
Dengan demikian maka Surat Keputusan KPU tersebut merupakan kewenangan
absolut PTUN sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir (9) UU No. 51 tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas UUNo. 5 tahun 1986 tentang PTUN.
Penggugat selanjutnya mendalilkan bahwa Fatwa Ketua Mahkamah Agung
RI No: 15/Td/TUN/III/2010 tertanggal 23 Maret 2010 pada pokoknya menyatakan
bahwa masalah Pencalonan yang dilakukan oleh KPU adalah merupakan
perbuatankoalisi atau tindakan administratif negara yang dilakukan oleh Pejabat
TUN dan tidak dapat dipikirkan sebagai termasuk dalam kategori hasil Pemilihan
Umum. Sebab menurut Mahkamah Agung, Pemilihan Umum sendiri belum
dilaksanakan. Sehingga menurut Mahkamah Agung masalah pencalonan tersebut
masih menjadi kewenangan absolut PTUN untuk memeriksa dan mengadilinya.
Penggugat juga mendalilkan bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 Ayat (1) UU.
No. 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan UU. No. 9 tahun 2004 dan perubahan
terakhir UU No. 51 tahun 2009 tentang PTUN, apabila terhadap kepentingan
Penggugat yang telah cukup mendesak yang harus disimpulkan dari alasan-alasan
permohonannya, Penggugat dalam gugatanya dapat memohon kepada PTUN
supaya pemeriksaan sengketa dipercepat. Atas dasar itu maka Penggugat meminta
agar PTUN Kupang yang memeriksa Perkara TUN tersebut dengan
menggunakan acara cepat.
Page 7
63
Menurut Penggugat, mereka menggunakan hak sebagai Warga Negara
Republik Indonesia, yaitu hak memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum.Atas
dasar itu, dengan kebulatan tekad untuk Pengadilan didalam kasusnya
mengabdikan dirinya dalam membangun Bangsa dan Negara pada umumnya dan
khususnya di Kabupaten TTU, Pada tanggal 18 Juli 2010, Penggugat telah
mendaftarkan diri di KPU Kabupaten TTU yang diusung empat belas Partai
Politik (KoalisiTTU Bersatu) sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Daerah
Kabupaten TTU Periode 2010-2015.
Dalam kaitan dengan itu Ludofikus dan Saka juga berdalil bahwa sesuai
Ketentuan Peraturan KPU No. 13 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis dan Tata
Cara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten TTU tahun
2010, Penggugat telah memenuhi persyaratan pencalonan sebagai Calon Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai maksud Pasal 9 Ayat (1 dan 2) dan Pasal
10 bagi Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten TTU
tahun 2010 Periode 2010-2015 dari gabungan Partai Politik Koalisi TTU
Bersatudengan nama Paket Tuntas.
Penggugat berpendapat bahwa berbagai persyaratan yang harus dilengkapi
sebagai pemenuhan syarat Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten TTU tahun 2010 sebagaimana tertuang dalam bukti penerimaan
pendaftaran Bakal Calon Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Page 8
64
Daerah Kabupaten TTUtahun 2010 tanggal 18 Juli 2010 yaitu antara lain Surat
Pencalonan.2
Dalam Model dimaksud, ada sejumlah persyaratan seperti: Surat Pernyataan
Kesepakatan Bersama antara Partai Politik Peserta Pemilihan dalam Pencalonan
Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.3 Disamping itu,ada pula
Surat Pernyataan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan atas Pasangan
Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.4Surat Penyataan Gabungan
Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan atas nama Pasangan Calon Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah.5Tim Kampanye PP. No. 6 Pasal 42 Ayat (3).
Keputusan Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang Mengatur Mekanisme
Penyaringan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PP No. 6
Pasal 42 Ayat (2) huruf (k).Surat Pernyataan Kesediaan sebagai Calon Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Secara Berpasangan.6Surat Pernyataan
Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.7Surat Pernyataan Setia Kepada
Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi tahun 1945 dan Kepada Negara
2Model B-KWK.
3 Model B1-KWK.
4Model B2-KWK.
5Ibid.
6Model B4-KWK.
7Model BB-KWK.
Page 9
65
Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.8 Mengenal daerahnya dan dikenal
oleh masyarakat daerahnya.9Belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama.10
Tidak dalam
status sebagai pejabat Kepala Daerah.11
Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan
Kemampuan Secara Rohani dan Jasmani oleh Tim Pemeriksa Kesehatan.12
Surat
Keterangan Tempat Tinggal dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
dari Lurah / Desa atau Sebutan Lain yang Wilayah Kerjanya Meliputi Tempat
Tinggal Calon dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP). Surat Tanda Terima
Laporan Daftar Kekayaan Calon dari Instansi yang Berwenang Memeriksa
Laporan Kekayaan Penyelenggaraan Negara. Surat Keterangan Tidak Sedang
Memiliki Tanggungan Utang13
. Surat keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit
Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap.14
Surat
Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Berdasarkan Putusan Pengadilan
yang BerkekuatanHukum Tetap.15
Foto Copy No. Pokok Wajib Pajak (NPWP).
8Model BB1 – KWK.
9Model B5-KWK.
10
Model BB2-KWK.
11
Model B6-KWK.
12
Model BB 4-KWK.
13
Model BB5-KWK.
14
Model BB6-KWK.
15
Model BB7-KWK.
Page 10
66
Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP). Tanda Terima Penyampaian Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Perorangan atas Nama
Calon Untuk 5 (Lima) Tahun Terakhir. Tanda Bukti Tidak Mempunyai
Tunggakan Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak. Daftar Riwayat Hidup Calon
Dibuat dan Ditandatangani oleh Calon dan Diketahui oleh Pimpinan Partai Politik
atau Gabungan Partai.16
Foto Copy Surat Ijasah yang Dimiliki dan Dilegalisir oleh
yang Berwenang. Pas Photo Terbaru Ukuran 4 x 6 cm Berwarna danHitam Putih.
Surat Pernyataan Tidak Mengundurkan Diri Sebagai Bakal Calon.17
Surat
Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan DiriDari Jabatan Pimpinan/Anggota
DPR, DPD, DPRD, Pengurus Perusahaan Swasta, Perusahaan Milik
Negara/Daerah, Yayasan Advokat dan Beserta Kuasa Hukum.18
Naskah Visi, Misi
dan Program dari Bakal Pasangan Calon secara tertulis. Semua persyaratan di atas
telah terpenuhi.
Menurut Penggugatdisamping semua syarat di atas, berkas pencalonan
disahkan oleh Penggugat kepada Tergugat tanggal 18 Juli 2010. Setelah dilakukan
penelitian oleh Tergugat terhadap Berkas Pencalonan Penggugat, hasilnya
dikembalikan kepada Penggugat tanggal 25 Juli 2010. Guna melengkapi dan atau
memperbaiki Surat Pencalonan sesuai Berita Acara Pleno tentang Penelitian Surat
Pencalonan beserta Lampirannya dari Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan
16
Model BB3-KWK.
17
Model B5-KWK.
18
Model B6-KWK.
Page 11
67
Wakil Kepala Daerah Kabupaten TTU tanggal 24 Juli 2010 yang diusung
gabungan Partai Politik Koalisi TTU bersatu.Kekurangan Surat Pencalonan
Penggugat sebagaimana maksud uraian butir 11 di atas.
Penggugat telah melengkapi semua persyaratan di atas dan menurut
Penggugat mereka telah pula menyerahkan dan atau memasukan kembali kepada
KPU Kabupaten TTU tanggal 01 Agustus 2010, sebagaimana Bukti Penerimaan
Penyerahan Perbaikan atau Perubahan Kelengkapan Berkas Syarat Pencalonan
dan Persyaratan Calon Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten TTU. Setelah Tergugat melakukan penelitian ulang terhadap
Surat Pencalonan Penggugat, hasilnya diberitahu dan diserahkan oleh Tergugat
kepada Penggugat sebagaimana Berita Acara Pleno tentang Hasil Penelitian Ulang
Surat Pencalonan beserta Lampirannya dari Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten TTU PemiluKada tahun 2010 tanggal 15
Agustus 2010. Adapun, menurut Penggugat, hasil pleno tersebut adalah surat
Pencalonan19
tidak memenuhi syarat karena tanda tangan Ketua PPDIa.n. Leba
pada Surat Pencalonan bukan ditandatangani oleh yang bersangkutan. 20
Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama antara Partai Politik Peserta
Pemilihan dalam Pencalonan Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
19
Model B-KWK.
20
Menurut Penulis, pada titik inilah mulai nampak legalissue kedudukan tanda tangan elektronik
dalam kasus atau Putusan No. 15.
Page 12
68
Daerah21
tidak memenuhi syarat karena tanda tangan Ketua PPDI a.n. Leba. Pada
Surat Pencalonan bukan ditandatangani oleh yang bersangkutan.Surat Pernyataan
gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan atas Pasangan Calon
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah22
tidak memenuhi syarat karena tanda
tangan Ketua PPDIa.n. Leba pada surat pencalonan juga bukan ditandatangani
oleh yang bersangkutan.Demikian keterangan Penggugat, yang merasa bahwa
sebetulnya tanda tangan Leba itu sudah ada, sebab ada scanatas tanda tangan Leba
yang belakangan diakui oleh Leba.
Di samping semua syarat-syarat di atas Penggugat juga merasa bahwa
mereka telah memenuhi Surat Keterangan Tidak Pernah Melakukan Tindakan
Pidana Makar Berdasarkan Penegasan Putusan Pengadilan yang Telah
Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap sebagai bukti pemenuhan syarat calon
sebagaiman maksud Pasal 9 Ayat (1) huruf (b)23
tidak memenuhi syarat karena
tidak diserahkan ke KPU Kabupaten TTU.Menurut Pengguat, tindakan sepihak
yang dilakukan Tergugat mengabaikan hak Penggugat dengan cara mengugurkan
Penggugat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten TTU tahun
2010 dengan alasan di atas, menurut Penggugat,semua itu adalah tidak beralaskan
hukum.
21
Model B1-KWK.
22
Model B3-KWK.
23
Model BB7-KWK.
Page 13
69
Menurut Penggugat,Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPDI Kabupaten TTU
yang bergabung dalam Gabungan Partai Politik Koalisi TTU Bersatu mendukung
Paket Tuntas.Dalam hal ini, Ketua PPDI sangat mempertegas lagi melalui Surat
Pernyataan Penegasan tanggal 16 Agustus 2010 tentang Surat Pencalonan24
ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC PPDI Kabupaten TTU.25
Selanjutnya Surat Keterangan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Kelas I A
Kupang No. W.26.U1/ 1139/ MN. 01.10/ VII/ 2010 tanggal 22 Juli 2010 oleh
Penggugat dan Tim Koalisi TTU Bersatu telah diserahkan kepada Tergugat
tanggal 01 Agustus 2010. Akan tetapi menurut Penggugat karena keterangan
tersebut tidak catumkan kata “makar”, maka oleh Tergugat tidak menerima dan
malah Tergugat menyarankan kepada Penggugat dan Tim Koalisi TTU Bersatu
untuk mengurus baru. Meskipun demikian, menurut Penggugat, saran Tergugat
tersebut dipenuhi Penggugat dengan Surat Keterangan No. : W.26.UI//MN 01.10/
VIII/ 2010 tanggal 04 Agustus 2010. Selanjutnya, keterangan tersebut oleh Tim
Koalisi Penggugat diserahkan kepada Tergugat tanggal 05 Agustus 2010. Namun,
Tergugat tidak menerima lagi keterangan tersebut. Dengan demikian menurut
Penggugat alasan itu digunakan Tergugat untuk mengugurkan
Penggugat.Sementara itu, Berita Acara Pleno tentang Penetapan Pasangan Calon
yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah
24
Model B-KWK, Model B1- KWK, Model B3-KWK dan Model B7-KWK.
25
Sejauh ini belum ada bantahan dari pihak Penggugat bahwa tidak ada tanda tangan yang
disyaratkan maupun tidak diakuinya scan atas tanda tangan Ketua PPDI TTU, Leba.
Page 14
70
Kabupaten TTU tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010, baru diterima Penggugat
dari Tergugat tanggal 24 Agustus 2010.Dalam Berita Acara Pleno Penetapan
tersebut, Tergugat mengatakan “Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah a.n.
Ludofikus dan Wakil Kepala Daerah a.n.Saka tidak memenuhi syarat
pencalonan”, demikian Sjah dan Elu mendalilkan.
Tidak terpenuhinya Surat Pencalonan,26
Surat Pernyataan Kesepakatan
Bersama antara Partai Politik Peserta Pemilihan dalam Pencalonan Pasangan
Kepala Daerah,27
Surat Pernyataan Gabungan Ketua Partai Politik Tidak Akan
Menarik Pencalonan atau Pasangan Calon Kepala Daerah,28
Surat Keterangan
Tidak Pernah Dipidana Penjara Karena Melakukan Tindak Pidana Makar
Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap29
dan
dinyatakan tidak memenuhi syarat karena Ketua PPDI bukan menandatangani
surat-surat tersebut,30
tidak dimasukan ke KPU, menurut Penggugat, semua hal di
atas bukanlah alasan hukum bagi Tergugat untuk dapat menggugurkan Penggugat
sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten TTU. Alasan Tergugat
26
Model B-KWK.
27
Model B1-KWK.
28
Model B3-KWK.
29
Model BB7-KWK.
30
Ibid.
Page 15
71
tersebut diatas oleh Penggugat (Sjah dan Elu atas nama Ludofikus dan
Saka)dinilaiprematur. Demikian dalil Penggugat.
Keputusan KPU Kabupaten TTUNo.18 tahun 2010 tanggal 23 Agustus
2010 tentang Penetapan Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten TTU tahun 2010 yang mengesahkan
Berita Acara Pleno Penetapan tanggal 23 Agustus 2010 tersebut dengan
mengesampingkan hak Penggugat merupakan perbuatan/tindakan yang
bertentangan dengan hukum karena merugikan Penggugat, demikian dalil
Penggugan kepada Majelis Hakim.
Menurut Penggugat Keputusan KPU Kabupaten TTUNo. 18 tahun 2010
tanggal 23 Agustus 2010 tentang Pengesahan Berita Acara Pleno Penetapan
Pasangan Calon yang MemenuhiSyarat Sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten
TTU dengan mengugurkan Penggugat untuk tidak diikutsertakan sebagai Peserta
Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
dengan alasan Surat Pencalonan dan Surat Keterangan31
tidak memenuhi syarat
adalah tidak beralasan hukum, Sjah dan Elu kemudian membuktikan dalil mereka
tersebut sebagai berikut:
Format–format yang menurut Tergugat tidak memenuhi syarat karena
tanda tangan Ketua PPDIa.n.Leba pada Surat Pencalonan bukan ditandatangani
31
Ibid.
Page 16
72
yang bersangkutan adalah tidak beralasan.32
Dalam pandangan Penggugat, fakta
membuktikan bahwa tidak ada keberatan baik secara lisan maupun tertulis dari
Ketua PPDI mengenai tanda tangan atas dukungannya terhadap Penggugat.33
Format bukti Pemenuhan Syarat Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah sebagaimana Pasal 58 huruf (b), huruf (f), danhuruf (g) UU No. 32 tahun
2004 diubah dengan UU No. 12 tahun 2008 yangmensyaratkan Penggugatsetia
kepada Pancasila sebagai dasar negara dan seterusnya; tidak pernah dijatuhi
pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan dan seterusnya; tidak sedang
dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap, menurut Penggugat sudah dipenuhi.
KPU Kabupaten TTU mengumumkan hasil Pleno Penetapan Pasangan
Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Memenuhi Syarat sebagai
Peserta Pemilukada Kabupaten TTU tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010 melalui
Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kabupaten TTU tidak beralasan Hukum
karena menggunakan dokumen yang tidak sah dipandang Penggugat sebagai
pengumuman yang mendahului Acara Pleno Penetapan.
Merujuk pada alasan di atas maka menurut Penggugat,menjadi jelas bahwa
Keputusan Tergugat secara substansial dan prosedural telah melanggar hukum,
dan karenanya Keputusan Tergugat No.18 tahun 2010, tanggal 23 Agustus 2010
32
Format B-KWK, Format B1-KWK, Format B3-KWK dan Format BB7-KWK.
33
Menurut pendapat Penulis, disodorkannya fakta bahwa Leba tidak berkeberatan atas tanda
tanganscan yang dia berikan itu seharusnya sudah cukup untuk menguatkan dalil Penggugat
bahwa scan atas tanda tangan di atas kertas merupakan tanda tangan elektronik.
Page 17
73
haruslah dinyatakan batal atau tidak sah. Tindakan Tergugat dengan cara
menggugurkan Penggugat sebagai pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten
TTU tahun 2010 tersebut, merupakan tindakan melanggar Asas-Asas Umum
Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yaitu Asas Profesionalitas yang dituntut oleh
Pasal (3) UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari
KKN Joncto UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum
yang telah diubah dengan UU No. 10 tahun 2008Joncto UU No. 32 tahun 2004
tentang Pemilihan Kepala Daerah yang telah diubah dengan UU No. 12 tahun
2008, UU No. 02 tahun 2008 tentang Partai Politik, Peraturan KPU No. 13 tahun
2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Atas dasar dalil-dalil di atas, menurut penilaian Penggugat tindakan
Tergugat menggugurkan Penggugat untuk tidak diikutsertakan sebagai peserta
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan menerbitkan
keputusan-keputusan dalam objek sengketa TUN tersebutdi atas adalah suatu
tindakan melanggar peraturan perundang-undangan yaitu: UU No.32 tahun 2004
yang telah diubah dengan UU No.12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah,
Pasal 58 huruf (b), huruf (f) dan huruf (g). Di samping itu, menurut Sjah dan Elu
Tergugat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selain
mengesampingkan asas-asas umum sebagaimana maksud ketentuan Pasal 28 Ayat
Page 18
74
(3) UUD tahun 194534
Amandemen keempat dan ketentuan Pasal 15, Pasal 13
Ayat (1) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
Menurut Penggugat dalamPasal 28 Ayat (3) UUD 1945 Amandemen ke
IV35
dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang
sama dalam Pemerintahan. Sedangkan dalamPasal 15 UU No. 39 tahun
1999dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak
pengembangan dirinya lebih secara pribadi maupun kolektif untuk
mengembangkan masyarakat bangsa dan negaranya. Sementara itu dalam Pasal 43
Ayat (1) UU No. 39 tahun 1999 dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak
untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak
melalui pemungutan suara secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.Sedangkan akibat perbuatan
Tergugat tidak mengikutsertakan Penggugat sebagai Pasangan Calon Peserta
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten TTU
Periode 2010-2015 menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik moril maupun
materil, demikian Penggugat menguatkan dalil-dalilnya.
Penggugat berpendapat bahwa mereka adalah Pasangan Bakal Calon
Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kabupaten TTU tahun 2010 telah mendaftarkan diri dengan
34
Menurut Penulis, UUD 1945 itu sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah TAP MPR tentang
Amandemen I-IV atas UUD 1945.
35
Ibid.
Page 19
75
memenuhi semua persyaratan yang disiapkan Tergugat untuk ikut dalam
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
TTUPeriode 2010-2015 pada tanggal 11 Oktober 2010. Atas dasar itulah menurut
penilaian Penggugat, secara inkonstitusional Tergugat telah menghalangi hak
konstitusi Penggugat untuk diikutsertakan sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten
TTU.
Sesuai ketentuan Pasal 67 Ayat (2) UU No. 5 tahun 1986 yang telah
diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 dan perubahan terakhir UU No. 51 tahun
2009 tentang PTUN, maka adalah sangat beralasan untuk tercapainya maksud dan
tujuan Penggugat dalam mengajukan gugatan dimaksud memohon suatu
penetapan pemenuhan pelaksanaan lebih lanjut keputusan Tergugat aquosesuai
tahapan pelaksanaan Pemilukada yang dilakukan Tergugat tanpa
mempertimbangkan hak-hak Penggugat. Oleh sebab itu demi keadilan, Penggugat
dengan rendah hati telah memohon Kepada PTUN Kupang cq. Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili sengketa TUNtersebut berkenan mengeluarkan
Penetapan dalam Putusan dengan memerintahkan Tergugat untuk menunda
pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TTUNo. 18
tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten TTU tahun 2010.Menurut
penilaian Penggugat,hak dan kepentingan Penggugat akan sangat dirugikan jika
Page 20
76
Surat Keputusan TUN objek sengketa TUN itu tetap ditindaklanjuti.Adalah
beralasan menurut hukum untuk para Hakim mengabulkan dan menerbitkan
Penetapan tentang penundaan pelaksanaan Surat Keputusan TUNaquo.Karena
menurut Penggugat, tanpa penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan KPU
Kabupaten TTU tersebut hak dan kepentingan Penggugat yang sedang menempuh
jalur hukum terhadap Surat Keputusan Tergugat tersebut diabaikan
Tergugat.Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Penggugat memohon kepada
PTUN Kupang cq Majelis Hakim PTUN Kupang yang memeriksa dan mengadili
sengketa TUNtersebut, berkenan memutuskan dengan amar memerintahkan
Tergugat untuk menunda pelaksanaan dan tindak lanjut terhadap Keputusan KPU
Kabupaten TTUNo. 18 tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentang Penetapan
Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten TTU dan
Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara No. 19 tahun 2010 tanggal 27
Agustus 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 serta tahapan-
tahapan lainnya;memerintahkan Tergugat (KPU) Kabupaten TTU untuk menunda
pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten TTU Periode 2010-2015.
Sedangkan dalam Pokok Perkara, Penggugat memohon kepada Majelis
Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya danmenyatakan
Page 21
77
batal atau tidak sah Keputusan KPU Kabupaten TTUNo. 18 tahun 2010 tanggal
23 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten TTUTahun 2010.Menyatakan batal atau tidak sah
Keputusan KPU Kabupaten TTUNo. 19 tahun 2010 tanggal 27 Agustus 2010
tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten TTU tahun 2010. Memerintahkan kepada Tergugat untuk
mencabut Keputusan KPU Kabupaten TTUNo. 18 tahun 2010 tanggal 23 Agustus
2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun
2010.Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan KPU
Kabupaten TTUNo. 19 tahun 2010 tanggal 27 Agustus 2010 tentang Penetapan
Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kebupaten
TTU tahun 2010.Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan atau
mengeluarkan Keputusan TUN berupa Keputusan KPU Kabupaten TTU tentang
Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten TTU pada
Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten TTU tahun 2010 dengan
mencantumkan nama Penggugat masing-masing Ludofikusdan Sakasebagai
Peserta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten TTU tahun 2010
pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten TTU
tahun 2010.Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan atau
Page 22
78
mengeluarkan Keputusan TUN berupa Keputusan KPU Kabupaten TTU tentang
Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten TTU Tahun 2010 dengan mencantumkan nama Penggugat masing-
masing Ludofikusdan Saka sebagai peserta Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten TTU tahun 2010.Membebankan biaya yang timbul akibat
perkara ini kepada Tergugat (KPU) Kabupaten TTU.
3. 1. 2. Duduk Perkara Menurut Tergugat
Terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban
dibacakan tanggal 4 Oktober 2010.Berikut di bawah ini deskripsi tentang jawaban
atau duduk perkara menurut dalil-dalil Tergugat dalam hal ini KPU Kabupaten
TTU.
Tergugat menolak Penggugat yang mohon agar PTUN Kupang
memerintahkan Tergugat menunda pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilukada
Kabupaten TTU tahun 2010.Menurut Tergugat jika tahapan-tahapan itu tetap
dilaksanakan akan merugikan kepentingan Penggugat yang bersifat mendesak.
Menurut Tergugat, sama sekali tak tampak terurai tentang hal-hal mendesak dari
kepentingan Penggugat yang perlu dilindungi. Tergugat juga mendalilkan jika
konstruksi argumentasi Penggugat bertolak dari anggapan seolah-olah Penggugat
telah memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten
TTU tahun 2010. Akan tetapi, menurut Tergugat, ternyata secara faktual
Page 23
79
Penggugat senyatanya memang tidak dapat memenuhi syarat yang ditetapkan oleh
peraturan perundang - undanganyang berlaku sebagai calon dari gabungan partai
non-seat. Selanjutnya, menurut Tergugat, pada hakikatnya tuntutan Penggugat
agar pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilukada Kabupaten TTU tahun 2010
ditunda sangat tidak berdasar dan tidak beralasan sama sekali. Menurut Tergugat
pada hakikatnya kepentingan Penggugat dalam sengketa ini hanyalah bersifat
individual, sedangkan pelaksanaan lebih lanjut tahapan-tahapan Pemilukada
Kabupaten TTU tahun 2010 menyangkut kepentingan umum berkaitan dengan
pergantian penyelenggara pemerintahan dalam negara kesatuan Republik
Indonesia, yaitu terlaksananya pergantian Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
TTU periode 2010-2015 secara tepat waktu.Mengingattuntutan penundaan
Penggugat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, maka menurut Tergugat
tuntutan penundaan sudah seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim PTUN
Kupang.
Sementara itu mengenai dalil-dalil Tergugat dalam pokok perkara telah
dikemukakan bahwa Keputusan KPU Kabupaten TTUNo.18 tahun 2010 tanggal
23 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah KabupatenTTU tahun 2010,36
adalah sudah tepat dan benar karena
36
Bukti T. 1.
Page 24
80
secara prosedural ditetapkan sesuai mekanisme yang berlaku dan secara substantif
didasarkan pada alasan-alasan yang sah.
Sementara itu Keputusan KPU Kabupaten TTUNo. 19 tahun 2010 tanggal
27 Agustus 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah KabupatenTTU tahun 2010,37
adalah sudah tepat dan benar karena
secara prosedural ditetapkan sesuai mekanisme yang berlaku dan secara substantif
didasarkan pada alasan- alasan yang sah. Demikian dalil Tergugat.
Tergugat juga mendalilkan apabila Penggugat tidak dapat ditetapkan
sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten TTU
tahun 2010 sebagaimana ditetapkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten TTU
tanggal 15 Agustus 201038
dan tanggal 23 Agustus 201039
, karena tidak
memenuhi syarat-syarat seperti tidak ada tanda tangan Ketua Partai PPDl atas
nama Leba40
pada Formulir Surat Pencalonan41
bukan ditandatangani oleh yang
bersangkutan.Karena tanda tangan Ketua Partai PPDI atas nama Leba dianggap
37
Bukti T. 2.
38
Bukti T.3.
39
Bukti T. 4.
40
Pada titik ini terlihat pula menurut Penulis, tidak ada tanda-tanda jika ihak KPU Kabupaten TTU
menolak atau tidak menolak tanda tangan Leba di atas kertas yang discan sah atau tidak sah.
Nampaknya bagi Tergugat, tandatangan yang discan bukan tanda tangan elektronik. Hal ini juga
nampaknya diikuti oleh para hakim yang menyidik sengketa itu.
41
B-KWK ( Bukti T. 5 ), B1-KWK ( Bukti T. 6 ), B3-KWK ( Bukti T.7 ).
Page 25
81
tidak sah, maka dukungan Partai PPDI terhadap Penggugat dianggap tidak
sah.Karena dukungan Partai PPDI tidak sah maka dukungan minimalis gabungan
partai untuk mengusung Penggugat hanya 14. 370 suara sah Hasil Pemilu
Legislatif tahun 2009, jumlah mana tidak memenuhi minimal sebesar 15 % dari
total suara sah Pemilu Legislatif tahun 2009 yaitu sejumlah 106. 944 suara, yakni
16. 041 suara sah. Disamping itu menurut Tergugat, Penggugat tidak dapat
mengajukan Surat Keterangan Tidak Pernah Dihukum Karena Melakukan Tindak
Pidana Makar secara tepat waktu sebagaimana yang telah ditetapkan.
Tergugat selanjutnya mendalilkan perkara versi Tergugat bahwa sesuai
kenyataan, Penggugat baru dapat menyerahkan Surat Keterangan Tidak Sedang
Dicabut Hak Pilihnya dan Tidak Pernah Dipidana Penjara Karena Melakukan
Tindakan Pidana yang Diancam Dengan Pidana Penjara 5 ( lima ) Tahun atau
Lebih pada tanggal 1 Agustus 2010,42
sedangkan Surat Keterangan Tidak Pernah
Dipidana Penjara karena Melakukan Tindakan Pidana Makar hingga tanggal 1
Agustus 2010 sebagai batas waktu akhir penyerahanan, tidak diserahkan.
Demikian Tergugat.
Disamping itu, menurut Tergugat kelengkapan persyaratan pencalonan
Penggugat sama sekali tidak dapat memenuhidipenuhi.43
Sesuai masukan dari
masyarakat, Tergugat memperoleh informasi bahwa tanda tangan Ketua Partai
42
Bukti T. 8.
43
Bukti T. 9.
Page 26
82
PPDI atas nama Leba pada formulir44
tidak ditandatangani oleh yang
bersangkutan. Selama proses pengajuan calon, yang bersangkutan tidak berada di
tempat, dan atas dasar informasi itu sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, Tergugat berkewajiban untuk mengklarifikasi pada yang
bersangkutan akan tetapi tidak dapat bertemu dengan yang bersangkutan karena
keberadaannya tidak pasti. Ada yang menyatakan berada di Kalimantan dan ada
pula yang mengatakan berada di Makassar. Demikian dalil Tergugat.45
Memerkuat dalilnya, Tergugat kemudian mengatakan bahwa pada tanggal
14 Agustus 2010 anggota KPU Kabupaten TTU Dolvianus Kolo, Spd(Kolo)
dengan didampingi oleh 2 ( dua ) orang saksi46
mendatangi rumah kediaman Leba
dengan maksud untuk mengklarifikasi informasi dari masyarakat tersebut. Namun
mereka tidak bertemu dengan Leba dan berdasarkan informasi dari anggota
keluarganya, Leba keluar tanpa merinci persisnya kemana, dan pada saat itu
anggota keluarganya itu memberitahukan nomorhandphone Leba.Kolodihadapan
keluarganya Leba tersebut dengan disaksikan oleh kedua saksi, melakukan
komunikasi per telepon melalui nomorhandphone Leba mengklarifikasi informasi
masyarakat tersebut.Dari klarifikasi pertelpon47
tersebut, Leba membenarkan ia
44
B-KWK, B1-KWK dan B3-KWK.
45
Nampaknya Tergugat berpendapat bahwa scan atas tanda tangan di atas kertas cetak yang
dilakukan oleh Leba baru disebut tanda tangan elektronik (digital signature) apabila Tergugat
memperoleh konfirmasi dari Leba si penandatangan.
46
Bukti Saksi- saksi akan diajukan saat acara pembuktian.
47
Bukti Rekaman.
Page 27
83
tidak pernah membubuhkan tanda tangan pada Formulir,48
demikian dalil
Tergugat. Selanjutnya menurut Tergugat, atas dasar hasil klarifikasi tersebut,
Rapat Pleno KPU Kabupaten TTU pada tanggal 15 Agustus 2010 dan tanggal 23
Agustus 2010, menetapkan Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan
Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan
Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah KabupatenTTU tahun 2010.
Selanjutnya menurut Tergugat, ia tidak pernah menolak Surat Keterangan yang
diserahkan oleh Penggugat dan pula tidak menyarankan Penggugat atau tim
Koalisi TTU Bersatuuntuk mengurus Surat Keterangan baru. Akan tetapi menurut
dalil Tergugat,yang sebenarnya terjadi adalah pada tanggal 1 Agustus2010
Penggugat serahkan Surat Keterangan Tidak SedangDicabut Hak Pilihnya dan
Tidak Pernah DipidanaPenjara Karena Melakukan Tindakan Pidana yang
Diancamdengan Pidana Penjara 5 ( lima ) tahun atau Lebih.49
Tergugat juga
mengetahui bahwa benar pada tanggal 5 Agustus 2010 Penggugat mau
menyerahkan Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana Penjara karena Melakukan
Tindakan Pidana Makar, akan tetapi Tergugat tidak dapat menerimanya karena hal
itu diserahkan diluar tenggang waktu yang telah ditetapkan. Menurut Tergugat,
mekanisme proses pemilukada Kabupaten TTU tahun 2010 diatur dalam
48
B- KWK, B1-KWK dan B3-KWK. Seharusnya yang dikonfirmasi adalah apakah betul hasil scan
tanda tangan di atas kertas oleh Leba tersebut adalah tanda tangan Leba.
49
Bukti T. 8.
Page 28
84
Keputusan KPU Kabupaten TTU No. 01 tahun 2010 tentang Jadwal Tahapan dan
Program Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten TTU tahun 2010.50
Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana Penjara karena Melakukan
Tindakan Pidana Makar, adalah salah satu persyaratan dari serangkaian syarat
yang harus dipenuhi agar dapat ditetapkan sebagai Calon Kepala Daerah
Kabupaten, yang jika tidak dapat dipenuhi secara tepat waktu,51
konsekuensinya
dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Daerah Kabupaten. Atas
dasar itu menurut Tergugat, seluruh tuntutan Penggugat dalam perkara itu sangat
tidak berdasar dan tidak beralasan. Sehingga dengan tegas pula Tergugat tolak
gugatan Penggugat seluruhnya. Tidak benar menurut Tergugat mereka telah
melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam proses Pemilukada
Kabupaten TTU tahun 2010.Lebih-lebih lagi KPU TTU tidak memasung hak-hak
dan kepentingan politis Penggugat selaku warga negara Indonesia yang memiliki
hak memilih dan dipilih.Tentang syarat Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana
Penjara karena Melakukan Tindakan Pidana Makar sesuai peraturan perundang -
undangan, telah diberitahukan dengan patut kepada Penggugat, akan tetapi
Penggugat tidak memanfaatkannya secara baik.52
Menurut Tergugatsesungguhnya
50
Bukti T. 10.
51
Dalam ilmu hukum hal ini dikenal dengan konsep time is the essence sebab memang hukum
mengkhendaki demikian.
52
Bukti T.11.
Page 29
85
secara substansial banyak Partai pendukung Koaliasi TTU Bersatu menarik
dukungannya terhadap Penggugat.53
Akan tetapi karena secara formal tidak boleh
menarik kembali dukungan, maka makna dukungan terhadap Penggugat memang
tampaknya hanya bersifat formalistis belaka.Atas dasaralasan terurai di atas,
Tergugatmohon kiranya Majelis Hakim mengadili dan memutuskanperkara itu
dengan amar putusan dalam penundaan:menolak permohonan penundaan dari
Penggugat. Dalam Pokok Perkara:menerima dan mengabulkan jawaban
Tergugatseluruhnya.Menolak gugatan Penggugat seluruhnya. Menghukum
Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara itu.
Atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah menyampaikan
Repliksecara lisan pada persidangan tanggal 4 Oktober 2010 yang pada pokoknya
menyatakan menolak dan membantah dalil-dalil jawaban Tergugat tersebut di atas
dan Penggugat tetap pada gugatan semula. Atas Replik secara lisan oleh
Penggugat, Tergugat telah pula menyampaikan Duplik secara lisan pada
persidangan tanggal 4 Oktober 2010 yang pada pokoknya menyatakan menolak
dan membantah gugatan dan Replik Penggugat dan tetap pada jawaban Tergugat
semula.
3. 1. 3. Alat Bukti Surat dari Pihak Penggugat
53
Bukti T. 12. Sayang sekali, hal ini tidak didukung oleh konfirmasi koalisi partai tersebut.
Page 30
86
Untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti
surat berupa foto copy yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup serta telah
dicocokkan sesuai dengan asli atau copynya sebagai berikut :Foto Copy Bukti
Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabuaten Timor Tengah Utara (foto copy dari foto copy).54
Foto copy
Berita Acara Pleno tentang Penelitian Surat Pencalonan Beserta Lampirannya
Dari Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
TTU, tanggal 24 Juli 2010 (sesuai dengan aslinya).55
Foto copy Bukti Penerimaan
Penyerahan Perbaikan atau Penambahan Kelengkapan Berkas Syarat Pencalonan
dan Persyaratan Calon Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten TTU Pemilukada tahun 2010 (sesuai dengan aslinya).56
Foto
copy Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TTUNo. 270/ KPU-TTU/
157/ VIII/ 2 010, tanggal 15 Agustus 2010, Perihal Pemberitahuan Hasil
Penelitian Ulang Surat Pencalonan Beserta Lampirannya (sesuai dengan
asli).57
Foto copy Surat Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Kupang tanggal 4
Agustus 2010 tentang Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya, Tidak
Pernah Dihukum Penjara Karena Melakukan Tindak Pidana Makar dan Tidak
54
Bukti P-I.
55
Bukti P-II.
56
Bukti P-III.
57
Bukti P-IV.
Page 31
87
Pernah Dijatuhi Pidana Penjara Karena Melakukan Tindak Pidana Yang Diancam
Dengan Pidana Penjara 5 (Lima) Tahun atau Lebih Berdasarkan Keputusan
Pengadilan yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, tanggal 04 Agustus
2010, yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang (sesuai dengan
aslinya).58
Foto copy Surat Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang, tanggal 22 Juli
2010 tentang Keterangan No.W26-U1/ 1140/ HN.01. 10/ VII/ 2010, tanggal 22
Juli 2010, dari Ketua Pengadilan Negeri Kllas I A Kupang (sesuai dengan
aslinya).59
Foto copy Surat Pernyataan Penegasan dari Leba, tanggal 16 Agustus
2010 (sesuai dengan aslinya).60
Foto copy Berita Acara Pleno Penetapan Pasangan
Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten TTU tahun 2010, tanggal 23 Agustus 2010
(foto copy dari foto copy).61
Foto Copy Keputusan KPU Kabupaten TTUNo. 18
tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten TTU tahun 2010, tanggal 23 Agustus 2010 (foto copy dari foto
copy).62
Foto copy Peraturan KPUNo. 13 tahun 2010, tanggal 24 Juni 2010 tentang
Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
58
Bukti P-V.
59
Bukti P-VI.
60
Bukti P-VII. Tidak jelas apa isi surat Pernyataan Penegasan ini, apakah berupa pernyataan yang
menegaskan bahwa tanda tangan di atas dokumen tertulis yang discan adalah benar atau bukan
merupakan tanda tangan Leba (yang bersangkutan).
61
Bukti P-VIII.
62
Bukti P-IX.
Page 32
88
Wakil Kepala Daerah (foto copy dari foto copy).63
Foto copy Akta Pendirian PPDI
dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PPDI (foto copy dari foto copy).64
Foto copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PPDINo.1536/SK/DPP/XI/ 08
tertanggal 29 November 2008 tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan
Pimpinan Cabang PPDI Kabupaten TTU Masa Bhakti 2008-2013 (sesuai dengan
aslinya).65
Foto Copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
TTUNo.270/ KPU-TTU/SK- 10/V/ 2010 (sesuai dengan aslinya).66
Asli amplop
pengiriman Surat Pernyataan Penegasan dariLeba, tanggal 16 Agustus 2010.67
3. 1. 4. Alat Bukti Surat Tergugat
Untuk memperkuat dalil- dalil jawabannya tersebut Tergugat juga telah
mengajukan surat-surat bukti yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup serta
telah dicocokkan dengan aslinya atau copynya, sebagai berikut :Foto copy Surat
Keputusan KPU Kabupaten TTUNo. 18 tahun 2010, tanggal 23 Agustus 2010
tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
63
Bukti P-X.
64
Bukti P-XI.
65
Bukti P-XII.
66
Bukti P-XIII.
67
Bukti P-XIV. Lihat pula catatan kaki no 60 Bab ini. Apabila Surat Pernyataan dimaksud adalah
surat pernyataan bahwa benar hasil scan atau tanda tanga di atas kertas adalah scan atas tanda
tangan Leba, maka Penggugat sebenarnya telah memahami kedudukan tanda tangan elektronik
sebagai alat bukti menurut atau dalam UU ITE.
Page 33
89
Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten TTU (sesuai dengan aslinya).68
Foto copy Surat Keputusan KPU
Kabupaten TTUNo. 19 tahun 2010, tanggal 27 Agustus 2010 Tentang Penetapan
Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten TTU
(sesuai dengan aslinya).69
Foto copy Berita Acara Pleno Hasil Penelitian Ulang
Surat Pencalonan Beserta Lampirannya dari Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten TTU Pemilukada tahun 2010, tanggal 15
Agustus 2010 (sesuai dengan aslinya).70
Foto copy Berita Acara Pleno Penetapan
Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten TTU, tanggal 23 Agustus 2010
(sesuai dengan aslinya).71
Foto copy Surat Pencalonan No.
001/K/KTTUB/VII/2010, tanggal 18 Juli 201072
(sesuai dengan aslinya).73
Foto
copy Surat Pernyataan Kesepakatan antara Partai Politik Peserta Pemilihan dalam
Pencalonan Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tanggal 18 Juli
68
Bukti T-1.
69
Bukti T-2.
70
Bukti T-3.
71
Bukti T-4.
72
Model B-KWK.
73
Bukti T-5.
Page 34
90
2010 (sesuai dengan aslinya).74
Foto copy Surat Pernyataan Gabungan Partai
Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah, tanggal 18 Juli 2010 (sesuai dengan aslinya).75
Foto Copy
Surat Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang No.W26-VI/1139/HK.01.10/VII/2010,
tanggal 22 Juli 2010 tentang Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya,
Tidak PernahDipidana Penjara Karena Melakukan Tindakan Pidana Makar dan
Tidak Pernah Dipidana Penjara Karena Melakukan Tindakan Pidana yang
Diancam Dengan Pidana Penjara 5 (Lima) Tahun atau Lebih Berdasarkan Putusan
Pengadilan yang telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (sesuai dengan
aslinya).76
Foto copy Bukti Penerimaan Penyerahan Perbaikan atau Penambahan
Kelengkapan Berkas Syarat Pencalonan dan Persyaratan Calon Bakal Pasangan
Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara
Pemilukada tahun 2010, tanggal 1 Agustus 2010 (sesuai dengan asli).77
Foto copy
Keputusan KPU Kabupaten TTUNo. 14 tahun 2010, tanggal 19 Juni 2010 tentang
Perubahan Keputusan KPU Kabupaten TTU tahun 2010 tentang Jadwal dan
Tahapan dan Program Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
74
Bukti T-6.
75
Bukti T-7.
76
Bukti T-8.
77
Bukti T-9.
Page 35
91
Kepala Daerah Kabupaten TTU tahun 2010 (sesuai dengan aslinya).78
Foto copy
Surat Ketua KPU Kabupaten TTUNo. 270/KPU- TTU//VII/2010, tanggal 25 Juli
2010, perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi (sesuai
dengan aslinya).79
Foto copy Berita Acara Penarikan Dukungan Partai Pelopor
Terhadap Pasangan Calon Ludofikus Dan Saka (sesuai dengan aslinya).80
Foto
copy Surat Pernyataan Penarikan Dukungan PPRN Kabupaten TTU tertanggal 15
Agustus 2010 (sesuai dengan aslinya).81
Foto copy Surat Dewan Pimpinan Pusat
PNIM tertanggal 12 Agustus 2010 perihal Penegasan DPC PNI Marhainisme
Kabupaten TTU Provinsi NTT (sesuai faximile).82
Foto copy Keputusan KPU
Kabupaten TTUNo.270/KPU-TTU/SK-10/V/2010, tanggal 12 Mei 2010 tentang
jumlah paling sedikit 15 % (Lima Belas Perseratus) dari jumlah kursi DPRD dan
jumlah paling sedikit 15 % (Lima Belas Perseratus) dari akumulasi perolehan
suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD sebagai syarat pengajuan Bakal Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten TTU dalam Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten TTU tahun 2010 (sesuai dengan
78
Bukti T-10.
79
Bukti T -11.
80
Bukti T-12.
81
Bukti T-13.
82
Bukti T-14.
Page 36
92
aslinya83
).Foto copy Surat Pernyataan anggota KPU Kabupaten TTU Kollo
tertanggal 25 Oktober 2010 (sesuai dengan aslinya).84
Foto copy Surat Pernyataan
anggota KPU Kabupaten TTU Drs. Lamur Isfridus, Mag. Hum (Isfridus)
tertanggal 25 Oktober 2010 (sesuai dengan aslinya).85
Copy Disk (CD-R) rekaman
pembicaraan antara anggota KPU Kabupaten TTU Kollo dengan Ketua PPDI
Kabupaten TTULeba (foto copy dari foto copy).86
3. 1. 5. Alat Bukti Saksi Pihak Penggugat
Penggugat telah juga mengajukan seorang saksi yaitu Lebadibawah
sumpah. Leba adalah Ketua PPDI Kabupaten TTU sejak bulan Januari tahun 2008
sampai dengan ia memberikan kesaksian di PTUN. Menurut Leba, benar PPDI
Kabupaten TTU pernah memberikan dukungan terhadap Paket Calon Bupati dan
Calon Wakil Bupati Kabupaten TTU Ludofikus dan Saka. Saksi Leba juga
membenarkan bila ia berada di Surabaya sejak bulan Desember 2009 sampai
dengan ia datang dan memberikan kesaksian. Leba pernah ke Kupang sekitar
bulan Juli 2010 dan bulan Oktober 2010 masing-masing satu kali.Leba juga
menandatangani Surat Penegasan Dukungan tanggal16 Agustus 2010 sebanyak 2
83
Bukti T-15.
84
Bukti T-16.
85
Bukti T-17.
86
Bukti T-18.
Page 37
93
(dua) kali atau double.87
Hal itu ia lakukan karenapada tanda tangan yang pertama
kurang jelas, makanyaia mengulanginya sekali lagi.Saksi mengakui adanya Surat
Pernyataan Kesepakatan antara Partai Politik Peserta Pemilihan dalam Pencalonan
Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tanggal 18 Juli 2010.
Sebagian surat yang berkaitan dengan Pencalonan Paket Calon Bupati dan Calon
Wakil Bupati Kabupaten TTU Ludofikus dan Sakasaksi tandatangani langsung.
Namun, karena selama iniLeba berada di Surabaya, maka menurut Leba, sebagian
surat tersebutmenggunakan scantanda tangan.88
Surat yang menggunakan
scantanda tangan saksi adalah Surat Pernyataan Kesepakatan antara Partai Politik
Peserta Pemilihan dalam Pencalonan Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah, tanggal 18 Juli 2010.89
Menurut keterangan Leba, Surat Pernyataan Gabungan Partai Politik Tidak
Akan Menarik Pencalonan atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah, Tanggal 18 Juli 2010, iatanda tangani di Bandar Udara El Tari
Kupang.90
Saksi juga mengatakan bahwa, ia pernah dihubungi oleh anggota KPU
Kabupaten TTU.,Isfridus yang menanyakan apakah Partai yang Leba pimpin
87
Hal ini menunjukan bahwa benar tanda tangan di atas kertas yang belakangan di-scan adalah
tanda tangan Leba.
88
Pada titik ini Leba mengakui bahwa tanda tangan yang di-scan adalah tanda tangan elektronik.
Sehingga dapat dikatakan di dalam Putusan No. 15 bahwa tanda tangan elektronik adalah tanda
tangan yang di-scan.
89
Vide bukti T-6.
90
Vide bukti T-7. Tanda-tanda yang ini, nampaknya tanda tangan yang manual/konvensional,
belum discan.
Page 38
94
mendukung paket Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten
TTULudofikus dan Saka,.Saksi menjawab,PPDI Kabupaten TTU tetap
medukung. Tapi, saksi memohon agar KPU Kabupaten TTU jangan memutuskan
sampai ada konfirmasi balik dari saksi sebelum jam 4 (empat) sore setelah saksi
membicarakan kontribusi Calon Paket terhadap Partai.
Selain dengan Isfridus saat itu saksi juga berbicara dengan Kollo. Saksi
pernah mengirimkan asli dan foto copy Surat Penegasan Dukungan tertanggal 16
Agustus 2010. Saksi mengirimkan Surat Penegasan Dukungan tertanggal 16
Agustus 2010 melalui cargo Bandar Udara Juanda Surabaya dan melalui PT. Pos
Indonesia Surabaya. Ada bukti pengiriman surat tersebut. Bahwa yang menerima
kiriman Surat Penegasan Dukungan tertanggal 16 Agustus 2010 di Kupang adalah
Drs. Talul Ludofikus, yang kemudian mengantar Surat Penegasan Dukungan
tertanggal 16 Agustus 2010 ke Kantor KPU Kabupaten TTU adalah Fransiskus
selaku Ketua Koalisi Partai Politik.
Saat saksi menandatangani Pernyataan Gabungan Partai Politik Tidak Akan
Menarik Pencalonan atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah, Tanggal 18 Juli 2010, seingat saksi, partai-partai koalisi yang sudah
menandatangani surat tersebut adalah PBB, Partai Merdeka, dan PRN.Bahwa
saksi dihubungi melalui telepon (handphone) pada tanggal 15 Agustus 2010 kira-
kira antara pukul 12.00 - 13.30 WITA.Handphone saksi yang dihubungi adalah
082139247884. Saat dihubungi saksi berada di Surabaya. Sampai tanggal 15
Page 39
95
Agustus 2010 pembicaraan tentang kontribusi paket Calon terhadap Partai belum
jelas.Bahwa setelah ada kejelasan kontribusi paket Calon terhadap Partai, saksi
langsung memberitahu Isfridus melalui pesan singkat (SMS). Saat itu selain
berbicara dengan Isfridus saksi juga berbicara dengan Kollo.Kollo menanyakan
apakah benar saksi yang menandatangani Surat Dukungan terhadap Paket Calon
Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten TTULudofikus dan Saka. Saksi
menjawab benar. Saksi yang menandatanganinya.Saksi lupa hal lain apa yang
dibicarakan saksi dengan Kollo. Inti pembicaraan saksi dengan Isfridus
adalahbahwa dukungan tidak dapat ditarik kembali karena saksisudah
menandatangani surat dukungan yang telah distempel.Terhadap pernyataan
tersebut saksi langsung merespon dengan membuat Surat Penegasan Dukungan
tanggal 16 Agustus 2010.Surat-surat yang berkaitan dengan dukungan terhadap
Paket Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten TTU Ludofikus dan Saka,
ada yang saksi tandatangai di Surabaya dan adapula yang saksi tanda tangani di
Kupang.Surat Pencalonan No. 001/K/KTTUB/VII/2010, tanggal 18 Juli
201091
saksi tanda tangani di Surabaya. Surat Pernyataan Gabungan Partai Politik
Tidak Akan Menarik Pencalonan atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah, tanggal 18 Juli 2010 saksi tanda tangani di Bandar Udara El Tari
Kupang.Sedangkan Surat Pernyataan Kesepakatan Antara Partai Politik Peserta
Pemilihan dalam Pencalonan Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
91
Model B-KWK.
Page 40
96
Tanggal 18 Juli 2010 tanda tangan saksi menggunakan scantanda tangan.Bahwa
saksi lupa kapan saksi menandatangani surat di Bandar Udara El Tari
Kupang.Bahwa sejak Desember 2009 saksi baru 1 (satu) kali datang ke
Kupang.Di Kupang saksi menemui Sekretaris PPDI Kabupaten TTU.Saksi
membuat Surat Pernyataan Penegasan Dukungan dari PPDI tertanggal 16 Agustus
2010 karena saksi mendapat fax bahwa dukunganPPDI Kabupaten TTU terhadap
Paket Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten TTU Ludofikus dan Saka
bermasalah, karena tanda tangan tidak sah.Saksi juga mengirimkan Surat
Pernyataan Penegasan Dukungan dari PPDI tertanggal 16 Agustus 2010 kepada
Kantor KPU Kabupaten TTU melalui Fransiskus Ketua Koalisi Partai Politik.
3. 1. 6. Alat Bukti Saksi Pihak Tergugat
Pihak Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi
dibawahsumpah,Cekundus Ignasius Kono, S. Sos (Kono)Saksi masih ingat
klarifikasi (pembicaraan) yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten TTU
dengan Leba.Pembicaraan tersebut terjadi pada tanggal 14 Agustus 2010,siang
hari.Saat itu anggota KPU Kabupaten Kupang yang ada hanya Kollo.Pembicaraan
tidak dilakukan dengan loudspeaker akan tetapi menggunakan alat perekam
handphone.Percakapan dilakukan dengan Leba.Dolfianus menanyakan tentang
apakahtanda tangan yang ada pada Surat Dukungan Pencalonan Paket Tuntas
adalahtanda tangan Leba?Saksi tidak mengetahui apa jawaban Leba.Saksi
Page 41
97
mengetahui isi pembicaraan antara Kolo dengan Leba dari Kolo, karena Kolo
menransfer rekaman pembicaraan yang dilakukan ke handphone saksi.92
Saksi
masih menyimpan rekaman pembicaraan antara Kollo dengan Leba di handphone
saksi.Kemudian, saksi memperdengarkan rekaman pembicaraan Kolo dengan
Leba kepada Majelis Hakim. Dalam rekaman tersebut saksi tidak mendengar
adanya pembicaraan mengenai penarikan dukungan.Inti pembicaraan tersebut
adalah bahwa tanda tangan pada Surat Dukungan Paket Tuntas menggunakan
scan atau Tanda tangan Elektronik.93
Selain saksi dan Kollo, saat itu ada seorang
anggota Polisi Polres TTU. Isfridus tidak ada. Yang saksi ketahui tanda tangan
Leba sebagai Ketua PPDI Kabupaten TTU pada Surat Pernyataan Gabungan
Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan atas Pasangan Calon Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah tanggal 18 Juli 2010 adalah scantanda tangan.
Para pihak telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal
28 Oktober 2010 danakhirnya mohon putusan.Segala sesuatu yang terjadi di
persidangan dan belum termuat dalam Putusan 15 menunjuk Berita Acara Sidang
(BAS) yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan 15.94
92
Vide bukti T-18.
93
Ini point dimana scan tanda tangan dianggap sama dengan tanda tangan elektronik, menurut
sudut pandang saksi di Pengadilan. Pandangan seperti ini tidak pernah ada bantahan dalam
Putusan 15. Sehingga menurut pendapat Penulis dalam Putusan ini ada semacam “penemuan
hukum”, bahwa scan atas tanda tangan seseorang di atas kertas dan diakui oleh orang tersebut di
persidangan adalah tanda tangan elektronil (digital signature) yang mempunyai kedudukan
sebagai alat bukti menurut UU ITE. 94
Penulis tidak dapat melakukan studi terhadap BAS sebab mungkin masih ada anggapan bahwa
BAS adalah dokumen rahasia. Hal yang keliru.
Page 42
98
3. 1. 7. Pertimbangan Hukum Aspek Formal
Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang
telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas.Terhadap sengketa TUN tersebut,
sebelum mempertimbangkan inti substansi yang disengketakan oleh Para Pihak,
terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai ketentuan formal
dari gugatan aquo, yaitu soal obyek, jangka waktu dan kepentingan.
Dijadikan obyek sengketa ada dua hal, yaitu Keputusan KPU Kabupaten
TTU No. 18 tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan
Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten TTU tahun 2010.95
Selanjutnya obyek sengketa, Keputusan KPU Kabupaten TTUNo. 19 tahun 2010
tanggal 27 Agustus 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten TTU tahun 2010.96
Mengenai tenggang waktu mengajukan gugatangugatan sesuai dengan
ketentuan Pasal 55 UUNo. 5 tahun 1986 tentang PTUN adalah:
“Gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan
puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya
Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.
95
Vide bukti P.9 dan T. 1.
96
Vide bukti T. 2.
Page 43
99
Obyek sengketa incasu dikeluarkan pada tanggal 23 Agustus 2010 dan 27
Agustus 2010.Gugatan Penggugat didaftarkan di kepaniteraan PTUN Kupang
pada tanggal 16 September 2010. Setelah Majelis Hakim mencermati tenggang
waktu sejak dikeluarkannya obyek sengketa aquo dihubungkan dengan
pendaftaran gugatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang
diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan.
Mengenai kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatannya,menurut
asas PTUN, suatu kepentingan haruslah cukup dan layak serta mempunyai dasar
hukum(nointerestnoaction) artinya, tiada kepentingan maka tiada gugatan
(pointd’interet point d’action). Artinya, bila ada kepentingan maka peserta dapat
berproses.Dalam Penjelasan Pasal 53 Ayat (1) UUNo. 5 tahun 1986 dinyatakan:
“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa
kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha
Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Majelis
Hakim yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata
Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau
tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi
dan/rehabilitasi”
Pihak yang dapat mengajukan gugatan di PTUN bukan hanya pihak yang
dituju oleh suatu keputusan TUN tetapi juga meliputi pihak ketiga yang merasa
kepentingannya dirugikan. Obyek sengketa bukanlah ditujukan kepada Penggugat
Page 44
100
secara langsung tetapi Penggugat adalah pihak ketiga yang terkait dengan obyek
sengketa in litis, yang merasa kepentingannya telah dirugikan.
Penggugat sebagai Bakal Pasangan Calon yang telah mendaftarkan diri
pada KPU Kabupaten TTU telah menyerahkan dan melengkapi persyaratan yang
ditentukan. Namun, oleh Tergugat melalui Surat Keputusan/obyek sengketa aquo,
Penggugat tidak masuk sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten TTU tahun 2010.97
Berdasarkan pertimbangan itu, Majelis
Hakim berpendapat Penggugat merupakan pihak yang merasa kepentingannya
dirugikan sehingga Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan.
3. 1. 8. Pertimbangan Hakim Mengenai Obyek Sengketa
Pertimbangan apakah obyek sengketa in casu merupakan Keputusan
TUNmenurut Pasal 1 Angka (9)UUNo. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas UUNo. 5 tahun 1986 tentang PTUN menjelaskan :
“ Keputusan TUN adalah suatu penetapan tertulis yang
dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan
hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang
menimbulkan akibat hukum bagi se seorang atau badan hukum
perdata"
97
Vide Bukti T.1 dan T.2.
Page 45
101
Mencermati obyek sengketa aquo, Majelis Hakim berpendapat bahwa
kedua obyek sengketa jelas termasuk kategori Penetapan Tertulis yang berbentuk
Keputusan, dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN. Ketua KPU Kabupaten TTU
merupakan pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan pemilihan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 21
UUNo. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.Kedua obyek di atas juga
adalah tindakan hukum TUN, sebab menurut Hakim, obyek sengketa pertama
berisi tindakan hukum TUN penetapan nama-nama pasangan Calon Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat sebagai peserta
sebagaimana ketentuan Pasal 61 Ayat (1) UUNo. 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah. Sedangkan obyek sengketa kedua adalah juga tindakan
hukum TUNsebab itu adalah Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana ketentuan Pasal 61 Ayat (3)
UUNo. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Menurut Majelis Hakim berdasarkan peraturan perundang-undanganyang
berlaku, dalam hal ini Peraturan KPUNo. 13 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis
Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
adalah bersifat konkrit. Sebab,isi obyek sengketa aquoadalah menyangkut
ditetapkannya Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah.Keputusanitu juga individual, sebabditujukan kepada Bakal Calon dan
Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.Keputusan itu juga
Page 46
102
adalah final, sebab obyek sengketa aquo telah definitif.Tidak lagi membutuhkan
persetujuan dari pihak manapun.Sedangkan Putusan itu berciri menimbulkan
akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata,sebab, Penggugat merasa
telah tidak diikutsertakan dalam Penetapan Pasangan Sebagai Peserta Pemilihan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KabupatenTTU tahun 2010.Berdasarkan
pertimbangan itu Majelis Hakim berpendapat obyek sengketa aquo telah
memenuhi seluruh unsur ketentuan dari Pasal 1 Angka (9)UUNo. 51 tahun 2009
tentang PTUN, atau obyek sengketa aquo merupakan suatu Keputusan TUN.
Selanjutnya pertimbangan mengenai apakah obyek sengketa aquo tidak
termasuk dalam pengertian keputusan TUN menurut ketentuan Pasal 2 huruf
(g)UUNo. 9 tahun 2004 tentang PTUN, Majelis berpendapat Ketentuan Pasal 2
huruf (g)UUNo. 9 tahun 2004 tentang PTUN menyatakan bahwa keputusan KPU
baik di Pusat maupun di Daerah mengenai hasil pemilihan umum(obyek sengketa
aquo) dikeluarkan oleh KPU Kabupaten TTUdalam rangka Persiapan
Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan
bukan mengenai hasil. Oleh sebab itu,Majelis Hakim berpendapat obyek sengketa
aquo tidak termasuk dalam pengertian keputusan TUNsebagaimana ketentuan
Pasal 2 huruf (g)UUNo. 9 tahun 2004 tentang PTUN. Menurut Majelis
Hakim,obyek sengketa aquo dapat dijadikan obyek sengketa dalam sengketa in
litis.
Page 47
103
Mengenai pertimbangan soal pokok sengketa dalam sengketa,setelah
membaca Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, mendengar Replik Penggugat
secara lisan, Duplik Tergugat secara lisan, membaca bukti-bukti surat, mendengar
keterangan saksi dan membaca kesimpulan para pihak mengemukakan bahwa
fakta yang diakui oleh Para Pihak yang bersengketa dan tidak disangkal yaitu
Penggugat adalah bakal pasangan calon yang diusung oleh gabungan partai politik
“Koalisi TTU Bersatu” dengan nama Paket Tuntas dalam Pemilukada Kabupaten
TTU Periode 2010-2015.98
Selanjutnya, Penggugat telah memasukkan berkas
Persyaratan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tanggal 18 Juli
2010.99
Kemudian Tergugat telah menerbitkan Surat No. 270/KPU-TTU//VII/2010
tanggal 25 Juli 2010 tentang Pemberitahuan Hasil Penelitian Syarat Dukungan
dan Persyaratan Administrasi kepada Penggugat, dimana dalam Surat tersebut
Tergugat menyampaikan adanya kekurangan berkas persyaratan pencalonan
Penggugat berupasejumlah pimpinan partai koalisi tidak menandatangani Surat
Pencalonan dan hanya 1 rangkap,sejumlah pimpinan partai politik koalisi tidak
menandatangani Surat Kesepakatan Bersama Antara Partai Politik dan Hanya 1
rangkap, hasil perbaikan dan/atau penambahan kelengkapan berkas disampaikan
kepada KPU Kabupaten TTU paling lambat pada tanggal 1 Agustus
98
Vide dalil gugatan.
99
Vide Bukti P. 1.
Page 48
104
2010,100
Penggugat menyerahkan berkas perbaikan atau penambahan kelengkapan
berkas pada tanggal 1 Agustus 2010.101
Kemudian, Tergugat menerbitkan Surat
Berita Acara tanggal 23 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon yang
Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten TTU tahun 2010 yang pada pokoknya menyatakan
penggugat tidak memenuhi syarat pencalonan dengan alasan tanda tangan Ketua
PPDIa.n.Leba pada Surat Pencalonan dan Pernyataan Kesepakatan bukan
ditandatangani oleh yang bersangkutan, jumlah dukungan suara sah tanpa PPDI
adalah 14.370 dengan jumlah 14.370 suara sah pasangan calon tidak memenuhi
suara dukungan perolehan suara sah paling sedikit 15 % dari akumulasi perolehan
suara sah dalam Pemilu anggota DPRD Kabupaten TTU 15% dari 106.944 atau
16.041 suara sah. Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana Penjara Karena
Melakukan Tindakan Pidana Makar Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Telah
Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dari Pengadilan Negeri yang Wilayah
Hukumnya Meliputi Tempat Tinggal Calon Kepala Daerah Ludovikus tidak
memenuhi syarat karena berkasnya tidak dimasukan ke KPU Kabupaten
TTU.102
Ketua KPU Kabupaten TTU telah menerbitkan Keputusan No. 18 tahun
2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah
100
Bukti T.11.
101
Vide bukti T.9.
102
Vide bukti P.8.
Page 49
105
dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kabupaten TTU tahun 2010,103
Ketua KPU Kabupaten TTU
telah menerbitkan Keputusan No. 19 tahun 2010 tanggal 27 Agustus 2010 tentang
Penetapan Nomor Urut Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
TTU tahun 2010.104
3. 1. 9. Pengujian Majelis Hakim
Pokok permasalahan yang diuji Majelis Hakim dalam sengketa itu adalah
apakah tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa aquo bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku?Apakah tindakan (Tergugat)
menerbitkan obyek sengketa aquo bertentangan dengan AAUPB?
Terhadap dua pokok permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim
menimbang suatu Keputusan TUN dinilai bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang
bersangkutandikeluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang atau bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undanganyang bersifat prosedural dan
substansial.Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa yang
menetapkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta
103
Vide bukti P.9 dan T. 1.
104
Vide bukti T.2.
Page 50
106
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten TTU
tahun 2010.Tergugat juga telah menerbitkan obyek sengketa yang secara tegas
menyebutkan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten TTU tahun 2010.
Tentang kewenangan, menurut Majelis Hakim, dalam menerbitkan obyek
sengketa yaitu Penetapan nama-nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten TTU diatur dalam UUNo. 32 tahun
2004 jo.UUNo. 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan
Pemerintah No. 49 tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Peraturan No. 13
tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Ketentuan Pasal 1 Angka (21)UUNo.
32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur sebagai berikut :
KPU Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah KPU
Provinsi, Kabupaten /Kota sebagaimana dimaksud dalam UUNo.
12 tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh UU ini untuk
menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala
daerah disetiap provinsi dan atau kabupaten.
Disamping itu, Ketentuan Pasal 61 Ayat (1), (2) dan (3) UUNo. 32 tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur sebagai berikut :
Page 51
107
(1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana di maksud
dalam pasal 60 ayat (2) dan ayat (4) KPUD menetapkan
pasangan calon paling kurang 2 (dua) pasangan calon yang
dituangkan dalam Berita Acara Penetapan pasangan calon;
(2) Pasangan calon yang telah ditetapkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara luas paling
lambat 7 (tujuh) hari sejak selesainya penelitian ; (3)
Terhadap pasangan calon yang telah ditetapkan dan
diumumkan, selanjutnya dilakukan undian secara terbuka
untuk menetapkan No. urut pasangan calon ; Ketentuan
Pasal 10 Ayat (3 ) huruf (i)UUNo. 22 tahun 2007 Tentang
Penyelenggaraan Pemilihan Umum mengatur sebagai
berikut :
“Menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil
kepala daerah kabupaten/ kota yang telah memenuhi
persyaratan".
KPU Provinsi dan atau KPU kabupaten/kota berwenang untuk
menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah termasuk
didalamnya kegiatan Menetapkan Pasangan Calon, Mengumumkan dan
Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon. Atas dasar itu Majelis Hakim
berpendapat bahwa Ketua KPU Kabupaten TTU adalah Tergugat in litis
berwenang menerbitkan obyek sengketa aquo.
Mengenai prosedur penerbitan obyek sengketa aquodalam Pasal 60 Ayat
(1) UUNo. 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan :
Page 52
108
Pasangan calon sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 59
Ayat (1) diteliti persyaratan administrasinya dengan melakukan
klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan
menerima masukan dari masyarakat terhadap persyaratan
pasangan calon;
Disamping itu,Pasal 39 huruf (a), huruf (b) dan huruf (c) Peraturan Komisi
Pemilihan Umum No. 13 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara
Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
menyatakan :
KPU Provinsi atauKPU Kabupaten/Kota setelah menerima surat
pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 dan Pasal 38, segera melakukan penelitian persyaratan
administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi
pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari
masyarakat terhadap pasangan calon, dengan ketentuan ; (a)
Verifikasi dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas
administrasi surat pencalonan dan persyaratan calon paling
lama 7 (tujuh) hari; (b) Apabila ditemukan keganji lan atau
dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU
Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kebenaran
dokumen tersebut, dengan ketentuan setiap klarifikasi disertai
berita acara hasil klarifikasi yang diketahui oleh instansi yang
berwenang; (c) KPU Provinsi / Kabupaten / Kota wajib
memberitahukan secara tertulis kepada pasangan calon
mengenai jenis berkas yang belum lengkap atau tidak memenuhi
syarat dan alasannya.
Page 53
109
Tambahan pula Ketentuan Pasal 40 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan
KPUNo. 13 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan
umum Kepala Daerah dan Wakil Daerah mengatur sebagai berikut:
Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39,
diberitahukan secara tertulis kepada calon partai politik dengan
tembusan pimpinan partai politik, gabungan partai politik yang
mengusulkan, atau calon perseorangan paling lama 7 (tujuh) hari
terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran pasangan calon,
dengan ketentuan. Pemberitahuan verifikasi meliputi unsur-
unsur berkas yang diverifikasi, status berkas apakah memenuhi
syarat atau tidak, status berkas apakah lengkap atau tidak, dan
alasan ketidakpenuhan syarat berkas tersebut menurut ketentuan
peraturan perundang - undangan ;apabila pasangan calon partai
politik atau gabungan partai politik belum memenuhi syarat atau
ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud
dalam pasal 15, partai politik atau partai politik yang
mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau
memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan
calon atau mengajukan calon baru paling lama 7 (tujuh hari)
hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian
persyaratan oleh KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota.
Ketentuan Pasal 43 Ayat (1) huruf (a) dan Ayat (2) Peraturan KPUNo. 13
tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengatur sebagai berikut :
Page 54
110
(1) KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten /Kota melakukan
penelitian ulang tentang kelengkapan dan atau perbaikan
persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 39, dan
memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lama 14 (empat
belas) hari kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai
politik yang mengusulkannya atau calon perseorangan, dengan
ketentuan : a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota hanya
berkewajiban melakukan penelitian ulang terhadap berkas yang
dinyatakan belum lengkap/tidak memenuhi syarat ; (2) Apabila
hasil penelitian ulang berkas calon sebagaimana dimaksud pada
Ayat (1) tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Provinsi
dan atau KPU Kabupaten/Kota, partai politik, gabungan partai
politik, atau calon perseorangan tidak dapat lagi mengajukan
pasangan calon.
Penggugat memasukkan berkas pencalonan pada tanggal 18 Juli 2010.105
Tergugat melakukan penelitian surat pencalonan beserta lampirannya dan telah
dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian dan Berita Acara Pleno tentang
Penelitian Surat Pencalonan beserta Lampirannya telah diserahkan kepada
penggugat pada tanggal 24 Agustus 2010.106
Tergugat telah mengirimkan Surat
No.270/KPU-TTU/136/VII/2010, tanggal 24 Juli 2010 perihal Undangan dan
105
Vide bukti F.1.
106
Vide bukti P.2 dan bukti T.11.
Page 55
111
surat No.270/KPU-TTU/ /VII/2010 tanggal 25 Juli 2010 perihal Pemberitahuan
Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi.107
Surat undangan yang dikirimkan oleh Tergugat kepada bakal calon Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada pokoknya memberitahukan bahwa
sehubungan dengan telah dilaksanakan verifikasi administrasi calon Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten TTU dalam Pemilukada tahun 2010
hasilnya masih terdapat kekurangan-kekurangan yang harus dipenuhi oleh bakal
pasangan calon pada masa perbaikan administrasi dalam tenggang waktu masa
perbaikan selama 7 (tujuh) hari mulai tanggal 26 Juli sampai dengan 1 Agustus
2010 dan meminta kesediaan bakal pasangan calon untuk menghadiri penyerahan
Hasil Verifikasi Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
sekaligus mendapat penjelasan tambahan dari Tergugat.
Surat Pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi yang
dikirimkan Tergugat pada pokoknya memberitahukan hal-hal sebagai berikut ; (1)
Unsur-unsur berkas yang diverifikasi, status berkas apakah memenuhi syarat atau
tidak, status berkas apakah lengkap atau tidak tertuang dalam lampiran; (2) Bakal
pasangan calon melakukan perbaikan dan penambahan kelengkapan berkas hanya
terhadap berkas yang dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat
saja; (3) Hasil perbaikan dan/ atau penambahan kelengkapan berkas
107
Vide bukti T.11.
Page 56
112
disampaikan kepada KPU Timor Tengah Utara paling lambat pada tanggal 1
Agustus 2010.
Penggugat memasukkan berkas perbaikan dan atau penambahan
kelengkapan berkas syarat pencalonan dan persyaratan calon bakal pasangan
calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tanggal 1 Agustus 2010.108
Terhadap berkas perbaikan dan atau penambahan kelengkapan berkas
syarat pencalonan dan persyaratan bakal pasangan calon Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah yang dimasukkan oleh Penggugat, Tergugat telah
melakukan penelitian ulang dan telah dituangkan dalam Berita Acara Hasil
Penelitian dan Berita Acara Pleno tentang Penelitian Ulang Surat Pencalonan
Beserta Lampirannya telah diserahkan kepada Penggugat tanggal 15 Agustus
2010.109
Tergugat telah melakukan klarifikasi kepada Ketua PPDI Leba tentang
tanda tangan yang bersangkutan pada Surat Kesepakatan Gabungan Partai Politik
Koalisi TTU Bersatu pada tanggal 14 Agustus 2010 (vide berita acara persidangan
tanggal 19 Oktober 2010).110
Tergugat telah mengirimkan surat No.270/KPU-
TTU/157/VIII/2010, tanggal 15 Agustus 2010 perihal Pemberitahuan Hasil
Penelitian Ulang Surat Pencalonan beserta lampirannya kepada
108
Vide bukti P.3 dan T.9.
109
Vide bukti P.4 dan bukti T.3.
110
Majelis Hakim mempertimbangkan tanda tangan Leba, namun tidak mempertimbangkan soal
tanda tangan elektronik.
Page 57
113
Penggugat.111
Berdasarkan seluruh uraian diatas Majelis Hakim berpendapat
bahwa Tergugat telah melakukan tahapan-tahapan prosedur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
3. 1. 10. Pertimbangan Hakim tentang Substansi Obyek Sengketa
Mengenai substansi dari obyek sengketaaaquo,dalam Jawabannya
tertanggal 4 Oktober 2010 Tergugat menyatakan tidak ditetapkannya Penggugat
sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
TTU tahun 2010, karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:tanda
tangan Ketua PPDI atas nama Leba pada formulir Surat Pencalonan112
bukan
ditandatangani oleh yang bersangkutan;Penggugat tidak dapat mengajukan Surat
Keterangan Tidak Pernah Dipidana Penjara Karena Melakukan Tindak Pidana
Makar secara tepat waktu sebagaimana yang telah ditetapkan.
Mengenai Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana Penjara Karena
Melakukan Tindak Pidana Makar Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Telah
Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dari Pengadilan Negeri yang Wilayah
Hukumnya Meliputi Tempat Tinggal Calon Kepala Daerah LudoVikus tidak
memenuhi syarat karena berkasnya tidak dimasukkan ke KPU Kabupaten TTU.
111
Vide bukti P.4.
112
Vide bukti T-5,T-6,T-7 dan B- KWK, B1-KWK,B3-KWK. Belum juga nampak apakah Majelis
Hakim mempertimbangkan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti menurut UU ITE.
Page 58
114
Ketentuan Pasal 10 Ayat ( 1) huruf (k) Peraturan Komisi Pemilihan Umum
No. 13 tahun 2010 menyatakan:
k. surat keterangan tidak pernah dipidana penjara karena
melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan
negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon
sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud
dalam pasal 9 ayat (1) huruf (b).
Ketentuan pasal 64 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 13
Tahun 2010 menyatakan :
(1) Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan Pemilu
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan ini, adalah sebagaimana dimaksud dalam
Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan ini;
Penggugat telah memasukkan Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan
Negeri Kupang No.W266- U1/1139/N.01. 10/VII/2010 tanggal 10 Juli 2010 yang
menerangkan bahwa Penggugat tidak sedang menjalani pidana berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau
lebih dan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang
Page 59
115
telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 1 Agustus 2010.113
Terhadap
Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang
No.W266- U1/1139/N.01.10/VII/2010 tanggal 10 Juli 2010 itu114
, Majelis Hakim
berpendapat bahwa dalam Surat Keterangan tersebut telah termaktub pula
mengenai pernah tidaknya Penggugat dijatuhi hukuman oleh karena melakukan
perbuatan atau tindak pidana termasuk didalamnya tindak pidana makar.Majelis
Hakim berkesimpulan dengan dikeluarkannya bukti T-8 tersebut, maka Penggugat
telah jelas tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman
Penjara 5 tahun atau lebih termasuk didalamnya tindak pidana makar dan tidak
sedang dicabut hak pilihnya.
Sesuai ketentuan Pasal 64 Ayat (1) Peraturan KPUNo. 13 tahun 2010 di
atas dihubungkan dengan fakta hukum dalam persidangan makaMajelis Hakim
berkesimpulan bahwa bentuk dan formulir yangtelah dimasukkan oleh Penggugat
pada tanggal 1 Agustus 2010tentang Surat Keterangan tersebut diatas sudah
sesuaidengan bentuk dan formulir dalam Peraturan KPU yang dimaksud dan tepat
waktu yaitu pada tanggal 1 agustus 2010.115
Dengan demikian Majelis Hakim
berkesimpulan bukti T-8 telah memenuhi salah satu persyaratan bagi Penggugat
untuk dapat dicalonkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten TTU
periode tahun 2010-2015.
113
Vide dalil gugatan dan dalil jawaban.
114
Vide bukti T-8.
115
Ibid.
Page 60
116
3. 1. 11. Pertimbangan Hakim MengenaiTanda Tangan Elektronik
Mempertimbangkan alasan Penggugat tidak dicalonkan sebagai Pasangan
Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh karena tanda tangan Ketua
PPDI yang merupakan salah satu partai koalisi pendukung Leba pada Surat
Pencalonan dan Surat Pernyataan Kesepakatan Gabungan Partai bukan
ditandatangani oleh yang bersangkutan, Penggugat setelah memasukkan berkas
perbaikan dan atau penambahan kelengkapan berkas Syarat Pencalonan dan
Persyaratan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
sesuai dengan pemberitahuan kekurangan berkas. Namun pada verifikasi tahap II
Tergugat memperoleh masukan dari masyarakat bahwa tanda tangan Ketua
PPDILeba pada Surat Pencalonan dan Surat Pernyataan Kesepakatan Gabungan
Partai bukan ditandatangani oleh yang bersangkutan.Atas masukan dari
masyarakat tersebut maka Tergugat telah melakukan klarifikasi dengan Ketua
PPDI Leba melalui telepon pada tanggal 14 Agustus 2010.116
Sesuai dengan
keterangan saksi Leba sebagai Ketua PPDI saksi benar menandatangani sendiri
Surat Pencalonan117
di Surabaya dan Surat Pernyataan Gabungan Partai Politik
Tidak Akan Menarik Dukungan Pencalonan atas Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah118
ditandatangani pada saat berada di Bandara El Tari
116
Vide berita acara sidang tanggal 19 Oktober 2010 dan vide bukti T- 18.
117
Vide bukti T.5.
118
vide bukti T-7.
Page 61
117
Kupang. Sedangkan Surat Pernyataan Kesepakatan Gabungan Partai Politik untuk
Mengajukan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah119
tidak
ditandatangani langsung oleh saksi akan tetapi tanda tangan saksi tersebut
discan.120
Surat Pernyataan Kesepakatan Gabungan Partai Politik untuk Mengajukan
Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dimaksud dalam sengketa
ini adalah Surat Kesepakatan Tertulis Antara Partai Politik yang bergabung untuk
mengajukan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.Surat
Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik dan Sekretaris
Partai Politik hal mana kekuatan mengikat dari tanda tangan ini berlaku untuk
partai dalam hal melakukan tindakan keluar dan bukan berlaku secara pribadi.
Berdasarkan keterangan saksi Leba sebagai Ketua PPDI dihubungkan
dengan ketentuan UU ITE maka tanda tanganscan yang dimaksud tersebut bukan
berlaku untuk penandatangan (pribadi) melainkan berlaku untuk partai dalam hal
ini untuk sejumlah 1.989 suara sehingga tanda tangan tersebut bertentangan
dengan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) huruf (a)UUNo. 11 tahun 2008 tentang ITE.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tanda tangan tersebut tidak
sah.121
Oleh karena bukti T-6 ditandatangani menggunakan scan maka terhadap
119
vide bukti T.6.
120
T-16, T-17, T-18 dan vide berita acara persidangan tanggal 19 Oktober 2010 dihubungkan
dengan Bukti.
121
Di sini scan atau tanda tangan manual diakui oleh hakim.
Page 62
118
bukti tersebut dalam hal ini B1-KWK adalah patut pula untuk dinyatakan tidak
sah. Dengan demikian, tidak memenuhi ketentuan Pasal 15 Ayat (1) dan ayat (2)
huruf (a) Peraturan KPUNo. 13 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara
Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Ketentuan Pasal 4 Ayat (3) huruf (c) dan Ayat (6) menyatakan :
“(3) Gabungan partai politik yang mengajukan bakal pasangan
calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, merupakan :
c. gabungan partai politik yang tidak memiliki memiliki kursi di
DPRD yang bersangkutan;
(6) Dalam hal bakal pasangan calon diajukan gabungan partai
politik yang tidak memiliki kursi di DPRD sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf c, pemenuhan persyaratan dilakukan dengan
cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan partai politik
tersebut dan menghitung/menetapkan jumlah suara paling rendah
15% (lima belas per seratus) dikalikan dengan akumulasi suara
sah partai politik dise luruh daerah pemilihan Anggota DPRD”
Jumlah perolehan suara Gabungan Partai yang mengajukan Penggugat
sebagai Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah
16.359 suara. Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena tanda tangan dari Ketua
PPDI Leba dinyatakan tidak sah maka suara dukungan dari PPDI sejumlah 1.989
dalam jumlah dukungan bakal pasangan calon patut pula dinyatakan tidak sah.Jika
dikurangi dengan suara dukungan dari PPDI maka suara dukungan yang diperoleh
Page 63
119
oleh Penggugat hanya sejumlah 14.370 suara.Oleh karena jumlah suara dukungan
Penggugat tidak memenuhi 15% dari total suara sah Pemilu legislatif tahun 2009
sejumlah 106.944 suara yaitu 16.041 maka Penggugat tidak dapat dicalonkan
sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten TTU
2010-2015.
Dalam gugatan Penggugat mengemukakan bahwa Tergugat melanggar
AAUPB. Pengertian asas profesionalisme adalah asas yang mengutamakan
keahlian yang berlandaskan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Tindakan Tergugat dalam sengketa inl i t i s , merupakan kewenangan
absolut KPU Kabupaten TTU untuk menerbitkan obyek sengketa dan telah
melalui prosedur sesuai peraturan perundang-undangan.Pengertian asas kepastian
hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan
perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan
penyelenggara negara, sesuai dengan Pasal 60 Ayat (5) UUNo. 12 tahun 2008
tentang Pemerintahan Daerah maka apabila calon tidak memenuhi syarat pada
verifikasi tahap II maka dinyatakan tidak dapat diperbaiki maupun mengajukan
calon, sehingga dalam sengketa i n l i t i s tindakan Tergugat telah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.Pengertian asas persamaan adalah memelihara
persamaan ketika hak memilikinya sama atau terhadap kejadian yang sama dan
fakta yang sama, dilakukan hal yang sama pula. Maka terhadap hasil verifikasi
tahap II Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kapubaten TTU
Page 64
120
tidak dapat melakukan perbaikan, hal mana diterapkan kepada semua bakal calon.
Sehingga tindakan Tergugat telah sesuai dengan asas persamaan. Fakta hukum
yang terungkap dalam persidangan dan bukti-bukti yang diajukan, maka tindakan
Tergugat telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam pengambilan
keputusan dan dilaksanakan secara profesional karena melalui tahapan-tahapan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan Surat
Keputusan yang menjadi obyek sengketa in litis telah memenuhi AAUPB.Dengan
demikian gugatan Penggugat Patut untuk ditolak.
3. 1. 12. Kesimpulan Majelis Hakim
Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk ditolak seluruhnya. Pasal
110 UUNo. 5 tahun 1986 tentang PTUN Pihak Penggugat pada dasarnya adalah
pihak yang kalah dalam sengketa itu, maka kepada Penggugat dibebankan untuk
membayar biaya perkara yang besarnya Rp. 71.000.
Bukti-bukti yang dipertimbangkan telah dapat menjawab inti pokok
persengketaan, maka bukti-bukti lain yang tidak relevan dengan pokok
persengketaan tidak perlu dipertimbangkan lagi sebagaimana Ketentuan Pasal 107
UU No. 5 tahun 1986 tentang PTUN, akan tetapi bukti-bukti tersebut tetap
terlampir dalam berkas perkara.Ketentuan Pasal-Pasal yang bersangkutan dalam
Page 65
121
UUNo. 5 tahun 1986 jo UUNo. 9 tahun 2004 jo UUNo. 51 tahun 2009 tentang
PTUN, UUNo. 32 tahun 2004 jo UUNo. 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan
Daerah, UUNo. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum,
Peraturan Pemerintah No. 49 tahun 2008 tentang Pemilihan Pengesahan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
Peraturan KPUNo. 13 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan UUNo. 11 tahun
2008 tentang ITE serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa
itu Majelis Hakim PTUN Kupang menolak gugatan Penggugat untuk
seluruhnya,membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara.122
3. 2. Analisis
Menurut Penulis “ada” dalam Putusan No. 15,scan diartikan sama dengan
tanda tangan elektronik (digital signature).Menurut UU No. 11 tahun 2008tanda
tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang
dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasielektroniklainnya yang
digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Namun jika diperhatikan
kembali dalam Putusan 15 mengatakan bahwascan adalah termasuk dalam tanda
tangan elektronik. Namun, ada juga dalam Putusan No. 15 bahwa scan adalah
bukan termasuk dalam tanda tangan elektronik;padahal jelas dalam hukum
122
Keterangan lebih lanjut tentang Putusan No. 15 dapat dilihat pada Lampiran Skripsi ini.
Page 66
122
positifUndang-Undang di atas segalanya. Undang-Undanglah yang sepatutnya
dijadikan sebagai sebuah patokan menurut Hukum.
Dalam Putusan No. 15,sebagian surat berkaitan dengan Pencalonan Paket
Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten TTU Ludofikus dan Saka saksi
tanda tangani langsung. Namun, karena selama ini Leba berada di Surabaya, maka
menurut Leba, sebagian surat tersebut menggunakan scantanda tangan yang dapat
dipersamakan dengan tanda tangan elektronik menurut UU ITE.
Para Hakim yang mengadili Perkara No.15 menganggap bahwa tanda
tangan elektronik termasuk scan terhadap dokumen.Para Hakim tersebut tidak
membantah bahwa scan atas dokumen dimana tanda tangan manual diletakkan
disebut tanda tangan elektronik.Dimaksud dengan hakikat tanda tangan elektronik
menurut UU ITE adalah sebagai alat bukti, teryata sejalan diajukannya fotocopy
bukti scantanda tangan Leba dalam Putasan 15. Tetapi apakah tanda tangan
elektronik itu sama dengan scan terhadaptanda tangan seseorang, nampak tidak di
pertimbangkan oleh hakim. Hakikat tanda tangan elektronik dalam Bab II sebagai
alat bukti identifikasi para pihak, sebagai syarat formalitas, sebagai tanda
persetujuan nampaknya juga tidak di pertimbangakan oleh hakim, namun ada
dalam Putusan No. 15.
Para hakim memutuskan scan sebagai tanda tangan elektronik tidak
sejalan dengan UU ITE sesuai dengan isi Bab II. Para hakim tidak
mempertimbangkan keseluruhan elemen-elemen tentang tanda tangan elektronik.
Page 67
123
Dilihat disini ternyata apa yang telah menjadi Putusan hakim dalam
Putusan 15 tersebut kurang sesuai dengan apa yang dikatakan dalam UU No. 11
tahun 2008. Kemungkinan hakim membuat Putusan ini guna untuk mengutungkan
satu pihak dimana pada saat itu Leba yang akan menjadi calon Bupati TTU
menggunakan scan tanda tangannya guna melengkapi data yang dibutuhkan.
Penulis menyimpulkan hakim membuat Putusan itu tidak berdasarkan pada
Undang- Undang yang ada, namun begitulah Putisan hakim harus dipatuhi.
Wewenang dalam memberikan suatu putusan hakim dalam memberikan
suatu pertimbangan untuk saat ini dimana belum ada peraturan secara khusus dan
eksplisit mengatur tentang scan bukan tanda tangan elektronik, hendaknya melihat
dan mempertimbangkan dari keseluruhan elemen-elemen definisi tanda tangan
elektronik (digital signature). Sebagaimana kedudukannya diatur dalam UU ITE.
Para hakim kurang mendalamidengan jelas hakikat tanda tangan elektronik
apakah sama dengan scan sesuai dengan Bab II skripsi ini. Masalah yang
mengemuka dan diatur dalam UU ITE adalah hal yang berkaitan dengan masalah
kekuatan dalam sistem pembuktian dari informasi, dokumen, tanda tangan
elektronik, dituangkan dalam Pasal 5 s/d Pasal 12 UU ITE merupakan alat bukti
hukum yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai
dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Demikian halnya dengan tanda
tangan elektronik, memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Namun
Page 68
124
pembuatan tanda tangan elektronik tersebut harus memenuhi persyaratan-
persyaratan seperti yang telah ditentukan dalam UU ITE.
Para hakim memutuskan Putusan 15 mengemukakan pertimbangan yang
kurang sesuai dengan kedudukan hukum tanda tangan elektronik, karena tidak
mempertimbangkan bahwa Undang-Undang lebih tinggi kedudukannya dalam
hukum formil di Indonesia sehingga tanda tangan tersebut bertentangan dengan
ketentuan Pasal 11 Ayat (1) huruf (a) UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE.
Mengapa para hakim tidak mempertimbangkan kedudukan hukum tanda
tangan elektronik yang menjadi beban sengketa dalam Putusan No. 15?
Pengetahuan hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya.
Melihat pada pengertian ini maka pengetahuan hakim dapat juga diartikan sebagai
apa yang dilihat, didengar dan disaksikan oleh hakim dalam persidangan.
Misalnya sikap, perilaku, emosional dan tindakan para pihak dalam memutus
perkara oleh sebab itu hakim harus melihat dan mencermati kedudukan hukum
tanda tangan elektronik sesuai UU ITE, namun hal yang dilakukan tersebut
kurang medalam.
Para hakim denagan jelas menegaskan bahwa tanda tangan di
atasdokumen tertulis yang di-scan adalah benar merupakan tanda tangan Leba
(yang bersangkutan)? Para hakim tidak mempertimbangkan dengan tegas
perbedaan antara tanda tangan elektronik dengan scan menurut Undang-Undang
positif yang berlaku di Indonesia.
Page 69
125
Dalam Putusan 15 jelas tertulis tidak ada tanda-tanda jika pihak KPU
Kabupaten TTU menolak atau tidak menolak tanda tangan Leba di atas kertas
yang di-scan sah atau tidak sah. Nampaknya bagi Tergugat, tanda tangan yang di-
scan bukan tanda tangan elektronik. Hal ini juga nampaknya diikuti oleh para
hakim yang menyidik sengketa itu dan tidak mempertimbangkan dengan tegas.
Hakim sebagai salah satu unsur penegak hukum yang paling berpotensi
untuk mendukung penggunaan media elektronik sebagai alat bukti melalui
putusannya sudah saatnya lebih mendalami perkembangan teknologi, terlepas dari
hakim memiliki hak untuk menentukan pandangannya sendiri menurut Hukum.