RPJMD KOTA SURABAYA TAHUN 2010 - 2015 III - 1 BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN III.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU III.1.1. KINERJA PELAKSANAAN APBD Pendapatan Kota Surabaya selama tahun 2006-2010 rata- rata naik sebesar 15,49 persen. Kenaikan pendapatan ini seiring dengan peningkatan pendapatan yang diperoleh dari pos pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah dari tahun ke tahun trendnya naik. Sedangkan dilihat dari struktur pendapatan APBD selama 5 tahun, kontribusi paling besar dalam pembentuk pendapatan APBD, bersumber dari dana perimbangan hal ini hampir sama dengan beberapa kabupaten/kota lainnya yang struktur pendapatannya APBD lebih didominasi dari dana perimbangan. Kontribusi dana perimbangan dalam pendapatan APBD Kota Surabaya selama 5 tahun rata-rata sebesar 53,72 persen. Proporsi dana perimbangan paling tinggi terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 57,85 persen selanjutnya di tahun berikutnya mengalami penurunan, dan sampai tahun 2010 proporsi dana perimbangan sebesar 47,49 persen. Penurunan proporsi dana perimbangan tersebut lebih disebabkan karena kenaikan dari sumber pendapatan daerah lain- lain yang sah khususnya dari Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya serta Bantuan keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya yang selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup siqnifikan. Struktur pendapatan APBD Kota Surabaya selama 5 tahun terlihat dalam Gambar 3.1 berikut ini :
30
Embed
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH … · 2.3 Dana Alokasi Umum 453.753 639.590 713.590 765.886 652.532 11,26% 3.4 Dana Alokasi Khusus 9.550 7.409 8.075 28.617 59.886 87,56%
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
R P J M D K O T A S U R A B A Y A T A H U N 2 0 1 0 - 2 0 1 5
III - 1
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
III.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU
III.1.1. KINERJA PELAKSANAAN APBD
Pendapatan Kota Surabaya selama tahun 2006-2010 rata-
rata naik sebesar 15,49 persen. Kenaikan pendapatan ini seiring
dengan peningkatan pendapatan yang diperoleh dari pos
pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain
pendapatan yang sah dari tahun ke tahun trendnya naik.
Sedangkan dilihat dari struktur pendapatan APBD selama 5 tahun,
kontribusi paling besar dalam pembentuk pendapatan APBD,
bersumber dari dana perimbangan hal ini hampir sama dengan
beberapa kabupaten/kota lainnya yang struktur pendapatannya
APBD lebih didominasi dari dana perimbangan. Kontribusi dana
perimbangan dalam pendapatan APBD Kota Surabaya selama 5
tahun rata-rata sebesar 53,72 persen. Proporsi dana perimbangan
paling tinggi terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 57,85 persen
selanjutnya di tahun berikutnya mengalami penurunan, dan
sampai tahun 2010 proporsi dana perimbangan sebesar 47,49
persen. Penurunan proporsi dana perimbangan tersebut lebih
disebabkan karena kenaikan dari sumber pendapatan daerah lain-
lain yang sah khususnya dari Bagi Hasil Pajak Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya serta Bantuan keuangan dari Provinsi
dan Pemerintah Daerah Lainnya yang selama 3 tahun terakhir
mengalami peningkatan yang cukup siqnifikan. Struktur
pendapatan APBD Kota Surabaya selama 5 tahun terlihat dalam
Gambar 3.1 berikut ini :
R P J M D K O T A S U R A B A Y A T A H U N 2 0 1 0 - 2 0 1 5
III - 2
Gambar 3.1 Struktur Pendapatan APBD Kota Surabaya
Tahun 2006-2010
Sumber : Dokumen Laporan Realisasi Anggaran, diolah, 2012
Pendapatan APBD yang berasal dari Pendapatan Asli
Daerah (PAD) proporsinya pada tahun 2006 sebesar 31,44
persen, tahun 2007 turun menjadi sebesar 29,94 persen, tahun
2008 naik menjadi 31,45 persen, tahun 2009 turun menjadi 30,27
persen dan pada tahun 2010 menurun menjadi 29,85 persen.
Penurunan proporsi PAD terhadap total pendapatan APBD
tersebut tidak berarti terjadi penurunan nilai PAD, namun lebih
cenderung di sebabkan pergesaran komponen - komponen
pembentuk pendapatan APBD yang mengalami peningkatan. Hal
ini tercermin dari laju pertumbuhan PAD terus mengalami
peningkatan dimana selama 5 tahun rata-rata laju pertumbuhan
PAD sebesar 14,03 persen pertahun.
Selain berasal dari dana perimbangan dan pendapatan asli
daerah, pendapatan daerah juga di dapat dari lain-lain pendapatan
yang sah, yang setiap tahunnya lain-lain pendapatan yang sah ini
mengalami peningkatan yang paling besar dibanding sumber
pendapatan lainnya, selama tahun 2006-2010 pendapatan lain-
lain yang sah rata-rata meningkat sebesar 28,64 persen pertahun.
R P J M D K O T A S U R A B A Y A T A H U N 2 0 1 0 - 2 0 1 5
III - 3
Kondisi pendapatan berdasarkan data APBD dilihat dari
realisasi selama 5 tahun terakhir kecenderungannya mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun, sebagaimana tertera dalam tabel
berikut :
Tabel 3.1. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah 2 006-2010
No. Uraian Realisasi APBD ( dlm Rp 000.000,-) Rata-rata
Pertumbuhan 2006 2007 2008 2009 2010
1. Pendapatan Asli Daerah 538.370 607.649 729.213 809.796 908.648 14,03%
1.1 Pajak Daerah 305.405 340.834 397.990 442.852 525.403 14,57% 1.2 Retribusi Daerah 166.978 176.786 169.558 164.248 183.312 2,57%
1.3 Hasil Perusahaan Daerah & Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 21.479 38.386 42.520 43.325 63.305 34,37%
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 44.508 51.643 119.145 159.371 136.627 41,56%
2. Dana Perimbangan 895.690 1.174.145 1.289.212 1.448.260 1.445.514 13,26%
2.1 Bagi Hasil Pajak 432.387 527.147 563.353 651.459 726.560 13,99% 2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak - - 4.193 2.299 6.536 34,78% 2.3 Dana Alokasi Umum 453.753 639.590 713.590 765.886 652.532 11,26% 3.4 Dana Alokasi Khusus 9.550 7.409 8.075 28.617 59.886 87,56%
3.2 Bagi Hasil Pajak Propinsi dan Pemeintah Daerah Lainnya
278.157 238.490 280.703 387.873 441.429 13,86%
3.3 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus - 6.679 9.573 16.218 203.857 317,43% 3.4 Bantuan keuangan dari Propinsi dan Pemeintah
Daerah Lainnya - - 5.641 10.300 22.073 49,22%
3.5 Dana Bagi Hasil Lainnya - 2.592 3.421 2.935 2.521 0,92% 3.6 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - - - 20.082 0,00%
Total Pendapatan 1.712.218 2.029.557 2.318.763 2.6 75.380 3.044.125 15,49%
Sumber : Dokumen Laporan Realisasi Anggaran
R P J M D K O T A S U R A B A Y A T A H U N 2 0 1 0 - 2 0 1 5
III - 5
Pembangunan Kota Surabaya tergantung dari APBD yang
akan di susun dan dilaksanakan selama 5 tahun ke depan. Melihat
struktur anggaran, dimana pada bagian pendapatan memiliki
korelasi dengan pengelolaan pendapatan asli daerah serta
kekayaan daerah yang dimiliki, maka pendapatan asli daerah
menjadi tolak ukur kemandirian suatu daerah.
Penggalian sumber-sumber pendanaan dari daerah,
pemanfaatan sumber-sumber pendapatan daerah perlu di
tingkatkan, agar ketergantungan terhadap pemerintahan pusat dan
pemerintah propinsi lambat laun dapat dikurangi. Untuk itu perlu
adanya terobosan-terobosan dalam meningkatkan pendapatan asli
daerah. Melalui peningkatan sektor yang bisa menjadi
penyumbang peningkatan PAD antara lain berasal dari Pajak
daerah, restribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Peningkatan pajak daerah digali dari pajak reklame, pajak
penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan, serta jasa restoran
dan hotel. Proyeksi pajak pada tahun 2011 mengalami
pertumbuhan sekitar 209,16 persen, rata-rata pertumbuhan pajak
daerah tahun 2011 sampai dengan 2015 diperkirakan 50,50
persen.
Tingginya Pertumbuhan pajak daerah pada tahun 2011
tersebut di karenakan komponen bagi hasil pajak untuk PBB dan
BPHTB yang semula merupakan dana perimbangan dari
pemerintah pusat serta pajak air tanah yang semula merupakan
bagi hasil dari propinsi menjadi pajak daerah, sesuai dengan UU
no 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah
serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.
Proyeksi retribusi daerah ke depan cenderung relatif
perlambatan pertumbuhan hal ini di karenakan adanya beberapa
penarikan retribusi berkaitan dengan pelayanan dasar dihapuskan
seperti layanan kependudukan dan perijinan lainnya, sehingga di
R P J M D K O T A S U R A B A Y A T A H U N 2 0 1 0 - 2 0 1 5
III - 6
proyeksikan pada tahun 2011 sampai 2015 pendapatan dari
restribusi rata-rata hanya tumbuh sebesar 9,25 persen pertahun.
Untuk pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan dan pendapatan asli daerah yang sah diperkirakan
akan meningkat rata-rata sebesar 8,34 persen pertahun pada
tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Secara umum
pertumbuhan PAD akan mengalami peningkatan rata-rata tahun
2011 sampai dengan 2015 sebesar 32,44 persen, tingginya rata-
rata peningkatan PAD di karenakan pada tahun 2011 terjadi
kenaikan sebesar 124,91 persen, dan pada tahun 2012 sampai
dengan 2015 kenaikan rata-ratanya sebesar 9,32 persen.
Untuk melihat gambaran lebih detilnya dari pendapatan
daerah bisa dilihat dari tabel dibawah ini.
Tabel 3.2 Estimasi Pendapatan Daerah Tahun 2011 - 2015
(dlm Jutaan Rupiah) No Uraian 2011
1)2012
2)2013
3)2014
*)2015
*)
I Pendapatan Asli Daerah 2.043.644 2.303.149 2.532.216 2.690.580 2.916.549
1. Pajak Daerah 1.624.321 1.850.053 2.076.159 2.255.370 2.449.631
2. Retribusi Daerah 260.446 262.710 218.940 240.740 264.814
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan
65.015 82.516 78.794 84.902 92.425
4. Lain-Lain PAD yang sah 93.862 107.869 158.323 109.569 109.678
II Dana Perimbangan 1.004.549 1.015.346 1.448.186 1.515.139 1.588.674
1. Dana Bagi Hasil Pajak 219.026 239.671 284.850 311.339 351.373
2. Bagi Hasil Bukan Pajak 5.599 7.812 9.241 10.165 11.182
3. Dana Alokasi Umum 679.450 701.363 1.099.803 1.138.257 1.169.634
3. Dana Alokasi Khusus 100.474 66.500 54.292 55.378 56.486
III Lain-Lain Pendapatan yang sah 865.672 968.819 997.965 1.075.999 1.148.783
Jumlah Pendapatan 3.913.865 4.287.314 4.978.367 5.281.718 5.654.006 Sumber : 1) Dokumen RKPD 2011 Kota Surabaya 2) Dokumen RKPD 2012 Kota Surabaya 3) Dokumen RKPD 2013 Kota Surabaya *) Bappeko Kota Surabaya, diolah, 2012 Asumsi Dasar Proyeksi :
1. Pertumbuhan Ekonomi Surabaya diperkirakan yaitu 7,52%(2011), 6,9%(2012), 7,1%(2013), 7,35%(2014), 7,58%(2015) 2. Selama Periode Proyeksi Inflasi diperkirakan 5,52% setiap tahunnya. 3. Tax ratio (PAD terhadap PDRB) diperkirakan 3,05% setiap tahunnya.
R P J M D K O T A S U R A B A Y A T A H U N 2 0 1 0 - 2 0 1 5
III - 8
Secara umum peningkatan pendapatan pada tahun 2011
sampai dengan tahun 2015 diproyeksikan akan terjadi
peningkatan rata-rata sebesar 13,47 persen pertahun, dengan
pertumbuhan yang paling tinggi pada tahun 2011 yaitu sebesar
28,57 persen, sedangkan pada tahun selanjutnya tumbuh secara
fluktuatif. Dalam menghitung proyeksi pendapatan, beberapa
asumsi yang digunakan antara lain :
1. Pertumbuhan ekonomi dalam periode 2011 sampai dengan tahun 2015 diasumsikan sebesar 7 persen sampai dengan 7,5 persen . sedangkan untuk menghitung proyeksi pajak daerah selain mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi juga mempertimbangkan pertumbuhan riil (PDRB ADHB) sektor Perdagangan, Hotel Dan Restoran yang diproyeksikan pertumbuhannya rata-rata tumbuh sebesar 14,88 persen pertahun.
2. Laju inflasi diperkirakan antara 5,0 persen sampai dengan 6,0 persen
3. Perkiraan perkembangan dana perimbangan, utamanya berasal dari Dana Alokasi Umum untuk Tahun Anggaran 2011 dan seterusnya diestimasikan akan mengalami peningkatan mengingat di tahun-tahun sebelumnya sering mengalami kenaikan yang cukup signifikan dengan adanya kebijakan pemerintah pusat mengenai Dana Alokasi Umum sesuai dengan pertumbuhan ekonomi nasional kebijakan kenaikan gaji pegawai negeri sipil.
III.1.2. NERACA DAERAH
Di sisi neraca daerah, total aset pemerintah Kota Surabaya
yang tercatat sampai dengan tahun 2009 sebesar Rp 31.359,29
milyar, mengalami kenaikan sebesar 5,44 persen dibanding tahun
2008. Berdasarkan data necara daerah, rata-rata pertumbuhan
aset daerah tahun 2006-2009 sebesar 2,65 persen. Pada tahun
2009, aset yang paling besar peningkatannya adalah pada aset
tanah yang meningkat sebesar Rp 2.060,61 milyar atau 6,89
persen dibanding tahun 2008.
R P J M D K O T A S U R A B A Y A T A H U N 2 0 1 0 - 2 0 1 5
sepenuhnya sebagai penerimaan pembiayaan pada tahun
berkenaan (tahun 2006) dan akan ditambahkan SILPA tahun
berkenaan (tahun 2006) yang selanjutnya akan menjadi bagian
sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya pada
tahun 2007.
Sedangkan pada tahun 2009 terjadi defisit anggaran
sebesar Rp 466.805 juta sehingga diperlukan anggaran penutup
defisit pada tahun 2009, untuk menutup defisit ini menggunakan
SiLPA tahun 2008, sehingga penerimaan pembiayaan pada Tahun
Berkenaan (tahun 2009) berkurang sebesar defisit pada tahun
2009.
III.3. KERANGKA PENDANAAN
III.3.1. ANALISIS PENGELUARAN PERIODIK WAJIB DAN
MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA
Kondisi belanja daerah mengalami pertumbuhan
sebagaimana pendapatan daerah. Penetapan format anggaran
surplus atau defisit baik secara absolut maupun relatif
menunjukkan adanya peningkatan sisi belanja. Perkembangan
belanja daerah selama tahun 2007-2010 adalah sebagai berikut,
tahun 2007 realisasi anggaran sebesar Rp 1.556,47 Milyar, tahun
2008 sebesar Rp 2.019,24 Milyar, tahun 2009 sebesar Rp
3.127,36 Milyar, tahun 2010 sebesar Rp 3.637,07 Milyar.
Ditinjau dari komposisi penggunaanya, komponen belanja
pelayanan publik merupakan komponen yang cukup besar
menyerap belanja daerah. Pada tahun 2007 belanja publik atau
R P J M D K O T A S U R A B A Y A T A H U N 2 0 1 0 - 2 0 1 5
III - 15
belanja langsung menyerap 60,98 persen, tahun 2008 sebesar
60,59 persen, tahun 2009 sebesar 66,38 persen dan tahun 2010
sebesar 59,17 persen. Sedangkan komponen belanja digunakan
untuk belanja tidak langsung di tahun 2007 sebesar 39,02 persen,
tahun 2008 sebesar 39,41 persen, tahun 2009 sebesar 33,62
persen dan tahun 2010 sebesar 40,83 persen.
Gambar 3.2
Sumber : Bappeko Kota Surabaya, diolah, 2012
Dengan melihat struktur anggaran belanja tersebut, secara
kumulatif anggaran untuk menunjang program-program
pembangunan (belanja langsung) relatif konstan kecuali pada
tahun 2009 terjadi lonjakan yang cukup tinggi pada belanja
langsung.
Pengeluaran Wajib dan mengikat serta prioritas utama
pada tahun 2010 adalah sebagai berikut :
R P J M D K O T A S U R A B A Y A T A H U N 2 0 1 0 - 2 0 1 5
III - 16
Tabel 3.8 Pengeluaran Periodik Wajib Dan Mengikat Serta Prior itas Utama
(dlm Jutaan Rupiah)
No Uraian 2008 2009 2010 A. Belanja Tidak Langsung 793.395 1.049.752 1.483.722 1. Belanja Gaji dan Tunjangan 699.384 802.603 1.164.776 2. Belanja Bunga 6.291 6.287 3.621 3. Belanja Hibah 86.599 240.862 314.281 4. Belanja Bagi Hasil Kepada
Propinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa
1.121
5. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa
1.044
B. Belanja Langsung 423.156 689.804 843.122 1. Belanja Langsung Program
Pendidikan dan Kesehatan 336.678 531.405 642.423
2. Pelayanan Administrasi Perkantoran
60.955 73.657 130.259
3. peningkatan sarana dan prasarana aparatur
25.523 84.742 70.440
C. Pembiayaan Pengeluaran 10.961 10.961 11.000 1. Pembentukan dana Cadangan 2. Pembiayaan Pokok utang 10.961 10.961 11.000
Total (a+b+c) 1.227.512 1.750.517 2.337.844
Sumber : Dokumen Laporan Realisasi Anggaran
Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung pada tahun 2009
sebesar 32,31% dan tahun 2010 sebesar 41,34%. Dari berbagai
komponen Belanja Tidak Langsung tersebut, sumbangan yang
paling besar disumbang dari Belanja pegawai yang
pertumbuhannya mencapai 14,76% pada tahun 2009 dan 45,12%
pada tahun 2010.
Pertumbuhan Belanja Langsung selama 3 Tahun Anggaran
terakhir mengalami pertumbuhan positif, pada tahun 2009 tumbuh
sebesar 63,01% dan tahun 2010 sebesar 22,23%. Pertumbuhan
Belanja Langsung Program Pendidikan dan Kesehatan tumbuh
sebesar 57,48% pada tahun 2009 dan 20,89% pada tahun 2010.
Dengan melihat Belanja Langsung Program Pendidikan
dan Kesehatan pada pos Belanja Langsung APBD kota Surabaya,
proporsi belanja Langsung Program Pendidikan dan Kesehatan
R P J M D K O T A S U R A B A Y A T A H U N 2 0 1 0 - 2 0 1 5
III - 17
selama 3 tahun rata-rata sebesar 28,42% terhadap total belanja,
dan mempunyai pertumbuhan rata-rata relatif besar, maka dengan
kondisi seperti ini kebijakan anggaran pemerintah kota surabaya
sudah pada arah yang tepat sesuai dengan amat undang-undang
yang mengharuskan daerah mengalokasikan minimal 20 persen
dari total APBD untuk anggaran pendidikan.
Rata-rata pertumbuhan Pembiayaan Pengeluaran selama
tiga tahun terakhir mengalami pertumbuhan positif sebesar 0,18
persen. Pertumbuhan tersebut dikarenakan adanya kenaikan
Pembiayaan Pokok uang yang naik sebesar 0,36% pada tahun
2010.
III.3.2. PROYEKSI DATA MASA LALU
Proyeksi belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib
dan mengikat serta prioritas utama kota surabaya pada tahun
2011-2015, diperkirakan kebutuhannya terus mengalami
peningkatan. Belanja wajib dan mengikat ini merupakan belanja
yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya,
seperti gaji dan tunjangan pegawai dan anggota dewan, bunga ,
belanja kantor dan belanja sejenisnya. Sedangkan belanja
prioritas utama merupakan belanja yang digunakan dalam rangka
keberlangsungan layanan dasar pemerintah daerah yaitu
pelayanan pendidikan dan kesehatan.
R P J M D K O T A S U R A B A Y A T A H U N 2 0 1 0 - 2 0 1 5
III - 18
Tabel 3.9 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wa jib dan
mengikat serta Prioritas Utama Kota Surabaya (dlm Rp 000.000,-)
No Uraian 20111) 20122) 20133) 2014*) 2015*)
A. Belanja Tidak Langsung
1.910.351 2.053.003 2.030.474 2.137.085 2.277.116
1 Belanja Gaji dan Tunjangan
1.555.958 1.636.304 1.738.378 1.845.195 1.984.486
2 Belanja Bunga 7.103 5.426 4.659 4.261 - 3 Belanja Hibah 345.391 408.174 284.337 284.529 289.529 4 Belanja Bagi Hasil
Kepada Propinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa
0 1.200 1.200 1.200 1.200
5 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa
1.900 1.900 1.900 1.900 1.900
B Belanja Langsung 1.204.758 1.520.581 1.632.886 1.703.610 1.804.039 1 Belanja Langsung
Program Pendidikan dan Kesehatan
1.014.993 1.123.270 1.198.140 1.228.092 1.300.489
2 Pelayanan Administrasi Perkantoran
66.903 224.538 257.783 259.037 274.308
3 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
122.862 172.773 176.963 216.480 229.242
C Pembiayaan
Pengeluaran 11.000 11.000 11.000 11.000 0
1 Pembentukan dana Cadangan
- - - - -
2 Pembiayaan Pokok utang
11.000 11.000 11.000 11.000 0
Total (a+b+c) 3.126.110 3.584.584 3.674.360 3.851.6 95 4.081.154
Sumber : 1) Dokumen RKPD 2011 Kota Surabaya 2) Dokumen RKPD 2012 Kota Surabaya 3) Dokumen RKPD 2013 Kota Surabaya *) Bappeko Kota Surabaya, diolah, 2012
Dari data tersebut dikatahui bahwa belanja yang wajib dan
mengikat serta prioritas utama yang harus dilakukan oleh
pemerintah kota Surabaya selama periode 2011-2015 mengalami
R P J M D K O T A S U R A B A Y A T A H U N 2 0 1 0 - 2 0 1 5
III - 19
peningkatan. Pada tahun 2011 di perkirakan kebutuhannya
sebesar Rp 3.126,11 milyar, meningkat menjadi Rp 3.584,58
Milyar atau meningkat sebesar 14,67 persen pada tahun 2012,
dan pada tahun 2015 menjadi Rp 4.081,15 Milyar.
Dalam rangka mempertimbangkan belanja-belanja, maka
di perlukan struktur anggaran dan pengelolaan keuangan daerah
yang tepat. Struktur anggaran yang tepat merupakan syarat pokok
bagi pengelola keuangan yang baik di daerah, untuk itu ada
beberapa yang di lakukan, yaitu :
1. Struktur anggaran harus secara eksplisit memisahkan
pendapatan dan pembiayaan. Pembiayaan yang berasal dari
utang misalnya, tidak bisa diklam sebagai pendapatan karena
suatu saat nanti dana tersebut harus dikembalikan. Demikian
pula penerimaan yang berasal dari kinerja anggaran tahun-
tahun sebelumnya (seperti dana cadangan dan SILPA)
ataupun dana dana yang bersifiat temporer (seperti hasil
penjualan aset daerah) tidak bisa dimasukkan ke dalam
komponen pendapatan daerah karena berpotensi menganggu
perencanaan keuangan daerah.
2. Struktur alokasi anggaran harus disusun sesuai prioritasnya,
yakni antara alokasi belanja untuk urusan yang bersifat wajib
dan pilihan, serta antara alokasi belanja yang dirasakan
menfaatnya secara langsung dan tidak langsung oleh
masyarakat. Pengelolaan keuangan di daerah meliputi