BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH … · 2016-10-14 · dengan peningkatan prosedur pengendalian dari intern pemerintah ... Pendapatan Asli Daerah dibagi berdasarkan jenis

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAHPROVINSI SULAWESI UTARA 2016-2021

BAB III |GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAHDAN KERANGKA PENDANAAN 1

BAB IIIGAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD3.1.1.1.Perkembangan Pendapatan Daerah

Kemandirian daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dandesentralisasi fiskal menjadi issue yang dihadapi oleh setiapPemerintahan Daerah, karena kebutuhan daerah (fiscal need) yang tidakseimbang dengan kapisitas fiskal (fiscal capacity) akan menimbulkankesenjangan fiskal (fiscal gap). Pemerintah Daerah harus dapatmeningkatkan PAD tanpa harus melanggar norma-norma dengan caramengoptimalisasi potensi yang ada. Optimalisasi PAD dari sisi penerimaanhendaknya diikuti dengan pengelolaan penggunaan anggaran dari sisipengeluaran dan dikelola dengan baik dengan prinsif value for moneyserta dilakukan secara komprehensif dengan berbagai strategi sesuaidengan kaidah pengelolaan keuangan daerah dan keuangan negara,dengan peningkatan prosedur pengendalian dari intern pemerintahdaerah agar terpenuhi prinsif stewardship dan accountability.

Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakuisebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari PajakDaerah, Retribusi Daerah, Hasil Peengelolaan Kekayaan Daerah yangDipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah,sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1), PeraturanPemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerahpada Pasal 21 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pda Pasal26 ayat (1). Pengertian pendapatan asli daerah seharusnya tidak perlumenjadi perdebatan lagi karena dalam peraturan peundang-undangansudah diatur dengan jelas, objek pendapatan asli daerah dalampelaksanaannya harus memiliki dasar hukum yang jelas untuk dipungutatau tidaknya. Untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur denganUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah dan pelaksanaan di Daerah harus diatur denganPeraturan Daerah, dan Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutandiluar yagn telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangansesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah pada Pasal 286 ayat (2).

Peraturan Daerah sebagai dasar pelaksanaan merupakanpersyaratan mutlak bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pungutan,karena SKPD dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam



Peraturan Daerah sesuai Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor58 Tahun 2005 hal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahpada Pasal 128 ayat (2).

Reformasi peraturan perundang-undangan sudah memberikanperubahan yang mendasar, hal ini dapat kita cermati pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah. Di dalam Undang-Undang tersebut mengubah sistem yangsemulanya open list menjadi close list, Pemerintah Daerah hanya dapatmelakukan pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimanayang tercantum dalam Undang-Undang tersebut, dan penambahan jenispungutan untuk Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan RetribusiPerpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing diatur denganPeraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012. Kebijakan PemerintahPusat sesuai dengan Undang-Undang memberikan kewenanganPemerintah Daerah dengan memperluas basis Pajak Daerah dan RetribusiDaerah dalam hal kewenangan penetapan tarif. Dalam hal pengawasanpungutan daerah telah diubah dari represif menjadi preventif yaitu setiapPeraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harusmendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat.

Pemerintah Pusat dapat melakukan pembatalan Peraturan Daerahkarena melanggar aturan yang lebih tinggi dan tidak diatur dalamperaturan perundangan. Karena seusai dengan Undnang-Undang Nomor12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undanganakan diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikatsepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebihtinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (Pasal 8 ayat (2). ApabilaPemerintah Daerah membuat suatu produk hukum khususnya PajakDaerah dan Retribusi Daerah melanggar ketentuan peraturan yang lebihtinggi, maka Pemeritah Pusat melalui Menteri Keuangan memberikansanksi diantaranya :

1. Pelanggaran terhadap prosedur penetapan Ranperda menjadiPerda berupa sanksi penundaan DAU dan/atau DBH PajakPenghasilan bagi daerah yang tidak memperoleh DAU sebesar 10%setiap penyaluran;

2. Pelanggaran Perda terhadap larangan pemungutan PDRDberdasarkan Perda yang dibatalkan berupa pemotongan DAU danatau DBH Pajak Penghasilan sebesar perkiraan penerimaan PDRDyang telah dipungut berdasarkan Perda yang dibatalkan untuksetiap periode penyaluran DAU dan/atau DBH Pajak Penghasilan.Apabila belum tercantum dalam RAPBD maka sanksi sebesar 5%setiap penyaluran DAU dan/atau DBH Pajak Penghasilan.

Pendapatan Asli Daerah dibagi berdasarkan jenis pendapatan dalamstruktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dibagi ke dalam 4(empat) jenis, yaitu :



A. Pajak Daerah

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalahkontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orangpribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkanUndang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secaralangsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagisebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah, Pajak dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :a. Pajak Provinsi meliputi : Pajak Kenderaan Bermotor

(PKB), Bea Balik Nama kenderaan Bermotor (BBNKB),Pajak Bahan Bakar Kenderaan Bermotor (PBBKB),Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. PembagianPajak Provinsi ke Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal95 dengan persentase yang ditetapkan denganPeraturan Daerah Provinsi dan alokasinya dituangkandalam Surat Keputusan Kepala Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat sisi kelemahan yaitu tidakadanya sanksi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kePemerintah Provinsi mengenai keterlambatanpenyaluran ke Kabupaten/Kota. Hal ini diperlukan agarPemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki kepastianuntuk memprediksi arus kas masuk dan dapatdigunakan untuk mendukung program kegiatan yangdianggarkan dalam APBD. Apabila tidak terdapatnyasanksi tentu Pemerintah Provinsi melakukanpenyaluran tidak sesuai dengan ketentuan sehinggamerugikan daerah secara berkelanjutan. Perubahanregulasi tersebut diperlukan agar Pementah memilikikepastian dalam proses penganggaran danpelaksanaan;

b. Pajak Kabupaten/Kota meliputi : Pajak Hotel, PajakRestoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, PajakPenerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral BukanLogam (Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah menjadi kewenangan dariPemerintah Provinsi), Pajak Air Tanah, Pajak SarangBurung Walet, PBB Perkotaan dan Perdesaan, serta BeaPerolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 11 (sebelas)Objek pajak tersebut dalam pelaksanaan harus diaturlebih lanjut dengan Peraturan Daerah dan besaranpersentase pengenaan pajak tidak diperkenankanmelanggara aturan tentang Pajak Daerah.



B. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutanDaerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentuyang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerahuntuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Retribusi daerah terdiriatas 3 (tiga) jenis, yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum, yaitu pungutan atas pelayanan yangdisediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuankepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati olehpribadi atau badan. Retribusi Jasa umum meliputi RetribusiPelayanan Kesehatan, Retribusi Persampahan/Kebersihan,Retribusi KTP dan Akte Capil, Retribusi Pemakaman/PengabuanMayat, Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, Pelayanan Pasar,Retribusi Pengujian Kenderaan Bermotor, Retribusi PemeriksaanAlat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya CetakPeta, Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Penyedotan Kakus,Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi PelayananPendidikan, sert Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

2. Retribusi Jasa Usaha, yaitu pungutan atas pelayanan yangdisediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsifkomersial yang meliputi :

a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkankekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secaraoptimal; dan/atau

b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belumdisediakan secara memadai oleh swasta.

Retribusi Jasa Usaha meliputi Retribusi Pemakaian KekayaanDaerah, Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan. Retribusi TempatPelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir,Retribusi Tempat Penginapan/pesanggrahan/Villa, RetribusiRumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan,Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, RetribusiPenyeberangan di Air, serta Retribusi Penjualan Produksi UsahaDaerah.

3. Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu pungutan atas pelayananperizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadiatau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan danpengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaansumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitastertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjagakelestarian lingkungan. Retribusi Perizinanan Tertentu meliputiRetribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin TempatPenjualan Minuman Berakohol, Retribusi Izin Gangguan,Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Usaha Perikanan.



C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Jenis pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaanmodal pada perusahaan milik daerah/BUMD, milikpemerintah/BUMN dan perusahaan milik swasta. Peran BUMDdalam peningkatan pendapatan asli daerah sangat dibutuhkansekali dalam menggerakan ekonomi. Kinerja dari BUMD dari sisiinternal, harus mampu menjadi pemacu utama pertumbuhan danpengembangan ekonomi, sedangkan dari sisi eksternal BUMDdituntud untuk menarik investasi asing maupun domestik agarperumbuhan ekonomi di daerah memberikan multiplier effect yangbesar. Pendapatan dari jenis ini sesuai dengan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain : Laba AtasPenyertaan Modal pada BUMD, Laba Atas Penyertaan Modal padaBUMD dan Laba Atas Penyertaan Modal pada PerusahaanPatungan/Milik Swasta.

D. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang SahJenis pendapatan yang dianggarkan untuk menampungpenerimaan daerah yang tidak termasuk jenis pajak daerah,retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yangdipisahkan. Jenis pendapatan ini seperti : Hasil Penjualan AsetDaerah yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan BungaDeposito, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Komisi, Potongan danSelisih NIlai Tukar, Pendapatan Denda Atas KeterlambatanPelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, PendapatanDenda BPHTB, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan HasilEksekusi Atas Jaminan, Pendapatan dari Pengembalian, FasilitasSosial dan Fasiltas Umum, Pendapatan dari PenyelenggaraanPendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/CicilanPenjualan dan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Agar tidak terjadi persepsi yang berbeda mengenai Pendapatan AsliDaerah, harus diketahui mana yang menjadi kewenangan PemerintahanDaerah. Semua Penerimaan Daerah yang berasal dari Pendapatan AsliDaerah mekanismenya harus berdasarkan Peraturan Daerah yang telahditetapkan dan aturan yang ditetapkan tidak dibenarkan melampauikewenangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah (dan revisinya yaitu Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011). Perlu dijelaskan, khususnya untuk sektor perikanan,Pemerintah Daerah hanya dapat melakukan pungutan untuk PAD pada



jenis Retribusi Perizinanan Tertentu yaitu Retribusi Izin Usaha Perikanandan Retribusi Jasa Usaha yaitu Retribusi Tempat Pelelangan danRetribusi Pelayanan Kepelabuhan dengan syarat fasilitasnya sudahdisediakan oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan dari Dana Bagi HasilPerikanan dari Pemerintah Pusat seluruh Kabupaten/Kota hanyamemperoleh alokasi bagi rata yang sama.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sumberpendapatan pemerintah daerah berasal dari PAD, dana perimbangan, danlain-lain pendapatan yang sah. Tabel 3.1 memperlihatkan kontribusi daritiap sumber pendapatan tersebut. Jumlah PAD Pemerintahmemperlihatkan peningkatan pada kurun waktu 2010-2015. Tahun 2010,PAD Pemerintah provinsi sebesar 418.737.660.717 selanjutnya meningkatsebesar 535.087.974.492 pada tahun 2011. Pada tahun 2012 PADmencapai 633.650.532.712 dan tahun 2013 meningkat mencapai789.631.753.619. Pada tahun 2014 PAD terus meningkat mencapai937.681.926.708 dan pada tahun 2015 PAD Provinsi Sulawesi Utaramencapai 1.012.692.676.656. Pendapatan pemerintah daerah di SulawesiUtara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun pada kurun waktuperiode 2010-2015 sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 3.1. Pajakdaerah pada tahun 2010 baru mencapai 373.703.162.730 selanjutnyapada tahun 2011 meningkat menjadi 477.202.210.410. Pada tahun2012, pajak daerah dapat mencapai 554.846.120.068 dan meningkatterus sehingga pada tahun 2013 mencapai 667.921.445.991. Tahun2014 pajak daerah dapat mencapai 785.141.595.219 dan tahun 2015mencapai 836.969.180.599.

Retribusi daerah pada tahun 2010 berjumlah 11.898.613.199 dan padatahun 2011 menurun signifikan menjadi 8.866.0383.871. Selanjutnyapada tahun 2012 meningkat menjadi 14.790.120.410. Pada tahun 2013retribusi daerah meningkat secara signifikan mencapai 25.269.649.522dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 34.468.179.481 dan selanjutnyapada tahun 2015 mencapai 54.026.351.326.



Tabel 3.1. Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2010-20152010 2011 2012 2013 2014 2015 Rata Rata

pertumbuhanPENDAPATAN 1.158.671.349.178 1.365.705.443.665 1.834.908.287.642 2.062.083.087.023 2.320.810.782.597 2.527.705.785.301 17,21

PENDAPATAN ASLI DAERAH418.737.660.717 535.087.974.492 633.650.532.712 789.631.753.619 937.681.926.708 1.012.692.676.656 19,51

Pajak Daerah373.703.162.730 477.202.210.410 554.846.120.068 667.921.445.991 785.141.595.219 836.969.180.599

17,70

Retribusi Daerah 11.898.613.199 8.866.083.871 14.790.120.410 25.269.649.522 34.468.179.481 54.026.351.326 41,07

Hasil Pengelolaan KekayaanDaerah Yang Dipisahkan 13.553.666.293 23.107.361.219 24.433.970.535 33.010.612.361 29.410.022.489 33.225.161.415

22,68

Lain-Lain Pendapatan AsliDaerah Yang Sah 19.582.218.495 25.912.318.992 39.580.321.699 63.430.045.745 88.662.129.519 88.471.983.316

36,98

DANA PERIMBANGAN 650.530.096.329 729.361.142.173 933.366.697.430 1.029.942.555.904 1.093.949.317.889 1.173.041.386.645 12,78

Bagi Hasil Pajak/Bagi HasilBukan Pajak 74.309.883.329 80.361.935.173 99.292.276.430 89.912.138.904 84.421.635.889 69.347.787.645

-0,34

Dana Alokasi Umum 558.781.013.000 619.711.007.000 790.534.491.000 885.684.277.000 949.852.622.000 1.026.948.809.000 13,17

Dana Alokasi Khusus 17.439.200.000 29.288.200.000 43.539.930.000 54.346.140.000 59.675.060.000 76.744.790.000 35,97

LAIN-LAIN PENDAPATANDAERAH YANG SAH 89.403.592.132 101.256.327.000 267.891.057.500 242.508.777.500 289.179.538.000 341.971.722.000 41,17

Pendapatan Hibah - 571.578.000 501.216.000 544.804.000 - - -34,54

Dana Penyesuaian dan OtonomiKhusus

89.403.592.132 100.684.749.000 267.389.841.500 241.963.973.500 289.179.538.000 340.495.874.000 41,19

Dana Darurat - - - - - 1.475.848.000 -



Rincian realisasi pendapatan daerah tahun 2010-2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2. REALISASI PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

JENIS PENERIMAAN TAHUN ANGGARAN2011

TAHUN ANGGARAN2012

TAHUN ANGGARAN2013

TAHUN ANGGARAN2014

TAHUN ANGGARAN2015

PENDAPATAN ASLI DAERAH 535.087.974.492 633.307.258.500 787.258.567.366 937.066.549.692 1.012.848.137.232

PAJAK DAERAH 477.202.210.410 554.845.819.018 667.486.863.891 785.079.848.719 836.955.752.699

1 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 155.247.795.242 176.131.942.531 209.315.814.738 234.544.552.863 261.160.456.435

2 Pajak Kendaraan di Atas Air (PKAA)20.993.850

-- - -

3 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor(BBN-KB)

214.280.095.110 242.429.707.500 299.791.105.950 282.966.828.750 258.208.662.193

4 Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air(BBN-KAA) 7.163.600

,- - -

5 Pajak Bahan Bakar KendaraanBermotor (PBB-KB)

105.246.824.618 134.032.032.677 156.602.634.526 196.938.425.823 203.967.373.500

6 Pajak Pengambilan & Pemanfaatan AirPermukaan (P3AP)

2.399.337.990 2.252.136.310 1.777.308.677 1.252.568.300 1.206.845.310

7 Pajak Pengambilan & Pemanfaatan AirBawah Tanah (P3ABT) -

-- - -

8 Pajak Rokok-

--

69.377.472.983 112.412.415.261

RETRIBUSI DAERAH 8.866.083.871 14.576.496.775 22.360.933.010 34.264.708.481 54.023.297.8751 Retribusi Pelayanan Kesehatan 2.391.051.438 3.145.957.945 3.149.199.814 3.981.215.139 39.847.581.178

2 Retribusi PelayananPersampahan/Kebersihan -

-- -

1.575.000

3 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-

-- -

150.286.000

4 Retribusi Penggantian Biaya CetakPeta & Jasa Ketatausahaan

1.460.710.843 54.667.200- - -

5 Retribusi Pelayanan Pendidikan10.070.000

2.790.000- - -

6 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 4.000.137.915 1.904.394.391 1.553.657.718 2.017.696.863 1.832.008.433

7 Retribusi Tempat Pelelangan Ikan-

-- - -

8 Retribusi Tempat Pelelangan HasilBumi -

--

22.000.000 22.000.000

9 Retribusi Tempat Pariwisata-

-- -

47.240.000

10 Retribusi Tempat Rekreasi danOlah/Raga

311.690.300 507.760.800 305.563.100 136.549.300 31.500.000



11 Retribusi Penjualan Produksi UsahaDaerah 92.040.000

123.277.000 135.380.500 106.536.950 146.610.000

12 Retribusi Usaha Perikanan 234.054.875 362.018.000 500.669.025 482.913.625 817.564.298

13 Retribusi Izin Trayek 259.203.500 240.977.00028.416.000

14.425.000 45.379.000

14 Retribusi Izin Angkutan Sewa 107.125.000 32.600.000- - -

15 Pendapatan JAMKESMAS-

8.202.054.439 11.748.703.618 27.503.371.604 11.081.553.966

16 Pendapatan JAMKESDA-

- 1.189.398.758- -

17 Pendapatan ASKES-

- 3.749.944.477- -

HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAHYANG DIPISAHKAN 23.107.361.219 24.433.970.535 33.010.612.361 29.410.022.489 33.225.161.415

1 BUMN/BUMD-

--

102.172.379 106.513.453

2 Perusahaan Swasta 23.107.361.219 24.433.970.535 33.010.612.361 29.307.850.110 33.118.647.962

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAHYANG SAH 25.912.318.992 39.450.972.172 64.400.158.104 88.311.970.003 88.643.925.243

1 Hasil Penjualan Aset Daerah yangtidak dipisahkan

664.401.275 200.144.848 342.443.216 3.128.168.675 94.718.040

2 Penerimaan Jasa Giro 1.456.378.570 2.225.748.315 3.247.427.892 3.021.253.963 2.108.718.578

3 Pendapatan Bunga 15.626.252.860 23.737.232.423 28.334.652.018 43.871.763.447 41.821.482.181

4 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah(TGR)

2.492.497.093 60.578.200 6.105.073.515 12.701.950.717 1.861.775.838

5 Pendapatan Denda KeterlambatanPelaksanaan Pekerjaan 58.186.141

294.903.323 360.802.462 1.582.063.506 109.211.561

6 Pendapatan Denda Pajak 1.440.930.075 9.403.840.339 15.189.701.100 16.795.256.000 15.796.343.800

7 Pendapatan dari Pengembalian 1.713.355.391 601.334.774 1.108.958.600 91.304.586 21.846.966.410

8 Fasilitas Sosial & Fasilitas Umum-

6.000.000- - -

9 Penyelenggaraan Pendidikan & Latihan 617.930.000 1.116.000.000 895.300.000 663.750.000 665.992.000

10 Hasil dari Pemanfaatan KekayaanDaerah -

- 895.300.000- -

11 Hasil Penjualan Aset Lainnya-

- 895.300.000-

6.350.000

12 Dana Bergulir-

--

259.766.394-

13 Lain-lain Penerimaan 1.842.387.587 1.805.189.950 2.045.863.886 5.107.512.715 1.090.621.835

14 Pendapatan Kerjasama PemanfaatanKekayaan Daerah -

- 4.979.335.415 1.089.180.000 3.241.745.000

DANA PERIMBANGAN 729.361.142.173 933.366.697.430 1.029.749.639.438 1.093.949.318.889 1.173.041.386.645



BAGI HASIL PAJAK / BAGI HASIL BUKANPAJAK 80.361.935.173 99.269.530.986 89.719.222.438 84.421.636.889 69.347.787.645

1 BAGI HASIL PAJAK 67.382.287.273 94.801.410.258 84.068.115.460 69.660.411.783 53.877.796.443

- Pajak Bumi & Bangunan (PBB) 7.933.345.957 12.454.422.169 10.773.157.175- -

- Bea Perolehan Hak Atas Tanah &Bangunan (BPHTB) 4.019.289

-- -

2.894.504.600

- Pajak Penghasilan (PPh 25 & 29WPOPDN)

1.700.948.353 2.599.182.730 2.767.915.506 1.639.942.579 32.611.667.800

- Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) 30.781.650.092 45.668.352.372 38.774.515.554 45.871.201.233-

- PBB Migas 26.260.308.258 29.176.812.305 27.699.064.757 18.639.918.754 15.385.491.593

- Upah Pungut PBB Migas 702.015.324 1.118.227.017 1.154.127.690 790.393.367 660.540.000

- PBB Panas Bumi-

3.679.690.286 2.783.361.390 2.041.087.416 2.118.641.650

- Hasil Cukai Tembakau-

104.723.379- - -

- Upah Pungut PBB Panas Bumi-

- 115.973.388 85.045.305 44.152.500

- BH PBB Perkebunan-

--

101.099.991 96.152.000

- BH PBB Perhutanan-

--

17.647.645 60.135.300

- BH PBB Non Migas-

--

448.779.325-

- Upah Pungut PBB Perkebunan,Perhutanan & Non Migas -

--

25.296.168 6.511.000

2 BAGI HASIL BUKAN PAJAK 12.979.647.900 4.468.120.728 5.651.106.978 14.761.225.106 15.469.991.202

- Iuran Hak Pengusahaan Hutan-

10.080.946- - -

- Provisi Sumber Daya Hutan(PSDH) -

17.649.58656.874.880

82.963.832 19.092.750

- Dana Reboisasi-

-- - -

- Iuran Tetap (Landrent) 166.307.121 376.513.962 574.464.688 1.133.380.513 3.084.805.608

- Iuran Eksploitasi / Royalti 273.396.749 4.063.876.234 4.748.401.674 12.548.143.448 11.571.856.044

- Pertambangan Minyak 364.273.135 -- - -

- Pertambangan Gas Bumi 8.424.183.898 -- - -

- Pertambangan Panas Bumi 3.421.848.432 --

996.737.313 794.236.800

- Hasil Cukai Tembakau 329.638.565 - 271.365.736- -

DANA ALOKASI UMUM (DAU) 619.711.007.000 790.557.236.444 885.684.277.000 949.852.622.000 1.026.948.809.000



DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) 29.288.200.000 43.539.930.000 54.346.140.000 59.675.060.000 76.744.790.000LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG

SAH 101.256.327.000 267.891.057.500 242.225.659.500 289.179.538.000 341.971.722.000

1 DANA PENYEIMBANG DARIPEMERINTAH -

-- - -

2 DANA HIBAH 571.578.000 501.216.000 261.686.000- -

3 DANA PENYESUAIAN 100.684.749.000 267.389.841.500 241.963.973.500 289.179.538.000 340.495.874.000

4 BANTUAN BENCANA ALAM-

-- -

1.475.848.000

5 BANTUAN KEUANGAN DARIPROPINSI/PEMDA LAINNYA -

-- - -

6 DANA ED HOC 1-

-- - -

7 DANA OTONOMI KHUSUS-

-- - -

8 DANA PILKADA-

-- - -

J U M L A H 1.365.705.443.665 1.834.565.013.430 2.059.233.866.304 2.320.195.406.581 2.527.861.245.877



Tabel 3.3. Pertumbuhan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Year on Year, 2010-2015

PERTUMBUHANYOY2011

%PERTUMBUHAN

YOY 2011PERTUMBUHAN

YOY 2012%

PERTUMBUHANYOY 2012

PERTUMBUHANYOY 2013

%PERTUMBUHAN

YOY 2013PERTUMBUHAN

YOY 2014%

PERTUMBUHANYOY 2014

PERTUMBUHANYOY 2015

%PERTUMBUHAN

YOY 2015

PENDAPATAN 207.034.094.487 0,178682328 469.202.843.977 0,343560792 227.174.799.381 0,123807168 258.727.695.574 0,125469093 206.895.002.704 0,089147726

PENDAPATANASLI DAERAH 116.350.313.775 0,277859683 98.562.558.220 0,184198791 155.981.220.907 0,246162850 148.050.173.089 0,187492679 75.010.749.948 0,079995943

Pajak Daerah 103.499.047.680 0,276955236 77.643.909.658 0,162706517 113.075.325.923 0,203795831 117.220.149.228 0,175499903 51.827.585.380 0,066010495

RetribusiDaerah -3.032.529.328 -0,254864099 5.924.036.539 0,668168340 10.479.529.112 0,708549276 9.198.529.959 0,364014940 19.558.171.845 0,567426889

HasilPengelolaanKekayaanDaerah YangDipisahkan

9.553.694.926 0,704879014 1.326.609.316 0,057410680 8.576.641.826 0,351013022 -3.600.589.872 -0,109073707 3.815.138.926 0,129722408

Lain-LainPendapatanAsli DaerahYang Sah

6.330.100.497 0,323257577 13.668.002.707 0,527471228 23.849.724.046 0,602565190 25.232.083.774 0,397793876 -190.146.203 -0,002144616

DANAPERIMBANGAN 78.831.045.844 0,121179706 204.005.555.257 0,279704447 96.575.858.474 0,103470435 64.006.761.985 0,062145953 79.092.068.756 0,072299573

Bagi HasilPajak/BagiHasil BukanPajak

6.052.051.844 0,081443431 18.930.341.257 0,235563532 -9.380.137.526 -0.094469961 -5.490.503.015 -0,061065203 -15.073.848.244 -0,178554325

Dana AlokasiUmum 60.929.994.000 0,109040917 170.823.484.000 0,275650234 95.149.786.000 0,120361334 64.168.345.000 0,072450586 77.096.187.000 0,081166473

Dana AlokasiKhusus 11.849.000.000 0,679446305 14.251.730.000 0,486603137 10.806.210.000 0,248190799 5.328.920.000 0,098055170 17.069.730.000 0,286044622

LAIN-LAINPENDAPATANDAERAH YANGSAH

11.852.734.868 0,132575600 166.634.730.500 1,645672280 -25.382.280.000 -0,094748515 46.670.760.500 0,192449778 52.792.184.000 0,182558505

PendapatanHibah 571.578.000 -70.362.000 -0,123101309 43.588.000 0,086964502 -544.804.000 -1 -

DanaPenyesuaiandan OtonomiKhusus

11.281.156.868 0,126182367 166.705.092.500 1.655713444 -25.425.868.000 -0,095089132 47.215.564.500 0,195134688 51.316.336.000 0,177454935

Dana Darurat - - - - - - - - 1.475.848.000



3.1.1.2. Perkembangan Belanja Pemerintah Daerah

Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara selang Tahun 2010-2015, mengalami kenaikan secara signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010belanja daerah mencapai 1.137.423.444.598 dan meningkat pada tahun 2011mencapai 1.285.864.832.396. Pada tahun 2012, belanja daerah mencapai1.771.118.335.760 dan meningkat pada tahun 2013 hingga mencapai2.025.590.874.885. Tahun 2014 belanja daerah mencapai 2.229.484.466.963 dantahun 2015 mencapai 2.693.083.788.018.

Belanja tidak langsung pada tahun 2010 mencapai 632.041.038.970 dan meningkatpada tahun 2011 menjadi 626.908.175.514. Tahun 2012 belanja tidak langsungmencapai 860.233.283.307 sedangkan pada tahun 2013 berkurang menjadi921.771.690.539. Pada tahun 2014, belanja tidak langsung mencapai1.141.016.761.807 dan meningkat pada tahun 2015 menjadi sebesar1.409.339.275.747.

Belanja langsung pada tahun 2010 mencapai 505.382.405.628 dan meningkat padatahun 2011 menjadi 658.956.656.882 Tahun 2012 belanja tidak langsung mencapai910.885.052.453 sedangkan pada tahun 2013 meningkat mencapai1.103.819.184.346. Pada tahun 2014, belanja tidak langsung berkurang menjadi1.088.467.705.156 dan meningkat pada tahun 2015 menjadi sebesar1.283.744.512.271.

Belanja modal pada tahun 2010 mencapai 164.360.062.551 dan meningkat padatahun 2011 menjadi 233.630.332.387. Tahun 2012 belanja modal mencapai350.596.718.100 sedangkan pada tahun 2013 meningkat menjadi 387.136.384.941.Pada tahun 2014, belanja modal mencapai 506.723.317.942 dan meningkat padatahun 2015 menjadi sebesar 757.277.044.717.

Dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2016-2021 belanja daerah digunakan untukpelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yangterdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanjadaerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkaitpelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal sertaberpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajibyang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihanberpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a)pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahanrakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, danperlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidakberkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaanperempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup,(f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakatdan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j)komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman



modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q)perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautandan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumberdaya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menetapkan target capaian kinerja setiap belanja,baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dankegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggarandan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dankegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasilangsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksudditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

a. Belanja Tidak Langsung

Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagaiberikut:

1) Belanja Pegawai

a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri SipilDaerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dantunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas.

b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan CalonPNSD sesuai formasi pegawai yang dibutuhkan

c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gajiberkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawaidengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5%(dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gajipokok dan tunjangan.

d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi KepalaDaerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD sertaPNSD dibebankan pada APBD Tahun rencana dengan mempedomaniUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem JaminanSosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentangBadan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan PresidenNomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimanadiubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentangPerubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentangJaminan Kesehatan.

Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untukpengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagiKepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRDserta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yangdisediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.

e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dankematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan danAnggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD dengan



mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 84Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas PeraturanPemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan ProgramJaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 109Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program JaminanSosial.

f) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikankemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuaiamanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebihdahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalamPasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan RetribusiDaerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif PemungutanPajak Daerah dan Retribusi Daerah.

h) Tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guruPNSD yang bersumber dari APBN Tahun Rencana melalui danatransfer ke daerah dianggarkan dalam APBD pada jenis belanjapegawai, dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek belanjasesuai dengan kode rekening berkenaan.

2) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dariAPBD mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikandengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentangPedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dariAPBD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah danBantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

3) Belanja Bagi Hasil Pajak

a) Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber daripendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kotaharus mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Tata cara penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut harusmemperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah, sedangkanpelampauan target Tahun Anggaran yang belum direalisasikankepada pemerintah kabupaten/kota ditampung dalam Perubahan



APBD atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yangtidak melakukan Perubahan APBD.

b) Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerahdilarang untuk dianggarkan dalam APBD sebagaimana maksud Pasal94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 18 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

4) Belanja Bantuan Keuangan

a) Belanja bantuan keuangan dari pemerintah daerah dianggarkandalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelahalokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangandipenuhi oleh pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Belanja bantuan keuangan tersebut, harus didasarkan padapertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantupelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasidananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuankeuangan tersebut, serta dalam rangka kerjasama antar daerah sesuaikemampuan keuangan masing-masing daerah.

Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifatkhusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untukmengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antaralain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah pendudukmiskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepaladaerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untukmembantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerahpenerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahanyang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuankeuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu olehpemberi bantuan.

b) Bantuan keuangan kepada partai politik harus dialokasikan dalamAPBD Tahun Anggaran 2020 dan dianggarkan pada jenis belanjabantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partaipolitik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerimabantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepadapartai politik berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan,Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan LaporanPertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politiksebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata CaraPenghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran,dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan KeuanganPartai Politik.

Selanjutnya, pemerintah provinsi Sulawesi Utara dapat memberikanbantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana



diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6Tahun 2014 dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun2014.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuankeuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftarnama pemerintah daerah/desa selaku penerima bantuan keuangansebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai koderekening berkenaan.

5) Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional denganmempertimbangkan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yangsifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruhpemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untukmendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkanterjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana,penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, dana pendampingDAK yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan padaTahun Anggaran yang direncanakan, termasuk pengembalian ataskelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

b. Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dankegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Penganggaran belanja langsung dalam APBD digunakan untukpelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangandaerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusanpemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusanpemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusanpemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dankegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung olehmasyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dankeberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik.Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untukurusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan denganSPM dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regionalsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untukurusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasardan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standarbelanja dan standar harga satuan regional.

Alokasi belanja untuk program dan kegiatan pada masing-masing urusanpemerintahan tersebut di atas, digunakan sebagai dasar penyusunanRKA-SKPD.



Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasa agar mengutamakanproduksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil sertakoperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat,kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.

2) Belanja Pegawai

Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaranhonorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan,kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dankegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatandalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitandengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSDdibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaanPNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dankontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksuddengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSDsesuai ketentuan tersebut pada a.1).f) dan pemberian InsentifPemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuantersebut pada a.1).g).

Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenisbelanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanjahonorarium PNSD dan Non PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD danNon PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

3) Belanja Barang dan Jasa

a) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkanpada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan menambahkan obyek danrincian obyek belanja baru serta besarannya ditetapkan dengankeputusan kepala daerah.

b) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakathanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatanyang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang danJasa sesuai kode rekening berkenaan.

c) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengankebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsiSKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkanestimasi sisa persediaan barang.

d) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraanjaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS hanya diberikan kepadaKepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD.Pengembangan pelayanan kesehatan tersebut hanya berupa pelayananMedical check up sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun,termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dalam rangkapemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dankegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait dan dilaksanakan



pada Rumah Sakit Umum Daerah setempat/Rumah Sakit UmumPusat di daerah.

e) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik NamaKendaraan Bermotor milik pemerintah daerah dialokasikan padamasing-masing SKPD sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-UndangNomor 28 Tahun 2009 dan besarannya sesuai dengan masing-masingperaturan daerah.

f) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihakketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan padajenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4)dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun2012, serta peraturan perundang-undangan lain dibidang hibah danbantuan sosial.

Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihakketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksuddianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akandiserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanjayang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampaisiap diserahkan

g) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerjadan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupunperjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi danjumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dariperjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansikebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studibanding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khususpenganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada InstruksiPresiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeridan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentangPedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai dilingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, danPimpinan serta Anggota DPRD.

4) Belanja Modal

a) Pemerintah daerah Sulawesi Utara memprioritaskan alokasi belanjamodal pada APBD untuk pembangunan dan pengembangan saranadan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanandasar kepada masyarakat.

b) Penganggaran untuk barang milik daerah dilakukan sesuai dengankemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsipefisiensi, efektifitas, ekonomis dan transparansi denganmengutamakan produk-produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerahdidasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang



disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas danfungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakansalah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan anggaran untukkebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angkadasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Khusus penganggaranuntuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerahmempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentangPembangunan Bangunan Gedung Negara.

Selanjutnya, untuk efisiensi penggunaan anggaran, pembangunangedung kantor baru milik pemerintah daerah tidak diperkenankansesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014tanggal 16 Desember 2014 hal Penundaan/Moratorium PembangunanGedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga, kecuali penggunaananggaran tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatankuantitas dan kualitas pelayanan publik.

c) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umummempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang PerubahanKetiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya PendukungPenyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD.

d) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yangdilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan asetlainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan danmemenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (capitalizationthreshold).

Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanjamodal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambahseluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asetsampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 27 ayat (7)huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 53Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimanadiubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 21 Tahun 2011 dan Lampiran I Pernyataan Standar AkuntansiPemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta BuletinTeknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang AkuntansiAset Tak Berwujud Berbasis Akrual.

e) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biayarehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal



kapitalisasi aset (capitalization threshold), dan dapat memperpanjangmasa manfaat atau yang dapat memberikan manfaat ekonomi dimasayang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, ataupeningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkandalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAPNomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Pasal 53Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimanadiubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 21 Tahun 2011.

5) Surplus/Defisit APBD

a) Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatandaerah dengan anggaran belanja daerah.

b) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untukpembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo,penyertaan modal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan,dan/atau pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintahdaerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkandalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yangdianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengantugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

c) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkanpenerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yangbersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaransebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaandaerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan/atau penerimaankembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

d) Dalam penyusunan perencanaan penganggaran dan pembahasandalam hal ini KUA dan PPAS antara Kepala Daerah dengan DPRD padabulan Juni-Juli terkait dengan Belanja perlu prinsip kehati-hatian(prudential) bagi Pemerintah Daerah. Hal ini perlu dikaitkan denganpenyusunan asumsi kebijakan, pertumbuhan ekonomi dan proyeksipendapatan serta kondisi ekonomi makro daerah, dengan wajibmempedomani penetapan batas maksimal defisit APBD yangditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan melaporkan posisisurplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan MenteriKeuangan setiap semester sesuai maksud Pasal 106 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 57 ayat (2) PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubahbeberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21 Tahun 2011.

Dalam kaitan itu, sedapat mungkin Pemerintah Sulawesi Utaramenghindari Belanja melampaui batas defisit APBD yangdiperkenankan oleh ketentuan tersebut di atas.



Tabel 3.4. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan AparaturProvinsi Sulawesi Utara

No TAHUN

Total belanja untukpemenuhan kebutuhan

aparatur (Rp)

Total pengeluaran (Belanja +Pembiayaan Pengeluaran) Prosentase

(Rp)

(a) (b) (a) / (b) x100%1 2013 466,453,608,591.00 2,065,590,874,885.00 22.582 2014 502,786,008,836.00 2,279,484,466,963.00 22.063 2015 544,184,121,364.00 2,718,083,788,018.00 20.02



Tabel 3.5. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Pemerintah DaerahProvinsi Sulawesi Utara, 2010–2015

URAIAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Rata RataPertumbuhan

BELANJA 1.137.423.444.598 1.285.864.832.396 1.771.118.335.760 2.025.590.874.885 2.229.484.466.963 2.693.083.788.018 19,20

BELANJA TIDAK LANGSUNG 632.041.038.970 626.908.175.514 860.233.283.307 921.771.690.539 1.141.016.761.807 1.409.339.275.747 18,17

Belanja Pegawai 328.811.979.819 368.886.615.819 380.581.933.699 395.525.192.657 467.712.986.916 521.408.421.930 9,80

Belanja Hibah 114.013.707.140 39.085.000.000 279.993.486.000 262.920.571.500 294.610.568.350 548.284.694.000 128,54

Belanja Bantuan Sosial 46.816.744.500 29.553.813.400 500.000.000 5.230.000.000 12.316.500.000 300.000.000 169,75

Belanja Bagi Hasil KepadaProvinsi/Kab/Kota danPemerintahan Desa

137.100.431.295 187.539.904.485 198.156.413.252 256.177.099.086 293.834.636.812 327.901.115.304 19,60

Belanja Bantuan KeuanganKepada Provinsi/Kab/Kota danPemerintahan Desa dan PartaiPolitik

4.000.000.000 1.043.603.350 931.330.356 899.999.857 69.957.385.674 9.833.144.513 1.499,81

Belanja Tidak Terduga 1.298.176.216 799.238.460 70.120.000 1.018.827.439 1.586.104.055 429.250.000 241,21

Belanja Subsidi - - - - 998.580.000 1.182.650.000 1,84

BELANJA LANGSUNG 505.382.405.628 658.956.656.882 910.885.052.453 1.103.819.184.346 1.088.467.705.156 1.283.744.512.271 21,27

Belanja Pegawai 48.481.822.978 55.670.172.018 56.662.657.400 7.928.415.934 35.073.021.920 22.775.699.434 -8,77

Belanja Barang dan Jasa 292.540.520.099 369.656.152.477 503.625.676.953 645.754.383.471 546.671.365.294 503.691.768.120 16,37

Belanja Modal 164.360.062.551 233.630.332.387 350.596.718.100 387.136.384.941 506.723.317.942 757.277.044.717 36,59

Sumber: Buku APBD Realisasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara, diolah 2015.



Tabel 3.6. REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARATahun Anggaran 2014-2015

URAIANREALISASI (Rp)

Tahun 2015 Tahun 2014PELAYANAN UMUM 1.398.757.250.018,00 1.185.732.757.558,00

Perencaaan Pembangunan 21.308.669.892,00 19.906.307.711,00Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi KeuanganDaerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian

1.359.373.637.376,00 1.141.460.434.650,00

Ketahanan Pangan 11.969.755.248,00 9.288.257.406,00Kearsipan 449.403.400,00 247.294.000,00Komunikasi dan Informatika 5.655.784.102,00 5.206.115.185,00Perpustakaan 9.624.348.606,00

KETERTIBAN DAN KEAMANAN 23.287.098.397,00 20.658.785.171,00Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 23.287.098.397,00 20.658.785.171,00

EKONOMI 265.588.325.368,00 294.146.115.410,00Perhubungan 25.831.117.768,00 31.673.382.454,00Tenaga Kerja 18.616.980.273,00 19.286.352.362,00Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 11.993.197.407,00 11.503.952.015,00Penanaman Modal 10.905.091.789,00 12.356.218.251,00Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 14.458.509.286,00 8.867.849.505,00Pertanian 99.799.256.111,00 107.310.015.190,00Kehutanan 19.803.157.593,00 18.271.095.627,00



Energi dan Sumberdaya Mineral 13.540.063.560,00 17.398.402.255,00Kelautan dan Perikanan 31.179.277.156,00 43.333.475.831,00Perdagangan 15.152.324.023,00 21.393.494.027,00Perindustrian 4.195.797.402,00 2.751.877.893,00Transmigrasi 113.553.000,00

LINGKUNGAN HIDUP 8.067.767.644,00 7.816.832.838,00Lingkungan Hidup 8.067.767.644,00 7.816.832.838,00

PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 598.050.663.419,00 341.587.358.937,00Pekerjaan Umum 598.050.663.419,00 341.587.358.937,00

KESEHATAN 205.563.313.437,00 185.072.017.131,00Kesehatan 205.563.313.437,00 185.072.017.131,00

PARIWISATA DAN BUDAYA 29.299.260.282,00 47.185.138.194,00Kebudayaan 981.955.100,00 1.161.467.600,00Pariwisata 28.317.305.182,00 46.023.670.594,00

PENDIDIKAN 123.167.492.030,00 109.213.865.126,00Pendidikan 82.363.232.911,00 85.908.697.108,00Pemuda dan Olahraga 29.670.546.147,00 23.305.168.018,00Perpustakaan 11.133.712.972,00

PERLINDUNGAN SOSIAL 41.302.578.269,00 38.071.596.598,00Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 7.963.273.327,00 7.428.276.900,00Sosial 33.339.304.942,00 30.643.319.698,00

TOTAL 2.693.083.748.864,00 2.229.484.466.963,00



Belanja daerah Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2010-2015menunjukkan kinerja yang positif dimana pada tahun 2010 belanjadaerah sejumlah 1.137.423.444.598 yang kemudian naik pada tahun2011 menjadi sebesar 1.443.702.565.121. Pada tahun 2012, belanjamencapai 1.817.969.042.396 dan naik menjadi 2.276.652.783.917pada tahun 2013. Pada tahun 2014 belanja mencapai2.452.618.546.301 dan pada tahun 2015 menjadi 2.641.789.104.

Gambar 3.1. menjelaskan tentang alokasi belanja beberapaurusan wajib provinsi 2014-2015. Secara umum urusan pemerintahanumum mencakup (Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi,Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Ketahanan Pangan,Kearsipan, Komunikasi dan Informasi, Perpustakaan, dan PerencanaanPembangunan) mendapatkan alokasi belanja relatif besar dibandingkandengan urusan wajib pemerintahan provinsi lainnya. Alokasi belanjauntuk pendidikan dan kesehatan 2015 sebesar 9 persen, dan relatifmenurun dibandingkan dengan alokasi tahun 2014 sebesar 13,20persen. Penurunan alokasi belanja pada bidang pendidikan dankesehatan diikuti dengan kenaikan alokasi belanja infrastruktur(khusus kewenangan ke-PUan) menjadi 16,3 persen pada tahun 2015.

Alokasi belanja bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastrukturbelum dapat memenuhi amanat Undang-Undang tentang Pendidikan,Kesehatan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri untuk alokasi belanjaModal khususnya infrastruktur dasar. Arahan kebijakan alokasi belanjakedepan, memerlukan dukungan komitmen pemerintah provinsibersama pihak legislatif untuk dapat mengalokasikan dana lebih besarmendukung peningkatan urusan bidang pelayanan pendidikan,kesehatan, dan infrastruktur dasar. Secara bersamaan dan bertahapalokasi belanja untuk urusan pemerintahan umum harus semakinmengecil dan pengurangan dana tersebut diarahkan dan dialokasikanuntuk peningkatan pelayanan wajib dasar seperti pendidikan,kesehatan, dan infrastruktur dasar.



GAMBAR 3.1. ALOKASI BELANJA BEBERAPA URUSAN WAJIBPROVINSI SULUT 2014-2015 (%)

Sumber: Kajian Fiskal Regional (KFR), 2015. Kanwil Perbendaharaan KemenkeuSulawesi Utara

Penambahan alokasi belanja untuk meningkatkan pelayanandasar wajib publik bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,perlu dilakukan. Tindakan tersebut, selain menjalankan amanatUndang Undang Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan otonomidaerah, pada hakikinya untuk mewujudkan pelayanan dasarberdasarkan standar pelayanan nasional kepada masyarakat sampai kedaerah terpencil, terisolasi, kepulauan, dan perbatasan. Pelayanandasar wajib publik yang semakin merata penyebarannya sampaimenjangkau daerah-daerah pinggiran dan terpencil, dalam jangkamenengah dan panjang akan dapat meningkatkan tingkat kecerdasandan kesehatan masyarakat, serta bersamaan dapat mewujudkankehidupan masyarakat semakin baik dan sejahtera.

Ratio belanja pegawai dan belanja modal Sulawesi Utara tahun2015 ditunjukkan pada Gambar 3.2. Ratio belanja pegawai dan belanjamodal dapat menjelaskan seberapa besar proporsi APBD yangdigunakan untuk membayar gaji pegawai dan digunakan untukmembiayai belanja modal khususnya infrastruktur dasar.



GAMBAR 3.2. RATIO BELANJA PEGAWAI DAN BELANJA MODALSULAWESI UTARA, 2015

Sumber: KFR Sulut, 2015Data pada Tabel 3.2.5 menjelaskan proporsi alokasi untuk

membiayai belanja modal lebih besar dibandingkan dengan proporsiuntuk membayar gaji pegawai. Semakin besar proporsi belanja modaldan semakin kecil proporsi belanja pegawai menjelaskan arah alokasibelanja pemerintah provinsi Sulawesi Utara struktur belanja pemerintahdaerah semakin baik. Proporsi alokasi belanja modal lebih besar darialokasi belanja pegawai pada tahun 2015, dan diharapkan alokasibelanja modal semakin besar dan dapat mencapai lebih dari 30 persentotal belanja pemerintah pada tahun 2019, seperti diharapkan dalamdokumen RPJMN 2015-2019.

3.1.2 Neraca Daerah

Perkembangan neraca daerah, analisis rasio likuiditas, analisis rasiosolvabilitas dan analisis rasio aktivitas.



Tabel 3.7. Neraca Daerah Provinsi Sulawesi Utara per 31 Desember tahun 2014-2015

URAIAN 2014 2015

ASET

ASET LANCAR

Kas di Kas Daerah 105.779.061.331,00 289.952.169.506,00

Kas di Bendahara Penerimaan 14.164.568,00 258.646.398,00

Kas di Bendahara Pengeluaran 124.030.574,00 1.297.569.751,00

Kas di BLUD 0,00 0,00

Kas Lainnya 0,00 0,00

Setara Kas 0,00 0,00

Investasi Jangka Pendek 0,00 0,00

Piutang Pendapatan 107.438.036.756,85 77.874.572.765,00

Piutang Lainnya 226.269.700,00 7.472.461.358,00

Penyisihan Piutang (16.507.390.160,93) 0,00

Beban Dibayar Dimuka 0,00 0,00

Persediaan 8.109.778.627,68 11.941.240.396,11

JUMLAH ASET LANCAR 205.183.951.396,60 388.795.660.174,11



INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang Kepada EntitasLainnya

0,00 0,00

Investasi dalam Obligasi 0,00 0,00

Investasi dalam Proyek Pembangunan 0,00 0,00

Dana Bergulir 0,00 0,00

Deposito Jangka Panjang 0,00 0,00

Investasi Non Permanen Lainnya 944.147.700,00 944.147.700,00

JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen 944.147.700,00 944.147.700,00

Investasi Jangka Panjang Permanen

Penyertaaan Modal Pemerintah Daerah 441.246.145.214,22 309.998.809.442,41

Investasi Permanen Lainnya 0,00 0,00

JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen 441.246.145.214,22 309.998.809.442,41

ASET TETAP

Tanah 1.912.807.806.041,00 1.249.651.119.407,00

Peralatan Mesin 509.419.482.669,69 436.174.808.164,19

Gedung dan Bangunan 747.904.683.678,76 606.321.804.649,76

Jalan, Irigasi dan Jaringan 1.303.657.977.382,70 826.937.616.911,70



Aset Tetap Lainnya 43.286.607.827,00 20.209.128.862,22

Konstruksi Dalam Pengerjaan 123.570.678.419,00 89.004.948.226,00

Akumulasi Penyusutan (1.018.287.110.995,00) 0,00

JUMLAH ASET TETAP 3.622.360.125.023,15 3.228.299.462.220,65

DANA CADANGAN

Dana Cadangan 0,00 0,00

JUMLAH DANA CADANGAN 0,00 0,00

ASET LAINNYA

Tagihan Jangka Panjang 12.505.426.277,98 12.553.922.624,74

Kemitraan dengan Pihak Ketiga 45.613.510.000,00 45.613.510.000,00

Aset Tidak Berwujud 0,00 0,00

Aset Lain-lain 580.139.816.946,25 590.489.176.937,25

JUMLAH ASET LAINNYA 638.258.793.224,23 648.656.649.561,99

JUMLAH ASET 4.907.993.162.558,20 4.576.695.729.099,16

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 5.327.952.853,00 541.079.318,00

Utang Bunga 0,00 0,00



Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 0,00 0,00

Pendapatan Diterima Dimuka 0,00 0,00

Utang Beban 123.613.801.997,00 0,00

Utang Jangka Pendek Lainnya 13.374.943.550.15 135.977.769,881,75

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 142.316.698.400,15 136.518.849.199,75

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Utang Dalam Negeri 0,00 0,00

Utang Jangka Panjang Lainnya 0,00 0,00

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 0,00 0,00

JUMLAH KEWAJIBAN 142.316.698.400,15 136.518.849.199,75

EKUITAS

EKUITAS 4.765.676.646.158,05 4.440.176.879.899,41

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 4.907.993.162.558,20 4.576.695.729.099,16



Tabel 3.8. Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah

No. UraianRata-Rata Pertumbuhan

(%)1 ASET1.1. ASET LANCAR 9,071.1.1. Kas 11,201.1.2. Piutang 12,541.1.3. Persediaan 141,05INVESTASI JANGKA PANJANG 18,351.2. ASET TETAP 15,081.2.1. Tanah 29,611.2.2. Peralatan dan mesin 15,221.2.3. Gedung dan bangunan 16,851.2.4. Jalan, irigasi, dan jaringan 18,591.2.5. Aset tetap lainnya 34,761.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) 74,571.3. ASET LAINNYA 155,131.3.1. Tagihan penjualan angsuran -1.3.2. Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah 78,641.3.3. Kemitraan dengan pihak kedua -Kemitraan dengan pihak ketiga -0,411.3.4. Aset tak berwujud -Aset Lain-lain 672,27

JUMLAH ASET DAERAH 17

2 KEWAJIBAN

2.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 42,102.1.1. Utang perhitungan pihak ketiga 178,912.1.2. Uang muka dari kas daerah -2.1.3. Pendapatan diterima dimuka -Utang Jangka Pendek Lainnya 32,693 EKUITAS DANA



3.1. EKUITAS DANA LANCAR 16,63

3.1.1. SILPA 30,523.1.2. Cadangan piutang 7,413.1.3. Cadangan persediaan 184,22Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utangjangka pendek 63,40Pendapatan yang ditangguhkan 903,973.2. EKUITAS DANA INVESTASI3.2.1. Diinvestasikan dalam aset tetap 15,853.2.2. Diinvestasikan dalam aset lainnya 193,81Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 19,69

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 17



3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan perhitungan anggaran selang 3 tahun terakhir menunjukkan bahwapenyerapan anggaran semakin baik, ditunjukkan dengan semakin berkurangnya jumlah SILPA.

Tabel 3.9 Proporsi Penggunaan Anggaran Perhitungan Anggaran

No. Uraian2013 2014 2015

Rp % dariSiLPA Rp % dari SiLPA Rp % dari

SiLPA1 Jumlah SiLPA 247,891,387,423 290,708,659,939 100,583,941,9522 Pelampauan penerimaan PAD 34,381,256,462 13,87 25,562,392,869 8,79 -3 Pelampauan penerimaan danaperimbangan 20,292,276,430 8,18 - -4 Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah - - -5 Sisa penghematan belanja atauakibat lainnya 12,430,535,871 5,01 12,236,695,363 4,21 290,708,659,939 2896 Kewajiban kepada pihak ketigasampai dengan akhir tahunbelum terselesaikan 34,324,708,077 13,85 53,157,359,849 18,29 -7 Kegiatan lanjutan 25,938,687,110 10,46 74,282,819,301 25,55 -



3.2.2. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan Daerah disediakan untuk menganggarkan setiappenerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yangakan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutanmaupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Adapun pembiayaandaerah tersebut terdiri dari :

1. Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih PerhitunganAnggaran Tahun Lalu; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yangDipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan KembaliPemberian Pinjaman; Penerimaan Piutang Daerah danPenerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.

2. Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk Pembentukan DanaCadangan; Penyertaan Modal Pemerintah Daerah padaPerusahaan Daerah; Pembayaran Pokok Utang; PemberianPinjaman Daerah dan Sisa lebih Pembiayaan Anggaran TahunBerjalan (SILPA).Sisa pembiayaan APBD Provinsi Sulawesi utara tahun pada 2015adalah penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih PerhitunganAnggaran Tahun Lalu Sebesar Rp. 84.011.897.091.

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaanpembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan danpengeluaran pembiayaan daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir,proyeksi/target tahun rencana serta 1 (satu) tahun setelah tahunrencana dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaanpembiayaan daerah disajikan dalam bentuk tabel dengan formatsebagai berikut :



Tabel 3.10. Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

No Jenis Penerimaan dan PengeluaranPembiayaan Daerah

JUMLAHRealisasi 2014

(Rp)Realisasi 2015

(Rp)3 4

3.1 Penerimaan Pembiayaan

3.1.1Sisa lebih perhitungan anggarantahun sebelumnya (SILPA) 148.282.819.301 84.011.897.091

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan

3.1.3Hasil penjualan kekayaan daerahyang dipisahkan

3.1.4 Penerimaan Pinjaman daerah

3.1.5Penerimaan kembali pemberianpinjaman

3.1.6 Penerimaan piutangJUMLAH PENERIMAANPEMBIAYAAN 148.282.819.301 84.011.897.091

3.2 Pengeluaran pembiayaan3.2.1 Pembentukan dana cadangan3.2.2 penyertaan modal investasi daerah 25.000.000.000 25.000.000.0003.2.3 Pembayaran utang pokok3.2.4 Pemberian pinjaman daerah

3.2.5Bantuan keuangan ke Kab/Kota utkSanitasi (hibah)JUMLAH PENGELUARANPEMBIAYAAN 25.000.000.000 25.000.000.000JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO 123.282.819.301.49 59.011.897.091

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah

3.3. Kerangka Pendanaan

Pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam penentuan alokasianggaran mengalami perubahan pendekatan dari money follow functionmenjadi money follow program priority. Hal ini untuk meminimalkanmasalah perencanaan dan pengangaran yang sering terjadi terutamapenganggaran yang berdasarkan tugas dan fungsi menyebabkanterjadinya inefisiensi, duplikasi program, alokasi anggaran tidakterfokus dsb. Konsep perencanaan terintegrasi dan terpadu menjadikunci untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan programsehingga sasaran dan manfaat pembangunan lebih optimal tercapai.



Kebijakan keuangan daerah terdiri atas kebijakan pendapatan,kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan. Kebijakanpendapatan diarahkan kepada ketersediaan dana yang berkelanjutandengan jumlah yang memadai. Sehingga berbagai potensi pendapatandaerah harus teridentifikasi dan di optimalkan. Kebijakan belanja akandiarahkan bagi program dan kegiatan prioritas yang mendukungprioritas pembangunan daerah. Sedangkan kebijakan pembiayaandiarahkan untuk menutup defisit anggaran pada pos-pos pembiayaan.

3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat sertaPrioritas Utama

Tabel.3.11 Pengeluaran Periodik,Wajib dan Mengikat serta PrioritasUtama Provinsi Sulawesi Utara

No Uraian Tahun 2015

A Belanja Tidak Langsung1 Belanja Gaji

dan Tunjangan326.389.293.345

2 Belanja Penerimaan Anggota dan PimpinanDPRD serta Operasional KDH/WKDH

6.445.500.000

3 Belanja Bunga -4 Belanja bagi hasil 327.901.115.304B Belanja Langsung1 Belanja honorarium PNS khusus untuk

guru dan tenaga medis.14.599.769.500

2 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 1.059.500.0003 Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan

bulanan kantor seperti listrik, air, telepondan sejenisnya)

97.649.587.403

4 Belanja sewa gedung kantor (yang telah adakontrak jangka panjangnya)

5.241.340.367

5 Belanja sewa perlengkapan dan peralatankantor ( yang telah ada kontrak jangkapanjangnya)

4.612.465.249

C Pembiayaan Pengeluaran1 Pembentukan Dana Cadangan -2 Pembayaran pokok utang -

TOTAL (A+B+C) 783,898,571,168




3.3.2. Proyeksi Data Masa lalu

Dalam bagian ini diuraikan mengenai proyeksi data masa lalu dan asumsiyang digunakan untuk memproyeksi serta kebijakan-kebijakan yangmempengaruhi proyeksi data.



Tabel.3.12. Proyeksi Pendapatan Daerah 2016-2021NO JENIS PENERIMAAN Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

PENDAPATAN 2.901.548.814.000 3.778.071.398.864 4.008.020.190.752 4.318.463.230.402 4.518.476.537.140 4.826.037.984.561

A PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.041.115.350.000 1.114.476.631.000 1.186.318.719.000 1.260.704.163.000 1.342.287.561.000 1.429.779.635.000

I Pajak Daerah 895.736.150.000 968.673.031.000 1.034.583.719.000 1.105.614.963.000 1.182.857.761.000 1.266.912.635.000

1 Pajak Kendaraan Bermotor(PKB)

270.318.065.000 289.537.147.000 307.777.987.000 327.168.000.000 348.106.752.000 370.733.691.000

2 Bea Balik Nama KendaraanBermotor (BNN KB)

273.144.599.000 292.290.754.000 310.705.071.000 330.279.491.000 351.417.378.000 374.259.508.000

3 Pajak Bahan Bakar KendaraanBermotor (PBB KB)

223.123.486.000 238.742.130.000 254.021.626.000 270.787.054.000 289.200.573.000 309.444.613.000

4 Pajak Air Permukaan (PAP) 1.250.000.000 1.250.000.000 1.275.000.000 1.300.000.000 1.325.000.000 1.350.000.000

5 Pajak Rokok 127.900.000.000 146.853.000.000 160.804.035.000 176.080.418.000 192.808.058.000 211.124.823.000

II Retribusi Daerah 56.729.200.000 57.153.600.000 57.735.000.000 58.889.200.000 59.079.800.000 60.367.000.000

III Hasil Pengelolaan KekayaanDaerah Yang dipisahkan

45.000.000.000 45.000.000.000 50.000.000.000 52.000.000.000 55.000.000.000 57.000.000.000

IV Lain-Lain Pendapatan AsliDaerah yang sah

43.650.000.000 43.650.000.000 44.000.000.000 44.200.000.000 45.350.000.000 45.500.000.000

B DANA PERIMBANGAN 1.855.433.464.000 2.658.094.767.864 2.815.701.471.752 3.050.259.067.402 3.166.188.976.140 3.380.758.349.561

I Bagi Hasil Pajak/Bagi HasilBukan Pajak

121.662.128.000 121.662.128.000 121.662.128.000 121.662.128.000 121.662.128.000 121.662.128.000

II Dana Alokasi Umum (DAU) 1.065.545.204.000 1.814.614.570.145 1.932.559.687.299 1.991.297.866.299 2.052.972.954.299 2.196.272.403.681

III Dana Alokasi Khusus (DAK) 668.226.132.000 721.818.069.719 761.479.656.453 937.299.073.103 991.553.893.841 1.062.823.817.880

C LAIN-LAIN PENDAPATANDAERAH YANG SAH

5.000.000.000 5.500.000.000 6.000.000.000 7.500.000.000 10.000.000.000 15.500.000.000



TABEL.3.13. RANCANGAN BELANJA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI SULAWESI UTARA 2017-2021

NO JENIS PENERIMAAN 2017 2018 2019 2020 2021

A PENDAPATAN ASLI DAERAH

I PAJAK DAERAH

1 PaJak Kendaraan Bermotor (PKB) 84.255.309.777 89.563.394.217 95.205.888.000 101.299.064.832 107.883.504.081

2 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor(BBNKB)

85.056.609.414 85.056.609.414 96.111.331.881 85.056.609.414 108.909.516.828

3 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor(PBB-KB)

162.105.906.270 162.105.906.270 162.105.906.270 162.105.906.270 210.112.892.227

4 Pajak Air Permukaan (PAP) 606.250.000 618.375.000 630.500.000 642.625.000 654.750.000

5 Pajak Rokok 102.797.100.000 112.562.824.500 123.256.292.600 134.965.640.600 147.787.376.100

TOTAL 434.821.175.461 449.907.109.401 477.309.918.751 484.069.846.116 575.348.039.236



Penerimaan pemerintah daerah provinsi Sulawesi Utara berasaldari Penerimaan Asli Daerah (PAD) proporsinya cenderung menurun.Tahun 2014 proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah sebesar40,40% dan 2015 proporsinya hanya sebesar 38%. Proyeksi tahun 2016turun sebesar 35,88 % dan 2017 turun menjadi 36,29 % dari totalpenerimaan daerah. Penurunan besaran proporsi PAD terhadap totalpenerimaan pemerintah provinsi disebabkan adanya kebijakanpemerintah daerah menurunkan target PAD sebesar 100 miliar rupiah.Pos pertumbuhan PAD yang menjadi penopang utama berasal dari BeaBalik Nama Kendaraan Bermotor. Kebijakan pemerintahan pusat jugamempengaruhi proyeksi penerimaan daerah, seperti penurunan DAKsebesar 10% untuk semua daerah mulai tahun 2016. Pemerintahdaerah berupaya meningkatkan DAU dan DAK lewat proposal daerahyang menopang prioritas nasional terutama pada 9 bidangpembangunan yang dikelola oleh 16 SKPD.

Upaya meningkatkan Pendapatan Daerah, khususnya PendapatanAsli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Utara untuk tahun 2017, rencanapenerimaan mengacu pada realisasi tahun 2015 dan prediksiperkembangan potensi penerimaan selang tahun 2016. Dari sumber-sumber pendapatan asli daerah yang sudah dikelola selama ini, adabeberapa sumber pendapatan yang perlu dioptimalkan penerimaannyadengan meningkatkan kuantitas, jangkauan, dan kualitas pelayananserta meningkatkan penegakan peraturan perundang-undangan yangberlaku, dengan tetap memperhatikan dampak-dampak yang mungkinberpengaruh terhadap sendi perekonomian masyarakat.

Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakinmeluasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelolapendapatan daerah. Berkaitan dengan rencana peningkatan pendapatandaerah, kebijakan pengelolaan pendapatan daerah yang sesuai denganperaturan perundangan adalah melalui Intensifikasi Penerimaan PajakDaerah dan Retribusi Daerah, Peningkatan penerimaan lain-lain PADyang sah, serta Peningkatan Dana Perimbangan.

Kebijakan pengembangan sumber pendapatan daerah tersebutdiarahkan untuk:

1. Meningkatkan PAD melalui jenis penerimaan Pajak Daerah yangmeliputi sumber penerimaan yang telah ditetapkan dalamUndang-Undang dan yang telah dikembangkan berdasarkanruang lingkup kewenangan Provinsi melalui Peraturan Daerah,



dengan meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan kepadaWajib Pajak dan intensifikasi pemungutan Pajak Daerah.

2. Meningkatkan penerimaan PAD dari sektor Retribusi Daerahmelalui peningkatan pelayanan pada semua unit kerja penyedialayanan publik yang berhubungan langsung dengan masyarakatpengguna jasa / layanan yang menghasilkan Retribusi Daerah.

3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya daerah yangmenghasilkan Retribusi Daerah.

4. Meningkatkan pengelolaan potensi sumber Lain-lain PendapatanAsli Daerah yang sah berdasarkan kewenangan Provinsi.

5. Mengoptimalkan pendayagunaan Badan Usaha Milik Daerahsebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.

6. Meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten / Kotadan dalam peningkatan penerimaan PAD yang berimplikasi padabagi hasil Pajak Daerah.

7. Sosialisasi dan public relationship untuk meningkatkan kesadaranmasyarakat tentang kewajiban membayar jenis-jenis pajak daerahdan retribusi daerah.

8. Peningkatan sarana dan prasarana / fasilitas dan pelayananumum yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentangmanfaat membayar pajak daerah dan retribusi daerah.

9. Mengembangkan sistim evaluasi pelayanan prima denganmelakukan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publikyang diberikan.

10. Melanjutkan dan meningkatkan pengelolaan keuangan daerahsesuai ketentuan yang berlaku, yang juga berimplikasi padapenerimaan penghargaan dari pemerintah pusat berupa insentif.

Disamping kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah,diperlukan juga upaya-upaya untuk mendukung target-targetpenerimaan pendapatan sebagai berikut :1. Peningkatan jangkauan pelayanan Pajak Daerah, untuk

mendekatkan pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak hingga kepelosok wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

2. Peningkatan kualitas pelayanan Pajak Daerah, untuk membenahimekanisme pelayanan serta meningkatkan sarana dan prasaranapenunjang.

3. Peningkatan pengawasan pengelolaan Pajak Daerah, untukmeningkatkan pengawasan melekat terhadap sistem dan aparaturpelaksana pemungutan Pajak Daerah yang dapat



mempertahankan/ meningkatkan kepercayaan masyarakat WajibPajak terhadap pengelolaan Pajak Daerah yang transparan danakuntabel.

4. Intensifikasi penerimaan Pajak Daerah, melalui pendekatanpersuasif dalam bentuk sosialisasi, inventarisasi dan pemungutanlangsung yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kotahingga ke tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan, sertapendekatan represif dalam bentuk razia/penertiban yang didukungoleh pihak Kepolisian Daerah.

5. Sosialisasi dan Publik Relationship, melalui kegiatan pertemuanumum maupun melalui media cetak dan elektronik ditujukanuntuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibanmembayar Pajak Daerah sekaligus manfaat pengelolaan PajakDaerah, selain itu upaya sosialisasi ditujukan untuk aparaturPemerintah Kabupaten/Kota terutama pada tingkat Kecamatan danDesa/Kelurahan tentang manfaat dari kerja sama pemungutanPajak Provinsi yang berimplikasi terhadap Bagi Hasil yang jugaturut berkontribusi bagi Pendapatan Daerah di Kabupaten/Kota.

6. Peningkatan Fungsi Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Daerah,melalui optimalisasi fungsi Rapat-Rapat Koordinasi dan EvaluasiPengelolaan Pendapatan Daerah sebagai forum komunikasi upaya-upaya pencapaian target Pendapatan Daerah sesuai peran dantupoksi masing-masing SKPD/unit kerja yang berkontribusiterhadap Pendapatan Daerah.

7. Penyesuaian tarif retribusi, melalui inventarisasi dan analisis tarifjenis retribusi tertentu yang sudah layak disesuaikan denganmemperhitungkan daya bayar masyarakat wajib retribusi sertadampaknya terhadap perekonomian masyarakat termasukinvestasi.

8. Optimalisasi sumber pendapatan lain-lain PAD yang sah, melaluioptimalisasi penerimaan dari pengelolaan sumber daya milik daerahyang berpotensi menghasilkan pendapatan sebagai salah satusumber pendapatan dalam struktur APBD.

9. Meningkatkan koordinasi pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak danDana Bagi Hasil Bukan Pajak, untuk kelancaran penerimaan danadimaksud yang berkontribusi terhadap APBD, lebih khusus untukDana Bagi Hasil Bukan Pajak dari Cukai Hasil Tembakau yangmulai dikelola pada akhir tahun 2011.Kemandirian pendapatan dengan mengoptimalkan seluruh potensipendapatan akan berimplikasi pada peningkatan kapasitas fiskaldaerah.



Pembiayaan Daerah disediakan untuk menganggarkan setiappenerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yangakan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutanmaupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Adapun pembiayaandaerah tersebut terdiri dari :

3. Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa LebihPerhitungan Anggaran Tahun Lalu; Hasil Penjualan KekayaanDaerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah;Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; PenerimaanPiutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal(Investasi) Daerah.

4. Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk PembentukanDana Cadangan; Penyertaan Modal Pemerintah Daerah padaPerusahaan Daerah; Pembayaran Pokok Utang; PemberianPinjaman Daerah dan Sisa lebih Pembiayaan Anggaran TahunBerjalan (SILPA).

Sisa pembiayaan APBD Provinsi Sulawesi utara tahun pada2015 adalah penerimaan pembiayaan dari Sisa LebihPerhitungan Anggaran Tahun Lalu Sebesar Rp.84.011.897.091. Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi sertaproyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerahdalam 2 (dua) tahun terakhir, proyeksi/target tahun rencanaserta 1 (satu) tahun setelah tahun rencana dalam rangkaperumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerahdisajikan dalam bentuk tabel dengan format sebagai berikut:



Tabel 3.14. Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2016-2021No Jenis Penerimaan dan pengeluaran

pembiayaan DaerahJumlah

2016(Rp)

2017(Rp)

2018(Rp)

2019(Rp)

2020(Rp)

2021(Rp)

3.1 Penerimaan Pembiayaan

3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan AnggaranTahun Sebelumnya (SILPA) 30.000.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan

3.1.3 Hasil penjualan kekayaan daerah yangdipisahkan

3.1.4 Penerimaan Pinjaman daerah

3.1.5 Penerimaan kembali pemberianpinjaman

3.1.6 Penerimaan piutang

JUMLAH PENERIMAANPEMBIAYAAN 30.000.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000

3.2 Pengeluaran pembiayaan

3.2.1 Pembentukan dana cadangan

3.2.2 Penyertaan Modal Investasi Daerah 25.000.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000 50.000.000.0003.2.3 Pembayaran utang pokok

3.2.4 Pemberian pinjaman daerah

JUMLAH PENGELUARANPEMBIAYAAN

5.000.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000

JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO 5.000.000.000 0 0 0 0 0

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Prov. Sulut, 2016



Penyerapan dana untuk menunjang kegiatan pembangunan,terutama program dan kegiatan prioritas, akan lebih efisien, sehinggadiharapkan SILPA cenderung menurun. Ini berarti pengelolaankeuangan daerah provinsi semakin baik, dan bisa mempertahankanstatus opini BPK. Pengeluaran pembiayaan diprioritaskan padapengeluaran yang bersifat wajib seperti pembayaran hutang pokok.Setelah itu diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMD yangberorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanankepada masyarakat.



Tabel.3.15. Proyeksi Belanja Pembangunan Daerah Sulawesi Utara 2017-2021URAIAN 2017 2018 2019 2020 2021

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Pegawai 1.041.147.565.192,20 1.074.166.578.827 1.116.812.773.301 1.157.612.433.313 1.179.024.735.073

Belanja Bunga -

Belanja Subsidi 1.200.000.000 1.260.000.000 1.323.000.000 1.389.150.000 1.458.607.500

Belanja Hibah 552.620.200.000 580.251.210.000 609.263.770.500 639.726.959.025 671.713.306.976

Belanja Bantuan Sosial 420.250.000 441.262.500 463.325.625 486.491.906 510.816.502

Belanja Bagi Hasil KepadaKab./Kota dan Pemerintah Desa

434.821.175.461 449.907.109.401 477.309.918.751 484.069.846.116 575.348.039.236

Belanja Bantuan Keuangan KepadaKabupaten/Kota, Pemerintah Desa

dan Partai Politik

11.280.000.000 11.844.000.000 12.436.200.000 13.058.010.000 13.710.910.500

Belanja Tidak Terduga 10.000.000.000 10.500.000.000 11.025.000.000 11.576.250.000 12.155.062.500

Jumlah Belanja Tidak Langsung 2.051.489.190.653 2.128.370.160.728 2.228.633.988.177 2.307.919.140.360 2.453.921.478.287

BELANJA LANGSUNG

Belanja Pegawai 32.286.410.320 33.900.730.836 35.595.767.378 37.375.555.747 39.244.333.534

Belanja Barang dan Jasa 739.011.968.894 775.962.567.339 814.760.695.706 855.498.730.491 898.273.667.015

Belanja Modal 922.211.672.197 968.322.255.807 1.016.738.368.597 1.067.575.287.027 1.120.954.051.378

Jumlah Belanja Langsung 1.693.510.051.411 1.778.185.553.982 1.867.094.831.681 1.960.449.573.265 2.058.472.051.927

TOTAL JUMLAH BELANJA 3.744.999.242.064 3.906.555.714.710 4.095.728.819.858 4.268.368.713.625 4.512.393.530.214



Tabel.3.16 Proyeksi Pengeluaran Periodik,Wajib dan Mengikat serta Prioritas UtamaProvinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 - 2021

No Uraian Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

A Belanja Tidak Langsung

1 Belanja Gajidan Tunjangan

326.389.293.345342,708,758,012 359,844,195,913

377,836,405,709 396,728,225,994416,564,637,294

2 Belanja Penerimaan Anggota danPimpinan DPRD serta OperasionalKDH/WKDH

6.445.500.000 6,767,775,0007,106,163,750

7,461,471,938 7,834,545,5348,226,272,811

3Belanja Bunga

4Belanja bagi hasil 327.901.115.304

345,036,553,205 363,028,763,000381,920,583,286 401,756,994,585

422,585,226,450

B Belanja Langsung

1 Belanja honorarium PNS khususuntuk guru dan tenaga medis.

14.599.769.50014,964,763,738 15,338,882,831

15,722,354,902 16,115,413,77416,921,184,463

2Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 1.059.500.000 1,138,962,500

1,224,384,6881,316,213,539 1,414,929,554

1,521,049,271

3 Belanja Jasa Kantor (khusustagihan bulanan kantor sepertilistrik, air, telepon dan sejenisnya)

97.649.587.403102,532,066,773 107,658,670,112

113,041,603,617 118,693,683,798124,628,367,988

4 Belanja sewa gedung kantor (yangtelah ada kontrak jangkapanjangnya)

5.241.340.367 5,241,340,3675,241,340,367

5,241,340,367 5,241,340,3675,241,340,367

5 Belanja sewa perlengkapan danperalatan kantor ( yang telah adakontrak jangka panjangnya)

4.612.465.249 4,612,465,2494,612,465,249

4,612,465,249 4,612,465,2494,612,465,249



C Pembiayaan Pengeluaran

1 Pembentukan Dana Cadangan 50.000.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000

2 Pembayaran pokok utang -

TOTAL (A+B+C) 833,898,571,168 873,002,684,844 914,054,865,909 957,152,438,606 1,002,397,598,857 1,050,300,543,893




3.3.3 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Sinergitas program pembangunan nasional dan daerah untukpenyusunan RKPD 2017 berdasarkan arah kebijakan pembangunandaerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunannasional. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedomanpada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan UU Nomor 23Tahun 2014 dimana terdapat 6 (enam) urusan pemeritahan wajibyang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan;kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyatdan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum danperlindungan masyarakat; dan sosial serta beberapa prioritaslainnya yaitu 18 urusan pemerintahan wajib no n pelayanan dasardan 8 urusan pemerintahan pilihan. Dasar ini mempengaruhipenjabaran kebijakan belanja daerah dalam untuk berbagai bidang.Kebijakan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk diarahkanpertama untuk memenuhi program dan kegiatan prioritaspembangunan daerah.

Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan terintegrasi level1 dan level 2, tetap memperhatikan aspek efektifitas (keluaran daribelanja dapat dinikmati oleh masyarakat), efisiensi (memperhatikanperbandingan antara masukan dan keluaran), transparansi(anggaran dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas)dan akuntabilitas (diadministrasikan dan dipertanggungjawabkansesuai dengan perundang-undangan). Pemerintah Provinsi SulawesiUtara menggunakan system defisit anggaran karena jumlah belanjadaerah lebih besar dari penerimaan daerah. Belanja daerahdiarahkan untuk dapat mendukung 10 prioritas pembangunandaerah tahun 2017. Alokasi belanja untuk program dan kegiatanprioritas adalah sekitar 1,5 triliun rupiah dengan proporsi belanjaterbesar pada SKPD Pekerjaan Umum (sekitar 51,64%) dan DinasPendidikan Nasional (sekitar 21,71%). Untuk menunjang kebijakanpemerintah daerah melalui program Operasi Daerah SelesaikanKemiskinan (ODSK), proporsi belanja program penanggulangulangankemiskinan adalah sekitar 17,47%.

Pelimpahan kewenangan wajib bidang pendidikan menengahke level provinsi, petugas kehutanan, petugas ESDM, petugasperikanan dan kelautan akan memberikan dampak peningkatanpada pos belanja pegawai di belanja tidak langsung. Saat ini terdapatgaji guru-guru SMA sebesar Rp. 212.853.000.000 (4.055 guru PNS



dan 441 guru Non PNS) dan guru-guru SMK sebesarRp.162.772.200.000 ( 3.067 guru PNS dan 546 guru Non PNS)dengan proyeksi peningkatan gaji untuk guru-guru SMA/SMKTahun 2017 sebesar Rp. 396.193.122.000. Untuk petugaskehutanan tingkat kabupaten/kota yang dilimpahkan ke provinsiadalah sebesar 341 pegawai.

Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus di manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk dapat mencapai prioritas pembangunan yangdiharapkan, selanjutnya akan meningkatkan kesejahteraanmasyarakat. Pada akhir periode besarnya alokasi anggaranyang digunakan untuk mencapai prioritas yang diinginkandapat terukur.

2. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanaiprogram-program dan kegiatan-kegiatan prioritas sehinggatercapai komprehensif dalam pembangunan manusia,pembangunan sektor unggulan, pembangunan pemerataandan kewilayahan dan pembangunan reformasi birokrasi.

3. Tolak ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan harus disertai tolak ukurdan target pada setiap indikator kinerja bahkanmencantumkan secara jelas lokasi pembangunan yangdilakukan.

4. Optimalisasi belanja langsung

Belanja langsung yang mendukung tercapainya tujuanpembangunan secara efisien dan efektif masih memilikiproporsi yang kecil. Sesuai dengan strategi pembangunanuntuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,optimalisasi pembangunan infrastruktur dapatdikerjasamakan dengan pihak swasta melalui BUMD.

5. Transparansi dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja, dipublikasikan dandipertanggungjawabkan. Bahkan prosesnya pun dilaksanakan



secara transparan lewat multilateral meeting dan bilateralmeeting.

Secara umum urusan pemerintahan umum mencakup (OtonomiDaerah, Pemerintahan Umum, Administrasi, Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian, Ketahanan Pangan, Kearsipan,Komunikasi dan Informasi, Perpustakaan, dan PerencanaanPembangunan) mendapatkan alokasi belanja relatif besardibandingkan dengan urusan wajib pemerintahan provinsi lainnya.

Alokasi belanja untuk pendidikan dan kesehatan 2015 sebesar9 persen, dan relatif menurun dibandingkan dengan alokasi tahun2014 sebesar 13,20 persen. Penurunan alokasi belanja pada bidangpendidikan dan kesehatan diikuti dengan kenaikan alokasi belanjainfrastruktur (khusus kewenangan ke-PUan) menjadi 16,3 persenpada tahun 2015. Alokasi belanja bidang pendidikan, kesehatan, daninfrastruktur belum dapat memenuhi amanat Undang-Undangtentang Pendidikan, Kesehatan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeriuntuk alokasi belanja Modal khususnya infrastruktur dasar.

Arahan kebijakan alokasi belanja kedepan, memerlukandukungan komitmen pemerintah provinsi bersama pihak legislatifuntuk dapat mengalokasikan dana lebih besar mendukungpeningkatan urusan bidang pelayanan pendidikan, kesehatan, daninfrastruktur dasar. Secara bersamaan dan bertahap alokasi belanjauntuk urusan pemerintahan umum harus semakin mengecil danpengurangan dana tersebut diarahkan dan dialokasikan untukpeningkatan pelayanan wajib dasar seperti pendidikan, kesehatan,dan infrastruktur dasar.

Penambahan alokasi belanja untuk meningkatkan pelayanandasar wajib publik bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,perlu dilakukan. Tindakan tersebut, selain menjalankan amanatUndang Undang Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraanotonomi daerah, pada hakikinya untuk mewujudkan pelayanandasar berdasarkan standar pelayanan nasional kepada masyarakatsampai ke daerah terpencil, terisolasi, kepulauan, dan perbatasan.

Pelayanan dasar wajib publik yang semakin meratapenyebarannya sampai menjangkau daerah-daerah pinggiran danterpencil, dalam jangka menengah dan panjang akan dapatmeningkatkan tingkat kecerdasan dan kesehatan masyarakat, serta



bersamaan dapat mewujudkan kehidupan masyarakat semakin baikdan sejahtera. Ratio belanja pegawai dan belanja modal dapatmenjelaskan seberapa besar proporsi APBD yang digunakan untukmembayar gaji pegawai dan digunakan untuk membiayai belanjamodal khususnya infrastruktur dasar.

Proporsi alokasi untuk membiayai belanja modal lebih besardibandingkan dengan proporsi untuk membayar gaji pegawai.Semakin besar proporsi belanja modal dan semakin kecil proporsibelanja pegawai menjelaskan arah alokasi belanja pemerintahprovinsi Sulawesi Utara struktur belanja pemerintah daerah semakinbaik. Proporsi alokasi belanja modal lebih besar dari alokasi belanjapegawai pada tahun 2015, dan diharapkan alokasi belanja modalsemakin besar dan dapat mencapai lebih dari 30 persen total belanjapemerintah pada tahun 2019, seperti diharapkan dalam dokumenRPJMN 2015-2.

Kapasitas riil kemampuan keuangan provinsi tahun 2017diperkirakan mencapai 1.7 triliun rupiah dan pada tahun 2021menjadi 2,4 trilliun rupiah. Rencana alokasi pengeluaran prioritas Ilebih besar dari prioritas II dengan proyeksi proporsi pengeluaranprioritas anggaran I berkurang dari tahun 2017 ke 2021, sebaliknyaproporsi pengeluaran prioritas II meningkat. Tahun 2017 proporsipengeluaran prioritas I mencapai 51,6 % dari kapasitas riilkemampuan keuangan daerah turun menjadi 47,3 % pada tahun2021. Sedangkan proporsi pengeluaran prioritas II yang mencapai10,9 % dari kapasitas riil kemampuan keuangan tahun 2017,meningkat menjadi 20,1 % pada tahun 2021.



Tabel 3.17. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

No UraianPROYEKSI

2017 2018 2019 2020 2021I Kapasitas riil kemampuan keuangan 1.706.880.000.000 1.861.510.000.000 2.082.080.000.000 2.210.560.000.000 2.359.650.000.000

Rencana alokasi pengeluaran prioritas I 881.505.382.120 962.910.691.276 1.018.837.643.340 1.063.380.278.057 1.116.066.901.147

II.a Belanja Langsung 1.693.510.051.411 1.778.185.553.982 1.867.094.831.681 1.960.449.573.265 2.058.472.051.927

II.b Pembentukan dana cadangan 0 0 0 0 0

Dikurangi:

II.c Belanja langsung yang wajib dan mengikatserta prioritas utama

123.162.662.519 123.162.662.519 123.162.662.519 123.162.662.519 123.162.662.519

II.d Pengeluaran pembiayaan yang wajibmengikat serta prioritas utama

50.000.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000

II Total rencana pengeluaran prioritas I(II.a+II.b-II.c-II.d)

1.520.347.388.892 1.605.022.891.463 1.693.932.169.162 1.787.286.910.746 1.885.309.389.408

Sisa kapasitas riil kemampuan keuangandaerah setelah menghitung alokasipengeluaran prioritas I (I-II)

186.532.594.269 256.482.795.482 388.151.264.504 423.270.486.034 474.339.220.886

Rencana alokasi pengeluaran prioritas II 186.532.594.269 256.482.795.482 388.151.264.504 423.270.486.034 474.339.220.886

III.a Belanja Tidak Langsung 2.071.191.415.703 2.146.514.503.806 2.236.379.796.736 2.307.919.140.360 2.466.389.374.267

Dikurangi:

III.b Belanja tidak langsung yang wajib danmengikat serta prioritas utama

0 0 0 0 0

III Total rencana pengeluaran prioritas II(III.a-III.b)

2.071.191.415.703 2.146.514.503.806 2.236.379.796.736 2.307.919.140.360 2.466.389.374.267

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH … · 2016-10-14 · dengan peningkatan prosedur pengendalian dari intern pemerintah ... Pendapatan Asli Daerah dibagi berdasarkan jenis

Documents