LAKIP INSPEKTORAT 2012 Inspektorat Kota Bandung 22 Jl. Tera No. 20 Bandung Telp./Fax.4207947 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. KERANGKA PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA Evaluasi kinerja Inspektorat Kota Bandung disusun berdasarkan pada konsep pengukuran kinerja yang digunakan untuk penilaian keberhasilan atau kekuranganberhasilan pelaksanaan pencapaian sasaran melalui berbagai program/kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Kota Bandung. Hasil pengukuran kinerja sasaran tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja yang mencerminkan kinerja Inspektorat Kota Bandungdan diuraikan secara rinci dalam sub bab berikutnya. Hasil Pengukuran Kinerja dapat dilihat pada lampiran 3 B. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA Ringkasan Kinerja Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian sasaran Inspektorat Kota Bandung Tahun 2012 secara keseluruhan disajikan pada gambar sebagai berikut: Melebihi target Tercapai
36
Embed
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA - Inspektorat Kota Bandunginspektorat.bandung.go.id/wp-content/uploads/2014/01/BAB_III.pdf · jl. tera no. 20 bandung telp./fax.4207947 bab iii akuntabilitas
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LAKIP INSPEKTORAT 2012
Inspektorat Kota Bandung 22 Jl. Tera No. 20 Bandung Telp./Fax.4207947
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. KERANGKA PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA
Evaluasi kinerja Inspektorat Kota Bandung disusun berdasarkan pada
konsep pengukuran kinerja yang digunakan untuk penilaian keberhasilan
atau kekuranganberhasilan pelaksanaan pencapaian sasaran melalui
berbagai program/kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan dan
sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Kota Bandung.
Hasil pengukuran kinerja sasaran tersebut dituangkan dalam form
Pengukuran Kinerja yang mencerminkan kinerja Inspektorat Kota
Bandungdan diuraikan secara rinci dalam sub bab berikutnya. Hasil
Pengukuran Kinerja dapat dilihat pada lampiran 3
B. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA
Ringkasan Kinerja
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian sasaran Inspektorat
Kota Bandung Tahun 2012 secara keseluruhan disajikan pada gambar
sebagai berikut:
Melebihi target
Tercapai
LAKIP INSPEKTORAT 2012
Inspektorat Kota Bandung 23 Jl. Tera No. 20 Bandung Telp./Fax.4207947
Pada tahun 2012, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 2 sasaran dengan
menggunakan 4 Indikator, yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan
Kinerja Tahun 2012. Dari 4 indikator yang diukur, sebanyak 2 indikator
(50%) mencapai dan melebihi target, sebanyak 2 indikator (50%) mencapai
target.
Rincian Kinerja
Tahun 2012 adalah tahun ke empat dari implementasi Rencana
Strategis Inspektorat Kota Bandung 2009-2013, dimana Rencana Strategis
Inspektorat Kota Bandung telah mengalami revisi pada tahun 2011.
Berikut diuraikan hasil pengukuran dan analisis pencapaian sasaran
strategis Inspektorat Kota Bandung Tahun 2012.
Pencapaian kinerja sasaran pada misi 1 yaitu “Melakukan pengawasan
atas pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah,
bertujuan agar Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan
bersih,dengan sasaran sebagai berikut :
“Meningkatnya fungsi dan kualitas pengawasan internal pemerintah
daerah”
Tabel 1. Pencapaian Kinerja Sasaran pada Misi 1
Indikator Kinerja
Hasil
Th
2009
Hasil Th
2012
Target
Th
2012
Tercapai/
Tidak
Hasil sd
2012
Target
Akhir
Renstra
Tingkat kinerja
pengawasan (%) 112,26% 95% √ 112,26% 100%
Tingkat pelayanan
pengaduan masyarakat (%) 113,33% 100% √ 113,33% 100%
Deskripsi sasaran
Indikator Kinerja Pengawasan merupakan indikator yang digunakan dalam
mengukur keberhasilan dan kegagalanperan dan fungsi pengawasan
internal pemerintah daerah. Indikator ini dihitung dengan menjumlahkan
LAKIP INSPEKTORAT 2012
Inspektorat Kota Bandung 24 Jl. Tera No. 20 Bandung Telp./Fax.4207947
secara rata-rata keberhasilan indikator kinerja Cakupan Pemeriksaan
Reguler, Cakupan evaluasi kinerja/LAKIP, Tingkat Pelaksanaan pembinaan
aparat pengawasterhadap objek pemeriksaan dan Persentase Tindak Lanjut
Temuan Hasil Pemeriksaan.
Sedangkan Tingkat pelayanan atas pengaduan masyarakat dihitung dari
jumlah pengaduan masyarakat yang masuk dibandingkan dengan jumlah
pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti/diperiksa oleh Inspektorat Kota
Bandung.
Hasil Tahun 2012
1) Tingkat kinerja pengawasan
Prosentase capaian Tingkat Kinerja Pengawasan pada tahun 2012
mencapai 112,26%. Hasil tersebut didapat dari 4 indikator kinerja
program yang mendukung pencapaian sasaran, yaitu indikator tingkat
kinerja pengawasan terbentuk dari 4(empat) sub indikator, yang
masing-masing memiliki tingkat kepentingan yang sama (bobot yang
sama) dalam menyumbang tingkat kinerja pengawasan, persentase
capaian indikator tingkat kinerja pengawasan adalah sebesar 112.26%
Inspektorat Kota Bandung 28 Jl. Tera No. 20 Bandung Telp./Fax.4207947
b. Lembaga Teknis Daerah : TABEL 4. REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN
INSPEKTORAT KOTA BANDUNGTAHUN 2012 PADA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN RUMAH SAKIT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG
c. Asisten/Bagian pada Sekretariat Daerah/ Sekretariat
DPRD / Satuan Polisi Pamong Praja :
TABEL 5. REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT KOTA BANDUNGTAHUN 2012 PADA ASISTEN, SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KEBIJAKAN
DAERAHKELEMBAGAAN
PEGAWAI
DAERAH
KEUANGAN
DAERAH
BARANG
DAERAHSELESAI
DALAM
PROSESBELUM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ASISTEN PEMERINTAHAN 2 0 0 0 1 3 3 0 0
ASISTEN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN
DAN PEMBANGUNAN
3 ASISTEN ADMINISTRASI UMUM 2 0 0 0 1 3 3 0 0
4 BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM 1 0 2 0 0 3 3 0 0
5 BAGIAN HUKUM DAN HAM 0 0 0 0 1 1 1 0 0
BAGIAN ORGANISASI & PEMBERDAYAAN
APARATUR DAERAH
7 BAGIAN PEREKONOMIAN 0 0 0 1 1 2 2 0 0
8 BAGIAN PEMBANGUNAN & SDA 1 1 0 0 1 3 3 0 0
9 BAGIAN KESRA & KEMASYARAKATAN 0 0 0 1 3 4 4 0 0
10 BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN 2 0 1 0 1 4 4 0 0
11 BAGIAN TATA USAHA SETDA 0 0 0 3 0 3 3 0 0
12 SEKRETARIAT DPRD 1 0 1 1 1 4 4 0 0
13 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0 0 1 1 1 3 3 0 0
11 1 6 7 13 38 38 0 0
3 3 0 0
2 2 0 0
1
2 0 0 1 10
0
JUMLAH
TEMUANNAMA OBYEK PEMERIKSAANNo.
TINDAK LANJUTASPEK PEMERIKSAAN
JUMLAH
6 2 0 0
KEBIJAKAN
DAERAHKELEMBAGAAN
PEGAWAI
DAERAH
KEUANGAN
DAERAH
BARANG
DAERAHSELESAI
DALAM
PROSESBELUM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 BAPPEDA 2 0 1 1 3 7 7 0 0
2 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1 0 0 1 1 3 3 0 0
BADAN KESATUAN BANGSA, PERLINDUNGAN
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
4 BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP 0 0 1 1 1 3 3 0 0
5 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & KB 0 0 1 1 1 3 3 0 0
Diharapkan Juklak ini bisa dipakai sebagai pedoman untuk
melaksanakan evaluasi LAKIP di tahun 2013 terhadap AKIP
2012.
LAKIP INSPEKTORAT 2012
Inspektorat Kota Bandung 35 Jl. Tera No. 20 Bandung Telp./Fax.4207947
Sub kegiatan lain yang termasuk ke dalam Cakupan Evaluasi
Kinerja/LAKIP adalah :
a. Evaluasi Rencana Srategis 2009 – 2013 di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Dari 61 SKPD yang ditargetkan untuk dievaluasi, seluruhnya sudah dievaluasi.
Evaluasi Rencana Strategis dilakukan dalam rangka
Pengawasan terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di
Daerah melalui evaluasi korelasi antara Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Bandung Tahun 2009-2013 dengan Rencana Strategis
(RENSTRA) SKPD juga mengevaluasi RENSTRA Satuan
Kerja Perangkat Daerah Tahun 2009 - 2013 berdasarkan
potensi dan keserasian tugas pokoknya melalui Rencana
Kerja (RENJA). Hasil dari evaluasi ini berupa rekomendasi
dan langkah-langkah penyempurnaan untuk peningkatan
kinerja dan peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan
tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Juga sebagai bahan
bagi Kepala SKPD dalam melaksanakan amanat dari
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
LAKIP INSPEKTORAT 2012
Inspektorat Kota Bandung 36 Jl. Tera No. 20 Bandung Telp./Fax.4207947
Evaluasi dilakukan terhadap 61 SKPD di Lingkungan
Pemerintah Kota Bandung.
b. Evaluasi Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) TA. 2012, dari 71 unit kerja yang ditargetkan untuk dievaluasi, seluruhnya sudah dievaluasi.
Evaluasi dilakukan terhadap 71 SKPD di Lingkungan
Pemerintah Kota Bandung. Evaluasi ini dilakukan dengan
maksud :
1) Pengawasan terhadap Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan melalui evaluasi kesesuaian antara
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung
dengan Peraturan Walikota Bandung tentang Rincian
Tugas Pokok, Fungsi masing-masing Unit Kerja;
2) Mengevaluasi keselarasan antara Rencana Kerja SKPD
dengan Rencana Kerja Anggaran Perubahan SKPD;
3) Mengevaluasi kesesuaian penempatan Kode Rekening
dengan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan dan
kesesuaiannya dengan Keputusan Kepala Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung
Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKPD)
Nomor : 900/1917-DPKAD, tanggal 30
Desember 2011 tentang Kode Rekening Penganggaran
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan,
LAKIP INSPEKTORAT 2012
Inspektorat Kota Bandung 37 Jl. Tera No. 20 Bandung Telp./Fax.4207947
Belanja, Program, Kegiatan, Kelompok, Jenis Obyek dan
Rincian Obyek Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah.
4) Memberikan rekomendasi dan langkah-langkah
penyempurnaan untuk peningkatan kinerja dan
peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas
dan fungsi Instansi Pemerintah.
Hasil dari evaluasi ini berupa rekomendasi dan langkah-
langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala
Unit Kerja sebagai salah satu bahan dalam melakukan
pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja sebagai bahan informasi
utama bagi penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Unit Kerja.
c. Reviu Laporan Keuangan TA. 2011, dari 62 entitas pelaporan yang ditargetkan untuk dievaluasi, seluruhnya sudah dievaluasi.
Reviu Laporan Keuangan dilaksanakan berdasarkan
amanat dari Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
dalam Pasal 33 ayat (3) direviu oleh Aparat Pengawas Intern
Pemerintah. Dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah
LAKIP INSPEKTORAT 2012
Inspektorat Kota Bandung 38 Jl. Tera No. 20 Bandung Telp./Fax.4207947
Daerah. Reviu dilakukan dengan tujuan untuk memberikan
keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan pemerintah
daerah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang
memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi
pemerintahan. Pada Pemerintah Kota Bandung terdapat 62
(enam puluh dua) entitas pelaporan untuk Laporan Keuangan,
yaitu Pemerintah Kota Bandung dan 61 (enam puluh satu)
SKPD.
(3) Tingkat Pembinaan yang dilakukan aparat pengawas terhadap
objek pemeriksaan
Capaian dari sub indikator ini sebesar 208.33%. Kegiatan dari
sub indikator ini adalah kegiatan Pengendalian Manajemen
Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah, yang terdiri dari
beberapa sub kegiatan sebagai berikut :
a. Sosialisasi peraturan perundang-undang, dari 4 SKPD yang
ditargetkan, terealiasasi sebanyak 15 SKPD (375%)
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman
SKPD terhadap peraturan perundang-undangan yang baru
diundangkan. Materi sosialisasi yaitu mengenai Peraturan
Walikota Bandung Nomor : 891 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan
Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan Peraturan Walikota Bandung Nomor : 107 Tahun 2010
LAKIP INSPEKTORAT 2012
Inspektorat Kota Bandung 39 Jl. Tera No. 20 Bandung Telp./Fax.4207947
tentang Tata Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan
Bantuan Sosial. Unit Kerja yang mendapatkan sosialisasi
sebanyak 30 unit kerja yaitu :
1) Asisten Administrasi Umum; 2) Dinas Pendapatan Daerah; 3) Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan; 4) Dinas Pemuda dan Olahraga; 5) Dinas Pemakaman dan Pertamanan; 6) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; 7) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana; 8) Badan Pengelola Lingkungan Hidup; 9) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung; 10) PD. Kebersihan; 11) Bagian Umum dan Perlegkapan Setda; 12) Bagian TU Setda; 13) Kecamatan Sukajadi; 14) Kecamatan Cicendo; 15) Kecamatan Coblong; 16) Kecamatan Bandung Wetan; 17) Kecamatan Sukasari; 18) Kecamatan Cidadap; 19) Kecamatan Andir; 20) Kecamatan Antapani; 21) Kecamatan Batununggal; 22) Kecamatan Sumur Bandung; 23) Kecamatan Cibeunying Kidul; 24) Kecamatan Bojongloa Kaler; 25) Kecamatan Buahbatu; 26) Kecamatan Babakan Ciparay; 27) Kecamatan Panyileukan; 28) Kecamatan Mandalajati; 29) Kecamatan Cibiru; 30) Kecamatan Arcamanik.
b. Pakta Integritas, dari 1 kegiatan yang ditargetkan, terealiasasi sesuai dengan target (100%)
Seminar “Pencegahan Korupsi Melalui Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik dan Pengelolaan APBD di Kota Bandung”.
LAKIP INSPEKTORAT 2012
Inspektorat Kota Bandung 40 Jl. Tera No. 20 Bandung Telp./Fax.4207947
Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerjasama dengan
Pemerintah Kota Bandung. Narasumber berasal dari Komisi
Pemberantasan Korupsi KPK) dengan moderator berasal dari
Universitas Parahyangan. Peserta Seminar sebanyak 76
orang yaitu seluruh Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah
Kota Bandung.
c. Kegiatan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dari 2 kegiatan yang ditargetkan, terealisasi sebanyak 3 kegiatan (150%)
Kegiatan Pengembangan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah yang merupakan amanat dari Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilaksanakan
oleh Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
Pada Tahun Anggaran 2012 kegiatan yang dilakukan adalah :
1) Penyusunan Buku Saku Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
2) Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan
SPIP pada setiap SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota
Bandung;
LAKIP INSPEKTORAT 2012
Inspektorat Kota Bandung 41 Jl. Tera No. 20 Bandung Telp./Fax.4207947
3) Revisi Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kota
Bandung.
d. Kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), ditargetkan sebanyak 2 kegiatan dan dapat terealisasi (100%).
Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi merupakan
amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012
tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012
tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi. Model PMPRB memfokuskan penilaian
terhadap langkah-langkah reformasi birokrasi yang dilakukan
oleh setiap instansi pemerintah dikaitkan “Hasil yang
Diharapkan” sebagaimana tercantum di dalam Road Map
Reformasi Birokrasi 2010-2014 (PerMenPAN dan RB No. 20
Tahun 2010) dan juga dikaitkan dengan Indikator Kinerja
Utama instansi pemerintahdalam rangka pencapaian sasaran
dan indikator keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi
secara nasional sebagaimana tertuang dalam Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Perpres No. 81 Tahun 2010).
LAKIP INSPEKTORAT 2012
Inspektorat Kota Bandung 42 Jl. Tera No. 20 Bandung Telp./Fax.4207947
Pemerintah Kota Bandung termasuk pilot project
Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi. Sebagai langkah
pertama dalam kegiatan PMPRB ini dilakukan kegiatan
Sosialisasi PMPRB terhadap calon asesor, yaitu para
Sekretaris dan Kepala Bagian Tata Usaha di Lingkungan
Pemerintah Kota Bandung sebanyak 61 orang. Kegiatan
Sosialisasi ini dilakukan sebanyak 2 kali dengan waktu yang
berbeda dan narasumber yang berbeda. Narasumber yang
diundang berasal dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan RB, juga dari Inspektorat Kota Yogyakarta. Hasil
yang diharapkan dari kegiatan sosialisasi ini adalah agar
calon asesor dapat memahami dan mampu menerapkan
PMPRB di instansi masing-masing.
e. Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Bantuan Provinsi dari 68 unit kerja yang mendapatkan bantuan, seluruhnya telah dimonitoring (100%).
Berbeda dengan capaian sub indikator ini di tahun 2011 sebesar
100%. Di tahun 2012 terdapat capaian kegiatan yang melebihi
target, yaitu kegiatan Penerapan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah, dari 2 kegiatan yang ditargetkan, terealisasi
sebanyak 3 kegiatan.
(4) Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan
Kegiatan yang termasuk ke dalam sub indikator ini adalah
kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan. Persentase
capaian dari sub indikator ini sebesar 64.70%, karena dari 1085
LAKIP INSPEKTORAT 2012
Inspektorat Kota Bandung 43 Jl. Tera No. 20 Bandung Telp./Fax.4207947
rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK RI, Inspektorat
Provinsi Jawa Barat dan Inspektorat Kota Bandung, yang telah
ditindaklanjuti sampai dengan mendapatkan status tindak lanjut
selesai sampai dengan akhir tahun anggaran 2012 adalah
sebanyak 702 rekomendasi. Persentase yang dicapai pada tahun
2011 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2012, di tahun
2011 capaiannya sebesar 63.37% karena dari 1021 rekomendasi
hasil pemeriksaan BPK RI, Inspektorat Provinsi Jawa Barat dan
Inspektorat Kota Bandung, yang telah mendapatkan status tindak
lanjut selesai adalah sebesar 647 rekomendasi. Sehingga terjadi
kenaikan sebesar 1.33%.
Pendampingan Tindak Lanjut dilakukan terhadap SKPD
yang masih memiliki temuan hasil pemeriksaan BPK RI TA. 2004
s.d TA. 2011 dengan status tindak lanjut BS (Belum sesuai
dengan rekomendasi) dan BT (Belum ditindaklanjuti).
2) Tingkat Pelayanan Pengaduan Masyarakat
Indikator kinerja tingkat pelayanan pengaduan masyarakat merupakan
indikator kinerja bagi kegiatan Penanganan kasus pengaduan di
lingkungan Pemerintah Daerah. Tahun 2012 persentase capaiannya
adalah 100%, yaitu dari 17 pengaduan masyarakat yang disampaikan
kepada Pemerintah Kota Bandung melalui Inspektorat, seluruhnya
telah ditangani. Begitu pula di tahun 2011, persentase capaian
indikator kinerja ini adalah 100%, karena dari 14 pengaduan
LAKIP INSPEKTORAT 2012
Inspektorat Kota Bandung 44 Jl. Tera No. 20 Bandung Telp./Fax.4207947
masyarakat yang disampaikan kepada Pemerintah Kota Bandung
melalui Inspektorat, seluruhnya telah ditangani. Capaian indikator
kinerja ini sesuai dengan yang ditargetkan dalam RPJMD yaitu sebesar
100%.
Pencapaian kinerja sasaran pada misi 2 yaitu Terwujudnya aparatur
yang professional dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan
publik yang optimal, dengan sasaran sebagai berikut:
“Meningkatnya kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi
tindakan kolusi, korupsi dan nepotisme”
Tabel 10. Pencapaian Kinerja Sasaran pada Misi 2
Indikator Kinerja
Hasil
Th
2009
Hasil
Th
2012
Target
Th
2012
Tercapai
/ Tidak
Hasil
sd
2012
Target
Akhir
Renstra
Jumlah aparat pengawas
yang mengikuti pendidikan
dan pelatihan dan
bimbingan teknis serta
kursus lainnya (orang)
62 62 √ 62
Jumlah dokumen
pengawasan (dokumen) 1 1 √ 1
Deskripsi sasaran
Indikator kinerja Jumlah aparat pengawas yang mengikuti pendidikan
dan pelatihan dan bimbingan teknis serta kursus lainnya dan Indikator
kinerja Jumlah dokumen pengawasan merupakan indikator keberhasilan
meningkatnya kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan
kolusi, korupsi dan nepotisme.
LAKIP INSPEKTORAT 2012
Inspektorat Kota Bandung 45 Jl. Tera No. 20 Bandung Telp./Fax.4207947
Hasil Tahun 2012
1) Jumlah aparat pengawas dan aparat penunjang pengawasan yang
mengikuti pendidikan dan pelatihan dan bimbingan teknis serta kursus
lainnya
Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja bagi Program
Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur,
yang terdiri dari kegiatan Pelatihan Tenaga Pemeriksan Aparatur
Pengawasan, Pembinaan SDM Aparat Pengawasan Fungsional dan
Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional.
Target dari indikator kinerja ini adalah 62 orang aparat pengawas
mengikuti diklat, bimtek dan kursus lainnya, seluruhnya dikirimkan
untuk mengikuti diklat, bimtek dan kursus lainnya. Dengan demikian
capaiannya sebesar 62 orang. Pada Tahun 2012 diadakan kegiatan
berupa pembinaan aparatur. Pembinaan tersebut dalam rangka
peningkatan SDM aparatur pengawas yang dilaksanakan dalam bentuk
bimbingan teknis dan pengiriman peserta.
Bimbingan teknis yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2012
yaitu bimbingan teknis pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah
Bandung. Bimbingan Teknis ini diikuti oleh 62 orang aparatur
pengawasan. Selain berupa bimbingan teknis, pengiriman peserta
Diklat pengawasan, juga dilakukan, yaitu Diklat P2UPD sebanyak 44
orang, diklat penjenjangan auditor sebanyak 2 orang, diklat
pembentukan auditor sebanyak 4 orang dan diklat teknis substantive
sebanyak 4 orang.
LAKIP INSPEKTORAT 2012
Inspektorat Kota Bandung 46 Jl. Tera No. 20 Bandung Telp./Fax.4207947
Dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur pengawasan,
Inspektorat Kota Bandung melaksanakan Peningkatan Wawasan.
Melalui peningkatan wawasan ini 18 orang pegawai Inspektorat
melaksanakan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Surabaya mengenai
Pengelolaan Keuangan dan ke Inspektorat Kota Palembang, mengenai
Pengelolaan Aset Daerah dengan harapan dapat memperoleh informasi
sebagai upaya dalam peningkatan kinerja pegawai.
LAKIP INSPEKTORAT 2012
Inspektorat Kota Bandung 47 Jl. Tera No. 20 Bandung Telp./Fax.4207947
Tabel 11. Komposisi Pegawai Inspektorat Kota Bandung
NO. URAIAN JML
PEGAWAI GOL. JML
PENDIDIKAN
S2 S1 D3/D1 SMA/SMK SMP SD
I. Sekretariat 22
1. PNS 22 IV/b 2 2 - - - - -
IV/a 2 2 - - - - -
III/d 1 1 - - - - -
III/c 1 - - 1 - - -
III/b 2 - 2 - - - -
III/a 9 - 6 1 2 - -
II/d - - - - - - -
II/c 2 - - 2 - - -
II/b - - - - - - -
II/a 1 - - 1 - - -
I/d 2 - - - - 1 1
II. Irban Wil. I 13
PNS 13 IV/b 1 1 - - - - -
IV/a 2 1 1 - - - -
III/d 6 1 5 - - - -
III/c 2 - 1 1 - - -
III/b 1 - 1 - - - -
III/a 1 - 1 - - - -
III. Irban Wil. II 15
PNS 15 IV/b 2 1 1 - - - -
IV/a 4 2 2 - - - -
III/d 7 1 6 - - - -
III/c 2 - 2 - - - -
III/b - - - - - - -
IV. Irban Wil. III 13 IV/b 1 1 - - - - -
PNS 13 IV/a 2 1 1 - - - -
III/d 6 1 5 - - - -
III/c 2 1 1 - - - -
III/b 2 - 1 - 1 - -
V. Irban Wil. IV 15 IV/b 1 - 1 - - - -
PNS 15 IV/a 3 1 2 - - - -
III/d 7 - 7 - - - -
III/c 1 - 1 - - - -
III/b 2 - 1 - 1 - -
III/a 1 - 1 - - - -
J U M L A H 78 - 78 17 49 6 4 1 1
LAKIP INSPEKTORAT 2012
Inspektorat Kota Bandung 48 Jl. Tera No. 20 Bandung Telp./Fax.4207947
Tabel 12. Komposisi Auditor Inspektorat Kota Bandung
JUMLAH AUDITOR
JENJANG JABATAN
JUMLAH
12
Auditor Ahli Utama -
Auditor Ahli Madya 1
Auditor Ahli Muda 4
Auditor Ahli Pertama -
Auditor Pertama 2
Auditor Penyelia 2
Auditor Pelaksana Lanjutan 2
Auditor Trampil -
Auditor Pelaksana 1
Tabel 13. Komposisi Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) Inspektorat Kota Bandung
JUMLAH AUDITOR
JENJANG JABATAN
JUMLAH
40
Pengawas Pemerintahan Madya 20
Pengawas Pemerintahan Muda 16
Pengawas Pemerintahan Pertama 4
(2) Jumlah dokumen pengawasan (dokumen)
Capaian indikator kinerja ini adalah 1 set dokumen
pengawasan yang mencakup dokumen PKPT, dokumen arsip
pengawasan, dokumen rekapitulasi pengawasan dan dokumen
penunjang pengawasan. Realisasi sesuai dengan yang ditargetkan yaitu
sebanyak 1 set dokumen pengawasan. Kegiatan yang termasuk ke
dalam indikator kinerja ini adalah kegiatan Penyusunan Kebijakan
Sistem dan Prosedur Pengawasan. Dokumen pendukung dalam
pelaksanaan tugas pokok fungsi Inspektorat Kota Bandung telah
disusun pada TA. 2012. Dokumen tersebut meliputi Program Kerja
LAKIP INSPEKTORAT 2012
Inspektorat Kota Bandung 49 Jl. Tera No. 20 Bandung Telp./Fax.4207947
Pengawasan Tahunan (PKPT) TA. 2012 dan Laporan Akuntabilitas
Instansi Pemerintah pada Inspektorat. Dalam rangka penegakan
disiplin pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, setiap
bulannya setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung wajib
untuk menyampaikan laporan pelaksanaan apel pagi kepada Inpektorat
Kota Bandung. Laporan apel pagi dari seluruh SKPD tersebut
disampaikan kepada Walikota Bandung setiap bulannya sebagai bahan
evaluasi tingkat kedisiplinan para pegawai di lingkungan Pemerintah
Kota Bandung dalam melaksanakan apel pagi.
Sebagai upaya penertibkan administrasi dilaksanakan
penatausahaan arsip hasil pemeriksaan, kepegawaian dan surat keluar
masuk. Melalui tertib administrasi diperoleh kemudahan dalam
melaksanakan kegiatan-kegiatan di Inspektorat.
C. ASPEK KEUANGAN
Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang
diselenggarakan secara teknis oleh Inspektorat Kota Bandung pada
Tahun Anggaran 2012 didukung oleh :
Belanja Langsung ............................ : Rp 7.443.410.040.00
Belanja Tidak Langsung ......................: Rp 6.890.731.304.00
Jumlah : ...............................................: Rp14.334.141.344.00
LAKIP INSPEKTORAT 2012
Inspektorat Kota Bandung 50 Jl. Tera No. 20 Bandung Telp./Fax.4207947
Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2011, alokasi anggaran Belanja
Langsung di Tahun 2012 mengalami penurunan sebesar
Rp 739.330.960 (9.93%).
Anggaran Belanja Langsung di Tahun 2012, dialokasikan untuk
kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian misi Inspektorat, dengan
rincian berdasarkan program sebagai berikut :
1. Program Pengawasan Pembangunan Daerah alokasi anggaran
sebesar Rp 5.231.135.000,- (70.28%), sedangkan alokasi anggaran
di Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp 6.001.150.000
(73.34%). Dengan demikian terjadi penurunan alokasi anggaran di
Tahun Anggaran 2012.
2. Program Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas
Aparatur, alokasi anggaran sebesar Rp 807.175.000,- (10.84%),
sedangkan alokasi anggaran di Tahun Anggaran 2011 adalah
sebesar Rp 1.113.698.000 (13,61%). Terjadi penurunan alokasi
anggaran di Tahun Anggaran 2012.
Anggaran sebesar Rp 1.405.100.040,00 (18.88%) dialokasikan pada
program yang bersifat penunjang terhadap pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi Inspektorat Kota Bandung, yang meliputi program
administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana
pendukung operasional dan program peningkatan disiplin aparatur. Di
Tahun Anggaran 2011, anggaran yang dialokasikan untuk program
penunjang adalah sebesar Rp 1.067.893.000 (13.05%). Di Tahun
LAKIP INSPEKTORAT 2012
Inspektorat Kota Bandung 51 Jl. Tera No. 20 Bandung Telp./Fax.4207947
Anggaran 2012 terjadi kenaikan alokasi anggaran untuk program
penunjang.
Anggaran yang telah dialokasikan di Inspektorat telah terealisasi
sebesar 93.67% dengan rincian sebagai berikut :
Belanja Langsung ............................ : Rp 6.984.125.801.00
Belanja Tidak Langsung ................... : Rp 6.442.845.922.00
Jumlah : ..............................................: Rp13.426.971.723.00
Berbeda dengan di Tahun Anggaran 2011, realisasi anggarannya lebih
rendah, yaitu sebesar 88.93%.
Di Tahun Anggaran 2011, realisasi dari anggaran Belanja
Langsung adalah sebesar 90.90%. Dengan demikian realisasi anggaran
di Tahun Anggaran 2011 lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi
anggaran di Tahun Anggaran 2012. Realisasi anggaran Belanja
Langsung sebesar Rp 6.984.125.801,00,(93.83%) dapat dirinci
berdasarkan realisasi pada masing-masing program sebagai berikut :
1. Program Pengawasan Pembangunan Daerah realisasinya sebesar
Rp 4.982.782.916,- (95.25%). Realisasi anggaran di Tahun
Anggaran 2011 lebih rendah yaitu sebesar 87.87%
2. Program Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas
Aparatur, realisasinya sebesar Rp 725.579.500,- (89.89%).
Realisasi anggaran di Tahun Anggaran 2011 lebih rendah yaitu
sebesar 76.60%.
LAKIP INSPEKTORAT 2012
Inspektorat Kota Bandung 52 Jl. Tera No. 20 Bandung Telp./Fax.4207947
Sedangkan realisasi anggaran pada program yang bersifat penunjang
terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota
Bandung, yang meliputi program administrasi perkantoran, program
peningkatan sarana dan prasarana pendukung operasional dan program
peningkatan disiplin aparatur adalah sebesar Rp 1.275.763.385
(90.80%) lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi anggaran
program penunjang di Tahun Anggaran 2011 yaitu sebesar 122.87%.
Hampir seluruh kegiatan,penyerapan anggarannya di Tahun
Anggaran 2012 tidak mencapai 100%. Hal ini dapat dijelaskan sebagai
berikut :
1. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
Persentase penyerapan anggaran sebesar 95.59%, karena terdapat
saldo dari belanja pegawai honorarium pelaksanaan kegiatan
pemeriksaan, akibat adanya pegawai yang sudah memasuki masa
purna bakti. Saldo lain adalah dari belanja belanja cetak dan
belanja alat tulis kantor pada kegiatan pelaksanaan pengawasan
internal secara berkala. Persentase penyerapan anggaran ini lebih
rendah jika dibandingkan dengan tahun 2011 yaitu sebesar 97.81%.
2. Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah
Daerah
Persentase pencapaian penyerapan anggaran sebesar 97.86%,
karena terdapat saldo dari biaya honorarium kegiatan Penanganan
Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah. Meskipun
jumlah kasus pengaduan yang ditangani lebih banyak dari yang
ditargetkan, yaitu dari 15 kasus yang ditargetkan, terealisasi
sebanyak 17 kasus, akan tetapi masih terdapat saldo akibat dari hari
pemeriksaan yang terealisasi lebih sedikit dibandingkan dengan
LAKIP INSPEKTORAT 2012
Inspektorat Kota Bandung 53 Jl. Tera No. 20 Bandung Telp./Fax.4207947
yang ditargetkan. Saldo lain terdapat pada belanja atk, cetak dan
penggandaan dalam jumlah yang kecil (< dari 2%). Persentase ini
lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2011 yaitu sebesar
29.30%.
3. Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala
Daerah
Persentase pencapaian penyerapan anggaran sebesar 97.66%,
karena terdapat saldo dari pembayaran biaya honorarium pelaksana
kegiatan (akibat dari jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan ini
tidak sebanyak yang ditargetkan), saldo dari honorarium
narasumber/tenaga ahli, terdapat juga saldo dari belanja cetak,
belanja makanan dan minuman dan belanja perjalanan dinas luar
daerah (<2%). Persentase ini lebih besar jika dibandingkan dengan
yang dicapai di tahun 2011, yaitu sebesar 95.28%.
4. Kegiatan Tindaklanjut Temuan Hasil Pengawasan
Persentase pencapaian penyerapan anggaran sebesar 97.31%,
terjadi karena terdapat saldo dari belanja pegawai honorarium PNS,
belanja pegawai honorarium narasumber/tenaga ahli. Narasumber
diperuntukkan dalam kegiatan penyampaian materi Dana Bantuan
Provinsi yang merupakan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan
Inspektorat Provinsi Jawa Barat pada Pemerintah Kota Bandung.
Saldo anggaran pada kegiatan ini juga terjadi pada belanja cetak
dan penggandaan serta belanja perjalanan dinas luar daerah (<2%).
Juga terdapat saldo anggaran pada belanja alat tulis kantor (24%)
dan belanja makanan dan minuman rapat (12%). Persentase
penyerapan anggaran ini lebih besar jika dibandingkan dengan
tahun 2011, yaitu sebesar 64.60%.
LAKIP INSPEKTORAT 2012
Inspektorat Kota Bandung 54 Jl. Tera No. 20 Bandung Telp./Fax.4207947
5. Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif
Persentase pencapaian penyerapan anggaran sebesar 81.93%,
terjadi karena terdapat saldo dari belanja pegawai honorarium
panitia pelaksana kegiatan untuk Panitia Rapat Koordinasi
Pengawasan Daerah Kota Bandung. Pegawai yang direncanakan
untuk menjadi panitia, sebagian telah beralih status menjadi
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah
(P2UPD). Saldo anggaran lain terdapat pada belanja cetak, belanja
alat tulis kantor, belanja makanan dan minuman dan belanja
perjalanan dinas(<2%). Saldo dari belanja penggadaan (14%).
Persentase penyerapan anggaran ini lebih kecil jika dibandingkan
dengan tahun 2011, yaitu sebesar 89.84%.
6. Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
Persentase pencapaian penyerapan anggaran sebesar 95.04%,
terjadi karena terdapat saldo dari belanja cetak dan belanja
makanan dan minuman. Persentase penyerapan anggaran ini lebih
besar jika dibandingkan dengan tahun 2011, yaitu sebesar 89.91%.
7. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Persentase pencapaian penyerapan anggaran sebesar 99.43%,
terjadi karena terdapat saldo anggaran <1% pada belanja makanan
dan minuman, belanja perjalanan dinas dan belanja pegawai
honorarium PNS. Persentase ini lebih kecil jika dibandingkan
dengan tahun 2011, yaitu sebesar 100%.
8. Kegiatan Pelatihan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Persentase pencapaian penyerapan anggaran sebesar 91.16%,
terjadi karena dalam kegiatan ini terdapat saldo anggaran untuk
biaya perjalanan dinas pengiriman peserta diklat pengawasan,
LAKIP INSPEKTORAT 2012
Inspektorat Kota Bandung 55 Jl. Tera No. 20 Bandung Telp./Fax.4207947
karena jumlah hari pelaksanaan diklat lebih sedikit dibandingkan
dengan yang direncanakan. Juga terdapat saldo anggaran pada
belanja cetak dan belanja pegawai honorarium PNS yang
direncanakan diperuntukkan bagi Panitia Penyelenggara Bimbingan
Teknis Inspektorat Kota Bandung. Persentase ini lebih besar jika
dibandingkan dengan tahun 2011, yaitu sebesar 82.57%.
9. Kegiatan Pembinaan SDM Aparat Pengawasan Fungsional
Persentase pencapaian penyerapan anggaran sebesar 78.60%,
terjadi karena terdapat saldo pada biaya perjalanan dinas luar
daerah. Jumlah Pegawai yang mengikuti Studi Komperatif lebih
sedikit dibandingkan dengan yang direncanakan, akibat padatnya
kegiatan yang dilaksanakan di Inspektorat Kota Bandung.
Persentase ini lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun 2011,
yaitu sebesar 97.57%.
10. Kegiatan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor
Persentase pencapaian penyerapan anggaran sebesar 84.37%,
terjadi karena terdapat saldo anggaran dari belanja pegawai
honorarium panitia pelaksana kegiatan. Persentase ini lebih besar
jika dibandingkan dengan tahun 2011, yaitu sebesar 100 %.
LAKIP INSPEKTORAT 2012
Inspektorat Kota Bandung 56 Jl. Tera No. 20 Bandung Telp./Fax.4207947
D. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH
Berdasarkan uraian penjelasan pengukuran kinerja yang
diselenggarakan oleh Inspektorat Kota Bandung, terdapat
permasalahan-permasalahan dan kendala yang dapat teridentifikasi
pada pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2012. Permasalahan
masih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu :
1. Keterbatasan SDM yang memiliki latar belakang pendidikan farmasi,
teknik sipil dan akuntansi.
2. Sarana operasional pengawasan khususnya kendaraan bermotor
roda 2 (dua) belum optimal. Pada Tahun Anggaran 2012 hanya
bertambah 2 (dua) buah. Diharapkan adanya peningkatan anggaran
kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan pemeriksaan dan kelancaran
kegiatan pengawasan lainnya.
3. Bangunan kantor Inspektorat masih berdiri di atas lahan yang bukan
merupakan asset Pemerintah Kota Bandung.
4. Rencana Inspektorat Kota Bandung untuk menambah jumlah objek
pemeriksaan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik, belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Sekolah-sekolah
baik TK, SD, SMP dan SMA Negeri baru sebagian kecil yang
dijadikan objek pemeriksaan. Padahal sekolah merupakan objek
yang harus segera dilakukan pemeriksaan begitu pula dengan
kelurahan, puskesmas dan UPTD.
5. Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
(TPTGR) dan Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti
Rugi (MPTPTGR) belum dapat dilaksanakan secara optimal
dikarenakan alokasi dana untuk kegiatan tersebut tidak kontinyu.
LAKIP INSPEKTORAT 2012
Inspektorat Kota Bandung 57 Jl. Tera No. 20 Bandung Telp./Fax.4207947
Oleh karena itu untuk meningkatkan kinerja pada tahun-tahun
berikutnya perlu adanya strategi, antara lain :
1. Dalam rangka peningkatan kualitas hasil pemeriksaan perlu
dukungan kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia.
Keterbatasan aparat pengawasan yang memiliki latar belakang
pendidikan antara lain akuntansi, farmasi dan teknik bangunan
ditindaklanjuti dengan permohonan pengajuan PNS melalui Badan
Kepegawaian Daerah Kota Bandung.
2. Selain permasalahan di bidang sumberdaya manusia, perlunya
optimalisasi sarana-prasarana operasional pengawasan, yaitu
kendaraan bermotor baik roda 2 dan roda 4 yang pada saat ini
belum optimal.
3. Perlunya dukungan pendanaan/anggaran yang memadai.