Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 30 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja dalam format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tidak terlepas dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), fungsi perencanaan (Planning) yang sudah berjalan mulai dari Rencana Strategis (renstra) yang mengacu pada RPJMD, RKPD maupun Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Penetapan Kinerja hingga pelaksanaan pembangunan kesehatan itu sendiri sebagai fungsi actuating dan kemudian pertanggungJawaban atas pelaksanaan pembangunan sebagai fungsi controlling. Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Didalam prosesnya pengukuran dilakukan pada aspek kegiatan, program dan sasaran. Pada prinsipnya pengukuran dilakukan untuk melihat/mengevaluasi sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan sesuai dengan arah yang diinginkan; dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat. Piranti pengukurannya berupa Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) untuk mengukur sasaran. A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2013. Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indokator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk
127
Embed
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA - DINKES Prov JATIMdinkes.jatimprov.go.id/userimage/banner/sakip2013/5 Laporan... · Pemicuan di sekolah Hasil Kegiatan Pembangunan : Tabel Capaian Kinerja
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 30
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja dalam format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tidak terlepas dari
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), fungsi perencanaan
(Planning) yang sudah berjalan mulai dari Rencana Strategis (renstra) yang
mengacu pada RPJMD, RKPD maupun Rencana Kinerja Tahunan, Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA), Penetapan Kinerja hingga pelaksanaan
pembangunan kesehatan itu sendiri sebagai fungsi actuating dan kemudian
pertanggungJawaban atas pelaksanaan pembangunan sebagai fungsi
controlling.
Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya
terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti
pengukurannya. Didalam prosesnya pengukuran dilakukan pada aspek
kegiatan, program dan sasaran. Pada prinsipnya pengukuran dilakukan untuk
melihat/mengevaluasi sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran
dilaksanakan sesuai dengan arah yang diinginkan; dengan berbagai piranti
perencanaan yang telah dibuat. Piranti pengukurannya berupa Pengukuran
Pencapaian Sasaran (PPS) untuk mengukur sasaran.
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2013.
Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara
membandingkan target setiap Indokator Kinerja Sasaran dengan
realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau
celah Kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja
tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 31
peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance
improvement).
Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap
sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) katagori sebagai
berikut :
TABEL : 3.0. Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2013
Terdapat dua jenis skala penilaian pengukuran :
a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, maka
skala yang digunakan sebagai berikut :
Skor Rentang Capaian Kategori Capaian
4 Lebih dari 100 % Sangat baik
3 75 % sampai 100 % Baik
2 55 % sampai 75 % Cukup
1 Kurang dari 55 % Kurang
b. Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres
negatif, maka skala yang digunakan sebagai berikut :
Skor Rentang Capaian Kategori Capaian
1 Lebih dari 100 % Kurang
2 75 % sampai 100 % Cukup
3 55 % sampai 75 % Baik
4 Kurang dari 55 % Sangat Baik
Persentase dari hasil bagi antara capaian dengan target yang
dimasukkan ke dalam skala penilaian tersebut menghasilkan besaran Skor
Indikator.
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 32
Penjumlahan beberapa besaran Skor Indikator dan dibagi dengan
jumlah Indikator dalam satu Sasaran, menghasilkan besaran Skor Sasaran ;
seterusnya penjumlahan beberapa besaran Skor Sasaran dan dibagi
dengan jumlah Sasaran dalam satu Tujuan, menghasilkan besaran Skor
Tujuan.
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Pengukuran kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun
2013 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29
tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2013 disajikan sebagai
berikut :
B.1. TUJUAN 1:
Terwujudnya Mutu Lingkungan yang Lebih Sehat, berkembangnya
Sistem Kesehatan Lingkungan Kewilayahan, serta menggerakkan
Pembangunan Berwawasan Kesehatan
Tujuan : Terwujudnya Mutu Lingkungan yang Lebih Sehat ,dan
berkembangnya Sistem Kesehatan Lingkungan Kewilayahan , serta
menggerakkan Pembangunan Berwawasan Kesehatan dijabarkan ke
dalam Sasaran yaitu : Meningkatnya akses terhadap Kualitas air bersih,
Sanitasi Dasar , Higiene Sanitasi Makanan dan Minuman, serta Kualitas
Kesehatan Lingkungan
Sasaran: Meningkatnya Akses terhadap Kualitas Air Bersih, serta
Sanitasi Dasar, Higiene Sanitasi Makanan dan Minuman, serta Kualitas
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 33
Kesehatan Lingkungan, dengan indikator keberhasilan pencapaian
sasaran sebagai berikut :
a. Persentase Akses Sanitasi dasar yang memenuhi standar
b. Persentase Akses terhadap kualitas Air Bersih yang memenuhi
standar
Tabel 3.1. TUJUAN 1 dan SASARAN 1.1.
TUJUAN 1 SASARAN 1.1.
Terwujudnya Mutu Lingkungan yang Lebih Sehat , berkembangnya Sistem Kesehatan Lingkungan Kewilayahan , serta menggerakkan Pembangunan Berwawasan Kesehatan
Meningkatnya Kualitas Air Bersih, serta Sanitasi Dasar, Higiene Sanitasi Makanan dan Minuman, serta Kualitas Kesehatan Lingkungan
Indikator kinerja, target dan reaslisasi dari sasaran ini disajikan
dalam Tabel 3.2. sebagai berikut :
TABEL : 3.2. Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Air Bersih, serta Sanitasi Dasar, Higiene Sanitasi Makanan dan Minuman, serta Kualitas Kesehatan Lingkungan
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 34
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISA
SI (%)
1
Persentase akses sanitasi dasar yang memenuhi standar
69 % 70,6% 101,4
2 Persentase akses terhadap kulaitas air bersih yang memenuhi standar
74 % 80,6 % 108,9
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran
105,1
KATEGORI CAPAIAN : SANGAT BAIK
Untuk mencapai Sasaran yang diinginkan, maka dilakukan,
PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT
a. Program Lingkungan Sehat ini didukung oleh 4 ( empat) kegiatan yaitu:
a.1. Pengembangaan Sarana Sapl Melalui Participatory
a.2. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar
a.3. Penyehatan Lingkungan
a.4. Peningkatan upaya pengamanan limbah cair dan padat
b. Program Lingkungan Sehat dengan pagu sebesar Rp. 2.500.000.000,00
terealisasi sebesar 98.57.%, atau Rp. 2.464.258.092,00 secara rinci masing-
masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya
dapat dilihat pada Lampiran Matrik 16 Kolom (Evaluasi Internal UKGP3)
c. Hasil pelaksanaan program/kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut:
c.1.Pengembangan Sarana SAPL melalui Partisipatori
Tujuan Program
Untuk meningkatkan akses jamban sehat pada masyarakat di
Jawa Timur dan menambah jumlah Desa dan Kec. ODF (open
c.4. Peningkatan Upaya Pengamanan Limbah Cair dan Padat
Tujuan Program (berisi tujuan dari setiap Program berdasarkan Renstra
SKPD)
Untuk meningkatkan Kab/Kota melakukan pengelolaan limbah cair dan
padat serta melakukan pengawasan terhadap keracunan pestisida.
Sasaran Program (berisi sasaran dari setiap Program berdasarkan
Renstra SKPD)
Kab/Kota melakukan program pengelolaan limbah cair dan padat
Kab/Kota melakukan pengawasan terhadap keracunan pestisida
Hasil pelaksanaan program/kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan pengelolaan limbah padat (sampah) rumah tangga pada
10 Kabupaten/Kota.
2. Peningkatan Pengetahuan SDM (petugas laboratorium) tentang
Pemantauan pajanan pestisida pada penjamah pestisida.
3. Pemantauan dampak kualitas lingkungan dan kualitas lingkungan
udara pada 10 Kab/Kota
d. Permasalahan dan Upaya Pemecahannya
d.1Permasalahan :
1. Pengembangan Sarana SAPL melalui Partisipatori
- Belum semua Kepala Daerah mengeluarkan Kebijakan tentang STBM.
- Dukungan anggaran dari Pemkab/Pemkot untuk STBM sangat terbatas.
- Efektifitas pemicuan belum maksimal.
- Keterlibatan peran swasta masih rendah khususnya dalam pemasaran
sanitasi.
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 41
2. Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar
Program Kesehatan Lingkungan, dituntut untuk mendukung pencapain
Goals 7 MDGs. tetapi dukungan dana dari Pemerintah Kabupaten Kota
untuk program Penyehatan Lingkungan sangat kurang , bahkan ada
beberapa Kabupaten dananya tidak ada ( Nol).
Kualitas air minum perpipaan (PDAM) masih rendah berdasarkan hasil
uji petik pemeriksaaan air PDAM th 2013 dari 570 sampel yang
memenuhi syarat baru 69,05% sesuai dengan Permenkes 492 tahun
2010 yang mensyaratkan bakteri e-coli = 0, air DAM dari 228 sampel
yang memenuhi syarat 76,32 %. Sedangkan target yang harus dicapai
tahun 2015 adalah 90 %
Komitmen bahwa semua PDAM Kabupaten/Kota menjadi air minum
masih sulit untuk diwujudkan karena membutuhkan biaya yang sangat
besar sedangkan untuk saat ini hampir seluruh PDAM Kab./Kota baru
menghasilkan produk kualitas sebagai air bersih belum air siap minum
3. Penyehatan lingkungan
Belum semua Kab./Kota mengadopsi program Kab./Kota Sehat
Kabupaten/Kota yang telah mengadopsi program Kab./Kota Sehat tidak
semua aktif
Penyakit berbasis Lingkungan masih menjadi masalah utama penyakit
yang ada dimasyarakat, dan belum semua Kab./Kota melakukan
pendekatan klinik sanitasi.
Belum semua TTU memenuhi syarat kesehatan
Belum semua TPM memenuhi syarat kesehatan dan masih adanya
keracunan makanan akibat pengelolaan makanan yang tidak hygienis
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 42
4. Peningkatan Upaya Pengamanan Limbah Cair dan Padat
Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan praktik
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
Masih terbatasnya sarana pengolahan limbah yang layak terutama di
lokasi industri rumah tangga.
Masih terbatasnya kapasitas pemerintah Kabupaten/Kota untuk
menangani sektor pengawasan dampak kualitas lingkungan terhadap
kesehatan, padahal pengawasan dampak kualitas lingkungan terhadap
kesehatan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/Kota.
Sangat variatifnya kebijakan masing-masing daerah, mengakibatkan
beberapa program Penyehatan Lingkungan seperti Pembinaan dan
Pengawasan Kualitas Limbah Cair dan Padat Sarana Pelayanan
Kesehatan tidak masuk program prioritas sehingga kegiatan ini
terabaikan.
Pengolahan limbah industri benlum menjadi prioritas program dari
penyelenggara industri.
d.2Upaya Pemecahannya :
1. Pengembangan Sarana SAPL melalui Partisipatori
- Advokasi kebijakan dan anggaran untuk STBM secara berjenjang dan
berkesinambungan.
- Peningkatan kapasitas fasilitator pemicuan melalui workshop, training,
pendampingan,refresh pemicuan.
- Membuat rencana kerja yang terintegrasi secara berjenjang.
- Melibatkan sumber dana lain untuk kegiatan STBM ( CSR, Lembaga
Donor, Project Lainnya).
- Monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan yang melibatkan
semua stakeholder
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 43
2. Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar
Proporsi rumah tangga akses berkelanjutan terhadap air minum yang
layak upaya upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan :
1. Pembangunan /perbaikan sarana air minum,
2. Pemeriksaan kualitas air minum perpipaan (PDAM) maupun non
perpipaan
3. Mendorong Pemerintah Kab/kota untuk mengaktifkan kembali
Laboratorium kesehatan Daerah,
4. Melatih SDM yang berkualitas yang dapat mendukung
pelakasanaan pemeriksaan air.
5. Mendorong penyediaan Water test Kit untuk kemudahan
pemeriksaan kualitas air di Lapangan
3.Penyehatan lingkungan
Memfasilitasi Kab./Kota untuk terbentuknya/mengadopsi Program
Kab./Kota Sehat
Sosialisasi Prinsip Hygiene Sanitasi Makanan kepada semua masyarakat
pengelola TPM dengan pemanfaatan CTPS dan PHBS
4. Peningkatan Upaya Pengamanan Limbah Cair dan Padat
e.Penghargaan Yang Pernah Diterima
Penghargaan Swasti Saba untuk 15 Kab./Kota yang telah mengadopsi dan
mengikuti verifikasi (tahun 2013) program Kab./Kota Sehat dari Kementrian
Kesehatan RI, dan 15 Kab/Kota mendapat penghargaan dari Gubernur Jawa
Timur untuk tahun 2012
Secara umum sasaran Meningkatkan kualitas air bersih, sanitasi dasar,
higiene sanitasi makanan minuman serta kualitas kesehatan lingkungan dan
pengendalian faktor resiko dampak pencemaran lingkungan di masyarakat pada
tahun 2013 : SANGAT BAIK.
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 44
B.2. TUJUAN 2 :
Keberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat agar mampu
menumbuhkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta
Berkembangnya Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)
Tujuan: Keberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat agar mampu
Menumbuhkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta
Berkembangnya Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)
dijabarkan ke dalam
Sasaran yaitu : Meningkatnya Pengetahuan dan Kesadaran untuk
Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta Pemberdayaan
Masyarakat melalui UKBM ke arah Kemandirian.
Sasaran: Meningkatnya Meningkatkan Pengetahuan dan Kesadaran
untuk Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta Keberdayaan
Masyarakat melalui UKBM ke arah Kemandirian.,
dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut :
a. . Persentase RT ber- Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
b. Persentase Posyandu dengan Strata Purnama Mandiri (PURI)
b. Persentase Desa Siaga Aktif
.Tabel 3.2. TUJUAN 2 dan SASARAN 2.1.
TUJUAN 2 SASARAN 2.1.
Keberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat agar mampu Menumbuhkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta Berkembangnya Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)
Meningkatnya Pengetahuan dan Kesadaran untuk Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta Keberdayaan Masyarakat melalui UKBM ke arah Kemandirian.
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 45
Indikator kinerja, target dan reaslisasi dari sasaran ini
disajikan dalam Tabel 3.3. sebagai berikut :
TABEL : 3.3. Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengetahuan dan Kesadaran untuk Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Keberdayaan Masyarakat melalui UKBM ke arah Kemandirian.
d. Persentase Rumah Sakit yang Terakreditasi 5 pelayanan
dasar
Tabel 3.4. TUJUAN 3 dan SASARAN 3.1
TUJUAN 3 SASARAN 3.1
Meningkatnys Akses , Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan melalui Rumah Sakit, Balai Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya
Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak, remaja,lanjut usia, kesehatan reproduksi, kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya, balai kesehatan serta pelayanan kesehatan
Indikator kinerja, target dan reaslisasi dari sasaran ini disajikan
dalam Tabel 3.5. sebagai berikut :
TABEL : 3.5. Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak, remaja,lanjut usia, kesehatan reproduksi, kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya, balai kesehatan serta pelayanan kesehatan.
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 54
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI (%)
1 2 3 4 5 1 Angka Kematian Bayi per
1000 Kelahiran Hidup
23 25,95 88,6
2 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup
102 97,43 95,5
3 Cakupan Kunjungan Neonatal (KN) Lengkap
84% 97,06% 115,5
4 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (Linakes)
90% 92,08% 102,3
5 Cakupan Kunjungan Bayi 65% 94,88% 145,9
6 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
70% 87,27% 124,6
7
Persentase Capaian Peserta KB Aktif
>50% 96,4% 132,04
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran
114,92
KATEGORI CAPAIAN : SANGAT BAIK
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 55
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISA
SI (%)
1 2 3 4 5 8 Persentase Puskesmas
yang menjadi Puskesmas Standar
24% 22,22% 92,5
9 Persentase Puskesmas Rawat Inap yang menjadi Puskesmas Rawat Inap PLUS
24% 12,7% 52,91
10 Persentase Pustu yang menjadi Pustu Layani Gawat Darurat dan Observasi
10% 7,7% 77
11 Persentase Polindes yang berkembang menjadi Ponkesdes
78% 55,79% 71,52
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran 73,4
KATEGORI PENILAIAN : BAIK
Untuk mencapai Sasaran yang diinginkan, maka dilakukan,
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM) (Pada Seksi Pelayanan Kesehatan Keluarga/Kesga)
Capaian kinerja program Upaya Kesehatan Masyarakat pada Seksi Pelayanan
Kesehatan Keluarga adalah sebagai berikut :
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 56
Tabel Capaian kinerja Program Peningkatan kesehatan anak remaja dan
usila
Indikator Kinerja Capaian Kinerja Program
Satuan 2009 2010 2011 2012 2013 Kab/Kota dengan minimal 2 Puskesmas mampu tata laksana penanganan KtP/A
Jumlah Kab/Kota
33 35 37 38 19
Kab/Kota dengan minimal 8 % Puskesmas Santun Lansia
Ponorogo, Gresik. Hal ini dapat meningkatkan pelayanan kesehatan di tahun
2009, 2010,2011,2012, 2013 masing- masing sebesar 100%. Perawatan
Kesehatan Masyarakat yang berbentuk kunjungan pada keluarga, juga dapat
meningkatkan upaya promosi kesehatan, yang diharapkan bisa
mengefisiensikan biaya kesehatan yang akan datang.
7. Keluhan masyarakat miskin berobat di Puskesmas tertangani sebesar 100%
masing-masing di tahun 2009 (946), 2010 (950), 2011 (952), 2012 (957),
2013 (960). Pada seluruh Puskesmas diberlakukan gratis bagi masyarakat
miskin di seluruh Puskesmas.
8. Pada Tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 program Puskesmas Kab/Kota
menerapkan sistem keuangan di Puskesmas berdasarkan kapitasi berbasis
kinerja, tidak bisa dilaksanakan. Hal ini terjadi, dikarenakan rata-rata di
Kabupaten Kota mengetrapkan pelayanan gratis di Puskesmas.
9. Kab/Kota menerapkan standar pelayanan minimal berdasarkan Citizens
Charter atau kontrak pelayanan juga tidak dapat dilaksanakan pada tahun
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, diakibatkan kebijakan yang sama seperti di
atas.
10. Puskesmas Rawat Inap yang ada menjadi Puskesmas Plus, pada tahun
2009 sebanyak 0%, 2010 sebanyak 10 (20%), 2011 sebanyak 30 (41%) ,
2012 sebanyak 45(46%) , 2013 sebanyak 50 (41%) dalam proses.
11. Prosentase Puskesmas pembantu yang ada menjadi Puskesmas pembantu
layani Gawat Darurat dan Observasi pada tahun 2009 sebesar 0, 2010
sebesar 50 (111%), 2011 sebesar 130 (142%), 2012 sebesar 165 (90%),
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 63
2013 sebanyak 200 (88%) dalam proses. Puskesmas ini kebanyakan di area
jalan raya, agar bisa memberikan penanganan kegawatdaruratan yang tinggi
angkanya.
12. Rekruitmen perawat pada tahun 2010 sebanyak 1608 yang ditugaskan pada
1608 Ponkesdes ( 139%), 2011 sebanyak 2334 (134%), 2012 sebanyak
2846 ( 123%), 2013 sebanyak 3222 (112%). Ponkesdes ini penting
keberadaannya dalam promosi kesehatan, lingkungan, dan tindakan
prefentif, tetapi belum ada kebijakan bagaimana nasib perawat selanjutnya.
Oleh sebab itu, besar harapan Para perawat yang ada untuk ditingkatkan
kesejahteraannya dengan mengangkatnya sebagai Pegawai Negeri Sipil
(PNS).
13. Pembekalan pada 390 pada perawat yang akan bertugas di Ponkesdes dan
penempatan alkes dan mebeleir di Ponkesdes Sasaran Seluruh Ponkesdes
Kabupaten dan Kotamadya di wilayah Jawa timur
Secara umum pencapaian target sasaran Akses dan Mutu Pelayanan
Kesehatan Dasar di Puskesmas dan Jaringannya serta Pelayanan
Kesehatan Penunjang. pada tahun 2013 telah tercapai dengan BAIK, seperti
terlihat pada lampiran PPS_ Laporan Realisasi pelaksanaan Penetapan Kinerja
Tahun 2013.
c.Sasaran: Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
Gawat Darurat yang Bisa Diakses Masyarakat dan Prasarana
Kesehatan di Rumah Sakit, Rumah Sakit Khusus dan Balai Kesehatan
dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut :
1. Persentase Rumah Sakit yang Menyelenggarakan PONEK
2. Persentase Rumah Sakit yang Terakreditasi 5 Pelayanan Dasar
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 64
Tabel 3.8. TUJUAN 3 dan SASARAN 3
TUJUAN 3 SASARAN 3.3.
Meningkatnya Akses , Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan melalui Rumah Sakit, Balai Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya
Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Gawat Darurat yang Bisa Diakses Masyarakat dan Prasarana Kesehatan di Rumah Sakit, Rumah Sakit Khusus dan Balai Kesehatan
Indikator kinerja, target dan reaslisasi dari sasaran ini disajikan
dalam Tabel 3.9. sebagai berikut :
TABEL : 3.9. Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Gawat Darurat yang Bisa Diakses Masyarakat dan Prasarana Kesehatan di Rumah Sakit, Rumah Sakit Khusus dan Balai Kesehatan .
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISA
SI (%)
1 2 3 4 5 1 Persentase Rumah Sakit
yang menyelenggarakan PONEK
75% 71% 96
2 Persentase Rumah Sakit yang Terakreditasi 5
70% 88% 122
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 65
Pelayanan Dasar
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran
110,5
KATEGORI CAPAIAN : SANGAT BAIK
Untuk mencapai Sasaran yang diinginkan, maka dilakukan,
PROGRAM UPAYA KESEHATAN PERORANGAN (UKP)
Program Upaya Kesehatan Perorangan ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan yaitu:
a.1. Pelayanan bagi penduduk miskin di Rumah Sakit dan atau rumah sakit
Khusus, serta pengembangan kesehatan rujukan
a.2. Peningkatan Kualitas Pelayanan di RS
a.3. Peningkatan pelayanan kesehatan penunjang dan kegawatdaruratan di
RSU dan RS khusus
Program Upaya Kesehatan Perorangan dengan pagu sebesar Rp.
2.087.431.800,- terealisasi sebesar 90.73% atau Rp. 1.893.934.930,- secara
rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran
keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 16 Kolom
Hasil Pelaksanaan Pembangunan
1. Pelayanan Bagi Penduduk Miskin di RS dan atau RS Khusus serta
Pengembangan Kesehatan Rujukan.
Bahwa dalam kinerja program didapatkan upaya – upaya yang dilakukan
dalam menghadapi pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
yaitu Tersusunnya model perencanaan perawatan pasien di RS (Clinical
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 66
Pathway), tersusunnya instrumen pengukuran kepuasan pasien maskin di RS
serta buku pedoman sistem rujukan berdasarkan indikasi medis. Clinical
Pathway yang merupakan konsep perencanaan pelayanan terpadu yang
merangkum setiap langkah yang diberikan kepada pasien berdasarkan
standar pelayanan medis dan asuhan keperawatan yang berbasis bukti
dengan hasil yang terukur dan dalam jangka waktu tertentu di rumah sakit.
Pada Tahun 2012 semua 55 RS Pemerintah sudah tersosialisasi terkait
clinical pathway tetapi baru 9 RS di Provinsi Jawa Timur yang difasilitasi
untuk menyusun Clinical Pathways. Kemudian pada tahun 2013 dilakukan
juga kegiatan pelatihan di 3 RS Pemerintah dalam rangka penyusunan
Clinical Pathway. Adapun RS Pemerintah tersebut yaitu RS Kab. Kediri, RS
Paru Surabaya, dan RS Kusta Kediri. Sejak tahun 2012 telah tersusun Buku
Pedoman Sistem Rujukan berbasis Indikasi Medis yaitu penyelenggaraan
pelayanaan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung
jawab pelayaan kesehatan secara timbal balik, baik vertikal maupun
horizontal yang didasarkan pada kemampuan medis rumah sakit yang dalam
penyusunannya telah melibatkan Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas,
Dinas Kesehatan dan IDI dan Organisasi Profesi dari masing-masing
pelayanan. Pedoman ini mengacu pada Sistem Kesehatan Nasional
mengamanatkan tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu dan
berkualitas yang dilaksanakan dengan memperhatikan inovasi dan terobosan
dalam penyelengaraannya yang berkesinambungan, terus menerus, terpadu
dan paripurna melalui penguatan sistem rujukan.
2 Peningkatan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit
Berdasarkan ukuran keberhasilan yang sudah ditetapkan yaitu terlaksananya
pembinaan peningkatan mutu pelayanan di Rumah Sakit Pemerintah dengan
melihat pelaksanaan akreditasi di Rumah Sakit Pemerintah. Dalam upaya
peningkatan mutu pelayanan rumah sakit wajib dilakukan akreditasi secara
berkala minimal 3 tahun sekali. Akreditasi RS dilakukan oleh suatu lembaga
independen baik dari dalam maupun luar negeri berdasarkan standar
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 67
akreditasi yang berlaku dan ditetapkan oleh Menteri, sesuai yang diamanatkan
pada UU RS No 44 Tahun 2009 pasal 40. Akreditasi RS saat ini dilakukan
oleh KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit) dengan pembagian penilaian
akreditasi RS meliputi Akreditasi RS 5 pelayanan, 12 pelayanan dan 16
pelayanan. Pada pertengahan 2012 adalah batas akhir penilaian akreditasi
versi tahun 2007 yang selanjutnya instrumen akreditasi menggunakan
akreditasi yang baru sesuai Keputusan Dirjen Bina Upaya Kesheatan
Kemenkes RI Nomor : HK.02.04/I/2790/11 tentang Standar Akreditasi RS.
Jumlah RS pemerintah yang terakreditasi pada tahun 2012 sebanyak 58 RS
(95 %) pada tahun 2013 tetap 58 RS (88 %), terjadi penurunan persentase
capaian rumah sakit yang telah terakreditasi dikarenakan adanya
penambahan rumah sakit pada tahun 2013 dan tidak ada penambahan jumlah
RS yang terakreditasi karena adanya perubahan versi 2007 ke versi baru.
Indikator Renstra pada tahun 2013 adalah 70 %. Sehingga persentase
pencapaian sasaran adalah 127 %. Pencapaian ini telah didukung oleh Dana
APBD Provinsi Jatim dengan Berbagai kegiatan terkait peningkatan
pencapaian indikator renstra untuk akreditasi RS antara lain :
a. Workshop Akreditasi RS 5 Pelayanan bagi RSU dan RSK, dengan tujuan
agar RS dapat membuat dokumen sesuai standart dan parameter
penilaian akreditasi RS, sasaran adalah RS Pemerintah yang belum
terakreditasi
b. Monitoring dan Evaluasi Akreditasi RS
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 68
Sumber : Data Program UKP, 2013
Gambar 5.1. Capaian Akreditasi RS Pemerintah di Jawa Timur Tahun 2013
Berdasarkan gambar 5.1 diatas, menunjukkan tahun 2013 tidak ada perubahan
rumah sakit pemerintah yang terakreditasi 5 pelayanan dasar karena adanya
perubahan versi akreditasi dari versi 2007 ke versi baru karena adanya
perubahan versi akreditasi.
Akreditasi RS dilakukan oleh suatu lembaga independen baik dari dalam
maupun luar negeri berdasarkan standar akreditasi yang berlaku dan ditetapkan
oleh Menteri, sesuai yang diamanatkan pada UU RS No 44 Tahun 2009 pasal
40. Akreditasi RS saat ini dilakukan oleh KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit)
dengan pembagian penilaian akreditasi RS meliputi Akreditasi RS 5 pelayanan,
12 pelayanan dan 16 pelayanan. Pada pertengahan 2012 adalah batas akhir
penilaian akreditasi versi tahun 2007 yang selanjutnya instrumen akreditasi
menggunakan akreditasi versi baru.
88%
12%
Akreditasi RS Pemerintah Tahun 2013
sudah Belum
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 69
Sumber : Data Program UKP, 2013
Gambar 5.2 Capaian Akreditasi Rumah Sakit di Provinsi Jawa Timur
Tahun 2010- 2013
Berdasarkan gambar diatas, menunjukkan capaian akreditasi rumah sakit di
Jawa Timur sebanyak 66,38% dengan menggunakan instrument penilaian
akreditasi versi 2007. Hingga tahun 2013 terdapat 33,61% Rumah Sakit yang
belum terakreditasi dan terbanyak RS Swasta (89,91%). RSU pemerintah yang
belum terakreditasi terdapat 5 RSU Pemerintah (RS Ngimbang RS Besuki
Situbondo, RSUD Lawang, RSUD Ploso, RS Universitas Airlangga)
Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Akreditasi
RS dimana disebutkan pada pasal 3 bahwa RS wajib mengikuti akreditasi
nasional, dan pada pasal 4 untuk dalam upaya meningkatkan daya saing, RS
dapat mengikuti akreditasi internasional sesuai kemampuan. Sampai pada
Oktober 2013 RS di Jawa Timur yang sudah terakreditasi nasional adalah 2
(dua) RS swasta yaitu RS Panti Nirmala dan RS Khusus Mata Undaan dan RS
yang terakreditasi internasional adalah RS Premier Surabaya.
Pencapaian target indikator Rumah Sakit Pemerintah menyelenggarakan
Program Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 jam.
87,03%RS Mampu PONEK 24 jam adalah RS yang mampu menyelenggarakan
pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal secara komprehensif dan
3622
55
8
58
7
58
8818 21
724
3
24
39 311
112
112
1
36
174
73
151141
98
141
107
Sudah Belum Sudah Belum sudah Belum sudah Belum
Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013
RS Pemerintah RSTNI POLRI RS BUMN RS Swasta
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 70
terintegrasi 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, yang dapat terukur
malalui Penilaian Kinerja Manjemen dan Penilaian Kinerja Klinis dan Buku Paket
Pelatihan PONEK Protokol bagi Tenaga Pelaksana .
Masih terdapat 8 RSUD yang masih belum terlatih PONEK yaitu: RSUD Dr R
Soedarsono Pasuruan, RSUD RA Basuni Mojokerto, RSUD Kertosono, RSUD
Ngimbang, RSUD Lawang, RSUD Dolopo, RSUD Ploso Jombang dan RSUD
Besuki Situbondo.
Keterbatasan SDM spesialistik khususnya dokter spesialis obgyn dan dokter
spesialis anak yang full timer masih menjadi permasalahan RS Pemerintah
belum mampu PONEK 24 jam.
3.Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penunjang dan Kegawatdaruratan di RS
dan RS Khusus
Jumlah RS yang melaksanakan gawat darurat level 1 sesuai standar :
indikator renstra Tahun 2013 : 90 % Gadar Level I adalah standar minimal
untuk RS Kelas D (Berdasarkan Kepmenkes RI Nomor :
856/Menkes/SK/IX/2009 tentang Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS.
Pada Tahun 2013, Dari 64 RSU yang sudah melaksanakan gawat darurat
level 1 sesuai standar sebanyak 60 RS (93,75%) ini berarti target terpenuhi
100%. Yang belum memenuhi standart IGD level I adalah RSUD Ploso
Keterjangkauan Obat dan Perbekalan Kesehatan serta Pembinaan Mutu
Makanan dijabarkan ke dalam Sasaran yaitu Meningkatnya Pengelolaan
Obat , Perbekalan Kesehatan dan Makanan
Sasaran: Meningkatnya Pengelolaan Obat , Perbekalan Kesehatan dan
Makanan dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran sebagai
berikut :
a. Persentase Obat sesuai kebutuhan yang tersedia di Kabupaten/Kota
b. Persentase Ketersediaan obat dan alat kesehatan untuk penanggulangan
bencana dan KLB
c. Persentase sarana pelayanan kesehatan (sarkes) yang menerapkan
layanan kefarmasian sesuai standar
d. Persentase tanaman obat asli Indonesia di UPT Materia Medica Batu dapat
dimanfaatkan untuk menunjang pemeliharaan kesehatan.
Tabel 3.12. TUJUAN 5 dan SASARAN 5.1.
TUJUAN 5 SASARAN 5.1
Terjaminnya ketersediaan, pemerataan, mutu, keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan serta pembinaan mutu makanan
Meningkatnya Pengelolaan Obat, Perbekalan Kesehatan dan Makanan
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 81
Indikator kinerja, target dan reaslisasi dari sasaran ini disajikan
dalam Tabel 3.13. sebagai berikut :
TABEL : 3.13. Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Obat, Perbekalan Kesehatan dan Makanan
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI (%)
1 2 3 4 5 1 Persentase obat sesuai
kebutuhan tersedia di kabupaten/kota
95 % 92 % 96,8
2 Persentase ketersediaan obat untuk penanggulangan bencana dan KLB
90% 80% 88,88
3
Persentase sarana pelayanan kesehatan yang diawasi menerapkan pelayanan kefarmasian sesuai standar
50% 35% 70
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran
85,2
KATEGORI CAPAIAN BAIK
Untuk mencapai Sasaran yang diinginkan, maka dilakukan,
PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
a).Program Obat dan Perbekalan Kesehatan ini didukung oleh 9 (sembilan )
kegiatan yaitu:
a.1. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
a.2. Pengkataan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
a.3. Peningkatan mutu pelayanaan farmasi komunikasi dan rumah sakit
a.4. Peningkatan mutu Penggunaan obat dan perbekalan Kesehatan
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 82
a.5. Pengembangan tanaman obat dan peningkatan promosi pemanfaatan
obat bahan alam Indonesia
a.6 Pengadaan Bahan Kimia dan Laboratorium
a.7. Peningkatan mutu makanan dan minuman
a.8. Peningkatan dan Pengembangan Balai Materia Medika Batu
a.9. Pencegahan Penyalahgunaan Narkotik, Psikotropika Dan Zat Adiktif
Lainnya (Napza)
b) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan dengan pagu sebesar Rp.
12.695.000.000,00 terealisasi sebesar 96.47% atau Rp. 12.247.397.158,00
secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian
ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 16 Kolom.
c) Hasil Pelaksanaan Pembangunan Capaian Kinerja Program Obat dan
Perbekalan Kesehatan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan dimaksudkan untuk Menjamin
ketersediaan, pemerataan, pemanfaatan, mutu, keterjangkauan obat dan
perbekalan kesehatan serta pembinaan mutu makanan dengan sasaran
Meningkatkan manajemen pengelolaan obat, pembinaan dan pengendalian,
pengawasan serta peningkatan kualitas perbekalan kesehatan dan makanan.
Untuk mengukur keberhasilan sasaran dari pelaksanaan program tersebut
dapat dilihat dari perkembangan capaian kinerja program sebagai berikut:
Tabel 1.1
Capaian kinerja Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
NO Indikator Kinerja Capaian Kinerja Program
Satuan 200
9 2010 2011 2012 2013
1 Tersedia Obat Buffer Stock Dan Alat Kesehatan Habis Pakai Untuk Pelayanan Kesehatan Di UPT Dinas Kesehatan Propinsi.
% 20 20 30 30 35
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 83
2 Tersedia Obat Dan Alat Kesehatan Habis Pakai Untuk Pelayanan Kesehatan Di UPT Dinas Kesehatan Provinsi.
% 85 80 80 90 95
3 Tersedia Obat Untuk Penanggulangan Bencana Dan KLB
% 90 90 87 80 90
4 Obat Sesuai Kebutuhan Tersedia Di Semua Kabupaten/Kota.
% 65 70 87 92 95
5 Sarana Pelayanan Kesehatan Yang Diawasi Menerapkan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar
% 40 40 15 30 35
6 Kabupaten/Kota Melaksanakan Monitoring, Pembinaan Dan Pelaporan Secara Berkala Penggunaan Obat Secara Rasional Di Puskesmas Dengan Menerapkan Software Monitoring Penggunaan Obat Secara Rasional
% 0
40 65 74 74
7 Sarana Produksi Dan Distribusi Obat, Alat Kesehatan (ALKES), Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Dan Kosmetika Menerapkan Cara Produksi Dan Distribusi Sesuai Standar.
% 30 40 30 50 60
8 Permintaan Sertifikasi, Sarana Produksi Dan Distribusi Obat, Alat Kesehatan (ALKES), Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Dan Kosmetika Terlayani Sesuai Standar
% 50 60 90 100 100
9 Kabupaten/Kota Menerapkan Sistem Pelaporan Narkotika-Psikotropika.
% 40 60 52 70 79
10 Sarana Produksi Dan Distribusi Obat Tradisional Dan Kosmetika Menerapkan Cara Produksi Dan Distribusi Sesuai Standar.
% 15 15 70 100 100
11 Permintaan Sertifikasi, Sarana Produksi Dan Distribusi Obat Tradisional Dan Kosmetika Terlayani Sesuai Standar.
% 55 60 100 100
100
12 Dari Kebutuhan Tersedia Buffer Bahan Kimia Dan Laboratorium.
% 30 35 40
45 45
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 84
13 Industri Makanan Rumah Tangga Yang Diawasi Tidak Menggunakan Bahan Tambahan Yang Dilarang Untuk Makanan.
% 55 60 45 60 80
14 Tanaman Obat Asli Indonesia Di UPT Materia Medica Batu Dapat Dimanfaatkan Untuk Menunjang Pemeliharaan Kesehatan.
% 100 100 100 100 100
Sumber : Laporan Program Farmasi dan perbekalan Kesehatan Tahun 2013
Kondisi yang dicapai pada tahun 2013 bahwa telah :
1. Tersedia obat buffer stock dan alat kesehatan habis pakai untuk
pelayanan kesehatan di UPT Dinas Kesehatan Propinsi sebesar 35 %.
2. Tersedia obat dan alat kesehatan habis pakai untuk pelayanan kesehatan
di UPT Dinas Kesehatan Provinsi 95 %
3. Tersedia obat untuk penanggulangan bencana dan KLB 90 %
Capaian kinerja dari indikator persentase ketersediaan obat dan vaksin
tersebut berkat upaya yang dilakukan, dicapai melalui pengelolaan obat yang
baik mulai dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi dan
penggunaan yang tertuang dalam kegiatan pengadaan obat dan perbekalan
kesehatan yaitu pengadaan obat dan alkes habis pakai yang terdiri dari:
1. Pengadaan obat untuk pengobatan masal dan bakti sosial dan poli sebanyak
39 jenis.
2. Pengadaan obat untuk buffer tingkat Provinsi sebanyak 89 jenis.
3. Pengadaan obat untuk KLB dan penanggulangan bencana 6 jenis.
Mulai tahun 2013 pengadaan obat menggunakan e-katalog yang
merupakan daftar obat elektronik yang memuat informasi nama obat, spesifikasi
teknis, harga satuan terkecil dan penyedia dimana sudah termasuk pajak dan
biaya distribusi. Untuk mekanisme pengadaannya menggunakan e-purchasing
dari LKPP. diharapkan agar proses pengadaan obat di sektor pemerintah dapat
lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien dengan adanya sistem e-katalog
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 85
obat, selain dapat meminimalisasi penyimpangan, juga dapat memudahkan
pihak pemerintah untuk lebih leluasa dalam memilih produk obat (generik) yang
dibutuhkan. Ada beberapa obat yang diadakan menggunakan e-katalog tidak
dapat terpenuhi karena kosong dari pabrikan, sehingga tidak diadakan.Untuk
obat-obat yang tidak tercantum dalam e-katalog menggunakan proses tender
sesuai Perpres No. 54.
Mutu pelayanan kesehatan sangat bergantung kepada ketersediaan obat
dan alat kesehatan sebagai penunjang utama dalam pelayanan pengobatan
kepada masyarakat. Oleh karena itu jaminan ketersediaan obat baik secara
kualitas maupun kuantitas harus tetap terjaga di fasilitas pelayanan kesehatan.
Ketersediaan obat harus dipertahankan agar pelayanan kesehatan tidak
terganggu. Kegiatannya untuk mempertahankan ketersediaan obat meliputi
perencanaan, pengadaan, distribusi, penyimpanan dan penggunaannya yang
didukung dengan sarana pendukung termasuk sistem informasi dan SDM nya.
Obat dan Alkes habis pakai yang diadakan di tingkat provinsi adalah obat-obat
pengobatan masal, bakti sosial, buffer stok tingkat provinsi, obat untuk
penanggulangan KLB masih konsentrasi pada kasus Diphteri, yaitu pengadaan
ADS, Erythromycin dan vitamin-vitamin.
Hasil Pelaksanaan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan:
c.1. Fasilitasi kepada Petugas Pengelola Obat Puskesmas sebanyak 21 orang
dari Kabupaten Sampang dan 20 orang dari Kabupaten Pamekasan
Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Manajemen Pengelolaan Obat dan
Ketrampilan Petugas Obat di Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar
Kab/Kota yang diselenggarakan di 2 kabupaten di Madura yaitu Kabupaten
Sampang dan Kabupaten Pamekasan. Kegiatan ini berupa pertemuan
untuk Petugas Pengelola Obat Puskesmas dengan memberikan materi
tentang bagaimana mengelola obat sesuai dengan standar yang ditetapkan
untuk menjaga mutu dan menunjang pelayanan. Diharapkan kegiatan ini,
ketrampilan Petugas dalam pengelolaan obat dapat lebih meningkat.
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 86
c.2. Monitoring Aplikasi Software Puskesmas dan Kab/Kota dilakukan di 10
kabupaten/kota yaitu, Kabupaten Magetan, Kabupaten Bojonegoro,
Kabupaten Tuban, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang,
Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya dan Kota
Probolinggo.
Pelaksanaan pada rentang bulan September dan Oktober. Dalam
pelaksanaan monitoring didapatkan beberapa temuan yang menghambat
terlaksananya aplikasi penggunaan software. Secara umum semua IFK
memiliki perangkat komputer untuk menunjang penggunaan software,
hanya saja software yang telah diinstall terdahulu tidak digunakan karena
beberapa masalah antara lain banyak terdapat entry data pada software
pada saat online sehingga apabila terputus harus mengulang lagi, susah
untuk akses operasional dan jaringan internet tidak stabil. Sehingga
kebanyakan pengelolaan obat di IFK masih manual menggunakan program
excel, jumlah item obat dalam software belum mengcover semua
kebutuhan Kab/Kota sehingga harus kerja ulang pada software lain.
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 87
c.3.Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Upaya Penyediaan dan Pengelolaan
Obat untuk Pelayanan Kesehatan Dasar dan Program dengan 76 orang
Penanggungjawab atau Pengelola Obat Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota
dan Pemegang Program Kefarmasian Kab/Kota se Jawa Timur. Pertemuan
ini dilaksanakan untuk keterpaduan dan efektivitas penyediaan obat.
Sumber : Laporan Program Farmasi dan perbekalan Kesehatan Tahun 2013
Gambar 1.1. Persentase Obat Dengan Tingkat Kecukupan ≥ 12 Bulan
Diagram Tingkat Ketersediaan Obat Menurut Jenis Obat Provinsi Jawa Timur Tahun 2013
Sumber : Laporan Program Farmasi dan perbekalan Kesehatan Tahun 2013
(%)
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 88
Gambar 1.2. Diagram Tingkat Ketersediaan Obat Tahun 2013
Kondisi yang dicapai pada tahun 2013 bahwa sarana pelayanan
kesehatan yang diawasi menerapkan pelayanan kefarmasian sesuai standar
sebesar 35 % hal ini merupakan permasalahan yang harus ditangani pada
kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunikasi Dan Rumah Sakit.
Harapan dari kegiatan tersebut, puskesmas yang menerapkan pelayanan
kefarmasian sesuai standar : 15 puskesmas dan rumah sakit yang menerapkan
pelayanan kefarmasian sesuai standar : 38 rumah sakit. Sarana Pelayanan
Kesehatan yang diawasi menerapkan pelayanan kefarmasian sesuai standar :
50%, sedang target dan realisasi adalah sebagai berikut:
Tabel 1.2 Target Nasional
% Puskesmas Perawatan dan Instalasi Farmasi Yang Melakukan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar
No Uraian Target (%) Realisasi (%)
2012 Target (%)
Realisasi (%) 2013
1 % Puskesmas Perawatan Yang Melakukan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar
25 35 30 37
2 % Instalasi Farmasi RS Yang Melakukan Pelayanan KefarmasianSesuai Standar
35 40 40 42
Sumber : Data Seksi Farkalkes Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013
Untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan farmasi komunikasi dan
rumah sakit telah terlaksananya
1. Sebanyak empat Kabupaten: Kota Blitar, Kabupaten Jombang, Kabupaten
Ngawi, Kabupaten Pacitan telah dilakukan Fasilitasi dan Joint Training
Pelayanan Kefarmasian untuk Tenaga Kefarmasian dan Nakes di Puskesmas
Perawatan dan Plus dalam Rangka Mendukung Program Pengendalian
Penyakit dan Penurunan AKI dan AKB. Pertimbangan pemilihan kab/kota
adalah yang telah mempunyai tenaga apoteker PNS yang ditempatkan di
Puskesmas dalam satu wilayah Kabupaten/kota lebih dari 5 (lima) orang,
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 89
sehingga diharapkan menjadi role model untuk kolaborasi dengan jajaran
tenaga kesehatan lain untuk dapat dikembangkan di seluruh kabupaten/Kota
di Jawa Timur.
2. Advokasi dan Asistensi Sistem Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas pada 6
Kabupaten Kota Terpilih yaitu pada Kab. Probolinggo, Kota Probolingo, Kab
Ngawi, Kab Jember, Kab Ponorogo, Kab Madiun, Kota Madiun. Kegiatan ini
dilakukan oleh Petugas Dinas Kesehatan Provinsi kepada petugas Dinas
Kesehatan Kabupaten Kota terpilih untuk melakukan pemberlakukan sistem
Pelaporan pelayanan kefarmasian berjenjang di Rumah Sakit Pemerintah
dan Puskesmas sampai tingkat nasional.
3. Pertemuan Pelayanan Kefarmasian bagi 58 orang petugas Instalasi Farmasi
RS Pemerintah dalam rangka mendukung Universal Coverage. Pertemuan
tersebut bermaksud untuk memberikan pembekalan petugas farmasi Rumah
Sakit dalam menghadapi SJSN bidang Kesehatan, tata cara audit
kefarmasian sesuai dengan prisip Farmakoekonomi, Pelayanan Kefarmasian
yang berbasis Pengobatan rasional.
Sumber : Laporan Program Farmasi dan perbekalan Kesehatan Tahun 2013 Gambar 1.3.Tenaga Apoteker VS Tenaga Keseahatan Yang Lain Di Provinsi
Jawa TImur, 2013 (apoteker hanya 1%)
Berdasarkan Gambar 3.1 dilaporkan bahwa Capaian target pada tahun
2013 adalah sebesar 35 % dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 30 %
pencapaian ini belum optimal walaupun ada kenaikan prosentase dikarenakan
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 90
tenaga kefarmasian khususnya apoteker belum menjadi tenaga kesehatan
strategis dan minim nya jumlah tenaga kefarmasian tidak sesuai dengan standar
yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c.4. Kondisi yang dicapai pada tahun 2013 bahwa Sarana Produksi Dan
Distribusi Obat, Alat Kesehatan (ALKES), Perbekalan Kesehatan Rumah
Tangga (PKRT) dan Kosmetika Menerapkan Cara Produksi Dan Distribusi
Sesuai Standar sebesar 60 % dan Permintaan Sertifikasi, Sarana Produksi
Dan Distribusi Obat, Alat Kesehatan (ALKES), Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga (PKRT), Terlayani Sesuai Standar 100 % Capaian ini
didukung dalam kegiatan Peningkatan Mutu Penggunaan Obat Dan
Perbekalan Kesehatan dengan upaya yang dilakukan kepada :
1. 50 orang penangungjawab teknis dan pemilik sarana mengikuiti
Pembinaan Sarana Produksi Alkes dan PKRT dalam Rangka Penerapan
GMP di Bidang Alkes dan PKRT
2. 9 (sembilan) kab kota di wilayah Jawa Timur yang berada di Kabupaten /
Kota yaitu kab Jember, kab Kediri, Nganjuk, kab Madiun, kab Bojonegoro,
Malang kab kota, Kota Surabaya dan Kab Sidoarjo pada sarana distribusi
alkes dilakukan Pemetaan Sarana Distribusi Alkes di Jawa Timur Pasca
Penerapan Permenkes No. 1191 Tahun 2010 tentang Penyaluran Alat
Kesehatan bertujuan Untuk memastikan bahwa setiap distributor alat
kesehatan telah melaksanakan dan menerapkan CDAKB.
3. 38 petugas kab/kota ikut kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Program
Pembinaan dan Pengendalian Alkes dan PKRT di Provinsi dan Kab/Kota
4. 40 orang Petugas Kab/Kota dan Puskesmas mengikuti Fasilitasi
Penyebarluasan Informasi Bahaya Penggunaan Produk Alkes dan PKRT.
Petugas Kabupaten/Kota dan Puskesmas selanjutnya secara berjenjang
meneruskan informasi kepada masyarakat di wilayah kerjanya masing-
masing. Pemahaman penggunaan produk Alkes dan PKRT yang
memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan dalam upaya
pencegahan kejadian akibat bahan berbahaya yang terdapat dalam
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 91
produk Alkes dan PKRT untuk selanjutnya menyebarluaskan informasi
kepada masyarakat.
Pada indikator persentase produk alat kesehatan dan PKRT yang
memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan manfaat pertahun dapat
digambarkan sebagai berikut:
Tabel 1.3 Persentase Produk Alkes dan PKRT yang Beredar Memenuhi Persyaratan
Sumber : Laporan Program Farmasi dan perbekalan Kesehatan Tahun 2013
Gambar 1.8. Jumlah Sarana Industri Kosmetika Tahun 2013
c.6. Kondisi yang dicapai pada tahun 2013 bahwa Dari kebutuhan tersedia
buffer bahan kimia dan laboratorium sebesar 45 % hal ini didukung pada
kegiatan pengadaan bahan kimia dan laboratorium Berupa Reagen untuk
pemeriksaan HIV dengan metode Rapid Test jenis antigen Re combinnat
test satu paket @ 100 buah test. Reagen tersebut diserahkan ke program
untuk dimanfaatkan dalam menunjang kegiatannya.
c.7. Kondisi yang dicapai pada tahun 2013 bahwa Peningkatan Mutu
Makanan Dan Minuman sebesar 80 % dilakukan sejumlah kegiatan
dengan sasaran :
1. Sejumlah 38 orang Petugas Kabupaten/Kota mengikuti Pertemuan
tentang Keamanan Makanan Minuman di Jawa Timur, dengan
tujuan meningkatkan pengetahuan, kemampuan serta kerjasama
lintas program dan sektor dalam rangka tersedianya pangan yang
memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi. Upaya
menanggulangi permasalahan tersebut diperlukan pengaturan,
pembinaan dan pengawasan pangan dalam suatu sistem yang
membutuhkan kerja sama lintas program dan lintas sektor dari
Provinsi maupun Kabupaten/Kota
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 96
2. Pada 7 Kabupaten/Kota yaitu Kota Batu, Kota Blitar, Kab Malang,
Kab Nganjuk, Kab Pasuruan, Kota Malang dilakukan Operasi Pasar
Peredaran Makanan Minuman menjelang Hari Raya, Natal dan
Tahun Baru. Pelaksanamya adalah petugas Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur dan Petugas Kabupaten/Kota dengan tujuan
untuk pembinaan kepada Distributor makanan minuman agar
menjual makmin yang sudah terdaftar, tidak rusak/kadaluarsa dan
tidak penyok yang dapat berbahaya bagi yang mengkonsumsi,
serta melakukan punishment terhadap distributor yang menjual
produk yang tidak memenuhi syarat.
3. Dari jumlah 52 sampel yang diuji terdapat 31 (60,78%) yang
memenuhi syarat dengan rincian yang mengandung Rhodamin B 3
(5,76%) , Borax 16 (30,76%) dan Formalin 2 (3,84%). Sampling dan
Pengujian Produk Makanan Jajanan Anak Sekolah dilakukan
Petugas Dinkes Provinsi dan Petugas Dinkes Kab/Kota.
Dilaksanakan di 4 Kab/Kota. Sampling Jajanan Anak Sekolah dan
Pengujian untuk mengetahui apakah Jajanan Anak Sekolah
mengandung bahan bahan yang dilarang ditambahkan di dalam
makanan. Tahapan pertama dilakukan sampling dan kemudian
dilakukan pengujian terhadap sampel produk guna mengetahui
apakah mengandung bahan yang dilarang atau tidak. Hasil
sampling diinformasikan kepada Kepala Sekolah di wilayah
sampling, sehingga Kepala Sekolah juga ikut melakukan
pengawasan terhadap makanan yang dijual di sekitar lingkungan
sekolah.
4. Dari 39 sampel terdapat 15 sampel tidak memenuhi syarat TMS
terdiri dari Boraks 11 sampel. Rhodamin B 1 sampel, Benzoat 2
sampel dan Siklamat 1 sampel .pada Monitoring Penggunaan
Bahan Tambahan yang Dilarang pada Produk Makanan Industri
Rumah Tangga. Hasil Monitoring menunjukkan bahwa banyak
produsen PIRT yang pada saat proses perizinan memenuhi syarat,
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 97
tetapi setelah itu mulai melakukan pelanggaran terhadap peraturan
yang harus diterapkan terutama untuk Cara Produksi Makanan
yang Baik dan terdapat.
5. 3 (tiga) kabupaten terpilih yaitu Kabupaten Blitar, Kab Madiun dan
Kab Magetan yang terdiri dari Guru Sekolah Dasar dan Pedagang
Jajanan yang berjumlah 30 orang mengikuti Fasilitasi Bahaya
Makanan Minuman yang mengandung bahan yang dilarang dengan
tujuan meningkatkan pengetahuan kepada guru untuk diteruskan
kepada anak sekolah tentang makanan yang aman dan bermutu,
sehingga makanan yang dijual di sekolah adalah makanan yang
aman dan bermutu.
Data dari 3 kabupaten tersebut, 52 produk pangan yang disampling
terdapat 31 yang memnuhi syarat dan sisanya TMS yakni
mengandung Boraks, Rhodamin dan Formalin
Sumber : Laporan Program Farmasi dan perbekalan Kesehatan Tahun 2013
Gambar 1.9.Pemetaan Jumlah Sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)
Tahun 2013
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 98
Sumber : Laporan Program Farmasi dan perbekalan Kesehatan Tahun 2013
Gambar 1.9.Pemetaan Jumlah Sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)
Tahun 2013
Terdapat kenaikan capaian indikator dari tahun 2011 PIRT yang tidak
menggunakan bahan berbahaya dalam makanan 65 % sedang tahun 2012
PIRT yang tidak menggunakan bahan berbahaya dalam makanan 68 %
c.7. Kondisi yang dicapai pada tahun 2013 bahwa Kabupaten/kota
menerapkan sistem pelaporan narkotika-psikotropika sebesar 79% hal ini
didukung pada kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkotika,
psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza).
Upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat
adiktif lainnya (napza) antara lain berupa :
1. Petugas dari 38 Kab/Kota se Jawa Timur masing-masing 2 orang petugas
diundang pada Pertemuan Review dan Bindalwas Pengelolaan Obat
Narkotika dan Psikotropika. Pertemuan selain disosialisasikan
pengembangan SIPNAP terbaru juga dilakukan review kegiatan penerapan
software Obat Narkotika dan Psikotropika SIPNAP di Kabupaten/Kota. Selain
itu juga memberikan pembinaan kepada petugas Kabupaten/Kota melalui
pembekalan materi tentang Software SIPNAP dalam upaya melakukan
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 99
pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pelaporan Narkotika dan
Psikotropika yang dilaksanakan di tingkat Kabupaten/Kota.
2. Terhadap 15 kabupaten/kota dilakukan monitoring Penerapan Software
SIPNAP Online yaitu Kab Blitar, Kota Blitar, kota Malang, Kab Malang, Kab
sampan, Kab Pamekasan, Kota Kediri, Kab Kediri, Kab pasuruan, Kota
Pasuruan, Kota Madiun, Kab Madiun, Kab Sidoarjo, Kab Gresik, Kota
Surabaya menjadi sasaran Monitoring Penerapan Software SIPNAP Online di
Kabupaten/Kota.
Pada aplikasi SIPNAP, sebagian Kabupaten/Kota belum mendapatkan
password dan username meski sudah mendaftar
Bagi yang sudah mendapatkan password dan username ada kendala
dalam upload laporan karena kapasitas server tidak mencukupi dan Binfar
Kemenkes RI sedang menambah kapasitas.
3. 25 Petugas dari RS , Dinas Kesehatan Kabupaten kota dan Apoteker
Puskesmas mendapatkan fasilitasi tentang Pengelolaan Logistik Metadon di
RS dan Puskesmas PTRM dengan tujuan untuk meningkatkan Pengetahuan
petugas dalam pengelolaan Metadon di Puskesmas dan Rumah Sakit.
Pengelolaan Metadon dalam menunjang PTRM (Program /Poli Terapi
Rumatan Metadon) pada prinsipnya sama dengan pengelolaan Narkotika dan
Psikotropika pada umumnya dan merupakan tanggung jawab Apoteker.
Dalam pengelolaan Metadon harus diperhatikan mulai dari perencanaan,
pengadaan, penyimpangan, distribusi/pelayanan, pencatatan dan pelaporan
bahkan pemusnahan apabila ada Metadon yang rusak atau kadaluarsa.
Diharapkan pengelolaan metadon bisa tertib dan benar dalam upaya
mencegah penyalahgunaan.
4. Sebanyak 40 orang Petugas Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) diundang
pada sosialisasi dan aplikasi Buku Pedoman Pengelolaan Obat Narkotika,
Psikotropika di Rumah Sakit. Diharapkan dengan penyampaian materi dan
buku pedoman tersebut dapat digunakan sebagai acuan untuk pengelolaan
narkotika dan psikotropika di Rumah Sakit.
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 100
5. Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan napza di instansi Dinas
Kesehatan, 100 orang kayawan Dinas diundang pada Pertemuan
Penyebarluasan Informasi Bahaya Penyalahgunaan Napza pada Perigatan
Hari Anti Narkoba Internasional. Diharapkan setelah mendapat informasi,
karyawan dapat memahami dan melakukan upaya untuk membentengi diri,
keluarga dan lingkungannya terhadap bahaya penyalahgunaan napza.
Sumber : Laporan Program Farmasi dan perbekalan Kesehatan Tahun 2013
Gambar 1.10. Jumlah Sarana Apotek Tahun 2013
Sumber : Laporan Program Farmasi dan perbekalan Kesehatan Tahun 2013
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 101
d) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah
d.1 Permasalahan
d.1.1.Belum optimalnya penggunaan sumber daya untuk post market surveilance
terhadap produk alat kesehatan dan PKRT yang tidak memenuhi
persyaratan keamanan, mutu dan manfaat.(alkes PKRT)
d.1.2 Pada waktu operasi pasar makanan minuman menjelang Hari Raya Idul
Fitri, Natal, dan Tahun Baru, masih banyak ditemukan :
Makanan yang sudah berjamur
Makanan yang kemasan kaleng sudah penyok bahkan ada yang
berkarat
Makanan yang kemasannya sobek
Label makanan yang tidak sesuai ketentuan label
Makanan olahan yang dikemas tapi belum terdaftar dan tanpa label
Mencantumkan kata ” Halal” tanpa ada Persetujuan/Sertifikat Halal
dari MUI dan Badan POM
Pada waktu monitoring ke sarana Industri Rumah Tangga ditemukan:
Masih rendahnya higiene-sanitasi dalam pengolahan makanan
Sebagian besar lingkungan IRT-P tidak memperhatikan kebersihan
Hasil pengujian produk IRT-P terdapat yang positif mengandung
bahan yang dilarang dalam makanan, yaitu Rhodamin B pada terasi
dan Borax .
d.1.3 Permasalahan terkait kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan Napza yang
dikumpulkan dari tahun 2009-2013 adalah sebagai berikut :
Petugas yang sudah dilatih mengalami mutasi/promosi/alih tugas.
Kelemahan pada system informasi yang dibangun oleh Pusat
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 102
d.2. Upaya Pemecahan :
d.2.1 Meningkatkan pembinaan secara rutin, sehingga dapat meningkatkan
kesadaran akan bahaya yang diakibatkan makanan yang tidak aman dan
berbahaya bagi kesehatan
d.2.2 Peningkatan frekuensi pembinaan cara pembuatan makanan yang baik,
pembinaan tata cara pendaftaran makanan,dan pelabelan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan kepada produsen
d.2.3 Menyusun Peraturan Gubernur untuk Keamanan Produk Makanan
Minuman yang Beredar di Masyarakat
d.2.4 Bersama Lintas Sekrtor terkait memperan aktifkan siswa sekolah dalam
ikut melaksanakan program keamanan pangan dengan membentuk ”tim
inspektor makanan kecil siswa sekolah dasar dan menengah”
d.2.4 Pendanaan untuk pembinaan makanan minuman di tingkat provinsi
ditingkatkan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
terkait dengan pembagian kewenangan tugas pokok dan fungsi antara
pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
d.2.5 Pendampingan dan pembinaan yang lebih intensif pada petugas kab/kota
dalam operasional software SIPNAP serta meningkatkan komitmen untuk
memasukkan data dari semua sarana pelayanan yang ada di wilayahnya.
Untuk petugas pengganti harus dilakukan pelatihan secara khusus.
d.2.6 Dilakukan pembinaan untuk memperbaiki administrasi penyimpanan
narkotika dan psikotrika serta diusulkan untuk pertemuan/pelatihan
pengelolaan logistik narkotika dan psikotropika bagi petugas.
d.2.7Konsultasi tehnis ke Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian
beberapa permasalahan teknis software untuk mendapatkan solusi.
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 103
Secara umum pencapaian target sasaran Meningkatkan pengelolaan obat,
perbekalan kesehatan dan makanan pada tahun 2013 telah tercapai dengan
BAIK, seperti terlihat pada lampiran PPS_ Laporan Realisasi pelaksanaan
Penetapan Kinerja Tahun 2013
B.6. TUJUAN 6 : Berkembangnya Kebijakan, Sistem Pembiayaan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan Tujuan: Berkembangnya Kebijakan, Sistem Pembiayaan dan Manajemen
Pembangunan Kesehatan dijabarkan ke dalam Sasaran yaitu
Berkembangnya Kebijakan dan regulasi bidang Kesehatan, Sistem
Informasi Kesehatan dan Hukum Kesehatan serta Pembiayaan
Kesehatan
Sasaran: Berkembangnya Kebijakan dan regulasi bidang Kesehatan,
Sistem Informasi Kesehatan dan Hukum Kesehatan serta Pembiayaan
a. Persentase penduduk miskin jatim yang berobat gratis melalui
Jamkesmas
b. . Persentase Penduduk yang memiliki Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan (tercover)
c. Persentase pengelolaan SIK sesuai standar
Tabel 3.14. TUJUAN 6 dan SASARAN 6.1.
TUJUAN 6 SASARAN 6.1
Berkembangnya Kebijakan, Sistem Pembiayaan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
Berkembangnya kebijakan dan regulasi bidang kesehatan, Sistem Informasi Kesehatan dan Hukum Kesehatan serta Pembiayaan Kesehatan
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 104
Indikator kinerja, target dan reaslisasi dari sasaran ini disajikan
dalam Tabel 3.15. sebagai berikut :
TABEL : 3.15. Pengukuran Kinerja Sasaran Berkembangnya kebijakan dan regulasi bidang kesehatan, Sistem Informasi Kesehatan dan Hukum Kesehatan serta Pembiayaan Kesehatan
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISA
SI (%)
1 2 3 4 5 2 Persentase Penduduk yang
memiliki Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
60 % 52,51 % 87,5
3 Persentase Sistem Informasi Kesehatan yg sesuai dengan standar
100% 100% 100
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran
93,75
KATEGORI CAPAIAN : BAIK
Untuk mencapai Sasaran yang diinginkan, maka dilakukan,
PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN
a. Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan ini
didukung oleh 6 (enam) kegiatan yaitu:
a.1. Pengembangan sistem informasi kesehatan
a.2. Pengembangan dan Fasilitasi Program Kesehatan
a.3. Pengembangan manajemen perencanaan dalam bidang kesehatan
a.4. Kerjasama program, lintas sektor dan antar daerah dalam bidang
kesehatan
a.5. Peningkatan manajemen dan fungsi kelembagaan UPT
a.6. Pengembangan pembiayaan kesehatan secara pra upaya
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 105
b. Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
dengan pagu sebesar Rp. 61.572.622.500,00 terealisasi sebesar
62.89 .%, atau Rp. 38.724.820.990,00 secara rinci masing-masing
realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya
dapat dilihat pada Lampiran Matrik 16 Kolom
c. Hasil Pelaksanaan Pembangunan
Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan bertujuan
mengembangkan kebijakan, sistem pembiayaan dan manajemen pembangunan
kesehatan; dengan sasaran program adalah mengembangkan kebijakan dan
regulasi bidang kesehatan, sistem informasi kesehatan, pelayanan informasi,
penyusunan standar operasional prosedur dan hukum kesehatan serta
pembiayaan kesehatan
c.1. Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan yang
dilaksanakan oleh Sub Bagian Penyusunan Program dengan capaian
kegiatan sbb :
Tabel 6.1 Indikator dan Tolok Ukur Kinerja
Program Manajemen Dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Pada Seksi Penyusunan Program Tahun 2013
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Hasil
1 Dokumen usulan rencana kerja Dinkes Prov. Jatim tahun
2014
2 Kebijakan perencanaan bidang kesehatan berupa
tersusunnya konsep dan rekomendasi tindak lanjut penataan
tenaga kesehatan di Provinsi Jawa Timur serta konsep
pelaksanaan Universal Coverage Jaminan Kesehatan
Semesta di Provinsi Jawa Timur
3 Dokumen Kesepakatan Perencanaan tahun 2014 antara
Dinas Kesehatan Provinsi dan UPT
4 Dokumen kesepakatan pembangunan kesehatan dalam
rangka peningkatan pengetahuan dan wawasan dalam
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 106
persiapan SJSN 2014 dan AFTA 2015
5 Informasi tentang program – program kesehatan pada
tingkat Provinsi serta permasalahan yang ada di Kabupaten
/ Kota seperti Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
6 Laporan monitoring dan evaluasi berupa penyampaian
informasi perencanaan ke Kabupaten / Kota
7 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2013,
Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)Tahun
2013
8 Kesepakatan pengalokasian dana Bantuan Keuangan
masing-masing kabupaten / kota tahun 2014
9 Adanya alat pengolah data (Laptop) di subag penyusunan
program
10 Dokumen draft rencana strategis Dinkes Prov. Jatim tahun
2015 s/d 2019
Sumber : LKPJ Sungram tahun 2013
Bahwa koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan dalam
bidang kesehatan telah dilaksanakan dalam bentuk pertemuan pada
tanggal 27 s/d 28 Pebruari 2013 dengan sasaran tim perencana kab / kota
dan sebagai narasumber dari Biro Perencanaan & Anggaran Kementrian
Kesehatan Republik Indonesia. Hasil dari pertemuan tersebut adalah
tersinergisnya usulan anggaran tahun 2014 antara provinsi dan kabupaten
/ kota.
Untuk koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dalam bidang kesehatan
telah dilaksanakan dalam bentuk pertemuan pada tanggal 14 s/d 16 Mei
2013 dengan sasaran Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota se-Jawa Timur,
Direktur RSU baik Provinsi maupun Kabupaten / Kota se-Jawa Timur,
seluruh UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, dan seluruh struktural
dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dengan narasumber
dari Dirjen BUK Kemenkes RI, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur,
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 107
Kepala BKD Provinsi Jawa Timur, dan DR. Dr. Jack Roebijoso, MSc dari
Universitas Brawijaya. Rakorkesda Provinsi Jawa Timur ini bertujuan
untuk mengoptimalisasi pelayanan kesehatan dengan penataan tenaga
kesehatan untuk percepatan pencapaian MDGs dan kesiapan SJSN di
Provinsi Jawa Timur. Hasil Rakorkesda tersebut :
1. Tersusunnya konsep dan rekomendasi tindak lanjut penataan
tenaga kesehatan di Provinsi Jawa Timur
2. Tersusunnya konsep pelaksanaan Universal Coverage Jaminan
Kesehatan Semesta di Provinsi Jawa Timur
Untuk koordinasi dan sinkronisasi perencanaan lintas program dan UPT
telah dilaksanakan berupa rapat dengan peserta lintas program dan UPT
lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Hasil rapat tersebut
terkoordinirnya perencanaan Lintas Program dan UPT lingkup Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
Koordinasi kebijakan pembangunan kesehatan telah dilaksanakan di
Malang pada tanggal 09 – 11 September 2013. Tujuan dari pertemuan
tersebut adalah untuk meningkatkan koordinasi dan sinergisme
pelaksanaan pembangunan kesehatan antara Provinsi dan Kabupaten /
Kota dalam rangka persiapan SJSN 2014 dan AFTA 2015 di Jawa Timur.
Keluaran yang diharapkan pada pertemuan ini adalah peningkatan
pengetahuan dan wawasan dalam persiapan SJSN 2014 dan AFTA 2015
yang dapat ditindaklanjuti oleh provinsi dan Kabupaten / Kota.
Kegiatan monitoring dan evaluasi terpadu dilaksanakan dengan beberapa
bidang untuk melihat berbagai program / kegiatan serta memecahkan
masalah yang ada di Kabupaten / Kota sehingga terselesaikan masalah -
masalah yang ada di kabupaten / kota.
Untuk kegiatan monitoring dan evaluasi serta konsultasi teknis
perencanaan dalam bidang kesehatan telah dilaksanakan oleh subag
penyusunan program ke Biro Perencanaan Kementrian Kesehatan
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 108
Republik Indonesia. Hasil kegiatan ini terselesainya berbagai masalah
perencanaan untuk kab/kota dan provinsi jawa timur.
Finalisasi dokumen anggaran berupa terdokumentasinya dokumen
anggaran berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2013 dan Dokumen
Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa Timur Tahun Anggaran 2013.
Telah dilaksanakan koordinasi teknis perencanaan dan penganggaran
bantuan keuangan bidang kesehatan dengan berbagai lintas program
untuk membahas segala permasalahan Bantuan Keuangan baik yang ada
di Provinsi maupun di Kabupaten / Kota serta pengalokasian dana
bantuan keuangan masing-masing Kabupaten / Kota tahun 2014.
Telah dilaksanakan pengadaan alat pengolah data berupa laptop untuk
memperlancar pengolahan data perencanaan dan anggaran di subag
penyusunan program.
Pada kegiatan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa Timur tahun 2015 – 2019 telah dilaksanakan pertemuan pada
tanggal 25 Juni 2013 dengan peserta seluruh struktural Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur dan UPT dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi.
Sebagai narasumber Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan
Dr. Budi Rahaju, MPH (Mantan Kadinkes Provinsi Jawa Timur). Hasil dari
pertemuan ini tersusunnya draft Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Timur tahun 2015 – 2019 sebagai masukan RPJMD baru. Selain itu juga
dilaksanakan beberapa kali sidang guna menyusun Rencana Strategis
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 109
Tabel 6.2 Indikator dan Tolok Ukur Kinerja
Program Manajemen Dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Pada Seksi Penyusunan Program Tahun 2013
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Hasil 1. Informasi kegiatan sektor lain yang berkaitan dengan kesehatan seperti PKH, PNPM generasi sehat dan cerdas
2. Kesepakatan kerjasama MPU Bidang Kesehatan tentang Sistem Regulasi Penanggulangan HIV – AIDS dan Program Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular Lainnya
Sumber : LKPJ Sungram tahun 2013
Koordinasi pelaksanaan kerjasama lintas sektor dan antar daerah dalam
bidang kesehatan telah dilaksanakan berupa pertemuan pada tanggal 28 – 29
Oktober 2013 di Surabaya. Tujuan dari pertemuan ini adalah memberikan
informasi kepada peserta tentang program – program pemerintah Provinsi Jawa
Timur, kerjasama bidang kesehatan baik lintas sektor maupun dunia usaha
(Corporate Social Responsibility) sebagai peluang pembiayaan bidang
kesehatan di Provinsi Jawa Timur. Keluaran yang diharapkan adalah dapat
memahami program-program kerjasama dan dapat memanfaatkan peluang
kerjasama tersebut untuk meningkatkan program / kegiatan bidang kesehatan di
Provinsi maupun di Kabupaten / Kota.
Untuk kegiatan kerjasama program, lintas sektor dan antar daerah dalam
bidang kesehatan telah dilaksanakan pertemuan Mitra Praja Utama (MPU)
PraRaker Gubernur pada tanggal 25-27 April 2013 di Lampung. Pada pertemuan
tersebut telah disusun kesepakatan Bidang Kesehatan antara 10 Provinsi
anggota MPU
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 110
Tabel 6.3 Indikator dan Tolok Ukur Kinerja
Program Manajemen Dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Pada Seksi Penyusunan Program Tahun 2013
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Hasil
1. Laporan Kinerja masing-masing Dewan
Pengawas PPK-BLUD Provinsi Jawa Timur
Sumber : LKPJ Sungram tahun 2013
Pada kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran telah
dilaksanakan sidang dan pertemuan koordinasi antar Tim Pembina dan
Ketua Dewan Pengawas PPK BLUD RS Provinsi. Tujuan dari pertemuan
ini adalah adanya pemahaman tentang konsepsi Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD) dan evaluasi pelaksanaannya. Dipahaminya pengelolaan
BLUD meliputi tata kelola, SPM, RSB, Pengelolaan Keuangan. Selain itu,
dipahami bagaimana cara pelaporan kinerja BLUD dan bagaimana
mengukur kinerja BLUD.
c.2 Capaian Jamkesda (Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan
Kesehatan) yang dilaksanakan oleh Seksi Beakes :
Program Jamkesda dimaksudkan untuk meningkatkan akses dan mutu
pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu di luar
kuota program Jamkesmas. Jumlah masyarakat miskin dan tidak mampu
yang tercover dalam program Jamkesda sebanyak 1.411.742 jiwa
termasuk masyarakat miskin dan tidak mampu pengguna Surat
Pernyataan Miskin (SPM). Pemberlakuan SPM hanya berlangsung
sampai dengan 31 Agustus 2012 karena per 1 September 2012 dengan
dikeluarkannya Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor :
440/14771/031/2012 tanggal 29 Agustus 2012 pembiayaan pelayanan
kesehatan bagi pasien pengguna SKTM/SKM/SPM menjadi tanggung
jawab Pemerintah Kabupaten/Kota.
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 111
Tabel 6.4
Jumlah Kunjungan Program Jamkesda Tahun 2009 – 2013
Terinformasikannya Data Dengan Cepat; Tersusunnya Buku Saku Kesehatan;
Tersusunnya Buku Data SPM Kab/Kota; Tersusunnya Evaluasi Program
Infolitbangkes dan Laporan dengan capaian 100%
d.Permasalahan dan Upaya Pemecahannya :
d.1 Permasalahan
1. Kegiatan yang direncanakan telah terlaksana namun beberapa hambatan
yang ditemui adalah sebagai berikut : Monitoring dan evaluasi terpadu
lintas program ke kabupaten / kota mengalami kesulitan. Bahkan
seringkali ditunda karena ada kegiatan lain yang lebih mendesak
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 114
2 Masih terdapat masyarakat miskin yang tidak memiliki jaminan kesehatan
baik Jamkesmas maupun Jamkesda.
3 Mudahnya masyarakat mengurus SPM/SKTM/SKM menjadikan
kepesertaan dalam Jamkesda tidak terkendali
4 Sistem rujukan terstruktur dan berjenjang belum berjalan secara optimal.
5 Sistem pengelolaan keuangan daerah sering menjadi kendala dalam
pelaksanaan program, seperti pelaksanaan sharing dana program
Jamkesda dimana dana Jamkesda tidak dapat dipooling tetapi masih ada
di Provinsi atau Kabupaten/Kota masing-masing.
6 Masih banyak Kabupaten/Kota yang tidak mengirim laporan pelaksanaan
program Jamkesda secara rutin, lengkap dan tepat waktu ke Provinsi.
7 Laporan pelaksanaan verifikasi klaim Jamkesda oleh BPJKD belum rutin
diperoleh Dinas Kesehatan Provinsi tetapi tergantung pada permintaan
dan lambat.
d.2. Upaya Pemecahannya
1. Telah berkoordinasi dengan lintas program untuk menentukan jadwal
monitoring dan evaluasi.
2 Merencanakan kebutuhan berdasarkan program berkaitan dengan
monitoring dan evaluasi program icon yang saat ini belum seluruhnya
dapat dievaluasi
3 Update data kepesertaan secara berkala oleh instansi yang berwenang.
4 Pelaksanaan Jamkesda Provinsi berlaku untuk pemegang kartu
Jamkesda dengan perbaikan dan sinkronisasi data kepesertaan
Jamkesda dengan kepesertaan Jamkesmas baru selanjutnya
mengintegrasikan Jamkesda ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) yang dikelola oleh Badan Pengelola Jaminan Kesehatan (BPJS)
paling lambat tahun 2015.
5 Menerapkan regionalisasi sistem rujukan dengan meningkatkan sarana
prasarana dan sumber daya manusia secara merata di seluruh wilayah
provinsi Jawa Timur.
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 115
6 Regulasi sistem pengelolaan keuangan program jaminan kesehatan.
7 Meningkatkan kesadaran puskesmas, rumah sakit PPK Jamkesda dan
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk mengirim laporan pelaksanaan
program Jamkesda secara rutin, lengkap dan tepat waktu ke Provinsi.
8 Meminta laporan pelaksanaan verifikasi klaim Jamkesda oleh BPJKD
secara rutin, lengkap dan tepat waktu meliputi data kepesertaan,
pelayanan kesehatan dan pendanaan
Secara umum pencapaian target sasaran Mengembangkan kebijakan dan
regulasi bidang kesehatan, sistem informasi kesehatan dan hukum
kesehatan serta pembiayaan kesehatan pada tahun 2013 telah tercapai
dengan BAIK, seperti terlihat pada lampiran PPS_ Laporan Realisasi
pelaksanaan Penetapan Kinerja Tahun 2013
B.7. TUJUAN 7 :
Terwujudnya pencegahan , penurunan dan pengendalian Penyakit
Menular dan Tidak Menular serta masalah Kesehatan lainnya
Tujuan : Terwujudnya pencegahan, penurunan dan pengendalian
Penyakit Menular dan Tidak menular serta Masalah Kesehatan Lainnya;
maka ditetapkan Sasaran sebagai berikut : Menurunnya Angka Kesakitan
dan Kematian Penyakit Menular dan Tidak Menular dan Penyakit-
Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi serta Pengamatan
penyakit dalam rangka Sistem Kewaspadaan Dini dan Penanggulangan
KLB/Wabah, ancaman epidemi serta Bencana.
Sasaran: Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian Penyakit Menular
dan Tidak Menular dan Penyakit-Penyakit yang dapat dicegah dengan
Imunisasi serta Pengamatan penyakit dalam rangka Sistem
Kewaspadaan Dini dan Penanggulangan KLB/Wabah, ancaman epidemi
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 116
serta Bencana.,dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran
sebagai berikut :
a. Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk
b. Persentase korban bencana skala provinsi yang tertangani sesuai standar
c. Angka keberhasilan Pengobatan Penyakit TB
d. Persentase pelaksanaan program pemberantasan Diare sesuai standar
e. Persentase Capaian UCI desa
f. Persentase penderita Kusta telah menyelesaikan pengobatan sesuai standar
g. Persentase ODHA yang mendapatkan ARV
h. Angka Capaian API ( Annual Parracite Index) Penyakit Malaria 1 permill (1
‰)
Tabel 3.16 TUJUAN 7 dan SASARAN 7.1.
.TUJUAN 7 SASARAN 7.1
Terwujudnya pencegahan, penurunan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta masalah kesehatan lainnya
Menurunnya angka kesakitan dan kematian penyakit menular, tidak menular dan penyakit2 yg dapat dicegah dengan Imunisasi serta pengamatan penyakit dalam rangka Sistem Kewaspadaan Dini dan Penanggulangan KLB/Wabah, ancaman epidemi serta bencana
Indikator kinerja, target dan reaslisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel 3.17. sebagai berikut :
TABEL : 3.17. Menurunnya angka kesakitan dan kematian penyakit menular, tidak menular dan penyakit2 yg dapat dicegah dengan Imunisasi serta pengamatan penyakit dalam rangka Sistem Kewaspadaan Dini dan Penanggulangan KLB/Wabah, ancaman epidemi serta bencana
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 117
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALIS
ASI (%)
1 2 3 4 51 Angka Kesakitan DBD (Incidence
Rate) per 100.000 penduduk <51 39,07
76,6
2 Persen Korban Bencana Skala Provinsi Tertangani Sesuai Standar
100% 100% 100
3 Angka Keberhasilan Pengobatan TB 90% 90% 100
4 Persen Cakupan Pelayanan Diare 100% 95% 95
5 Persen capaian UCI Desa 80% 86,06% 108
6 Persen Penderita Kusta Telah Menyelesaikan Pengobatan Sesuai Standar
90% 88% 98,8
7 Presentase ODHA yang mendapat ARV
75% 72% 95
8 Angka API ( Annual Parasite Index ) Malaria
<1%0 0,02%0 50
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran >100
CAPAIAN KINERJA : SANGAT BAIK
Untuk mencapai Sasaran yang diinginkan, maka dilakukan,
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT
a. Program Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit ini didukung oleh 13
( tiga belas) kegiatan yaitu:
a.1. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit serta Tata Laksana
Penderita
a.2. Peningkatan Surveillance Epidemologi dan Pengamatan Penyakit
serta Penanggulangan KLB
a.3. Pengendalian Penyakit Kusta
a.4. Pengendalian Hiv/Aids
a.5. Pengendalian Penyakit Malaria
a.6. Pengendalian Penyakit PES
a.7. Pencegahan DBD (Demam Berdarah)
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 118
a.8. Penyelenggaraan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah
a.9. Peningkatan Imunisasi
a.10 Pemberantasan penyakit menular langsung (P2ML)
a.11 Pemberantasan penyakit bersumber binatang (P2B2)
a.12 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah bencana
a.13 Pendampingan Pengendalian penyakit TBC (Tubercullosis)
b. Program Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit dengan pagu
sebesar Rp. 13.688.786.700,- terealisasi sebesar 89.73 %, atau Rp.
12.283.410.992,- secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan
serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik
16 Kolom
c. Hasil pelaksanaan program adalah sebagai berikut:
c.1 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit serta Tata laksana Penderita
Kegiatan bertujuan untuk mencegah dan menurunkan kejadian
penyakit tidak menular serta masalah kesehatan lainnya yang berkaitan dengan
Penyakit Tidak Menular dengan cara mendeteksi secara dini munculnya Penyakit
Tidak Menular .
Sasaran dari kegiatan ini adalah menurunkan angka kesakitan dan
kematian Penyakit Tidak Menular dengan penemuan secara dini dan surveilans
faktor risiko Penyakit Tidak Menular pada kelompok penduduk risiko tinggi
terhadap Penyakit Tidak Menular termasuk penyakit Hipertensi, Diabetes Melitus
(DM) dan Kanker Leher Rahim mapun payudara.
Hasil Pelaksanaan adalah sebagai berikut :
a) Pencegahan dan pemberantasan Penyakit serta tata laksana penderita
ditekankan pada penemuan penderita baru penyakit tidak menular serta
beberapa hal yang berkaitan faktor risiko PTM dan kewaspadaan terjadinya
masalah kesehatan sehingga didirikan Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu)
di Puskesmas terpilih dalam rangka membantu masyarakat memeriksa
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 119
kesehatannya secara rutin untuk dapat mendeteksi secara dini Penyakit
Tidak Menular yang muncul pada dirinya seperti Hipertensi, Diabetes maupun
Kanker. Hasil kegiatan ini sangat bermanfaat dalam keberhasilan pengobatan
karena gejala awal penyakit tersebut tidak dirasakan.
b) Saat ini PTM sudah dilaksanakan di 19 kabupaten/Kota di Jawa Timur yang
sesuai dengan petunjuk Teknis PTM
c) Untuk mendukung kegiatan Penyakit Tidak Menular juga mengadakan
pemeriksaan pada supir bis saat kegiatan mudik bersama diperiksa tekanan
darah, gula darah, dan kandungan alkohol sehingga diharapkan pelaksanaan
mudik dapat berjalan lancar dengan pengemudi yang sehat
c.2 Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Pengamatan Penyakit Serta
Penanggulangan KLB
Bertujuan untuk mendorong dan mendukung terselenggaranya
Surveilans Epidemiologi yang berkesinambungan di Jawa Timur untuk
mewujudkan SKD KLB di seluruh Kabupaten Kota dan penanggulangan KLB
sesegera mungkin yaitu < 24 jam sudah ditanggulangi oleh Kabupaten Kota dan
KLB skala provinsi dapat ditanggulangi oleh provinsi dalam waktu , 48 jam sejak
laporan diterima. Respon cepat ini diharapkan dapat mencegah terjadinya KLB
yang lebih besar atau wabah dan ditindak lanjuti dengan penanggulangan oleh
Provinsi dalam rangka memutus rantai penularan dan mencegah jumlah kasus
maupun lokasi kasus yang meluas
Sedangkan sasarannya adalah menurunkan angka kesakitan dan
kematian penyakit menular dengan penemuan secara dini dan surveilans faktor
risiko penyakit tidak menular pada kelompok penduduk risiko tinggi terhadap
penyakit tidak menular termasuk cedera karena kecelakaan dan kewaspadaan
terjadinya masalah kesehatan pada saat mudik Lebaran Idul Fitri, Natal dan
Tahun Baru.
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 120
Hasil Pelaksanaan adalah sebagai berikut :
Provinsi memberikan dukungan terhadap terselenggaranya Surveilans
Epidemiologi di seluruh Kabupaten/Kota Jawa Timur untuk membantu
terselenggarakan SKD KLB (Sistem Kewaspadaan Dini terhadap Kejadian Luar
Biasa) adanya penyakit yang berpotensi KLB maupun wabah yang terjadi
maupun kemungkinan adanya penyakit baru yang mungkin muncul dan aktif
memberikan petunjuk pelaksanaan sesuai pedoman teknis serta prosedur dalam
penanggulangan KLB sehingga KLB dapat segera ditanggulangi dan tidak
menjadi masalah kesehatan masyarakat lebih berkepanjangan.
Kejadian KLB terutama KLB Difteri di Jawa Timur tahun 2013 sejumlah
648 kasus meninggal 27 orang , hal ini menurun dibanding kejadian pada tahun
2012 yaitu 955 kasus meninggal 37 orang.
Kejadian KLB lainnya seperti AFP diare, campak, Hepatitis dan keracunan
makanan maka jumlah KLB yang harus diintervensi sejumlah 1500 kejadian,
akan tetapi dana APBD yang tersedia untuk penanggulangan KLB tersebut
hanya 200 kejadian. Dengan dasar tersebut intervensi yang dilakukan Dinas
Kesehatan Provinsi diprioritaskan pada KLB yang potensi bisa mengarah pada
KLB skala Provinsi.
Kejadian penyakit Difteri di Jawa Timur tahun 2013 sejumlah 369
kasus,hal ini menurun dibanding kejadian pada tahun 2012 yaitu 955 kasus
meninggal 37 orang.
Termasuk kegiatan pengamatan Flu Burung yang saat ini muncul type
baru yaitu H7N9 yang muncul di China mulai februari 2013, akan tetapi di Jawa
Timur masih belum muncul type virus tersebut dan belum adanya kasus
tersangka Flu Burung pada manusia. Disamping munculnya Mediterania Corona
Virus yang muncul di negara mediteranian termasuk Arab Saudi yang
merupakan kunjungan jamaah Haji maupun Umrah sehingga hal ini perlu
diwaspadai penularannya pada jamaah.
Dari laporan yang suspect MedCov jamaah Haji yang pulang dari ibadah
haji sejumlah 3 orang ( Bojonegoro, Gresik dan Surabaya)dan hasilnya negatif
semua.
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 121
c.3. Pengendalian Penyakit Kusta
Penyakit kusta masih ditakuti oleh sebagian besar masyarakat dan
petugas kesehatan pada umumnya, hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan
serta pengertian yang salah, dan kepercayaan yang keliru tentang penyakit
kusta yang disebabkan kecacatan yang ditimbulkan. Sehingga masalah penyakit
kusta sangat kompleks, bukan hanya dari segi medis tetapi meluas pada
masalah sosial dan ekonomi. Untuk mengurangi hal itu diperlukan kemitraan
lintas program dan lintas sektor dalam pemberantasan, rehabilitasi medis,
rehabilitasi sosial dan ekonomi serta mendorong penderita kusta yang sudah
sembuh menjalani kehidupannya yang berkualitas dan berkeadilan di dalam
masyarakat secara luas.
Penderita kusta merupakan penyakit kulit biasa yang sulit dideteksi secara
dini karena pada tahap awal penyakit ini sangat mirip dengan penyakit kulit
sehingga cenderung diabaikan atau berusaha diobati sendiri. Faktor penyulit lain
adalah adanya stigma dari masyarakat sehingga penderita atau keluarganya
cenderung tertutup. Semakin lama penyakit ini tidak diobati maka resiko
terjadinya kecacatan akan semakin tinggi.
Penyakit kusta yang diobati di Jawa Timur tersebar di semua
Kabupaten/Kota yang terutama di Pulau Madura dan Pantai Utara Pulau Jawa.
Jumlah penderita terdaftar yang ada di Pulau Madura adalah 32% dari total
penderita yang ada di Jawa Timur. Sedangkan di tingkat Nasional 1/3 dari jumlah
penderita kusta di Indonesia berasal dari Jawa Timur. Sedangkan di tingkat
Dunia, Indonesia merupakan ranking ke 3 setelah India dan Brazil.
Rata-rata penemuan penderita baru kusta dalam kurun waktu 6 tahun
terakhir berkisar 5.000 s/d 6.000, penemuan penderita baru kusta tertinggi
adalah dari tahun 2009 yaitu 6.040 orang karena pada tahun tersebut ada
kegiatan Intensified Case Finding dana dari WHO sebesar 750 juta di Kab.
Jember dan Kab. Lamongan dengan penemuan penderita baru sebanyak 788
kasus dalam waktu 4 bulan. Pada tahun 2010 dilaksanakan kegiatan Rapid
Village Survey (RVS) di 8 Kabupaten dengan total penemuan penderita baru
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 122
sebanyak 851 orang. Sedangkan pada tahun 2012, kegiatan RVS hanya
dilakukan di 6 Kabupaten dengan total penemuan penderita baru banyak 632
orang.
Untuk tahun 2013 laporan penemuan kasus baru (s/d September 2013)
sejumlah 2.745 orang dengan perincian untuk tipe PB : 341 orang dan MB :
2.404 orang. Dari total penderita baru tersebut, 225 penderita baru merupakan
usia anak (8%), 341 penderita baru yang ditemukan dalam kondisi cacat II (12%)
dan ada 408 orang (15%) mengalami cacat tingkat I (cacat yang tidak kelihatan)
yang potensial untuk menjadi cacat tingkat II. Untuk cakupan pelayanan
pengobatan kusta sesuai dengan regimen WHO (MDT) adalah 100% di Unit
Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit yang sudah ada kerjasama dan
Puskesmas). Dari 989 Unit Pelayanan Kesehatan (UPK) yang ada di di Jawa
Timur, yang sampai dengan saat ini melayani penderita kusta sebanyak 678
UPK. tabel 11.1
Pencapaian Program P2 Kusta Tahun 2009 s/d 2013
No Indikator Target 2009 2010 2011 2012 2013*1 Penderita Terdaftar 6.392 5.496 6.157 5.570 7.4062 Prev. Rate per 10.000 < 1 1,69 1,48 1,63 1,46 1,93 3 a. Penderita Baru 6.040 4.653 5.284 4.807 3.391 b. C D R per 10.000 < 5 16,00 12,50 13,99 12,63 -
c. Proporsi Cacat II (%)
5% 11% 13% 13% 14% 12%
e. Proporsi anak (%) 5% 12% 11% 11% 9% 8% 4 RFT Rate
PB 90% 91% 93% 97% 94%
MB 90% 94% 90% 90% 89%
5 % Kab/Kota mencapai RFT rate 90%
Target 70% 75% 75% 80%
PB 82% 82% 97% 84% MB 58% 68% 76% 58%
*) : s/d Sept 2013
Sumber : Laporan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, 2013
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 123
c.4.Pengendalian Hiv/Aids
Program P2 IMS dan HIV/AIDS dimaksudkan untuk mengendalikan
penyebaran Infeksi HIV dan IMS dan meningkatkan Kualitas Hidup Orang
Dengan HIV/AIDS (ODHA). Program Pengendalian penyebaran infeksi HIV, PMS
dan dampak HIV & AIDS dilakukan melalui upaya pencegahan, meningkatkan
kualitas pelayanan serta jangkauan ODHA dan masyarakat.
Untuk mengukur keberhasilan sasaran dari pelaksanaan program tersebut
dapat dilihat dari perkembangan capaian kinerja program baik sebagai berikut:
Tabel 11.2
Capaian kinerja Program P2 IMS dan HIV/AIDS
Sumber : Laporan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, 2013
c.5.Pengendalian Penyakit Malaria
Malaria disebabkan oleh plasmodium yang ditularkan melalui gigitan
nyamuk anopheles betina, malaria dapat menyerang semua umur, dan masih
menjadi beban di Jawa Timur. Mobilitas penduduk Jawa Timur yang tinggi dari
dan ke daerah endemis mempunyai risiko untuk tertular malaria, bila mereka
yang tertular tidak ditemukan akan berakibat turunnya kualitas hidup dan
selanjutnya bisa menimbulkan kematian.
Hasil surveilans rutin malaria tahun 2013 menginformasikan ada 29
kabupaten/kota dengan kasus malaria. Kasus malaria terbanyak adalah malaria
import sebesar 99,9%. Tingginya malaria import yang tidak ditemukan dan
diobati sangat berisiko untuk menularkan malaria di daerah reseptif. Adapun
daerah reseptif malaria di Jawa Timur tersebar di pantai selatan Jawa Timur dan
sekitar Pegunungan Wilis serta di daerah Kepulauan Sumenep
Jml % Jml % Jml % Jml % Jml %
1 % Kab/Kota yang memiliki layanan
komprehensif
38 45 17 45 50 19 50 55 27 71 65 32 84 75 34 89
2 % RS Pemerintah yang
menyelenggarakan rujukan ODHA
48 0 21 44 0 24 50 30 27 56 40 30 63 70 35 80
Des 2013
Target
(%)
CapaianNo Uraian
2011
Target
(%)
Capaian
2012
Target
(%)
CapaianCapaian
2009
Jml Target
(%)
2010
Target
(%)
Capaian
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 124
Kegiatan pada pengendalian malaria bersumber anggaran APBD I tahun
2013 adalah sebagai berikut :
1) Pos Malaria Desa
2) Pemantauan mutu lab. Malaria
3) Pengendalian malaria di daerah kepulauan
4) Monitoring program & persiapan eliminasi malaria
5) Pertemuan evaluasi validasi data
6) Surveilans migrasi penguatan sistem surveilans malaria
7) Pelacakan penderita malaria import dan indigenous
Monitoring dan evaluasi kebutuhan Nakes di Dinkes dan RS
30 orang 100 %
Perencanaan kebutuhan Nakes di Puskesmas dan jaringannya serta RS telah terlaksana dengan dibuatnya pemetaan kebutuhan Nakes di Kab Dan Kota Pertemuan penyusunan 64 orang 87,38 %
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 147
dokumen dan review perencanaan kebutuhan
Pelatihan perencanaan kebutuhan Nakes
target 6 Kab/Kota dengan 32 orang Kab Bojonegoro,Pacitan,Lumajang, Jember , Sumenep dan lamongan
97,30 %
Monitoring dan evaluasi kebutuhan Nakes di Dinkes dan RS
target 58 orang 99,91 %
Sumber : Data Program Pengembangan SDM Kesehatan, 2013
c.2. Peningkatan Profesionalisme dan Pengembangan karier tenaga
kesehatan
Tabel 7.2 Hasil Dari Kegiatan Peningkatan Profesionalisme dan
Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan Tahun 2013
Tujuan Program Upaya Pencapaian Sasaran Program Peningkatan Profesionalisme dan pengembangan karier Nakes
1. Melaksanakan kegiatan persiapan Pemilihan Nakes Teladan
2. Melakukan Seleksi pemilihan Nakes teladan Tingkat Propinsi
3. Melakukan Nominasi nakes teladan dari 38 Kab/Kota
4. Menentukan juara I, II dan III dari 4 kategori Nakes Teladan
5. Melaksanakan pembentukan Forum Komunikasi Tenaga Kesehatan Teladan
6. Rapat keputusan Penilaian angka kredit bagi Tim Penilai Provinsi
7. Koordinasi dengan institusi Diknakes dalam rangka perencanaan
Tenaga Kesehatan
Kabupaten / Kota
yang bekerja di
sarana Pemerintah
di Propinsi Jawa
timur
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 148
Sumber : Data Program Pengembangan SDM Kesehatan, 2013
Tabel 7.3 Hasil Penilaian Tenaga Kesehatan Tahun 2013
pelaksanaan uju kompetensi
8. Melakukan pelatihan Jafung Nutrisionis
9. Melakukan koordinasi perijinan Tenaga Kesehatan
No Uraian Nominaasi Instansi
I Katagori Tenaga Medis
1. dr. Rahmat Suudi Puskesmas Gundih , Kota.Surabaya
2. drg. Wulan Sri Wahyuni Puskesmas Panji Kota Situbondo
- Dokter Spesialis - Dokter Umum - Dokter Interenship - Bidan PTT Ponkesdes - Perawat Ponkesdes
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 151
Tabel 7.5
Hasil dari Kegiatan Penempatan, Pengembangan dan Pemenuhan Tenaga Kesehatan di tempat Pelayanan Tahun 2013
Sumber : Data Program Pengembangan SDM Kesehatan, 2013
Uraian Keterangan Peserta PDSBK / PPDS-BK yang di recruit sampai tahun 2013
126 orang dokter dan 29 orang dokter Gigi
yang diterima sampai tahun 2012 sebanyak : 271 orang Target kunjungan dr spesialis di Puskesmas Rawat Inap Plus sampai Tahun 2013 di 50 Puskesmas Rawat Inap Plus,
terealisasi44 Puskesmas Rawat Inap Plus ( 88 % )
Puskesmas Rawat Inap Plus dan Puskesmas Rawat Inap Standar sampai tahun 2013 sebanyak 83 Puskesmas Rawat Inap standar, Realisasi Puskesmas Rawat Inap standar sebanyak 78
Pengangkatan bidan baru tidak ada & Perpanjangan Bidan PTT Sebanyak
793 orang
realisasi jumlah Perawat ponkesdes 5198 orang Dokter lulusan dengan Program KBK tahun 2013 yang sedang melaksanakan interenship di RS dan Puskesmas kabupaten /Kota
601 peserta ( FK Unair, UHT, UNEJ, UM MalangUnibraw,UII Jogyakarta , UNS, UGM , UMJ dan Univ. Tri Sakti
PK Mahasiwa selama Tahun 2013 untuk F. Kedokteran 6 Angkatan Dan Fakultas Kedoteran sebanyak 8 Angkatan ( Unair, UHT, Widya Mandala dan Ubaya )
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 152
Tabel 7.6 Tabel Analisa Hasil Capaian Program Sumber Daya Keseahatan Tahun 2013
Sumber : Data Program Pengembangan SDM Kesehatan, 2013
a. Permasalahan dan Upaya Pemecahannya
d.1.Permasalahan
i. Kunjungan dokter spesialis ke Puskesmas di Kabupaten Situbondo,
Bondowoso hanya spesialis obgyn sedangkan dokter spesialis anak masih
kurang , sehingga kunjungan ke Puskesmas tidak ada
ii. Penandatangan PKS oleh bupati / walikota terlambat sehingga
pelaksanaannya pembayaran perawat pelaksanaannya mundur dan lamanya
spesialis ditempatkan di Dinkes
Uraian Keterangan Kabupaten yang mengelola Dokumen Perencanaan sampai dengan tahun 2013 , 15 % (dari target 20 %)
Memenuhi target Renstra
Pelatihan di Bidang Kesehatan di Propinsi dan Kabupaten Kota sampai tahun 2013 adalah 20 % target Realisasi 18,42 % ( Propinsi Jawa Timur, Kab Jember, Sidoarjo, Situbondo, Kota Blitar dan Kota Kediri ) Jumlah Pelatihan di bidan kesehatan tahun 2013 sebanyak : 97 Pelatihan terakreditasi dengan jumlah sertifikat 2856 buah
Memenuhi target Renstra
target RS klas C tahun 2013 sebanyak 25 % yang mempunyai Spesialis : Obgyn, anak, Interna, Bedah, anesthesia, Radiologi dan Patologi Klinik
Memenuhi target Renstra
100% tenaga kesehatan yang telah lulus uji kompetensi berijin Realisasi tahun 2013 yang mengajukan STR sebanyak 8.675 orang dan yang mendapatkan STR menunggu dari MTKI Pusat
Memenuhi target Renstra
Sesuai renstra semua desa dan kelurahan mempunyai bidan desaasi : jumlah desa / kelurahan 8507 desa, jumlah bidan 8922 orang realisasi = 102 %
Memenuhi target Renstra
Sesuai renstra target Nakes Teladan terpilih tahun 2013 : 100 % , Realisasi : 100 %
Memenuhi target Renstra
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 153
iii. Pengangkatan Perawat Ponkesdes masih di pertanyakan dasar Hukumnya (
Honor relatif kecil hanya Rp 500.000,- )
iv. Sampai sekarang Rumah sakit klas C yang belum mempunyai standart 4
Spesialis dasar dan 3 spesialis penunjang 16 Rumah Sakit
v. Sesuai pedoman penempatan dokter Interenship di Puskesmas masih
mengelompok di satu Puskesmas , belum bisa disebut sesuai dengan
Puskesmas yg membutuhkan dokter
d.2.Upaya Pemecahan Permasalahan
1. Segera menempatkan Dokter Spesialis anak , kunjungan Kab Sampang dan
Situbondo ,melalui pengangkatan residen senior
2. Penandatangan PKS / MOU untuk program ICON tahun 2013 dilakukan
bulan lebih awal
3. Pengiriman peserta PPDS BK yang dari Rumah Sakit klas C yang belum
mempunyai Spesialis 4 dasar dan 3 penunjang
4. Pedoman yang digunakan dalam penilaian Nakes teladan disatukan dengan
pemilihan Puskesmas yang berprestasi
5. penempatan dokter Interenship disebar ke beberapa Puskesmas yang
membutuhkan
6. Honor Perawat Ponkesdes diharapkan sama dengan UMR
Secara umum untuk sasaran B.8 dalam kegiatan pemberantasan penyakit
menular sudah memenuhi target indikator dan menurut skala Likert mendapat
nilai 4 (SANGAT BAIK).
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 154
Pembangunan serta berbagai upaya di bidang kesehatan yang telah
disebutkan diatas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan
nasional Indonesia. Pembangunan ini ditujukan untuk menciptakan bangsa yang
maju dan mandiri serta sejahtera lahir dan batin sesuai yang diamanatkan dalam
uraian Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) demi
memajukan kesejahteraan umum serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi
rakyat Indonesia.1 Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.36
Tahun 2009 tentang Kesehatan dijelaskan bahwa upaya kesehatan merupakan
serangkaian kegiatan yang terpadu, terintregasi dan berkesinambungan untuk
memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat oleh pemerintah
dan atau masyarakat. Upaya kesehatan ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan
pencegahan penyakit (preventif), peningkatan kesehatan (promotif), pengobatan
penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif).2 Upaya-upaya
kesehatan bagi masyarakat ini merupakan perwujudan penyelenggaraan
pembangunan di bidang kesehatan.
Dalam aspek global, pembangunan nasional berkomitmen untuk mencapai
tujuan-tujuan pembangunan milenium di tahun 2015 yang tersusun dalam MDGs
di berbagai bidang pembangunan nasional termasuk bidang kesehatan.4
Untuk melihat gambaran secara riil dari capaian MDGs bidang Kesehatan di
Provinsi Jawa Timur , maka angka-angka capaian program yang telah dicapai
sebaiknya dibandingkan dengan angka Nasional dan juga dengan Provinsi
terbesar lain di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar Provinsi Jawa Timur dapat
mempertahankan atau meningkatkan capaian yang telah dicapai sebagai dasar
untuk perencanaan program berikutnya. Capaian program sangat berpengaruh
terhadap capaian kinerja yang ingin dicapai. Tabel berikut merupakan gambaran
dari capaian MDGs di Jawa Timur dibandingkan dengan angka Nasional,
Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat.
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 155
GO
AL
INDIKATOR TARGET 2015 PROV
JATIM
PROV JATENG
PROV JABAR
1 2 3 4 5 6
1 Prevalensi
Gizi Kurang
< 15 % 12,6 % 12,9 % 13,5%
4 AKB < 23/1000 KH 25,95 /
1000 KH
10,41/1000 KH
41,08 / 1000 KH
5 AKI < 102 / 100.000
KH
97,43 /
100.000
KH
118,62/ 100.000 KH
6 Prevalensi
pengidap
HIV
< 0,5 % 0,24 % < 0,5 % < 0,5 %
6 API < 1 per 1000
penduduk
0,2 per
1000
penduduk
0,06/ 1000 Penddk
0,57/ 1000 penddk
7 Jangkauan
akses air
bersih
(berkualitas)
> 68,87 % 80,60% 78,55% 83,70%
7 Jangkauan
akses
sanitasi
dasar
(jamban
sehat)*
> 62,51 % 70,6 % 76,11 % 74,10%
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 156
Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa secara umum capaian MDGs
(Millenium Development Globals) di bidang Kesehatan di ke 3 (tiga )
Provinsi dibandingkan angka Nasional mengalami kemajuan yang cukup
significan (bermakna). Jika dibandingkan antar Provinsi , maka Capaian
Program MDGs di ke tiga Provinsi terbesar di Indonesia ini hampir sama.