-
39
BAB III
GAMBARAN UMUM GEREJA PROTESTAN MALUKU (GPM)
Bagian ini akan memberi gambaran tentang GPM secara umum, dari
sisi
medan pelayanan GPM, dinamika sosial dan kultur jemaat, struktur
GPM, dan
sejarah panjang yang sejak GPM zaman Hindia-Belanda sebagai
gambaran GPM
masa kini dan masa depan.
Dengan gambar ini akan memberikan penjelasan dinamika sosial
jemaat-
jemaat dan dukungan struktur GPM. Secara khusus, sejarah GPM
akan memberi
eksplanasi tekait dengan tahapan-tahpan pentung dalam
sejarahnya, untuk
memperlihatakan hubungan-hubungan eksternal yang mempengaruhi
GPM,
kemunculan aktor dan dinamika GPM secara internal.
3.1 Gambaran Keadaan Wilayah Pelayanan
3.1.1 Kondisi Geografis
Secara gergrafis, wilayah pelayanan GPM berada pada dua propinsi
besar,
yaitu: Maluku dan Maluku utara.70 Itu berarti, kondisi atau
medan pelayanan GPM
70 Telah terjadi pemekaran wilayah setalah masa konflik. Hal ini
terjadi sebagai upayaotonomisasi berdasarkan keputusan pemerintah.
Sebagian besar, jemaat-jemaat GPM lebih banyakmenghuni wilayah
Propinsi Maluku, sebagian kecil di Propinsi Maluku Utara.
-
40
berada dalam konteks bentangan laut-pulau. Secara teritorial,71
perbatasan wilayah
pelayanan GPM dibagi sebagai berikut:72
1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Laut Seram.
2. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Pulau Irian.
3. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Pulau Sulawesi.
4. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Lautan Indonesia dan
Laut
Arafuru.73
GPM dalam tugas pelayanannya memiliki tantangan berdasarkan
konteks
geografis, sehingga tidak dapat dihindari musim-musim
berdasarkan perubahan
cuaca yang berada di daerah Propinsi Muluku dan Maluku utara.
Hal ini sangat
penting diperhitungan sebagai prediksi untuk merumuskan dan
mengadaptasi
perencanaan dan rencana pelayanan, sehingga keberlangsungan
program dan agenda-
agenda pelayanan gereja, baik di tingkat sinode, klasis, dan
jemaat bisa bejalan baik.
Daerah Maluku mengenal 2 musim yakni: musim barat atau utara dan
tenggara
atau timur yang di selingi oleh dua macam pancaroba yang
merupakan transisi kedua
musim tersebut. Musim barat di Maluku berlangsung dari bulan
Desember sampai
bulan Maret, sedangkan bulan April adalah masa transisi ke musim
tenggara. Musim
tenggara berlaku rata-rata 6 bulan berawal dari bulan Mei dan
berakhir pada bulan
Oktober. Masa transisi ke musim barat adalah pada bulan
November. Keadaan
71 Kata teritori merujuk pada definisi berdasarkan peraturan
pokok GPM, (ketetapan sinodeGPM nomor: 11/sdn/37/20016. Dalam BAB I
ketentuan umum, pasal 1, ayat 1 dan 2, menjelaskantentang; 1).
jemaat adalah persekutuan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus,
pada suatu tempatdan lingkungan secara teritorial dan
transteritorial tertentu dalam wilayah pelayanan gereja
protestanmaluku. 2). Jemaat teritorial adalah persekutuan
orang-orang percaya kepada Yesus Kristus padasuatu lingkungan
pelayanan jemaat tertentu di dalam wilayah Gereja Protestan
Maluku.
72 Adaptasi berdasarkan data geografis Pemerintahan Propinsi
Maluku.73 Adaptasi peta Maluku dan Maluku Utara.
http://www.malukuprov.go.id/index.php/selayang-
pandang, diakses pada 31 oktober 2017.
-
41
musim tidak homogen dalam arti setiap musim berlaku di daerah
ini memberikan
pengaruh yang berbeda-beda pada daratan maupun lautannya.
Berikut adalah peta pelayanan GPM berdasarkan gambar 2, untuk
memberi
gambaran luas pelayanan gereja di Maluku, baik dari sisi
teritori, batas wilayah,
jangkauan pelayanan dan tantangan laut-pulau menjadi informasi
mendasar untuk
mengenal GPM dalam konteks.
3.1.2 Pemetaan wilayah Pelayanan: Keadaan Jemaat dan Klasis
dalamsatuan Pulau-pulau
Wilayah pelayanan GPM merupakan wilayah kepulauan yang
membentang
dari Tifure di Maluku Utara sampai Liswatu di Wetar; meliputi
gugusan pulau-pulau
dari Kepulauan Sula, Bacan, Obi, Pulau Seram, Pulau Buru, Pulau
Ambon dan Lease
(Saparua, Nusalaut dan Haruku), Kepulauan Kei Besar dan Kei
Kecil, Kepulauan
Aru, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Leti-Moa-Lakor, Kepulauan
Babar, Damer,
Kisar dan Wetar.74
74 PIP/RIP GPM 2016-2025, BAB I.
Gambar 2. Peta Wilayah Pelayanan GPM
-
42
No. Klasis Jumlah Jemaat1. Ternate 32. Bacan 243. Pulau-pulau
Sula 364. Pulau-pulau Obi 115. Buru Utara 176. Buru Selatan 307.
Seram Utara 388. Seram Utara Barat 139. Taniwel 22
10. Seram Barat 19
11. Kairatu 3212. Masohi 3713. Teluti 2014. Seram Timur 515.
Pulau-pulau Lease 27
16. Kota Ambon 2017. Pulau Ambon 22
18. Pulau Ambon Timur 26
19. Pulau Ambon Utara 1720. Banda 321. Kei Kecil 1622. Kei Besar
4323. Pulau-pulau Aru 2924. Aru Tenagah 3425. Aru Selatan 3126.
Tanimbar Utara 3127. Tanimbar Selatan 1728. Babar Barat 2929. Babar
Timur 2530. Damer 831. Palau-pulau Kisar 1332. Wetar 2033. Lemola
(Leti, Moa, Lakor) 18
33 Klasis Jemaat 736Tabel.1 Jumlah Klasis dan Jemaat75
Masing-masing gugus pulau merupakan wilayah teritorial dalam
wilayah
pelayanan GPM di dalam sinode, yang mencakup kecamatan dan kota
kabupaten.76
Klasis dibagi dalam gugus pulau dengan pertimbangan efektifitas
pelayanan untuk
menjangkau jemaat-jemaat, mengingat selain pemekaran
wilayah-wilayah
administratif pemerintahan, tetapi lebih berfokus pada kualitas
pelayanan gereja.
75 Diadaptasi berdasarkan data dan kode sinfo GPM.
http://simgpm.net/daftar-kode-klasis-dan-jemaat-gpm. Diakses pada
10 November 2017.
76 PERATURAN POKOK GEREJA PROTESTAN MALUKU (KETETAPAN SINODEGPM
NOMOR:10/SND/37/2016) tentang Klasis. Bab II Pembentukan, Syarat
Dan Batas Wilayah,pasal 2 ayat 1, pasal 4 ayat 1.
-
43
3.1.2.1 Dinamika Sosial Jemaat GPM
Jemaat GPM merupakan jemaat-jemaat yang tumbuh di pedesaan
dan
perkotaan dengan corak homogen maupun heterogen, dengan beberapa
corak khusus,
sebagai beriku:77
1) Jemaat homogen di pedesaan dan pegunungan, yang terbentuk di
dalam satuan-
satuan negeri adat. Beberapa di antaranya pernah hidup bersama
komunitas
muslim (suku Buton), namun karena konflik sosial tahun 1999
telah menjadi
negeri dan jemaat yang homogen dari sisi pemeluk agama.78
2) Jemaat heterogen di pusat perkotaan dan pusat-pusat
pertumbuhan baru (kota
orde kedua) yang dikembangkan sebagai akibat kepadatan di pusat
perkotaan
lama. Contoh jemaat-jemaat dimaksud misalnya Passo,
Poka-Rumahtiga-
Wayame, Pandan Kasturi, Tual, Ternate, Sanana, Bacan, Laiwui.
Konflik
sosial 1999 pun telah menciptakan permukiman yang segregatif di
perkotaan,
menghilangkan permukiman berbaur yang pernah ada dalam jangka
waktu
sangat lama.79
3) Jemaat besar dan jemaat kecil menurut satuan jumlah kepala
keluarga dan
jumlah jiwa. Pada jemaat-jemaat besar ada yang dilayani oleh 2-5
(dua sampai
77 PIP/RIP GPM 2016-2025, BAB I.78 PIP/RIP GPM 2016-2025, BAB
I.79 Heterogenitas di perkotaan terbangun dalam segregasi
permukiman. Khusus di beberapa
jemaat pada Klasis Pulau Ambon Utara, terbangun kembali
pemukiman berbaur (Nania, Negeri Lama,Waiheru, Hunut-Durian Patah,
Poka, Rumahtiga, Wayame, Tawiri, Laha). Fenomena yang samatampak
pula di Maluku Utara dan pada pusat-pusat Klasis (Ternate, Bacan,
Obi dan Sula). Sementarabeberapa jemaat yang sama sekali tidak
mengalami imbas konflik sosial (banyak di Klasis Pulau-pulau Sula)
tetap hidup dalam konteks pembauran sosial. PIP/RIPP GPM.
-
44
lima) pendeta organik, sedangkan jemaat-jemaat kecil sampai saat
ini ada yang
‘masih kosong’ dalam arti belum ada pendeta organik yang
melayani di sana.80
4) Jemaat-jemaat di kawasan industri dan perkebunan inti rakyat
(PIR) dan Hak
Pengelolaan Hutan (HPH). Fenomena ini telah menjadi fenomena
lama yang
muncul kembali. Klasis Pulau Obi dan Pulau Sula adalah salah
satu klasis di
kawasan HPH yang sudah lama ditinggalkan oleh pihak perusahaan
(PT. Djati
Group Timbre). Ironisnya ialah sejak perusahaan beroperasi,
jalan hubung
antardesa pun tidak terbangun sebagai jalan permanen/beton.
80 Selain itu ada beberapa jemaat di pedalaman pulau Seram dan
Buru yang terbangun dalamdua atau lebih kawasan atau Sektor
Pelayanan dan dilayani oleh satu tenaga pendeta. Klasis pulau-pulau
merupakan fenomena yang unik sekaligus menantang pada aspek
koordinatif pelayanan.
Ternate sebagai klasis pulau-pulau malah kini tersisa 3 (tiga)
Jemaat yakni Kota Ternate dandua jemaat di pulau-pulau terkecil
yakni Tifure dan Mayau (Pulau Batang Dua). Jemaat Kota Ternatedapat
disebut sebagai ‘jemaat transisi’ dalam arti lebih banyak tidak
menetap dalam waktu yangpanjang. Mereka adalah para pegawai atau
personil TNI/Polri yang sewaktu-waktu dapat dimutasikanke tempat
lain. Bacan, Obi dan Sula juga merupakan kawasan Klasis pulau-pulau
yang unik. Jemaat dipusat-pusat klasis ini kini kembali hidup
membaur dengan ‘basudara Muslim’, kecuali pusat KlasisObi dan Sula
yang karena konflik masih ada di luar pusat klasis lama.80 Pada
klasis-klasis ini, di manatidak terdapat sarana perhubungan darat
(jalan raya), pada keadaan cuaca ekstrim akan sulit
untukperhubungan antarjemaat.
Seram Barat dan Seram Timur adalah dua klasis di dataran pulau
Seram dengan tipikal klasispulau-pulau. Uniknya ialah jemaat-jemaat
di pulau-pulau kecil yang terpisah dari dataran pulau Seramadalah
jemaat-jemaat yang terbangun dalam riwayat konflik sosial Maluku
1999 dan kini kembaliserta hidup dalam pembauran dengan ‘basudara
Muslim’.
Pada Klasis Pulau-pulau Lease, keberadaan tiap jemaat pun
terbilang unik di semua pulaunya.Pulau Saparua lebih banyak
merupakan jemaat homogen dalam satuan negeri adat yang
memilikihubungan genealogis dengan negeri-negeri Salam, misalnya
Sirisori, Iha dan Ihamahu.
Di Pulau Haruku keunikannya ada pada jemaat-jemaat yang juga
memiliki pertalian genealogisdan kultural dengan negeri-negeri
Muslim. Kariuw sebagai jemaat yang mengalami konflik sosial
puntelah kembali dan membangun hidupnya di negerinya. Relasi dengan
‘basudara Salam’ terus dibangundalam kesadaran kultural. Pulau
Nusalaut memiliki keunikan yang telah terbangun sejak zamandahulu
sampai saat ini, yakni di ketujuh negeri yang ada semuanya
merupakan Jemaat GPM.
Klasis pulau-pulau di Kepulauan Aru Tenagah dan Aru Selatan,
Tanimbar Selatan, TanimbarUtara, Pulau Babar, Babar Timur, Damer,
Kisar, Wetar, Leti-Moa-Lakor adalah pulau-pulau dengantingkat
tantangan transportasi yang sangat tinggi selain oleh faktor cuaca
tetapi lebih banyak padaterbatasnya sarana perhubungan laut. Hal
mana sangat berdampak pada koordinasi pelayanan. Klasis-klasis ini
dan juga Klasis Kei Besar, Buru dan Buru Selatan, di mana tidak
terbangun saranaperhubungan darat (dalam hal ini jalan raya) maka
dalam keadaan cuaca ekstrim, perhubungan antarjemaat yang harus
menempuh laut pun akan sulit dilakukan.
-
45
5) Jemaat khusus dan jemaat kategorial. Kedua ciri jemaat yang
terakhir itu
bersifat transteritorial. Khusus yakni jemaat khusus Hok Im Tong
dan jemaat
kategorial yang berbasis dalam Kesatuan TNI/Polri.81
6) Jemaat teritorial dalam lokasi transmigrasi lokal (translok)
dan nasional erat
terkait dengan etos kerja (aspek ekonomi). Jemaat-jemaat
tersebut ada di Klasis
GPM Seram Utara, Masohi, Seram Barat Piru, Kairatu, Tanimbar
Selatan dan
Buru.
7) Jemaat baru yang terlembaga akibat Pemekaran Wilayah.
Pemekaran Beberapa
Kabupaten baru di Maluku seperti Kabupaten Buru Selatan serta
Kabupaten
Maluku Barat Daya ternyata berimplikasi terhadap pelembagaan
jemaat baru di
pusat kabupaten tersebut (Namrole, Tiakur). Jemaat-jemaat ini
malah
belakangan bertumbuh menjadi yang besar seiiring dengan hadirnya
Pegawai
Negeri dan keluarga, Pelaku usaha, Pelajar dan lain-lain.
3.1.2.2 Dinamika Kultural Jemaat GPM
Corak budaya merupakan ciri tersendiri pada jemaat-jemaat GPM,
dan penting
diperhatikan dalam perencanaan pelayanan mengingat pendekatan
kultural
merupakan salah satu cara gereja melakukan kontekstualisasi
teologi dan pelayanan.
Selain itu dalam konteks masyarakat multikultural di Maluku dan
Maluku Utara,
paradigma kebudayaan menjadi aspek yang tidak bisa diabaikan.
Gereja
81 Hok IM Tong, pada dasarnya merupakan gereja Etnis tionghoa,
namun tidak tertupkemungkinan bagi anggota jemaat-jemaat GPM di
luar etnis tionghoa menjadi bagian dari jemaat danpelayanannya.
-
46
bertanggungjawab membentuk kesadaran persaudaraan dan koinonia
transformatif
dalam konteks beragama, bermasyarakat dan berbangsa.82
Dalam wilayah pelayanan GPM terdapat beragam kebudayaan
masyarakat
antara lain masyarakat Halmahera, Lease, Ambon, Pulau Seram,
Maluku Tenggara
(Kei Besar dan Kei Kecil), Lemola, Babar, Kisar, Aru, Banda,
Ternate, Sula, Tobelo,
Bacan, Obi, Buru. Selain itu terdapat pula etnis Tionghoa, Jawa,
Batak, Menado,
Toraja, dan lainnya. Keragaman budaya (multikulturalisme)
menjadi ciri kebudayaan
masyarakat di GPM hingga tentunya terdapat cara pandang
kebudayaan yang
berbeda antara satu jemaat dengan lainnya.83
Selain itu, satuan suku dan sub suku di Maluku dan Maluku Utara
merupakan
komunitas yang memiliki lebih dari 1000-an unit bahasa etnik
(bahasa tanah, native
language). Berbagai pranata sosial-budaya, ritus, simbol budaya
masing-masing. Ide
persaudaraan seperti pela-gandong, kaka-wait, larvul-ngabal,
atau pranata
kebudayaan yang berkaitan dengan fungsi pemeliharaan lingkungan
dan keutuhan
ciptaan seperti sasi, masohi, maren, babalu, sosoki, dapat
menjadi kekuatan bagi
gereja dalam mendorong pelayanan dalam perspektif ‘keluarga
Allah’ dan ‘keutuhan
ciptaan’. Kearifan lokal seperti persekutuan soa, mata rumah,
tiga batu tungku,
mengandung nilai bersama yang penting. 84
82 PIP/RIP GPM 2016-2025, BAB I.83 PIP/RIP GPM 2016-2025, BAB
I.84 PIP/RIP GPM 2016-2025, BAB I.
-
47
Hubungan pela dan gandong antarnegeri Sarane (Jemaat GPM) dan
Salam juga
menjadi salah satu ciri kultural jemaat-jemaat GPM, selain
adanya hubungan
genealogis antar marga dari komunitas negeri yang satu dengan
negeri lainnya.85
Selain itu, jemaat-jemaat yang adalah Suku Asli86 di Buru dan
Seram Utara
masih memiliki hubungan dengan saudara-saudara mereka yang masih
tetap dalam
sistem suku/agama suku dan masih hidup dalam pola nomaden.
Saudara-saudara
yang masih dalam ikatan agama suku itu sering menjadi salah satu
subjek pekabaran
Injil.
3.1.2 Dinamika Pembangunan Daerah
Pemekaran wilayah dan otonomi daerah telah memacu
pertumbuhan
pembangunan daerah dan kawasan di Maluku dan Maluku Utara.
Jemaat-jemaat
GPM di pusat pemerintahan Propinsi dan kabupaten merupakan
jemaat dalam
kawasan tumbuh cepat pada seluruh aspek kehidupan masyarakat.
Pada kawasan
tumbuh cepat ini, corak masyarakat kota menjadi dominan dan
karena itu
memerlukan manajemen perencanaan gereja yang cermat dalam
menanggapi
dinamika pembangunan dengan segala eksesnya.87
Pada pusat pertumbuhan di luar ibu kota propinsi dan kabupaten
yang lebih
berorientasi pada pertanian, perkebunan, perikanan dan
pertambangan, perlu pula
manajemen perencanaan yang relevan dengan kemampuan masyarakat
mengakses
perkembangan pembangunan.
85 Misalnya persekutuan ‘anak cucu marlou’ atau persaudaraan
empat marga, masing-masingBakarbessy (Waai) dengan marga
Tawainella, Ohorela dan Umarella di Tulehu.
86 Dalam nomenklatur Pemerintah pada Kementrian Sosial, disebut
sebagai ‘Suku Terasing’.87 PIP/RIP GPM 2016-2025, BAB I.
-
48
Dalam rangka itu, peran klasis sangat vital untuk mengkoordinasi
irama
pertumbuhan pelayanan untuk merangsang pertumbuhan jemaat
melalui mekanisme
kemitraan antarjemaat dalam klasis atau dengan klasis di kawasan
tumbuh cepat.
Itulah sebabnya dokumen perencanaan gereja harus juga menjadi
dokumen
konsensus dengan stakeholders lain dalam masyarakat.
Di samping kawasan tumbuh cepat dan tumbuh lambat dalam konteks
wilayah
pelayanan GPM, muncul pula konsep baru tentang kawasan
terluar/perbatasan.
Banyak jemaat-jemaat GPM berada pada kawasan terluar/perbatasan
NKRI seperti
jemaat-jemaat di Klasis Pulau-pulau Aru, MTB, MBD, Ternate yang
kini diberi
perhatian khusus oleh pemerintah dalam bentuk intervensi program
pengembangan
kawasan perbatasan.88
3.2 Pemetaan Oraganisasi
3.2.1 Struktur/Pola Organisasi GPM
Pada bagian ini akan dijelaskan realitas struktur organisasi dan
wilayah
pelayanan sebagai pemahaman umum dalam menentukan prioritas
pelayanan GPM
2015-2025. Sesuai Tata Gereja GPM Bab VI Pasal 16, maka
perangkat kepengurusan
gereja adalah:
a. Perangkat Kepengurusan Jemaat
b. Perangkat Kepengurusan Klasis
c. Perangkat Kepengurusan Sinode
Dalam sistem perencanaan, setiap perangkat kepengurusan adalah
unsur
kelembagaan yang di dalamnya terdapat Badan Pembantu Pelayanan
Gereja dan
88 PIP/RIP GPM 2016-2025.
-
49
secara teknis bertugas untuk menjalankan program pelayanan
gereja sebagai
implementasi amanat panggilan dan pelayanan GPM.
Secara garis besar berdasarkan pola organisasi GPM, struktur
sinode diatur di
dalam peraturana organiasi, BAB I ketentuan umum, pasal 1,
sebagai berikut:89
1. GEREJA adalah Gereja Protestan Maluku, yang disingkat
GPM.
2. SINODE adalah badan pengambilan keputusan tertinggi dalam
jenjang
kepemimpinan Gereja Protestan Maluku.
3. MAJELIS PEKERJA LENGKAP SINODE, selanjutnya disebut MPL
Sinode
adalah badan pengambilan keputusan di bawah Sinode.
4. MAJELIS PEKERJA HARIAN SINODE, selanjutnya disebut MPH
Sinode
adalah majelis pelaksana harian pelayanan dalam Gereja Protestan
Maluku.
5. MAJELIS PERTIMBANGAN MPH SINODE, selanjutnya disingkat MP
MPH
Sinode adalah penasehat Majelis Pekerja Harian Sinode GPM.
6. PIP/RIPP adalah ketetapan gereja yang memuat pola
pengembangan pelayanan
dan seksi-seksi pelayanan Gereja.
7. SEKRETARIAT UMUM, adalah unsur staf perangkat pelaksana dari
Majelis
Pekerja Harian Sinode yang dipimpin oleh Sekretaris Umum.
8. DEPARTEMEN, adalah unsur pelaksana program-program MPH Sinode
yang
berada di bawah koordinasi Sekretaris Umum.
9. BADAN NON DEPARTEMEN, adalah unsur pembantu dari Majelis
Pekerja
Harian Sinode yang setingkat dengan Departemen, dibentuk oleh
Majelis
Pekerja Harian Sinode untuk menangani seksi-seksi tertentu
yang
89 Peraturan Organik, GEREJA PROTESTAN MALUKU, Tentang Pola
Organisasi Dan TugasKelembagaan GPM, Ketentuan Umum, pasal 1.
-
50
kedudukannya dapat bersifat sementara atau permanen di bawah
koordinasi
Sekretaris Umum.
10. BAGIAN berkedudukan sebagai pelaksana teknis di lingkungan
sekretariatan
Sinode.
11. SUB BAGIAN adalah sebagai pelaksana teknis yang berkedudukan
di bawah
bagian.
12. BIRO adalah bagian dari Departemen dan merupakan unsur staf
untuk
pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan tertentu.
Secara garis besar berdasarkan pola organisasi GPM, struktur
klasis
diatur di dalam peraturana organiasi, BAB I ketentuan umum,
pasal 1,
sebagai berikut:90
1. KLASIS adalah kesatuan wilayah pelayanan GPM yang meliputi
sejumlah
jemaat yang terbentuk sebagai respons gereja terhadap tantangan
geografis
demi memperlancar penyelenggaraan pelayanan gereja.
90 Peraturan Organik, GEREJA PROTESTAN MALUKU, Tentang Pola
Organisasi Dan TugasKelembagaan GPM, Ketentuan Umum, pasal 1.
Gambar 3. Struktur Sinode
-
51
2. PERSIDANGAN KLASIS adalah badan pengambilan keputusan
tertinggi
dalam jenjang kepemimpinan gereja di tingkat Klasis.
3. MAJELIS PEKERJA KLASIS selanjutnya disingkat MPK adalah
majelis
gerejawi yang berkedudukan di bawah Persidangan Klasis.
Secara garis besar berdasarkan pola organisasi GPM, struktur
Klasis diatur di
dalam peraturana organiasi, BAB I ketentuan umum, pasal 1,
sebagai berikut:91
1. JEMAAT adalah persekutuan orang-orang percaya kepada Yesus
Kristus, pada
suatu tempat dan lingkungan secara territorial dan
transteritorial tertentu dalam
wilayah pelayanan GPM.
2. PERSIDANGAN JEMAAT adalah badan pengambilan keputusan
tertinggi
dalam jenjang kepemimpinan gereja di tingkat Jemaat.
91 Peraturan Organik, GEREJA PROTESTAN MALUKU, Tentang Pola
Organisasi Dan TugasKelembagaan GPM, Ketentuan Umum, pasal 1.
Gambar 4. Struktur Klasis
-
52
3. JEMAAT TERITORIAL adalah persektuan orang-orang percaya
kepada Yesus
Kristus ada suatu lingkungan pelayanan jemaat tertentu di dalam
wilayah
pelayanan GPM.
4. JEMAAT KATEGORIAL adalah persekutuan orang-orang percaya
kepada
Yesus Kristus yang didasarkan pada kategori tertentu di dalam
wilayah
pelayanan GPM.
5. JEMAAT KHUSUS adalah persekutuan orang-orang percaya kepada
Yesus
Kristus yang sejarah kelahirannya adalah sebagai hasil pekabaran
Injil dari dan
kepada etnis Tionghoa di wilayah pelayanan GPM.
6. MAJELIS JEMAAT adalah adalah Badan Gerejawi yang berfungsi
memimpin,
mengarahkan pelayanan gereja, memperlengkapi warga jemaat, dan
yang
mewakili Jemaat berdasarkan Tata Gereja, Peraturan-peraturan dan
Keputusan-
keputusan Gereja Protestan Maluku.
Gambar 4. Struktur Jemaat
-
53
Dalam Struktur Organisasi Badan Pembantu Pelayanan GPM terdapat
unsur
pelaksana program Gereja seperti yang diperlihatkan pada gambar
berikut ini.
Badan Pembantu Pelayanan ini melakukan tugas pelayanan gereja
yang
diterjemahkan dalam bentuk program pelayanan pada Departemen,
Bidang dan
Komisi Pelayanan. Sesuai dengan Tata Gereja dan Peraturan Pokok
tentang Sinode,
Klasis dan Jemaat, maka setiap badan pembantu pelayanan
terkoordinasi di bawahh
Sekretaris Umum, Sekretaris Klasis dan PHMJ. Karena itu Badan
Pembantu
Pelayanan melakukan secara teknis seluruh program gereja sebagai
penjabaran PIP-
RIPP GPM.
Dalam logika perencanaan, setiap Departemen, Bidang dan Komisi
Pelayanan
harus memiliki dokumen operasional program yang sama sebagai
implementasi PIP-
RIPP. Karena PIP-RIPP memberi roh ke dalam perencanaan secara
bersama walau
pada level organisasi yang berbeda.
Gambar 5. Struktur organisasi Badan Pembantu Pelayanan
GPM.Sumber: Salinan Ketetapan Hasil Persidangan XXXV Sinode GPM,
2005.
-
54
Pada logika itulah perlu didefinisikan secara tegas
karakteristik program
strategis pada aras sinode, program koordinatif pada aras klasis
dan program
implementatif pada aras jemaat.92
3.2.2 Pola Induk Pelayanan dan Rencana Induk
PenyelenggaranPelayanan (PIP/RIPP)
Pola Induk Pelayanan dan Rencana Induk Penyelenggaraan Pelayanan
(PIP-
RIPP), diatur dalam peraturan organisasi, tentang sinode,
sebagai berikut:
Pola Induk Pelayanan dan Rencana Induk PengembanganPelayanan
selanjutnya disebut PIP-RIPP adalah garis-garis besarkebijakan
pelayanan 10 (sepuluh) tahunan.93
Pola Induk Pelayanan dan Rencana Induk Pengembangan Pelayanan
(PIP-
RIPP) Gereja Protestan Maluku (GPM) mulai dipolakan pada tahun
1983 sebagai
respons GPM terhadap kehidupan bergereja yang makin dinamis di
kepulauan
Maluku, di mana gereja merasa perlu ada sebuah perencanaan
strategis.94
Muncul dalam waktu itu apa yang dikenal dengan Sentralisasi
Visi95 dan
Desentralisasi Prakarsa. Konsep itu merupakan cara pandang GPM
tentang
perencanaan pelayanan gereja, di mana perencanaan umum dalam hal
ini PIP-RIPP,
merupakan kaidah penuntun atau visi sentral, yang selanjutnya
dijabarkan dalam
bentuk program pelayanan di tiap Badan Pembantu Pelayanan Gereja
pada aras
sinode, klasis dan jemaat (desentralisasi prakarsa).
92 Hal ini akan dijelaskan dalam Bab III PIP/RIP GPM
2016-2025.93 Peraturan Pokok, GEREJA PROTESTAN MALUKU, Tentang
Sinode, Ketentuan Umum,
pasal 1, point k.94 PIP/RIP GPM 2016-2025, BAB I.95 Sentralisasi
Visi dan Desentralisasi Prakarsa gagasan menjebatani orientasi
pelayanan
berbasis Visi besar GPM dalam 10 tahun rencana yang berbasis
pada permasalahan jemaat, sekaligusjemaat memiliki ruang untuk
menentukan arah dan kebijakan pelayanan berdasarkan kebutuhanjemaat
sebagai prakarsa jemaat bersarkan pemasalah jemaat.
-
55
Sejalan dengan pemberlakuan rencana strategis terjadi perubahan
siklus
persidangan gereja sejak tahun 2012, di mana rangkaian
persidangan dilakukan mulai
dari Sidang Jemaat, Sidang Klasis, Sidang MPL dan Sidang Sinode
GPM seperti
yang digambarkan pada gambar 6 di bawah ini:
Perubahan seperti yang digambarkan pada gambar. 6 berimplikasi
pada
penetapan dokumen perencanaan yang lebih simultan dan dapat
dijadikan acuan
bersama secara merata pada semua Badan Pembantu Pelayanan di
semua jenjang
pelayanan GPM.
Gambar 6. Rotasi Sidang Gerejawi GPM
-
56
3.3 GPM Dalam Lintasan Sejarah: Era Kolonial dan Kemandirian,
dalamkonteks Maluku dan Indonesia
3.3.1 Pengaruh Calvin dalam Gereja Protestan Hindia Belanda:
GerejaNegara
Agama Kristen yang masuk dan diterima merupakan agama yang
datang dari
daratan Eropa. Sebagai agama import, di bawa oleh orang Portugis
dan Belanda pada
abad 16 dan 17. van den End menyebutkan, agama Katolik yang
dianut oleh Portugis
dalam abad pertenagahan bersifat hirarkis. Kaum awam tidak
memiliki suara dalam
gereja. Mereka berada di bawahh imam-imam, dan imam di bawah
paus.96 Dengan
begitu gereja mempunyai struktur organisasi yang rapih. Hal ini
memungkinkan
sebuah penyelenggaraan misi berjalan baik, bahkan untuk
membangun keseragaman
dalam ibadah-ibadah.97
Kedatangan Potugis dan Belanda memiliki tujuan yang sama, yaitu
untuk
melakukan monopoli dagang di daerah Asia, termasuk Indonesia.
Perjalanan dan
proses yang panjang dilakukan oleh Portugis dan Spanyol,
kemudian hari, di usir
oleh Ternate sebagai basis Islam. Hal ini bukan kebetulan,
tetapi sesungguhnya
dipengaruhi paham tempat asal mereka. Orang-orang Portugis dan
Spanyol pada
abad pertenagahan hanya mengenal dua agama, yaitu agama suku dan
agama Islam.
Pengetahuan semacam itu diperkuat dengan pengalaman sejarah yang
panjang,
setelah berabad-abad lamanya dijajah oleh Islam.98 Katolik dalam
pandangan dan
pengalaman di Barat, memiliki hubungan yang erat dengan gereja.
Mereka merasa
96 Bagian ini menjadi penting untuk melihat perbandingan Katolik
dan Protestan ketikamemutuskan untuk otonom dari negara. Paham yang
sangat erat dipisahkan oleh Protestan sebagaigereja mandiri,
sehingga lebih bersifat teritori, sedangkan Katolik tetap
mempertahankan pengaruhhirarki sebagai gereja bermental negara,
dalam komando tepusat.
97 Th. van den End, Ragi Carita Sejarah Gereja di Indonesia 1,
(Jakarta: BPK Gunung Mulia,1985), 22.
98 Ibid, 24.
-
57
terpanggil untuk mepertahankan agam Kristen Katolik. Yang harus
dihadapi adalah
Islam dan juga agama suku sebagai agama kafir.
Secara bersamaan dengan kehadiran Portugis dan Spayol,
orang-orang Belanda
(VOC) pun membawah Protestan, walapun sama-sama Kristen, tetap
terjadi
perlawan dari Portugis. Alasan dibalik itu, adalah reformasi
yang telah terjadi
menghapus ordo-ordo kebiaraan, yang turut melemahkan hubungan
gereja dan
negara pada saat itu.99 Walupun begitu, Protestan pun sama,
dalam pengertian ajaran
gereja Calvin yang mewajibkan negara untuk mempertahankan iman
dan melakukan
pekabaran Injil.100
Tahapan ini penting untuk dilihat. Pengaruh besar yang terjadi
atas gereja
bukan semata-mata persoalan politik dagang (ekonomi),
imprealisme, imprealisme,
tetapi agama, politik dan ekonomi saling berkelindang dalam satu
dinamika global.
Pengaruh terhadap pewarisan gereja setelah VOC bukan hal baru,
tetapi merupakan
sebuah pewarisan yang disebabkan oleh paham agama yang di bawa
dari daerah
Eropa.
Secara historis, keberadaan GPM sangat dipengaruhi kolonialisme
atas
Indonesia, Maluku pada khususnya. Sebagai daerah rempah-rempah,
terutama
cengkeh pada zamannya, Maluku memiliki daya pikat untuk
diperebutkan oleh
bangsa-bangsa besar Eropa—Portugis dan Belanda sejak abad ke
16-17.101
99 Ibid, 25.100 Ibid, 27.101 Elizabeth Marantika, dkk. Delapan
Dekade GPM Menanam, Menyiram, Bertumbuh dan
Bebuah: Teologi GPM dalam Praksis Bangsa dan Bermasyarakat
(Salatiga: Universitas SatyaWacana Pres, 2015), 2.
101Ibid, 56..
-
58
Embiro perkembangan GPM tidak bisa ditelusuri semata-mata dari
latar
belakang Gereja Protestan di Indonesia pada zaman Hindia-Belanda
saja. Awal
pekembangannya harus ditarik ke abad ke-19, sampai reorganisasi
tahun 1935
sebagai era kemandirian GPM dalam perjalananya.102 Namun
demikian, tidak hanya
GPM satu-satunya gereja dari hasil pekabaran Injil gereja
protestan, ada Minahasa
dan Timor yang menjadi bagian dari perjalanan gereja protestan
pada massa itu.103
Sejak tahun 1814, Josep Kam dan dua rekannya datang dari Belanda
ke
Indonesia, dianggap berhasil dalam pekerjaan pengInjilan.
Sebagai perutusan
Lembaga Pekabar Injil (NZG),104 setibanya di Indonesia, ia
bekerja sejak zaman
VOC sebagai lembaga negara, yang telah lebih dahulu melakukan
pekabaran Injil,
kemudian hari dinamakan sebagai Gereja Protestan di Indonesia
pada zaman Hindia-
Belanda.105
Selain lembaga-lembaga PI yang melakukan Zendeling di sejumlah
daerah,
perlu bagi kita melihat struktur dan cara kerja GPI, meninjau
kembali kebijakan
pemerintah Hindia-Belanda dalam hal agama. Di bawah pengakuan
Portugis dan
VOC sebagai pemerintahan Kristen, mulai mengalami perubahan
sejak tahun 1800.
Sesudah VOC bubar pada tahun 1799, pemerintah Belanda mulai
menerapkan
kebijakan baru dengan azas pencerahan sesuai dengan fenomena
perubahan di Eropa
102Th. van den End dan J Weitjens, Ragi Carita Sejarah Gereja di
Indonesia 2, (Jakarta: BPKGunung Mulia, 2011), 47.
103 Jumlah Anggota GPI sekitar tahun 1815, kurang lebih 70.000
orang, di antaranya 50.000lebih orang Indonesia (Maluku Tenagah,
Minahasa, Sangir dan NTT. Jumlah ini kemudian meningkatmenjadi
70.000 lebih pada tahun 1938....Ibid, 47.
104 Lembaga pengInjilan yang di maksudkan adalah Zendeling,
merupakan istilah yangdigunakan untuk Nederlandsch Zendeling
Genootschap (NZG), sebagai lembaga misionris dariBelanda.
105 Th. van den End, Ragi Carita Sejarah Gereja di Indonesia
1,…Ibid, 144.
-
59
saat itu.106 Negara tidak akan campur tangan lagi dalam
soal-soal agama. Namun
demikian, cita-cita pencerahan tidak cocok dengan kepentingan
penjajah (politik-
ekonomi).107 Akan tetapi, ada kenyataan yang tidak bisa
ditinggalkan sebagai
pewaris dari kekuasaan VOC sebelumnya. Dalam situasi tertentu
yang alami oleh
jemaat dan perlawanan Islam terhadap Hindia-Belada sebagai
penjajah, maka
lahirlah kebijakan untuk menata jemaat-jemaat.108
Pada tahun 1844-1854, setelah Inggris mengembalikan derah
jajahan
Indomesia kepada Hindia Belanda,109 terjadi penggabungan semua
jemaat Protestan
di Indonesia menjadi satu badan, yang diberi nama sebagai GPI
dengan ketetapan
aturan yang berlaku.110
Secara garis besar, peraturan-peraturan tersebut sebagi
berikut:
Anggota GPI ialah semua orang Protestan. GPIdipimpin oleh suatu
pengurus yang diangkat olehGubernur-Jenderal, berkedudukan di
Batavia. Ketuaharus seorang yang menjabat pangkat tinggi dalam
106 Ada penekanan untuk melakukan pembedaan anatara dua istilah
yang digunakan untukmenjelaskan fenomena perubahan Barat, yaitu
“pencerahan” dan reformasi. Istilah “pencerahan”digunakan oleh para
sejarawan untuk menjelaskan zaman-zaman sejarah umat manusia pada
masa“renaisance”. Penggunaan istilah “reformasi” umum dimaksudkan
sebagai kesan terhadap sesuatuyang terjadi dengan Kekristenan di
Eropa Barat. Kedua istilah tersebut memang berbeda, akan
tetapisama-sama digunakan sebagai penanda atas peristiwa penting
yang terjadi. Kalau demikian, makarujukan tahun terjadi pembubaran
VOC pada tahun 1799, masuk pada abad ke-18. Artinya,pencerahan yang
dimaksudkan adalah berkaitan dengan reformasi gereja di Eropa
Barat. Alister EMcGrath, Sejarah Pemikiran Reformasi, terj, Liem
Sien Kie (BPK.Gunung Mulia: Jakarta, 1999), 2.
107 Th. van den End, Ragi Carita Sejarah Gereja di Indonesia 1,
Ibid,145.108 Tahapan perubahan kebijakan Pemerintah Hindia-Belanda
terkait dengan kondisi, tidak
sesuai dengan azas reformasi yang dibawa dari Eropa dengan
keadaan jemaat-jemaat yang telahdiasuh oleh VOC sebelumnya. Hal ini
membuat pemerintah Hindia-Belanda tidak konsiten sesuaidengan
semangatnya. Yang perlu dilihat adalah dampak perubahan dari
kebijakan selanjutnya.
109 Dikatakan oleh Lockher, pada tahun 1816 Belanda menerima
kembali kekuasaan atasIndonesia dari tangan Inggiris, menurut UU
Dasar Belanda tahun 1815, Raja berdaulat penuh atasjajahan-jajahan
negaranya. Raja berkeinginan untuk menyatuhkan gereja-gereja
menjadi satu sebagaicita-cita yang tidak bisa dilaksanakan di
Belanda. Ini sebagai wujud pengabdian di bidang gerejawi,tetapi
sayangnya tidak begitu membuakan hasil. Dr. G.P.H Locher, Tata
Gereja Protestan DiIndonesia, (Bpk. Gunung Mulia: Jakarta, 1995),
44.
110 Th. van den End, Ragi Carita Sejarah Gereja di Indonesia 1,
Ibid, 146.
-
60
apartur negara. Pengurus lainnya ialah pendeta-pendeta jemaat
protestan.111
Selain jabatan struktural, ada juga aturan tugas pokok
gereja:
Tugas gereja ialah “memelihara kepentingan agamaKristen pada
umumnya dan Gereja Protestan secakhusus”, “menambahkan pengetahuan
religius danmemajukan kesusilaan Kristen”, dan memupukcintah kasih
kepada pemerintah dan tanah air.112
Hirarki kepengurusan terdiri atas; ketua (president) dan khusus
pendeta di
Batavia, satu wakil ketua (vice precident), satu sekretaris
(secretaris), dan tiga orang
anggota (leden) dari Gereja Protestan di pusat (Batavia).113
Kepengurusan gereja
bekerja dengan keputusan raja sebagai legitimasi dengan surat
keputusan (Koninklijk
Besluit) tertanggal 28 Oktober 1840 No. 57). Keputusan raja
antara lain:114 hubungan
pengurus Gereja Protestan dengan komisi untuk urusan
gereja-gereja protestan di
Hindia Belanda Timur dan Barat (Haagsche Commisie), berpusat di
Den Haag, harus
dilakukan di bawah pengawasan Gubernur Jenderal.115
Kepengurusan gereja mulai melaksanakan tugasnya dengan
menerapkan sistem
pelayanan gereja berdasarkan hirarki pemerintahan gereja yang
berlaku. Dalam
melakukan tugas, pengurus gereja negara merupakan pelaksana dari
instruksi
pemerintah. Tugas wajib harus dilakukan, yaitu berhubungan
dengan pemerintah
Belanda melalui surat menyurat menyangkut perkembangan gereja
yang berlangsung
di Hindia Belanda.116
111 Ibid,.112 Ibid,.113 Elizabeth Marantika, dkk. Delapan Dekade
GPM Menanam, Menyiram, Bertumbuh dan
Bebuah: Teologi GPM dalam Praksis Bangsa dan
Bermasyarakat...........Ibid, 3.114 Raja yang dimaksudkan adalah
Raja Willem I.115 Ibid,.116 Ibid,.
-
61
Wewenang Gubernur Jenderal mengangkat anggota-anggota Kollegie
(Dewan)
pengurus Gereja Protestan di Hindia Belanda sesuai dengan
peraturan raja. Pengurus
gereja pengurus gereja (Kerbestuur), mengangkat Majelis Gereja
yang akan dipilih
oleh warga jemaat, tetapi tidak terlepas dari pengawasan
kepengurusan gereja.117
Suasana gereja dalam kendali pemerintah sangat terasa dalam
kehidupan
bergereja di Maluku. Dengan pusatnya di Ambon, gereja di Maluku
menerapkan pola
bergereja dalam model sentralisasi sebagai satu kesatuan dalam
Indische Kerk.
Semua aktivitas gereja berpusat pada Majelis Gereja di kota
Ambon yang bertangung
jawab kepada Pengurus Gereja di Batavia.118 Bukti yang
menunjukkan sentralisasi
dan pengawasan ini, yaitu pada tahun 1891 Residen Amboina
mengeluarkan
keputusan kepada pendeta pribumi,119 C Habibu, di Soya untuk
mengarahkan atau
memperhatikan kesusilaan orang-orang Kristen setempat.120
GPI yang bekerja bekerja sama dengan NZG memutuskan hubungan
kerja
sama pada tahun 1984. Namun demikian, tenaga Zendeling masih
tetap dipakai.
Mereka diberi status resmi sebagai tenaga pekerja GPI untuk
tugas pendeta
pembantu. Perubahan ini membawah dampak yang cukup besar, selain
para
misionaris yang tertampu, tetapi juga gagasan tentang “perhatian
tehadap orang-
orang Indonesia secara tersendiri”, sehingga secara resmi pada
tahun 1867 penyedian
117 Ibid, 4.118 Ibid,.119 Pendeta Pribumi merupakan terjemahan
inlands leraar. Terjemahan harafihanya ialah:
“guru pribumi”, namun kami “pendeta pribumi” untuk mencegah
salah paham seakan-akan inlandslearaar itu seorang guru sekolah
(kendati ada yang memang menjadi guru sekolah). Terjemahan
guruInjil tidak akan salah, karena merupakan istilah GPI, sedangkan
Guru Injil merupakan tokoh serupadalam lembaga-lembaga Zending. Th.
van den End dan J Weitjens, Ragi Carita Sejarah Gereja diIndonesia
2. Ibid, 3.
120 Elizabeth Marantika, dkk. Delapan Dekade GPM Menanam,
Menyiram, Bertumbuh danBebuah: Teologi GPM dalam Praksis Bangsa dan
Bermasyarakat...........Ibid, 4.
-
62
tenaga khusus orang-orang Indonesia termasuk di Maluku.
Kebijakan ini yang
menjadi peluang berdirinya Gereja Protestan Maluku (GPM) pada
tahun 1935.121
Van den End menyebutkan istilah “Maluku” berkaitan dengan
sejarah GPM harus
mengingat beberapa hal, sebagai berikut: 122
1) Gereja Protestan di Maluku sampai 1935 merupakan gereja
negara. Karena
itulah, batas wilayah gereja bertindih dengan batas-batas
administratif
pemerintah. Daerah sebelum tahun 1866 dan sesudah 1926
disebut
“Gubernemen Maluku”, lebih luas dari propinsi yang sekarang.
Lebih luas,
mencakup daerah Papua Barat dan Papua Barat, juga daerah
Minahasa.
2) Tidak semua juga daerah batas resort pendeta Ambon bertindih
dengan batas
wilayah administrasi negara. Dalam abad ke-20, daerah Ternate
termasuk
resort Manado, dan pulau-pulau Barat daya dari Wetar sampai
Sermata
digabungkan dengan Resort Kupang.
3) Di bidang ekonomi, Maluku telah kehilagan kedudukan yang
ditempati daerah
itu dalam abad-abad sebelumnya. Pada Zaman Hindia Belanda,
daerah pusat
ialah pulau Jawa dan Sumatera; Maluku telah menjadi daerah
pinggiran. Hanya
Banda, Ambon, dan pulau-pulau Lease (khusus Saparua) tetap
merupakan
pusat penting.
Setelah perkembangan organisasi gereja di Maluku, ada beberapa
faktor yang
turut menentukan perkembangannya:123 1). GPI makin banyak
mencurahkan
perhatian pada pemerliharaan anggotanya yang berkebangsaan
Indonesia. 2).
Sekolah dipisahkan dari gereja, sehingga guru-guru sekolah tidak
bisa lagi
121 Th. van den End dan J Weitjens, Ragi Carita Sejarah Gereja
di Indonesia 2,....64122 Ibid, 62.123 Ibid, 65.
-
63
merangkap guru jemaat. 3). Sejak tahun 1890-an, wilayah GPI di
Maluku bertambah
luas dan jumlah anggota jemaatnya di daerah mulai semakin
besar.
Hubungan antara gereja dan negara sebagaimana Portugis dan
Belanda sejak
awal tidak dapat dipisahkan dengan alasan ekonomi dan politik,
bahkan secara
mentalitas. Selain itu sangat dipengaruhi ajaran gereja sendiri.
Pewarisan terjadi
sampai pada zaman Hindia-Belanda. Kondisi ini disebabkan oleh
adanya pengaruh
global menyentuh secara langsung. Artinya, perubahan paham
hubungan gereja dan
negara di Barat belum benar-benar berdampak perubahan sampai
pada zaman
Hindia-Belanda, gereja tetap sangat bersifat hirarki dan
terpusat.124
Gejolak besar sebelum terjadinya keinginan menjadi gereja
mandiri, pengaruh
global dari revolusi Prancis telah terjadi di Nederland.125
Pengaruh ini disebutkan
dipengaruhi oleh pemikiran Free-mason.126 Tidak ada penjelasan
tentang seperti apa
124 Tantangan itu datang dari keinginan Raja Willem ingin
mempersatukan semua gerejaProtestan. Awalnya gereja di
Hindia-Belanda merupakan cabang dari gereja di Nederland. Pada
masaVOC pemisahan sudah dilakukan dengan mendirikan Deputat (kalsis
dan sinode) Gereja HervormdNederland untuk urusan masalah di
wilayah VOC, pemerintah mendirikan komisi untuk urusangereja-gereja
protestan di Hindia-Belanda Timur dan Barat. Komisi diangkat oleh
raja, jadi komisi inibukan komisi gerejawi. Hanya saja yang
menjabat komisi tersebut adalah Sekretaris sinode am
GerejaHervormd. Untuk lebih jelasnya tugas gereja, sinode am Gereja
Hervormd meminta raja memberikanstatus gerejawi, agar permasalahan
gereja di Hindia-Belanda Timur dan Barat diurus oleh gereja
indukmasing-masing. Namun demikian, raja tidak menyetujuinya.
Seandainya raja menyetujui, maka upayamenyatukan Gereja Protestan
menjadi satu tidak akan terjadi. Upaya menjadikan gereja menjadi
satuketika tahun 1853, Gereja Hervorm dan Lutheran dijadikan satu
merupakan gagasan raja kemudiangagal, karena di luar gereja telah
terbentuk jemaat-jemaat baru sebagai hasil karya Zendeling.
G.P.HLocher, Tata gereja Protestan di Indonesia, terj. Jonthans dan
Evie Item, (Bpk Gunung Mulia:Jakarta, 1995), 40.
125 Pengalihan pemerintahan Hindia-Belanda di masa pemerintahan
Herman Willem Daendels,tahun 1808-1811. Hal ini terkait dengan
kemerosotan sosial berkepanjangan, sehingga Inggris berhasilmerebut
pulau jawa di bawahh kekuasaan Letnan Gubernur Thomas Raffles, Pada
tahun 1811 Rafflesdiangkat sebagai Letnan Gubernur Jawa, ketika
Kerajaan Inggris mengambil alih jajahan-jajahanketika Kerajaan
Belanda diduduki oleh Napoleon Bonaparte dari Prancis. Kemudian
pada tahun 1815dikembalikan kepada Belanda, setalah terjadi
perdamaian di Eropa pada akhir perang Napoleon. Th.Stevens, Tarekat
Mason Bebas di Hinida Belanda dan Indonesia 1764-1962, (Pustaka
Sinar Harapan:Jakarta, 2004), 50-52.
126 Secara harafiah istilah free mason berasal dari dua suku
kata, Free artinya bebas, Masonberasal dari bahasa Prancis yaitu
Macon, artinya tukang batu. Nama ini merupakan nama
kelompokasosiasi (organisasi rahasia). Tujuannya adalah berpihak
kepada sesama manusia (philanthropic) dan
-
64
pengaruhnya, tetapi bahwa ide gereja harus mandiri telah tejadi
seiring dengan
perubahan pemerintahan di Belanda sejak raja Willem I.127 Hal
ini dilakukan dengan
upaya pemisahan secara administratif dalam upaya
reorganisasi.128 Terjadi proses
tarik menarik yang panjang dan tidak mudah dalam waktu singkat
untuk mandiri
dengan alasan hubungan gereja dan negara telah membudaya dan
pertimbangan
jemaat-jemaat belum proaktif untuk memelihara pelayanan.129
3.3.2 Perjuangan Awam dan Gereja, Menuju Kemandirian
GerejaProtestan Di Maluku, 6 September 1935
Dalam catatan penelitian F. Ukur dan F. L Cooley perlu
dipaparkan tentang
perkembangan gerakan oikumenis dan nasionalisme. Dua tahapan ini
penting untuk
melihat gereja di Indonesia lebih khusus juga gereja di Maluku
dalam konteks
nasional menuju kemandirian gereja dan kemerdekaan 1745.
Perkembangan Hindia-Belanda pada abad ke-19 sampai abad awal
abad ke-20
mengakibatkan jemaat-jemaat Protestan di Indonesia bermunculan
secarah terpisah-
pisah dalam konteks suku-suku di daerah. Tidak aneh bahwa GPM
pun menjadi
bagian dari gereja suku atau teritorial.
progresif. Kelompok ini sering disebut sebagai kelompok
persaudaraan. Berdiri di Inggris sekitar abad16-17, tepatnya pada
tahun 1717. Vicomte Leon De Poncins, Freemasonry and Judaism:
SecretPower Behaind Revolution, (Omni/Christian Book Club: France,
1996), 21-22.
127 Dikatakan, Mason Bebas di Hindia Timur (Indonesia) sudah ada
sejak tahun 1756. Th.Stevens, Tarekat Mason Bebas di Hinida Belanda
dan Indonesia 1764-1962...Ibid,. 13.
128 G.P.H Locher, Tata gereja Protestan di Indonesia, terj.
Jonthans dan Evie Item.....Ibid,. 50-53.
129 Aksentuasi lain dari kemandirian telah terjadi sejak tahun
1854. Pemerintah Belanda yangmemiliki pengaruh langsung terhadap
negera jajahanya, melalui sidang parlemennya menyatakankeinginan
tidak berkuasa atas Gereja Hervormd atau gereja lain mana pun yang
terdapat di Hindia-Belanda. Sejak saat itu pihak Nederland maupun
Indonesia berulang kali melakukan kemandirianlebih besar kepada
Gereja Protestan. Gereja Protestan di Indonesia sendiri rupanya
belum benar-benarsiap. Hal ini didukung oleh ketetapan
Regeeringsreflement vor Nederlandsch-Indie (PeraturanPemerintah
untuk Hindia Belanda). Dalam pasal 122, menyatakan bahwa tidak ada
perubahanterhadap kepengurusan Gereja Kristen yang ada, kecuali
dengan persetujuan pihak, yakni Raja danPengurus Gereja....Ibid,.
50.
-
65
Dasawarsa ketiga dalam abad ke-20, jemaat-jemaat masih
berserakan sebagai
sebagai hasil penyebaran Injil, sebelum menjadi gereja yang
berdiri sendiri. Baru di
tahun tiga puluhan terjadi penyatuan jemaat-jemaat menjadi
gereja-gereja mandiri
dengan tata gereja dan liturginya dan nyanyiannya.
Faktor-faktor yang menyebabkan dan telah mempengaruhi serta
mendorong
percepatan proses kemandirian, yaitu:130
1) Pengaruh pergerakan oikumene
Sejak permualaan abad ke-20 telah lahir suatu pergerakan
oikumene yang
modern, sebagai hakekat melaksanakan pembaharuan dan kesatuan
dalam dukungan
gereja-gereja di seluruh dunia. Selain itu, perkembangan
pemikiran oikumenis telah
merubah pemahaman dan pandangan pekabaran Injil, sehingga
badan-badan
pekabaran Injil berubah menjadi daerah-daerah pekabaran Injil
yang membentuk
gereja sendiri.131
2) Pengaruh pergerakan kebangsaan
Penggalangan pergerakan nasional yang tercetusnya Budi Utomo di
tahun
1908. Inti pergerakan ini adalah kemerdekaan dan persatuan
Indonesia.132
130 F. Ukur dan F. L Cooley, Jerih dan Juang: Laporan Nasional,
(Lembaga Penelitian danStudi DGI: Jakarta, 1979), 496-497.
131 Gerakan Oikumene ini sendirinya masuk dari kalangan
Zendelingsconsulaat Batavia. Salahsatu kegiatannya adalah melakukan
penginjilan di kalangan mahasiswa. Terutama pada tokoh-tokohbekas
Nederlandsche Christien Studenten Vereniging (NSCV). Oikumene
sering diartikan sebagaiavision that commits atau suatu kesadaran
yang bertangungjawab. Oikumen secara latin diartikansebagai “dunia
yang dihuni manusia”, tetapi kemudian mendapat arti teologis.
Organisasi ini terbentukpada tanggal 29 Agustus 1926 di Jakarta.
Lihat..Kewarganegaraan yang bertangungjawab:Mengenang Dr. Johannes
Leimena, 9-10.
132 Tentang pergerakan Budi Utomo, sebagian besar adalah parah
kaum bangsawan yangmemiliki latarbelakang pendidikan Belanda, dan
bergabung bersama kelompok free mason padaZaman Hindia-Belanda.
Tokoh pendiri sekaligus pemimpin organisasinya, yaitu: Dr.
RadjimanWedyodiningrat, Mas Boediardjo, Raden Adipati
Tirtokoesoemo, Pangeran Ario Notodirodjo dan Dr.Soetomoigus.
Merekalah yang membawahkan ide-ide nasionalisme di dalam
pidato-pidato dalammomen pertemuan organisasi dan aktif membangun
lembaga-lembaga studi untuk kepentinganpribumi. Lihat: Artiwijaya,
Gerakan Theosofi di Indoensiea: Menelusuri Jejak Aliran
Kebatinan
-
66
Sejak penjajahan Portugis, kemudian sampai pada masa peralihan
kekuasaan
dari Inggris kembali ke Belanda, orang-orang pribumi (di Jawa
dan Maluku)
sebenarnya sudah memiliki keterlibatan dalam militer. Orang
pribumi juga diizinkan
menikmati pendidikan dari bangsa barat (kolonial), khusus
kristen untuk
memperkuat gereja Calvinis.
Unjung tombak gerakan oikumenis dan pergerakan nasionalisme
sebenarnya
terletak pada tokoh-tokoh yang telah menikmati pendidikan
Belanda. Tidak disadari,
bahwa pemerintah Belanda memberi izin kepada warga pribumi
menikmati
pendidikan merupakan kesalahan yang dilakukan oleh mereka. Ini
terlihat dari
gencarnya perlawanan para tokoh intektual Indonesia, yang sudah
memahami konsep
Barat tentang “demokarsi dan persamaan” sebagai senjata
perlawanan.133
Peralihan abad ke-20, para intelektual Maluku di Jawa merasa
sehati-sepikir
dengan gerakan nasionlis yang baru muncul dalam iklim politik
yang berubah. Orang
Ambon yang terdidik ini termasuk yang pertama menyadari bahaya
yang
ditimbulkan karena terlalu dekat dengan hubunganya dengan
Belanda.134
Di Ambon, perlawanan aktif terjadi sejak 1910-1920-an. Awal
pergerakan ini
tidak bersifat anti terhadap Belanda atau juga sebagai
nasionalis Indonesia atau
Ambon yang berjuang untuk kemerdekaan. Gerakan ini tidak loyal
kepada
pemerintah Hindia-Belanda, tetapi bercita-cita memperjuangkan
persamaan hak dan
ras sebagai manusia secara damai, sebagai kelompok
non-politik.135
Yahaudi sejak Zaman Hindia Belanda hing era Reformasi, (Pustaka
AL-KAUTSAR: Jakarta, 2010),161.
133 Dieter Bartels, Di bawahh Naungan Gunung Nunu Saku: Muslim
Kristen Bedampingan diMaluku Tenagah Jilid II, terj. Frans Rijoly,
(Kepustaan Populer Gramedia: Jakarta, 2017), 652.
134 Ibid,.135 Ibid, 653.
-
67
Organisasi-organisasi pergerakan sebenarnya telah mucul di Ambon
pada
tahun 1909, yaitu: Ambonsch Studiefonds (Dana Beasiswa Ambon),
yang didirikan
oleh Dr. W.K. Tehupeiory. Tujuannya adalah untuk menggalang
dukungan finansial
bagi para pemuda Ambon Kristen yang akan melanjutkan studi di
Hindia-Belanda
atau Eropa.136 Kemudian muncullah sejumlah generasi kedua yang
berpandangan
Nasionalis, seperti Dr. J.B Sitanala137, ahli penyakit lepra,
dan Johanis Latuharhary,
seorang ahli hukum yang kemudian menjadi gubernur pertama
Propinsi Maluku.
Keduanya belajar di Leiden-Belanda, dan aktif terlibat dalam
organisasi Mahasiwa
Nasionalis yaitu Perhimpunan Indonesia.138
Dari embiro perjuangan para kaum intelektual ini, munculah
tokoh-tokoh
nasional Maluku lainnya, seperti A.J Patty yang mendirikan
Sarekat Ambon, sebagai
partai politik Ambon. Tujuannya untuk memperjuangkan kepentingan
moral dan
matreial rakyat Ambon dan ekonomi. Kelanjutan sarekat ini di
pimpin oleh Johanis
Latuharhary, Dominggus Ajawaila dan E.U. Pupella. Muncul Dr. G.
A Siwabessy,
yang aktif membangun asosiasi budaya, dan produktif memproduksi
drama Maluku,
asosiasi ini di bangun di Pulau Jawa.139 Pergerakan mereka,
sampai pada pendudukan
jepang, dan kemerdekaan Indonesia.
Dalam catatan Leirissa, ada juga organisasi Yong Ambon (biasa
disebut Jong
Ambon), yang terbentuk pada tahun 1917, oleh pelajar Stovia.
Ketua pertamanya
adalah Stoviaan J. Kayadu, yang juga menjadi anggota Sarekat
Ambon. Tahun 1924,
136 Ibid,.137 Dr. J.B Sitanala menjadi tokoh pendidikan di
Maluku, berjasa mendirikan Univesita
Pattimura (UNPATI) dan Pendidikan YPPK, Gereja Protestan Maluku.
Kini nama Sitanala menjadiabadi di dalam dunia pendidikan milik
pemerintah dan swasta di Maluku.
138 Ibid, 654.139 Ibid, 154-159.
-
68
muncul juga Vereninging Amboneshe Studenten (VAS), Toule
Salehuwey menjadi
ketuanya. Tokoh kedua kedua yang muncul adalah, Rechts
Hogeschool (RHS), yang
meneruskan tradisi lama, yaitu persepakbolaan.140 Organisasi
lainyang disebut juga,
yaitu: Moluks Politiek Verbond, yang diketuai oleh Dr.
Tehupeiory, dan Dr. Apituley
adalah wakilnya.
Berikutnya muncul tokoh-tokoh sepeti Dr. Johannes Leimena
pendiri GMKI,
berkaitan dengan kehadiran Mahasiswa Kristen di Indonesia,
sebagai akibat dari
masuknya gereja Protestan. Johannes Leimena sangat menjiwai
kedua pemikiran
antara oikumene dan nasionalisme, yaitu agama Kristen gerakan
oikumene dan
nasionalisme yang disadarinya sejak mahasiswa. 141
Di kalangan orang Maluku, keinginan untuk berdiri sendiri
setelah gereja
sudah timbul berbarengan dengan gerakan nasional. Ada keinginan
untuk berdiri
sendiri terlepas dari perwalian Pengurus di Batavia. Pada sidang
raya I, dilakukan
dalam rangka berkumpulnya wakil-wakil dari berbagai jemaat pada
pertama kalinya.
Prakondisi dan tahapan penting kemandirian GPM, berbarengan juga
dengan
kesiapan sumber daya manusia (SDM), yang disiapkan sendiri sejak
zaman VOC.
Dengan perubahan di Prancis, kebijakan ini terhenti di masa
kepemimpinan Dandels
sebagai gubernur jenderal.
Kehadiran Zending sejak 1864, ini adalah tahapan penting
sebagaimana cerita
tentang keberhasilan Josep Kam. Dalam tuntutan kebutuhan
pelayanan jemaat-jemaat
di Maluku, pada tahun 1870 pemeritntah mengeluarkan keputusan
untuk mengangkat
140 Kewarganegaraan Yang Yertangungjawab, biografi Dr. Johannes
Leimena yang ditulisOleh Drs. R.Z. Leirisaa, MA. 7.
141 Ibid, 12-15.
-
69
jabatan baru yaitu pendeta pembantu dan pendeta pribumi untuk
jemaat-jemaat yang
berbahasa Melayu. Di tahap ini merupakan tahap di mana
sumberdaya gereja dari
sumberdaya jemaat disiapkan.
Pendeta pembantu merupakan pejabat gerejawi baru yang melakukan
tugas di
bawah pengawasan seorang pendeta, sekaligus menjadi ketua dari
konperensi
pendeta-pendeta. Tugas mereka adalah untuk mengadakan ujian
akhir bagi murid-
murid sekolah pendeta pribumi.142
Zendeling pada tahun 1835 mendirikan sekolah guru di Ambon,
pendeta Kam
kemudian Roskott. Mula-mula sekolah di bawahh pengawasan
pendeta-pendeta
zendeling, yang kemudian di percayakan kepada kepala-kepala
desa. Yang dididik
bukan saja guru, tetapi juga pemimpin jemaat.143 Mula-mula
maksud gereja untuk
mendidik pendeta pribumi adalah mereka di tempatkan langsung
sebagai pemimpin
jemaat dengan hak untuk memberitakan firman dan melayani
sakramen. Namun
demikian, sebelum pendeta pribumi diangkat sebagai pemimpin
jemaat, ada
pergantian peraturan, di mana mereka menjalani tiga tahun dinas,
baru bisa melayani
sakramen. Hak itu diberikan oleh Kerkbestur sesudah mendengarkan
pendapat dari
perdikant-voorzitter dan pendeta-pedeta pembantu terkait.144
Pada akhir abad ke 19, pendeta-pendeta pembantu diperkenankan
untuk
melakukan pekabaran Injil, malahan juga pendeta pribumi diberi
izin untuk
menempati jemaat-jemaat baru, yang lahir dari hasil pekabaran
Injil. Terutama pada
142 J.L.Ch Abineno, Garis-garis Besar HUKUM GEREJA, (Bpk. Gunung
Mulia: Jakarta,1997), 110.
143 Ibid,.144 Ibid, 111.
-
70
pada pulau-pulau kecil seperti Aru, Selatan Daya.145 Keputusan
terkait dengan masa
dinas untuk dipersiapkan melayani sakramen dipegang dengan baik
sampai pada
tahun 1962 dalam Sidang Agung Gereja Protestan di
Hindia-Belanda, setelah itu
sampai tahun 1935.
Munculah pemikiran Gereja Protestan di Maluku berdiri sendiri
dari seorang
yang bernama Van Oostrom Soede. Walaupun demikian, keinginan dia
adalah
mempertahankan sistem pemerintahan gereja yang hirarki.
Orang-orang di Maluku
mendapat tempat lebih besar sebagai pemimpin gereja.146
Kebijakan Van Oostrom Soede mendapat perlawanan dari kelompok
yang
bernama “Autonome Moluksche Kerk” (Perhimpunan Gereja Maluku
Otonom).
Kelompok ini menganggap reorganisasi berjalan terlalu lambat dan
keberatan
terhadap hiraki hubungan dengan GPI. Perlawanan ini sangat
tajam, sampai GPI
meninggalkan Maluku.147
Pada tahun 1932, seorang pendeta, Van Herderden menyusun konsep
tata
gereja bagi bakal GPM. Kemudian konsep itu dirundingkan dalam
rapat-rapat resost
(sekarang klasis) dan kemudian dalam proto-sinode. Setelah
naskah itu disetujui
Pengurus GPI, pada bulan September 1935 berkumpullah Sidang
Sinode pertama
Gereja Protestan Maluku, dan GPM dinyatakan berdiri sendiri pada
6 September
1935.148
Dua hal yang mendasar dari perjalanan dan pengaruh kontes dalam
era
kemandirian, berjalan bersama-sama dengan pengaruh yang saling
menguntungkan,
145 Ibid,.146 G.P.H Locher, Tata gereja Protestan di Indonesia,
terj. Jonthans dan Evie Item.....Ibid, 74-
75.147 Ibid,.148 Ibid,.
-
71
yaitu pengaruh pergerakan kemanusiaan, kesetaraan dan
kemerdekaan, dari para
tokoh-tokoh terpelajar Maluku di Batavia. Sejalan dengan itu,
gereja secara internal
telah berproses ke arah kemandirian dengan penyiapan sumberdaya
gereja (internal),
yaitu pendeta. Keduanya saling terkait, karena basis sumberdaya
bentukan oleh kaum
kolonial, sengaja maupun tidak, bahwa pendidikan (sekolah) telah
menjadi solusi
bagi satu kemandirian, baik awam maupun pendeta di dalam gereja
saat itu.
Membedakan kedua pergerakan ini menurut Antonio Gramsci,
perkembangan
besar aktivitas dan organisasi pendidikan dalam makna di
masyarakat yang
bergabung dari dunia abad pertenagahan adalah sebuah indeks
kepentingan yang
diasumsikan dunia modern oleh fungsi-fungai sosial dan kategori
intelektual. Dunia
modern berupaya untuk memperluas intelektual sebagai upaya
melakukan
spesialisasi.149 Membentuk sumberdaya-sumberdaya sebagai
kekuatan gereja.
3.3.3 Kemerdekaan Indonesia 1945, sampai GPM di tahun 1960.
Arena pertarungan tahun 1945 dikuasai oleh pergulatan antara
diplomasi dan
pertarungan militer untuk mempertahankan kemerdekaan pada
tanggal 17 Agustus
1945 sebagai realisasi perjuangan yang telah terjadi dari
seluruh rakyat Indonesia
dalam merebut kemerdekaan.
J.C.T Simorangkir menyatakan, barang siapa mempelajari sejarah
pergerakan
atau sejarah politik di Indonesia, baik sebelum atau pun
sesudah, pasti akan
menemukan nama-nama orang Kristen yang mengambil bagian dalam
kelompok atau
perorangan. Nama-nama itu ditulis oleh M. Abednego, dalam
bukunya suatu
149 Antonio Gramsci, Sejarah dan Budaya, terj, Ira Puspitoni,
dkk (Narasi-Pustaka Promethea:Yogyakarta, 2017), 137-138.
-
72
partisipasi. Nama-nama itu antara lain: Latuharhary dan Leimena,
dkk. Mereka
dikenal masyarakat Indonesia dan turut mengambil bagian di dalam
Sumpah Pemuda
tahun 1928.150
Perkembangan di tanah Jawa, dua hari sebelum kemerdekaan
Indonesia, Mr.
Latuharhary diangkat menjadi gubernur Maluku oleh BPKI.151
Latuharhary dikenal
di kalangan Pergerakan Nasional dan sidang-sidang BPKI gigih
menghadapi
keingingan untuk mendirikan Negara Islam dan sistem otonomi,
sistem federal bagi
wilayah Maluku.152
Latuharhari meskipun dalam aktivitasnya tidak pernah sampai ke
Maluku,
tugas-tugasnya dikerjakan oleh Pupella. Kondisi ini disebabkan
ia menjalani tugas
gubernurnya di Jakarta. Meskipun begitu, Latuharhary, aktif
membimbing
kelompok-kelompok pemuda di sekitarnya (Angkatan Pemuda
Indonesia-Maluku).
Mereka aktif didalam awal perjuangan, melalui surat kabar,
pamflet yang
memperlihatkan orang Ambon mendukung republik Indonesia dan
bersedia
mempertahankannya.153
Penyuaraan ini terdokumentasi didalam surat kabar Merdeka, 5
Oktober 1945,
antara lain:
Persekutuan pemuda Ambon membentuk barisan aktif sertamembantu
barisan-barisan Indonesia lainnya untuk membeladan mempertahankan
Pemerintah RI. Selanjutnya ditegskan didalam sikap pemuda Ambon ini
bahwa Angkatan PemudaIndonesia Ambon berdaya upaya
sekeras-kerasnya
150 R.M.S Gultom, dkk., Tangungjawab Warga Negara, (Bpk Gunung
Mulia-Yayasan BinaDarma: Jakarta, 1992), 61-62.
151 John. Chr Ruhulessin, Mencari Cita Kemanusiaan Bersama:
Pergulatanan Keambonan danKeindonesiaan, (Satya Wacana University
Pres: Salatiga, 2016), 120.
152 Ibid,.153 Ibid, 120-121.
-
73
menginsafkan sebagian dari pada golongannya yangdipergunakan
sebagai alat pihak Belanda.154
Pamflet-pamflet yang muncul sebagai komitmen kepada Negara
Republik
Indoensia, tertanggal 6 Oktober 1945, menyatakan:
1. Kami orang Ambon bertanah air Indonesia.
2. Kami berjuang bersama-sama saudara-saudara lain, golongan
bangsa Indonesia
untuk membela dan mempertahankan Republik Indonesia.
3. Kami tidak mau saudara-saudara kena tipu muslihat Belanda,
maka itu kami
minta supaya:
a. Jangan saudara-saudari dipakai sebagai alat Belanda.
b. Bekas-bekas militer Belanda, almarhum dan juga yang
sekarang
bekerja dalam tentara Belanda, janganlah menghalang-halangi
kemerdekaan Indonesia.
Ingat bahwa RI menjamin keselamatan Rakyat Indonesia pada
umumnya dan
golongan Ambon pada khususnya. Siapa diantara saudara-saudara
yang belum dapat
mengerti dan turut dengan cita-cita kita Indonesia-Ambon untuk
membentuk
Indonesia merdeka, baiklah diam saja asal jangan turut
Belanda.
Jika saudara-saudari tidak memperhatikan yang tersebut di atas,
maka saudara-
saudara sendiri membawah bahaya atas 30.000 jiwa orang Ambon di
Jawa dan
Madura. Atas nama Angkatan Pemuda Indonesia-Ambon-Jakarta.
Ketua: N.
Tanasale Wakil: J. De Fretes, Penyurat: J. Patty155
Di Surabaya, para pemuda Maluku mempertahankan kemerdekaan,
Mereka
bersama-sama dengan pemuda lain dengan perantaraan tokoh PRI
(Pemuda Republik
154 Ibid,.155 Ibid, 121-122.
-
74
Indonesia) pada tanggal 24 September para pemuda Maluku yang
beranggotakan
sekitar 150 orang, seperti: M Sapya, Telusa, Manuputty, Saimima,
Waas, dipimpin
oleh G.A Siwabessy dan dr. Pattiradjawane.156 Pergerakan mereka
untuk mewajibkan
anggota PRIM (Pemuda Republik Indonesia Maluku) menyarankan
orang-orang
Ambon tidak ikut terlibat dalam perkelahian di situ dan tidak
meluas di Surabaya.
Partisipasi Dr. Johannes Leimena pung tidak dapat diragukan dan
ikut serta
dalam kabinet/pemerintahan sebagai menteri dan sebagainya.
Ketika Presiden
Soekarno berkunjung ke luar negeri, bahkan Leimena bertindak
sebagai Pejabat
Presiden. Leimena menunjukan peran dan loyalitas sebagai tokoh
Kristen.157
Reputasi Dr. Leimena sebagai diplomat kawakan. Ini dicatat
dalam
dokumentasi tajuk sinar Harapan, sebagai berikut:
Prestasi Dr. Leimena sebaga politikus republikan
ulung,ditunjukkan ketika bersama-sama dengan tokoh-tokoh RIlainnya
berjuang di bidang diplomasi, berhadapan dengankolonialis Belanda,
baik di perundingan Linggarjati, Renvilemaupun KMB.158
Dalam ingatan sejarah GPM, tahun 1960 merupakan bagian peristiwa
penting,
yang turut menentukan perjalanan gereja di Maluku ke masa depan.
Situasi pasca
kolonial, dilanjutkan di era kemerdekaan 1945, masyarakat Maluku
dengan latar
sejarah kolonial perlu menegaskan sikap secara tepat. Walaupun
secara nasional,
pergerakan sudah muncul dari berbagai kalangan intelektual
(khusus Kristen), tetapi
secara lokal, sebagai lembaga rohani harus mampu memberi posisi
secara sosial-
156 Ibid, 128.157 R.M.S Gultom, dkk., Tangungjawab Warga
Negara,....71158 John. Chr Ruhulessin, Mencari Cita Kemanusiaan
Bersama: Pergulatanan Keambonan dan
Keindonesiaan,...129.
-
75
politik. Setelah 1945, masih banyak sekali terjadi polarisasi
dan pengelompokan
pergerakan pro dan kontra pada masa peralihan kekuasan
berlangsung.
Gonjang ganjing politik, Maluku dalam klaim Republik Maluku
Selatan (RMS)
menjadi fenomena baru bagi masyarakat Maluku. Lebih khusus GPM
dalam
menentukan sikap profetik terkait dengan masa depan gereja dan
umatnya dalam
konteks peralihan kekuasaan, sungguh merupakan sesuatu masa
baru. Situasi ini
memiliki pengaruh penting secara internal, bagaimana sikap
gereja, baik
pandangannya dan pilihan menetapkan langkah.159
Pecahnya peristiwa Republik Maluku Selatan (RMS), 25 April 1950,
tidak bisa
dipisahkan dengan sejarah kolonial sebelumnya. Dalam bagian ini
penulis ingin
memperlihatkan dinamika sosial-politik dan sikap GPM sebagai
satu gereja mandiri,
menegaskan posisi dalam hakikatnya sebagai gereja dan struktur
sosial dalam
menaungi entitasnya.
Selain pergerakan nasional yang gencar dilakukan oleh kalangan
intektual
Maluku, berbanding terbalik, ada rangkaian pergerakan mobilisasi
Belanda yang
melakukan organisir untuk mendirikan Negara Federal. Organisasi
seperti NIT
(Negara Indonesia Timur) dan RIS (Republik Indoensia Serkat)
merupakan
organisasi yang gencar melakukan adaptasi dan reorganisasi KNIL
sebagai lembaga
militer peninggalan Belanda, pasca kemerdekaan Indoensia.160
159 Steve Gaspersz, dalam catatannya tentang kerkristenan yang
mengindonesia, RMSdiidentikkan dengan komunitas Kristen oleh
pemerintah atau komunitas lain, belum dilihat sebagaipersoalan
teologi. Pada hal ini merupakan bagian perjalanan gereja dan
keumatan yangmemilikipengaruh dan berdampak sosial-politik di
Maluku. Menjadi kohesi sosial di jemaat-jemaat, danmengalami
kerasan identitas yang dikonstruksi politik negara, ini bisa
mengakibatkan provokasikonflik laten. Nyantri bersama John Titaley:
Menakar Teks, Menilai Sejarah dan MembangunKemanusiaan
Bersama......197.
160 John. Chr Ruhulessin, Mencari Cita Kemanusiaan Bersama:
Pergulatanan Keambonan danKeindonesiaan,... 195-204.
-
76
Setelah situasi yang tidak menentu, pergunjingan yang tidak
menemukan
keputusan dengan bebagai kelompok, terutama Andi Azis di Makasar
dan
kurangnya dukungan dari basis daerah di Timur, walaupun upaya
konsolidasi
politik gencar dilakukan. Gerakan ini di prakarsai oleh
tokoh-tokoh seperti Dr.
Christiaan Robbert Steven Soumokil, Dr. Ir. Johannes Alvarez
Manusama dan
Johannes Hermanis Manuhutu, tidak membuahkan hasil. 161
Pergunjingan politik yang terjadi di Makasar ternyata
berpengaruh di Ambon.
Ketika KNIL ingin kembali ke masyarakat, upaya pengambil alihan
militer sebagai
gerakan dilakukan oleh tokoh politik RMS. Upaya ini sangat
penting untuk
mendukung pergerakan RMS dengan memanfaatkan kebingungan yang
terjadi pasca
ketidakjelasan status KNIL di Makasar. Secara tiba-tiba RMS di
proklamirkan di
Ambon, pada tanggal 25 April 1950.162 Rupanya ini bukan menjadi
solusi atas situasi
anomali pasca penjajahan sampai kemerdekaan Indonesia bagi
masyarakat Maluku.
Pada tanggal 30 April 1950, pemerintah Indonesia mengirimkan Dr.
Johannes
Leimena dalam upaya misi damai, walaupun ternyata gagal. Sesudah
gagalnya misi
damai Leimena, pemerintah Indonesia berusaha menyelesaikan
masalah Ambon
dengan jalan damai dengan mencoba berhubungan dengan orang-orang
yang
berkuasa di Ambon.163
Sikap GPM dalam menghadapi RMS ketika itu, GPM berhasil bersikap
netral
secara resmi di dalam proses tersebut. Walupun secara internal
mengalami
ketegangan atas peristiwa ini. Peristiwa ini berlangsung saat
GPM mengalami situasi
dan kehancuran ekonomi yang sangat parah. Pemberontakan RMS
membuat
161 Ibid, 205-208.162 Ibid, 210.163 Ibid, 231.
-
77
perjuangan GPM lebih sulit. Peristiwa RMS membuat permasalahan
politik bagi
GPM. RMS menyatakan membela hak-hak dan kedudukan umat Kristen
dan Gereja.
RMS didukung dan dipimpin oleh orang-orang Kristen. GPM berada
dalam
kegalauan, dalam pertimbangan nasionalisme Indonesia dan
keberadaan badan-badan
Kristen yang ada di Indonesia.164
GPM tidak mendukung RMS, dan menyatakan sikap sebagai bagian
dari
Indonesia dan menyatakan ketidaksetujuannya. Ketua Sinode GPM
saat itu, Pendeta
Mataheru, mengatakan bahwa pemikiran untuk diproklamasikan RMS
adalah sesuatu
yang sangat bodoh. Hal ini diungkapkan pada sidang Sinode I, dua
tahun setelah
RMS.165
Situasi ini menantang GPM untuk menunjukkan sikap tegasnya,
karena
keberadaan RMS juga berdampak pada kehidupan masyarakat dan
kehidupan gereja
di Maluku. Hal ini berhubungan dengan banyaknya warga GPM yang
menjadi
petinggi RMS. Para petinggi ini bahkan merasa bahwa mereka
memiliki tangung
jawab untuk melindungi hak-hak gereja dan orang Kristen di
Maluku.166
Meskipun demikian, GPM tidak melihat hal ini sebagai sebuah
keuntungan
bagi posisi gereja melainkan, justru menantang GPM untuk berani
mengkritik atau
bersikap tegas terhadap warga gereja yang tindakannya
menimbulkan
ketidaktenangan dalam hidup masyarakat. Sikap ini dinyatakan
dengan tegas dalam
164 Ibid, 237.165 Ibid,.166 Ibid,.
-
78
“Pesan Tobat” 167 yang ditandatangani oleh Pdt. P de Fretes dan
Pdt. D
Louhanapessy sebagai Ketua dan Skretaris Majelis Sinode GPM,
tahun 1960.168
3.3.4 GPM Dalam Konteks Relasi Islam dan Kristen
Salah satu aspek penting untuk membantu upaya pemetaan terhadap
terhadap
konteks GPM dalam dinamika sosial di Maluku adalah relasi Islam
dan Kristen
dalam sejarah. Ia mencakup bagaimana perjumpaan keduanya
dengan
masyarakat di Maluku sejak pertama kali berjumpa (abad ke-13 dan
abad ke-16)
hingga perkembangan kontemporer.169 Diakui bahwa proses itu
telah
menghasilkan pengetahuan historis yang turut mempengaruhi
penciptaan kesan dan
persepsi satu terhadap yang lain.
Perjumpaan antar agama (Islam dan Kristen) di Maluku sangat
sarat dengan
kepentingan politik, ekonomi, dominasi budaya, dan hegemoni
kuasa dari
pendatang (pengabar Islam dan Kristen) dengan masyarakat
setempat. Konteks
perjumpaan keduanya berlangsung sejak abad ke-16 sejak kekuasaan
Islam
berhadapan dengan kepentingan Portugis dan Belanda di
Maluku.170
Orang-orang Kristen di Ambon dan Lease telah menujukan
kesetiaannya kepada
agama baru. Pada tahun 1557, masa krisis ketika kapal-kapal
angkatan laut sultan
Ternate datang ke Ambon. Terjadi segmentasi penduduk antara
kepentingan Ternate
dan Portugis. Muncullah perang gerilya di daerah Leitimur dan
Hitu, Haruku dan
167 Baca lampiran pesan tobat GPM 1960.168 Elizabeth Marantika,
dkk. Delapan Dekade GPM Menanam, Menyiram, Bertumbuh dan
Bebuah: Teologi GPM dalam Praksis Bangsa dan
Bermasyarakat(Salatiga: Universitas Satya WacanaPres, 2015),
40.
169 Th. van den End, Ragi Carita Sejarah Gereja di Indonesia
1,…Ibid, 20.170 Ibid, 32.
-
79
Saparua. Pertempuran ini saling memberangus dengan kepentingan
hegemoni dan
penundukan.171
Konflik makin menguat ketika kekuasaan VOC di tahun 1605
melakukan
Protestantisasi secara intensif terhadap penduduk yang beragama
Katolik, yang
diikuti pengkristenan penduduk lain di pulau Ambon serta
bagian-bagian lain di
Maluku. VOC dengan kebijakan strategi perang menguasai jalur
perdagangan
rempah-rempah serta posisi-posisi Bandar dan perkebunan cengkeh
dan pala yang
pada waktu itu cukup penting dalam jalur perdagangan di wilayah
Maluku–
teristimewa jalur menuju ke Ternate dan sekitarnya–yaitu, Banda,
Hitu di pulau
Ambon dan Huamoal di Seram Barat.172
Ketegangan yang mengeras makin nampak eksplisit ketika pedagang
Belanda,
memanfaatkan para penduduk setempat yang telah
dikristenkan–menempuh
kebijakan monopoli tidak saja pembelian, tetapi juga mengarah ke
pemilikan kebun
cengkeh dan pala dengan menggunakan hongitochten sebagai
mekanismenya.
Terlihat dalam konflik antara Hitu dan VOC (1634-1646) yang
berakibat
banyak pemimpin Hitu dibuang ke Leitimor (Hatukau/Batumerah).
Terjadi
pemisahan antara anak dari orang tua, istri dari suami. Mereka
yang berdiam di
gunung (Kapahaha) dikejar dan dibunuh. Sisanya diturunkan dari
sana untuk
menetap di pesisir agar mudah dikontrol dan diperintah secara
langsung oleh VOC
dari ‘New Victoria’.173
171 Ibid, 60-61.172 Ibid, 65.173 Jack Mauputty dan Daniel
Wattimanela, Potret Retaknya Nusantara: Studi Konflik Di
Indonesia, edited: Lambang Trijono, M, dkk. (Center for Security
and Peace Studies UniversitasGadjah Mada: Yogyakarta 2004), 88.
-
80
Konflik dengan Hoamual (hegemoni Islam) di Seram Barat
(1620-1655).
Perang ini melibatkan semua kekuatan Islam yang merata tersebar
di Seram Timur,
Buano, Manipa, Buru. Untuk menghabisi kekuatan Islam di sini,
VOC melakukan
pengosongan seluruh Jazirah (sekitar 12.000 orang). Mereka
kemudian dipindahkan
ke daerah-daerah/pulau yang berpenduduk Kristen agar mudah
diawasi.Peperangan
ini secara relatif telah menghancurkan seluruh peradaban Islam
yang telah
berkembang sebelumnya.174
Jika ditelusuri ingatan historis itu dalam bentuk sejarah lisan
masyarakat
Leihitu dan Hoamual (serta persebarannya di seluruh Maluku
Tenagah), nampak
sebuah kenangan pahit yang begitu mendalam. Kebencian yang
muncul tidak saja
terhadap VOC, tetapi lebih jauh mereka sebenarnya merasa
dihancurkan oleh para
pendayung kora-kora yang juga sekaligus berfungsi sebagai
‘tentara’. 175
Di tangan merekalah, perkebunan cengkeh yang besar di Hoamual,
serta
masyarakat yang berkembang maju di Hitu, dihancurkan. Ingatan
mereka terhadap
sejarah Kerajaan Iha di Saparua, Hoamual di Seram Barat, dan
Bandar Dagang Hitu
adalah sekaligus ingatan tentang kepedihan mengalami
penghancuran oleh penduduk
(Kristen dan alifuru) Leitimor, Uliase dan Seram. VOC yang
dibantu penduduk
Leitimor/Uliaser berhasil mengakhiri kekuatan dagang dan politik
Islam di Maluku
dengan bayaran yang sangat mahal. Masyarakat Islam
tercabik-cabik dari akar
kulturalnya. Akibat konflik itu adalah terjadinya keretakan yang
sungguh parah
hubungan Islam dan Kristen di Maluku Tenagah.176
174 Ibid, 89.175 Ibid,.176 Ibid,.
-
81
Sisa-sisa “malapetaka” pada masa kolonialisme masih kuat
terlihat dengan
posisi negeri/negroij (atau desa) yang berselang-seling Islam
dan Kristen. Pemetaan
ini seringkali mengecoh ketika dianggap seolah-olah hubungan
Islam dan Kristen
begitu apik tertata di Maluku karena mereka seolah-olah dapat
hidup
berdampingan tanpa adanya potensi konflik yang bernuansa
sentimen yang peyoratif,
Islam dan Kristen.177
Dengan posisi semacam itu, gerakan masyarakat Islam yang
bertujuan
mengganggu kemapanan kekuasaan VOC akan mudah diawasi dan
ditumpas. Satu
hal yang juga penting adalah, pengaturan tersebut telah
mengakibatkan kekuatan
Islam yang merentang ke seluruh Jazirah Leihitu perlahan-lahan
digerogoti dengan
mengontrol mereka dari negeri-negeri sekitar yang telah
dikristenkan.
Secara ekonomis, politis, budaya, baik Islam maupun Kristen
mengalami
keterpurukan yang sangat dalam. Makna dari politik Devide et
Impera begitu nyata
dipraktikkan di sini. Ia mampu meruntuhkan ekspektasi orang
Maluku tentang Baileo
yang mempertemukan perbedaan dan mempersatukan.178
Di era Soeharto, persetujuannya atas pembentukan Ikatan
Cendikiawan
Muslim Indonesia (ICMI) yang mewadahi para sarjana dan
intelektual Islam, pada
Desember 1990 mampu melakukan mobolisasi, kampus, birokrasi
pemerintahan,
lembaga suadaya masyarakat (LSM) dan dunia pengusaha.179 Usaha
ini memiliki
dampak yang sangat siknifikan di Indonesia, terkhusus
Maluku.
177 Ibid,.178 Ibid, 90.179 Richard M Daulay, Agama dan Politik
di Indoensia: Umat Kristen di Tenagah Kebangkitan
Islam, (BPK Gunung Mulia: Jakarta, 2015), 142-143.
-
82
Konglomerasi politik Islam dari pada kekuatan intelektual, lebih
banyak
menunjukkan pergeseran itu. Merupakan rahasia kekuasaan bahwa
untuk dapat
menjadi pemimpin di masyarakat (pejabat daerah hingga birokrat)
harus banyak
berkecimpung dan menjadi bagian dari proses ICMI. Proses ini
lebih menampilkan
proses-proses kekuasaan.
Munculnya wacana diskusi yang berpusat pada gagasan pembaharuan
dan
revitalisasi Islam yang makin menguat pada pertenagahan tahun
1990-an telah
mempengaruhi proses politik lokal di Maluku. Salah satu yang
kuat terasa adalah
setting birokrasi menurut latar belakang agama. ICMI di Maluku
merupakan
bagian dari elite kekuasaan maupun tempat untuk membina elite
kekuasaan yang
baru.180
Perhatian terhadap dinamika politik dan proses-proses kekuasaan
yang
terdapat di dalamnya turut menjadi isu yang hangat dibicarakan.
Dalam beberapa
diskusi yang pernah diselenggarakan di Ambon, alur pikir yang
dikemukakan adalah
juga mengenai dominasi orang-orang Kristen dalam birokrasi dan
lembaga-lembaga
pendidikan di Maluku. Hal ini dianggap karena alasan historis;
pada masa
kolonialisme kelompok ini yang lebih dulu disiapkan karena
faktor kesamaan
agama, yang sekaligus diartikan sebagai kesamaan
kepentingan.181
Untuk itu maka dilakukan gagasan perimbangan yang lebih banyak
sebagai jalan
keluar mengatasi kondisi Islam yang marjinal secara kuantitatif,
bukan kualitatif. Hal
180 Jack Mauputty dan Daniel Wattimanela, Potret Retaknya
Nusantara: Studi Konflik DiIndonesia, edited: Lambang Trijono, M,
dkk....105
181 Ibid,.
-
83
itu dipengaruhi pemikiran bahwa Islam harus mengejar
ketertinggalannya dalam
proses kekuasaan karena secara kuantitatif mereka
dominan.182
3.4 Corak Warisan Ajaran GPM
Bagian ini tidak mengkaji sisi kedalaman sebuah teologi.
Berdasarkan
perkembangan sejarah gereja, pemikiran Calvin yang dibawa masuk
oleh Belanda
dengan kepentingan kolonial perlu dibingkai ulang untuk melihat
maksud dan tujuan
sebuah pemahaman baru. Selanjutnya, perubahan bisa dimengerti
dengan perjalanan
waktu dan peristiwa sebagai fase-fase perubahan yang turut
mempengaruhi cara
berpikir. Bagaimana paham-paham tersebut beradaptasi, menjadi
pemikiran corak
teologi dan penghayatan atas peristiwa berkaitan dengan hakekat
dan kehadiran
gereja.
3.4.1 Perkembangan dan Pengaruh Corak pemikiran Calvinis
dalamOrganisasi serta perlayanan di GPM
Perhelatan sejarah panjang GPM tentunya tidak dimulai dengan
satu basis
teologi yang benar-benar mandiri. Bisa diikuti dari sejarah
kedatangan gereja Barat.
Belanda hanya berkepentingan mengatur masyarakat untuk tujuan
ekonomi-politik.
Hubungan peristiwa gereja dengan kebijakan Hindia-Belanda secara
dikotomis tidak
memiliki dampak kontributif bagi pertumbuhan teologi dan
kehidupan gereja. Gereja
dikontrol untuk melanggengkan kekuasaan.
Orang-orang Barat, Portugis, Spanyol, Inggris dan Belanda
merupakan sama-
sama orang Kristen, tetapi masing-masing memberi pengaruh
berbeda dari sisi
agama, walaupun semuanya memiliki kepentingan yang satu, datang
sebagai
182 Ibid,.
-
84
imperialis.183 Protestan adalah penganut paham Reformasi Luther
dan Calvinis
menjadi bagian dari sikap kemerdekaan dari gereja Katolik.
Secara khusus, GPM
dalam tata gereja, BAB III Tentang Pengakuan Iman Gereja, pasal
7 yang
menjelaskan tentang Pengakuan Iman GPM, dalam ayat 3 menyatakan,
sebagai
berikut:
Sebagai Gereja Bagian Mandiri dari Gereja Protestan
Indonesia(GPI) yang berlatar belakang Calvinis, GPM
menerimapemahaman iman GPI.184
Protestantisme yang masuk ke Indonesia dan mendapat tempat dalam
posisi
GPM sebagaimana pokok tata gereja. GPM merupakan bagian gereja
yang
bertumbuh dalam tradisi Calvinis. Calvinisme sendiri merupakan
ajaran tentang
suatu iman setelah ada perjuangan besar dalam bidang politik dan
budaya abad ke-16
dan ke-17 yang dilakukan di negara-negara seperti Belanda,
Inggris dan Prancis.185
Kembali kepada pertanyaan apa itu Calvin? Hal ini penting untuk
melihat pada
pokok isi dan pengertiannya.
Ajaran Calvin merupakan buah pemikiran Johannes Calvin di
Jenewa. Seorang
intelektual dari Perancis Utara sebagai kaum berpendidikan
dengan latar belakang
ilmu hukum (di Orleans 1528-1529, kemudian di Bourges
1529-1531), pendidikan
teologinya menganut tradisi abad pertenagahan.186
Istilah kata Calvinis merupakan kata sifat yang dipakai oleh
orang-orang
Lutheran sebagai nama ejekan untuk orang-orang Reformed
(termasuk orang-orang
Luther yang menganut Calvinis). Sering kali digunakan sebagai
konotasi negatif
183 Th. van den End, Ragi Carita Sejarah Gereja di Indonesia
1..24-25.184 Tata Gereja Protestan Maluku, tahun 2017.185 Max
Weber, Etika Protestantisme dan Spirit Kapitalisme, terj. TW Utomo
dan Yusuf Priya
Sudiarja, (Pustaka Pelajar Offset: Yogyakarta, 2006), 85.186
Christiaan de Jonge, Apa Itu Calvinis? (BPK Gunung Mulia: Jakarta,
2011), 8.
-
85
untuk orang-orang yang dianggap terlampau setia kepada ajaran
Calvin.187
Keterangan semacam ini mungkin saja bagian dari dinamika
eksklusifisme ajaran-
ajaran yang muncul saaat itu, termasuk klaim Luther dan
Calvin.
Calvin seumur hidupnya menaruh perhatian pada perkembangan
Reformasi di
tanah airnya, Perancis. Sejak awal tahun 40-an abad 16 Reformasi
di Perancis
langsung dipengaruhi oleh Calvins di Jenewa. Banyak surat-surat
pengkhotbah dan
kiriman buku, ia mencoba untuk memberi semangat kepada gereja
yang dianiaya.
Jemaat-jemaat kaum “Hugenot” (nama ejekan untuk kaum Protestan).
Walaupun
raja-raja Perancis mencoba untuk membasmi Reformasi, kaum
Protestan didukung
oleh anggota kaum bangsawan yang berpengaruh.188 Sejarah gereja
di Perancis
adalah sejarah penganiayaan, sehingga banyak orang Protestan
yang melarikan diri
ke Belanda, Inggris, dan Jerman.
Setelah sejarah panjang di Perancis, pengaruh Calvin di Belanda
pada tahun
40-an abad ke-16 mulai bertumbuh di bagian selatan berbatasan
dengan Perancis,
jemaat-jemaat inilah yang meletakan dasar gereja Protestan di
Belanda. Pengaruh
ajaran Calvin berjalan seiring dengan dinamika sosial-politik
kekuasaan Gereja
Katolik Roma dan Spanyol.189 Rangkaian pemberontakan terjadi
sebagai respons
kekuasaan-kekuasan di tanah Belanda, berjalan bersamaan dengan
kemerdekaan
Negeri Belanda.
Sejarah Gereja reformasi di Belanda secara erat berkaitan dengan
Belanda,
bukan berarti gereja ini menjadi gereja negara. Gereja menerima
dukungan negara,
tetapi tidak mau diatur oleh negara. Dukungan itu dalam hal
material. Dukungan itu
187 Ibid, 11.188 Ibid, 12.189 Ibid,.
-
86
diatur dalam berdasarkan pasal 36 pengauan Iman Belanda yang
mengajarkan sesuai
pemahaman Calvin, menyatakan sebagai berikut:
Bahwa pemerintah mendukung ibadah yang benar,
pemerintahmembiayai gereja. Pegawai-pegawai negeri wajib
menjadianggota gereja Gereformed.190
Setelah Belanda merdeka 1813, Raja Willem I mulai mereorganisasi
Gereja
Hervomd. Pada Tahun 1816 ditetapkan “Peraturan Umum” untuk
gereja. Tata gereja
disusun oleh pemerintah, bukan gereja sendiri, tetapi tidak
menentukan pengakuan
umum gereja, secara formal dipertahankan.191 Bersamaan gereja
menerima
masuknya pemahaman liberal. Pada tahun 1848, kerajaan Belanda
menjadi kerajaan
konstitusional dengan undang-undang liberal (politik). Peran
raja diperkecil dan
pemerintah menjadi netral di bidang agama, sehingga gereja
medapat kembali
mengatur diri sendiri.192
Berikut, perlu diidentifikasi corak perkembangan Calvin macam
apa yang
berkembang dalam proses dinamika yang hampir mirip-sama dengan
dinamika
gereja di Belanda, dalam situasi politik.
1. Dinamika Eropa Barat Dalam Warisan VOC-Hindia Belanda di
Indonesia.
Klaim corak Calvinisme sebagai ajaran/aliran gereja merupakan
dampak dari
sebab perubahan sosial-politik masyarakat Eropa Barat. Bersamaan
dengan revolusi
industri dan revolusi Perancis, terkhusus di negeri Belanda
membawa pengaruh ke
Indonesia.
Sejarah Calvinisme di Indonesia mulai ketika orang-orang Belanda
datang
pada tahun 1596, mendarat di Banten bersamaan dengan kepentingan
dagang pada
190 Ibid, 25.191 Ibid, 26.192 Ibid, 27.
-
87
zaman VOC. Setelah Portugis diusir, Belanda mulai mulai
mendirikan pusat
pemerintahan di Ambon 1605.193
VOC memiliki hak untuk bertindak sebagai pemerintah,
menyiratkan
pemahaman Calvinis yang tercantum sebagaimana dalam pasal 36
Pengakuan Iman
Belanda,194 wajib dilakukan oleh pemerinta Kristen: melindungi
gereja dan
memajukan agama yang benar, yaitu agama Gereformeerd.195
Gereja Gereformeed di Indoensia, sebagai anak gereja Belanda
mencerminkan
dalam ajaran dan kehidupan gereja Belanda. Naskah-naskah
pengakuan yang berlaku
di Belanda, juga berlaku di Indonesia, yaitu Pengakuan Iman
Belanda, pasal-pasal
Dordrecht dan Katekismus Heidelberg. Tata Ibadah, Khotbah
ketekismus, bahkan
sampai jam ibadah kebaktian pun sama.196
Tata Gereja yang digunakan juga sama dengan yang dipakai di
Belanda, yaitu
tata gereja presbiter-sonode yang terakhir pada Sinode di
Dordrecth (1618-1619).
Dengan alasan kondisi geografis dan keadaan politik, tata gereja
tidak sepenuhnya
digunakan. Numun demikian, dalam prakteknya majelis gereja
Batavia bertindak
sebagai pemimpin untuk gereja, melakukan fungsi administratif
dengan gereja induk
dibawah pengawasan VOC.197
Perlu diingat bahwa struktur tata gereja dalam perkembangan,
gereja pertama
yang mengatur diri menurut tata gereja yang di susun oleh Calvin
adalah gereja di
tanah airnya, Perancis. Tata gereja ini meletakkan dasar pada
gereja Presbiterial-
193 Ibid, 30-31.194 Secara lengkap akang dilampirkan berdasarkan
uraian pengakuan iman Gereja Belanda,
berdasarkan catatan Th van den End.195 Ibid,.196 Ibid,32.197
Ibid,.
-
88
Sinodal.198 Amanat ini terwujud dalam pengakuan Iman Gereja
Belanda, pada pasal
30 dan pasal 31, tentang pemerintahan gereja oleh jabatan
gerejawi dan para Pelayan,
Penatuan dan Diaken.199 Organisasi pada prinsipnya didasarkan
pada prinsip bahwa
semua jemaat dan jabatan mempunyai status yang sama, sehingga
tidak ada hirarkis,
susunan pangkat, seperti gereja Katolik Roma (sistem
episkopal-keuskupan).
Jemaat-jemaat di satu wilayah dikumpulkan dalam satu collaque
(sidang),
kemudian di sebut classis (klas), sedangkan jemaat-jemaat di
satu propinsi
membentuk satu sinode untuk mengatur semua hal menyangkut gereja
provinsi.
Kalau memungkinkan satu tahun sekali diadakan sinode nasional
yang mengatur hal-
hal bersifat umum.200 Tata gereja ini mencari jalan tenagah
antara gereja kesatuan,
yang mengutamakan keseragaman semua jemaat dalam hal menurut apa
yang
ditetapkan oleh pimpinan tertinggi dalam gereja
(sinode-bentuk
kongregasionalisme).201 Demi keseragaman itu, untuk menjawab
tata gereja dan
pengakuan iman, jemaat-jemaat setempat menyerahkan kebebasan
kepada sidang-
sidang atas wakil-wakil jemaat dalam pengambilan keputusan.
Perubahan-perubahan tata gereja dipengaruhi dengan dinamika
sosial, yang
berpengaruh pada relasi negara dengan agama. Revolusi Perancis
dalam dinamika
sistem pemerintahan monarki, tidak hanya mempengaruhi Belanda,
tetapi juga
mempengaruhi gereja Belanda, dalam unsur-unsur hukum liberal
pada satu
masyarakat.
198 Ibid, 116.199 Th van den End, Enam Belas Dokumen Dasar
Calvinisme, (BPK Gunung Mulia: Jakarta,
2001), 46.200 Christiaan de Jonge, Apa Itu Calvinis?...116.201
Ibid,.
-
89
Kembali ke konsep “Reformasi”, istilah ini memiliki unsur-unsur
dalam
definisi memiliki keterkaitan dengan Lutheranisme dan
Calvinisme. Dalam artian
“Reformasi Protestan”. Istilah ini digunakan juga sebagai
“Reformasi Magisterial”
sebagai hubungan gereja-gereja Lutheran dan Calvin.202
Argumentasi reformasi melihat para penguasa sebagai sebagai
pihak yang tidak
mempunyai hak apa pun di dalam gereja. Sebaliknya, tokoh
reformator
berargumentasi dalam arti tertentu—gereja berada dibawah
pemerintahan badan-
badan sekular.203 Katolik