BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, DATA PRIBADI, DAN GO-JEK 2.1 Perlindungan Hukum 2.1.1 Pengertian perlindungan hukum. Manusia sebagai makhluk sosial selalu berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, karena itu secara sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum (rechtshandeling) dan hubungan hukum (rechtsbetrekkingen). 1 Secara umum hubungan hukum (rechtsbetrekkingen) diartikan sebagai hubungan antara dua atau lebih subyek hukum, hubungan mana terdiri atas ikatan antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Suatu hubungan hukum akan memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga apabila dilanggar akan mengakibatkan pihak pelanggar dapat dituntut di pengadilan. 2 Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing- masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan. Berdasarkan hal tersebut, 1 Soeroso, R., loc.cit. 2 Soedjono Dirjosisworo, 2001, Pengantar Ilmu Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 131. 28
25
Embed
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, … II.pdf · Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dalam unsur suatu negara hukum. Hal tersebut dianggap penting,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
28
BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM,
DATA PRIBADI, DAN GO-JEK
2.1 Perlindungan Hukum
2.1.1 Pengertian perlindungan hukum.
Manusia sebagai makhluk sosial selalu berinteraksi antara satu dengan
yang lainnya, karena itu secara sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan
perbuatan hukum (rechtshandeling) dan hubungan hukum (rechtsbetrekkingen).1
Secara umum hubungan hukum (rechtsbetrekkingen) diartikan sebagai hubungan
antara dua atau lebih subyek hukum, hubungan mana terdiri atas ikatan antara
individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat atau antara
masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dalam hubungan hukum ini
hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak
yang lain. Suatu hubungan hukum akan memberikan hak dan kewajiban yang
telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga apabila dilanggar
akan mengakibatkan pihak pelanggar dapat dituntut di pengadilan.2 Tiap
hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-
masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang
berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan. Berdasarkan hal tersebut,
1 Soeroso, R., loc.cit.
2 Soedjono Dirjosisworo, 2001, Pengantar Ilmu Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.
131.
28
29
untuk mengurangi ketegangan dan konflik, maka hukum ada untuk mengatur dan
melindungi kepentingan tersebut, sehingga hal inilah yang dinamakan sebagai
perlindungan hukum.
Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dalam unsur
suatu negara hukum. Hal tersebut dianggap penting, karena dalam pembentukan
suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya.
Dalam perkembangannya, antara suatu negara dengan warga negaranya akan
terjalin suatu hubungan timbal balik, yang mengakibatkan adanya suatu hak dan
kewajiban antara satu sama lain, dan perlindungan hukum merupakan salah satu
hak yang wajib diberikan oleh suatu negara kepada warga negaranya.
Perlindungan hukum berkaitan erat dengan konsep negara hukum, karena lahirnya
konsep tersebut merupakan tujuan dari pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi
manusia. Indonesia merupakan negara hukum, dan dalam kepustakaan Indonesia
negara hukum merupakan terjemahan langsung dari rechtstaat. Adapun ciri-ciri
dari rechtstaat adalah:
a. adanya Undang-undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan
tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat;
b. adanya pembagian kekuasaan negara;
c. diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.3
Ciri-ciri tersebut secara implisit berpendapat bahwa perlindungan hukum
merupakan hal yang mutlak dalam suatu konsep negara hukum atau rechtstaat.
3 Ni’matul Huda, 2005, Hukum Tata Negara Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.
74.
30
Kata perlindungan mengandung arti tempat berlindung atau merupakan
perbuatan (hal) melindungi4 Hukum adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang
mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi
setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang seharusnya dilakukan,
apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana
caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.5 Berdasarkan kedua
definisi tersebut, maka secara umum perlindungan hukum ialah perbuatan
melindungi dalam bentuk norma hukum yang berisi aturan, kewajiban, dan
larangan. Philipus M. Hadjon mengemukakan sebagai berikut.
Perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat dan
pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum
dalam negara hukum dengan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku
di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan.
Perlindungan hukum itu pada umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis,
sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi
yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya.6
Perlindungan hukum sebagai bagian dari konsep negara hukum merupakan suatu
upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam memberi
perlindungan terhadap rakyatnya. Di sisi lain, perlindungan hukum juga berarti
segala upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan suatu
4 Yandianto, 2000, Kamus Umum Bahasa Indonesia, CV. M2S, Bandung, h. 319.
5 Sudikno Mertokusumo, 1991, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, h.
38. 6 Philipus M. Hadjon, loc.cit.
31
kekuasaan kepada orang tersebut untuk melakukan tindakan yang dapat
memenuhi kepentingannya.7
2.1.2 Bentuk-bentuk perlindungan hukum.
Konsep perlindungan hukum mendapatkan landasaan idiil dari sila kelima
Pancasila yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dalam sila
tersebut terkandung suatu hak seluruh rakyat Indonesia untuk diperlakukan sama
di depan hukum. Suatu kepentingan merupakan sasaran dari hak, karena itu perlu
adanya suatu perlindungan hukum.8 Secara teoritis, perlindungan hukum dibagi
menjadi 2 (dua) bentuk, yakni sebagai berikut.
a. Perlindungan hukum preventif, adalah perlindungan yang sifatnya
pencegahan, sebelum seseorang dan/atau kelompok melakukan suatu
kegiatan yang bersifat negatif atau melakukan suatu kejahatan yang
diniatkan, sehingga dapat menghindarkan atau meniadakan terjadinya
tindakan yang kongkrit.9 Perlindungan hukum ini bertujuan untuk
mencegah terjadinya sengketa dan sangat berarti bagi tindakan pemerintah
yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Hal ini juga mendorong
pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, karena
rakyat juga dapat mengajukan keberatan ataupun dimintai pendapatnya
mengenai rencana keputusan tersebut. Perlindungan hukum preventif ini
7 Satjipto Raharjo, 2003, Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta, h. 121.
8 Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 54.
9 Dahana, Made Metu, 2012, Perlindungan Hukum dan Keamanan Terhadap Wisatawan,
Paramita, Surabaya, h.58.
32
bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu permasalahan atau sengketa.10
Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud
mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan dalam melakukan
suatu perbuatan.
b. Perlindungan hukum represif, bertujuan untuk menyelesaikan suatu
permasalahan atau sengketa. Perlindungan hukum ini merupakan
perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman
tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah
dilakukan suatu pelanggaran.11
Penyelesaian sengketa tersebut dilakukan
oleh badan peradilan yang berwenang. Secara umum perlindungan hukum
represif diwujudkan dalam bentuk memberikan berbagai beban kewajiban
bagi para pihak yang terkait, dan diikuti dengan sanksi. Apabila
kewajiban-kewajiban tersebut dilanggar atau tidak dipenuhi, maka
dijatuhkan sanksi hukum.
2.2 Perlindungan Data Pribadi
2.2.1 Pengertian data pribadi.
Indonesia sebagai negara modern tentu memerlukan teknologi dan
informasi dalam mengikuti perkembangan ekonomi. Informasi mengenai individu
selalu dikelola oleh pemerintah dan swasta, tetapi munculnya era komputer
menciptakan ancaman yang lebih besar bagi privasi individu tersebut, serta
10
Philipus M. Hadjon, op.cit. h. 117. 11
Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Magister
Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, h. 14.
33
kemungkinan individu menderita kerugian sebagai akibat dari ketidaktelitian atau
pembocoran informasi akan jauh lebih besar.12
Kemajuan teknologi dan informasi
yang pesat ini juga memberi dampak negatif, salah satunya ialah pelanggaran
terhadap data pribadi dan keamanan informasi. Era digital yang tengah
berlangsung ini telah memicu ledakan pertumbuhan data pribadi yang dibuat,
disimpan dan ditransmisikan pada komputer, situs internet, bahkan sosial media.13
Pasal 1 ayat 1 Data Protection Act Inggris tahun 1998 menentukan bahwa:
data adalah setiap informasi yang diproses melalui peralatan yang
berfungsi secara otomatis menanggapi instruksi-instruksi yang diberikan
bagi tujuannya dan disimpan dengan maksud untuk dapat diproses. Data
juga termasuk informasi yang merupakan bagian tertentu dari catatan-
catatan kesehatan, kerja sosial, pendidikan atau yang disimpan sebagai
bagian dari suatu sistem penyimpanan yang relevan.
Data dan informasi merupakan sumber daya yang sangat penting bagi jalannya
organisasi termasuk organisasi tertinggi, yaitu negara. Pada era sekarang ini
organisasi yang mampu menggunakan data dan informasi secara benar, cepat,
tepat dan lengkap akan mampu bersaing. Data adalah setiap informasi yang
diproses melalui peralatan yang berfungsi secara otomatis menanggapi instruksi-
instruksi yang diberikan bagi tujuannya dan disimpan dengan maksud untuk dapat
diproses. Data juga termasuk informasi yang merupakan bagian tertentu dari
catatan-catatan kesehatan, kerja sosial, pendidikan atau yang disimpan sebagai
bagian dari suatu sistem penyimpanan yang relevan.14
Istilah perlindungan data
12
Paul Marrett, 2002, Information Law in Practice: 2nd Edition, MPG Books Ltd., Cornwall,
h. 95. 13
Cameron G. Shilling, 2011, Privacy and Data Security: New Challenges of The Digital Age,
New Hampshire Bar Journal, New Hampshire, h. 28. 14
Purwanto, 2007, Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Data Digital, Badan Pembinaan
Hukum Nasional, Jakarta, h. 13.
34
pertama digunakan di Jerman dan Swedia pada tahun 1970-an yang mengatur
perlindungan data pribadi melalui undang-undang.15
Alasan dari dibuatnya hal
tersebut karena pada waktu itu mulai dipergunakan komputer sebagai alat untuk
menyimpan data penduduk terutama untuk keperluan sensus penduduk. Namun
ternyata dalam praktiknya, telah terjadi banyak pelanggaran yang dilakukan baik
oleh pemerintah maupun pihak swasta, sehingga diperlukan pengaturan
perlindungan data pribadi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan. Asal mula
dari perlindungan data pribadi yaitu dengan adanya Electronic Fund Transfer
(EFT) adalah untuk melindungi keamanan data nasional dengan melarang akses
nasional data yang disimpan dalam computer milik pemerintah Amerika Serikat.16
Tiap-tiap negara menggunakan peristilahan yang berbeda antara informasi pribadi
dan data pribadi. Akan tetapi secara substantif kedua istilah tersebut mempunyai
pengertian yang hampir sama sehingga kedua istilah tersebut sering digunakan
bergantian.17
Amerika Serikat, Kanada, dan Australian menggunakan istilah
informasi pribadi, sedangkan Indonesia sendiri dalam Undang-undang Informasi
dan Transaksi Elektronik menggunakan istilah data pribadi.
Secara umum data pribadi terdiri atas fakta-fakta yang berkaitan dengan
individu yang merupakan informasi sangat pribadi sehingga orang yang
bersangkutan ingin menyimpan untuk dirinya sendiri dan/atau membatasi orang
15
Sinta Dewi, 2009, Cyberlaw: Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi dalam E-
Commerce Menurut Hukum Internasional, Widya Padjajaran, Bandung, h. 37. 16
Ferrera R. Gerald, 2004, CyberLaw Text and Cases, Trejo Production, South Western, h.
271. 17
Ibid, h. 71.
35
lain untuk menyebarkannya kepada pihak lain maupun menyalahgunakannya.
Secara khusus, data pribadi menggambarkan suatu informasi yang erat kaitannya
dengan seseorang yang akan membedakan karakteristik masing-masing
individu.18
Mengacu pada peraturan perundang-undangan Inggris yakni Undang-
Undang Perlindungan Data Tahun 1988 (Data Protection Act 1998) yang
menggantikan Data Protection Act 1984, dijelaskan bahwa data pribadi adalah
data yang berhubungan dengan seseorang individu yang hidup yang dapat
diidentifikasikan dari data atau dari data-data atau informasi yang dimiliki atau
akan dimiliki oleh data controller. Di lain hal, data pribadi juga merupakan data
yang berkenaan dengan ciri responden misalnya umur, nama, jenis kelamin,
pendidikan, dan sebagainya.19
2.2.2 Pengaturan perlindungan data pribadi di indonesia.
Dalam suatu perlindungan data pribadi dikenal prinsip-prinsip yakni
pembatasan pengumpulan, kualitas data, spesifikasi tujuan, penggunaan