BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONTRAK DAN ADDENDUM KONTRAK 2.1 Pengertian Kontrak Dan Addendum Kontrak Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu contracts. Sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan overeenkomst (perjanjian). Pengertian perjanjian atau kontrak diatur Pasal 1313 KUH Perdata. Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi : "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih". Sedangkan menurut doktrin (teori lama) yang disebut perjanjian adalah "Perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. "Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian, adalah "Suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum." Dalam Burgerlijk Wetboek (BW) yang kemudian diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) bahwa mengenai hukum perjanjian diatur dalam Buku III tentang Perikatan, dimana hal tersebut mengatur dan memuat tentang hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu. Sedangkan menurut teori ilmu hukum, hukum perjanjian digolongkan kedalam hukum tentang diri seseorang dan hukum kekayaan karena hal ini merupakan perpaduan antara kecakapan seseorang untuk bertindak 24
24
Embed
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONTRAK DAN … II.pdf · antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan. Hubungan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
24
BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG KONTRAK DAN
ADDENDUM KONTRAK
2.1 Pengertian Kontrak Dan Addendum Kontrak
Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu contracts. Sedangkan
dalam bahasa Belanda, disebut dengan overeenkomst (perjanjian). Pengertian
berbunyi : "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih
mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih". Sedangkan menurut doktrin
(teori lama) yang disebut perjanjian adalah "Perbuatan hukum berdasarkan kata
sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. "Menurut teori baru yang
dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian, adalah "Suatu
hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk
menimbulkan akibat hukum."
Dalam Burgerlijk Wetboek (BW) yang kemudian diterjemahkan oleh R.
Subekti dan R. Tjitrosudibio menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPer) bahwa mengenai hukum perjanjian diatur dalam Buku III tentang
Perikatan, dimana hal tersebut mengatur dan memuat tentang hukum kekayaan
yang mengenai hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau
pihak-pihak tertentu. Sedangkan menurut teori ilmu hukum, hukum perjanjian
digolongkan kedalam hukum tentang diri seseorang dan hukum kekayaan karena
hal ini merupakan perpaduan antara kecakapan seseorang untuk bertindak
24
25
sertaberhubungan dengan hal-hal yang diatur dalam suatu perjanjian yang dapat
berupa sesuatu yang dinilai dengan uang.
Istilah hukum perjanjian atau kontrak merupakan terjemahan dari bahasa
Inggris yaitu contract law, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan
istilah overeenscomsrecht.1 Suatu perjanjian adalah "suatu peristiwa dimana
seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji
untuk melaksanakan sesuatu hal".2 Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan
antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dengan demikian perjanjian
itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam
bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung
janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Perikatan adalah suatu
perhubungan hukum anatara dua orang atau dua pihak, berdasarkan yang mana
pihak yang satu berhak menunutut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak
yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Maka hubungan hukum
antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan
perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan. Hubungan hukum adalah hubungan
yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum disebabkan karena timbulnya
hak dan kewajiban, dimana hak merupakan suatu kenikmatan, sedangkan
kewajiban merupakan beban.
Keberadaan suatu perjanjian atau yang saat ini lazim dikenal sebagai
kontrak, tidak terlepas dari terpenuhinya syarat-syarat mengenai sahnya
1Salim H.S, 2004, Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak. Cet. II, Sinar
Grafika, Jakarta, h. 3. 2R. Subekti, 1990, Hukum Perjanjian. Cet. XII, PT. Intermasa, Jakarta, (selanjutnya
disebut R. Subekti II), h. 1.
26
suatuperjanjian/kontrak seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPer, antara
lain sebagai berikut:
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
Syarat utama untuk dapat melakukan kontrak adalah adanya kesepakatan.
Dalam menentukan kapan terjadinya kata sepakat maka menurut Sudikno
Mertokusumo3 dan R. Setiawan
4 menyebutkan ada tiga teori, yaitu : teori
kehendak (wilstheori), teori pernyataan (verklaringstheori) dan teori
kepercayaan (vertrouwenstheori). Sedangkan R. Soetojo Prawirohamidjojo5
menyebutkan ada lima teori, yaitu : wilstheorie, verklaringstheori,
vertrouwenstheori, Gevaarzettingstheorie, Dan Theori Van Opstal.
a. Wilstheori
Menurut teori ini, pada hakekatnya yang menyebabkan terjadinya
perjanjian (kata sepakat) adalah kehendak. Suatu penerapan konsekuen
dari teori ialah bahwa kalau terjadi perbedaan atau pertentangan antara
pernyataan dan kehendaknya, maka tidak terjadi perjanjian. Teori ini akan
menghadapi kesulitan apabilatidak ada persesuaian antara kehendak
dengan pernyataan.
b. Verklaringstheori
Menurut teori ini dasar dari perjanjian itu tidak terletak pada kehendak,
akan tetapi terletak pada pernyataan yang diberikan oleh pihak-pihak.
3Sudikno Mertokusumo, 1990, Derden werking dan Schadenvergoeding. Penataran
Regional Perikatan II Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia Proyek Hukum
Perdata, Denpasar Bali (selanjutnya disebut Sudikno Mertokusumo I), h. 9-10. 4R. Setiawan, 1979, Pokok - Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, h. 49.
5R Soetojo Prawirohamidjojo, dan Martalena Pohan,1984, Hukum Perikatan. PT. Bina
Ilmu, Surabaya, h. 125.
27
Salmond, seperti dikutip J. Satrio6 mengatakan bahwa kehendak seseorang
baru nyata bagi pihak lain kalau kehendak tersebut dinyatakan
(diutarakan). Jadi perlu adanya pernyataan kehendak. Pernyataan
kehendak harus merupakan pernyataan bahwa ia menghendaki timbulnya
hubungan hukum.7 Menurut teori ini, dasar dari perjanjian itu tidak
terletak pada kehendak, akan tetapi terletak pada pernyataan yang
diberikan oleh pihak-pihak.
c. Vertrouwenstheorip
Menurut teori ini, hanya pernyataan yang pada umumnya dianggap layak
(redelijk wijze) dapat diterima oleh acceptant,bahwa pernyataan tersebut
dapat diterima sebagai dasar dari suatu perjanjian.
d. Gevaarzettingstheori
Teori ini menentukan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas akibat-
akibatnya, apabila ia mengadakan kemungkinan yang berbahaya (kurang
hati-hati, onzorgvuldigheid).8
e. Theorie Van Opstal
Menurut Opstal, dasar dari perjanjian adalah adanya kepercayaan dengan
cara-cara yang dapat diperhitungkan terhadap partij yang lain, bahwa
kehendaknya itu memang ditujukan untuk menciptakan perjanjian.9 Ada
keberatan terhadap teori-teori tersebut di atas. Dengan tetap
6J. Satrio, 1992, Hukum Perjanjian. P.T. Aditya Bakti, Bandung, h. 129
7Aloysius R. Entah, 2007, Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku Pengangkutan
Darat, Surya Pena Gemilang, Malang, h. 28. 8Ibid, h. 29
9Ibid.
28
mempertahankan teori kehendak dicoba untuk mengatasi keberat-
keberatannya.10
Pertama dengan menganggap tidak terjadi perjanjian
apabila pernyataan tidak sesuai dengan kehendak, tetapi pihak lawan
berhak atas ganti rugi, karena ia dapat atau boleh mengharapkan terjadinya
perjanjian. Kedua, pada asasnya orang berpegangan pada asas ajaran
kehendak, tetapi tidak diharapkan secara ketat, yaitu dengan menganggap
kehendak itu ada dalam hal-hal khusus. Persoalan yang lain yang
berhubungan dengan terjadinya perjanjian atau kata sepakat adalah
mengenai saat dan tempat terjadinya perjanjian. R. Prawirohanidjojo11
menyebutkan beberapa teori, yaitu :
a. Teori Ucapan
Menurut teori ini perjanjian terjadi pada saat orang yang menerima
penawaran telah menyiapkan surat jawaban bahwa ia telah menyetujui
penawaran tersebut.12
Kelemahan teori ini adalah bahwa sulit untuk
menentukan saat terjadinya persetujuan dan selain itu jawabannya
setiap saat masih dapat diubah.
b. Teori Pengiriman
Menurut beberapa sarjana, terjadinya perjanjian adalah pada saat
pengiriman surat jawaban diterangkan selanjutnya bahwa dengan
dikirimkannya surat tersebut si pengirim kehilangan kekuasaan atas
surat tersebut.
10
Sudikno Mertokusumo. Op.Cit, h. 10 11
R. Soetojo Prawirohamidjojo, Op. Cit., h. 126-127 12
Aloysius R. Entah, Op.Cit, h. 30.
29
c. Teori Pengetahuan
Teori ini mengemukakan bahwa perjanjian terjadi setelah orang yang
menawarkan mengetahui bahwa penawarannya disetujui.
d. Teori Penerimaan
Menurut teori ini, perjanjian terjadi pada saat diterimanya surat
jawaban penerimaan penawaran oleh orang yang menawarkan.
e. Pitlo
Mengemukakan teori yang kelima, yaitu bahwa saat terjadinya
perjanjian adalah apabila si pengirim surat secara patut dapat menduga
bahwa pihak yang menawarkan telah mengetahui isi suratnya.
Dengan dipenuhinya kata sepakat dan diikuti dengan 3 (tiga) syarat
sahnya perjanjian lainnya, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat
secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Dalam hal tidak
terpenuhinya unsur pertama (kesepakatan) dan unsur kedua (kecakapan) maka
kontrak atau perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan apabila tidak
terpenuhinya unsur ketiga (suatu hal tertentu) dan unsur keempat (suatu sebab
yang halal) maka kontrak atau perjanjian tersebut adalah batal demi hukum.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
Menurut pasal 1329 KUHPerdata "setiap orang adalah cakap untuk membuat
perikatan-perikatan jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap".
30
Pasal 1330 KUHPerdata menyatakan" tidak cakap untuk membuat
persetujuan-persetujuan adalah13
1. Orang-orang belum dewasa
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
Maksud belum dewasa menurut pasal 1330 KUHPerdata adalah
mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan
sebelumnya belum kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkannya sebelum
umur mereka genap 21 (dua puluh satu) tahun maka mereka tidak kembali lagi
dalam kedudukan belum dewasa. Menurut pasal 433 KUHPerdata, orang-
orang yang diletakan dibawah pengampuan adalah setiap orang dewasa yang
selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap dan boros.
Dalam hal ini pembentuk undang-undang memandang bahwa yang
bersangkutan tidak mampu menyadari tanggung jawabnya dan karena itu tidak
cakap bertindak untuk mengadakan perjanjian. Apabila seorang yang belum
dewasa dan mereka yang diletakan di bawah pengampuan itu mengadakan
perjanjian, maka yang mewakilinya masing-masing adalah orang tua atau
pengampuannya.
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.
13
Mariam Daras Badralzaman, dkk, 2001, Kompilasi Hukum Perikatan. PT. Citra Aditya
Bakti, Bandung, h. 78.
31
Selain itu adapun unsur-unsur yang tercantum dalam hukum
perjanjian/kontrak dapat dikemukakan sebagai berikut:14
1. Adanya kaidah hukum
Kaidah dalam hukum perjanjian dapat terbagi menjadi dua macam, yakni
tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum perjanjian tertulis adalah kaidah-
kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan,
traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum perjanjian tidak
tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup
dalam masyarakat, seperti: jual beli lepas, jual beli tahunan, dan lain
sebagainya. Konsep-konsep hukum ini berasal dari hukum adat.
2. Subyek hukum
Istilah lain dari subjek hukum adalah rechtperson. Rechtperson diartikan
sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam hal ini yang menjadi subjek
hukum dalam hukum kontrak adalah kreditur dan debitur. Kreditur adalah
orang yang berpiutang, sedangkan debitur adalah orang yang berutang.
3. Adanya Prestasi
Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur.
Suatu prestasi umumnya terdiri dari beberapa hal sebagai berikut:
a. memberikan sesuatu;
b. berbuat sesuatu;
c. tidak berbuat sesuatu.
14
Salim HS, Op.Cit, h. 4.
32
4. Kata sepakat
Di dalam Pasal 1320 KUHPer ditentukan empat syarat sahnya perjanjian
seperti dimaksud diatas, dimana salah satunya adalah kata sepakat
(konsensus). Kesepakatan ialah persesuaian pernyataan kehendak antara
para pihak.
5. Akibat hukum
Setiap Perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan
akibathukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban.
Pengertian Amandemen dan Addendum Kontrak
Pengertian Amandemen adalah perubahan resmi dokumen resmi atau
catatan tertentu, terutama untuk memperbagusnya. Perubahan ini dapat berupa
penambahan atau juga penghapusan catatan yang salah, tidak sesuai lagi. Kata ini
umumnya digunakan untuk merujuk kepada perubahan pada konstitusi sebuah
negara (amandemen konstitusional). Konstitusional merupakan prinsip-prinsip
dasar politik serta hukum yang mencakup struktur, prosedur serta
kewenangan/hak serta kewajiban. Karena itu, konstitusional sangat berhubungan
erat dengan amandemen karena bertujuan untuk memperbaiki suatu
catatan/dokumen penting suatu negara yang mencangkup bentuk, struktur,
prosedur, agar lebih baik dari sebelumnya.
Addendum adalah istilah dalam kontrak atau surat perjanjian yang berarti
tambahan klausula atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya
namun secara hukum melekat pada perjanjian pokok itu.15
15
http://id.wikipedia.org/wiki. Diakses pada tanggal 25 September 2012