30 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) SEBAGAI LEMBAGA NEGARA DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA 2.1 Istilah dan Pengertian Lembaga Negara Lembaga Negara bukanlah konsep yang secara terminologis memiliki istilah tunggal dan seragam. Di dalam kepustakaan Inggris, untuk menyebut lembaga Negara digunakan istilah political institution, sedangkan dalam terminology Bahasa Belanda terdapat istilah staat organen. Sementara itu, bahasa Indonesia menggunakan lembaga Negara, badan Negara, atau organ Negara. 28 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),kata “lembaga ” diartikan sebagai (1) asal mula (yang menjadi sesuatu) ; bakal (binatang, manusia, dan tumbuhan); (2) bentuk (rupa, wujud) yang asli; (3) acuan; ikatan; (tentang mata cincin dsb); (4) badan (organisasi) yang tujuannya melakukan sesuatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha; dan (5) pola prilaku manusia yang mapan, terdiri atas interaksi sosial berstruktur di suatu kerangka nilai yang relevan. Kamus tersebut juga memberi contoh frasa menggunakan kata lembaga, yaitu lembaga pemerintahan yang diartikan badan-badan pemerintahan dalam lingkungan eksekutif. Jika kata pemerintahan diganti dengan kata Negara, diartikan badan-badan Negara di 28 Sri Soemantri, 2004, Eksistensi System Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945, Makalah Proseeding diskusi Publik, komisi Revormasi hokum Nasional (KRHN), Jakarta
35
Embed
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KOMISI …erepo.unud.ac.id/9867/3/0cb540c37e61df8d6a820b4e5a… · · 2016-06-21terminology Bahasa Belanda terdapat istilah staat organen. ... seperti
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
30
BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
(KPK) SEBAGAI LEMBAGA NEGARA DALAM KETATANEGARAAN
INDONESIA
2.1 Istilah dan Pengertian Lembaga Negara
Lembaga Negara bukanlah konsep yang secara terminologis memiliki
istilah tunggal dan seragam. Di dalam kepustakaan Inggris, untuk menyebut
lembaga Negara digunakan istilah political institution, sedangkan dalam
terminology Bahasa Belanda terdapat istilah staat organen. Sementara itu,
bahasa Indonesia menggunakan lembaga Negara, badan Negara, atau organ
Negara.28
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),kata “lembaga ”
diartikan sebagai (1) asal mula (yang menjadi sesuatu) ; bakal (binatang,
manusia, dan tumbuhan); (2) bentuk (rupa, wujud) yang asli; (3) acuan; ikatan;
(tentang mata cincin dsb); (4) badan (organisasi) yang tujuannya melakukan
sesuatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha; dan (5) pola
prilaku manusia yang mapan, terdiri atas interaksi sosial berstruktur di suatu
kerangka nilai yang relevan. Kamus tersebut juga memberi contoh frasa
menggunakan kata lembaga, yaitu lembaga pemerintahan yang diartikan
badan-badan pemerintahan dalam lingkungan eksekutif. Jika kata
pemerintahan diganti dengan kata Negara, diartikan badan-badan Negara di
28
Sri Soemantri, 2004, Eksistensi System Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD
1945, Makalah Proseeding diskusi Publik, komisi Revormasi hokum Nasional (KRHN), Jakarta
31
semua lingkungan pemerintahan Negara (khususnya di lingkungan eksekutif,
yudikatif, legislatife).
Secara definitif, alat-alat kelengkapan suatu Negara atau yang lazim
disebut sebagai lembaga Negara adalah institusi-institusi yang dibentuk guna
melaksanakan fungsi-fungsi Negara.29
Berdasarkan teori-teori klasik mengenai
Negara setidaknya terdapat beberapa fungsi Negara yang paling penting
seperti fungsi membuat kebijakan peraturan perundang-undangan (fungsi
legislatif), fungsi melaksanakan peraturan atau penyelenggaraan pemerintahan
(fungsi eksekutif), dan fungsi mengadili (fungsi yudikatif).
Lembaga Negara adalah organ Negara yang menjalankan fungsi
Negara untuk mewujudkan tujuan Negara.30
Lembaga Negara dapat dibedakan
berdasarkan:31
1. Fungsi yang dimilikinya,
2. Kedududkan, atau
3. Peraturan yang menjadi dasar pemebentukannya.
Menurut George Jellinek, lembaga Negara berdasarkan kedudukan
dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:32
1. Lembaga Negara langsung (unmittenbare organ), yaitu lembaga Negara
yang menentukan ada atau tidak adanya Negara.
29
Moh. Kusnardi dan Bintang Saragih, 2000, Ilmu Negara, Edisi Revisi, Gaya Media
Pratama, Jakarta. 30
H. Ahmad roestandi, SH, 2006, Mahkamah Konstitusi dalam Tanya Jawab, Sekretariat
Jenderal dan kepaniteraan mahkamah Konstitusi, Jakarta, h. 53. 31
ibid, h. 107. 32
Ibid.
32
2. Lembaga Negara yang tidak langsung (mittenbare organ), yaitu lembaga
Negara yang bergantung pada lembaga negara yang langsung.
Selain itu penggolongan lain berdasarkan kedudukannya dibedakan
menjadi:
1. Lembaga Negara utama atau lembaga Negara primer (main state’s
organ/primary constitutional organ), yaitu lembaga Negara yang dibentuk
untuk menjalankan salah satu cabang kekuasaan Negara (legislative,
eksekutif, yudikatif).
2. Lembaga Negara penunjang atau lembaga Negara pendukung (auxiliary
organs), yaitu lembaga Negara yang dibentuk untuk memperkuat lembaga
Negara utama dalam menjalankan kekuasaannya.
Khusus di Indonesia , lembaga Negara berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang membentuknya dapat dibedakan menjadi33
:
1. Lembaga Negara yang dibentuk/disebut/atau diberi wewenang oleh UUD
NRI Tahun 1945.
2. Lembaga Negara yang dibentuk/disebut/atau diberi wewenang oleh
undang-undang, seperti KPK.
3. Lembaga Negara yang dibentuk/disebut/atau diberi wewenang oleh
Keputusan Presiden.
Sebagaimana dikutip oleh Alder, menurut Jennings terdapat beberapa
alasan yang melatarbelakangi dibentuknya lembaga negara pembantu, alasan-
alasan tersebut yakni:34
33
Firmansyah Arifin et.Al, Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga
Negara. Konsorsium reformasi hokum Nasional (KRHN), Jakarta, h. 66.67.
33
1. The need to provide cultural or personal service supposedly free from the
risk of political interference.
2. The desirability of non-political regulation of markets.
3. The regulation of independent professions such as medicine and the law.
4. The provision of technical service
5. The creations of informal judicial machinery for setting disputes
Selain itu, menurut Alder berdasarkan kedudukan hukumnya lembaga
tersebut dapat dibagi kedalam 5 (lima) klasifikasi, yakni:35
1. Most are statutory and have separate legal identity. Their powers and
duties depend entirely on the particular statute.
2. Some are created by administrative actions.
3. Some are created by contract agreement within an organisation.
4. Some are entirely voluantary creations whose members have non special
legal status and who depend upon either consent or back government.
5. Some are ordinary companies in which the government has acquired
substantial shareholdings.
Dengan demikian KPK dapat dikatakan sebagai lembaga Negara
pembantu (auxiliary organs). Secara konseptual, tujuan diadakannya lembaga
Negara atau alat-alat kelengkapan Negara adalah selain untuk menjalankan
fungsi Negara, juga untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara aktual.
Dengan kata lain, lembaga-lembaga itu harus membentuk suatu kesatuan
34
John Alder, Constitutions and Administrative Law, (London: The Macmillan Press
LTD, 1989), h. 225 35
Gerry Stoker, The Politic of Local Government, (London: The Mac. Millian Press,
1991), h. 63.
34
proses yang satu sama lain saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan
fungsi Negara atau istilah yang digunakan Sri Soemantri adalah actual
governmental process.36
Meskipun dalam prakteknya tipe lembaga-lembaga
Negara yang adopsi setiap Negara bisa berbeda, secara konsep lembaga-
lembaga tersebut harus bekerja dan memiliki relasi sedemikian rupa sehingga
membentuk suatu kesatuan untuk merealisasikan secara praktis fungsi Negara
dan secara ideologis mewujudkan tujuan Negara jangka panjang.
2.2 Sejarah KPK
Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang
dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami hambatan.
Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui
pembentukan badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen
serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak
pidana korupsi, yang pelaksanaanya dilakukan secara optimal, intensif, efektif,
professional serta berkesinambungan. Dalam rangka mewujudkan supremasi
hukum, pemerintah telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam
usaha menerangi tindak pidana korupsi.
Gagasan pembentukan KPK sebenarnya diawali oleh TAP MPR No.
11 Tahun 1998 tentang Pemerintahan yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme (KKN). Menindaklanjuti amanat itu, DPR dan pemerintah
kemudian membuat UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.
36
Sri Soemantri, 2004, Eksistensi System Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD
1945, Makalah Proseeding diskusi Publik, komisi Revormasi hokum Nasional (KRHN), Jakarta.
35
Ketika pembahasan UU itulah, muncul gagasan dari beberapa orang Fraksi
PPP seperti Zein Badjeber, Ali Marwan Hanan dkk. Mereka mengusulkan
untuk menambah bab tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.”Yang saya
ingat usulan itu bukan ketikan komputer, tetapi manual,” kenang Ketua KPK
Taufiequrachman Ruki. Mereka ingin agar ini dijadikan bab tersendiri,
merupakan bagian dari RUU tersebut.
Tapi usulan itu ditolak Fraksi ABRI. “Argumentasinya, adalah tidak
logis menambah bab dalam RUU. Kalau penambahan satu pasal atau ayat
biasa. Kedua, dilihat dari usulannya, penambahan bab ini belum dikaji secara
yuridis maupun semantik,” tutur Ruki yang ketika itu adalah juru bicara Fraksi
ABRI. Menurut Ruki, untuk membangun sebuah lembaga atau komisi yang
diberikewenangan sebesar itu, tidak bisa dirancang dengan pemikiran sesaat.
Harus dilakukan pengkajian yang betul dengan segala aspeknya. Karena itu,
Fraksi ABRI terpaksa menolak penambahan satu bab ini. Tapi soal
pembentukan KPK,mereka setuju.Karena itu, kemudian disepakati amanat
pembentukan KPK akan dimuat dalam aturan peralihan UU No. 31 tahun
1999. Akhirnya, aturan peralihan UU No. 31 tahun 1999 mengamanatkan agar
paling lambat 2 tahun setelah UU itu disahkan, KPK sudah dibentuk.
Menurut kesaksian Zain Badjeber, konsep dari Fraksi PPP
menginginkan agar seluruh penanganan perkara korupsi dialihkan ke KPK,
namun fraksi lain tidak setuju. "Agar barang itu (KPK) cepat jadi, akhirnya
36
PPP mengalah, sehingga kepolisian dan kejaksaan juga berwenang menangani
korupsi", katanya.37
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri resmi dibentuk pada
Desember 2003 berdasarkan UU No.30 tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa KPK dibentuk
karena lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi
belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana
korupsi.
KPK adalah suatu komisi organik, yaitu komisi yang lahir dari
Undang-Undang yakni selanjutnya disebut UU KPK. Pengertian KPK yang
termaktub dalam Pasal 3 UU KPK berbunyi :
“Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari
pengaruh kekuasaan manapun.”
Sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU KPK, Komisi Pemberantasan
Korupsi berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan wilayah
kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Indonesia dan Komisi
Pemberantasan Korupsi dapat membentuk perwakilan di daerah Provinsi.
37 Pradirwan, 2014, “Sejarah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)”, available from :