BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKUISISI DAN PERSEROAN TERBATAS 2.1 Perseroan Terbatas 2.1.1 Pengertian Perseroan Terbatas Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak memberikan pengertian secara tegas mengenai pengertian Perseroan Terbatas, walaupun pengaturan tentang Perseroan Terbatas ini telah diatur di dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Perseroan Terbatas ialah persekutuan yang berbentuk badan hukum. Badan hukum ini tidak disebut persekutuan, tetapi perseroan sebab modal dalam badan hukum itu terdiri dari sero-sero atau saham- saham. 19 Menurut C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Perseroan Terbatas ialah suatu bentuk perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal perseroan tertentu yang terbagi atas saham-saham, dimana pemegang saham ikut serta dengan mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama, dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan perseroan itu (dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan). 20 Pasal 1 angka 1 UUPT, menjelaskan bahwa: 19 H.M.N. Purwosutjipto, 1995, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2 – Bentuk- Bentuk Perusahaan Cetakan VIII, Djambatan, Jakarta, h.8. 20 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 1997, Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas Tahun 1995, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta (selanjutnya disingkat C.S.T Kansil dan Christine S.T.Kansil I), h.52.
47
Embed
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKUISISI DAN PERSEROAN ... 2.pdf · perseroan sebab modal dalam badan hukum itu terdiri dari sero-sero atau saham- ... suatu bentuk perseroan yang didirikan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG AKUISISI DAN PERSEROAN
TERBATAS
2.1 Perseroan Terbatas
2.1.1 Pengertian Perseroan Terbatas
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak memberikan pengertian
secara tegas mengenai pengertian Perseroan Terbatas, walaupun pengaturan
tentang Perseroan Terbatas ini telah diatur di dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal
56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Perseroan Terbatas ialah persekutuan
yang berbentuk badan hukum. Badan hukum ini tidak disebut persekutuan, tetapi
perseroan sebab modal dalam badan hukum itu terdiri dari sero-sero atau saham-
saham.19
Menurut C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Perseroan Terbatas ialah
suatu bentuk perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan
dengan modal perseroan tertentu yang terbagi atas saham-saham, dimana
pemegang saham ikut serta dengan mengambil satu saham atau lebih dan
melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama, dengan tidak
bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan perseroan itu (dengan
tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan).20
Pasal 1 angka 1 UUPT, menjelaskan bahwa:
19
H.M.N. Purwosutjipto, 1995, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2 – Bentuk-
Bentuk Perusahaan Cetakan VIII, Djambatan, Jakarta, h.8. 20
C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 1997, Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas
Tahun 1995, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta (selanjutnya disingkat C.S.T Kansil dan Christine
S.T.Kansil I), h.52.
“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan
hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian,
melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam
saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini
serta peraturan pelaksanaannya”
Perseroan Terbatas diartikan juga sebagai suatu asosiasi pemegang saham
yang diciptakan oleh hukum dan diberlakukan sebagai manusia semu oleh
pengadilan, yang merupakan badan hukum karena sama sekali terpisah dengan
orang-orang yang mendirikannya, mempunyai kapasitas untuk bereksistensi
terus-menerus serta berwenang untuk menerima, memegang dan mengalihkan
harta kekayaan, menggugat atau digugat dan melaksanakan kewenangan lain
yang diberikan oleh hukum yang berlaku.21
Pengertian lain terhadap Perseroan Terbatas ialah suatu badan intelektual
yang diciptakan oleh hukum, yang terdiri dari beberapa individu yang bernaung
di bawah satu nama bersama, dimana Perseroan Terbatas tersebut sebagai badan
hukum intelektual tetap sama dan eksis meskipun para anggotanya saling
berubah-ubah.22
Dari beberapa pendapat para sarjana tersebut, dapat disimpulkan bahwa
Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum yang merupakan persekutuan
modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan
modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan
yang ditetapkan dalam UUPT serta peraturan pelaksanaannya.
21
Sudargo Gautama et. Al., 1991, Ikhtisar Hukum Perseroan Berbagai Negara yang Penting
Bagi Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.2. 22
Munir Fuady, 2003, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
(selanjutnya disingkat Munir Fuady III), h.3.
2.1.2 Dasar Hukum Perseroan
Dasar hukum bagi suatu Perseroan Terbatas sangat dibutuhkan untuk
menciptakan iklim kegiatan usaha yang kondusif. Tentang dasar hukum bagi
suatu Perseroan Terbatas dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :23
a. Dasar hukum umum
b. Dasar hukum khusus
Dasar hukum umum ialah ketentuan hukum yang mengatur suatu
perseroan terbatas secara umum tanpa melihat siapa pemegang sahamnya dan
tanpa melihat dalam bidang apa Perseroan Terbatas tersebut bergerak. Bagi
Perseroan Terbatas, dasar hukum umumnya ialah Undang-Undang Perseroan
Terbatas beserta peraturan pelaksananya. Dalam hal ini ialah Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, beserta peraturan
pelaksananya yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun
1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas
dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010 tentang
Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham
Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Dasar hukum khusus ialah dasar hukum di samping Undang-Undang
Perseroan Terbatas yang mengatur Perseroan Terbatas secara khusus, baik dari
pemegang sahamnya, jenis Perseroan Terbatas maupun bidang yang digeluti oleh
23
Ibid, h. 13.
Perseroan Terbatas tersebut. Dasar hukum khusus bagi Perseroan Terbatas antara
lain :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
2.1.3 Bentuk – Bentuk Perseroan Terbatas
Perseroan Terbatas memiliki beberapa bentuk yang dikenal oleh
masyarakat umum, di antaranya24
:
1. Perseroan Terbatas Tertutup ialah Perseroan Terbatas yang didirikan
dengan tidak menjual sahamnya melalui penawaran umum kepada
masyarakat luas, dimana tidak semua orang dapat menjadi pemegang
saham dari Perseroan Terbatas tersebut.
2. Perseroan Terbatas Terbuka ialah Perseroan Terbatas yang telah
melakukan penawaran umum atas sahamnya atau telah memenuhi
syarat dan telah memproses dirinya menjadi perusahaan publik,
sehingga telah memiliki pemegang saham publik, dimana perdagangan
saham sudah dapat dilakukan di bursa-bursa efek.
24
C.S.T Kansil, 2001, Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi-Bagian
1), (selanjutnya disingkat C.S.T Kansil II), PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, h. 96.
3. Perseroan Terbatas Umum/Publik ialah Perseroan Terbatas terbuka di
mana keterbukaannya itu tidak melalui proses penawaran umum, tetapi
melalui proses khusus, setelah memenuhi syarat untuk menjadi
Perseroan Terbatas publik. Syarat tersebut seperti yang ditentukan di
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal,
yakni memiliki pemegang saham minimal 300 ( tiga ratus ) serta modal
disetor sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000,00 ( tiga miliar rupiah ).
4. Perseroan Terbatas Perseorangan ialah Perseroan Terbatas yang mana
saham-saham dari Perseroan Terbatas tersebut dikuasai oleh satu
orang, di mana hal itu terjadi setelah melalui proses pendirian
Perseroan Terbatas itu sendiri, yang mana pada saat Perseroan Terbatas
itu didirikan terdapat lebih dari seorang pemegang saham, yang
kemudian beralih kepada seorang pemegang saham saja.
UUPT membedakan bentuk Perseroan Terbatas ke dalam tiga bentuk,
yaitu Perseroan Terbatas Tertutup, Perseroan Terbatas Terbuka dan Perseroan
Terbatas Publik. Di dalam Pasal 1 angka 7 UUPT dinyatakan bahwa “Perseroan
Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran
umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pasar modal”. Pengertian Perseroan Terbatas Publik disebutkan di dalam Pasal 1
angka 8 UUPT, bahwa “Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi
kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal”.
2.1.4 Organ-Organ Perseroan Terbatas
Sebagai suatu badan hukum, Perseroan Terbatas merupakan subyek
hukum pendukung hak dan kewajiban yang tidak dapat melaksanakan hak dan
kewajibannya sendiri seperti layaknya seorang individu. Badan hukum menjadi
subyek hukum bukan secara alamiah, melainkan ditentukan oleh hukum yang
dibuat oleh manusia melalui lembaga yang berwenang untuk itu. Oleh karena
itulah, maka Perseroan Terbatas perlu dilengkapi dengan organ agar dapat
berfungsi sebagai subyek hukum seperti manusia. Di dalam Pasal 1 angka 2
UUPT dinyatakan bahwa “Organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang
Saham, Direksi dan Dewan Komisaris”. Mengenai ketiga organ dari Perseroan
Terbatas ini akan dijelaskan secara lebih terperinci satu persatu.
1. Rapat Umum Pemegang Saham
Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) ialah
pemegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala wewenang yang
tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris dalam Perseroan Terbatas,
yang merupakan suatu wadah bagi para pemegang sahamnya untuk
menentukan operasional dari Perseroan Terbatas.25
Di dalam Pasal 1 angka
4 UUPT dinyatakan bahwa “ Rapat Umum Pemegang Saham, yang
selanjutnya disebut RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai
wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau Dewan Komisaris
dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran
dasar”. Dengan kekuasaan tertinggi di dalam Perseroan Terbatas, RUPS
bahkan dapat memberhentikan organ perusahaan yang lain dari
25
Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Op.Cit, h. 85.
jabatannya, dalam hal ini memberhentikan direksi dan dewan komisaris,
tentunya dengan memperhatikan dan tidak boleh melanggar kedudukan,
kewenangan dan kepentingan organ perusahaan tersebut maupun
pemegang saham minoritas, kreditor, karyawan, mitra bisnis atau kalangan
masyarakat.
Ketentuan mengenai RUPS di dalam UUPT diatur di dalam bab
tersendiri, yakni di dalam bab IV yang terdiri dari 17 pasal, yaitu Pasal 75
sampai dengan Pasal 91.
UUPT juga membedakan RUPS menjadi dua, seperti ditegaskan di
dalam Pasal 78 ayat (1) yakni RUPS tahunan dan RUPS lainnya. Di bagian
penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa yang dimaksud RUPS lainnya
di dalam praktek sering dikenal dengan RUPS luar biasa.
RUPS tahunan ialah RUPS yang wajib dilakukan oleh Perseroan
Terbatas sekali dalam setahun. Menurut Pasal 78 ayat (2) UUPT, “Rapat
Umum Pemegang Saham tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu
paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir’. Dalam RUPS
tahunan dibahas mengenai perkembangan perusahaan yang telah terjadi
selama setahun, dimana harus diajukan semua dokumen dan laporan
tahunan Perseroan Terbatas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 ayat
(2) UUPT. Bunyi dari Pasal 66 ayat (2) tersebut ialah sebagai berikut :
“Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat
sekurang-kurangnya :
a. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca
akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan
tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dan tahun buku yang
bersangkutan, laporan arus kas da laporan perubahan ekuisitas
serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
b. Laporan mengenai kegiatan perseroan;
c. Laporan pelaksanaan Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan;
d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang
mempengaruhi kegiatan usaha perseroan;
e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh
Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
f. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
g. Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium
dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk
tahun yang baru lampau”.
RUPS luar biasa dapat dilakukan kapan saja bila diperlukan oleh
Perseroan Terbatas dengan pokok bahasan yang beraneka ragam, yang tidak
termasuk di dalam ruang lingkup RUPS26
. Pada prinsipnya kegiatan
Perseroan Terbatas yang memerlukan persetujuan dari RUPS luar biasa dari
suatu Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut27
:
a. Kegiatan-kegiatan yang memerlukan persetujuan RUPS
sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas.
b. Kegiatan-kegiatan yang memerlukan persetujuan RUPS
sebagaimana disebut dalam Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.
c. Kegiatan-kegiatan yang dianggap penting bagi Perseroan Terbatas
tersebut sebaiknya juga dilakukan dengan persetujuan RUPS,
meskipun tidak diharuskan oleh anggaran dasar maupun peraturan
perundang-undangan.
26
Munir Fuady III, Op.cit, h. 139. 27
Op.cit, h.140.
2. Direksi
Menurut Munir Fuady, yang dimaksud dengan direksi di dalam suatu
Perseroan Terbatas ialah suatu organ Perseroan Terbatas yang memiliki
tugas, kewenangan dan tanggung jawab yang penuh terhadap
kepengurusan dan jalannya Perseroan Terbatas yang dipimpinnya untuk
kepentingan dan tujuan Perseroan Terbatas tersebut, serta mewakili dan
bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas di dalam maupun di
luar pengadilan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan
ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas tersebut.28
Ketentuan tentang direksi di dalam suatu Perseroan Terbatas diatur di
dalam Pasal 92 sampai dengan Pasal 107 UUPT. Pasal 1 angka 5 UUPT
memberikan pengertian tentang direksi sebagai berikut “Direksi adalah
organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas
pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud
dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di
luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.
Menurut Pasal 93 ayat (1) UUPT, persyaratan untuk dapat diangkat
menjadi direksi ialah :
“Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang
perorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu
5 (tahun) sebelum pengangkatannya pernah :
a. Dinyatakan pailit;
b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang
dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan
pailit; atau
28
Munir Fuady I, Op.Cit, h. 83.
c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan
keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor
keuangan.”
Berdasarkan ketentuan diatas, dapat dilihat bahwa Direksi berwenang
mewakili Perseroan Terbatas baik di dalam maupun di luar pengadilan.
Namun, di dalam Pasal 99 ayat (1) UUPT ditegaskan tentang pengecualian
terhadap wewenang direksi tersebut, bahwa anggota direksi tidak
berwenang mewakili Perseroan Terbatas bila terjadi perkara di pengadilan
antara Perseroan Terbatas dengan anggota direksi bersangkutan maupun
anggota direksi bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan
Perseroan Terbatas.
3. Dewan Komisaris
Ketentuan tentang dewan komisaris diatur di dalam Pasal 108 sampai
dengan Pasal 121 UUPT. Di dalam Pasal 1 angka 6 UUPT dinyatakan
bahwa “Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas
melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan
anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi”. Dewan Komisaris
disebut sebagai palang pintu dari suatu Perseroan Terbatas, karena
wewenang pengawasan yang dimilikinya terhadap jalannya kegiatan suatu
Perseroan Terbatas.29
Persyaratan untuk dapat menjadi anggota dewan komisaris terdapat di
dalam Pasal 110 ayat (1) UUPT, yang mana persyaratannya sama dengan
29
Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Op.Cit, h. 97.
persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota direksi, seperti yang
telah dijabarkan diatas.
2.2 Modal dan Saham Perseroan Terbatas
2.2.1 Modal Perseroan Terbatas
Modal merupakan hal yang terpenting dalam setiap jenis usaha, termasuk
bagi Perseroan Terbatas, karena modal merupakan sarana kelangsungan hidup
maupun pengembangan Perseroan Terbatas sebagai lembaga perekonomian.
Didalam sebuah Perseroan Terbatas terdapat tiga macam modal, yaitu modal
dasar, modal ditempatkan dan modal disetor.30
Modal dasar diistilahkan dengan authorized capital, yang mana modal dasar
ini merupakan seluruh modal dari perusahaan yang tertulis dalam anggaran
dasarnya, baik yang sudah ditempatkan atau tidak, baik yang sudah disetor
ataupun belum.31
Menurut Pasal 31 ayat (1) UUPT, “Modal dasar Perseroan
terdiri atas seluruh nilai nominal saham”. Modal dasar inilah yang dipakai sebagai
kriteria agar suatu Perseroan terbatas dapat digolongkan ke dalam kategori
tertentu, yaitu apakah Perseroan Terbatas tersebut digolongkan ke dalam
perusahaan besar atau kecil. UUPT menentukan bahwa modal dasar dari suatu
Perseroan Terbatas paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),
seperti yang ditentukan di dalam Pasal 32 ayat (1) UUPT.
Modal ditempatkan disebut juga dengan istilah issued capital, yaitu modal
yang telah dialokasikan kepada pemegang saham tertentu dalam suatu Perseroan
30
Munir Fuady, 2000, Hukum Perusahaan ( Dalam Paradigma Hukum Bisnis), PT. Citra
Aditya Bakti, Bandung (selanjutnya disingkat Munir Fuady IV), h. 23. 31
Ibid
Terbatas yang telah ditentukan persentasenya dari modal dasar pada saat
berdirinya Perseroan Terbatas.32
Menurut Pasal 33 ayat (1) UUPT, minimal 25%
(dua puluh lima persen) dari modal dasar suatu Perseroan Terbatas harus
ditempatkan dan disetor penuh
Modal disetor atau yang dikenal juga dengan paid up capital ialah kekayaan
berupa uang yang telah ditentukan persentasenya dari modal ditempatkan yang
harus dibayar tunai oleh para pendiri pada saat pendirian Perseroan Terbatas.33
Modal disetor memperlihatkan besarnya penyertaan modal sesungguhnya yang
telah dilakukan oleh para pendiri maupun pemegang saham dalam Perseroan
Terbatas.
2.2.2 Saham Dalam Perseroan Terbatas
Di dalam bahasa Inggris, saham disebut dengan istilah share atau stock,
sementara di dalam bahasa Belanda disebut dengan aandeel.34
UUPT tidak
memberikan definisi apa-apa tentang apa yang dimaksud dengan saham ini,
kecuali penyebutan bahwa saham merupakan benda bergerak dan memberikan
hak kepada pemiliknya (Pasal 60 ayat (1) UUPT).
Di dalam Pasal 31 ayat (1) UUPT dinyatakan bahwa “Modal dasar
Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham”. Berdasarkan atas ketentuan
itu, maka dapat dikatakan bahwa saham merupakan wujud konkret dari modal
suatu Perseroan Terbatas. Pembagian modal Perseroan Terbatas dalam saham-
saham diatur dalam anggaran dasar. Saham juga dapat didefinisikan sebagai bukti
32
Zaeni Asyhaedi, 2005, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya Di Indonesia, PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta, h. 44. 33
Ibid 34
Munir Fuady I, Op.Cit, h. 21.
keikutsertaan di dalam suatu Perseroan Terbatas yang menunjukkan adanya hak
dan kewajiban bagi pemiliknya.35
Menurut Kansil, saham ialah suatu tanda bukti
masuk serta dalam modal Perseroan Terbatas, yang mana pembagian modal
Perseroan Terbatas tersebut ke dalam saham-saham diatur lebih lanjut dalam
anggaran dasar Perseroan Terbatas yang bersangkutan.36
Secara umum, sebagaimana disebut dalam kamus Black Law, saham berarti
suatu bagian atau porsi tertentu dari sesuatu yang dimiliki bersama oleh beberapa
orang yang mempunyai referensi terhadap bagian dari kepentingan seorang
anggota yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan.37
Menurut Bacelius Ruru, yang dimaksud dengan saham dalam suatu
Perseroan Terbatas ialah suatu bagian proporsional dari hak-hak tertentu dalam
manajemen dan profit dari suatu Perseroan Terbatas selama Perseroan Terbatas
tersebut masih eksis dan juga dari asetnya ketika Perseroan Terbatas dibubarkan.38
Dalam Ensiklopedi Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan, saham diartikan
sebagai suatu bagian dalam pemilikan suatu perseroan berupa modal yang
ditanam dalam perseroan tersebut, yang diwakili oleh bagian-bagian daripada
modal itu yang dimiliki oleh individu masing-masing dalam bentuk sertifikat-
sertifikat saham.39
Pada tiap-tiap saham wajib disebutkan nilai nominal dari saham tersebut dan
dilarang mengeluarkan saham yang tidak mencantumkan nilai nominalnya. Di
35
Ibid 36
C.S.T Kansil, 1997, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum dagang di Indonesia, Aksara Baru,
Jakarta (selanjutnya disingkat C.S.T Kansil III), h. 110. 37
Munir Fuady I, Op.Cit, h.21. 38
Bacelius Ruru, Op.Cit, h.12. 39
Muhyar Yara, Op.Cit, h. 117.
dalam Pasal 49 UUPT, ditentukan secara eksplisit bahwa nilai nominal saham
harus dicantumkan dalam mata uang rupiah, serta dipertegas pula bahwa saham
tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan, kecuali ada ditentukan pengeluaran
saham tanpa nilai nominal dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar
modal.
Suatu Perseroan Terbatas dapat hanya memiliki satu jenis saham atau
beberapa jenis saham sekaligus. Pembagian saham kepada berbagai jenis tersebut
disebut dengan klasifikasi saham. Di dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) UUPT
disebutkan bahwa yang dimaksud dengan klasifikasi saham ialah
pengelompokkan saham berdasarkan karakteristik yang sama. Karakteristik
tersebut membedakannya dengan saham yang merupakan kelompok saham dari
klasifikasi yang berbeda.
Meskipun ada banyak jenis saham, salah satu jenis yang harus atau mutlak
adanya di dalam setiap Perseroan Terbatas adalah jenis saham biasa,
yangdimaksud dengan saham biasa ialah saham yang memberikan kepada
pemiliknya hak-hak sebagai berikut :40
a. Hak suara dalam RUPS
b. Hak menerima pembagian deviden
c. Hak menerima sisa kekayaan dalam proses likuidasi
Selain saham biasa yang mutlak adanya di dalam suatu Perseroan Terbatas,
maka suatu Perseroan Terbatas dapat pula (tetapi tidak harus) mengeluarkan
40
Munir Fuady IV, Op.cit, h. 27.
saham dalam klasifikasi lain seperti disebutkan di dalam Pasal 53 ayat (4) UUPT,
yaitu :
a. Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara
b. Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi
dan/atau anggota dewan komisaris
c. Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar
dengan klasifikasi saham lain
d. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima
deviden lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas
pembagian deviden secara kumulatif atau non kumulatif.
Dalam dunia ilmu hukum Perseroan Terbatas dikenal beberapa jenis saham,
yaitu:41
1. Saham atas nama, merupakan jenis saham di mana di atas lembar saham
tertulis nama pemegang saham yang dapat dialihkan dengan akta
pemindahan hak yang mana akta tersebut atau salinannya harus
disampaikan secara tertulis kepada Perseroan Terbatas.
2. Saham atas tunjuk, merupakan saham yang mana setiap pemegang
saham secara fisik dianggap sebagai pemiliknya, sehingga peralihan
saham tersebut kepada pihak lain cukup hanya dengan menyerahkan
fisik surat saham tersebut.
41
Op.cit, h. 28.
3. Saham biasa, merupakan saham yang kepada pemegangnya tidak
diberikan syarat-syarat khusus dan tidak didahulukan dari pemegang
saham yang lain.
4. Saham preferen, merupakan saham yang kepada pemegangnya diberikan
hak terlebih dahulu dalam hal pembagian dividen dan/atau dalam hal
likuidasi Perseroan Terbatas, tetapi dalam hal hak suara dalam RUPS,
tidak diberikan kekhususan apa-apa.
5. Saham prioritas, merupakan saham yang mana pemegang sahamnya
mempunyai hak-hak khusus dalam RUPS atau pada dewan direksi.
Biasanya saham prioritas ini diberikan kepada para pendiri atau dewan
komisaris.
6. Saham bonus, merupakan saham yang diberikan kepada pemegang
saham yang sudah ada tanpa harus membayar apapun kepada Perseroan
Terbatas. Saham bonus ini diberikan sebagai ganti hak menagih dari
pemegang saham kepada Perseroan Terbatas atas dana lebih (surplus)
dari modal yang ditempatkan.
7. Saham konversi, merupakan saham yang dikonversi dari satu jenis
saham ke jenis saham lainnya. Misalnya, saham preferen yang dapat
diubah menjadi saham biasa.
Di dalam Pasal 52 ayat (1) UUPT ditentukan bahwa saham memberikan hak
kepada pemiliknya untuk :
a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS
b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi
c. Menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini
Sedangkan di dalam Pasal 52 ayat (3) UUPT dipertegas bahwa ketentuan
sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) huruf a dan c tidak berlaku bagi
klasifikasi saham tertentu sebagaimana ditetapkan di dalam undang-undang ini.
Jadi hanya pemegang saham biasalah yang memiliki hak sebagaimana disebutkan
di dalam Pasal 52 ayat (1) UUPT.
2.2.3 Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas
UUPT memang tidak memberikan definisi tentang pemegang saham
secara tegas di dalamnya. Pemegang saham atau yang dikenal dengan istilah
shareholder atau stockholder ialah seseorang atau badan hukum yang secara sah
memiliki satu atau lebih saham di dalam suatu Perseroan Terbatas.42
Menurut
Kansil, pemegang saham ialah mereka yang ikut serta dalam modal Perseroan
Terbatas dengan membeli satu atau lebih saham-saham dari Perseroan Terbatas
yang bersangkutan.43
Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa pemegang saham
ialah pemilik dari suatu perusahaan.
Di dalam dunia bisnis, jenis pemegang saham yang dikenal ialah pemegang
saham mayoritas dan pemegang saham minoritas, yang mana kedua jenis ini
dikelompokkan berdasarkan jumlah saham yang dimilikinya dalam suatu
Perseroan Terbatas. UUPT memang tidak mengklasifikasikan dan membedakan
antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas di dalam suatu
Perseroan Terbatas, namun situasi ini tidak dapat dihindari mengingat pada
42
www.wikipedia.com (dibrowsing tanggal 17 maret 2015) 43