15 BAB II TINJAUAN UMUM A. Penegakan Hukum 1. Pengertian Penegakan Hukum Penegakan Hukum merupakan salah satu peran untuk mengatasi kejahatan. Secara rasional telah memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka mengatasi kejahatan dari berbagai sarana sebagai tanggapan yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, baik kejahatan pidana maupun non pidana, yang bisa diintegrasikan untuk mengatasi kejahatan, berarti akan dilakukan politik hukum pidana, yaitu mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang sudah sesuai keadaan yang akan sewaktu waktu berubah dan yang akan datang. Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukumnya, ketertiban dan perlindungan hukum pada maa modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksanakan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil . a. Perbedaan Penegakan Hukum 1) Dari Subjeknya Secara luas, semua proses penegakan hukum selalu melibatkan semua subjek hukumnya. Dari siapa saja yang tengah menjalankan secara aturan normativenya ataupun sesuatu yang mendasarkan diri pada norma dan aturan hukum yang berlaku, maka dia menjalankan atau menegakan aturan hukum. Secara
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
15
BAB II
TINJAUAN UMUM
A. Penegakan Hukum
1. Pengertian Penegakan Hukum
Penegakan Hukum merupakan salah satu peran untuk mengatasi
kejahatan. Secara rasional telah memenuhi rasa keadilan dan berdaya
guna. Dalam rangka mengatasi kejahatan dari berbagai sarana sebagai
tanggapan yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, baik kejahatan
pidana maupun non pidana, yang bisa diintegrasikan untuk mengatasi
kejahatan, berarti akan dilakukan politik hukum pidana, yaitu
mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang
sudah sesuai keadaan yang akan sewaktu waktu berubah dan yang akan
datang. Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukumnya,
ketertiban dan perlindungan hukum pada maa modernisasi dan
globalisasi saat ini dapat terlaksanakan, keseimbangan dan keserasian
antara moralitas sipil .
a. Perbedaan Penegakan Hukum
1) Dari Subjeknya
Secara luas, semua proses penegakan hukum selalu melibatkan
semua subjek hukumnya. Dari siapa saja yang tengah
menjalankan secara aturan normativenya ataupun sesuatu yang
mendasarkan diri pada norma dan aturan hukum yang berlaku,
maka dia menjalankan atau menegakan aturan hukum. Secara
16
sempit, artinya sebagai upaya para aparatur penegak hukum
tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan
hukum tengah berjalan sebagaimana mestinya.
2) Secara Objeknya
Secara luas, penegakkan hukum telah terpenuhi apabila telah
mencangkupi nilai-nilai keadilan yang didalamnya
mengandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan
yang telah ada didalam masyarakat. Secara sempit, penegakan
hukum hanya menyangkut penegakan aturan yang formal dan
tertulis.
b. Konsep Penegakan Hukum
Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka
tiga konsep, yaitu sebagai berikut :
1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement
concept) yang menurut agar semua nilai yang ada dibilang
norma hukum tersebut ditegakan tanpa terkecuali ;
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement
concept) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi
dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan
kepentingan individual;
3. Konsep penegakan hukum actual (actual enforcement concept)
yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan
17
hukum karena keterbatasan-keterbatasan, kualitas perundang-
undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.1
c. Teori Penegakan Hukum
Penegakan Hukum adalah salah satu upaya untuk dapat
memberikan fungsi norma hukum dapat dijadikan sebagai pedoman
perilaku bagi masyarakat. Penegakan hukum juga memiliki timbal
balik bagi masyarakat, menurut Soerjono Soekanto pokok dan
maksud dari penegakan hukum dengan adanya aktivitas
menyesuaikan hubungan nilai yang terdapat pada kaidah-kaidah
yang kukuh dan mengejewantah disertai dengan tindakan selaku
rangkaian pemaparan nilai proses terakhir, demi mewujudkan
,menjaga dan mempertahankan ketentraman pergaulan hidup.2
Secara sempit, penegakan hukum padat dilihat dari segi
subjeknya yang merupakan upaya untuk menjamin dan memastikan
untuk memastikan hukum dapat berjalan dengan sebagaimana
mestinya, upaya hukum ini tentunya dilkakukan oleh aparatur
penegak hukum tertentu. Dan apabila dilihat dari segi objektifnya,
penegakan hukum ini hanya terkait dengan penegakan peraturan
yang formal dan tertulis.
Menurut Satjipto Raharjo penegkan hukum pada
hakikatnya merupakan penegkana ide-ide atau konsep-konsep
1 Mardjono Reksodipuro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku
Kedua ,Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas
Indonesia, Jakarta ,1997. 2Soerjono Soekanto, 2016,Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,Jakarta,PT.Raja
Grasindo Persada, hlm.5
18
tentang keadilan , kebenaran, kemanfaatan social, dan sebagainya.
Secara kesimpulan maka penegkan hukum adalah usaha untuk
mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.
Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-
kaidah yang berisi tentang keadilan dan kebenaran, penegakan
hukum bukan hanya sebagai tugas dari semua penegak hukum yang
sudah terkenal secara konvensional, akan tetapi sudah menjadi tugas
dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan
hukum public pemerintah yang bertanggungjawab. 3
d. Teori Kriminologi Penyebab Kejahatan
B. Penyebab Kejahatan
Menurut Lambroso seorang penjahat adalah orang yang mempunyai
bakat untuk menjadi jahat yang bakat tersebut berasal dari genetic dan bakat
jahat tersebut tidak dapat dirubah maupun ditolak. Kesimpulannya adalah
seorang penjahat adalah orang yang lahir dari keluarga penjahat yang
memiliki bakat jahat secara turun temurun dan mutlak. Bakat jahat tersebut
pun berkembang dan menjadikan orang tersebut sebagai seorang penjahat.
Kejahatan adalah suatu perbuatan yang buruk ,berasal dari kata jahat
yang memiliki arti sangat tidak baik ,sangat buruk ,sangat jelek ,sedangkan
secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum
atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatau
perbuatan suatu tindakan secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak
3 Dellyana,Shant. 1988,Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal 32
19
sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari
kata jahat yang mendapat mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an”
yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan
,tabiat, perbuatan).4 Menurut bonger, dikutip dari abintoro Prakoso,
kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang berjutuan menyelidiki gejala
kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoretis atau murni). Wolfgang, dikutip
oleh Wahju Muljono, membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut
sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukan baik
terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Sedangkan etiologi criminal
(driminal aetiology) adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal-
usul atau sebab-musabab kejahatan (kausa kejahatan). Sedangkan menurut
penulis Teori Penyebab Kejahatan adalah ilmu yang mempelajari konsep-
konsep penyebab kejatan yang dapat menimbulkan aksi dari seorang pelaku
tersebut.
Berarti secara bahasa ,kejahatan adalah suatu perilaku yang tidak
terpuji, perilaku yang melanggar aturan hukum dan norma. Ada beberapa
pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah sebuah perbuatan
seseorang yang dilakukan dengan sengaja dan melanggar aturan yang telah
dibuat oleh Undang-undang uang berlaku.
Adapun beberapa teori lain yang terdapat dalam teori penyebab kejahatan
,yaitu :
4 Suharsono dan Ana Retnoningsih, 2011, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” Cv.Widya Karya, Semarang ,hlm.196
20
a) Teori Sosiologis
Didalam teori ini adalah pelaku menjadi penjahat disebabkan oleh
pengaruh social dan lingkungan, menurut teori ini seorang pelaku
kejahatan menghasilkan sifat jahat berasal dari faktor lingkungan dan
meniru hal-hal yang berada pada lingkungan tersebut.
b) Teori Sosialis
Yang dimaksud dengan teori sosialis adalah keadaan yang memicu
seseorang untuk berbuat jahat karena tuntutan ekonomi yang tidak
seimbang. Keterkaitannya dengan tindak pidana penyelundupan
adalah seorang penjahat tersebut dengan sengaja melakukan tindak
pidana tersebut dikarenakan tuntutan ekonomi yang belum memadai.
c) Teori Lingkungan
Dalam teori ini seorang penjahat melakukan kejahatan dikarenakan
faktor lingkungan , baik dari lingkungan keluarga maupun lingkungan
pertemanan.
21
C. Tindak Pidana Penyelundupan
1. Pengertian Tindak Pidana
Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum,
larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu
bagi siapa yang melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan
pelanggaran norma atau gangguan terhadap aturan hukum, yang dengan
sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku.5
Salah satu tindak pidana yang akan penulis bahas adalah tindak pidana
penyelundupan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun
2006 pasal 102 khususnya pada penyelundupan barang elektronik.
2. Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan
Tindak pidana penyelundupan adalah suatu perbuatan yang dengan
sengaja memasukan barang tanpa ijin yang sah dari pihak yang
berwenang. Barang yang sengaja di ekspor atau inpor secra illegal ini
akan dikenakan sanksi pidana yang telah diatur dalam Undang-undang
Nomor 17 Tahun 2006 Pasal 102, 102A dan 102B.
a. Penyelundupan
Penyelundupan adalah suatu tindak pidana yang dilakukan
oleh seseorang atau sekelompok orang dengan cara memasukkan
(impor) atau mengeluarkan (ekspor) barang dengan tidak
5 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 23
22
memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan yang
berlaku, melanggar hukum dan merugikan negara.6
Penyelundupan adalah sebuah tindakan memasukan barang
secara illegal,tanpa melalui proses pemeriksaan oleh petugas dari
kepabeanan. Kasus penyelundupan sering terjadi di bandara,dan
pelabuhan barang yang sering diselundupakan adalah barang yang
tidak dijual secara umum,barang tiruan atau replika , atau barang
yang tidak diijinkan untuk dijual contohnya senjata api, bahan
kimia,hewan langka atau hewan yang dilindungi, dan barang
elektronik replika. Tindak pidana penyelundupan diatur dalam
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 pasal 102, 102A, dan
102B.
Perbuatan yang bertujuan untuk melawan hukum yang
bersifat nasional dan untuk memperoleh keuntungan sesuai
keinginannya, dikarenakan baginya hanya berlaku hukum asing
disebut penyelundupan hukum.
Khususnya penyelundupan barang eletronik yang dilakukan
oleh pelaku yang dimana barang tersebut sengaja disembunyikan
dan dibungkus sedemikan rupa agar bisa lolos dari pengawasan
Beacukai. Penyelundupan barang elektronik juga biasanya
dilakukan oleh dari sekumpulan orang yang nantinya akan lebih
mudah untuk memasukan barang tersebut apabila dilakukan
secara bersama-sama. Luasnya negara indonesia juga menjadi
6 Mochammad Anwar, Segi-Segi Hukum Masalah Penyelundupan, Penerbit Alumni Bandung,
2001, hlm. 159
23
salah satu alasan terbesar terjadinya penyelundupan, dan juga
negara negara tetangga yang sangat berdekatan dengan pulau
pulau negara indonesia. Selain luasnya negara Indonesia, kondisi
Industri dalam Negeri pun menjadi sasaran penyelundupan
dikarenakan proses industri di Negara Indonesia masih berada
pada tahap perkembangan ,sehingga hasilnya masih belum
sempurna. Biaya produksi yang mahal menjadikan barang
produksi dianggap belum mampu menyaingi prodah dari luar
negeri, serta mahalnya biaya untuk pemasaran yang dimulai dari
biaya transportasi dan sarana angkutan.
Jika dibandingkan negara cina menjual hasil produksinya
jauh lebih murah dibandingkan hasil produksi yang dijual oleh
negara Indonesia padahal ongkos tenaga kerja di negara cina jauh
lebih mahal dibandikan ongkos tenaga dalam negeri. Dan hal ini
menjadi pertimbangan para pengusaha dinegara Indonesia.
Kelebihan produksi yang sengaja diperdagangkan oleh pelaku
penyelundupan pengusaha yang tidak bertanggung jawab dengan
sengaja memperdagangkan hasil produksi yang mungkin belum
sempurna dikarenakan kelebihan produksi dengan tujuan
keuntungan dan kepentingan pribadi.
Kekayaan alam di Indonesia juga menjadi salah satu alasan
terjadinya penyelundupan , mulai dari kayu, ikan, rotan,ruah, dan
satwa langka. Negara tetangga yang menginginkan barang mentah
seperti itu dan para pengusaha yang memberikan barang tersebut
24
ditambah lagi jarak antar negara yang tidak jauh. Akibat dari
pengusaha yang tidak bertanggungjawab itupun mengundang para
pihak yang berwenang menjadi ikut campur dalam penyelundupan
ini dengan imingan sebuah dana yang besar, hingga para oknum
tersebut memiki otak yang licik dan menganggap barang tersebut
adalah sasaran empuk para pihak yang berwenang sebagai
tambang uang mereka.
Peran masyarkat yang menjadi sararan penyelundupan juga
ikut mengambil peran dalam hasil penyelundupan ini yang
dimana masyarakat menjadi bangga ketika memiliki barang yang
berasal dari luar negeri dengan harga yang murah dan mutu yang
tinggi. Penyelundupan juga tidak harus berupa barang,
penyelundupan bisa berupa dokumen, contohnya dokumen yang
dengan sengaja tidak disesuaikan dengan hasilnya yang biasa
disebut manifest.
b. Tindak Pidana Penyelundupan
Tindak Pidana Penyelundupan adalah sebuah tindakan
memasukan barang yang bersifat melawan hukum dan dapat
dipidanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Kepabeanan dapat melakukan tindakan langsung berupa
penakapan dan penahanan sesuai pasal 112 ayat 1 dan 2 Undang –
undang 17 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor
10 Tahun 1995. Tindakan ini merugikan negara dibidang pajak
kepabeanan yang dimana barang yang diekspor dan inpor tersebut
25
belum membayar pajak yang ditentukan oleh pihak Bea Cukai.
Biasanya pelaku penyendupan ini menyembunyikan barang yang
akan diselundupakn dengan cara menutupi barang tersebut dengan
barang lain, atau dengan menyembunyikannya didalam badan
pesawat.
Dasar filosofis yang diterapkan kepada sanksi pidana
penyelundupan tersebut berbentuk sanksi pidana kumulatif,
dikarenakan tindak pidana penyelundupan tersebut merupakan
tindak kejahatan yang merugikan kepentingan penerimaan negara,
dan menggangu serta merusak stabilitas perekonomian negara,
dan telah merugikan pemasokan negara yang akan digunakan
sebagai pembangunan nasional yang bertujuan untuk
mensejahterakan orang banyak. Maka dari itu, sanksi pidana
alternatif akan dikenakan kepada pelaku agar Undang-undang
kepabeanan bisa ditaati untuk meningkatkan pendapatan , dan
devisa negara. Apabila sanksi pidana dibuat secara kumulatif
maka negara tidak akan mendapatkan pemasukan atau bisa
disebutkan pendapatan negara tidak diutamakan lagi, karena
sanksi pidana kumulatif hanya untuk menegakan kewibawaan
pemerintah.
Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun
2006 Pasal 102, 102A, dan 102B , secara umum penerapan sanksi
pidana berupa hukuman penjara dan denda yang merupakan
sanksi pidana kumulatif (gabungan), serta penerpan hukuman
26
penjara yang diutamakan dan disertakan saknsi pidana denda
secara kumulatif. Penggabungan penerapan sanksi tersebut telah
menunjukan bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana
penyelundupan dikenakan 2 sanksi sekaligus, yaitu hukuman
penjara dan hukuman denda. Namun apabila sanksi tidakk bisa
terbayarkan maka dengan itu akan dikenakan dikenakan subsider
pasal 30 KUHP maka sangat merugikan negara.
D. Barang Impor
1. Pengertian Impor
Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu
negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan.
Proses impor umumnya adalah tindakan memasukan barang atau
komoditas dari negara lain kedalam negeri. Impor barang secara besar
umumnya membutuhkan campur tangan dari Bea Cukai di Negara
pengirim maupun penerima. Impor adalah bagian penting dari
perdagangan internasional, lawannya adalah ekspor. Secara etimologi,
impor dapat diartikan sebagai suatu aktivitas pembelian barang dari luar
negeri yang kemudian barang tersebut dijual kedalam negeri untuk
kebutuhan dalam negeri.
2. Pengertian Barang Impor Menurut Undang-Undang
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan
mendefinisikan pengertian impor, ekspor dan antar pulau (barang
27
tertentu).7 Dalam pasal 1 angka 13 dinyatakan bahwa yang dimaksud
dengan impor adalah kegiatan memasukan barang kedalam daerah
pabean, dan menurut pasal 2 bahwa barang yang dimasukan kedalam
daerah pabeaan diperlukan sebagai barang impor dan terutang bea
masuk.
Pada pasal 4A pengangkutan barang antar pulau diatur dalam
Undang-undang Kepabeanan, dalam ayat 1dinyatakan bahwa terhadap
barang tertentu dilakukan pengawasan pengangkutannya dalam daerah
kepabeanan. Menurut pasal 4A pengawasan pengakutan barang tertentu
hanya dapat dilakukan terhadap pengangkutan dari suatu tempat
ketempat lainnya dalam daerah pabean melalui laut. Pengawasan
pengakutan tersebut memiliki tujuan untuk mencegah penyelundupan
ekspor impor dengan modus pengangkutan antar pulau atas barang-
barang strategis seperti hasil tambang, barang yang mendapat subsidi
ataupun hasil hutan. Dan menurut PMK-182/PMK.04/2016 tentang
Ketentuan Impor Barang Kiriman definisi Impor adalah kegiatan
memasukan barang ke dalam daerah pabean, termasuk didalamnya
adalah memasukan barang melalui mekanisme barang kiriman. Yang
dimaksud dengan Barang Kiriman adalah barang impor yang kirim oleh
pengirim tertentu diluar Negeri kepada penerima tertentu didalam
Negeri.8
7 Abidin Zainal, Modul Tugas dan Fungsi Direktorat Jendral Bea dan Cukai, Pusdiklat Bea dan
Cukai, Jakarta, 2011 hlm.4 8Kementrian keuangan direktorat jendral bea dan cukai, diakses melalui
http://www.beacukai.go.id/faq/ketentuan-barang-kiriman.html pada tanggal 1 maret 2020
28
E. Black Market atau Pasar Gelap
1. Pengertian Black Market
Black Market adalah tempat jual beli online yang berlatar belakang
Illegal atau barang yang dijual tersebut tidak memperoleh izin yang sah
dari Instansi atau Lembaga Beacukai. Black Market atau yang sering
dikenal dengan nama Pasar Gelap banyak dijumpai pada media social
,contohnya pada media social Instagram. Beragam barang elektronik yang
diperjualkan dengan harga miring yang membuat para konsumen tergiur
dan segera membelinya ,apalagi barang elektronik tersebut berasal dari
brand ternama dan terkenal mahal. Barang replica atau barang tiruan
sangat banyak diperjual belikan tanpa ijin yang sah dan tanpa garansi
untuk menjamin kesterillan barang tersebut.
Barang yang dijual pun adalah barang selundupan yang biasanya di
tutupi dengan barang atau benda lain agar tidak diketahui oleh pengawas,
barang tersebut merupakan barang yang berasal dari luar negeri dan
diperjualkan bebas dengan harga murah. Sangat diperlukan
penanggulangan untuk Black Market agar para distributor nya jera dan
tidak lagi melanggar aturan yang berlaku , dan patuh terhadap setiap
aturan yang diberlakukan. Berikut macam-macam penanggulangan Black
Market atau Pasar Gelap ,yaitu :
a. Diperlukannya Checking Rutin Kesetiap Distributor Yang Menjual
Barang Elektronik.
29
Seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali distributor nakal yang
masih menjual bebas barang elektronik yang replica dan tanpa garansi,
dibutuhkan checking rutin kesetiap distributor diharapkan agar tidak
ada lagi sitributor nakal yang menjual bebas barang elektronik replica
dan tanpa garansi.
b. Setiap Distributor Wajib Terdaftar Sebagai Distributor Resmi.
Setiap distributor diharapkan sudah terdaftar sebagai distributor resmi
agar distributor itu tidak disebut distributor Black Market atau illgal.
2. Diperlukan Penegakan Hukum.
Penyelundupan yang dilakukan oleh para pedagang Black Market
atau Pasar Gelap sangat merugikan Negara dibidang perpajakan. Maka
dari itu penegakan hukum sangat dibutuhkan. Berbagai macam strategi
untuk meminimalisir tindak pidana penyelundupan adalah dengan salah
satunya meningkatkan pengawasan kepada pelaku dan diharapkan para
aparat hukum ikut berpartisipasi dalam strategi ini dengan baik dan benar.
Black Market atau pasar gelap sudah sejak lama beredar,
pemerintah berharap bahwa lembaga yang berekwajiban dibidang bea dan
cukai menegakan hukum yang berlaku dan bersikap tegas kepada oknum –
oknum yang terlibat karena dengan adanya Black Market atau pasar gelap
ini telah membuat kerugian Negara yang cukup besar. Penanggulangan
untuk Black Market atau Pasar Gelap sangatlah penting, agar tidak ada lagi
distributor yang sengaja menyelundupkan barang atau menjual barang
secara illegal, selain melanggar hukum Black Market atau Pasar Gelap
30
juga sangat merugikan konsumen, hingga kepedagang pedagang kecil, dan
Negara juga menjadi rugi dibidang pajak.
APSI menyebutkan bahwa potensi hilangnya nilai pajak dari
penjualan smartphone karena gara-gara ponsel BM ini di Tanah Air ini
bisa mencapai Rp 2,8 triliun per tahunnya. Angka di atas diketahui lewat
perhitungan kisaran peredaran ponsel BM yang menyentuh 20% dari total
pasar. Kemudian dikalikan dengan total pasar smartphone dalam setahun
sebesar 45 juta unit yang hasilnya ada 9 juta unit ponsel BM. Bila 9 juta
unit ponsel BM tersebut harga rata-ratanya adalah Rp 2,5 juta, nilainya
pun jadi sebesar Rp 22,5 triliun. Adapun pajak PPh dan PPn yang
digabung menjadi 12,5% yang selanjutnya dikalikan dengan Rp 22,5
triliun menghasilkan angka Rp 2,8 triliun.9
3. Faktor Eksternal dan Internal Black Market atau Pasar Gelap
Black Market atau Pasar Gelap tidak muncul secara sendirinya,
banyak sebab yang mendaperkembangan jaman maupun lemahnya hukum
membuat semakin banyaknya kejahatan dalam dunia maya, Black Market
biasanya memasarkan dagangnnya secara online. Penyelundupan barang
dari Black Market tersebut pun bisa saja dipengaruhi oleh beberapa faktor,
dari perdagangan Black Market yang secara illegal ini Secara eksternal
ataupun internal. Berikut beberapa faktor atau pemicu terjadinya Black
Market atau Pasar Gelap :
9Agus Tri Haryanto, Rp 2,8 Triliun per Tahun Potensi kerugian RI akibat ponsel BM