BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG SISTEM KOORDINASI, …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/16/jtptiain-gdl-s1...Diantara sistem manajemen yang mengatur sumberdaya manusia untuk

22

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG SISTEM KOORDINASI,

BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) DAN PELAYANAN KEPADA

NASABAH

A. Koordinasi

1. Pengertian Koordinasi

Diantara sistem manajemen yang mengatur sumberdaya manusia

untuk melaksanakan kegiatan manajemen adalah sistem koordinasi

manajemen. Koordinasi didefinisikan sebagai proses kegiatan manajer

yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terarah, dikelompokkan dan

Terstruktur dengan baik dan benar sesuai dengan job dan sumber daya

manusia serta sumber daya lainnya yang menjadi perangkat koordinasi

guna mencapai hasil, sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.

Koordinasi berasal dari bahasa inggris coordination bersumber dari

perkataan latin coordination yang berarti kombinasi atau interaksi yang

harmonis (harmonious combination on interaction). (Onong Uchyana,

1993: 18).

Menurut Moekijat bahwa koordinasi adalah penyelarasan secara

teratur atau penyusunan kembali kegiatan-kegiatan dari individu-individu

untuk mencapai tujuan bersama. (Moekijat, 1994; 2)

Hasibuan (2001: 85), bahwa koordinasi adalah Kegiatan

mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur 6M

dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.

23

Mc. Ferlad (dalam Soewarno Handayaningrat 1986: 88),

mendefinisikan bahwa koordinasi adalah suatu proses dimana pemimpin

mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur diantara bawahannya

dan menjamin kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama.

Koordinasi dalam suatu manajemen adalah kegiatan membuat

orang-orang yang terlibat dalam organisasi, berinteraksi secara harmonis

atau secara singkat dapat dikatakan bahwa koordinasi adalah kerjasama

yang harmonis (Onong Uchyana, 1993: 18).

Berdasar pengertian yang dikemukakan oleh para tokoh

manajemen di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa;

a. Pertama, bahwa sistem koordinasi adalah salah satu fungsi serta sistem

manajemen yang didalamnya mempunyai sub-sub sistem tersendiri.

b. Kedua sistem koordinasi adalah rangkaian sistem yang terdiri dari

unsur-unsur 6M yakni sebagai perangkat penunjang organisasi, proses

kerja ,dan tujuan atau sasaran kerja.

c. Ketiga, sistem koordinasi dalam proses aktivitas terdiri dari rangkaian

kerja untuk menentukan dan mengarahkan, mengkoordinasikan kerja

menjadi satuan tugas kerja, pendegalisiran wewenang kepada individu,

dalam mencapai tujuan organisasi.

2. Tipe-Tipe Koordinasi

Menurut Hasibuan (2001; 86), terdapat dua tipe koordinasi yaitu

tipe koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal. Koordinasi vertikal

adalah kegiatan-kegiatan penyatuan pengarahan yang dilakukan oleh

24

atasan terhadap kegiatan unit-unit kesatuan-kesatuan kerja yang ada

dibawah wewenang dan tanggung jawabnya. Tegasnya atasan

mengkoordinasikan semua anggota yang ada dibawah tanggung jawabnya

secara langsung. Koordinasi vertikal ini secara relatif mudah dilakukan,

karena atasan dapat memberikan sangsi kepada aparat yang sulit diatur.

Tipe koordinasi yang kedua menurut Hasibuan (2001: 87), yaitu

koordinasi horisontal yang pengertiannya yaitu mengkoordinasikan

tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi yang

setingkat. Koordinasi horisontal ini dibagi ke dalam dua bagian yaitu;

a. Interdisciplinary adalah suatu koordinasi dalam rangka mengarahkan,

menyatukan tindakan–tindakan, mewujudkan, dan menciptakan

disiplin antara unit yang satu dengan unit yang lain secara intern

ataupun secara ekstern pada unit yang sama tugasnya.

b. Interrelated adalah koordinasi antar badan atau unit yang fungsinya

berbeda, tetapi instansi yang satu dengan yang lain saling bergatung

atau mempunyai kaitan baik, cara intern maupun ekstern yang levelnya

setaraf, koordinasi horizontal ini relatif sulit dilakukan, karena

koordinator tidak dapat memberikan sangsi kepada pejabat yang sulit

diatur sebab kedudukannya setingkat.

Menurut Handayaningrat (1980: 90), terdapat dua tipe koordinasi

yaitu koordinasi intern dan fungsional. Koordinasi intern yaitu koordinasi

yang dilakukan oleh atasan langsung. Dalam koordinasi ini manajer wajib

mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan bawahan, apakah bawahannya telah

25

melakukan tugas sesuai dengan kebijaksanaannya atau tugas pokoknya.

Untuk mengetuai kemampuan seorang manajer dalam mengkoordinasikan

bawahannya, tergantung dari pada beberapa jumlah bawahan yang dapat di

koordinasi secara efektif. Bila terdapat adanya rentang / jenjang

pengendalian yang luas berarti jumlah bawahan yang harus dikendalikan

banyak. Sebaliknya bila terdapat adanya rentang / jenjang pengendalian

yang sempit, maka jumlah bawahan yang harus dikendalikan sedikit. Oleh

karena kemampuan jumlah manusia terbatas, maka diperlukan pembatasan

secara rasional terhadap jumlah bawahan yang harus dikendalikan.

Tipe koordinasi yang kedua menurut Soewarno Handayaningrat

(1980: 91), yaitu koordinasi fungsional yaitu koordinasi yang dilakukan

horizontal, hal ini disebabkan karena sebuah unit organisasi tidak mungkin

dapat melakukan sendiri tanpa batuan unit organisasi lain. Dengan

perkataan lain bahwa koordinasi fungsional wajib dilakukan karena unit-

unit/organisasi lainnya mempunyai hubungan secara fungsional yang

dapat dibedakan antara koordinasi fungsional yang bersifat intern dan

ekstern.

a. Koordinasi fungsional yang bersifat intern, yaitu bahwa unit-unit

dalam organisasi diperlukan koordinasi secara horisontal. Koordinasi

fungsional ini diperlukan, karena antara unit yang satu dengan unit

lainnya mempunyai hubungan kerja secara fungsional.

b. Koordinasi fungsional yang bersifat ekstern, adalah koordinasi antara

organisasi satu dengan organisasi lainnya. Hal ini mungkin

26

menyangkut satu atau beberapa organisasi. Koordinasi fungsional ini

dilakukan, karena sebuah organisasi tidak mungkin menyelenggarakan

tugasnya tanpa bantuan dari organisasi lainnya.

3. Prinsip-Prinsip Koordinasi

Prinsip merupakan kebenaran yang pokok atau apa yang diyakini

menjadi kebenaran pada suatu waktu tertentu (Moekijat, 1994: 36).

Dengan demikian yang dimaksud dengan prinsip-prinsip koordinasi adalah

kebenaran-kebenaran yang pokok atau apa yang diyakini menjadi

kebenaran-kebenaran dalam bidang koordinasi.

Menurut George R Terry dan Stephene G. franklin (moekijat 1994:

36), mengatakan bahwa prinsip dapat dirumuskan sebagai suatu

pernyataan atau kebenaran yang pokok yang memberikan suatu petunjuk

untuk berpikir atau bertindak. Pernyataan yang pokok memberitahukan

hasil-hasil apakah yang dikemukakan bila prinsip itu diterapkan. Berikut

adalah beberapa prinsip yang dikemukakan oleh beberapa ahli (dalam

Moekijat 1994: 36), yaitu:

a. Geoge R. Terry, mengatakan bahwa koordinasi itu membantu

memperbesar hasil kerja suatu kelompok dengan jalan mendapatkan

keseimbangan dan menyatupadukan kegiatan bagian-bagian yang

penting, menunjukkan partisipasi kelompok dalam tahap awal

perencanaan dan mendapatkan penerimaan tujuan kelompok dari

setiap anggota.

27

b. Menurut Dann Sugandha, (1988: 16) mengatakan bahwa beberapa

prinsip yang perlu diterapkan dalam menciptakan koordinasi antara

lain adalah:

1. Ada kesepakatan dan kesatuan pengertian mengenai sasaran yang

harus dicapai sebagai arah kegiatan bersama.

2. Adanya kesempatan mengenai kegiatan atau tindakan yang harus

dilakukan oleh masing-masing pihak, termasuk target dan

jadwalnya.

3. Adanya kegiatan atau loyalitas dari setiap pihak terhadap bagian

tugas masing-masing serta jadwal yang telah ditetapkan.

4. Adanya saling tukar informasi dari semua pihak yang berkerja

sama mengenai kegiatan dan hasilnya pada suatu saat tertentu,

termasuk masalah-masalah yang dihadapi masing-masing.

5. Adanya koordinasi yang dapat memimpin dan menggerakkan serta

memonitor kerja sama tersebut, serta memimpin pemecahan

masalah bersama.

6. Adanya informasi dari berbagai yang mengalir kepada koordinator

sehingga koordinator dapat memonitor seluruh pelaksanaan kerja

sama dan mengerti masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh

semua pihak.

7. Adanya saling hormati terhadap wewenang fungsional masing-

masing pihak sehingga tercipta semangat untuk saling bantu.

28

4. Syarat-Syarat Koordinasi

Menurut Tripethi dan Reddy (dalam Moekijat 1994.39), syarat

untuk mencapai koordinasi manajemen yang efektif ada sembilan, syarat

yaitu.

a. Hubungan langsung

Koordinasi dapat lebih mudah dicapai melalui hubungan

pribadi langsung diantara orang-orang yang bertanggung jawab.

Melalui hubungan pribadi langsung, ide-ide, cita-cita, tujuan-tujuan,

pandangan-pandangan dapat dibicarakan dan salah paham dapat

dijelaskan jauh lebih baik ketimbang melalui metode apapun lainnya.

b. Kesempatan awal

Koordinasi dapat dicapai lebih mudah dalam tingkat-tingkat

awal perencanaan dan pembuatan kebijaksanaan. Misalnya, sambil

mempersiapkan rencana itu sendiri hanya ada konsultasi bersama.

Dengan cara demikian tugas penyesuaian dan penyatuan dalam proses

pelaksanaan rencana lebih mudah.

c. Konstitusi

Koordinasi merupakan suatu proses yang kontinyu dan harus

berlangsung pada semua waktu, mulai dari tahapan perencanaan. Oleh

karena itu koordinasi merupakan dasar struktur organisasi, maka

koordinasi harus berlangsung selama perusahan berfungsi.

29

d. Dinamisme

Koordinasi harus secara terus menerus diubah mengingat

perubahan-perubahan lingkungan intern maupun ekstern. Dengan kata

lain koordinasi itu jangan kaku. Koordinasi akan meredakan masalah-

masalah apabila timbul koordinasi yang baik akan mengetuai masalah

secara dini dan mencegah kejadiannya.

e. Tujuan yang jelas

Tujuan yang jelas itu penting untuk memperoleh koordinasi

yang efektif dalam suatu perusahan, manajer-manajer bagian harus

diberitahu tentang tujuan perusahan dan diminta agar berkerja untuk

tujuan bersama perusahan. Suatu tujuan yang jelas dan diberikan

keselarasan tindakan.

f. Organisasi yang sederhana

Struktur organisasi yang sederhana memudahkan koordinasi

yang efektif. Penyusunan kembali bagian-bagian dapat

dipertimbangkan untuk memiliki koordinasi yang lebih baik diantara

bagian. Pelaksanaan pekerjaan dan fungsi yang erat berhubungan dapat

ditempatkan di bawah beban seorang pimpinan apabila hak ini akan

mempermudah pengambilan tindakan yang diperlukan untuk

koordinasi agar semua bagian yang saling berhadapan dapat

dibicarakan kepada seorang atasan bersama untuk menjamin

koordinasi yang lebih baik. Suatu sub bagian merupakan suatu contoh

jelas pengelompokan ini. Suatu sub bagian membuat koordinasi lebih

30

mudah dan membantu penyusunan yang cepat terhadap perubahan

lingkungan.

g. Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas

Faktor lain yang memudahkan koordinasi adalah wewenang

dan tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing individu dan

bagian. Wewenang yang jelas tidak harus mengurangi pertentangan

diantara pegawai-pegawai yang berlainan, tetapi juga membantu

mereka dalam pelaksanaan pekerjaan dengan kesatuan tujuan.

Selanjutnya, wewenang yang jelas membantu manajer dalam

mengawasi bawahan bertanggung jawab atas pelanggaran pembatasan-

pembatasan.

h. Komunikasi yang efektif

Komunikasi yang efektif merupakan salah satu persyaratan

untuk koordinasi yang baik. Melalui saling tukar informasi secara terus

menerus, perbedaan individu dan bagian dapat diatasi dan perubahan-

perubahan kebijaksanaan, penyesuaian program-program, untuk waktu

yang akan datang, dan sebagainya, dapat dibicarakan. Melalui

komunikasi yang efektif tindakan-tindakan atau pelaksanaan-

pelaksanaan pekerjaan yang bertentangan dengan tujuan-tujuan

perusahan dapat dihindarkan dan kegiatan-kegiatan keseluruhan staf

dapat diarahkan secara harmonis menuju ke pelaksanaan tujuan

perusahan yang ditentukan.

31

i. Kepemimpinan dan supervisi yang efektif

Suksesnya koordinasi banyak dipengaruhi oleh hakikat

kepemimpinan dan supervisi. Kepemimpinan yang efektif menjamin

koordinasi kegiatan orang-orang, baik pada tingkatan perencanaan

maupun pada tingkat pelaksanaan. Kepemimpinan yang efektif

merupakan metode koordinasi yang paling baik dan tidak ada lain yang

dapat menggantikannya (Moekijat 1994:39-42)

5. Teknik-Teknik Koordinasi

Koordinasi adalah pengaturan tata hubungan dari usaha bersama

untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam usaha penciptaan tujuan

bersama. Koordinasi tidak dapat diperintahkan dan dipaksakan tetapi akan

lebih baik dengan cara persuasif kepada bawahan. Karena dengan cara

tersebut akan lebih mudah dihayati dan ditaati olah bawahan, untuk itu

cara-cara mengadakan koordinasi harus benar. Seperti yang dikatakan oleh

Hasibuan (2001: 88). bahwa cara-cara mengadakan koordinasi adalah

sebagai berikut.

1. Memberikan keterangan secara langsung dan bersahabat. Keterangan

mengenai pekerjaan saja cukup, karena tindakan-tindakan yang tepat

harus diambil untuk menciptakan dan menghasilkan koordinasi yang

baik.

2. Mengusahakan agar pengetahuan dan penerimaan tujuan yang akan

dicapai oleh anggota tidak menurut masing-masing individu anggota

dengan tujuannya sendiri-sendiri tujuan itu adalah tujuan bersama.

32

3. Mendorong para anggota untuk bertukar pikiran, mengemukakan ide,

dan lain-lain.

4. Mendorong para anggota untuk berpartisipasi dalam pencapaian

sasaran.

5. Membina hubungan reiadons yang baik antara sesama karyawan.

Sedangkan menurut Pandji Anoraga (1992: 37), mengatakan

langkah-langkah yang dilakukan untuk menjamin bawahan satu rencana

dan tindakan yang telah di koordinasi adalah sebagai berikut:

1. Melakukan rapat, sebagai langkah untuk mengadakan integrasi pokok-

pokok hasil pekerjaan setiap karyawan.

2. Mengumpulkan laporan-laporan atasan pelaksanaan kebijaksanaan

pimpinan yang telah digariskan.

3. Melakukan kunjungan untuk melihat secara langsung serta untuk

memberikan secara langsung petunjuk sesuai dengan pedoman yang

telah digariskan.

4. Memelihara hubungan dalam berbagai bentuk demi meningkatkan

keserasian kerja.

Adanya fungsi koordinasi dianggap sebagai fungsi yang tidak

terpisah dari fungsi-fungsi manajemen lainnya seperti fungsi perencanaan,

pengorganisasian sasaran dan pengendalian.

Sedangkan menurut Tripathi dan Reddy (dalam Moekijat 1994:

129-134), mengatakan ada delapan teknik yang penting untuk mencapai

koordinasi yang efektif.

33

a. Hierarki

Alat yang paling sederhana untuk mencapai koordinasi adalah

hierarki atau landasan komando, dengan menampakkan unit-unit yang

saling bergantung dibawah seorang atasan dapat dijamin adanya

koordinasi diantara kegiatan-kegiatannya. Para ahli klasik sangat

mengandalkan alat ini.

b. Peraturan, prosedur dan kebijaksanaan

Rincian peraturan, prosedur dan kebijaksanaan merupakan alat

yang sudah umum untuk mengkoordinasikan sub-sub unit dalam

pelaksanaan kegiatan-kegiatannya yang sifatnya rutin. Peraturan,

prosedur dan kebijaksanaan standar ditentukan untuk mencakup semua

situasi yang mungkin. Akan Tetapi seperti halnya yang ditunjukkan

oleh beberapa kritik alat ini merupakan suatu "lingkaran setan'' di

dalam akibat gangguan fungsi alat ini menimbulkan kepercayaan yang

lebih kuat kepadanya. Artinya uraian peraturan-peraturan, prosedur-

prosedur merupakan lebih banyak peraturan dan prosedur untuk

memeliharanya.

c. Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu cara untuk mengetahui lebih dini

keadaan-keadaan yang saling bergantung dan dengan demikian dapat

mencegah atau mengurangi kesulitan-kesulitan koordinasi. Sampai

suatu tingkat sehingga kemungkinan-kemungkinan timbul tidak

diketahui secara dini dalam rencana, koordinasi memerlukan

34

komunikasi untuk memberikan komunikasi untuk memberikan

peringatan penyimpangan dari kondisi yang direncanakan atau

diramalkan.

d. Panitia

Pengikutsertaan panitia atau pengambilan keputusan kelompok

merupakan alat koordinasi yang sudah umum. Alat ini sangat

mengurangi struktur hierarki meningkatkan komunikasi dan

pemahaman ide-ide yang efektif mendorong penerimaan dan tanggung

jawab atas kebijaksanaan dan membuat pelaksanaan menjadi lebih

efektif.

e. Ide

Membantu perkembangan saling percaya dan kerja sama juga

merupakan suatu mekanisme pengkoordinasian. Menurut Gullck

(dalam Meokijat 1994: 132) mengatakan pemimpin sebaiknya muncul

dalam pikiran mereka yang berhubungan dengan tiap kegiatan

keinginan dan kemauan bekerja sama untuk suatu tujuan. Tidak hanya

mencakup kecakapan atau kemampuan yang berhubungan dengan

pengertian, tetapi juga berhubungan dengan emosi.

f. Indoktrinasi insentif

Mengindoktrinasi anggota-anggota dengan sasaran-sasaran dan

tugas-tugas organisasi, suatu alat yang biasanya digunakan dalam

organisasi-organisasi keagamaan dan militer, masih merupakan suatu

alat pengkoordinasian lainnya.

35

g. Insentif

Memberikan insentif kepada unit-unit yang saling bergabung

untuk bekerja sama, seperti rencana pembagian laba merupakan suatu

mekanisme atau alat yang lain. Anjuran Ardent mengenai pembagian

laba menyatakan bahwa hal ini meningkatkan semangat kelompok

yang lebih baik diantara pegawai-pegawai dan pekerja-pekerja,

diantara para atasan dan orang-orang bawahan.

h. Bagian penghubung

Dalam beberapa kegiatan dimana terdapat hubungan yang

banyak sekali diantara dua bagian, bagian penghubung berkembang

mengenai transaksi-transaksi. Hal ini terjadi khususnya antara bagian

penjualan dan bagian produksi.

B. Baittul Mal wa Tamwil (BMT)

1. Pengertian Baitul Mal wa Tamwil (BMT)

BMT merupakan kependekan dari Baitul Maal wa Tamwil atau

dapat ditulis dengan baitul maal wa baitul tamwil. Secara harfiyah /

lughowi baitul maal berarti rumah dana dan baitul tamwil berarti rumah

usaha. Baitul mal dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya,

yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam

dimana baitul maal berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus

mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan baitul tamwil merupakan lembaga

bisnis yang bermotif laba.

36

Dari pengertian tersebut dapat ditarik suatu pengertian yang

menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan

sosial. Peran sosial BMT akan terlihat pada definisi baitul maal,

sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari baitul tamwil. Sebagai lembaga

sosial baitul maal memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan lembaga

amil zakat (LAZ), oleh karenanya, baitul maal ini harus didorong agar

mampu berperan secara profesional menjadi LAZ yang mapan. Fungsi

tersebut paling tidak meliputi upaya pengumpulan dana zakat, infaq,

shadaqah, wakaf, dan sumber dana-dana yang lain.

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya

pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha

perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah)

serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan

menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk

mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan

yang dilarang dan dilakukan oleh lembaga keuangan bank. (Muhammad

Ridwan, 2004 :126)

Baitul Maal wa Tamwil adalah balai usaha mandiri terpadu yang

isinya berintikan Baitul Maal wa Tamwil dengan kegiatan

mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan

kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil ke bawah dengan mendorong

kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

Selain itu Baitul Maal wa Tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infaq

37

dan sodaqoh serta menyalurkan sesuai dengan peraturan amanatnya (A.

Djazuli, 2002:183)

Berdasar pengertian di atas dapat dipahami bahwa pola

pengembangan lembaga ini diadopsi dari Baitul Maal yang pernah dan

sempat tumbuh dan berkembang pada masa Nabi SAW., dan Khulafaur

Rasyidin. Oleh karena itu keberadaan BMT selain bisa dianggap sebagai

media penyaluran zakat, infaq dan sodaqoh juga bisa dianggap sebagai

institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif seperti

layaknya bank.

2. Landasan Normatif Tentang Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

Al-Qur’an

Al-Qur’an tidak menyebutkan lembaga keuangan secara eksplisit.

Namun penekanan konsep organisasi sebagaimana keuangan telah terdapat

dalam al-Qur’an. Konsep dasar kerjasama muamalah dengan berbagai

cabang kegiatannya mendapat perhatian yang cukup banyak dalam al-

Qur’an.

Khusus tentang urusan ekonomi, al-Qur'an memberikan aturan-

aturan dasar supaya transaksi ekonomi tidak sampai melanggar norma /

etika (riba), dengan demikian BMT suatu lembaga ekonomi Islam yang

berupaya memberdayakan perekonomian dan menghindari dari rentenir

yang menerapkan bunga yang tinggi.

Firman Allah dalam surat al-Baqarah: 275.

) 275: البقرة ... (وأحل الله البيع وحرم الربا

38

Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba … (QS. al-Baqarah: 275) (Depag RI, 1978: 69) Firman Allah dalam surat Ali Imron: 130 secara eksplisit

menyatakan tentang haramnya riba.

) يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون )130: عمرانآل(

Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (QS. Ali Imron: 130) (Depag RI, 1978: 79) Lebih jauh dari itu, transaksi ekonomi dan keuangan lebih

berorientasi pada keadilan dan kemakmuran umat. Organisasi keuangan

(BMT) dikenal dengan istilah amil. Badan ini tidak saja berfungsi untuk

urusan zakat semata, tetapi memiliki peran yang lebih luas dalam

peningkatan ekonomi dengan menunjukan mekanisme distribusi yang

merata dan adil. (Muhammad Ridwan. 2004. 54)

Menurut Islam adil adalah norma yang paling utama dalam seluruh

praktek perekonomian. Hal ini dapat ditangkap dalam al-Qur'an yang

menjadikan adil sebagai tujuan agama samawi, karena Allah meyukai

terhadap orang-orang yang bersifat adil. (Yusuf Qordhawi, 1997. 182).

Firman Allah

ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول لى الظالمنية الله عنأال لع همبلى روا عكذب الء الذينؤه اده18:هود(الأش(

Dan siapakah yang lebih zalim dari pada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah, mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka dan para saksi akan berkata. Orang inilah yang telah berdusta terhadap tuhan

39

mereka ingatlah kutukan Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zalim (QS. Huud: 18) (Depag RI, 1978: 329)

Al-Hadist

Lembaga baitul maal merupakan lembaga bisnis dan sosial yang

pertama dibangun oleh nabi. Lembaga ini berfungsi sebagai tempat

penyimpanan. Apa yang dilaksanakan rasul itu merupakan proses

penerimaan pendapatan dan pembelanjaan secara transparan dan bertujuan

seperti yang disebut sekarang sebagai welfare oriented. (Muhammad

Ridhwan, 2004: 56)

Tujuan baitul maal secara transparan dalam melaksanakan akadnya

ini akan jauh dari unsur riba, di dalam al-Qur’an term riba dapat dipahami

dalam delapan macam arti yaitu pertumbuhan, peningkatan, bertambah,

meningkat, menjadi besar, dan besar. (Abdullah Saeed, 2004: 34).

BMT dalam operasionalnya menggunakan BMT menggunakan

akad wadiah (titipan), akad syirkah, dan akad mudharabah (al-Qirad) yang

berlandaskan pada hadist nabi:

لى اللهول الله صسأبيه قال قال ر نب عيهن صالح بص نع داون دن بمحد الربع نعالبر بالشعري للبيت لا عليه وسلم ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل والمقارضة وأخلاط

للبيع

Dari Abdurrahman bin Daud, dari Sholeh bin Suhaib dari bapaknya ra. Bahwa Rasulallah SAW bersabda: tiga perkara di dalamnya terdapat keberkahan (1) menjual pembayaran secara kredit (2) muqaradah (nama lain dari mudharabah) (3) mencampur dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk di jual (HR, Ibnu Majah) (Ibnu Majah: 1995: 720)

40

3. Karakteristik Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) menggabungkan dua kegiatan yang

sifatnya berbeda yaitu laba dan nirlaba dalam satu lembaga. Namun,

secara operasionalnya BMT tetap merupakan entitas (badan) yang

terpisah. Dalam perkembangannya, selama bergerak dibidang keuangan

BMT juga bergerak di sektor riil. Sehingga ada tiga jenis aktifitas yang

dilakukan BMT yaitu jasa keuangan sosial atau pengelolaan zakat infaq

dan shadaqah serta sektor riil. Mengingat masing-masing mempunyai ke

hasan sendiri, setip aktifitas merupakan badan yang terpisah, artinya

pengelola dana ZIS, jasa keuangan dan sektor rill tidak bercampur satu

sama lain. Penilaian kinerjanya pun selalu dipisahkan sebelum menilai

kerja BMT secara keseluruhan. Selain itu yang mendasar adalah bahwa

seluruh aktifitas BMT harus dijalankan prinsip muamalah (ekonomi)

dalam Islam (Hartanto Widodo, 1999: 81-82)

Karakteristik usaha BMT Menurut Hartanto Widodo (1999: 82-

84), adalah sebagai berikut:

1. Jasa Keuangan

Kegiatan jasa keuangan dikembangkan oleh BMT berupa

penghimpunan dana dan menyalurkannya melalui pembiayaan dari

anggota dan untuk anggota atau non anggota. Kegiatan ini dapat

disamakan secara operasional dengan kegiatan simpanan pinjam dalam

koperasi atau kegiatan perbankan secara umum. Namun demikian

karena merupakan lembaga keuangan Islam, BMT dapat disamakan

41

dengan sistem perbankan lembaga keuangan yang mendasarkan

kegiatannya dengan syariat Islam. Hal ini juga terlihat dari produk-

produk jasanya yang kurang lebih sama dengan yang ada dalam

perbankan Islam.

Sesuai dengan peraturan perundang-undang koperasi, untuk

jenis kegiatan simpanan pinjam, aktifitasnya tidak boleh bercampur

dengan aktifitas lain yang dilakukan oleh koperasi.

2. Sektor Riil

Pada dasarnya kegiatan sektor rill yang merupakan bentuk

penyaluran dana BMT. Namun, berbeda dengan kegiatan jasa

keuangan yang penyalurannya berjangka waktu tertentu, penyaluran

dana pada sektor riil bersifat permanen atau jangka panjang dan

terdapat unsur kepemilikan didalamnya. Penyaluran dana ini

selanjutnya disebut investasi atau pernyataan. Investasi yang dilakukan

BMT dapat dengan mendirikan usaha baru dengan masukan ke usaha

yang sudah ada dengan cara membeli saham.

3. Sosial (zakat infaq dan shadaqah)

Kegiatan pada sektor ini adalah pengelolaan zakat, infaq dan

sodaqoh baik yang berasal dari dompet dhuafa, atau yang dihimpun

sendiri oleh BMT. Sektor ini merupakan salah satu kekuatan BMT

karena juga berperan dalam pembinaan agama Islam bagi para nasabah

dalam bentuk sektor jasa keuangan BMT. Dengan demikian

pemberdayaan yang dilakukan BMT tidak terbatas pada sisi ekonomi,

42

tetapi juga dalam hal agama. Diharapkan para nasabah BMT tersebut

akan turut memperkuat sektor sosial BMT ini dengan menyalurkan

ZIS-nya kepada BMT.

Selain berfungsi sebagai lembaga keuangan BMT juga

berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga ekonomi

keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota

BMT) dan menyalurkan dan kepada masyarakat (anggota BMT).

Sebagai lembaga ekonomi seperti perdagangan dan industri. Atas

landasan tersebut, maka menurut (Djazuli, 2002: 184) Baitul Mal wa

Tamwil memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan

pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan

lingkungannya.

2. Bukan lembaga sosial tetapi dapat dimamfaatkan untuk

mengefektifkan penggunaan zakat infaq dan shadaqah bagi

kesejahteraan orang banyak.

3. Di tumbukan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat

disekitarnya.

4. Milik bersama masyarakat kecil bawah dan kecil dari lingkungan

BMT itu sendiri milik orang seorang dari luar masyarakat.

Menurut Muhammad (2000: 114), mengatakan bahwa BMT

memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Modal awal lebih kurang Rp 5 s/d 10 Juta.

43

2. Memberikan pembiayaan kepada anggota relatif lebih kecil

tergantung perkembangan besarnya modal.

3. Menerima titipan zakat, infaq dan sodaqoh.

4. Calon pengelolaan atau manajer dipilih yang berakidah, komitmen

tinggi pada pengembangan ekonomi umat, amanah dan jujur, jika

mungkin lulusan D3, S1.

5. Dalam operasi menggiatkan dan menjemput berbagai jenis

simpanan mudharabah, demikian pula terhadap nasabah

pembiayaan. Tidak hanya menunggu.

6. Manajemennya profesional dan Islami.

4. Badan Hukum Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

BMT dapat didirikan dalam bentuk KSM Kelompok Swadaya

Masyarakat atau koperasi. Sebelum menjalankan usaha, kelompok

swadaya masyarakat mesti mendapatkan sertifikat operasi dari PINBUK

(Pusat Inkubas Bisnis Usaha Kecil) sementara PINBUK itu sendiri mesti

mendapat pengakuan dari Bank Indonesia (BI) Sebagai Lembaga

Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM) yang mendukung problem

proyek hubungan bank dengan kelompok swadaya masyarakat yang

dikelola oleh Bank Indonesia (PHBK-BI). Selain dengan badan kelompok

swadaya masyarakat, BMT juga bisa didirikan dengan menggunakan

badan hukum koperasi, baik koperasi serba usaha di perkotaan, koperasi

unit desa di pedesaan maupun koperasi pondok pesantren (Kopontren) di

lingkungan pesantren.

44

Berkenaan dengan Koperasi Unit Desa (KUD) dapat mendirikan

BMT telah diatur dalam petunjuk Menteri Koperasi dan PPK tanggal 20

maret 1995 yang menetapkan bahwa apabila di suatu wilayah dimana telah

ada KUD dan KUD tersebut telah berjalan baik dan organisasinya telah

teratur dengan baik, maka BMT bisa menjadi unit usaha otonom (U2O)

atau tempat pelayanan koperasi (PPK) dari KUD yang bersangkutan dapat

dioperasikan sebagai BMT. Apabila di wilayah yang bersangkutan belum

ada KUD, maka dapat didirikan KUD BMT.

Penggunaan badan hukum KSM dan koperasi untuk BMT itu

disebabkan karena BMT tidak termasuk kepada lembaga keuangan formal

yang dijelaskan dalam UU Nomor 7 tahun 1992 dan UU Nomor 10 Tahun

1998 tentang perbankan, yang dapat dioperasikan untuk menghimpun dan

menyalurkan dana masyarakat. Menurut undang-undang, pihak yang

menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat adalah Bank Umum dan

Bank Perkreditan Rakyat, baik dioperasikan dengan cara konvensional

maupun dengan prinsip bagi hasil. Namun demikian, kalau BMT dengan

badan hukum KSM atau Koperasi itu telah berkembang dan telah

memenuhi syarat-syarat BPR, maka pihak manajemen dapat mengusulkan

diri ke pemerintah agar BMT itu dijadikan sebagai BPRS (Bank

Perkreditan Rakyat Syari’ah) dengan badan hukum koperasi dan perseroan

terbatas. (A. Djazuli, 2002: 186).

45

5. Struktur Organisasi Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

Menurut A. Djazuli (2001:192) bahwa struktur BMT yang paling

sederhana harus terdiri dari badan sendiri, badan pengawas, anggota BMT

dan badan pengelola. Badan pendiri adalah orang-orang yang mendirikan

BMT dan mempunyai hak prerogative yang seluas-luasnya dalam

menentukan arah dan kebijaksanaan organisasi BMT. Dalam kapasitas

ini, badan pendiri adalah salah satu struktur dalam organisasi BMT yang

berhak mengubah Anggaran Dasar dan bahkan sampai membubarkan

BMT itu sendiri.

Badan pengawasan adalah sebuah badan yang berwenang dalam

menetapkan kebajikan operasional BMT, yang termasuk ke dalam

kebijakan operasional adalah antara lain memilih badan pengelola,

menelaah dan memeriksa pembukuan BMT dan memberikan saran kepada

badan pengelola berkenaan dengan operasional BMT. Pihak-pihak yang

masuk ke dalam badan pengawasan ini adalah anggota badan pendiri,

peserta modal awal yang memiliki pernyataan tetap dan anggota BMT

yang di angkat dan ditetapkan badan pendiri atau usulan badan

pengawasan (A. Djazuli 2001: 192-193).

Anggota BMT adalah orang yang secara resmi mendaftarkan diri

sebagai anggota BMT dan dinyatakan diterima oleh badan pengelola yang

diperoleh BMT. Anggota juga memiliki hak untuk memilih dan dipilih

sebagai anggota badan pengawas. Mereka yang berhak menjadi anggota

BMT adalah yang berdomisili di wilayah kerja BMT itu sendiri.

46

Badan pengelola adalah sebuah badan yang mengelola organisasi

dan perusahan BMT serta dipilih dari dan oleh anggota pengawas (badan

pendiri dan perwakilan anggota). Sebagai pengelola organisasi dan

perusahaan BMT, badan pengelola ini biasanya memiliki struktur

organisasi sendiri (A. Djazuli 2001: 193).

Menurut M. Syafe’i Antonio (2001: 30) mengatakan bank

syari’ah dapat memiliki struktur organisasi yang sama dengan bank

konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang

amat membedakan antara bank syari’ah dan bank konvensional adalah

keharusan adanya dewan pengawasan syari’ah yang bertugas mengawasi

operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis syari’ah.

Dewan pengawas syari’ah biasanya diletakkan pada posisi

setingkat dewan komisaris pada setiap bank hal ini untuk menjamin

efektifitas dari setiap opini yang diberikan oleh dewan pengawas syari’ah

dilakukan oleh rapat umum pemegang saham, setelah para anggota dewan

pengawas syari’ah itu mendapat rekomendasi dari dewan syari’ah

Nasional (M. Syafe’i Antonio, 2001: 30-31).

6. Jenis Usaha Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

Jenis-jenis usaha Baitul Maal wa Tamwil sebenarnya

dimodifikasi dari produk perbankan Islam. Oleh karena itu, jenis usaha

BMT dapat dibagi kepada dua bagian utama yaitu mobilisasi simpanan

dari anggota dan usaha pembiayaan. Sedangkan jenis usaha BMT lebih

47

diarahkan pada pembiayaan usaha mikro, kecil dan bawah. Diantara

pembiayaan tersebut antara lain:

1. Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata adhdaharbu fil ardhi yaitu

berpergian untuk urusan dagang atau dharb, berarti memukul atau

jalan, pengertian memukul atau jalan ini lebih tepatnya adalah proses

seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara

teknis mudharabah adalah akad kecil kerja sama dalam usaha antara

dua pihak dimana pihak lain menjadi pengelola. Dalam mudharabah,

pemilik modal tidak diberikan peran dalam manajemen perusahaan.

Konsekuensinya mudharabah merupakan perjanjian PLS dimana yang

diperoleh para pemberi pinjaman adalah suatu bagian tertentu dari

keuntungan / kerugian proyek yang telah mereka biaya. (Latif, 2001:

66).

Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut

kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi

tergantung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian

si pengelola. Seandainya kerugian tersebut diakibatkan oleh

kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus

bertanggung jawab atas kerugian tersebut. (M. Syafe’i Antonio, 2001:

95-97). Secara umum mudharabahh terbagi ke dalam dua bagian yaitu:

a. Mudharabah Muthlaqah yaitu pemilik dana (shahibul maal)

memberikan keluasan penuh kepada pengelola (mudharib) untuk

48

menggunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik

dan menguntungkan.

b. Mudharabah Muqayyadah yaitu pemilik dana (shahibul maal)

menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola (mudharib)

dalam menggunakan dana dengan jangka waktu, tempat, jenis

usaha dan sebagainya. (Zainul Arifin, 2002: 13)

2. Pembiayaan Musayarakah

Istilah lain dari musayarakah adalah syarikah atau syirkah.

Musayarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk

suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan

kontribusi dana (atau amal) dengan kesepakatan bahwa keuntungan

dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (M.

Syafe’i Antonio, 2001: 90)

Musayarakah ada dua jenis, yaitu musayarakah pemilikan dan

musayarakah akad (kontrak). Musayarakah pemilikan tercipta karena

warisan wasiat atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan suatu

aset oleh dua orang atau lebih. Sedangkan musayarakah akad tercipta

dengan kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap

orang dari mereka memberikan modal musayarakah dan berbagi

keuntungan dan kerugian. (Heri Sudarsono: 67).

Adapun teknik musyarakah yang dilakukan dalam bank Islam

adalah sebagai berikut:

49

1. Bentuk umum dari usaha bagi hasil musyarakah. Transaksi

musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang kerjasama

untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-

sama.

2. Termasuk dalam golongan musyarakah adalah bentuk usaha yang

melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka bersama-sama

memadukan seluruh bentuk sumber daya yang baik yang berwujud

maupun yang tidak berwujud.

3. Secara spesifikasi terbentuk dari pihak yang bekerjasama dapat

berupa dana, barang perdagangan, kewirausahaan, kepandaian,

kepemilikan, peralatan seperti hak paten, kepercayaan reputasi dan

barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

4. Dengan merangkum seluruh kombinasi dan bentuk kontribusi

masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan

produk ini sangat fleksibel.

3. Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah jual beli barang dengan harga asal dengan

tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan

nasabah. Dalam pembiayaan murabahah, penjual harus memberi tahu

harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkatan keuntungan

sebagai tambahan. (M. Syafe’i Antonio, 2001: 101)

Adapun teknik perbankan dalam menjalankan murabahah

adalah sebagai berikut:

50

a. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai

pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari produsen

(pabrik/toko) ditambah keuntungan. Kedua pihak harus

menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.

b. Harga jual ditentukan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati

tidak dapat berubah selama berlaku akad. Dalam perbankan,

mudharabah lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan.

c. Dalam transaksi ini, bila sudah ada barang diserahkan segera

kepada nasabah, sedangkan pembayaran secara tangguh. (Heri

Sudarsono: 63)

4. Pembiayaan al-Ba’i Bitaman Ajil

Al-Ba’i Bitaman Ajil adalah pembelian barang dengan

pembayaran cicilan dengan harga jual merupakan harga pokok

ditambah dengan harga pokok yang disepakati atau pembiayaan yang

diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang

modal (investasi). Pembiayaan semacam ini mirip dengan kredit

investasi yang diberikan oleh bank-bank konvensional yang berjangka

satu tahun. (Karnaen Perwataatmadja, 1992: 26).

5. Pembiayaan Al-Qardhul Hasan

Al-Qardhul Hasan adalah suatu perjanjian antara bank sebagai

pemberi pinjaman dengan nasabah sebagai penerima pinjaman, baik

berupa uang maupun barang tanpa persyaratan adanya tambahan atau

biaya apapun. Peminjam (nasabah) berkewajiban mengembalikan uang

51

atau barang yang dipinjam pada waktu yang disepakati bersama

dengan jumlah yang sama dengan pokok pinjaman. (Warkum Sumitro,

2002: 101).

Usaha-usaha di atas merupakan kegiatan-kegiatan yang

berkaitan langsung dengan masalah keuangan. Selain itu kegiatan

keuangan tersebut, baitul Maal wa Tamwil (BMT) juga bisa

mengembangkan usaha di bidang sektor riil, seperti kios telepon, kios

benda pos memperkenalkan teknologi maju untuk peningkatan

produktif hasil para nasabah, mendorong tumbuhnya industri rumah

tangga atau pengelolaan hasil, mempersiapkan jaringan perdagangan

atau pemasaran masukan dan hasil produk, serta usaha lainnya yang

layak, menguntungkan dalam jangka panjang dan tidak mengganggu

jangka pendek. (A. Djazuli, 2002: 192)

Dalam operasionalnya Baitul Maal wa Tamwil sebagai suatu

sistem maka perlu metode pendekatan organisasi seperti apa yang

sesuai untuk diterapkan dalam Baitul Maal wa Tamwil. Sehingga

Baitul Maal wa Tamwil dalam perjalanannya dapat berjalan dengan

baik dan sesuai dengan tujuan berdirinya. Dengan sistem koordinasi

maka usaha-usaha yang telah disusun oleh organisasi, akan

terkoordinasi dengan terarah dengan baik.

52

C. Pelayanan Kepada Nasabah

1. Pengertian Nasabah

Nasabah adalah Orang yang berhubungan dengan atau menjadi

pelanggan bank. (Purwadarminta: 683). Atau nasabah bisa disebut

dengan obyek yang dapat memberikan keuntungan bagi bank dan

nasabah merupakan sebuah aset yang berharga dalam sebuah bank.

Dengan perkataan lain, hidup atau mati suatu bank ditentukan oleh

nasabah yang menyalurkan aktifitas keuangannya pada suatu bank.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa nasabah

adalah orang yang menyimpan kekayaan atau uang pada suatu bank

dengan maksud agar uang tersebut aman. Nasabah merupakan orang yang

paling penting dalam suatu bank, karena tanpa nasabah, suatu bank tidak

ada artinya.

2. Kebutuhan Nasabah

Agar setiap nasabah tetap setia dan menyalurkan aktifitas

keuangannya pada bank kita harus mengetahui kebutuhan-kebutuhan apa

saja yang dibutuhkan oleh seorang nasabah, dan bagaimana supaya mereka

tetap memilih bank kita sebagai bank kepercayaannya. Suatu cara untuk

menarik calon nasabah adalah dengan melakukan pelayanan yang baik

pada setiap nasabah yang datang dan berurusan dengan bank. (Bob. 1997:

16). Pelayanan yang baik itu sangat diperlukan dalam memasarkan produk

dan jasa-jasa perbankan. Bila petugas bank bersikap baik terhadap nasabah

53

diharapkan nasabah akan datang kembali menyalurkan aktivitas

keuangannya pada bank tersebut hal ini karena kebutuhannya terpenuhi.

Adapun kebutuhan-kebutuhan nasabah adalah:

a. Faktor Keamanan Nasabah

Hampir setiap nasabah bank memiliki kepercayaan, apakah

bank tersebut dapat dipercaya oleh nasabah atau tidak, banyak faktor

yang menentukan namun setidaknya ketika seorang nasabah

menyimpan uang pada suatu bank mereka merasakan aman. Untuk itu

nasabah mencari informasi diantara banyak bank yang merupakan

bank kepercayaan, karena nasabah biasanya menyebutkan keamanan

sebagai alasan utama mereka dalam memilih suatu lembaga keuangan.

(Bob: 11). Oleh arena itu seorang nasabah selalu memperhatikan hal-

hal yang kecil seperti:

a) Besarnya aset atau kekayaan pada bank yang bersangkutan.

b) Bank yang memiliki administrasi yang baik.

c) Bank yang memberikan saran, dan informasi yang menguntungkan

pada nasabah.

d) Bang yang selalu menempati janjinya.

b. Adanya ketenangan

Nasabah bank biasanya termasuk orang yang sibuk. Ia selalu

mencari suatu bank yang memberi kemudahan dan ketenangan

padanya karena nasabah mencari bank yang dekat dengan lokasi

kantornya, mudah di hubungi, memiliki ruang tamu atau lobi-lobi yang

54

nyaman, satpam yang ramah serta melayani nasabah dengan cepat dan

tepat dapat mempersingkat waktu tunggu nasabah. (Bob: 17).

3. Kualitas Pelayanan

Dengan mengadakan pelayan yang baik pada setiap nasabah, dan

mendapatkan pelayanan yang memuaskan maka nasabah tidak merasa

segan-segan untuk melakukan aktivitasnya yaitu simpan pinjam kepada

bank. Hal ini karena kebutuhannya terpenuhi.

Dengan demikian kualitas pelayanan sangat diperlukan dalam suatu

bank. Bob (1979: 12-14) mengatakan beberapa hal yang diperhatikan

dalam melakukan pelayanan kepada nasabah diantaranya;

a. Pelayanan yang baik atas kebutuhan nasabah akan menanamkan suatu

lingkaran yang baik sehingga tidak akan putus sepanjang waktu asal

kita dapat menjaga kualitas pelayanan yang kita berikan secara

berkesinambungan.

b. Bersikap profesional dalam melayani nasabah. ketrampilan melayani

nasabah, termasuk penguasaan pengetahuan produk adalah kesan yang

diberikan kepada nasabah dan orang disekitarnya bahwa pelayan

adalah orang profesional di dunia perbankan.