6 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pengantar Kerangka Teoritis Kajian pengelolaan situ dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kelembagaan. Pendekatan ini akan menekankan pada “fakta” mengenai apa yang terjadi dalam pengelolaan situ, yaitu terkait dengan faktor- faktor yang mempengaruhi sehingga kondisi aktual terjadi. Kegiatan yang akan diamati merupakan interaksi yang beroperasi pada dua level, yaitu pengembangan dan spesifikasi kelembagaan atau aturan main (rule of the game) dan kegiatan yang mencakup interaksi manusia di dalam kelembagaan yang tersedia (the game). Aoki (2001) dalam Rachbini (2006) melengkapi konstelasi tersebut dengan perlunya pengamatan terhadap unsur penting yang ketiga yaitu pelaku (players of the game). Selain itu berdasarkan kajian Ostrom (1990) maka faktor karakteristik fisik sumber daya dan faktor luar (teknologi dan politik) juga mempengaruhi kondisi aktual yang ada. Selain itu karena subyek penelitian tidak terlepas dari aturan hukum mengenai substansi penelitian maka akan dikaji juga peraturan perundangan yang terkait. Meskipun dalam pendekatan kelembagaan ada berbagai teori namun yang akan dibahas lebih lanjut selain konsep dan teori kelembagaan adalah teori yang mempunyai relevansi erat dengan subyek penelitian ini, yaitu konsep sumberdaya bersama. 2.2. Konsep Rezim Sumberdaya dan Hak Kepemilikan Pengelolaan sumberdaya (resource) merupakan landasan penting dalam pembangunan suatu negara karena efektivitas pengelolaan sumberdaya sangat menentukan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di berbagai belahan dunia banyak terjadi kecenderungan pemanfaatan sumberdaya yang semakin tidak terkendali, baik itu sumberdaya alam maupun sumberdaya buatan, terutama pada sumberdaya-sumberdaya yang karena karakterisitiknya
26
Embed
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA - repository.ipb.ac.id · hak-hak pemilik dalam memanfaatkan sumber daya alam. Manfaat dan biaya ditanggung sendiri oleh pemilik. Hak kepemilikan dapat ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Pengantar Kerangka Teoritis
Kajian pengelolaan situ dilaksanakan dengan menggunakan
pendekatan kelembagaan. Pendekatan ini akan menekankan pada “fakta”
mengenai apa yang terjadi dalam pengelolaan situ, yaitu terkait dengan faktor-
faktor yang mempengaruhi sehingga kondisi aktual terjadi. Kegiatan yang akan
diamati merupakan interaksi yang beroperasi pada dua level, yaitu pengembangan
dan spesifikasi kelembagaan atau aturan main (rule of the game) dan kegiatan
yang mencakup interaksi manusia di dalam kelembagaan yang tersedia (the
game). Aoki (2001) dalam Rachbini (2006) melengkapi konstelasi tersebut
dengan perlunya pengamatan terhadap unsur penting yang ketiga yaitu pelaku
(players of the game). Selain itu berdasarkan kajian Ostrom (1990) maka faktor
karakteristik fisik sumber daya dan faktor luar (teknologi dan politik) juga
mempengaruhi kondisi aktual yang ada. Selain itu karena subyek penelitian tidak
terlepas dari aturan hukum mengenai substansi penelitian maka akan dikaji juga
peraturan perundangan yang terkait. Meskipun dalam pendekatan kelembagaan
ada berbagai teori namun yang akan dibahas lebih lanjut selain konsep dan teori
kelembagaan adalah teori yang mempunyai relevansi erat dengan subyek
penelitian ini, yaitu konsep sumberdaya bersama.
2.2. Konsep Rezim Sumberdaya dan Hak Kepemilikan
Pengelolaan sumberdaya (resource) merupakan landasan penting
dalam pembangunan suatu negara karena efektivitas pengelolaan sumberdaya
sangat menentukan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di
berbagai belahan dunia banyak terjadi kecenderungan pemanfaatan sumberdaya
yang semakin tidak terkendali, baik itu sumberdaya alam maupun sumberdaya
buatan, terutama pada sumberdaya-sumberdaya yang karena karakterisitiknya
7
tidak dapat dimiliki secara individual. Kurang tertatanya aturan mengenai
pemanfaatan berbagai bentuk “sumberdaya bersama” mengakibatkan terjadinya
degradasi pada sumberdaya yang dimanfaatkan. Terjadinya degradasi terhadap
sumberdaya ini sangat dipengaruhi oleh sistem manajemen yang dipergunakan
dalam memanfaatkannya.
Dibawah ini Rustiadi, et.al., (2009) memberikan contoh bagaimana
mendefinisikan barang menurut tingkat persaingan dan eksklusivitasnya. Barang
privat adalah barang yang memperlihatkan kepemilikan pribadi serta memiliki ciri
(1) excludable, artinya tidak bisa dikonsumsi semua orang, karena bila sudah
dikonsumsi oleh seseorang akan mengurangi pihak lain untuk mengkonsumsinya,
dan (2) terbatas (karena adanaya persaingan). Contoh barang privat adalah barang
yang dimiliki sehari-hari, seperti roti, beras yang dikonsumsi seseorang.
Sedangkan barang publik seperti common goods mencakup sumberdaya milik
bersama (common property resources/ CPR’s), barang klub (clubs group), dan
barang publik (public groups).
Tabel 2. Klasifikasi Barang/ Benda Berdasarkan Sifat Persaingan dan Sifat
Eksklusivitasnya
Excludability/ Kemampuan Melarang Akses Pihak Luar)
Pembagian Cara Klasik Barang Ekonomi
Ya Tidak Ya Barang milik pribadi
(Private good) Sumber daya bersama
(common poll resource) Rivalness
(Persaingan) Tidak Barang Klub
(Club good) Barang publik (Public good)
Sumber: Ostrom (2000) dalam Ernan Rustiadi et.al,. (2009)
Ciri yang paling bisa dikenali dari sumberdaya milik bersama adalah
sebagai berikut:
1. Terlampau besarnya biaya untuk menghambat secara fisik maupun dengan
menggunakan instrumen hukum positif dan menggunakan sumberdaya
(excludabilities).
2. Manfaat yang dipetik oleh seseorang diperoleh berdampak mengurangi
manfaat yang tersedia untuk orang lain (rivallness).
8
Gambar 1. Perkembangan Hak-hak kepemilikan (Sumber : Lynch & Harwell 2002)
Sedangkan jika dilihat perkembangan mengenai hak-hak kepemilikan
(Feeny et al., 1990; Lynch & Harwell 2002) dapat dilihat sebagai berikut :
1. Akses terbuka (open access): Tidak ada hak kepemilikan terhadap sumber
daya. Sumber daya bebas dan terbuka diakses oleh siapapun. Tidak ada
regulasi yang mengatur. Hak-hak pemilikan (property right) tidak
didefinisikan dengan jelas.
2. Milik privat (private property): Sumber daya dimiliki oleh organisasi
swasta. Sumber daya ini bukan milik negara. Ada aturan yang mengatur
hak-hak pemilik dalam memanfaatkan sumber daya alam. Manfaat dan
biaya ditanggung sendiri oleh pemilik. Hak kepemilikan dapat
dipindahtangankan.
3. Dikuasai masyarakat (common property). Sumber daya dikuasai oleh
sekelompok masyarakat dimana para anggota memiliki kepentingan untuk
kelestarian pemanfaatan. Pihak luar bukan anggota tidak boleh
memanfaatkan. Hak pemilikan tidak bersifat ekslusif, dapat dipindah-
tangankan sepanjang sesuai aturan yang disepakati bersama. Aturan
pemanfaatan mengikat anggota kelompok.
4. Dikuasai negara (state property): Hak pemanfaatan sumber daya alam
secara eksklusif dimiliki oleh pemerintah. Pemerintah berkewenangan
memutuskan tentang akses, tingkat dan sifat eksploitasi sumber daya alam.
Public Property Rights(Milik Negara)
Private Property Rights(Bukan Milik Negara)
Group Rights(Hak-hak Komunitas)
Individual Rights(Hak-hak Individu)
Private Community-BasedProperty Rights
Komunitas-Privat
Individu-Privat
Individu-Publik
Kelompok-Publik
9
Dari rezimentasi sumberdaya di atas maka Ostrom (2000)
menggambarkan bahwa terjadi perubahan dalam atribut pengelolaan terkait
dengan penggunaan (flow) dalam kerangka penyediaan terbatas namun terus
terjadi dalam waktu tertentu dan pencadangan (stock) digunakan untuk
pembatasan atau perlindungan dari eksploitasi. Jika dilihat maka rezimentasi
sumberdaya jika dilihat dari konsep titik kritis pemanfaatan (eksploitasi) adalah
sebagai berikut.
Tabel 3. Atribut Stock dan Flow dalam Rezimentasi Sumberdaya
Kepemilikan Privat
Kepemikan Bersama (CPRs)
Kepemilikan Negara (Publik)
Flow Parsel Parsel Tetap
Stock Parsel Tetap Tetap Sumber: Ostrom (2000) Keterangan: Parsel dapat dibagi-bagi dan didistribusikan pemanfaatannya, tetap tidak dapat dibagi atau diditribusikan
Dari keterangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa rezim
sumberdaya milik bersama jika dimaksudkan sebagai pencadangan (stock dalam
pemanfaatan) maka harus dijaga dari eksploitasi. Sebaliknya, dalam kepemilikan
negara, jika dimaksudkan sebagai sumberdaya yang dapat dibagi dan
didistribusikan maka kepemilikan oleh negara hanya dapat dimanfaatkan oleh
negara, tidak dapat didistribusikan. Hal ini kontras dengan fakta pemanfaatan
hutan lindung (milik negara) berdampingan (di tempat dan waktu yang sama)
dengan pertambangan (milik negara atau privat).
2.2.1. Permasalahan Universal Pengelolaan Sumberdaya Bersama
Dua masalah utama dalam pengelolaan sumberdaya-sumberdaya
bersama adalah free rider problem (masalah penunggang gelap), karena sifatnya
barang publik cenderung mengarah pada kegagalan pasar yang instan. Dalam
mekanisme pasar dimana individu-individunya semua hanya mencari keuntungan
pribadi, maka pengelolaan barang publik tidak dapat dikelola secara efisien.
Masalah yang timbul akibat adanya pemanfaat-pemanfaat barang publik yang
mendapat manfaat mengkonsumsi barang tetapi tidak berkontribusi dalam proses
10
produksinya disebut free rider problem. Oleh karenanya, fenomena public goods
selalu memunculkan free rider. Ketika suatu barang menjadi sumber daya
bersama, maka setiap orang cenderung menggunakannya secara berlebihan (over
used). Apabila hal ini terjadi secara terus menerus maka terjadilah “the tragedy of
the commons”.
2.2.2. Dari ”Tragedy of The Commons” ke “The Drama of The Commons”
Penduduk dunia semakin bertambah sehingga kebutuhannya juga
bertambah. Hal ini menimbulkan beberapa masalah karena lahan tidak
bertambah. Kondisi ini menyebabkan wilayah-wilayah dan sumberdaya-
sumberdaya yang tadinya dianggap tidak terbatas dan tidak terpikir untuk diatur,
maka sekarang harus mulai dicarikan solusinya. Tragedy of the commons
merupakan fenomena penting yang mendasari konsep-konsep dalam ekologi
manusia dan studi lingkungan. Mayoritas isu lingkungan memiliki aspek-aspek
the commons di dalamnya. Inti dari semua teori sosial adalah perbedaan antara
manusia yang dimotivasi oleh kepentingannya yang sempit dan manusia yang
dimotivasi oleh pandangan terhadap orang lain atau untuk masyarakat secara
keseluruhan. Sebenarnya tragedy of the commons dapat dihindari melalui suatu
mekanisme yang dapat menyebabkan individu memandang barang-barang atau
sumberdaya sebagai milik bersama serta adanya kelembagaan yang mengaturnya.
Salah satu masalah utama yang terkait dengan penggunaan
sumberdaya common-pool recources (CPRs) adalah biaya untuk
membatasi/mencegah akses pengguna potensial. Penunggang gelap (free rider)
dapat menyebabkan munculnya biaya tinggi dari sumberdaya common-pool dan
barang-publik. Masalah penunggang gelap dapat terselesaikan apabila aturan-
aturan diadopsi dan diterima dalam mengatur kegiatan-kegiatan individu dan
biaya transaksi pengendalian (social cost) masih bisa lebih rendah dari manfaat
(social benefit).
Kelembagaan adalah aturan-aturan yang dibangun masyarakat untuk
menentukan “yang dilakukan dan yang tidak dilakukan” berkaitan dengan situasi
tertentu. Banyak tipe pengaturan kelembagaan telah dikembangkan untuk
mencoba mengurangi permasalahan penggunaan yang berlebihan dan penunggang
11
gelap, misalnya distribusi konflik. Karakteristik khusus bagi common-pool
resources dan penggunanya mempengaruhi institusi dalam mengatur penggunaan
sumberdaya tersebut. Semakin seragam, sederhana dan semakin kecil skala
sumberdaya maka akan semakin mudah untuk merancang institusi dan untuk
mencegahnya dari over-use serta perusakan. Begitu pula sumberdaya yang rumit
dengan penggunaan interaktif dan externalitas negatif akan sulit untuk
dikendalikan. Karakteristik individu pengguna, seperti preferensi, aset, dan
karakteristik kelompok (keeratan, tingkat kepercayaan, homogenitas dan ukuran)
akan mempengaruhi institusi. Penggunaan common-pool resources dipengaruhi
juga oleh institusi yang mengatur dan keberadaan teknologi.
2.2.3. Jenis (Rejim) Penguasaan Sumberdaya Bersama
Rejim penguasaan/pemilikan (ownership) sumberdaya dapat
digolongkan atas empat kelompok rejim, yakni: kepemilikan privat, kepemilikan
oleh negara (state ownership), kepemilikan bersama/umum (common property)
dan kepemilikan tanpa aturan (open access). Bukti-bukti empirik menunjukkan
bahwa tidak ada fakta konsisten yang menunjukkan bahwa satu rejim merupakan
pilihan yang terbaik untuk pengelolaan semua tipe sumberdaya bersama. Ostrom
(1990) mengamati sejumlah sumberdaya bersama, common-pool recources
(CPRs) yang dikelola oleh masyarakat lokal dengan self management tertentu
justru menjadi lebih baik dan bertentangan dengan ramalan tragedy of the
commons menurut Garret Hardin, yang menyatakan pengelolaan oleh masyarakat
akan mendorong ke arah over used dari suatu sumberdaya bersama.
Permasalahan pengelolaan CPRs terus berkembang dan menghasilkan
Perubahan Penggunaan Lahan dan Pengaruhnya terhadap Keberadaan Situ
Pengaruh aktivitas manusia dan kondisi lokasi situ terhadap kondisi situ
Sinurat (2002)
Analisis Kelembagaan dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Timur Rawa Sragi Kabupaten Lampung Selatan
Analisis konflik kelembagaan bagi SDA potensial dan merumuskan alternatif kebijakan
Rustamadji (2002)
Kajian Proses Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Hutan dalam Rangka Otonomi Daerah
Faktor pendorong dan penghambat proses pembaharuan kebijakan pengelolaan hutan dalam rangka implementasi otonomi daerah
Masduki (2005)
Analisis Konflik Penggunaan Lahan dalam Pengembangan Wilayah Perkampungan Budaya Betawi Situ Babakan
Potensi konflik kepentingan antara pengguna lahan dan faktor-faktor pendorongnya serta memformulasi strategi resolusi yang dapat disepakati oleh para pihak
Mustafa Dinamika dan Model Institusi Pengelolaan Kawasan yang Berkelanjutan: Studi Kasus pada Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Nasional Meru Betiri, Jawa Timur
Konflik pengelolaan aset alami untuk menuju pada pengelolaan berkelanjutan