-
14
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN
2.1 Tinjauan Penelitian
Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai landasan yang
telah
dilaksanakan dalam pra penelitian, yaitu berupa teori-teori yang
relevan mengenai
penelitian ini, serta study literature, dokumen atau arsip yang
mendukung. Hal ini
bertujuan guna menambahkan serta melengkapi penelitian yang
berkaitan dengan
Strategi Kampanye Politik Tim Pemenangan Pasangan Calon
Hasanuddin-Anton
Amanah (Hasanah) (Studi Kasus Kampanye Politik Dalam Penggunaan
Media
Sosial Twitter Pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018)
2.1.1 Penelitian Terdahulu
Dari penelitian terdahulu, penulis tidak hanya didukung oleh
penelitian dengan judul yang sama. Namun penulis mengangkat
beberapa
jurnal sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada
penelitian
penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu terkait dengan
penelitian
yang dilakukan penulis.
Tabel 2.1
Tabel Penelitian Terdahulu
No Judul Peneliti Hasil
1 Political Branding Jokowi
Selama Masa Kampanye
Pemilu Gubernur Dki
Lidya Joyce Sandra,
(Jurnal E-Komunikasi,
Volume 1, Nomor 2),
bahwa political branding Jokowi
selama masa kampanye pemilu
DKI Jakarta 2012 di media sosial
-
15
Jakarta 2012 Di Media
Sosial Twitter
2013 Twitter dibentuk melalui
penampilan, personalitas dan
pesan-pesan politis. Political
branding tidak lagi dibentuk
hanya dengan personalitas dan
penampilan, namun juga dengan
lebih spesifik yakni dengan
pembangunan hubungan dengan
konstituen, adanya orisinalitas
pemimpin, tanggap teknologi,
adanya nilai-nilai personal yang
disalurkan, serta juga kunci pesan
politis seperti adanya pemberian
harapan, dukungan publik,
laporan aktivitas serta
penyampaian nilai/ideologi
politik juga menjadi satu strategi
pesan yang disalurkan. Ditambah
penampilan yang melekat pada
diri kandidat, merefleksikan ulang
keseluruhan pesan political
branding tersebut dari pemaknaan
pakaian yang dikenakan.
2 Media Sosial dan
Komunikasi Politik:
Budiyono (Jurnal
Komunikasi, Volume
Media sosial dalam bahasan
penelitian ini adalah facebook,
-
16
Media Sosial sebagai
Komunikasi Politik
Menjelang PILKADA
DKI JAKARTA 2017
11, Nomor 11), 2016 bisa dimanfaatkan menjadi sarana
komunikasi politik yang cukup
efektif dalam proses kehidupan
demokrasi. Dalam demokrasi di
era digital ini, khususnya pada
konteks kampanye politik, media
sosial telah berperan menjadi alat
komunikasi yang bisa
menghubungkan para pelaku
politik dengan konstituennya,
antara komunikator dan
komunikan secara jarak jauh dan
bersifat masif. Masing-masing
pelaku politik dan partisipannya
bisa mengekspresikan
kepentingannya atau hak-hak
politiknya secara bebas tanpa
penghalang yang menghambat
proses komunikasi politik.
3 Menakar Kekuatan Media
Sosial Menjelang Pemilu
2014
Athiqah Nur Alami
(Jurnal Penelitian
Politik, Volume 10,
Nomor 1 ), 2013
Kehadiran media sosial
sebenarnya berpeluang dalam
melahirkan harapan akan model
baru partisipasi politik
masyarakat di era demokratisasi.
Fenomena ini seringkah disebut
-
17
dengan digital democracy, e-
government atau internet
politics,51 dan e-activism.52
Situasi ini sebenarnya diharapkan
dapat mengikis segala keraguan
dan sikap apatisme masyarakat
terhadap parpol. Masyarakat
dapat berpartisipasi secara tidak
langsung dalam memengaruhi
kebijakan pemerintah sehingga
mereka tidak merasa bahwa
pemerintahan adalah domain elite
tertentu. Selain itu, bagi parpol
media sosial harus digunakan
untuk mendukung tugas dan
fungsi partai, di antaranya
memberikan pendidikan politik
bagi masyarakat. Namun,
persoalannya adalah kebanyakan
dari mereka memanfaatkan media
sosial untuk keuntungan mereka
sendiri. Mereka hanya mengikuti
arus atau euphoria dari media
sosial, tapi tidak memiliki strategi
bagaimana memanfaatkannya
-
18
secara optimal. Bahkan tidak
sedikit parpol yang merendahkan
penggunaan media sosial karena
mereka tidak mengerti bagaimana
mengoptimalkan media sosial
dalam mendukung aktivitas
politik.
Sumber: Data Peneliti 2018
2.2 Tinjauan Tentang Komunikasi
Menurut John Fiske dalam bukunya Pengantar Ilmu Komunikasi
yang
diterjemahkan dari buku aslinya Introduction To Communication
Studies bahwa
komunikasi dapat dilihat dari dua sisi atau pandangan. Yang
pertama, komunikasi
memfokuskan pada bagaimana pengirim menerima dan/ mengirimkan
pesan ke
penerima, lalu akan diperhatikan seberapa besar efisiensi dan
akurasi yang
didapat. Dari sisi yang pertama ini, terjadinya komunikasi
dianggap untuk
mempengaruhi pikiran dan tingkah laku orang lain. Jika hasil
dari proses tidak
sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengirim atau penerima
pesan, maka
komunikasi akan dianggap gagal. Jadi, dari pandangan ini lebih
membahas
bagaimana ‘proses’ yang terjadi, yaitu tentang seperti apa
kegagalan komunikasi,
maka dari itu berbagai tahapan yang terjadi dalam proses
komunikasi sangat
dilihat untuk menemukan dimana kegagalan terjadi. Pandangan yang
kedua,
-
19
bahwa komunikasi fokus pada sebuah pesan yang disampaikan
untuk
menghasilkan makna yang sesuai. Menggunakan istilah signifikansi
sebagai
(pemaknaan) dan tidak menganggap kegagalan komunikasi berasal
dari kesalah
pahaman. Justru kesalahpahaman ini dianggap sebagai kemungkinan
yang terjadi,
karena yang melakukan komunikasi memiliki perbedaan budaya.(John
Fiske,
dalam buku Pengantar Ilmu Komunikasi: 2012)
Jika lebih disederhanakan kembali Komunikasi adalah proses
penyampaian
pesan oleh individu ke inidividu atau kelompok lainnya,
menggunakan media
sebagai perantara pesan maupun secara langsung face to
face,secara verbal dan
non verbal, kemudian terjadi lah kegiatan pertukaran pesan yaitu
feedback dan
bekerkelanjutan. Kata “Komunikasi” berasal dari bahasa Latin,
communis, yang
berarti membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara
dua orang
atau lebih. Akar katanya communis adalah communico, yang artinya
berbagi.
Sedangkan menurut Wilbur Schraam “communication” berasal dari
kata Latin
yaitu comunis: common, sama (Cangara, 2014). Jadi, jika kita
menggunakan
komunikasi dengan suatu pihak, maka kita lalu menyatakan gagasan
kita unutk
memperoleh Common dengan pihak lain, itu mengenai sesuatu obyek
tertentu.
Komunikasi adalah suatu hal yang sangat mendasar dan akan selalu
ada
dikehidupan masyarakat. Karena ini bertujuan untuk agar saling
terhubung dan
memahami antar orang ke orang lainnya, dengan cara komunikasi
yang memang
sudah mereka sepakati tentang arti makna dari komunikasi yang
mereka lakukan
di sekelompok masyarakat mereka sendiri.
-
20
2.2.1 Proses Komunikasi
Laswell dalam Effendy (1994:11-19) membedakan proses
komunikasi menjadi dua tahap. Yang pertama, yaitu proses secara
primer
dimana komunikasi berlangsung dilakukan oleh individu ke
individu
lainnya atau komunikator ke komunikan secara langsung, baik
dengan
verbal maupun nonverbal yang dilakukan tanpa perantara. Dimana
verbal
berarti bahasa yang digunakan, maupun nonverbal yang berarti
bagaimana
gestur, isyarat, gambar, warna, dan lain sebagainya yang muncul
dalam
proses penyampaian pikiran atau perasaan yaitu pesan.
Lalu yang kedua komunikasi secara sekunder, yaitu komunikasi
yang dilakukan melalui media sebagai perantara. Media yang
digunakan
pun ialah media konvensional seperti media cetak dan media
penyiaran.
Jika dilihat secara kemajuan teknologi saat ini khususnya dalam
teknologi
digital atau komputer dan internet yaitu media baru (New Media)
seperti
media sosial, website, blog, dan sebagainya juga digunakan
sebagai
perantara atau media dalam proses sekunder.
2.2.2 Fungsi Komunikasi
Fungsi komunikasi sebagai menyampaikan informasi, mendidik,
menghibur dan mempengaruhi. Fungsi komunikasi ini untuk
mencapai
tujuan jangka pendek atau tujuan jangka panjang dalam
kepentingan
individu. Jangka pendek berlaku untuk menarik perhatian atau
simpati dan
pujian, yang memberikan keuntungan secara ekonomi, sosial
serta
-
21
material. Sedangkan jangka panjang berlaku untuk keahlian
seperti
berpidato, berbahasa maupun keahlian menulis, dll.
William I. Gorden dalam Deddy Mulyana, (2005:5-30)
mengkategorikan fungsi komunikasi menjadi empat, yaitu:
1. Sebagai Komunikasi Sosial
Yang berfungsi setidaknya mengisyaratkan tentang
bawasannya komunikasi penting dalam membangun konsep
dan aktualisasi diri untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar
dari teknaan dan ketegangan, melalui komunikasi yang
bersifat
menghibur dan memupuk hubungan orang lain (keluarga,
kelompok belajar, lingkungan tempat tinggal atau masyarakat,
secara keseluruhan).
2. Sebagai Komunikasi Ekspresif
Untuk menyampaikan perasaam (emosi) kita, yang dapat
disampaikan secara ekpresif melalui perilaku nonverbal.
3. Sebagai Komunikasi Ritual
Suatu komunitas yang melakukan upacara tertentu, dimana
dalam acara itu orang – orang mengucapkan kata – kata atau
perilaku – perilaku tertentu yang bersifat simbolik.
4. Sebagai Komunikasi Instrumental
Mempunyai beberapa tujuan umum yaitu: menginformasikan,
mengajar, mendorong, mengubah sikap, menggerakkan
tindakan dan jug amenghibur.
-
22
2.2.3 Tujuan Komunikasi
Menurut Onong Uchjana Effendi dalam buku Dimensi – dimensi
Komunikasi ialah :
1. Social change/ Social Participation
Memberikan berbagai informasi pada masyarakat tujuan
akhirnya
supaya masyarakat mau mendukung dan ikut serta terhadap
tujuan
informasi itu disampaikan.
2. Attitude Change
Kegiatan memberikan berbagai informasi pada masyarakat
dengan
tujuan supaya masyarakat akan berubah sikapnya.
3. Opinion Change
Memberikan berbagai informasi pada masyarakat supaya
masyarakat
mau berubah pendapat dan persepsinya terhadap tujuan informasi
itu
disampaikan.
4. Behaviour Change
memberikan informasi agar masyarakat mau mengubah
perilakunya
sesuai dengan tujuan informasi disampaikan tersebut. (Mulyana:
2005)
-
23
2.3 Tinjauan Tentang Teori Politik
Teori Politik berasal dari dua suku kata, Teori dan Politik.
Teori dapat
diartikan sebagai cara, model kerangka fikiran ataupun pedapat
yang
dikemukakan oleh seseorang sebagai keterangan mengenai suatu
peristiwa.
Sedangkan politik berarti negara (berasal dari kata polis).
Politik juga memiliki
arti sebagai proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam
masyarakat
yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya
dalam negara.
Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai
definisi yang
berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu
politik.Politik juga
dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain:
• Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk
mewujudkan
kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles)
• Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan
pemerintahan
dan negara
• Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan
dan
mempertahankan kekuasaan di masyarakat
• Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan
pelaksanaan
kebijakan publik.
Seperti yang dikatakan oleh ilmuwan politik Mark Roelofs
bahwa:
“politik adalah pembicaraan; atau lebih tepat, kegiatan politik
(berpolitik)
adalah berbicara. Ia menekankan bahwa politik tidak hanya
pembicaraan,
juga tidak semua pembicaraan adalah politik. Akan tetapi,
hakikat
pengalaman politik, dan bukan hanya kondisi dasarnya, ialah
bahwa ia
adalah kegiatan berkomunikasi antara orang –orang” (Nimmo, 1993:
8).
http://id.wikipedia.org/wiki/Proseshttp://id.wikipedia.org/wiki/Kekuasaanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakathttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pembuatan_keputusan&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Negarahttp://id.wikipedia.org/wiki/Definisihttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hakikat&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu_politikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_publik
-
24
Teori Politik memiliki dua makna yaitu :
1. Teori sebagai pemikiran spekulatif tentang bentuk dan tata
cara
pengaturan masyarakat yang ideal,
2. Teori menunjuk pada kajian sistematis tentang segala kegiatan
dalam
masyarakat untuk hidup dalam kebersamaan.
Komunikasi politik adalah sebuah studi interdisiplinari yang
dibangun atas
berbagai macam disiplin ilmu terutama yang memiliki keterkaitan
antara proses
komunikasi dan proses politik (Hafied Cangara,2009:63).
Terkadang ketika kita
berbicara soal komunikasi yang digabungkan dengan kata politik
tidak jarang
diklaim sebagai studi tentang aspek-aspek politik, dan sering
dikaitkan dengan
unsur komunikasi di dalam sebuah kampanye pemilu (election
campaign) karena
mencakup masalah persuasi terhadap pemilih, debat antar
kandidat, dan
penggunaan media massa sebagai alat kampanye. Dengan minim atau
tidak
adanya komunikasi, maka tidak akan tercipta usaha bersama dan
secara otomatis
juga tidak akan ada politik.
2.3.1 Sejarah Perkembangan :
A. Teori Politik Zaman Klasik
(1) Teori Politik Socrates
Metode Socrates yang berbentuk Maieutik dan mengembangkan
metode induksi dan definisi. Pada sisi lain Socrates
memaparkan
etika yang berintikan budi yakni orang tahu tentang kehidupan
dan
pengetahuan yang luas.
-
25
(2) Teori Politik Plato
Filsafat politik yang diuraikan oleh Plato sebagai cerminan
teori
politik. Dalam teori ini yakni filsafat politik tentang
keberadaan
manusia di dunia terdiri dari tiga bagian yaitu, Pikiran atau
akal,
Semangat/keberanian dan Nafsu/keinginan berkuasa.
(3) Teori Politik Aristoteles
Teori politik Aristoteles bernuansa filsafat politik yang
meliputi :
Filsafat teoritis, Filsafat praktek dan Filsafat produktif.
Teori
negara yang dinyatakan sebagai bentuk persekutuan hidup yang
akrab di antara warga negara untuk menciptakan persatuan
yang
kukuh. Untuk itu perlu dibentuk negara kota (Polis).
B. Teori Politik Zaman Pertengahan
(1)Teori Politik Agustinus
Agustinus melihat perbandingan Negara sekuler dan negara
Tuhan.
Negara sekuler dianggap sebagai penyelewengan oleh para
penguasa yang arif dan bijaksana sehingga kekuasaan bagaikan
keangkuhan dengan berbagai kejahatan. Sedangkan negara Tuhan
menghargai segala sesuatu yang baik dan mengutamakan nilai
kebenaran.
(2) Teori Politik Thomas Aquinas
Teori politik Thomas Aquinas meliputi:
a. Pembagian negara baik dan negara buruk yang menerapkan
sumber teori politik.
-
26
b. Tujuan negara yang diidentik dengan tujuan manusia dalam
hidup yakni mencapai kemuliaan abadi dalam hidup
(membutuhkan pemerintahan yang monarkhi).
c. Hukum positif yang merupakan pelaksanaan hukum alam
dan untuk menyempurnakan pikiran manusia maka
diperlukan Hukum Tuhan.
(3) Teori Politik Marthen Luther
Teori politik Marthen Luther meliputi :
a. Teori politik reformasi
b. Menempatkan kekuasaan negara lebih tinggi dari
kekuasaan gereja.
c. Kekuasaan Tuhan atas manusia bersifat langsung dan tidak
melalui perantara.
C. Teori Politik Zaman Pertengahan
(1) Teori Politik Ibnu Khaldun
Setiap warga negara perlu memiliki Askabiyah untuk
menumbuhkan kesatuan dalam negara. Untuk itu dikembangkan
teori politik askabiyah dan rasa keagamaan oleh pemimpin
negara.
Perkembangan negara harus didasarkan pada solidaritas dengan
keyakinan agama untuk dapat menstabilkan negara.
( 2 ) Teori Politik Machiavelli
Menurut Machiavelli Bentuk negara meliputi negara republik
dan
monarkhi. Selanjutnya Monarkhi dibagi atas dua yaitu
Monarkhi
-
27
Warisan dan Monarkhi Baru. Tujuan negara yaitu memenuhi
berbagai kebutuhan warga negara selama negara tidak
dirugikan
karena negara juga memiliki berbagai kepentingan dan
kepentingan utama.
(3)Teori Politik Liberalis
Pengertian dan faham liberal menunjuk pada kebebasan warga
negara untuk memenuhi kebutuhan hidup bidang politik
ekonomi,
sosial dan budaya.
D. Teori Politik Modern
(1) Teori Politik Thomas Hobbes
Thomas Hobbes mengemukakan teori politik State Of Nature
yakni
manusia yang satu menjadi lawan terhadap manusia lain.
Keadaan
ini disebut In Abstracto yang memiliki sifat; a) bersaing,
b)
membela diri, c) ingin dihormati. Untuk menghindari
kematian,
Hobbes mengemukakan teori perjanjian sosial untuk merubah
bentuk kehidupan manusia dari keadaan alamiah ke dalam
bentuk
negara atau Commen Wealth.
(2) Teori Politik John Locke
John Locke menekankan bahwa dalam state of nature terjadi:
Kebingungan, Ketidak pastian, Ketidak aturan, Tidak ada
kematian. Pada sisi lain Locke mengemukakan hak-hak alamiah
sebagai berikut: hak akan hidup, hak atas kebebasan dan
kemerdekaan, hak memiliki sesuatu. Konsep perjanjian
masyarakat
-
28
merupakan cara untuk membentuk negara. Oleh karena itu
negara
harus mendistribusi kekuasaan kepada lembaga: legislatif,
eksekutif dan yudikatif dan federatif. Dalam hal bentuk
negara
Locke membagi atas:Monarkhi, Aristokrasi dan Demokrasi.
(3) Teori Politik Montesquine
Teori politik Trias Politika yang dikemukakan oleh
Montesquieu
merupakan landasan pembangunan teori demokrasi dalam sistem
politik yang menekankan adanya CHEK AND BALANCE
terhadap mekanisme pembangian kekuasaan.
(4) Teori Kekuasaan Tuhan
Dalam teori kekuasaan Tuhan, keadilan dijadikan dasar negara
Tuhan untuk mengatur kehidupan warga negara. Dalam kehidupan
warga negara menurut teori kekuasaan Tuhan diperlukan adanya
kebebasan bagi warga negara dan ada batas-batas kekuasaan
dari
para penguasa.
(5) Teori Kekuasaan Hukum
Perkembangan teori kekuasaan hukum menurut Thomas Aquiras,
John Locke, Krabe, Krenen Berg. Kebaikan-kebaikan teori
kekuasaan hukum meliputi: Penguasa menjalankan kekuasaan
sesuai UUD, Penguasa berkuasa sesuai hukum, Penguasa
berupaya
menerapkan open manajemen, Pers yang bebas sesuai dengan
UUD Negara, Adanya kepastian hukum dalam sistem demokrasi,
Pemilu yang bebas dan rahasia, Setiap warga negara diikutkan
-
29
dalam mekanisme politik, Setiap warga negara sama di depan
hukum dan Diperlukan pengawasan masyarakat.
(6) Teori Kekuasaan Negara
Teori kekuasaan negara yang meliputi: Sifat memaksa dari
kekuasaan negara. Aturan yang dibuat oleh pemerintah atas
nama
negara harus diterapkan mencakup semua warga negara tanpa
kecuali. Untuk implementasi berbagai sifat negara maka
kekuatan
militer merupakan alat yang ampuh untuk melaksanakan
kekuasaan negara.
(7) Teori Kekuasaan Rakyat
Menurut Montesquieu dalam pemerintahan republik kekuasaan
tertinggi ada pada seluruh rakyat atau sebagian besar rakyat.
Secara
teoritis disebut Trias Politika.
(8) Teori Politik Demokrasi
Demokrasi Rakyat merupakan negara dalam masa transisi,
bertugas menjamin perkembangan negara ke arah sosialisme.
Demokrasi Rakyat RRC menurut pola Mao Tse Tung
mendominankan kepemimpinan politik dan pembuatan kebijakan
dengan tujuan membantu seluruh rakyat agar ikut dalam
modernisasi ekonomi, sosial dan politik.
(9) Teori Politik Kedaulatan
Teori kedaulatan terdapat berbagai teori yang pada umumnya
menekankan pada kekuasaan sebagai suatu tandingan atau
-
30
perimbangan terhadap kekuasaan penguasa atau kekuasaan
tunggal.
(10) Teori Kedaulatan Intern dan Ektern
Kedaulatan intern yang memperlihatkan batas lingkup
kekuasaan
negara yang berbentuk fisik. Batas kedaulatan ini meliputi :
Kedaulatan bidang politik, Kebebasan kemerdekaan, Keadilan,
Kemakmuran atau kesejahteraan dan Keamanan.
(11) Teori kedaulatan de facto dan de jure
Teori kedaulatan ini menunjuk pada pelaksanaan kekuasaan
yang
nyata dalam suatu masyarakat merdeka atau telah memiliki
independensi, diantaranya : Kedaulatan de facto yang tidak
syah
dan Kedaulatan de facto yang syah. Sedangkan Teori kedaulatan
de
jure. Dalam teori politik, kedaulatan de jure menunjuk pada
pengakuan suatu wilayah atau suatu situasi menurut hukum
yang
berlaku. (Mufti, 2012)
-
31
2.4 Tinjauan Tentang Komunikasi Politik
Komunikasi Politik sebagai kegiatan politik merupakan
penyampaian pesan-
pesan yang bercirikan politik oleh aktor-aktor politik kepada
pihak lain. Kegiatan
ini bersifat empirik, karena dilakukan secara nyata dalam
kehidupan sosial.
Sedangkan sebagai kegiatan ilmiah, komunikasi politik adalah
salah satu kegiatan
politik dalam sistem politik (Maswadi Rauf,1993: 32– 33).
Menurut Rush dan Althoff (1997:255) Komunikasi politik adalah
transmisi
informasi yang relevan secara politis dari satu bagian sistem
politik –
merupakan unsur dinamis dari suatu sistem politik; dan proses
sosialisasi,
partisipasi serta rekrutmen politik bergantung pada komunikasi.
Secara
sederhana unsur-unsur tersebut dapat digambarkan sebagai
berikut:
Tabel 2.2
Sistem Politik dalam Komunikasi Politik
(Rush and Athhoff)
Budaya Politik
Sistem Politik Komunikasi Politik
Komunikasi politik adalah salah satu dari tujuh fungsi yang
dijalankan oleh
setiap sistem politik. Dalam kata-kata Almond sendiri:
“All of the functions performed in the political system –
political
socialization and recruitment, interest articulation, interest
aggregation,
rule making, rule application, and rule adjudication – are
performed by
means of communication.”
-
32
Dalam buku The Politics of The Development Areas, pada tahun
1960.
Almond berpendapat bahwa:
“komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada
dalam setiap
sistem politik sehingga terbuka kemungkinan bagi para ilmuwan
politik
untuk memperbandingkan berbagai sistem politik dengan latar
belakang
budaya yang berbeda (Maswadi Rauf, 1993: 21).
Faktor tujuan dalam komunikasi politik itu, jelas pula tampak
pada definisi
yang diketengahkan oleh Lord Windlesham dalam karyanya, What is
political
communication adalah:
“Komunikasi politik adalah suatu penyampaian pesan politik yang
secara
sengaja dilakukan oleh komunikator kepada komunikan dengan
tujuan
membuat komunikasi berperilaku tertentu (Effendy, 2002:
158).”
“Menurut Dan Nimmo (2005: 8) “komunikasi Politik yaitu
(kegiatan)
komunikasi yang dianggap komunikasi politik berdasarkan
konsekuensi –
konsekuensinya (aktual maupun potensial) yang mengatur
perbuatan
manusia di dalam kondisi-kondisi konflik. “
Dengan demikian, inti komunikasi politik adalah komunikasi
yang
diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa,
sehingga masalah
yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi tersebut dapat
mengikat suatu
kelompok atau warga tertentu. Komunikasi politik dengan demikian
adalah upaya
sekelompok manusia yang mempunyai orientasi, pemikiran politik
atau ideology
tertentu dalam rangka menguasai atau memperoleh kekuasaan.
Komunikator itu sendiri sebagaimana dikemukakan oleh Rakhmat
(dalam
Dan Nimmo, 2005) digolongkan menjadi tiga yaitu politisi,
profesional dan
aktivis ketiganya dalam aktivitas keseharian mereka harus
melakukan komunikasi
-
33
politik. Nimmo (2005;30) menjelaskan secara rinci mengenai
komunikator politik
ini. Ia memaparkan bahwa terdapat tiga macam komunikator
politik.
Pertama, adalah komunikator politik yang mempunyai pekerjaan
sebagai
politisi/politikus, mereka adalah calon atau pemegang jabatan
tertentu di
pemerintahan. Tak peduli apakah ia ditunjuk atau pejabat karir
dan tak
mengindahkan apakah jabatan itu eksekutif, legislatif atau
yudikatif. Pekerjaan
mereka adalah aspek utama kegiatan ini. Politisi atau politikus
inilah yang sering
juga disebut sebagai elite politik. Dalam kegiatan keseharian,
para politikus harus
melakukan komunikasi politik. Hal ini dilakukan, untuk
mengomunikasikan pesan
pesan poitik kepada sesama politikus, pesan politik ini bisa
berupa tuntutan,
protes dan kebijakan. kemudian, melakukan komunikasi politik
kepada
masyarakat.
Kedua; profesional sebagai komunikator politik muncul
diakibatkan karena
berkembangnya perangkat teknologi media massa. Ia menyuarakan
pendapat
komunikator politik yang sesungguhnya dan menghubungkan dengan
masyarakat,
menghubungkan publik umum, dengan pemimpin politik dan
membantu
menempatkan masalah dan peristiwa pada agenda diskusi publik.
Yang termasuk
dalam profesional adalah para jurnalis (reporter, koordinator
berita, penerbit,
pengarah berita, eksekutif stasiun dan lainnya). Profesional
lainnya adalah
promotor, ia adalah orang yang dibayar untuk mengajukan
kepentingan langganan
tertentu. Seperti agen publisitas, tokoh masyarakat, pejabat
humas, pejabat
informasi publik, sekretaris presiden dan lainnya (Dan Nimmo,
2005: 35).
-
34
Komunikator yang ketiga adalah aktivis, yang dimaksud dengan
aktivis
adalah orang-orang yang tidak bekerja untuk kepentingan politik.
Namun
tugasnya adalah menjadi juru bicara atau sebagai peloby. Politik
bukan lapangan
pekerjaannya, namun ia terlibat baik dalam kegiatan politik
walaupun dalam
komunikasi. Karena itulah ia disebut aktivis politik. Aktivis
lainnya yang juga
berfungsi sebagai komunikator politik adalah pemuka
masyarakat.
“Komunikasi politik merupakan salah satu fungsi partai politik,
yakni
menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan
mengaturnya sedemikian rupa ”penggabungan kepentingan”
(interest
aggregation) dan “perumusan kepentingan” (interest articulation)
untuk
diperjuangkan menjadi public policy (Budiardjo, 2008: 406).”
Dari pengertian-pengertian di atas menunjukkan pada sikap dan
perilaku
seluruh individu yang berada dalam lingkup sistem politik,
sistem pemerintahan
atau sistem nilai baik sebagai pemegang kekuasaan maupun sebagai
masyarakat
untuk terwujudnya suatu jalinan komunikasi antara pemegang
kekuasaan
(pemerintah) dengan masyarakat yang mengarah kepada sifat-sifat
integrative.
Komunikasi politik merupakan proses penyampaian pesan-pesan
yang
terjadi pada saat fungsi-fungsi itu dijalankan. Hal ini berarti
bahwa fungsi
komunikasi politik terdapat secara inherent di dalam setiap
fungsi sistem politik.
Dari beberapa pendapat mengenai komunikasi politik tersebut,
dapat
disimpulkan bahwa komunikasi politik merupakan suatu penyampaian
pesan
politik antara pemerintah, partai politik, dan juga warga
masyarakat untuk
menyampaikan ide, gagasan, dan pemikiran yang dapat mempengaruhi
seluruh
elemen masyarakat untuk dapat mengikat semua warganya melalui
suatu sanksi
yang telah ditentukan bersama. Jadi, dilihat dari sistem dan
pengertian komunikasi
-
35
politik di atas komunikasi politik merupakan suatu proses
penyampaian informasi
atau pesan yang dilakukan oleh pimpinan partai politik terhadap
anggota partai
politik dengan saluran/media berupa lisan maupun tulisan dan
diharapkan anggota
partai politik tersebut mengerti dan menyetujui dari apa yang
telah disampaikan.
2.4.1 Unsur-Unsur Komunikasi Politik
Tabel 2.3
Unsur-Unsur Komunikasi Politik
Keterangan:
a. Komunikator/sender/ sumber = Pengirim pesan
b. Encoding: Proses penyusunan ide menjadi simbol/pesan
c. Message = Pesan
d. Media = Saluran
e. Decoding – Proses pemecahan/ penerjemahan simbol-simbol
f. Feedback = Umpan balik/ respon
Sumber
Pesan
Feedback
Audiens/Pendengar
-
36
g. Komunikan (receiver)/ pendengar (audiens) = Penerima
pesan
Komunikasi politik dilakukan melalui proses yang meliputi
unsur-unsur
komunikasi politik yaitu (Nimmo, 2004:16):
a. Sumber
Para komunikator politik ini adalah pols, yakni politikus
yang
hidupnya dari manipulasi komunikasi, dan vols, yaitu warga
negara yang
aktif dalam politik berdasarkan paruh waktu (part-time) dan
sukarela
(voluntary).
b. Pesan
Sebagian besar politik adalah pembicaraan. Untuk memahami
mengatakan apa dari komunikasi politik, dan gunanya untuk
mula-mula
melihat bahasa yang digunakan orang dalam berbicara, yaitu
gejala
linguistik politik. Komunikator politik menggunakan bahasa dan
simbol,
baik untuk meyakinkan khalayak.
c. Saluran
Media politik sebagi sarana saluran politik dapat dibagi
menjadi:
saluran massa, interpersonal, dan organisasi. Pemerintah dan
pers sebagai
sumber dan saluran komunikasi politik. Jika perbuatan politik
kita
diturunkan dari makna yang kita berikan kepada objek-objek
politik, maka
media berita menduduki posisi yang penting dalam proses
komunikasi-
opini karena kenyataan bahwa kita memperoleh begitu banyak
informasi
politik kita langsung dari siaran berita televisi dan dari surat
kabar.
-
37
d. Audiens atau pendengar
Komunikasi terlibat dalam perbuatan gabungan atau transaksi
antara
sumber dan penerima. Khalayak komunikasi politik bukanlah wadah
yang
pasif yang ke dalamnya para pemimpin politik dengan berbagai
karakteristik dan motif hanya menuangkan beraneka imbauan
dengan
menggunakan bahasa, simbol, piranti, dan media yang menarik.
e. Umpan balik
Akibat komunikasi diturunkan dari interaksi antara tiga unsur
yang dapat
dipisahkan: pesan, khalayak yang diduga akan dipengaruhi, dan
pengaruh
yang diakibatkannya. Singkatnya, akibat tidak ditentukan
terpisah dari
interpretasi: bahkan, akibat adalah tindakan interpretatif
sinambung yang
diturunkan dari penyusunan opini personal, sosial, dan
politik.
2.4.2 Bentuk-bentuk Komunikasi Politik
Terdapat berbagai bentuk komunikasi politik yang biasa dilakukan
oleh
politikus atau aktivis politik untuk mencapai tujuan politiknya.
Teknik
komunikasi yang dilakukan diarahkan untuk mencapai
dukungan-legitimasi
(otoritas sosial), yang meliputi tiga level, yaitu pengetahuan,
sikap sampai dengan
perilaku khalayak. Bentuk-bentuk komunikasi politik menurut
Arifin (2003: 65)
antara lain, retorika politik, agitasi politik, propaganda
politik, public relations
politik, dan lobi politik.
-
38
1) Retorika politik
Retorika politik atau pidato politik sebagai suatu seni
berbicara memang
memiliki daya persuasi politik yang sangat tinggi, dengan
menggunakan bahasa
lisan yang indah (irama, mimik, dan intonasi suara). Arifin
(2003: 65)
2) Public relations politik
Public relations politik sebagai bentuk kegiatan dalam
melakukan
hubungan dengan masyarakat, secara jujur (tidak berbohong),
terbuka, rasional
(tidak emosional), dan timbal balik (dua arah).
3) Kampanye politik
Kampanye politik adalah bentuk komunikasi politik yang dilakukan
oleh
seorang atau sekelompok orang atau organisasi politik dalam
waktu tertentu untuk
memperoleh dukungan politik dari rakyat.
4) Lobi politik
Lobi politik dan forum politik, merupakan forum pembicaraan
politik yang
dalam perspektif komunikasi politik tercakup dalam komunikasi
antar pesona atau
tatap muka, yang bersifat dialogis.
5) Pola tindakan politik
Tindakan politik dalam peristiwa komunikasi politik bertujuan
untuk
membentuk citra (image) politik bagi khalayak (masyarakat),
yaitu gambaran
tentang realitas politik yang memiliki makna.
-
39
2.4.3 Faktor-faktor Penghambat Komunikasi Politik
Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat Komunikasi Politik
Unsur-
unsur sistem komunikasi politik tersebut dapat dipengaruh oleh
faktor-faktor
pendorong dan faktor-faktor penghambat, seperti di bawah
ini.
1) Hubungan komunikator-komunikan
Politikus, baik representatif maupun ideolog, berkomunikasi
untuk
kepentingan para pemilih atau untuk kepentingan tujuan. Juru
bicara kelompok
terorganisasi dan pemuka pendapat memainkan peran yang jauh
lebih aktif dalam
komunikasi politik dibandingkan dengan warga negara pada
umumnya. Dalam
komunikasi politik, partisipan adalah anggota khalayak yang
aktif yang tidak
hanya memperhatikan apa yang dikatakan oleh para pemimpin
politik, tetapi juga
menanggapi dan bertukar pesan dengan para pemimpin Itu.
Ringkasnya,
partisipan politik melakukan kegiatan bersama dan bersama-sama
dengan para
pemimpin politik, yaitu mereka sama-sama merupakan komunikator
politik
(Nimmo, 2004: 125).
2) Faktor sosial-ekonomi
Banyak cara menentukan seseorang untuk dikategorikan ke dalam
kelas
sosial mana; tetapi pada umumnya, kelas itu merupakan fungsi
dari pekerjaan,
pendapatan, dan pendidikan orang. Anggota kelas atas dan kelas
menengah adalah
orang dengan pekerjaan profesional-manajerial dengan pendapatan
tinggi dan
berpendidikan akademis; anggota kelas menengah bisa pegawai
administrasi atau
pegawai keahlian (skilled) yang pendapatannya relatif baik dan
seringkali, tetapi
-
40
tidak terlalu, memiliki gelar akademis; kelas rendah mencakup
buruh kasar
dengan pendidikan sekolah menengah atau yang lebih rendah,
penganggur, dan
orang miskin. Pada umumnya, orang dari kelas yang lebih tinggi
lebih sering
berpartisipasi dalam politik ketimbang orang dari strata sosial
yang lebih rendah
(Nimmo, 2004: 141).
3) Budaya politik
Suatu cara penting opini publik dalam mempengaruhi apa yang
dilakukan
oleh pejabat pemerintah ialah menggunakan budaya politik.
Pengaruh opini publik
yang terbesar terhadap pembuatan keputusan pada pemerintah ialah
dimilikinya
budaya politik bersama oleh rakyat untuk memegang jabatan
pemerintah. Budaya
politik terdiri atas pola kecenderungan kepercayaan, nilai, dan
pengharapan yang
diikuti secara luas (Nimmo, 2004: 36).
4) Struktur organisasi partai
Struktur ialah pelembagaan hubungan organisasi antara
komponen-
komponen yang membentuk bangunan itu. Struktur politik sebagai
salah satu
species struktur pada umumnya, selalu berkenaan dengan alokasi
nilai-nilai yang
bersifat otoritatif, yaitu yang dipengaruhi oleh distribusi
serta penggunaan
kekuasaan.
5) Model komunikasi
Komunikasi politik yang dilakukaaan partai politik bisa berupa
lisan
maupun tulisan. Komunikasi politik yang dilakukan oleh partai
politik bertujuan
untuk memperoleh kejelasan dan mempengaruhi perubahan aspek
kognitif
anggota yang meliputi paham ideologi dan platform.
-
41
2.4.4 Indikator dalam pelaksanaan komunikasi politik
1. Unsur-unsur sistem komunikasi politik (Rush dan Althoff,
2002:255)
1) Sumber, tolok ukurnya: pemimpin partai politik, pengurus
partai politik.
2) Pesan, tolok ukurnya: isi pesan, perintah, larangan, program
kerja.
3) Saluran, tolok ukurnya : media lisan, media tulisan,
elektronik.
4) Umpan balik, tolok ukurnya: penolakan, penerimaan.
5) Audiens, tolok ukurnya : anggota partai politik.
2. Faktor-faktor pendorong dan penghambat komunikasi politik
adalah:
1) Hubungan komunikator-komunikan, tolak ukurnya:
pendekatan,
pengenalan komunikator.
2) Faktor sosial-ekonomi, tolok ukurnya: tingkat pendidikan,
tingkat
ekonomi.
3) Budaya politik, tolok ukurnya: parokhial, kaula,
partisipan.
4) Struktur organisasi partai politik, tolok ukurnya: formal,
informal.
5) Model komunikasi, tolok ukurnya: berbelit-belit, mudah.
2.4.5 Fungsi Komunikasi Politik
Komunikasi politik merupakan jalan mengalirnya informasi
melalui
masyarakat dan melalui berbagai struktur yang ada dalam sistem
politik (Mas‟oed
dan Andrew, 1990: 130). Fungsi dari komunikasi politik adalah
struktur politik
yang menyerap berbagai aspirasi, pandangan, dan gagasan yang
berkembang
dalam masyarakat dan menyalurkannya sebagai bahan dalam
penentuan
-
42
kebijakan. Dengan demikian fungsi membawakan arus informasi
balik dari
masyarakat ke pemerintah dan dari pemerintah ke masyarakat.
Fungsi komunikasi politik itu terutama dijalankan oleh media
massa, baik
itu media cetak maupun media elektronik. Dengan demikian media
massa itu
memiliki peranan yang strategis dalam sistem politik. Berarti
frekuensi dan
intensitas yang lebih besar. Di samping perasaan “sadar
informasi” hal itu juga
didukung oleh tersedianya fasilitas yang memadai.
Kelancaran komunikasi politik akan sangat berpengaruh pada
kemantapan
kehidupan politik. Terlambatnya saluran komunikasi politik dapat
mengakibatkan
munculnya kecurigaan antara satu kelompok lain, antara satu
pihak dengan pihak
lain. Atas dasar itu, keterbukaan politik ada batasnya,
diperlukan dalam
pembinaan sistem politik. Maka dari itulah muncul fungsi
komunikasi bagi
komunikasi politik untuk mempermudah jalannya sistem politik
yang ada.
2.4.6 Proses Komunikasi Politik
Proses adalah arus, perubahan dan ketidaktepatan dalam hubungan
kegiatan
terhadap satu sama lain. Barlund melukisakan sifat proses itu
sendiri –
berkembang, dinamis, sinambung, sirkular, tak dapat diulang, tak
dapat dibalikan
dan kompleks. Sebagai proses, komunikasi tidak memiliki titik
bertolak; tiada
hentinya ia meliputi interpretasi personal, pertukaran sosial
dan politik. Ia tidak
memiliki penyebab yang mudah dilihat bagi akibatnya yang dapat
diamati. (Dan
Nimmo. 2005)
-
43
Miriam Budiardjo, dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik,
menjelaskan
bahwa proses politik adalah pola-pola politik yang dibuat oleh
manusia dalam
mengatur hubungan antara satu sama lain. Proses dalam setiap
sistem dapat
dijelaskan sebagai input dan output. Input itu sendiri merupakan
tuntutan serta
aspirasi masyarakat dan juga dukungan dari masyarakat. Input ini
kemudian
diolah menjadi output, kebijaksanaan, dan keputusan-keputusan,
yang akan
dipengaruhi oleh lingkungan sosial.
Dari beberapa penjelasan dari ilmuwan politik yang menjelaskan
tentang
proses politik, maka dapat disimpulkan bahwa Pokok dari politik
adalah upaya
untuk mencapai tujuan, dan untuk mencapainya harus ada proses
yang dilewati
yang kemudian disebut sebagai proses politik. Secara garis
besar, proses politik
adalah semua interaksi yang terjadi dalam sebuah sistem politik.
Proses politik
dimulai dari adanya tuntutan untuk memenuhi tujuan dan
kepentingan politik
yang tentunya terdapat instrument untuk memperjuangkan
tuntutannya. Proses
politik merupakan tahapan setelah adanya input politik dimana
proses mencakup
serangkaian tindakan pengambilan keputusan, baik oleh
perorangan, kelompok,
maupun lembaga apapun macam legislatif, eksekutif, maupun
yudikatif dan lain-
lain dalam rangka memenuhi tujuan atau kepentingannya. Harus
diketahui
bagaimana input politik itu terbentuk dan bergerak, sebab
dinamikanya akan
sangat berpengaruh terhadap output politik atau setelah melalui
proses politik.
Oleh karena itu harus dikenali tenaga-tenaga pembuat atau tenaga
pembantu dari
input tersebut.
-
44
2.5 Tinjauan Tentang Media Sosial
Media sosial telah menjadi kebutuhan primer dari individu
untuk
mendapatkan kebutuhan informasi, hiburan, pendidikan dan
pengetahuan –
pengetahuan lainnya. Media sosial ini adalah hasil dari kemajuan
teknologi
informasi yang semakin canggih, sebagaimana diulas oleh Richard
Hunter dengan
world without secret di buku Media Sosial oleh Rulli Nasrullah
bahwa:
“kehadiran media baru (new media/cybermedia) menjadikan
informasi
sebagai sesuatu yang mudah dicari dan terbuka. Media tradisional
seolah –
olah mendapatkan pesaing baru dalam mendistribusikan berita.
Jika selama
ini institusi media sebagai lembaga yang mendominasi
pemberitaan,
kehadiran internet dan media sosial memberikan keleluasaan bagi
khalayak
untuk ikut dalam berkompetisi menyebarkan informasi atau
peristiwa yang
terjadi di sekitar mereka.” (Hunter dalam buku Media Sosial,
2016:1)
Istilah media sendiri dijelaskan sebagai alat komunikasi, namun
‘media’ juga
dapat disebut sebagai sarana bagaimana bentuk dari teknologinya
(Laughey dkk,
dalam Rulli Nasrullah, 2016: 3-4). Seperti media cetak, yang
berarti media
tersebut digunakan untuk menghasilkan pesan berupa cetakan yang
menggunakan
mesin cetak, dan media elektronik yang dihasilkan oleh perangkat
elektronik.
Selain itu media juga dilihat dari bagaimana pesan itu
disebarkan, atau seperti apa
pola penyebaran pesan dengan teknologi, sampai pada bagaimana
khalayak
menggunakan media tersebut seperti media lama (old media) dan
media baru (new
media).
Sedangkan ‘sosial dalam media sosial secara teori semestinya
didekati oleh
ranah sosiologi. Bahkan dalam teori sosiologi disebutkan bahwa
media pada
dasarnya adalah sosial karena media merupakan bagian dari
masyarakat dan aspek
-
45
dari masyarakat yang dipresentasikan dalam bentuk perangkat
teknologi yang
digunakan.
Jadi menurut Mandibergh (2012) dalam buku Media Sosial oleh
Rulli
Nasrulah bahwa media sosial adalah media yang mewadahi kerja
sama di antara
penguna yang menghasilkan konten (use-generated content).
Sedangkan menurut
Boyd (2009) menjelaskan media sosial sebagai kumpulan perangkat
lunak yang
memungkinkan individu maupun komunitas untuk berkumpul,
berbagi,
berkomunikasi, dan dalam kasus tertentu saling berkolaborasi
atau bermain.
Media sosial memiliki kekuatan pada user generated content (UGD)
dimana
konten yangdihasilkan oleh pengguna, bukan oleh editor
sebagaimana di institusi
media massa. (Nasrullah, 2016:11)
2.6 Tinjauan Tentang Pilkada Serentak
Di tahun 2018 Indonesia menggelar pesta demokrasi, yaitu
diselenggarakannya pemilihan umum kepala daerah atau pilkada
disejumlah
daerah secara bersamaan baik di tingkat Kota, Kabupaten dan
Provinsi. Indonesia
adalah Negara demokratis, dimana masyarakat memilih tokoh-tokoh
yang
mencalonkan dirinya untuk menjadi ketua dan wakil ketua kepala
daerah, yang
nantinya bertugas untuk menjalankan roda pemerintahan. Adapun
aturan tentang
pemilihan kepala daerah ini ialah:
• Pasal 56 Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah:
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu
pasangan
-
46
calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas
langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
• Pasal 1 angka 4 Undang Undang No. 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilu: Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
adalah
pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota
secara
demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun
1945.
• Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 22 Tahun 2014 tentang
Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota: Pemilihan gubernur, bupati,
dan
walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah
pelaksanaan
kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten/kota untuk
memilih
gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis melalui
lembaga
perwakilan rakyat.
• Undang-Undang No. 1 Tahun 2015: Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan
Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah
pelaksanaan
kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk
memilih
Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan
demokratis.
• Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2015: Pemilihan
Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil
Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah
pelaksanaan
kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk
memilih
-
47
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota
dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
(www.mahkamakonstitusi.go.id)
Untuk menjadi kepala daerah harus memenuhi syarat – syarat
tertentu. Syarat
utama ialah seorang warga Negara Indonesia dan persyaratan lain
sesuai dengan
isi Pasal 13 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2014. Sedangkan
pelaksanaan
pilkada sudah disebutkan dalam Pasal 65 Undang – Undang No. 32
Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, melalui dua tahap yaitu tahap
persiapan yang
memegang Pasal 65 ayat (2) Undang – Undang No. 32 Tahun 2004
tentang
Pemerintahan Daerah disebutkan tahap persiapan terbagi menjadi
lima pelaksaan.
Dan tahap pelaksanaan, pada Pasal 65 ayat (3) Undang – ndang NO.
32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, tahap pelaksaan yang terdiri
dari enam
kegiatan, yaitu penetapan daftar pemilih, pendaftaran dan
penetapan calon Kepala
Daerah/ Wakil Kepala Daerah, kampanye, pemungutan suara,
perhitungan suara,
penetapan pasangan calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
terpilih dan
pengesahan, dan pelantikan.
Kegiatan ke tiga dari tahap pelaksanaan pilkada adalah moment
yang sangat
menjadi sorotan yaitu masa kampanye. Para pasangan calon pilkada
ditiap tempat
akan berlomba – lomba untuk mempromosikan visi dan misi dalam
memajukan
daerah yang akan dipimpinnya jika terpilih nanti. Dimulai dari
aksi yang
dilakukan untuk masyarakat, mengeluarkan pendapat, solusi, serta
membantu
penyelesaian masalah diberbagai masyarakat. Ada beberapa hal
mengapa
kampanye dilakukan yaitu pertama, mengupayakan agar kesetiaan
yang ada pada
-
48
pengikut partai akan bangkit untuk memilih sesuai dengan
kesetiaan mereka.
Kedua, adanya kegiatan untuk menjajaki warga negara yang tidak
terikat pada
partai. Ketiga, kampanye dilakukan tidak untuk mengalihkan
kepercayaan dan
nilai anggota partai, tetapi untuk meyakinkan rakyat, jika
mereka memilih
kandidat dari partai lain keadaan akan lebih baik. Dalam kata
lain bahwa agar
masyarakat tahu mana paslon yang menurutnya baik untuk dipilih
sebagai
pemimpin.
Banyak cara yang sudah dilakukan paslon untuk mempengaruhi
khalayak.
Baik dengan kampanye massa, kampanye tatap muka dimana menjadi
peluang
oleh kandidat untuk melakukan komunikasi tatap muka secara
langsung dengan
khalayak, serta kampanye radio. Dan berbagai macam media
digunakan sebagai
perantara, media elektronik dan media cetak misalnya, dan ada
pula media berupa
audio, media visual, maupun audio visual.
Dalam dunia yang didukung dengan kemajuan teknologi yang sangat
maju,
salah satu strategi kampanye yang dipercaya efektif menggunakan
media audio
visual, yaitu internet. Di dalam internet ini pula terdapat
media online, media
online ialah sarana komunikasi yang tersambung dengan koneksi
internet secara
online, seperti website, blog, email, media sosial, jejaring
sosial, dll. Namun dari
semua media online, media sosial menjadi yang paling umum
digunakan oleh
khalayak seperti instagram, twitter, facebook, whatsapp, line,
dan sebagainya.
-
49
2.7 Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran adalah sebuah alur pikiran peneliti sebagai
dasar-dasar
pemikiran untuk memperkuat sub fokus yang menjadi latar belakang
dalam
penelitian ini. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka
penelitian ini akan
mengkaji tentang Strategi Kampanye Politik Tim Pemenangan
Pasangan Calon
Hasanuddin-Anton Amanah (Hasanah) (Studi Kasus Kampanye Politik
Dalam
Penggunaan Media Sosial Twitter Pada Pemilihan Gubernur Jawa
Barat 2018).
Berdasarkan uraian diatas maka peneliti memutuskan Strategi
Kampanye Politik
Tim Pemenangan Hasanah Dalam Penggunaan Media Sosial adalah
fokus pada
penelitian ini.
Tim pemenangan Hasanah melakukan serangkaian strategi
menggunakan
media sosial sebagai pendukung strategi yang dilakukan selain
menggunakan
media sosial. Sesuai dengan kerangka pemikiran yang dipaparkan,
maka peneliti
menjelaskan bahwa:
1. Tim Pemenangan Hasanah melakukan kampanye pada pemilihan
Gubernur
Jawa Barat 2018, dengan menggunakan media sosial twitter
untuk
mengangkat popularitas atau sebagai media untuk mengingatkan
kepada
target sasaran tentang pasangan calon Hasanuddin – Anton.
Strategi yang
dilakukan oleh Tim Pemenangan menggunakan media sosial
dianggap
sebagai strategi untuk mendukung strategi tanpa menggunakan
media
sosial, untuk menguatkan political image. Penggunaan medsos
ini
ditujukan untuk segmentasi pemilih pemula, karena itu dengan
medsos ini
mencoba memunculkan pasangan calon Hasanah.
-
50
2. Tim Pemenangan Hasanah menggunakan media sosial twitter.
Twitter adalah layanan jejaring sosial dan mikroblog daring
yang
memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan
berbasis teks hingga 140 karakter, yang dikenal dengan sebutan
kicauan
(tweet). Twitter didirikan pada bulan Maret 2006 oleh Jack
Dorsey, dan
situs jejaring sosialnya diluncurkan pada bulan Juli.
3. Dalam melakukan kampanye politik membutuhkan strategi
yang
digunakan dalam penggunaan twitter ini, peneliti merumuskan
bagaimana
langkah – langkah, Implementasi, Hambatan, dan Segmentasi
yang
dilakukan oleh Tim Pemenangan Hasanah untuk mengkampanyekan
paslon Hasanah.
4. Dengan mengetahui bagaimana Langkah – langkah penggunaan
twitter,
seperti apa Implementasi yang dilakukan dalam twitter, Hambatan
apa
yang didapatkan, dan seperti apa segmentasi penggunaan twitter
oleh Tim
Pemenagan dalam Kampanye Politik Paslon Hasanah, maka peneliti
akan
mengetahui bagaimana Strategi Kampanye Politik Tim
Pemenangan
Hasanah Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018.
-
51
Gambar 2.1
Alur Kerangka Pemikiran Peneliti
Tim Pemenangan Hasanah
Langkah – Langkah
Penggunaan Twitter
Kampanye Politik Menggunakan Twitter
Hambatan Penggunaan
Twiter
Implementasi Penggunaan
Twitter
Strategi Tim Pemenangan Hasanah Pada Pemilihan
Gubernur Jawa Barat 2018
Segmentasi Penggunaan
Twiter