14 BAB II TINJAUAN PUSTAKA Bab ini berisikan penjelasan mengenai teori dan kebijakan kebijakan atau peraturan yang berhubungan dengan tema penelitian yang bersumber dari studi literatur (pustaka), dimana di dalamnya terdiri dari penjelasan definisi umum Evaluasi, Pembangunan, Desa Mandiri dan termasuk aspek didalamnya kemudian tinjauan kebijakan terkait pembangunan desa mandiri. 2.1 Tinjauan Evaluasi Secara umum, evaluasi dapat disinonimkan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan lainnya (Dunn, 1999). Gambaran utama evaluasi adalah bahwa evaluasi menghasilkan tuntutan-tuntutan yang bersifat evaluatif. Donna Duerk (1993) menyatakan sedikitnya ada empat tujuan dalam evaluasi: 1. Untuk menguji bagaimana bagaimana sebuah keberjalanan proyek dalam mencapai tujuannya 2. Untuk meneliti seberapa baik desain yang telah dibuat mampu merealisaskan tujuannya sehingga dapat diketahui kualitas kinerja serta koreksi kebutuhan, 3. Untuk mengumpulkan informasi yang akan dimanfaatkan dalam proses desain dan pemnyusunan program yang dapat dignakan dalam penyusun program yang secara garis besar serupa. 4. Untuk membuat kebijakan baru atau proses penyususnan program baru apabila terjadi suatu hal diluar dugaan. Evaluasi menggunakan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan. Pertama, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Ada beberapa pendekatan (Approach) dalam evaluasi menurut Dunn (1999), yaitu:
24
Embed
BAB II TINJAUAN PUSTAKA - elibrary.unikom.ac.id...Checklist digunakan pada penelitian ini menilai program ... Tersedianya gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
14
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini berisikan penjelasan mengenai teori dan kebijakan kebijakan atau
peraturan yang berhubungan dengan tema penelitian yang bersumber dari studi
literatur (pustaka), dimana di dalamnya terdiri dari penjelasan definisi umum
Evaluasi, Pembangunan, Desa Mandiri dan termasuk aspek didalamnya kemudian
tinjauan kebijakan terkait pembangunan desa mandiri.
2.1 Tinjauan Evaluasi
Secara umum, evaluasi dapat disinonimkan dengan penaksiran (appraisal),
pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan
usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan lainnya (Dunn, 1999).
Gambaran utama evaluasi adalah bahwa evaluasi menghasilkan tuntutan-tuntutan
yang bersifat evaluatif. Donna Duerk (1993) menyatakan sedikitnya ada empat
tujuan dalam evaluasi:
1. Untuk menguji bagaimana bagaimana sebuah keberjalanan proyek dalam
mencapai tujuannya
2. Untuk meneliti seberapa baik desain yang telah dibuat mampu
merealisaskan tujuannya sehingga dapat diketahui kualitas kinerja serta
koreksi kebutuhan,
3. Untuk mengumpulkan informasi yang akan dimanfaatkan dalam proses
desain dan pemnyusunan program yang dapat dignakan dalam penyusun
program yang secara garis besar serupa.
4. Untuk membuat kebijakan baru atau proses penyususnan program baru
apabila terjadi suatu hal diluar dugaan.
Evaluasi menggunakan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan. Pertama,
evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja
kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai
melalui tindakan publik. Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan
kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Ada
beberapa pendekatan (Approach) dalam evaluasi menurut Dunn (1999), yaitu:
15
Tabel 2.1
Pendekatan Evaluasi (evaluation approach)
Pendekatan Tujuan Asumsi Bentuk-bentuk
Utama
Evaluasi Semu
(Pseudo
Evaluation)
Menggunakan metode
deskriptif untuk
menghasilkan informasi
yang valid tentang hasil
kebijakan
Ukuran manfaat atau
nilai terbukti dengan
sendirinya atau tidak
kontroversial
Eksperimen
sosial
Akuntasi sistem
sosial
Pemerikasaan
sosial
Sintesis riset dan
praktik
Evaluasi Formal
(Formal
Evaluation)
Menggunakan metode
deskriptif untuk
menghasilkan informasi
yang terpercaya dan
valid mengenai
kebijakan secara formal
diumumkan sebagai
tujuan program
kebijakan
Tujuan dan sasaran
dari pengambil
kebijakan dan
administrator yang
secara resmi
diumumkan
merupakan ukuran
yang tepat dari nilai
atau manfaat.
Evaluasi
perkembangan
Evaluasi
eksperimental
Evaluasi proses
retrospektif (ex-
post)
Evaluasi hasil
retrospektif
Evaluasi
keputusan
teoritis
(Decision-
Theoritic
Evaluation)
Menggunakan metode
deskriptif untuk
mengasilkan informasi
yang valid dan
terpercaya mengenai
hasil kebijakan secara
eksplisit diinginkan oleh
berbagai pelaku
kebijakan
Tujuan dan sasaran
dari berbagai
perilaku yang
diumumkan secara
forman ataupun
diam-diam
merupakan ukuran
yan tepat dari
manfaat atau nilai.
Penilaian tentang
tidaknya
dievaluasi
Analisis utilitas
multiatibut
Sumber : (Dunn, 1999)
Dalam buku yang sama, Dunn (1999) menyatakan bahwa terdapat dua tipe evaluasi
berdasarkan orientasinya yaitu orientasi masa kini dan orientasi masa lampau.
Berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan
masa lalu, ketimbang masa depan.evaluasi yang bersifat retrospektif dan setelah
aksi-aksi yang dilakukan ex-post. Sedangkan evaluasi yang menggunakan
rekomendasi premis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi
dilakukan disebut ex-ante.
Dalam penelitian ini, evaluasi yang dilakukan adalah POE (Post Occupancy
Evaluation) karena evaluasi yang dilakukan setelah objek dibangun dan digunakan.
16
POE merupakan proses evaluasi yang digunakan setelah dihuni dan dimanfaatkan
oleh pengguna dan berkaitan dengan pengukuran fungsional sehingga berkenaan
dengan kesesuaian antara bentuk dan pemanfaatan, persepsi pada lingkungan
maupun fisik.
Pendekatan evaluasi yang digunakan adalah evaluasi semu (Pseudo
Evaluation) karena kriteria-kriteria dari evaluasi dibuat oleh peneliti sendiri.
Evaluasi ini dilakukan bersifat sumatif yaitu evaluasi yang dilakukan di
akhir program dalam hal ini program pembangunan KOTAKU telah disahkan dan
dilaksanakan. Selain itu evaluasi yang dilakukan pada studi ini berorientasi pada
masa lampau atau evaluasi ex-post. Hal ini dikarenakan objek yang akan dievaluasi
merupakan hasil dari kebijakan yang sudah disahkan dan dilaksanakan dalam hal
ini program KOTAKU.
Untuk melakukan teknik evaluasi, harus berorientasi tidak hanya pada
persepsi masyarakat, tapi juga pada kriteria dan variabel yang telah ditentukan
sebelumnya. Kriteria utama ini merupakan tolak ukur dalam evaluasi program
pembangunan KOTAKU kelurahan Lebakgede.
2.1.1 Metode Evaluasi
Crishtopher Jones (1979) menyatakan terdapat lima metode yang dapat
digunakan dalam evaluasi yaitu:
Tabel 2.2
Metode Evaluasi
No Metode Tujuan
1 Checklist/ Daftar Periksa Membantu desainer menggunakan pengetahuan
mengenai persyaratan yang telah ditentukan untuk
menjadi relevan dalam situasi serupa.
2 Selecting Criteria/
Penentuan Kriteria
Untuk menentukan bagaimana sebuah desain dapat
diterima
3 Ranking and Weighting/
Memeringkat dan
Membobot
Untuk membandingkan satu set desain alternatif
dengan menggunakan skala pengukuran umum
4 Specification Writing/
Penulisan Spesifikasi
Auntuk menggambarkan hasil yang diterima untuk
kegiatan perancangan yang akan dilakukan
5 Quirk’s Realiability
index/ Indeks Andalan
Quirk
Membantu desainer yang belum berpengalaman
untuk mengidentifikasi komponen yang tidak bisa
diandalkan tanpa tes
Sumber : Jones, 1979
17
Dalam penelitian ini, metode evaluasi yang digunakan adalah checklist/ daftar
periksa. Checklist digunakan pada penelitian ini menilai program pembangunan
KOTAKU dengan melihat indikator pemenuhan variabel apa yang terpenuhi dan
tidak terpenuhi. Metode checklist digunakan karena merupakan metode yang
paling sederhana dan sesuai kebutuhan dari evaluasi yang dilakukan yaitu untuk
melihat seberapa terpenuhinya indikator program KOTAKU kelurahan Lebakgede.
2.1.2 Proses Evaluasi
Langkah-langkah evaluasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Penentuan Kriteria, Variabel dan Indikator
Penentuan kriteria dan variabel merupakan tahap pertama dari evaluasi ini.
Kriteria dan variabel dari program KOTAKU didapatkan dari literatur-literatur
mengenai KOTAKU. Variabel pada masing-masing kriterian yang
dipertimbangkan berguna untuk mengetahui pencapaian dari program
KOTAKU kelurahan Lebakgede. Indikator-indikator program KOTAKU
didasarkan pencapaian variabel yang sudah disebutkan sebelumnya.
2. Pengumpulan dan Analisis Persepsi Masyarakat
Tahap ini dilakukan untuk mendapatkan persepsi masyarakat dan analisis dari
persepsi tersebut sebagai dasar evaluasi penelitian ini. Persepsi masyarakat
didapatkan dari survey primer kepada masyarakat kelurahan Lebakgede dengan
bantuan kuesioner. Analisis persepsi dilakukan untuk mendapatkan pencapaian
indikator program pembangunan KOTAKU kelurahan Lebakgede.
3. Penilaian Indikator Pencapaian Program KOTAKU
Program KOTAKU dinilai melalui pencapaian indikator yang ditentukan
sebagai berikut:
Pelaksanaan dari program KOTAKU dikatakan tercapai jika seluruh
indikator ketercapaian terpenuhi yang meliputi kriteria-kriteria kegiatan
Pelaksanaan dari program KOTAKU kurang tercapai jika lebih dari sama
dengan 50% indikator terpenuhi
Pelaksanaan program KOTAKU dikatakan tidak tercapai jika kurang dari
50% indikator ketercapaiannya terpenuhi
18
4. Hasil Evaluasi
Setelah dilakukan analisis persepsi masyarakat terhadap program pembangunan
KOTAKU sesuai dengan variabel yang ada. Hasil persepsi yang terkait dengan
variabel tersebut dijadikan dasar penilaian indikator pembangunannya. Hasil
evaluasi dapat diketahui setelah dilakukan penilaian atau pengisisan daftar
perikasa yang didalamnya terdiri dari indikator-indikator program KOTAKU.
2.1.3 Teknik Evaluasi
Pada dasarnya tekni evaluasi yang digunakan pada penelitian ini berorientasi pada
persepsi masyarakat dengan variabel yang telah ditentukan sebelumnya. Teknik
evaluasi pada penelitian ini berdasarkan metode checklist dana analisis . Kriteria
evaluasi diambil dari studi literatur dari berbagai sumber. untuk lebih jelasnya lihat
pada tabel dibawah ini.
19
Tabel 2.3
Kriteria, Variabel dan Indikator Evaluasi Program Pembangunan KOTAKU
No Kriteria Variabel Indikator Pemenuhan Variabel
1
Jalan Lingkungan
(Aksesibilitas
Lingkungan)
Jalan Lingkungan Sesuai
dengan standar PUPR
Memiliki lebar jalan lebih dari 1,5 meter
Memiliki Saluran air di tepi jalan (drainase jalan)
Permukaan Jalan Lingkungan Tidak terdapat kerusakan pada permukaan jalan
2 Penyediaan Air Bersih
Akses Aman Air Masyarakat pada lokasi dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas
tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa
Terpenuhinya Kebutuhan Air Kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi mencapai minimal sebanyak 60
liter/orang/hari
3 Drainase Lingkungan
Prasarana drainase Mampu mengalirkan limpasan air tidak menimbulkan genangan air
Sarana drainase Tersedianya fasilitas untuk pelengkap prasarana drainase
Pemeliharaan saluran drainase Adanya pemeliharaan rutin atau berkala
4
Pengolahan Saluran
Pembuangan Air
Limbah
Pengolahan Air Limbah Sesuai
Standar Teknis
Memiliki sistem yang memadai, yaitu kakus/kloset yang terhubung dengan
tangki septiitank individual/domestik, komunal maupun terpusat.
Sarapra SPAL Sesuai dengan
persyaratan teknis Tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat
5 Pengelolaan
Persampahan
Prasarana dan Sarana
Persampahan Sesuai dengan
Persyaratan Teknis
Tersedianya gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan
Tersedianya tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala RT
Tersedianya tempat penampungan sementara (TPS) dikelurahan
20
No Kriteria Variabel Indikator Pemenuhan Variabel
Tersedianya bank sampah tempat pewadahan
Pengumpulan skala lingkungan
Pengangkutan skala lingkungan
Pengolahan skala lingkungan
6
Proteksi Kebakaran
Ketersediaan Prasarana Proteksi
Kebakaran
Pasokan air (Hydrant)
Akses Jalan Lingkungan
Bangunan pos kebakaran
Ketersediaan Sarana Proteksi
Kebakaran
Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
Mobil pompa
Mobil tangga sesuai kebutuhan
Sumber : Hasil Analisis Data, 2019
22
2.2 KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)
2.2.1 Definisi Program KOTAKU dan “Kumuh”
Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program yang dilaksanakan
secara nasional di 271 kabupaten/kota di 34 Propinsi yang menjadi “platform
kolaborasi” atau basis penanganan permukiman kumuh yang mengintegrasikan
berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat,
provinsi, kabupaten/kota, donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan
lainnya. KOTAKU bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk
penanganan permukiman kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan
berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun
implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat. KOTAKU
diharapkan menjadi “platform kolaborasi” yang mendukung penanganan
permukiman kumuh seluas 35.291 Ha yang dilakukan secara bertahap di seluruh
Indonesia melalui pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat,
penguatan kelembagaan, perencanaan, perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar
di tingkat kota maupun masyarakat, serta pendampingan teknis untuk mendukung
tercapainya sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu kota tanpa kumuh.
Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman dijelaskan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak
layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang
tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi
syarat, sedangkan Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami
penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan karakteristik perumahan kumuh
dan permukiman kumuh dari aspek fisik sebagai berikut:
1) Merupakan satuan entitas perumahan dan permukiman;
2) Kondisi bangunan tidak memenuhi syarat, tidak teratur dan memiliki
kepadatan tinggi;
3) Kondisi sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat. Khusus untuk
bidang keciptakaryaan, batasan sarana dan prasarana adalah sebagai
berikut:
a. Jalan Lingkungan;
23
b. Drainase Lingkungan,
c. Penyediaan Air Bersih/Minum;
d. Pengelolaan Persampahan;
e. Pengelolaan Air Limbah;
f. Pengamanan Kebakaran; dan
Karakteristik fisik tersebut selanjutnya menjadi dasar perumusan kriteria dan
indikator dari gejala kumuh dalam proses identifikasi lokasi perumahan kumuh dan
permukiman kumuh. Selain karakteristik fisik, karakteristik non fisik pun perlu
diidentifikasi guna melengkapi penyebab kumuh dari aspek non fisik seperti