BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Penelitian terdahulu Dalam penelitian Yustiana (2006) dengan judul Penelitian Pelaksaaan Pengawasan Bank (shahibul mall) Terhadap Mudharib dan Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil.(Studi Kasus Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari‟ah Al- Mabrur Ponorogo) menunjukkan bahwa Pelaksanaan pengawasan yang diterapkan BPRS Al-Mabrur Ponorogo dalam pembiayaan mudharabah adalah pengawasan aktif (on the spot) dan pengawasan pasif. Mekanisme perhitungan bagi hasil (nisbah) yang diterapkan BPRS Al-Mabrur Ponorogo pada Pembiayaan mudharabah adalah dengan mengacu bagi hasil kesepakatan (negoisasi) anatara bank(shahibul maal) dengan debitur (mudharib). Dari bagi hasil tersebut tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam penelitian Sawaliyah (2008) dengan judul Penelitian Pelaksanaan Pembiayaan al-Ba`i BitsamanilAjil (BBA) Bagi Usaha Kecil (Studi Pada Koperasi BMT MMU Sidogiri Pasuruan Cabang wonorejo) menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan al-Ba`i Bitsamanil Ajil (BBA) bagi usaha kecil di Koperasi BMT-MMU Sidogiri Pasuruan Cabang Wonorejo harus mengikuti tahapan dan prosedur pembiayaan adapun prosedur pembiayaan yang dilakukan adalah permohonan pembiayaan, penyidikan (investasi), analisa pembiayaan, pemutusan pembiayaan, pembacairan dana dana administrasi. Dengan adanya prosedur pembiayaan BBA tersebut memudahkan usaha kecil dalam memperoleh sumber pendanaan. 11
47
Embed
BAB II TINJAUAN PUSTAKA - etheses.uin-malang.ac.idetheses.uin-malang.ac.id/2349/6/09510026 _Bab_2.pdf · tabungan nasabah,jangka waktu tabungan sistem yang di pakai yaitu sistem Profit
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
11
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Penelitian terdahulu
Dalam penelitian Yustiana (2006) dengan judul Penelitian Pelaksaaan
Pengawasan Bank (shahibul mall) Terhadap Mudharib dan Mekanisme
Perhitungan Bagi Hasil.(Studi Kasus Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari‟ah Al-
Mabrur Ponorogo) menunjukkan bahwa Pelaksanaan pengawasan yang diterapkan
BPRS Al-Mabrur Ponorogo dalam pembiayaan mudharabah adalah pengawasan
aktif (on the spot) dan pengawasan pasif. Mekanisme perhitungan bagi hasil
(nisbah) yang diterapkan BPRS Al-Mabrur Ponorogo pada Pembiayaan
mudharabah adalah dengan mengacu bagi hasil kesepakatan (negoisasi) anatara
bank(shahibul maal) dengan debitur (mudharib). Dari bagi hasil tersebut tidak ada
pihak yang dirugikan.
Dalam penelitian Sawaliyah (2008) dengan judul Penelitian Pelaksanaan
Pembiayaan al-Ba`i BitsamanilAjil (BBA) Bagi Usaha Kecil (Studi Pada
Koperasi BMT MMU Sidogiri Pasuruan Cabang wonorejo) menunjukkan bahwa
pelaksanaan pembiayaan al-Ba`i Bitsamanil Ajil (BBA) bagi usaha kecil di
Koperasi BMT-MMU Sidogiri Pasuruan Cabang Wonorejo harus mengikuti
tahapan dan prosedur pembiayaan adapun prosedur pembiayaan yang dilakukan
adalah permohonan pembiayaan, penyidikan (investasi), analisa pembiayaan,
pemutusan pembiayaan, pembacairan dana dana administrasi. Dengan adanya
prosedur pembiayaan BBA tersebut memudahkan usaha kecil dalam memperoleh
sumber pendanaan.
11
12
Dalam Penelitian Esy Nur (2008) dengan judul Penelitian Penerapan Standar
Operasional Prosedur dan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Mudharabah (Studi
Pada BMT MMU Cabang Wonorejo Pasuruan) menunjukkan bahwa Penerapan
standar operasional Prosedur Tabungan Mudharabah di BMT MMU Cabang
Wonorejo, secara teknisi menggambarkan bahwa dalam prosedur menabung,
BMT memberikan kemudahan kepada anggota koperasi.
Tabel 2.1
Perbedaan Penelitian ini dengan Penelitian Terdahulu
No Hal Yustiana
Faizati
Sawaliyah
Esy
NurAisyah
Nikmatul
Khasanah
1. Judul Pelaksaaan
Pengawasan
Bank(shahi
bul maall)
Terhadap
Mudharib
dan
Mekanisme
Perhitungan
Bagi Hasil.
Pelaksanaan
Pembiayaan
al-
Ba`iBitsama
nilAjil
(BBA)
BagiUsaha
Kecil
Penerapan
Standar
Operasional
Prosedurdan
SistemBagi
Hasil Pada
Tabungan
Mudharabah
Faktor-faktor
yang
mempengaruhi
bagi hasil
tabungan
mudhorobah di
BPR Syariah
Bumi Rinjani
Batu
2. Lokasi BPRS Al-
Mabrur
Ponorogo
Koperasi
BMT MMU
Sidogiri
Pasuruan
Cabang
wonorejo)
BMT MMU
Cabang
Wonorejo
Pasuruan
BPR Syariah
Bumi Rinjani
Batu
3. Tahun 2006 2008 2008 2013
4. Batas
an
perhitungan
bagi hasil
(nisbah)
pada
Pembiayaan
mudharabah
pelaksanaan
pembiayaan
al-
Ba`iBitsama
nil Ajil
(BBA) bagi
usaha kecil
Penerapan
standar
operasional
Prosedur
Tabungan
Mudharabah
Perhitungan
Bagi Hasil pada
produkTabunga
n Mudharabah
13
di Koperasi
5. Hasil Pembiayaan
mudharabah
adalah
dengan
mengacu
Bagi hasil
kesepakatan
(negoisasi)
anatara
bank(shahib
ul maal)
dengan
debitur
(mudharib).
Dalam
pelaksanaan
pembiayaan
al-Ba`i
Bitsamanil
Ajil (BBA)
bagi usaha
kecil di
Koperasi
BMT-MMU
Sidogiri
Pasuruan
Cabang
Wonorejo
harus
mengikuti
tahapan dan
prosedur
pembiayaan
yaitu
permohonan
pembiayaa,
penyidikan(
investasi),
analisa
pembiayaan
, pemutusan
pembiayaan
,pembacaira
n dana
danadminist
rasi.
Penerapan
standar
operasional
Prosedur
Tabungan
Mudharabah
di BMT
MMU
Cabang
Wonorejo,
secara teknisi
menggambar
kan bahwa
dalam
prosedural
menabung,
BMT
memberikank
emudahan
kepada
anggota
koperasi.
Faktor-faktor
yang
menentukan
bagi hasil
tabungan
mudhorobah di
BPR Syariah
Bumi Rinjani
Batu yaitu
jumlah dana
yang tersedia
untuk di
investasikan
dengan
menggunakan
metode rata-rata
harian
(investment
rate) selain itu
pendapatan
bank,nisbah
,nominal
tabungan
nasabah,jangka
waktu tabungan
sistem yang di
pakai yaitu
sistem Profit
sharing.
Sumber : Data diolah dari hasil penelitian terdahulu
14
2.2 Kajian Teori
2.2.1. Bagi Hasil
Menurut Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1992, Bank
berdasarkan prinsip bagi hasil adalah Bank Umum dan BPR yang
melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil.
Oleh karena itu Bank Umum atau BPR yang memperoleh ijin sebagai
Bank Konvensional (Bank Umum), tidak diperkenankan melakukan
kegiatan perbankan dengan konsep bagi hasil. Lebih lanjut, aturan yang
berkaitan dengan Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah diatur
dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR
tanggal 12 Mei 1999 (Muhammad, 2004:6).
Bagi hasil yang secara tegas memberikan batasan bahwa bank
bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan
prinsip bagi hasil (bunga), sebaliknya pula bank yang kegiatan
usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan
melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil.
Konsep bagi hasil adalah Pemilik dana akan menginvestasi kan
dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai
pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut
dalam sistem pool of fund selan jut nya akan menginvestasikan dana
tersebut kedalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan
serta memenuhi aspek syariah, Kedua belah pihak menandatangani
akad yang berisi ruang lingkup kerja sama, nominal, nisbah dan jangka
15
waktu berlakunya kesepakatan tersebut.Menurut Tarsidin (2010:192)
Besarnya rasio bagi hasil antara bank syariah dan nasabah pada
dasarnya ditentukan dengan memperhatikan tingkat inflasi, juga level
kompetitif dibandingkan yang ditawarkan bank lain, serta premi risiko.
Besarnya simpanan masyarakat yang dapat dihimpun oleh bank syariah
akan sangat ditentukan oleh tingkat bagi hasil yang diperolah nasabah.
Dalam mengelola dana nasabah, bank menutup biaya
operasional dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi
haknya. Dari hasil pengelolaan tersebut, Bank syariah akan
membagihasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah
disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam
mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap
kerugian yang disebabkan oleh kelalainnya. Namun, apabila yang
terjadi adalah management (salah urus), bank bertanggung jawab penuh
terhadap kerugian tersebut, (Karim, 2004)
Tingkat bagi hasil akan mempunyai hubungan yang positif
terhadap jumlah dana pihak ketiga bank syariah. Asumsinya, bahwa
para nasabah menyimpan uangnya di bank konvensional dengan motif
profit maximization. Jika manajemen bank syariah juga mempunyai
asumsi yang sama, maka bank syariah akan berusaha untuk
memberikan tingkat bagi hasil minimal sama atau bahkan lebih tinggi
dari pada yang diinfokan oleh bank konvensional.
16
Aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam antara bank
dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan
kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan
Syariah. Penetapan besarnya bagi hasil antara bank berdasarkan prinsip
bagi hasil dengan nasabahnya didasarkan pada kesepakatan yang
dituangkan dalam perjanjian tertulis antara kedua pihak (Pasal 3 PP No.
72 tahun 1992).
2.2.2 Standar Operasional Prosedur (SOP)
1. Pengertian SOP
a) Suatu standar/pedoman tertulis yang dipergunakan untuknmendorong
dan menggerakkan suatu kelompok untukmencapai tujuan organisasi.
b) SOP merupakan tatacara atau tahapan yang dibakukan danyang harus
dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerjatertentu.
2. Tujuan SOP
a) Agar petugas/pegawai menjaga konsistensi dan tingkatkinerja
petugas/pegawai atau tim dalam organisasi atauunit kerja.
b) Agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiapposisi dalam
organisasi
c) Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari
petugas/pegawai terkait.
d) Melindungi organisasi/unit kerja dan petugas/pegawai
darimalpraktek atau kesalahan administrasi lainnya.
17
e) Untuk menghindari kegagalan/kesalahan, keraguan, duplikasi dan
inefisiensi
3. Fungsi SOP
a) Memperlancar tugas petugas/pegawai atau tim/unit kerja.
b) Sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan.
c) Mengetahui dengan jelas hambatan-hambatannya danmudah dilacak.
d)Mengarahkan petugas/pegawai untuk sama-sama disiplindalam
bekerja.
e) Sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin.
4. Kapan SOP Diperlukan
a) SOP harus sudah ada sebelum suatu pekerjaan dilakukan
b)SOP digunakan untuk menilai apakah pekerjaan tersebutsudah
dilakukan dengan baik atau tidak
c) Uji SOP sebelum dijalankan, lakukan revisi jika adaperubahan
langkah kerja yang dapat mempengaruhilingkungan kerja.
5. Keuntungan Adanya SOP
a) SOP yang baik akan menjadi pedoman bagi pelaksana,menjadi alat
komunikasi dan pengawasan dan menjadikanpekerjaan diselesaikan
secara konsisten
b) Para pegawai akan lebih memiliki percaya diri dalambekerja dan
tahu apa yang harus dicapai dalam setiappekerjaan
18
c) SOP juga bisa dipergunakan sebagai salah satu alat trainningdan bisa
digunakan untuk mengukur kinerja
pegawai(http//rafhli.multiply.com/journal/10).
Dengan demikian secara umum SOP dapat memberikankemudahan
kepada perusahaan untuk menjalankan operasional perusahaan, dan
selain itu pula juga dapat dijadikan acuan kerja olehkaryawan untuk
menjadi sumber daya manusia yang professional,handal sehingga dapat
mewujudkan visi dan misi perusahaan.
2.2.3. Nisbah
Nisbah keuntungan adalah salah satu rukun yang khas dalam
akad mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini
mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak
yang bermudharabah.Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya,
sedangkan shahibul al-mal mendapatkan imbalan atas penyertaan
modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya
perselisihan antara kedua pihak mengenai cara pembagian keuntungan,
adapun nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase
antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal
tertentu (Karim, 2004:194).
Penentuan besarnya nisbah ditentukan berdasarkan
kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak, tetapi dalam
prakteknya di perbankan modern, tawar-menawar nisbah antara pemilik
modal (yakni investor atau deposan) dengan bank syari'ah hanya terjadi
19
bagi deposan / investor dengan jumlah besar, karena mereka ini
memiliki daya tawar yang relatif tinggi. Kondisi seperti ini sebagai
spesial nisbah, sedangkan untuk nasabah deposan kecil tawar-menawar
tidak terjadi. Bank syari'ah akan mencantumkan nisbah yang
ditawarkan, deposan boleh setuju boleh tidak. Bila setuju maka ia akan
melanjutkan menabung, sebaliknya bila tidak setuju dipersilahkan
mencari bank syari'ah lain yang menawarkan nisbah lebih menarik
(Karim, 2004:197)
Karakteristik nisbah akan berbeda – beda di lihat dari beberapa
segi antara lain :
1.Presentase nisbah antar bank syariah akan berbeda, hal ini
tergantung pada kebijakan masing – masing bank syariah.
2.Presentase nisbah akan berbeda sesuai dengan jenis dana yang
dihimpun. Misalnya, nisbah antara tabungan dan deposito akan
berbeda.
3.Jangka waktu investasi mudharabah akan berpengaruh pada
besarnya presentase nisbah bagi hasil. Misalnya, nisbah untuk
deposito berjangka dengan jangka waktu satu bulan akan berbeda
dengan deposito berjangka dengan jangka waktu tiga bulan dan
seterusnya (Ismail, 2011:97).
2.2.4. Sistem bagi hasil
Bagi hasil menurut terminology asing (Inggris) dikenal dengan
profit sharing. Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan
20
pembagian laba. Secara definitif profit sharing diartikan:”distribusi
beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”.
Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang
tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun –
tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau
bulanan (Muhammad, 2005:105).
Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara
proporsional antara shohibul maal dengan mudharib. Dengan
demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis
mudharabah, bukan untuk kepentingan pribadi mudharib, dapat
dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus
dibagi antara shohibul maal dan mudharib sesuai dengan proporsi yang
disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian
awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup
dan equity shohibul maal telah dibayar kembali. Jika ada pembagian
keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai
pembagian keuntungan di muka (Muhammad, 2004:19).
Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah di
lakukan oleh pihak – pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak
nasabah dan pihak bank syariah. Pembagian hasil usaha dalam
perbankan syariah di tetapkan dengan menggunkan nisbah (Ismail,
2011:95). Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa bagi hasil adalah
sistem pembagian keuntungan / laba kepada pemilik modal dengan
21
pelaksana usaha yang telah menjalankan usahanya, dan sesuai dengan
perjanjian awal proporsi besarnya bagi hasil sesuai dengan yang telah
ditentukan / disepakati.
Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya
perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di
dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas
keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih.
Bagi hasil dalam sistem perbankan syari‟ah merupakan ciri khusus yang
ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari‟ah yang
berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih
dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi
bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan
bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (An-Tarodhin) di
masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.
Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya
perjanjian/ikatan bersama didalam melakukan kegiatan usaha ,didalam
usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan
yang akan di dapat antara kedua belah pihak/lebih.
Menurut Karim (2004:15) Bagi hasil adalah bentuk return
(perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu,
tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu
bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan
22
demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah
satu praktik perbankan syariah
Menurut Antonio (2001:25) prinsip bagi hasil (profit sharing)
berdasarkan pada kaidah mudharabah. Dengan penabung, bank akan
bertindak sebagai mudharib (pengelola dana) sementara penabung
sebagai shahibul maal (penyandang dana). Di sisi lain, dengan
peminjam dana, bank Islam akan bertindak sebagai shahibul maal
sementara peminjam akan berfungsi sebagai mudharib.
Menurut Muhammad (2005:25) bagi hasil (profit sharing)
yaitu di artikan distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai
dari suatu perusahaan. Pada mekanisme lembaga keuangan syariah
pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk produk penghimpunan
dan penyertaan modal, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian
atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Keuntungan yang dibagi
hasilkan harus di bagi secara proporsional antara shahibul maal dengan
mudharib sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya.
Bagi hasil adalah investment rate, jumlah dana yang tersedia
dan nisbah bagi hasil (profit sharing ratio). Investment rate merupakan
prosentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank
menentukan investment rate sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total
dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas. Jumlah dana yang
tersedia merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang
tersedia untuk diinvestasikan.
23
Larangan umat Islam supaya tidak melibatkan diri dengan riba
tidak hanya bersumber dari berbagai surat dalam Al Qur‟an, tetapi juga
dari berbagai Hadits merupakan sumber rujukan, selain Al Qur‟an, bagi
umat Islam untuk mengesahkan atau mendapatkan keterangan lebih
lanjut peraturan yang telah digariskan Al Qur‟an.
Firman Allah awt surat ar-Aruum ayat 39
Artinya :
“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah
pada harta manusia. Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah.
Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan
untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah
orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya) (Qs. Arrum : 39)
Surat Al-Imron ayat 130
Artinya :
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba
dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya
kamu mendapat keberuntungan (Qs. Ali Imran : 130).
Bagi hasil (Mudharabah) pada pembiayaan yaitu suatu
perjanjian pembiayaan antara Bank dengan nasabah, di mana bank
24
menyediakan 100% pembiayaan bagi usaha tertentu (meliputi bidang
pertanian, perikanan, industry kecil dan industri rumah tangga) dari
nasabah. Nasabah mengelola usaha tersebut tanpa campur tangan dari
Bank Syariah.
Bank mempunyai hak untuk mengajukan usul dan melakukan
pengawasan. Atas penyediaan dana pembiayaan tersebut Bank Syariah
mendapat imbalan atau keuntungan yang besarnya ditetapkan atas
dasar persetujuan kedua belah pihak. Apabila terjadi kerugian atas
usaha yang dibiayai tersebut, maka kerugian tersebut sepenuhnya
ditanggung oleh Bank Syariah, kecuali apabila kerugian akibat dari
kelalaian nasabah pengelola usaha.
Dalam sistem bagi hasil keuntungan yang dibagi hasilkan
harus dibagi secara proporsional antara shohibul maal dengan
mudharib. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan
dengan bisnis mudharabah yang bukan untuk kepentingan pribadi
mudharib, dapat dimasukkan kedalam biaya operasional. Keuntungan
bersih harus dibagi antara shohibul maal dan mudharib sesuai dengan
porsi yang telah disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan
dalam awal perjanjian.
Dan jika dalam usaha bersama tersebut mengalami resiko
kerugian, maka dalam konsep bagi hasil kedua belah pihak akan