BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Pedagang Kaki Lima 1. Pengertian Pedagang Kaki Lima Pedagang kaki lima, atau yang sering disebut PKL merupakan sebuah komunitas pedagang, yang kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya. Mereka menggelar dagangannya, atau gerobaknya, di pinggir perlintasan jalan raya. Pada masa penjajahan kolonial, peraturan pemerintahan menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk para pedestrian atau pejalan kaki (sekarang ini disebut dengan trotoar). Lebar ruas untuk sarana bagi para pejalan kaki atau trotoar ini adalah lima kaki. Pemerintahan pada waktu itu juga menghimbau agar sebelah luar dari trotoar diberi ruang yang agak lebar atau agak jauh dari pemukiman penduduk. Ruang ini untuk dijadikan taman sebagai penghijauan dan resapan air. Dengan adanya tempat atau ruang yang agak lebar itu kemudian para pedagang mulai banyak menempatkan gerobaknya untuk sekedar beristirahat sambil menunggu adanya para pembeli yang membeli dagangannya. Seiring perjalanan waktu banyak pedagang yang memanfaatkan lokasi tersebut sebagai tempat untuk berjualan, sehingga mengundang para pejalan kaki yang kebetulan lewat untuk membeli makanan, minuman sekaligus beristirahat. Pengalihan Fungsi Trotoar..., Aditya Dwiki Prasetyanto, Fakultas Hukum, UMP, 2018
18
Embed
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Pedagang Kaki Lima 1 ...repository.ump.ac.id/7712/3/BAB II.pdf · 13 BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Pedagang Kaki Lima 1. Pengertian Pedagang Kaki Lima Pedagang
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
13
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pedagang Kaki Lima
1. Pengertian Pedagang Kaki Lima
Pedagang kaki lima, atau yang sering disebut PKL merupakan
sebuah komunitas pedagang, yang kebanyakan berjualan dengan
memanfaatkan area pinggir jalan raya. Mereka menggelar dagangannya,
atau gerobaknya, di pinggir perlintasan jalan raya.
Pada masa penjajahan kolonial, peraturan pemerintahan
menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya
menyediakan sarana untuk para pedestrian atau pejalan kaki (sekarang ini
disebut dengan trotoar). Lebar ruas untuk sarana bagi para pejalan kaki
atau trotoar ini adalah lima kaki. Pemerintahan pada waktu itu juga
menghimbau agar sebelah luar dari trotoar diberi ruang yang agak lebar
atau agak jauh dari pemukiman penduduk. Ruang ini untuk dijadikan
taman sebagai penghijauan dan resapan air. Dengan adanya tempat atau
ruang yang agak lebar itu kemudian para pedagang mulai banyak
menempatkan gerobaknya untuk sekedar beristirahat sambil menunggu
adanya para pembeli yang membeli dagangannya. Seiring perjalanan
waktu banyak pedagang yang memanfaatkan lokasi tersebut sebagai
tempat untuk berjualan, sehingga mengundang para pejalan kaki yang
kebetulan lewat untuk membeli makanan, minuman sekaligus beristirahat.
Pengalihan Fungsi Trotoar..., Aditya Dwiki Prasetyanto, Fakultas Hukum, UMP, 2018
14
Berawal dari situ maka Pemerintahan Kolonial Belanda menyebut mereka
sebagai Pedagang Lima Kaki yang berasal dari buah pikiran dari pedagang
yang berjualan di area pinggir perlintasan para pejalan kaki atau trotoar
yang mempunyai lebar lima kaki (mujibsite.wordpress.com/2009/08/
14/sejarah-pedagang-kaki-lima-pkl/ diakses pada tanggal 10 Januari
2018).
Pengertian pedagang kaki lima dapat dijelaskan melalui ciri-ciri
umum yang dikemukakan oleh Kartono dkk yaitu :
a. Merupakan pedagang yang kadang-kadang juga sekaligus berarti
produsen.
b. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat
satu ketempat yanglain (menggunakan pikulan, kereta dorong, tempat
atau stan yang tidak permanen serta bongkar pasang).
c. Menjajakan bahan makanan, minuman, barang-barang konsumsi
lainnya yang tahan lama secara eceran.
d. Umumnya bermodal kecil, kadang hanya merupakan alat bagi pemilik
modal dengan mendapatakan sekedar komisi sebagai imbalan atas jerih
payahnya.
e. Kualitas barang-barang yang diperdagangkan relatif rendah dan
biasanya tidak berstandar.
f. Volume peredaran uang tidak seberapa besar, para pembeli merupakan
pembeli yang berdaya beli rendah.
Pengalihan Fungsi Trotoar..., Aditya Dwiki Prasetyanto, Fakultas Hukum, UMP, 2018
15
g. Usaha skala kecil bisa berupa family enterprise, di mana ibu dan anak-
anak turut membantu dalam usaha tersebut, baik langsung maupun
tidak langsung.
h. Tawar menawar antar penjual dan pembeli merupakan ciri yang khas
pada usaha pedagang kaki lima.
i. Dalam melaksanakan pekerjaannya ada yang secara penuh, sebagian
lagi melaksanakan setelah kerja atau pada waktu senggang, dan
ada pula yang melaksanakan musiman (Zhafril Setio Pamungkas,
2015 : 4).
2. Jenis-jenis dan Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima
Dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima, dapat dilihat bahwa jenis tempat usaha Pedagang
Kaki Lima terbagi atas jenis tempat usaha tidak bergerak dan bergerak.
Selanjutnya dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan
dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dapat dilihat pembagian jenis
tempat usaha secara terperinci, yaitu dalam ayat (1) ditentukan bahwa jenis
tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 antara
lain gelaran, lesehan, tenda dan selter. Dalam ayat (2) ditentukan bahwa
jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 antara
lain tidak bermotor dan bermotor.
Pengalihan Fungsi Trotoar..., Aditya Dwiki Prasetyanto, Fakultas Hukum, UMP, 2018
16
Penjelasan mengenai jenis tempat usaha Pedagang Kaki Lima
sebagai berikut :
a. Gelaran/Alas, pedagang menggunakan alas tikar, kain atau sejenisnya
untuk menjajakan dagangannya.
b. Lesehan, pedagang menggunakan tikar atau lantai untuk
memperjualbelikan dagangannya dan konsumen juga ikut
menggunakan tikar untuk duduk.
c. Tenda, pedagang menggunakan tempat berlindung dari kain atau
bahan lainnya untuk menutupi yang melekat pada kerangka tiang atau
dengan tali pendukung.
d. Selter, bentuk sarana ini menggunakan papan-papan yang diatur
sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah bilik, yang mana pedagang
tersebut juga tinggal didalamnya.
e. Tidak bermotor, biasanya pedagang menggunakan gerobak/kereta
dorong yang digunakan untuk berjualan makanan, minuman, atau
rokok.
f. Bermotor, pedagang menggunakan kendaraan baik beroda dua, tiga,
atau empat untuk menggunakan barang dagangannya.
B. Implementasi Kebijakan
1. Pengertian Implementasi Kebijakan
Menurut Thomas Dye, pengertian kebijakan adalah apapun pilihan
pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Definisi di atas
Pengalihan Fungsi Trotoar..., Aditya Dwiki Prasetyanto, Fakultas Hukum, UMP, 2018
17
mengandung makna bahwa : (1) kebijakan itu dibuat oleh pemerintah
bukan swasta, (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus
dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah (AG. Subarsono,
2010 : 2).
Menurut Carter V. Good, kebijakan adalah sebuah pertimbangan
yang didasarkan atas suatu nilai dan beberapa penilaian terhadap
faktor-faktor yang bersifat situasional, untuk mengoperasikan
perencanaan yang bersifat umum dan memberikan bimbingan dalam
pengambilan keputusan demi tercapainya tujuan (Ali Imron, 2002 : 17).
Pengertian kebijakan pemerintah sama dengan kebijaksanaan
berbagai bentuk seperti misalnya jika dilakukan oleh Pemerintah Pusat
berupa Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Menteri (KepMen) dan lain
lain. Jjika kebijakan pemerintah tersebut dibuat oleh pemerintah daerah
akan melahirkan Surat keputusan (SK), peraturan daerah (PerDa) dan lain
lain.
2. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan
Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah
kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk
mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah
yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk
programprogram atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan
dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang
atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan
publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan.
Pengalihan Fungsi Trotoar..., Aditya Dwiki Prasetyanto, Fakultas Hukum, UMP, 2018
18
Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain
Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan
Kepala Daerah, Keptusan Kepala Dinas, dll (Riant Nugroho Dwijowijoto,
2004: 158-160).
Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan
kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan
lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan
kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplmentasikan, tetapi
sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar
mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan
merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan
sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu (Bambang
Sunggono, 1994 : 137).
Syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan
negara secara sempurna menurut Teori Implementasi Brian W. Hogwood
dan Lewis A. Gun yang dikutip Solichin Abdul Wahab, yaitu :
a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana
tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-
hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya.
b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang
cukup memadai.
c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia
d. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu
hubungan kausalitas yang handal.
Pengalihan Fungsi Trotoar..., Aditya Dwiki Prasetyanto, Fakultas Hukum, UMP, 2018
19
e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai
penghubungnnya.
f. Hubungan saling ketergantungan kecil.
g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan
mendapatkan kepatuhan yang sempurna. (Solichin Abdul
Wahab, 1997 : 71-78).
3. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan
Menurut Bambang Sunggono, implementasi kebijakan mempunyai
beberapa faktor penghambat, yaitu :
a. Isi kebijakan
Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi
kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci,
sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program
kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada.
Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari
kebijakan yang akan dilaksanakan.
Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga
menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti.
Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan
implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-
Pengalihan Fungsi Trotoar..., Aditya Dwiki Prasetyanto, Fakultas Hukum, UMP, 2018
20
kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu, misalnya yang
menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.
b. Informasi
Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para
pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang
perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan
baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan
komunikasi.
c. Dukungan
Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada
pengimlementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan
kebijakan tersebut.
d. Pembagian Potensi
Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu
kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara
para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan
dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana.
Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah
apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan
dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-
pembatasan yang kurang jelas (Bambang Sunggono,1994 : 149-153).
Pengalihan Fungsi Trotoar..., Aditya Dwiki Prasetyanto, Fakultas Hukum, UMP, 2018