14 BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Landasan Teori 1. Teori Pilihan Rasional Teori rasionalitas adalah teori ekonomi neoklasik yang diterapkan pada sektor publik, teori ini mencoba menjembatani antara ekonomi mikro dan politik dengan melihat tindakan warga negara, politisi, dan pelayanan publik sebagai analogi terhadap kepentingan pribadi produsen dan konsumen (Buchanan, 1972 dalam Sari dan Supadmi, 2016). Selain itu, pengarang buku The Wealth of Nation (1776) yaitu Adam Smith, menyatakan bahwa “orang bertindak untuk mengejar kepentingan pribadi mereka, melalui mekanisme “the invisible hand” menghasilkan keuntungan kolektif yang memberi manfaat pada seluruh masyarakat”. Ilustrasinya adalah, misalkan ada seorang pemilik toko roti yang memiliki motivasi untuk memperkaya diri dengan keuntungan sebesar-besarya. Namun demikian keuntungan yang besar tersebut akan dipengaruhi oleh produk roti yang harganya murah tetapi dengan kualitas yang lebih tinggi daripada pengusaha roti yang lainnya. Roti dengan kualitas tinggi namun dengan harga yang murah akan membuat orang tertarik dan merasa lebih diuntungkan karena harganya yang begitu murah atau terjangkau. (Buchanan dan Tullock, 1962 dalam Sari dan Supadmi, 2016) menyebutkan dua asumsi kunci teori pilihan rasional : (1) Individu yang PENGARUH PENDAPATAN ASLI…. RIFALDI NANDA JAKA PRASETYA, FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UMP 2017
44
Embed
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Landasan Teori 1. Teori Pilihan ...repository.ump.ac.id/5167/3/RIFALDI NANDA JAKA PRASETYA ... BAB II...pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
14
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Teori
1. Teori Pilihan Rasional
Teori rasionalitas adalah teori ekonomi neoklasik yang diterapkan
pada sektor publik, teori ini mencoba menjembatani antara ekonomi mikro
dan politik dengan melihat tindakan warga negara, politisi, dan pelayanan
publik sebagai analogi terhadap kepentingan pribadi produsen dan
konsumen (Buchanan, 1972 dalam Sari dan Supadmi, 2016). Selain itu,
pengarang buku The Wealth of Nation (1776) yaitu Adam Smith,
menyatakan bahwa “orang bertindak untuk mengejar kepentingan pribadi
mereka, melalui mekanisme “the invisible hand” menghasilkan
keuntungan kolektif yang memberi manfaat pada seluruh masyarakat”.
Ilustrasinya adalah, misalkan ada seorang pemilik toko roti yang memiliki
motivasi untuk memperkaya diri dengan keuntungan sebesar-besarya.
Namun demikian keuntungan yang besar tersebut akan dipengaruhi oleh
produk roti yang harganya murah tetapi dengan kualitas yang lebih tinggi
daripada pengusaha roti yang lainnya. Roti dengan kualitas tinggi namun
dengan harga yang murah akan membuat orang tertarik dan merasa lebih
diuntungkan karena harganya yang begitu murah atau terjangkau.
(Buchanan dan Tullock, 1962 dalam Sari dan Supadmi, 2016)
menyebutkan dua asumsi kunci teori pilihan rasional : (1) Individu yang
PENGARUH PENDAPATAN ASLI…. RIFALDI NANDA JAKA PRASETYA,
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UMP 2017
15
rata-rata lebih tertarik untuk memaksimalkan utilitas (kegunaan). Hal ini
berarti preferensi individu-nya akan mengarah pada pilihan-pilihan yang
dapat memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya. (2) Hanya
individu yang membuat keputusan, bukan kolektif. Hal tersebut dikenal
sebagai metodologis individualisme dan menganggap bahwa keputusan
kolektif adalah sgregasi dari pilihan individu.
Dengan mengikuti asumsi pusat dari teori pilihan rasional,
maka dijelaskan apa yang akan di inginkan birokrasi jika Birokrat
merupakan pemaksimal utilitas kepentingan pribadi. Teori ini mengatakan
bahwa rasionalnya, Birokrat mempunyai kepentingan maksimalkan utilitas
melalui peningkatan karir dan peningkatan tersebut berdasarkan kesesuain
sistem birokrasi publik yang sering kali tergantung pada rekomendasi
atasan.
Niskanen memandang sebuah birokrasi sebagai persamaan kasar
dengan sebuah bisnis dimana pemaksimalan anggaran diputuskan untuk
memaksimalkan keuntungan. Niskanen menciptakan sebuah analogi pasar
dimana birokrasi adalah produsen monopoli atau pelayanan publik dan
legislator adalah pembeli monoksonis. Birokrat berusaha untuk
memaksimalkan anggaran mereka dengan menjual sebuah tingkatan
pelayanan publik pada legislator.
Penerapan teori ini pada penelitian ini adalah karena pertimbangan
bagaimana sebuah Birokrat atau pemerintah daerah menggunakan
kekuasaannya dalam menentukan anggarannya yaitu yang bersumber dari
PENGARUH PENDAPATAN ASLI…. RIFALDI NANDA JAKA PRASETYA,
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UMP 2017
16
PAD, DAU, DAK, dan investasi yang dimanfaatkan untuk program-
program pelayanan publik ke masyarakat yang pada akhirnya diharapkan
untuk bisa mengurangi tingkat pengangguran.
2. Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak
daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan yang
sah (Mardiasmo, 2004). Pendapatan asli daerah diartikan sebagai
pendapatan daerah yang tergantung keadaan perekonomian pada umumnya
dan potensi dari sumber-sumber pendapatan asli daerah itu sendiri.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut (Halim, 2001) adalah
penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya
sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut (Bratakususmah
dan Solihin, 2002) pengertian PAD adalah pendapatan yang berasal dari
dalam daerah yang bersangkutan guna membiayai kegiatan-kegiatan
daerah tersebut. Dalam kenyataannya PAD terdiri dari empat jenis
pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik
daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-
lain PAD yang sah.
Pendaptan asli daerah adalah suatu pendapatan yang menunjukkan
kemampuan suatu daerah untuk menghimpun sumber-sumber dana untuk
PENGARUH PENDAPATAN ASLI…. RIFALDI NANDA JAKA PRASETYA,
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UMP 2017
17
membiayai kegiatan daerah. Jadi pengertian pendapatan asli daerah dapat
dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah
dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber-sumber keuangan untuk
membiayai tugas-tugas dan tanggungjawabnya. Menurut pasal 6 Undang-
undang no 33 tahun 2004 pendapatan asli daerah berasal dari :
a. Pajak Daerah
Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang
pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang
seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan yang digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak
merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah retribusi
daerah.
b. Retribusi Daerah
Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran
atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau
diberikan oleh pemerintah oleh pemerintah daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau badan.
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan
penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini di rinci menurut objek
pendapatan yang mencakup: bagian laba atas penyertaan modal pada
PENGARUH PENDAPATAN ASLI…. RIFALDI NANDA JAKA PRASETYA,
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UMP 2017
18
perusahaan milik daerah/BUMD bagian atas penyertaan modal pada
perusahaan milik daerah/BUMD dan bagian laba atas penyertaan modal
pada perusahaan milik swasta/kelompok.
d. Lain-lain pendapatan yang sah
Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari
lain-lain milik pemerintah daerah. Rekening ini disediakan untuk
mengakuntasikan penerimaan daerah selain yang disebut diatas. Jenis
pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut:
Hasil penjualan daerah yang tidak dipisahkan
Jasa giro
Pendapatan bunga
Penerimaan atasa tuntutan ganti rugi daerah
Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat
dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah
Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata
uang asing
Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
Pendapatan denda pajak
Pendapatan denda retribusi
Pendapatan eksekusi atas jaminan
Pendapatan dari pengembalian fasilitas sosial dan umum
Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
Pendapatan dari anggaran/cicilan penjualan
PENGARUH PENDAPATAN ASLI…. RIFALDI NANDA JAKA PRASETYA,
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UMP 2017
19
PAD yang tinggi merupakan tujuan dari semua pemerintah daerah.
PAD yang tinggi menandakan otonomi daerah yang dilaksanakan berjalan
dengan baik. PAD merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari hasil
pengelolaan potensi-potensi yang ada di daerah oleh pemerintah daerah
dengan bantuan masyarakt setempat dan pihak swasta.
Menurut (Santosa, 2013) PAD berpengaruh negatif terhadap
pengangguran karena dapat dilihat sebagai keberhasilan PAD sebagai
cermin dari produktivitas dan pendapatan akibat kemunculan usaha baru
atau pula terjadi ada perkembangan secara intensifikasi yang menyerap
banyak tenaga kerja.
Untuk meningkatkan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus
berupaya secara terus menerus untuk menggali dan meningkatkan sumber
keuangannya sendiri. Ada beberapa indikator yang biasa digunakan untuk
menilai pajak dan retribusi daerah, yaitu:
a. Hasil, yaitu memadai tidaknya suatu pajak dalam kaitannya dengan
berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan mudah tidaknya
memperkirakan besarnya hasil pajak tersebut.
b. Keadilan, dasar pajak dan kewajiban membayarnya harus jelas dan
tidak sewenang-wenang. Pajak harus adil secara horizontal artinya
beban pajak harus sama antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi
dengan kedudukan ekonomi yang sama. Pajak harus adil secara
vertikal, artinya beban pajak harus lebih banyak ditanggung oleh
kelompok yang memiliki sumber daya yang lebih besar.
PENGARUH PENDAPATAN ASLI…. RIFALDI NANDA JAKA PRASETYA,
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UMP 2017
20
c. Efisiensi ekonomi. Pajak/retribusi daerah hendaknya mendorong atau
setidak-tidaknya tidak menghambat penggunaan sumber daya secara
efisien dan efektif dalam kehidupan ekonomi.
d. Kemampuan untuk melaksanakan, pajak harus dapat dilaksanakan baik
dari aspek politik maupun administratif.
e. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah. Adanya kejelasan
kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan dan tempat
memungut pajak hendaknya sama dengan tempat akhir beban pajak.
Setiap daerah memiliki PAD berbeda-beda karena potensi yang
dimiliki setiap daerah berbeda. Semakin tingginya PAD suatu daerah dapat
mengurangi tingkat ketergantungan daerah terhadap Dana Alokasi Umum
(DAU) atau Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diberikan oleh pemerintah
pusat, sesuai Undang-undang 33 tahun 2004 tentang perimbangan
keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Penetuan pajak terhadap
PAD ditentukan sendiri oleh daerah yang bersangkutan, namun masih
selaras dengan ketentuan Undang-Undang. Satuan pendapatan asli daerah
menggunakan rupiah (Rp).
3. Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBH)
Seusai dengan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 disebutkan
bahwa Dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber
dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan
daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
PENGARUH PENDAPATAN ASLI…. RIFALDI NANDA JAKA PRASETYA,
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UMP 2017
21
Dana perimbangan adalah merupakan sumber pendapatan daerah
yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan
pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada
daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan
masyarakat yang semakin baik (Widjaja, 2002)
Menurut (Elmi, 2002), secara umum tujuan pemerintahan pusat
melakukan transfer dana kepada pemerintah daerah adalah:
a. sebagai tindakan nyata untuk mengurangi ketimpangan pembagian
“kue nasional”, baik vertikal maupun horizontal
b. suatu upaya untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah
dengan menyerahkan sebagian kewenangan dibidang pengelolaan
keuangan negara dan agar manfaat yang dihasilkan dapat dinikmati
oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.
Namun selama ini sumber dana pembangunan daerah di Indonesia
mencerminkan ketergantungan terhadap sumbangan dan bantuan dari
pemerintah pusat. Ketidakseimbangan fiskal yang terjadi antara
pemerintahan pusat dan daerah selama ini telah menyebabkan
ketergantungan keuangan pemerintah daerah kepada bantuan dari
pemerintah pusat yang mencapai lebih dari 10 persen kecuali DKI Jakarta
(Elmi, 2002)
Padahal sebenarnya bantuan dana dari pemerintah pusat tersebut
hanyalah untuk rangsangan bagi daerah agar lebih meningkatkan sumber
penerimaan pendapatan asli daerahnya, yang merupakan bagian penting
PENGARUH PENDAPATAN ASLI…. RIFALDI NANDA JAKA PRASETYA,
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UMP 2017
22
dari sumber penerimaan daerah, bukan menjadikannya sebagai prioritas
utama dalam penerimaan daerah.
Dana perimbangan terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana
Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Ketiga komponen
dana perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari pemerintah
serta merupakan satu kesatuan yang utuh. Satuan ukur dana perimbangan
adalah persen(%) sesuai dengan kebutuhan setiap daerah
a. Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari anggaran,
pendapatan, dan belanja negara (APBN) yang dialokasikan dengan
tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai
kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Tujuan Dana Alokasi Umum adalah untuk mengatasi
ketimpangan fiskal keuangan antara pemerintah pusat dan ketimpangan
horizontal antara pemerintah daerah karena ketidakmerataan sumber
daya yang ada pada masing-masing daerah. DAU suatu daerah
ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal suatu daerah, yang
merupakan selisih antara kebutuhan daerah dan potensi daerah. Dalam
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 3 ditegaskan kembali
mengenai formula celah fiskal dan penambahan variabel DAU bagi
daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskal kecil akan
memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang
potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskalnya besar akan
PENGARUH PENDAPATAN ASLI…. RIFALDI NANDA JAKA PRASETYA,
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UMP 2017
23
memperoleh alokasi DAU relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut
menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal.
Dengan demikian, adanya DAU akan memberikan kepastian bagi
daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk
membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.
Menurut(Santosa, 2013) DAU berpengaruh negatif terhadap
penurunan pengangguran, peran DAU dalam menurunkan
pengangguran di daerah memang sudah sesuai dengan tujuannya yakni
untuk pemerataan keuangan antar daerah, membiayai kebutuhan
pengeluaran pemerintah daerah dan memberi pelayanan yang lebih
baik kepada publik dalam bentuk gaji PNS dan belanja pegawai
lainnya
b. Dana Alokasi Khusus
DAK diatur dalam pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara keuangan pusat dan
keuangan daerah yang menyebutkan bahwa : “Dana Alokasi Khusus
selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan
APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk
membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah
dan sesuai dengan prioritas nasional. Pasal 162 Undang-undang Nomor
32/2004 menyebutkan bahwa DAK dialokasikan dalam APBN untuk
daerah tertentu dalam rangka pendanaan desentralisasi untuk :
PENGARUH PENDAPATAN ASLI…. RIFALDI NANDA JAKA PRASETYA,
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UMP 2017
24
1) Membiayai kegiatan khusus yang ditentukan pemerintah pusat atas
dasar prioritas nasional.
2) Membiayai kegiatas khusus yang diusulkan daerah tertentu.
Program yang menjadi prioritas nasional Menteri teknis
mengusulkan kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK dan
ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri,
Menteri Keuangan, sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Menteri
teknis menyampaikan ketetapan tentang kegiatan khusus kepada
Menteri Keuangan melakukan penghitungan alokasi DAK.
Penghitungan Alokasi DAK
Pasal 54 PP Nomor 55 tahun 2005 mengatur bahwa
perhitungan alokasi DAK dilakukan melaui 2 tahap, yaitu :
1) Penetuan daerah tertentu yang menerima DAK; dan
2) Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah
Penetuan daerah tertentu menurut pasal 54 Peraturan
Pemerintah No. 55 Tahun 2005 harus memenuhi kriteria umum,
kriteria khusus, dan kriteria teknis sebagaimana sudah diatur dalam
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara keuangan pusat dan keuangan daerah.
Kriteria Umum
Menurut Pasal 33 PP No 55 Tahun 2005, Kriteria umum
dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin
dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai
PENGARUH PENDAPATAN ASLI…. RIFALDI NANDA JAKA PRASETYA,
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UMP 2017
25
Negeri Sipil. Kemampuan keuangan daerah dihitung melalui indeks
fiskal neto (IFN) tertentu yang ditetapkan setiap tahun. Dalam tahun
2011, arah kebijakan umum DAK adalah untuk membantu daerah-
daerah yang kemampuan keuangan daerahnya relatif rendah. Hal ini
diterjemahkan bahwa DAK dialokasikan untuk daerah-daerah yang
kemampuan keuangan daerahnya berada dibawah rata-rata nasional
atau IFN-nya kurang dari 1 (satu)
Selanjutnya, perhitungan IFN dilakukan dengan membagi
kemampuan keuangan daerah dengan rata-rata nasional kemampuan
keuangan daerah. Jika < 1, atau dengan kata lain daerah tersebut
memiliki kemampuan keuangan daerah lebih kecil dibandingkan
dengan rata-rata nasional, maka daerah tersebut mendapatkan prioritas
dalam memperoleh DAK.
Kriteria Khusus
Ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-
undang, dan karakteristikdaerah
1) Aturan perundang-undangan, untuk daerah yang termasuk dalam
pengaturan otonomi khusus atau termasuk dalam 199 kabupaten
tertinggal diprioritaskan mendapatkan alokasi DAK.
2) Karakteristik daerah, daerah yang diprioritaskan mendapatkan
alokasi DAK dilihat dari karakteristik daerah yang meliputi:
PENGARUH PENDAPATAN ASLI…. RIFALDI NANDA JAKA PRASETYA,
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UMP 2017
26
a. Untuk provinsi: (1) Daerah tertinggal, (2) Daerah pesisir dan/atau
kepulauan, (3) Daerah perbatasan dengan negara lain, (4) Daerah
rawan bencana, (5) daerah ketahanan pangan, (6) Daerah pariwisata.
b. Untuk kabupaten dan kota: (1) daerah tertinggal, (2) daerah pesisir
dan/atau kepulauan, (3) daerah perbatasan dengan negara lain, (4)
daerah rawan bencana, (5) daerah ketahanan pangan, (6) daerah
pariwisata.
c. Kriteria Khusus, daerah yang mendapatkan DAK dirumuskan melalui
indeks kewilayahan oleh menteri keuangan dengan
mempertimbangkan masukan Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Menteri Lembaga terkait.
Kriteria Teknis
Kriteria Teknis disusun berdasarkan indikator-indikator yang
dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, dan tingkat
kinerja pelayanan masyarakat serta pencapaian teknis pelaksanaan
kegiatan DAK di daerah. Kriteria teknis kegiatan DAK dirumuskan
oleh masing-masing menteri teknis terkait, yakni:
1) Bidang Pendidikan dirumuskan oleh Menteri Pendidikan.
2) Bidang Kesehatan dirumuskan oleh Menteri Kesehatan
3) Bidang Infrastruktur jalan, Infrastruktur irigasi dan Infrastruktur
Air Minum dan Senitasi dirumuskan oleh Menteri Pekerjaan
Umum.
PENGARUH PENDAPATAN ASLI…. RIFALDI NANDA JAKA PRASETYA,
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UMP 2017
27
4) Bidang Prasarana Pemerintahan dirumuskan oleh Menteri Dalam
Negeri.
5) Bidang Kelautan dan Perikanan dirumuskan oleh Menteri Kelautan
dan Perikanan.
6) Bidang Pertanian dirumuskan oleh Menteri Pertanian.
7) Bidang Lingkungan Hidup dirumuskan oleh Menteri Lingkungan
Hidup.
8) Bidang Keluarga Berencana dirumuskan oleh Kepala Badan
Koordinator Keluarga Berencana Nasional.
9) Bidang Kehutanan dirumuskan oleh Menteri Kehutanan.
10) Bidang Sarana dan Prasarana Pedesaan dirumuskan oleh Menteri
Negara Percepatan pembangunan Daerah Tertinggal; dan
11) Bidang Perdagangan dirumuskan oleh menteri Perdagangan.
Tahapan Menentukan Besaran Alokasi DAK masing-masing
Daerah:
1) Setelah proses penentuan daerah tertentu dilalui, maka harus
dihitung besaran alokasi untuk masing-masing bidang dan masing-
masing daerahnya (ADB, alokasi daerah dan bidang)
2) IFWT masing-masing daerah dikalikan dengan Indeks Kemahalan
Konstruksi (IKK) dan menghasilkan Bobot Daerah (BD) untuk
masing-masing daerah.
PENGARUH PENDAPATAN ASLI…. RIFALDI NANDA JAKA PRASETYA,
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UMP 2017
28
3) Selanjutnya, BD tersebut dikalikan dengan pagu alokasi DAK
masing-masing bidang sehingga dihasilkan alokasi daerah
bersangkutan untuk masing-masing bidang.
c. Dana Bagi Hasil
Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan
APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase
untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi. DBH dilakukan berdasarkan prinsip by origin (daerah
penghasil) dan, penyaluran berdasarkan realisasi penerimaan. DBH
dapat diklasidikasikan berdasarkan sumbernya, terdiri dari Pajak, yaitu
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Biaya Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh). Sumber Daya
Alam berasal dari kehutanan yaitu Iuran Izin Usaha Pemanfaatan
Hutan (IIUPH), Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana
Reboisasi (DR). Pertambangan umum berasal dari Iuran Tetap
(Landert), Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalty). Perikanan
berasal dari Pungutan Pengusaha Perikanan dan Pungutan Hasil
Perikanan. Pertambangan Minyak Bumi dibagi dengan imbangan
84,5% untuk Pemerintah Pusat dan 15,5% untuk Pemerintah Daerah.
Pertambangan Gas Bumi dibagi dengan imbangan 69,5% untuk
Pemerintah Pusat dan 30,5% untuk pemerintah Daerah. Pertambangan
Panas Bumi, untuk daerah sebesar 80% dan dibagi dengan rincian 16%
untuk provinsi yang bersangkutan, 32% untuk kabupaten/kota
PENGARUH PENDAPATAN ASLI…. RIFALDI NANDA JAKA PRASETYA,
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UMP 2017
29
penghasil dan 32% untuk seluru kabupaten/kota lainnya dalam provinsi
yang bersangkutan (UU Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah
4. Investasi
Menurut Pemendagri No 52 tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan
investasi pemerintah daerah dalam pasal 1 investasi pemerintah daerah
adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah
pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat
berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok
ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya
dalam jangka waktu tertentu. Surat berharga adalah saham dan surat utang.
Investasi langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman
oleh pemerintah daerah untuk membiayai suatu kegiatan usaha.
Teori ekonomi mendefinisikan investasi sebagai pengeluaran
pemerintah untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan
produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-
barang modal yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di
masa yang akan datang. Investasi adalah suatu komponen dari PDB = C +
I + G + (X-M).
Investasi yang sering dikenal dengan istilah penanaman modal.
Kegiatan investasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga
dapat meningkatkan perekonomikan guna memperbesar dan meningkatkan
tingkat produksi dalam suatu usaha dan meningkatkan kesempatan kerja.
PENGARUH PENDAPATAN ASLI…. RIFALDI NANDA JAKA PRASETYA,
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UMP 2017
30
Dengan demikian istilah investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau
pembelanjaan penanaman-penanaman modal atau perusahaan untuk
membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk
menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang
tersedia dalam perekonomian (Sadono, 2004)
a. Investasi Pemerintah
Menurut (Suparmoko, 2002 dalam Safina dan Rahayu, 2011)
peranan pemerintah dalam suatu negara dapat dilihat dari semakin
besarnya pengeluaran pemerintah dalam proporsinya terhadap
pendapatan nasional. Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat
dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai
oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan semakin banyak
kegiatan pemerintah, maka semakin besar pula pengeluaran
pembangunan. Pengeluaran pemerintah dapat dibedakan menjadi
pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin
yaitu pengeluaran yang digunakan untuk pemeliharaan dan
penyelenggaraan pemerintah meliputi belanja pegawai, belanja
barang, pembayaran utang, subsidi dan pengeluaran rutin lainnya.
Pengeluaran pembangunan yaitu pengeluaran yang digunakan
untuk membiayai pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan umum
dan yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk
pembangunan baik prasarana fisik maupun non fisik yang
dilaksanakan dalam periode tertentu. Anggaran pembangunan fisik
PENGARUH PENDAPATAN ASLI…. RIFALDI NANDA JAKA PRASETYA,
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UMP 2017
31
maupun non fisik selalu disesuaikan dengan dana yang dimobilitasi.
Dana ini kemudian dialokasikan pada berbagai bidang sesuai dengan
prioritas yang telah direncanakan. Peranan anggaran pembangunan
lebih ditekankan pada upaya penciptaan kondisi yang stabil dan
kondusif bagi berlangsungnya proses pemulihan ekonomi dengan
tetap memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Investasi mempunyai multiplier effect berdampak pada peningkatan
kesejahteraan, yang diukur melalui kenaikan pendapatan. Artinya
apabila pendapatan meningkat, jumlah barang dan jasa yang akan
dikonsumsi akan meningkat pula. Apabila permintaan barang dan jasa
meningkat, maka akan meningkatkan peluang lapangan pekerjaan. Hal
ini akan mengurangi tingkat pengangguran. Berkurangnya
pengangguran ini disebabkan oleh terserapnya angkatan kerja dalam
proyek-proyek investasi
b. Investasi Swasta
Investasi asing di indonesia dapat dilakukan dalam dua bentuk
investasi, yaitu investasi portofolio dan investasi langsung. Investasi
portofolio dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat
berharga seperti saham dan obligasi. Investasi langsung yang dikenal
dengan PMA merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun,
membeli total atau mengakuisisi perusahaan. PMA lebih memberi
andil dalam membuka lapangan kerja baru.
PENGARUH PENDAPATAN ASLI…. RIFALDI NANDA JAKA PRASETYA,
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UMP 2017
32
Menurut (Sadono, 2000 dalam Safina dan Rahayu, 2011)
kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus
meningkatkan kegiatan ekonomi, kesempatan kerja, meningkatkan
pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran
masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari
kegiatan investasi yakni:
1) Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran
agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan
permintaan agregat, pendapatan nasional, serta kesempatan kerja.
2) Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan
menambahkan kapasitas produksi.
3) Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.
Menurut penelitian Dirga dan Aswitari(2017), investasi
berpengaruhnegatif terhadap pengangguran. Hasil peneliitian ini
sesuai dengan pendapat Harrod Domar yaitu investasi tidak hanya
menciptakan permintaan tetapi juga memperbesar kapasitas produksi.
Artinya, semakin besar kapasitas produksi akan membutuhkan tenaga
kerja yang semakin besar pula, dengan asumsi full employment. Ini
disebabkan karena investasi akan menyebabkan penambahan faktor-
faktor produksi yang mana salah satu dari faktor produksi adalah
tenaga kerja.
Dalam upaya untuk menarik minat investor asing menanamkan
modalnya di Indonesia, pemerintah terus meningkatkan promosi, baik
PENGARUH PENDAPATAN ASLI…. RIFALDI NANDA JAKA PRASETYA,
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UMP 2017
33
melalui pengiriman utusan ke luar negeri maupun peningkatan
kerjasama antara pihak swasta nasional dengan sasta asing. Sementar
itu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai badan
yang bertanggung jawab dalam kegiatan penanaman modal terus
mengembangkan perannya dalam menumbuhi investasi.
Masuknya PMA di Indonesia diatur oleh pemerintah dalam UU
No 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan dilengkapi
serta disempurnakan oleh UU No 11 tahun 1970 juga tentang
penanaman modal asing. UU itu didukung oleh berbagai kemudahan
yang dilengkapi dengan berbagai kebijakan dalam paket-paket
deregulasi. Hal ini dimaksudkan untuk lebih menarik investasi