13 BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Landasan Teori Penelitian tentang pengaruh karakteristik pemerintahan daerah dan temuan audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota se-Jawa Tengah periode tahun 2014-2016 membutuhkan kajian teori sebagai berikut: 1. Teori Keagenan (Agency Theory) Dalam hubungan keagenan, terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan atau kontrak, yakni pihak yang memberikan wewenang atau kekuasaan (prinsipal) dan yang menerima kewenangan (agen). Dalam suatu organisasi hubungan ini berbentuk vertikal, yakni antara pihak atasan (sebagai prinsipal) dan bawahan (sebagai agen). Teori tentang hubungan kedua pihak tersebut populer sebagai teori keagenan. Menurut Mardiasmo (2002) menjelaskan tentang akuntabilitas dalam konteks sektor publik bahwa, pengertian akuntabilitas sebagai kewajiban pemegang amanah (pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat) yang memiliki hak utuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pernyataan ini mengandung arti bahwa dalam pengelolaan pemerintah daerah terdapat hubungan keagenan (teori Pengaruh Karakteristik Pemerintah…, Efani Khomsiyatun, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2018
24
Embed
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Landasan Teori 1. Agency Theory - …repository.ump.ac.id/7682/3/BAB II_EFANI KHOMSIYATUN... · 2018. 5. 8. · Di sektor publik kegiatan ini dikatakan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
13
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Teori
Penelitian tentang pengaruh karakteristik pemerintahan daerah dan
temuan audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
kabupaten/kota se-Jawa Tengah periode tahun 2014-2016 membutuhkan
kajian teori sebagai berikut:
1. Teori Keagenan (Agency Theory)
Dalam hubungan keagenan, terdapat dua pihak yang melakukan
kesepakatan atau kontrak, yakni pihak yang memberikan wewenang atau
kekuasaan (prinsipal) dan yang menerima kewenangan (agen). Dalam
suatu organisasi hubungan ini berbentuk vertikal, yakni antara pihak
atasan (sebagai prinsipal) dan bawahan (sebagai agen). Teori tentang
hubungan kedua pihak tersebut populer sebagai teori keagenan.
Menurut Mardiasmo (2002) menjelaskan tentang akuntabilitas
dalam konteks sektor publik bahwa, pengertian akuntabilitas sebagai
kewajiban pemegang amanah (pemerintah) untuk memberikan
pertanggungjawaban, menyajikan melaporkan dan mengungkapkan
segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada
pihak pemberi amanah (masyarakat) yang memiliki hak utuk meminta
pertanggungjawaban tersebut. Pernyataan ini mengandung arti bahwa
dalam pengelolaan pemerintah daerah terdapat hubungan keagenan (teori
Pengaruh Karakteristik Pemerintah…, Efani Khomsiyatun, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2018
14
keagenan) antara masyarakat sebagai principal dan pemerintah sebagai
agent.
Teori yang menjelaskan hubungan prinsipal dan agen ini salah
satunya berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi dan teori
organisasi. Teori principal-agent menganalisis susunan kontraktual
diantara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu
pihak (prinsipal) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun
eksplisit dengan pihak lain (agen) dengan harapan bahwa agen akan
bertindak/melakukan pekerjan seperti yang diinginkan oleh prinsipal
(dalam hal ini terjadi pendelegasian wewenang).
Berdasarkan agency theory pengelolaan pemerintah daerah harus
diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh
kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Menurut Undang-undang No. 24 Tahun 2014 Pemeriksaan adalah proses
identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara
independen, obyektif, dan professional berdasarkan standar pemeriksaan,
untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan
informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.
Dengan meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah informasi yang
diterima masyarakat menjadi lebih berimbang terhadap Pemda yang itu
artinya information asymmetry yang terjadi dapat berkurang. Dengan
semakin berkurangnya information asymmetry maka kemungkinan
melakukan korupsi juga menjadi lebih kecil (Setiawan, 2012).
Pengaruh Karakteristik Pemerintah…, Efani Khomsiyatun, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2018
15
2. Teori Kontinjensi
Teori kontinjensi adalah teori kesesuaian pemimpin yang berarti
menyesuaikan pemimpin dengan kondisi yang tepat (Fisher, 1998).
Kinerja pemimpin ditentukan dari pemahamannya terhadap situasi
dimana mereka memimpin. Pendekatan kontinjensi pada akuntansi
didasarkan pada premis bahwa tidak ada sistem akuntansi secara
universal yang selalu tepat untuk bisa diterapkan pada seluruh organisasi
dalam setiap keadaan, akan tetapi faktor-faktor situasional yang ada
dalam organisasi pun ikut mempengaruhi. Hakikat teori kontinjensi
adalah bisa digunakan dalam semua keadaan (situasi) lingkungan akan
tetapi tidak ada satu cara yangterbaik (Andirfa dkk, 2014).
Penelitian yang menggunakan pendekatan kontinjensi dilakukan,
dengan tujuan mengidentifikasi berbagai variabel kontinjensi yang
mempengaruhi perancangan. Hakikat teori kontinjensi adalah tidak ada
satu cara terbaik yang bisa digunakan dalam semua keadaan (situasi)
lingkungan. Tujuan akhir sebuah organisasi dalam beroperasi menurut
teori kontinjensi adalah agar bisa bertahan (survive) dan bisa tumbuh
(growth) atau disebut juga keberlangsungan (viability). Teori kontinjensi
memberi penekanan pada perlunya memfokuskan pada perubahan
dengan asumsi tidak ada satu aturan atau hukum yang memberi solusi
terbaik untuk setiap waktu, tempat, semua orang atau semua situasi
(Mulyani dan Wibowo, 2017).
Pengaruh Karakteristik Pemerintah…, Efani Khomsiyatun, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2018
16
3. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Kinerja keuangan daerah menurut Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat berupa
uang dan barang yang dapat dijadikan hak milik daerah yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan
keuangan daerah mendefinisikan keuangan daerah adalah semua hak dan
kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah
yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian
dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi
penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan
yang ditetapkan melalui satu kebijakan atau ketentuan perundang-
undangan selama satu periode anggaran. Kinerja keuangan daerah adalah
gambaran pencapaian pelaksanaan kegiatan kerja pemerintah daerah
dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi daerah yang dinilai dengan
aspek keuangan yang dilihat dari laporan keuangan yang telah disusun
oleh pemerintah daerah tersebut (Sari, 2016)
4. Ukuran Pemerintah Daerah
Tujuan utama dari program Pemda adalah memberikan pelayanan
yang terbaik untuk masyarakat. Untuk memberikan pelayanan yang baik,
harus didukung oleh aset yang baik pula. Oleh karena itu, diperlukan
Pengaruh Karakteristik Pemerintah…, Efani Khomsiyatun, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2018
17
sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat. Dengan demikian, semakin besar ukuran daerah
yang ditandai dengan besarnya jumlah aset Pemda, maka diharapkan
akan semakin tinggi kinerja Pemda tersebut (Mustikarini dan Fitriasari,
2012).
Ukuran pemerintah daerah merupakan skala yang digunakan
untuk menghitung nilai dan secara langsung akan menunjukkan besar
kecilnya suatu objek dengan kapasitas tertentu, salah satunya yaitu
pengukuran dalam bidang ekonomi. Sedangkan menurut Gamayuni
(2016) berpendapat bahwa di organisasi pemerintah, untuk mengukur
kinerja keuangan terdapat rasio ketergantungan, rasio efektifitas, rasio
efisiensi, pertumbuhan rasio, dan kesesuaian rasio. Di sektor publik
kegiatan ini dikatakan efektif jika aktivitas memiliki besar pada
kemampuan untuk menyediakan layanan umum yang merupakan target
yang ditentukan sebelumnya. Dalam bidang ekonomi ukuran pemerintah
daerah menjadi tolak ukur paling tepat untuk menilai sesuatu diantaranya
yang berhubungan dengan materialitas. Ukuran dalam penelitian ini
menggunakan total aset yang dimiliki pemerintah daerah. Hubungan
dengan teori keagenan muncul ketika pemerintah daerah diberikan
wewenang untuk mengelola aset daerah untuk kepentingan publik. Hal
ini tentu memberikan tekanan yang lebih besar terhadap pemerintah
daerah jika memiliki aset yang besar (Manik, 2015).
Pengaruh Karakteristik Pemerintah…, Efani Khomsiyatun, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2018
18
Pemerintah yang memiliki ukuran yang lebih besar akan memiliki
tekanan dari publik lebih besar dibandingkan pemerintah daerah yang
memiliki ukuran yang lebih kecil. Berdasarkan penelitian Sumarjo,
(2010) ditemukan bukti secara empiris bahwa ukuran pemerintah daerah
berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pada
penelitian ini proksi untuk menjelaskan ukuran pemerintah daerah adalah
total aset.
5. Tingkat Kekayaan Daerah
Kekayaan adalah kemampuan dalam mencukupi kebutuhan.
Kekayaan suatu negara dapat diukur dengan berbagai macam ukuran
yang tidak selau sama karena setiap orang memliki pandangan hidup
sehingga tolak ukur dari kesejahteraan juga berbeda (Armaja dkk, 2015).
Mustikarini dan fitriasari (2012) berpendapat bahwa salah satu sumber
daya yang dimiliki pemerintah daerah berupa Pendapatan Asli Daerah
(PAD).
Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2017, pendapatan Asli
Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah
tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintahan daerah
dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk
memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. PAD sebagai
salah satu penerimaan daerah yang bersumber dari wilayahnya sendiri
yang mencerminkan tingkat kemandirian daerah Santosa dan Rahayu,
(2005). Sumber PAD yang utama adalah pajak dan retribusi daerah yang
Pengaruh Karakteristik Pemerintah…, Efani Khomsiyatun, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2018
19
berasal dari masyarakat masing masing daerah. Dengan demikian,
semakin besar PAD maka semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam
membayar pajak retribusi daerah, sehingga pemda akan terdorong untuk
melakukan pengungkapan secara lengkap pada laporan keuangannya agar
transparan dan akuntabel Setyaningrum dan Syafitri, (2012).
Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-
sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan
pemerintah dan pembangunan didaerahnya melalui Pendapatan Asli
Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan PAD semkin besar seiring dengan
semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada
daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan
dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. PAD memiliki peran
yang cukup signifikan dalam menentukan aktivitas pemerintah dan
program-program pembangunan.
6. Tingkat Ketergantungan Pada Pusat
Pada penelitian Mustikarini dan Fitriasari (2012) tingkat
ketergantungan pada pemerintah pusat dinyatakan dengan besarnya Dana
Alokasi Umum. Berdasarkan Undang-Undang Republika Indonesia
Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah, DAU adalah dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan
kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU diberikan pemerintah
Pengaruh Karakteristik Pemerintah…, Efani Khomsiyatun, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2018
20
pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam
memanfaatkan PAD-nya. DAU ini bersifat BlockGrant yang artinya
penggunaan DAU diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan
prioritas, kepentingan, dan kebutuhan daerah masing-masing yang
bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka
melaksanakan otonomi daerah.
7. Belanja Modal
Halim (2004) berpendapat bahwa belanja modal adalah
pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang
sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih
dari satu periode akuntansi termasuk didalamnya adalah pengeluaran
untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau
menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.
Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah
daerah, yakni peralatan, bangunan infrastruktur, dan harta tetap lainnya.
Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni
dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lain, dan
membeli.
Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal
merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan dana dalam
bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal ini
didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk
kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik.
Pengaruh Karakteristik Pemerintah…, Efani Khomsiyatun, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2018
21
biasanya setiap tahun diadakan pengadaan asset tetap oleh pemerintah
daerah, sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang
memberikan dampak jangka panjang secara finansial (Abdullah, 2006).
Belanja modal yang digunakan untuk membiayai kegiatan
investasi (menambah aset) yang ditujukan untuk peningkatan sarana dan
prasarana publik yang hasilnya dapat digunakan langsung oleh
masyarakat. Belanja modal jenis ini terdiri dari atas belanja tanah,
belanja modal dan jembatan, belanja irigasi, belanja modal instalasi,
belanja modal jaringan, belanja modal bangunan gedung untuk kegiatan