14 BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Kerangka Teori 1. Tinjauan tentang Lingkungan Hidup a. Pengertian Lingkungan Hidup Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 yang dimaksud lingkungan hidup adalah : “Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”. Lingkungan hidup pada prinsipnya merupakan suatu sistem yang saling berhubung satu dengan yang lainnya sehingga pengertian lingkungan hidup hampir mencakup semua unsur ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa di bumi ini. Itulah sebab lingkungan hidup termasuk manusia dan perilakunya merupakan unsur lingkungan hidup yang sangat menentukan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan saat ini oleh sebagian kalangan dianggap tidak bernilai, karena lingkungan hidup (alam) hanya sebuah benda yang diperuntukan bagi manusia. Dengan kata lain, manusia merupakan penguasa lingkungan hidup, sehingga lingkungan hidup hanya dipersepsikan sebagai obyek dan bukan sebagai subyek (Supriadi, 2006:22). LL.Bernard dalam bukunya yang berjudul “Introduction to Social Psychology” membagi lingkungan atas empat macam (N.H.T Siahaan, 2004:13-14) yakni : 1) Lingkungan fisik atau anorganik yaitu lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik, ombak dan sebagainya. 2) Lingkungan biologi atau organik yaitu segala sesuatu yang bersifat biotis berupa mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuhan-tumbuhan. Termasuk juga disini, lingkungan
27
Embed
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Kerangka Teori 1. Tinjauan ... · digunakan manusia yang berasal dari sumber organik. c. Lingkungan psikososial, yaitu yang berhubungan dengan ... berupa
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
14
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kerangka Teori
1. Tinjauan tentang Lingkungan Hidup
a. Pengertian Lingkungan Hidup
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1
yang dimaksud lingkungan hidup adalah : “Kesatuan ruang dengan semua
benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan
perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan
perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.
Lingkungan hidup pada prinsipnya merupakan suatu sistem yang
saling berhubung satu dengan yang lainnya sehingga pengertian
lingkungan hidup hampir mencakup semua unsur ciptaan Tuhan Yang
Maha Kuasa di bumi ini. Itulah sebab lingkungan hidup termasuk manusia
dan perilakunya merupakan unsur lingkungan hidup yang sangat
menentukan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan saat ini
oleh sebagian kalangan dianggap tidak bernilai, karena lingkungan hidup
(alam) hanya sebuah benda yang diperuntukan bagi manusia. Dengan kata
lain, manusia merupakan penguasa lingkungan hidup, sehingga
lingkungan hidup hanya dipersepsikan sebagai obyek dan bukan sebagai
subyek (Supriadi, 2006:22).
LL.Bernard dalam bukunya yang berjudul “Introduction to Social
Psychology” membagi lingkungan atas empat macam (N.H.T Siahaan,
2004:13-14) yakni :
1) Lingkungan fisik atau anorganik yaitu lingkungan yang terdiri
dari gaya kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara, laut,
radiasi, gaya tarik, ombak dan sebagainya.
2) Lingkungan biologi atau organik yaitu segala sesuatu yang
bersifat biotis berupa mikroorganisme, parasit, hewan,
tumbuhan-tumbuhan. Termasuk juga disini, lingkungan
15
prenatal dan proses-proses biologi seperti reproduksi,
pertumbuhan dan sebagainya.
3) Lingkungan sosial. Ini dapat dibagi dalam tiga bagian :
a. Lingkungan fisiososial, yaitu yang meliputi kebudayaan
materiil : peralatan, senjata, mesin, gedung-gedung dan
lain-lain.
b. Lingkungan biososial manusia dan bukan manusia, yaitu
manusia dan interaksinya terhadap sesamanya dan
tumbuhan beserta hewan domestik dan semua bahan yang
digunakan manusia yang berasal dari sumber organik.
c. Lingkungan psikososial, yaitu yang berhubungan dengan
tabiat batin manusia seperti sikap, pandagan, keinginan,
keyakinan. Hal ini terlihat melalui kebiasaan, agama,
ideologi, bahasa, dan lain-lain.
4) Lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara
institusional, berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang
terdapat didaerah kota atau desa.
b. Pencemaran Lingkungan
Pengertian Pencemaran Lingkungan berdasarkan Undang-undang
No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/
atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia
sehingga mel ampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
Sedangkan Pengertian perusakan lingkungan sebagaimana
dirumuskan dalam pasal 1 butir 16 UUPPLH adalah “tindakan orang yang
menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat
fisik dan/atau hayati lingkungan sehingga melampaui kriteria baku
kerusakan lingkungan hidup”.
Apabila dilihat dari segi ilmiah, suatu lingkungan dapat disebut
sudah tercemar bila memiliki beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut adalah:
16
1) Kalau suatu zat, organisme, atau unsur-unsur yang lain (seperti gas,
cahaya, energi) telah tercampur (terintroduksi) ke dalam sumber
daya/lingkungan tertentu;
2) Karenanya menghalang/menggangu ke dalam sumber
daya/lingkungan tersebut (N.H.T Siahaan, 2004:280).
Apabila disimpulkan maka Pencemaran adalah suatu keadaaan
yang terjadi karena perubahaan kondisi tata lingkungan (tanah, udara dan
air) yang tidak menguntungkan (merusak dan merugikan kehidupan
manusia, binatang dan tumbuhan) yang disebabkan oleh kehadiran benda-
benda asing (seperti sampah kota, sampah industri, minyak bumi, sisa-sisa
biosida dan sebagainya) sebagai akibat perbuatan manusia, sehingga
mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula (Y.Eko Budi,
2003:9)
Menurut Muhamad Erwin dalam bukunya, selain pencemaran air,
pencemaran udara, dan pencemaran suara (kebisingan) seperti disebutkan di
atas, di tambahkan satu jenis pencemaran yaitu pencemaran tanah.
Pencemaran tanah dapat terjadi melalui bermacam-macam akibat, ada yang
langsung dan ada yang tidak langsung. Pencemaran yang langsung dapat
berupa tertuangnya zat-zat kimia berupa pestisida atau insektisida yang
melebihi dosis yang ditentukan. Sedangkan pencemaran tidak langsung dapat
terjadi akibat dikotori oleh minyak bumi. Sering tanah persawahan dan
kolam-kolam ikan tercemar oleh buangan minyak, bahkan sering pula suatu
lahan yang berlebihan dibebani dengan zat-zat kimia (pestisida, insektisida,
herbisida), sewaktu dibongkar oleh bulldozer pada musim kering, debu
tanahnya yang bercampur zat-zat kimia itu ditiup angin, menerjang ke udara,
dan mencemari udara
2. Tinjauan Tentang Hukum Lingkungan
a. Pengertian Hukum Lingkungan
Hukum lingkungan adalah hukum yang berhubungan dengan
lingkungan alam (natuurlijk milieu) dalam arti yang seluas-luasnya
(Koesnadi Hardjasoematri, 2009 : 38). Hukum Lingkungan menurut
17
St.Moenadjat Danusaputro adalah hukum yang mendasari
penyelenggaran perlindugan dan tata pengelolaan peningkatan
ketahanan lingkungan hidup (N.H.T Siahaan, 2008:58). Drupsteen
mengemukakan, bahwa hukum lingkungan (Milieurecht) adalah
hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (natuurlijk milieu)
dalam arti seluas-luasnya. Ruang lingkupnya berkaitan dengan dan
ditentukan oleh ruang lingkuppengelolaan lingkungan. Dengan
demikian hukum lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi
pengelolaan lingkungan (Koesnadi Harjasoemantri, 2009:14-15).
b. Aspek-aspek Hukum Lingkungan
Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, 2009:42-43), aspek-aspek
lingkungan yaitu meliputi :
1) Hukum Tata Lingkungan
2) Hukum Perlindungan Lingkungan
3) Hukum Kesehatan Lingkungan
4) Hukum Pencemaran Lingkungan (dalam kaitannya dengan
misal pencemaran oleh industri, dan sebagainya)
5) Hukum Lingkungan Transnasional/Interasional (dalam
kaitannya dengan hubungan antar negara)
6) Hukum Perselisihan Lingkungan (dalamkaitannya dengan
masalah ganti kerugian, dan sebagainya).
c. Penegakan Hukum Lingkungan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat macam penegakan
hukum lingkungan yaitu sanksi administrasi, penyelesaian sengketa di
Luar Pengadilan, Penyelesaian Sengketa di Pengadilan dan Penegakan
Hukum Pidana. Diantara penegakan hukum lingkungan tersebut,
penegakan hukum administratisi dianggap sebagai upaya penegakan
hukum terpenting. Hal ini karena penegakan hukum administrasi lebih
ditujukan kepada upaya mencegah terjadinya pencemaran dan
perusakan lingkungan.
18
Penegakan hukum lingkungan administrasi pada dasarnya
berkaitan dengan hukum lingkungan itu sendiri serta hukum
administrasi karena penegakan hukum lingkungan berkaitan erat
dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat
terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum
yaitu administrasi, perdata dan pidana. Dengan demikian penegakan
hukum lingkungan merupakan upaya mencapai ketaatan dan
persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secra umum dan
individual, melalui pengawasan dan penerapan sarana administratif,
keperdataan dan kepidanaan.
Sanksi administrasi meliputi paksaan pemerintah dan
pencabutan izin, untuk sanksi perdata Undang-Undang ini mengatur
tentang penerapan asas tanggung jawab mutlak, dan menyatakan tetap
berlakunya acara perdata sebagai acuan dalam tata acara pengajuan
dalam masalah lingkungan hidup, sedangkan sanksi pidana mencakup
tentang delik material dan delik formal, ketentuan tentang tanggung
jawab korporasi dan ketentuan tentang asas subsidaritas penerapan
sanksi pidana.
Penggunaan hukum administrasi dalam penegakan hukum
lingkungan mempunyai dua fungsi yaitu bersifat preventif dan represif.
Bersifat preventif berkaitan dengan izin yang diberikan oleh pejabat
yang berwenang terhadap pelaku kegiatan, dan dapat juga berupa
pemberian penerangan dan nasihat. Sedangkan bersifat represif berupa
sanksi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang terhadap pelaku
atau penanggung jawab kegiatan untuk mencegah terjadinya
pelanggaran (Andi Hamzah, 2005:52).
3. Tinjauan tentang Perlindungan dan Pengelolaann Lingkungan Hidup
a. Pengertian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat pengertian
19
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan upaya
sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi
lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan,
pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan pembinaan dan
penegakan hukum.
Lilin Budiati (2012:25) dalam bukunya Good Governance
dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan mengenai:
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai usaha
pencegahan, penanggulangan, kerusakan dan pencemaran serta
pemulihan kualitas lingkungan hidup, yang mana telah menuntut
dikembangkannya berbagai perangkat kebijaksanaan dan dan program
serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung perlindungan dan
pengelolaan lingkungan lainnya.
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:
1) Tanggung jawab negara;
a) Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan
memberikan mafaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan
dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun
generasi masa depan.
b) Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup
yang baik dan sehat.
c) Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber
daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup (Lihat juga AE Boyle, 2005:1).
2) Kelestarian dan keberlanjutan
Setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab
terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu
20
generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung
ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
3) Kelestarian dan keseimbangan
Pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan
berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi,sosial, budaya, dan
perlindungan sert pelestarian ekosistem.
4) Keterpaduan
Perlindungan dan pengelolaan lingkunga hidup dilakukan
dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai
komponen terkait.
5) Manfaat
Segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang
dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumberdaya alam dan
lingkungan hidup untk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan
harkat manusia selaras dengan lingkungannya.
6) Kehati-hatian
Ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau
kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan
teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-
langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
7) Keadilan
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus
mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga
negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.
8) Ekoregion
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus
memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi
geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.
9) Keanekaragaman hayati
21
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus
memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan,
keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang
terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani
yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara
keseluruhan membentuk ekosistem.
10) Pencemar membayar
Setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya
menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.
11) Partisipatif
Setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif
dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara
langsung maupun tidak langsung.
12) Kearifan lokal
Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
harus memperhatikan nalai-nilai luhur yang berlaku dalam tata
kehidupan masyarakat.
13) Tata kelola pemerintah yang baik
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai
oleh prinsip partisipasi, transparasi, akuntabilitas, efisiensi, dan
keadilan.
14) Otonomi daerah
Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan
dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Perlidungan dan pengelolaan ligkungan hidup di Indonesia pada
umumnya mengandung dua aspek, yaitu formal dan informal. Secara
22
formal tanggung jawab Pemerintah menjadi dominan dan sebagian
besar bertumpu pada landasan hukum dan peraturan yang disiapkan
untuk mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup. Pada saat ini landasan hukum yang digunakan sebagai dasar
dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah
Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang di dalamnya dirumuskan
mengenai Pengertian, Asas,Tujuan, dan Ruang Lingkup, Perencanaan,
Pemanfaatan, Pengendalian, Pemeliharaan, Pengelolaan Bahan
Berbahaya Dan Beracun serta Limbah Bahan Berbahaya Beracun,
Sistem Informasi, Tugas Dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah
Daerah, Hak, Kewajiban, Dan Larangan,Peran Masyarakat,
Pengawasan dan Sanksi Administratif, Penyelesaian Sengketa
Lingkungan, Penyidikan Dan Pembuktian, Ketentuan Pidana,
Ketentuan Peralihan Penutup.
Kendala-kendala yang sering terjadi dalam perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup anatara lain (Lilin Budiati, 2012:27):
a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM);
b. Eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA);
c. Lemahnya implementasi peraturan perundang-undangan;
d. Lemahnya penegakan hukum lingkungan;
e. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang lingkungan hidup;
f. Penerapan teknologi yang tidak ramah lingkungan.
b. Peran Para Pihak dalam pelaksanaan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pada dasarnya pihak-pihak yag berkepentingan dan memiliki
kewajiban dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup ialah, pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha.
a. Pemerintah
Pemerintah pusat merupakan pihak yang paling berperan
dan yang paling bertanggung jawab dalam pelaksanaan
23
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah
pusat bertanggung jawab untuk merancang, merumuskan dan
mengimplementasikan kebijakan pembangunan lingkungan
yang berkelanjutan. Dalam hal ini, pemerintah pusat telah
menetapkan suatu kebijakan nasional tetang lingkungan hidup
berupa aturan hukum nasional, yaitu dengan dikeluarkannya
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Disamping itu pemerintah
pusat juga bertangung jawab sebagai pengawas seta penegakan
hukum lingkungan.
Disamping pemerintah pusat, pemerintah daerah juga
mempunyai peran penting dalam perlindungan dan pengelolaan
lingkungan. “Dengan adanya desentralisasi perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup, maka dalam pelaksanaannya
akan lebih efisien karena merantai pengawasan dan pelaksanaan
menjadi lebih pendek serta adanya rasa memiliki (sense of
belonging) yang tinggi” (Lilin Budiati, 2012:8). Dalam lingkup
pemerintahan daerah juga haus dibentuk suatu lembaga yang
mengurusi lingkungan hidup, baik berupa kantor atau badan
agar dalam koordinasi kebijakan dengan pemerintah pusat
semakin mudah.
b. Masyarakat
Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 tahu 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan
bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan
sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Masyarakat
Indonesia berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup,
akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam
memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Disamping itu masyarakat juga berhak mengajukan usul
dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan
24
yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap
lingkungan hidup. Anggota masyarakat, baik perorangan
maupun kelompok dan lembaga swadaya masyarakat seperti
organisasi lingkungan hidup atau korban pencemaran dan
perusakan lingkungan hidup juga dapat melakukan pengaduan
akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
tersebut kepada kantor lingkungan hidup. Selain itu, sesuai Pasal
67 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup dijelaskan bahwa setiap
orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan
hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup.
c. Pelaku usaha
Bagi setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan
sesuai dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
diwajibkan untuk:
(1) Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat,
terbuka, dan tepat waktu.
(2) Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.
(3) Mentaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup
dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
Sesuai Pasal 22 Undang-Undnag Nomor 32 tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup dijelaskan bahwa
“setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap
lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL (Analisis Mengenai
Damak Lingkungan)”. Dokumen AMDAL merupakan dasar
keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup yang
ditetapkan berdasarkan penilaian Komisi Penilai AMDAL. Menteri,
Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
25
Selain daripada itu, sesuai Pasal 34 Undang-Undang 32 tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
dijelaskan bahwa “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk
dalam kriteria wajib AMDALwajib memiliki UKL (Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan UPL (Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup)”. Sedangkan untuk setiap usaha dan atau kegiatan
yang tidak wajib dilengkapi UKL dan UPL wajib membuat surat
pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
hidup.
Disamping ini untuk setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib
memiliki AMDAL atau UKL dan UPL diwajibkan untuk memiliki
izin lingkungan sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32
tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Izin lingkungan tersebut diterbitkan oleh Menteri, Gubernur,
Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak
permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak
dilengkapi dengan AMDAL atau UKL dan UPL.
c. Instrumen Pencegahan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa
instrumen-instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan
lingkungan hidup yang pada dasarnya adalah juga sebagai instrumen
pengelolaan lingkungan hidup karena pengelolaan lingkungan hidup
dimaksudkan untuk mencegah dan mengatasi masalah pencemaran dan
kerusakan lingkungan hidup. Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor
32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan
hidup tertuliskan instrumen-instrumen pencegahan dan/atau kerusakan
lingkungan hidup terdiri atas:
a. KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)
b. Tata ruang
c. Baku Mutu Lingkungan Hidup;
26
d. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup;
e. AMDAL;
f. UKL-UPL;
g. Perizinan;
h. Intrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
i. Peraturan perundang-undangan berasis lingkungan hidup;
j. Anggaran berbasis lingkungan hidup;
k. Analisis risiko lingkungan hidup;
l. Audit lingkungan hidup; dan
m. Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau
perkembangan pengetahuan.
d. Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup bertujuan:
a) Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
b) Menjamin keselamatan, kesehatandan kehidupan manusia;
c) Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian
ekosistem;
d) Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
e) Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa
depan;
f) Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup
sebagai bagian dari hak asasi manusia;
g) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
h) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
i) Mengantisipasi isu lingkungan gobal.
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup meliputi unsur-unsur sebagai berikut:
27
a) Perencanaan, dilaksanakan melalui tahap inventarisasi lingkugan
hidup, penetapan wilayah ekoregion dan penyusunan RPPLH.
b) Pemanfaatan, sumber daya alam dimanfaatkan berdasarkan RPPLH.
Pemanfaatan ini harus dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan
daya tampung lingkungan hidup.
c) Pengendalian, dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi
lingkungan hidup. Kegiatan ini meliputi pencegahan, penanggulangan
dan pemulihan.
d) Pemeliharaan, dilakukan melalui upaya konservasi sumber daya alam,
pencadangan sumber daya alam, dan pelestarian fungsi atmosfer.
e) Pengawasan dan pembinaan, menteri, gubernur, atau bupati/walikota
mempunyai kewajiban dalam pengawasan dan pembinaan terhadap
ketaatan penanggung jawab dan/atau kegiatan dibidang lingkungan
hidupsesuai dengan kewenangannya dan dapat mendelegasikan
kewenangannya dalam melakukan pengawasan dan pembinaan kepada
pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup.
f) Penegakan hukum, bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
yang melanggar izin lingkungan dapat dikenakan sanksi berupa:
teguran tertulis, pelaksanaan perintah, pembekuan izin lingkungan dan
pencabutan izin lingkungan.
4. Tinjauan Umum tentang Limbah dan Pengelolaannya
a. Pengertian limbah
Berdasar pada Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 32
tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
dijelaskan bahwa Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi
baik industri maupun domestik (rumah tangga, yang lebih dikenal
sebagai sampah) atau juga dapat dihasilkan oleh alam yang
kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki
lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis.
28
Menurut Sugiarto (1987:93) “air limbah adalah kotoran yang
berasal dari masyarakat dan rumah tangga dan juga berasal dari
industri, air tanah, air permukaan, serta buangan lainnya”
Pengelolaan limbah bertujuan untuk mencegah, menanggulangi
pencemaran dan kerusakan lingkungan, memulihkan kualitas
lingkungan tercemar, dan meningkatkan kemampuan dan fungsi
kualitas lingkungan. Jika pengurangan air limbah dari sumbernya
sudah dilakukan secara optimal, maka air limbah yang terpaksa tetap
dihasilkan selanjutnya harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang
ke lingkungan. Tujuan pengolahan air limbah ini adalah untuk
mengurangi kandungan pencemar air sehingga mencapai tingkat
konsentrasi dan bentuk yang lebih sederhana dan aman jika terpaksa