BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Hak Cipta 1. Pengertian, Fungsi dan Pembatasan Hak Ciptarepository.uksw.edu/bitstream/123456789/8321/3/T1... · 2016-08-30 · hak milik sebagaimana lazimnya

21

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Cipta

1. Pengertian, Fungsi dan Pembatasan Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk

mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu

pengetahuan, seni dan sastra, yang antara lain dapat terdiri dari buku,

program komputer, ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis

dengan itu, serta hak terkait dengan hak cipta. Rekaman suara dan/atau

gambar pertunjukan seorang pelaku, misalnya seorang penyanyi atau

penari diatas panggung, merupakan hak terkait yang dilindungi hak

cipta31

.

Istilah hak cipta merupakan pengganti auteusrechts atau

copyrights yang kandungan artinya lebih tepat dan luas, istilah Auteurs

Rechts sendiri disadur dari istilah bahasa Belanda yang mempunyai arti

hak pengarang. Secara yuridis, istilah hak cipta telah dipergunakan dalam

Undang-undang Hak Cipta Tahun 1982 sebagai pengganti istilah hak

pengarang yang dipergunakan dalam Auteurswet 1912.

Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak

Cipta Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan

hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk

mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin

31

Tim Lindsey et. all, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar,Alumni, Bandung,

2003, hal 6

22

untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut

peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan yang dimaksud

dengan hak terkait dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2002 adalah hak

yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk

memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya atau menyewakan karya

rekaman suara atau rekaman bunyinya dan bagi lembaga penyiaran untuk

membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya seninya.

Terdapat dua unsur penting yang terkandung dalam rumusan

pengertian hak cipta yang termuat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang

Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, yaitu32

:

a. Hak yang dapat dipindahkan atau dialihkan kepada pihak lain;

b. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalan

apapun tidak dapat ditinggalkan daripadanya, seperti mengumumkan

karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau

nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas

ceritanya.

Sifat hukum hak cipta berdasarkan bunyi Pasal 1 angka 1

Undang-undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002, yaitu33

:

a. Hak cipta itu merupakan hak yang bersifat khusus, istimewa, atau

eksklusif (exclusive rights) yang diberikan kepada pencipta atau

pemegang hak cipta. Hak yang bersifat khusus ini berarti tidak ada

32

Rachmadi Usman, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan Dan Dimensi

Hukumnya Di Indonesia, Alumni, Bandung ,2003, hal 86 33

Ibid

23

orang lain yang boleh menggunakan hak tersebut, kecuali dengan ijin

pencipta atau pemegang hak cipta tersebut;

b. Hak yang bersifat khusus, tunggal, atau monopoli yang merupakan hak

pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan ciptaannya,

memperbanyak ciptaannya dan memberi ijin kepada orang lain untuk

mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya tersebut;

c. Pencipta atau pemegang hak cipta maupun orang lain yang telah diberi

ijin untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, dalam

melaksanakan hak yang bersifat khusus tersebut harus melakukannya

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang

merupakan pembatasan-pembatasan tertentu;

d. Hak cipta tersebut dianggap sebagai benda bergerak yang bersifat

immateriil yang dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain, baik

untuk seluruh maupun sebagian.

Hak cipta mengandung beberapa prinsip dasar (basic principles)

yang secara konseptual digunakan sebagai landasan pengaturan hak cipta

di semua negara, baik itu yang menganut Civil Law System maupun

Common Law System. Beberapa prinsip yang dimaksud adalah34

:

a. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli.

Prinsip ini adalah prinsip yang paling mendasar dari perlindungan hak

cipta, maksudnya yaitu bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan

bentuk perwujudan dari suatu ciptaan. Prinsip ini dapat diturunkan

34

Eddy Damian, Hukum Hak Cipta UUHC No.19 Tahun 2002, Alumni, Bandung , 2004,

hal 98

24

menjadi beberapa prinsip lain sebagai prinsip-prinsip yang berada

lebih rendah atau sub-principles, yaitu:

1) Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinil) untuk dapat

menikmati hak-hak yang diberikan oleh Undang-undang. Keaslian

sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan.

2) Suatu ciptaan mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan

diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bentuk material yang lain,

ini berarti suatu ide atau pemikiran belum merupakan suatu

ciptaan.

3) Karena hak cipta adalah hak eksklusif dari pencipta atau penerima

hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, hal

tersebut berarti bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan

hak tersebut tanpa seijin pencipta atau pemegang hak cipta.

b. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis)

Suatu hak cipta akan eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan

idenya dalam bentuk yang berwujud, dengan adanya wujud dari suatu

ide maka suatu ciptaan akan lahir dengan sendirinya. Ciptaan tersebut

dapat diumumkan atau tidak diumumkan, tetapi jika suatu ciptaan

tidak diumumkan maka hak ciptanya tetap ada pada pencipta.

c. Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh suatu

hak cipta

25

d. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum yang

harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu

ciptaan.

e. Hak cipta bukan hak mutlak

Hak cipta bukan merupakan suatu monopoli mutlak melainkan hanya

suatu monopoli terbatas. Hak cipta yang secara konseptual tidak

mengenal konsep monopoli penuh, sebab mungkin saja seorang

pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang

telah tercipta lebih dahulu, dengan syarat tidak terjadi suatu bentuk

peniruan atau plagiat secara murni.

Hak cipta merupakan hak istimewa yang hanya dimiliki oleh

pencipta atau pemegang hak cipta, penggunaan atau pemanfaatannya

hendaknya berfungsi sosial. Hal ini dikarenakan adanya pembatasan-

pembatasan tertentu yang diatur dalam Undang-undang No. 19 Tahun

2002 tentang Hak Cipta. Hasil karya cipta atau ciptaan bukan saja hanya

dapat dinikmati oleh penciptanya saja, tetapi juga dapat dinikmati,

dimanfaatkan, dan digunakan oleh masyarakat luas, sehingga ciptaan itu

mempunyai nilai guna, disamping nilai moral dan ekonomis.

26

Pembatasan terhadap penggunaan hak cipta berikutnya dapat

dilihat dalam pasal-pasal berikut ini:

a. Pasal 14 Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002. Pasal-pasal

tersebut menyebutkan pembatasan mengenai penggunaan hak cipta

dengan tanpa syarat , yaitu35

:

1) Lambang negara dan lagu kebangsaan;

2) Segala sesuatau yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh

pemerintah;

3) Berita aktual.

b. Pasal 16 Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 yang

mengatur lisensi wajib (compulsory licensing). Fungsi sosial hak cipta

secara efektif akan lebih mudah dilaksanakan melalui mekanisme

lisensi wajib.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 19 Tahun 2002

tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa hak cipta yang bersifat

khusus atau eksklusif itu, baik bagi pencipta maupun bagi pemegang hak

cipta atau orang lain, harus dilakukan menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan merupakan pembatasan-pembatasan tertentu,

artinya Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 telah memberikan

sarana guna mewujudkan prinsip fungsi sosial yang harus melekat pada

hak milik sebagaimana lazimnya yang memberikan kemungkinan kepada

35

Ibid, hal 98

27

masyarakat luas untuk memanfaatkan atau menikmati suatu ciptaan yang

dilindungi hak ciptanya sebagai salah satu hak milik.

Pembatasan-pembatasan menurut Undang-undang Hak Cipta No.

19 Tahun 2002 bertujuan agar setiap penggunaan hak cipta harus sesuai

dengan tujuannya. Pembatasan hak cipta bertujuan agar setiap orang atau

badan hukum tidak menggunakan haknya secara sewenang-wenang.

Setiap penggunaan hak cipta harus diperhatikan terlebih dahulu apakah

hal itu tidak bertentangan atau tidak merugikan kepentingan umum.

Indonesia tidak menganut paham individualis, dengan kata lain hak

individu tetap dihormati sepanjang tidak bertentangan dengan

kepentingan umum. Penggunaan hak cipta harus disesuaikan dengan

keadaan dan sifat dari hak cipta itu sendiri, sehingga mendatangkan

manfaat bagi kepentingan umum dan kepentingan negara dan bangsa.

Pembatasan terhadap hak cipta bukan berarti hak individu

terhadap hak cipta akan terdesak oleh kepentingan umum. Undang-

undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 memperhatikan pula kepentingan-

kepentingan perseorangan, oleh karena itu kepentingan masyarakat dan

kepentingan perseorangan harus saling mengimbangi sehingga pada

akhirnya akan tercapai tujuan pokok yang hendak dicapai dalam

pemanfaatan atau penggunaan hak cipta.

28

2. Sejarah Pengaturan Hukum Hak Cipta

a. Sejarah Pengaturan Hukum Hak Cipta di Dunia Internasional

Sejarah konsepsi perlindungan di bidang hak cipta mulai

tumbuh dengan jelas sejak diketemukannya mesin cetak pada abad

pertengahan di Eropa. Kebutuhan di bidang hak cipta timbul karena

dengan mesin cetak, karya-karya cipta dengan mudah diperbanyak secara

mekanikal. Hal inilah yang pada awalnya menumbuhkan copyright.

Namun, dalam perkembangan selanjutnya, isi dan lingkup perlindungan

hukum tersebut memperoleh kritik yang keras, sebab yang dianggap

menikmati perlindungan hanyalah pengusaha percetakan dan penerbitan,

sedangkan pencipta karya cipta itu sendiri (authors) praktis tidak

memperoleh perlindungan hukum yang semestinya36

. Para filsuf Eropa

yang mengkritik hal tersebut berargumentasi bahwa karya-karya cipta

pada dasarnya merupakan refleksi pribadi atau alter ego dari

penciptanya. Kemudian tumbuhlah konsep baru yaitu authors right yang

menggantikan copyright37

.

Faktor sosial juga mendukung terjelmanya hak cipta yang

melekat atas karya tulis para pengarang dan penulis. Pada tahun 1690,

John Locke mengutarakan dalam bukunya Two Treaties on Civil

Government, bahwa pengarang atau penulis mempunyai hak dasar

(natural right) atas karya ciptaannya. Pandangan ini pada hakekatnya

didahului dengan adanya gerakan renaissance yang menjunjung tinggi

36

Rahmadi Usman, Op.Cit, hal 55 37

Ibid

29

kemampuan manusia sebagai pribadi yang mandiri, yang ingin

membebaskan diri dari kungkungan raja dan gereja38

.

Perlindungan yang diberikan kepada hasil ciptaan dan

penciptanya, bukan saja sekedar sebagai penghormatan dan penghargaan

terhadap hasil karya cipta seseorang di bidang ilmu pengetahuan, seni

dan sastra, tetapi juga diharapkan akan dapat membangkitkan semangat

dan minat yang lebih besar untuk melahirkan ciptaan baru di bidang ilmu

pengetahuan, seni dan satra. Karya-karya ini tidak sekedar memiliki arti

sebagai hasil akhir, tetapi juga merupakan kebutuhan yang bersifat

lahiriah dan batiniah, baik bagi penciptanya maupun orang lain yang

memerlukannya. Oleh karena itu, dibutuhkan perlindungan hukum yang

memadai terrhadap hasil ciptaan dan penciptanya di bidang ilmu

pengetahuan, seni dan sastra39

.

Berkembangnya sudut pandang yang menganggap perlu adanya

bentuk perlindungan hukum terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual

(Intellectual Property Rights) memacu dilakukannya perundingan

internasional yang membahas tentang perlindungan hukum atas Hak

Kekayaan Intelektual. Hal ini membuktikan bahwa permasalahan Hak

Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) bukan lagi menjadi urusan suatu

negara saja, akan tetapi sudah menjadi urusan masyarakat internasional,

terlebih lagi sejak ditandatanganinya Agreement Establishing the World

Trade Organization (WTO), dengan dibentuknya World Trade

38

Ibid, hal 56 39

Ibid

30

Organization maka perlindungan terhadap HaKI semakin ketat dan

penegakan hukumnya dapat dilaksanakan melalui suatu badan yang

bernaung dibawah payung WTO yang dinamakan Badan Penyelesaian

Sengketa (Dispute Settlement Body).

Upaya perlindungan hukum terhadap HaKI dapat dilaksanakan

seefisien dan seefektif mungkin, untuk itu diperlukan suatu kerjasama

antara negara-negara anggota WTO yang bersifat regional maupun

internasional. Atas dasar pemikiran ini maka negara-negara yang berada

dikawasan Asia Pasifik membentuk suatu forum kerjasama yang terdiri

dari para ahli dibidang HaKI, forum ini bertujuan agar upaya

perlindungan hukum terhadap HaKI sesuai dengan standar perlindungan

yang ditetapkan dalam Agreement on Trade Related Aspects of

Intellectual Property Rights (TRIPs).

b. Sejarah Pengaturan Hukum Hak Cipta di Indonesia

Secara yuridis formal, Indonesia diperkenalkan dengan

masalah hak cipta pada tahun 1912, yaitu pada saat diundangkannya

Auteurswet (Wet van 23 September 1912, Staatsblad 1912 Nomor

600), yang mulai berlaku sejak tanggal 23 September 1912. Meskipun

pada waktu itu Indonesia telah memberlakukan Auteurswet 1912,

untuk kepentingan pendidikan dibolehkan menyimpang dari aturan-

aturan Auteurswet 1912 tersebut. Hal ini tampak dari adanya buku-

buku terbitan Balai Pustaka berupa terjemahan buku-buku yang para

pengarangnya berasal dari beberapa negara Eropa, tanpa meminta izin

31

menerjemahkan terlebih dahulu dari pengarang aslinya. Penerbit Balai

Pustaka merupakan suatu badan usaha milik negara. Penerjemahan

yang dilakukan penerbit Balai Pustaka dilakukan dengan maksud baik,

yaitu untuk memperkaya khasanah pustaka bagi bangsa Indonesia

yang belum memiliki jumlah yang memadai.

Menurut Auteurswet 1912, penerjemahan tanpa izin dari

penciptanya merupakan pelanggaran. Bahkan, penerjemahan

dilakukan dari buku-buku yang sudah menjadi milik umum (public

domain), penyebutan nama pencipta dan judul aslinya harus tetap

dilakukan, mengingat masih adanya hak-hak moral (moral rights)

yang melekat pada ciptaan-ciptaan yang bersangkutan40

.

Setelah Indonesia merdeka, ketentuan Auteurswet 1912 ini

masih dinyatakan berlaku sesuai dengan ketentuan peralihan yang

terdapat dalam Pasal I Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945,

yaitu segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap

berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang

dasar ini41

.

Keikutsertaan Indonesia dalam upaya perlindungan terhadap

HaKI sebenarnya telah berlangsung sejak tahun 1950. Upaya

perlindungan ini dimulai sejak Indonesia meratifikasi Konvensi Paris,

yaitu perjanjian internasional dibidang hak kekayaan industri,

Indonesia kemudian bergabung dalam Putaran Uruguay (1986-1994)

40

Ibid, hal 57 41

Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945

32

yang merupakan salah satu rangkaian terakhir perundingan

perdagangan multilateral.

Perundingan Putaran Uruguay menetapkan sebuah paket

komprehensif yang mencakup aturan-aturan perdagangan dan

pembentukan WTO, yang merupakan sebuah lembaga formal untuk

administrasi dan perundingan lebih lanjut dari aturan-aturan yang

telah dihasilkan. Selanjutnya Indonesia juga ikut menjadi negara

peserta dalam organisasi HaKI dunia atau lebih dikenal dengan World

Intellectual Property Organization (WIPO). Ketika WIPO

mengadakan perundingan mengenai perjanjian internasional dalam

bidang hak cipta dalam lingkungan digital, atau dikenal sebagai

perjanjian internasional Hak Cipta WIPO (WIPO Copyrights

Treaty/WTC), Indonesia merupakan negara pertama yang meratifikasi

perjanjian tersebut. Keseriusan pemerintah Indonesia dalam upaya

perlindungan terhadap HaKI dapat dilihat pula dari penyusunan

berbagai perundang-undangan dibidang HaKI.

Komitmen Indonesia terhadap mekanisme regional maupun

internasional yang berkaitan dengan HaKI meliputi42

:

1) Keanggotaan aktif di WTO, diperkuat oleh ratifikasi konvensi

pembentukan WIPO pada tahun 1979;

2) Kepatuhan terhadap perjanjian-perjanjian internasional yang bersifat

mendasar mengenai hukum HaKI secara substansif yang dikelola oleh

42

Tim Lindsey et. al, Op. Cit, hal 26

33

WIPO khususnya Paris Convention tentang perlindungan kekayaan

industri (Konvensi Paris disahkan pertama kali pada tahun 1883).

Perubahan terakhir dilakukan melalui Stockholm Act tanggal 16 Juli

1967. Indonesia menjadi pihak dalam Stockholm Act sejak 24

Desember 1950. Konvensi Bern memberikan perlindungan terhadap

karya-karya artistik, Konvensi Bern disahkan pertama kali pada tahun

1886, perubahan terakhir dilakukan melalui Paris Act tanggal 24 Juli

1971. Indonesia menjadi pihak dalam Paris Act sejak 5 September

1997 dan Traktat Hak Cipta WIPO (WTC) Indonesia adalah negara

pertama yang meratifikasi WTC tanggal 5 September 1997;

3) Kepatuhan terhadap perjanjian internasional yang diselenggarakan

oleh WIPO yang bersifat teknis dan administratif, meliputi:

a) Traktat Kerjasama Paten (PTC) diratifikasi pada tanggal 5

September 1997

b) Traktat Hukum Merek (TLT) diratifikasi tanggal 5 September 1997

c) Traktat Hukum Paten (Indonesia mengambil bagian dalam

konferensi diplomatik yang mengadopsi naskah traktat ini tanggal

1 Juni 2000

d) Perjanjian Den Haag tentang Penyimpanan Desain Industri Secara

Internasional (Indonesia telah meratifikasi London Act 1934

tanggal 24 Desember 1950, tetapi belum meratifikasi

perubahannya);

34

4) Keikutsertaan dalam proses pembuatan kebijakan WIPO, misalnya

panitia kerja mengenai berbagai aspek hukum HaKI internasional, dan

konsultasi mengenai isu-isu yang baru muncul, misalnya perdagangan

elektronik, pengetahuan tradisional dan perlindungan database, dan di

dalam kegiatan-kegiatan kerjasama WIPO secara teknis baik ditingkat

nasional, regional maupun internasional;

5) Keikutsertaan dalam kegiatan kerjasama regional, misalnya:

a) Perjanjian kerangka kerja ASEAN mengenai kerjasama dibidang

HaKI, yang diputuskan di Bangkok pada tanggal 15 Desember

1995

b) Kelompok Ahli Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik tentang HaKI

(IPEG)

c) Deklarasi politik yang dibuat bersama misalnya Agenda Kerja

OSAKA APEC tahun 1995.

d) Pernyataan bersama APEC mengenai pelaksanaan WTO/Perjanjian

TRIPs, yang dikeluarkan di Darwin pada tanggal 6-7 Juni 2000.

6) Kepatuhan terhadap instrumen-instrumen internasional mengenai

permasalahan terkait dengan sistem HaKI, misalnya:

a) Konvensi Keanekaragaman Hayati yang diratifikasi oleh Indonesia

pada tanggal 23 Agustus 1994.

b) Deklarasi HAM se-Dunia (Pasal 27 ayat 7 Deklarasi ini

menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak terhadap

35

perlindungan secara moral dan material atas karya-karya baik

keilmuan, sastra, maupun sastra yang diciptakan).

3. Dasar Hukum Perlindungan Hak Cipta

Keseluruhan peraturan perundang-undangan untuk perlindungan

hak cipta yang berlaku dalam hukum positif Indonesia sampai saat ini

dianggap sudah memadai meskipun tetap diperlukan beberapa perubahan

dimasa datang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Sejak

Auterswet Staatsblad No. 600 Tahun 1912 dicabut dengan Undang-

undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, telah dilakukan beberapa

kali perubahan dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1987 dan Undang-

undang No. 12 Tahun 199743

.

Secara umum pembentukan peraturan perundang-undangan di

bidang hak cipta di Indonesia didasarkan pada ratifikasi terhadap

perjanjian-perjanjian internasional di bidang hak cipta, beberapa

perjanjian itu adalah :

a. Konvensi Bern 1886;

b. Konvensi Hak Cipta Universal 1955;

c. Konvensi Roma 1961;

d. Konvensi Jenewa 1967;

e. TRIPs 1994 (Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights

1994).

43

Rachmani Puspitadewi, Seminar Hak Atas Kekayaan Intelektual,Fakultas Hukum

Universitas Komputer Indonesia, Bandung ,5 April 2003, hal 7

36

Keikutsertaan Indonesia dalam Organisasi Perdagangan Dunia

(WTO), serta diratifikasinya lampiran-lampiran persetujuan WTO

termasuk TRIPs menimbulkan implikasi harus adanya penyesuaian

terhadap peraturan perundang-undangan dibidang hak cipta agar sejalan

dengan TRIPs, dengan adanya pemahaman ini maka pemerintah

Indonesia mengantisipasinya dengan mengundangkan delapan

perundang-undangan, yaitu44

;

a. Undang-undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-

undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah

diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1987;

b. Undang-undang No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-

undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten;

c. Undang-undang No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-

undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek;

d. Kepres No. 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keppres No. 24 Tahun

1979 tentang Pengesahan Paris Convention for The Protection of

Industrial Property and Convention Establishing the World

Intellectual Property Organization;

e. Keppres No. 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan Patent Cooperation

Treaty (PCT) and Regulations under The PCT;

f. Keppres No. 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan Trademark Law

Treaty;

44

Eddy Damian, Op. Cit, hal 91

37

g. Keppres No. 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Bern Convention for

The Protection of Literary and Artistic Work;

h. Keppres No. 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO Copyright

Treaty.

Konsekuensi ikut sertanya Indonesia pada perjanjian WTO yang

memuat Lampiran IC: Persetujuan TRIPs, menimbulkan kebutuhan untuk

menyempurnakan dan mengubah beberapa peraturan perundang-

undangan dalam bidang hak cipta yaitu Undang-undang Hak Cipta tahun

1987 melalui perundang-undangan baru berkenaan dengan beberapa ciri

pokok dan unsur-unsur yang dimaksud dalam persetujuan TRIPs,

bentuknya berupa45

:

a. Memberlakukan Konvensi Bern 1971 yang belum berlaku bagi

Indonesia;

b. Mencabut ketentuan-ketentuan hak cipta yang tidak sesuai dan

menggantinya dengan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan

Persetujuan TRIPs;

c. Menetapkan penambahan ciptaan-ciptaan yang diatur dalam

Persetujuan TRIPs yang dinamakan hak-hak yang berkaitan dengan

hak cipta.

Selain perjanjian-perjanjian internasional dibidang hak cipta

yang dijadikan sebagai dasar hukum pembentukan undang-undang hak

cipta, hukum positif Indonesia juga dijadikan sebagai dasar hukum. Sila

45

Ibid, hal 92

38

ke-5 Pancasila dikatakan sebagai jiwa dari pembentukan perundang-

undangan hak cipta, karena tujuan pembuatan undang-undang hak cipta

adalah terciptanya suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, karena

dengan adanya undang-undang hak cipta maka terdapat pula suatu bentuk

kepastian dan perlindungan hukum terhadap karya-karya, baik itu seni

maupun ilmu pengetahuan, sehingga tercapai suatu rasa keadilan bagi

pencipta.

Upaya pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan

materi-materi dari berbagai konvensi atau perjanjian internasional di

bidang hak cipta yang telah diratifikasi, yaitu dengan memberlakukan

Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Hal ini juga

merupakan upaya pemerintah Indonesia dalam mengantisipasi proses

globalisasi yang terjadi dalam bidang perdagangan, industri dan

investasi, tanpa mengesampingkan kepentingan masyarakat.

B. Perjanjian Lisensi

1. Pengertian Lisensi

Lisensi adalah suatu bentuk pemberian izin oleh pemilik lisensi

kepada penerima lisensi untuk memanfaatkan dan menggunakan suatu

kekayaan intelektual yang dipunyai pemilik lisensi berdasarkan syarat-

syarat tertentu dan dalam jangka waktu tertentu, yang umumnya disertai

dengan imbalan berupa royalti46

46

Tim Lindsey et. al, Op. Cit, hal 330

39

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Republik

Indonesia No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, yang dimaksud dengan

lisensi yaitu izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta terkait kepada

pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau

produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu.

Lisensi bisa merupakan suatu tindakan hukum berdasarkan

kesukarelaan atau kewajiban. Lisensi sukarela adalah salah satu cara

pemegang Hak Kekayaan Interlektual memilih untuk memberikan hak

berdasarkan perjanjian keperdataan hak-hak ekonomi kekayaan

intelektualnya kepada pihak lain sebagai pemegang hak lisensi untuk

mengeksploitasinya. Lisensi wajib umumnya merupakan salah satu cara

pemberian hak-hak ekonomi yang diharuskan perundang-undangan,

tanpa memperhatikan apakah pemilik menghendakinya atau tidak.

2. Peraturan Perundang-Undangan Perjanjian Lisensi

Perjanjian lisensi teknologi di negara berkembang banyak diatur

dalam peraturan perundang-undangan perlindungan Hak Kekayaan

Intelektual dan undang-undang penanaman modal. Pemerintah akan

meneliti apakah perjanjian lisensi sesuai dengan47

:

a. Hukum Perjanjian;

Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang

dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu

orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

47

Ibid, hal 334

40

Serta Pasal 1338 Kitab Undang undang Hukum Perdata yang berbunyi

bahwa :

1. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai

Undang-undang bbagi mereka yang membuatnya.

2. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan

sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan uang oleh

undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

3. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Mengenai syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab

Undang-undang Hukum Perdata, yang isinya yaitu:

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Sepakat adalah bahwa kedua belah pihak atau subjek yang

mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju atau seia sekata

mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan tersebut.

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa atau akil balig dan

sehat pikirannyaadalah cakap menurut hukum.

3) Suatu hal tertentu.

Suatu hal tetentu adalah apa yang diperjanjikan mengenai hak-hak

dan kewajiban kedua belah pihak.

4) Suatu sebab yang halal.

Sebab yang halal yaitu apa yang diperjanjikan tidak boleh

bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

41

Selain sahnya syarat perjanjian sebagaimana telah

dijelaskan diatas, kita juga harus mengetahui unsur-unsur

perjanjian menurut Ilmu Hukum Perdata yaitu :

1. Unsur Essentialia, yaitu Unsur-unsur pokok yang mutlak harus ada

dalam suatu perjanjian, seperti identitas para pihak, kesepakatan

dalam perjanjian.

2. Unsur Naturalia, yaitu Unsur-unsur yang dianggap telah ada dalam

perjanjian sekalipun para pihak tidak menentukan secara tegas

dalam perjanjian, seperti itikad baik dalam perjanjian, tidak ada

cacat tersembunyi dalam objek perjanjian.

3. Unsur Accedentialia, yaitu Unsur-unsur yang ditambahkan

kedalam perjanjian oleh para pihak, seperti klausul ”barang yang

sudah dibeli tidak dapat dikembalikan”.

b. Undang-undang Hak Kekayaan Intelektual;

Secara substantif makna lisensi telah diatur dalam 7

perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia yang terdiri

dari:

1) Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas

Tanaman;

2) Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;

3) Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;

4) Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak

Sirluit Terpadu;

42

5) Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten;

6) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;

7) Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

c. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Terdapat kontradiksi antara pengaturan lisensi disatu pihak dan

Undang-undang Anti Monopoli atau hukum persaingan dilain pihak.

Hal ini dikarenakan secara definitif pemberian lisensi memungkinkan

Hak Kekayaan Intelektual tersedia untuk sejumlah pengguna48

, antara

lain misalnya pengembangan software bebas yang dapat mengurangi

monopoli pencipta software tertentu.

Banyak negara menjadikan persetujuan lisensi sebagai

perkecualian dari penerapan hukum anti monopoli atau persaingan

usaha lainnya, karena hak-hak pemilik Hak Kekayaan Intelektual

merupakan jenis monopoli terbatas. Oleh karena itu, pemilik Hak

Kekayaan Intelektual berhak untuk mengeksploitasi kekayaan

intelektual miliknya dan pengontrolan akses atas Hak Kekayaan

Intelektual dapat mengakibatkan efek yang bersifat anti kompetitif.

d. Kebijakan publik dan kepentingan umum.

Penelitian atas kebijakan publik meliputi isu-isu seperti

kesesuaian teknologi dan kandungannya serta alih teknologi tersebut

48

ibid, hal 337

43

dialihkan kepada pemegang lisensi49

. Contohnya kebijakan pemerintah

dalam hal alih teknologi software komputer.

3. Para Pihak Dalam Perjanjian Lisensi

Para pihak yang terkait dalam perjanjian lisensi adalah:

a. Licensor (pemberi lisensi);

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh licensor kepada licensee

diantaranya adalah menyerahkan atau mengalihkan hak cipta sesuai

dengan apa yang diperjanjikan dalam perjanjian lisensi yang telah

disepakati.

Hak-hak yang dapat diperoleh licensor dari licensee, diantaranya

yaitu50

:

1) Hak eksklusif untuk memanfaatkan, menggunakan atau

melaksanakan sendiri Hak Kekayaan Intelektual yang telah

dilisensikan;

2) Pemegang hak cipta, dalam hal ini licensor berhak untuk

memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian

lisensi51

;

3) Mendapatkan kompensasi dari penerima lisensi (licensee)

Ada 2 (dua) macam kompensasi yang dapat diminta oleh licensor

dari licensee, yaitu52

:

49

Ibid, hal 334 50

Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Lisensi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001,

hal. 20 51

Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 52

Gunawan Widjaja, Op. Cit, hal 25

44

a) Direct monetary compensation

Direct monetary compensation adalah kompensasi langsung

dalam bentuk materi atau sejumlah uang. Kompensasi yang

termasuk ke dalam direct monetary compensation adalah:

(i) Lump-sum payment

Lump-sum payment adalah suatu jumlah uang yang telah

dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) yang

wajib dibayarkan oleh licensee pada saat persetujuan

pemberian lisensi disepakati untuk diberikan oleh penerima

lisensi. Pembayaran ini dapat dilakukan sekaligus maupun

dalam beberapa kali pembayaran;

(ii) Royalti

Royalti adalah jumlah pembayaran dikaitkan dengan suatu

persentase tertentu yang dihitung dari jumlah produksi,

penjualan dari barang dan atau jasa yang mengandung Hak

Kekayaan Intelektual yang dilisensikan, baik yang disertai

dengan ikatan suatu jumlah minimum atau maksimum

jumlah royalti tertentu atau tidak

b) Indirect and non monetary compensation

Indirect and non monetary compensation adalah kompensasi

yang diberikan tidak dalam bentuk sejumlah uang atau materi

secara langsung. Kompensasi yang termasuk ke dalam indirect

and non monetary compensation yaitu:

45

(i) Keuntungan sebagai akibat dari penjualan barang modal

atau bahan mentah, bahan setengah jadi, termsuk barang

jadi, yang merupakan satu paket dengan pemeberian lisensi;

(ii) Pembayaran dalam bentuk dividen ataupun bunga pinjaman

dalam hal pemberi lisensi juga turut memberikan bantuan

finansial;

(iii)Cost shifting atau pengalihan atas sebagian biaya yang

harus dikeluarkan oleh pemberi lisensi;

(iv) Adanya kemungkinan bahwa pemberi lisensi akan

memperoleh feedback atas modifikasi, pengembangan atau

penyempurnaan yang dilakukan oleh penerima lisensi

dalam berbagai segi Hak atas kekayaan Intelektual yang

dilisensikan tersebut;

b. Licensee (penerima lisensi)

1) Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh licensee kepada

licensor diantaranya yaitu:

a) Memberikan kompensasi kepada licensor, sebagaimana

dijelasan diatas mengenai kompensasi;

b) Menjaga kerahasiaan semua informasi yang telah diperoleh

licensee dari licensor; dan sebagainya.

46

2) Hak-hak yang dapat diperoleh licensee dari licensor, diantaranya

yaitu:

a) Menerima segala macam informasi mengenai hak cipta yang

dilisensikan sesuai dengan perjanjian lisensi yang telah

disepakati;

b) Licensee berhak untuk melaksanakan seluruh atau sebagian hak

eksklusif pencipta sesuai dengan wewenang yang diberikan

untuk mengeksploitasi hak cipta pencipta, misalnya hak untuk

menuntut; dan sebagainya.

Hak-hak tersebut harus jelas hak mana yang diberikan hak

eksploitasinya kepada licensee serta wewenang-wewenang apa

yang dapat dilakukan oleh licensee, misalnya53

:

a) Jenis hak eksploitasi mana yang diserahkan;

b) Apa maksud dan tujuan dari eksploitasi tersebut diberikan;

c) Dalam bentuk apa penggandaan akan dilakukan, dan berapa

banyak jumlah ciptaan boleh digandakan serta berapa kali hak

itu boleh digandakan (mechanical rights);

d) Bagaimana dengan masalah pengumumannya, termasuk

pengumuman yang dilakukan oleh pihak ketiga (performing

rights);

e) Untuk jangka waktu berapa lama hak eksploitasi tersebut

berlaku (dalihkan secara langgeng atau sementara);

53

Ibid

47

f) Hasil penggandaan dijual diwilayah mana saja;

g) Berapa royalti dan hak lain akan diterima penciptanya;

h) Apa ada peruntukkan lain, misalnya apakah ciptaan

bersangkutan boleh dialihwujudkan atau ditransformasikan

dalam bentuk ciptaan lain (ciptaan derivatif);

i) Bagaimana jika terjadi pelanggaran hak cipta;

j) Bagaimana cara penyelesaian sengketa.

b. User atau pengguna

1) Kewajiban-kewajiban pengguna atau user software, yaitu tidak

boleh menggunakan, merubah atau memodifikasi software tersebut

untuk digunakan dalam suatu tindakan atau perbuatan yang

melanggar hukum;

2) Hak-hak dari pengguna atau user software, yaitu mendapatkan

software yang sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam suatu

perjanjian lisensi.

Hal tersebut diatas harus sudah disepakati dan dimengerti

bersama dengan jelas, disamping itu kewajiban-kewajiban licensee-pun

harus jelas tercantum di dalam akta perjanjian lisensi dengan bahasa yang

baik dan benar. Licensee berhak untuk melaksanakan seluruh atau

sebagian hak eksklusif pencipta tersebut sesuai dengan wewenang yang

diberikan untuk mengeksploitasi hak cipta pencipta tersebut, misalnya

hak untuk menuntut. Kewajiban licensee adalah memberi imbalan

dengan jumlah dan pembayaran yang telah ditetapkan di dalam perjanjian

48

lisensi. Perjanjian lisensi harus dibuat secara tertulis dan tidak boleh

secara lisan.

C. Aspek Hukum Mengenai Karya Cipta Lagu

1. Pengertian Karya Cipta Lagu

Istilah lagu dan musik dalam kehidupan sehari-hari cenderung

digunakan untuk maksud yang sama. Secara etimologi lagu merupakan

satu kesatuan musik yang terdiri atas susunan berbagai nada yang

berurutan. Setiap lagu ditentukan oleh panjang-pendek dan tinggi-

rendahnya nada-nada tersebut, di samping itu, irama juga memberi corak

tertentu pada suatu lagu. Sebuah lagu terdiri dari beberapa unsur, yaitu54

:

a. Melodi

Melodi adalah suatu deretan nada yang karena kekhususan dalam

penyusunan menurut jarak dan tinggi nada, memperoleh suatu watak

tersendiri dan menurut kaidah musik yang berlaku membulat jadi suatu

kesatuan organik.

b. Lirik

Lirik adalah syair atau kata-kata yang disuarakan mengiringi melodi.

c. Aransemen

Aransemen adalah penataan terhadap melodi.

d. Notasi

Notasi adalah penulisan melodi dalam bentuk not balok atau not angka.

54

Van Hoeve, Ensiklopedia Indonesia,Buku 4, Ichtiar Baru, Jakarta, Tanpa Tahun dan

Penerbit, hlm 194

49

Pengertian musik menurut Ensiklopedia Indonesia adalah seni

menyusun suara atau bunyi55

. Musik tidak bisa dibatasi dengan seni

menyusun bunyi atau suara indah semata-mata, suara atau bunyi

sumbang telah lama digunakan, dan banyak komponis modern

bereksperimen dengan suara atau bunyi semacam itu.

Musik dan lagu memiliki pengertian yang berbeda, namun di

dalam Konvensi bern menyebutkan istilah yang digunakan untuk

menyebutkan lagu atau musik adalah musical work56

. Salah satu work

(karya) yang dilindungi adalah komposisi musik atau lagu (music

compositions) dengan atau tanpa kata-kata (with or without words).

Konvensi Bern tidak menjelaskan uraian yang tegas mengenai musical

work, namun dari ketentuan yang dapat disimpulkan bahwa ada dua jenis

ciptaan lagu atau musik yang dilindungi hak cipta, yaitu lagu atau musik

dengan kata-kata dan lagu atau musik tanpa kata-kata57

. Musik dengan

kata-kata adalah lagu yang unsurnya terdiri dari melodi, lirik, aransemen

dan notasi, sedangkan musik tanpa kata-kata adalah musik yang hanya

terdiri dari unsur melodi, aransemen dan notasi58

.

Penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf d UUHC terdapat rumusan

pengertian lagu atau musik sebagai berikut:

“Lagu atau musik dalam undang-undang ini diartikan sebagai karya yang

bersifat utuh sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik,

55

Ibid 56

Ibid 57

Ibid 58

Ibid

50

dan aransemennya termasuk notasi. Yang dimaksud dengan utuh adalah

bahwa lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta”.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diambil suatu kesimpulan

bahwa59

:

a. Lagu atau musik dianggap sama pengertiannya;

b.Lagu atau musik bisa dengan teks, bisa juga tanpa teks;

c. Lagu atau musik merupakan suatu karya cipta yang utuh, jadi unsur

melodi, lirik, aransemen, notasi dan bukan merupakan ciptaan yang

berdiri sendiri.

2. Sejarah Pengaturan Perlindungan Karya Cipta Lagu

Mochtar Kusumaatmadja dalam teorinya yaitu teori hukum

dalam pembangunan menyebutkan bahwa salah satunya hukum itu tidak

boleh menghambat modernisasi, maksudnya bahwa hukum itu

berorientasi ke masa depan dan menciptakan manusia modern yang

ukurannya adalah rasional, jujur, tepat waktu, efisien, status timbul (tidak

gengsi). Perlindungan hak cipta lagu belum begitu lama dibandingkan

dengan usia budaya lagu atau musik itu sendiri. Perkembangan

pengaturan perlindungan karya cipta lagu di Indonesia pada tahun 1912,

yaitu pada saat diundangkannya Auteurswet (Wet van 23 September

1912, Staatsblaad 1912 Nomor 600), yang mulai berlaku 23 September

1912. Setelah Indonesia Merdeka, ketentuan Auteurswet 1912 dirasakan

sangat ketinggalan jaman karena dalam praktiknya banyak merugikan

59

Ibid, hlm 141

51

kepentingan pihak-pihak yang hidupnya bergantung di bidang hak cipta

lagu, kurang mendorong penciptaan dan penyebarluasan dari karya

intelektual, sehingga kurang mendorong meningkatkan kemajuan ilmu

dan seni yang berguna untuk mempercepat pertumbuhan kecerdasan

hidup bangsa dan pengaturannya kurang menggariskan keseimbangan

yang adil antara hak pencipta untuk mengawasi penyebaran karyanya dan

kepentingan umum dalam memelihara penyebaran yang luas60

.

Undang-Undang Hak Cipta bersifat nasional dibentuk pertama kali

setelah Indonesia merdeka pada tahun 1982, yaitu Undang-undang Nomor

6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang mulai berlaku pada tanggal 12

April 1982. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 ini menggantikan

Auteurswet 1912, yang dinilai sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan

cita-cita hukum nasional dan setelah itu Undang-undang tentang hak cipta

mengalami beberapa perubahan beberapa kali hingga Undang-undang

Nomor 19 Tahun 2002 yang berlaku saat ini, karya cipta lagu tetap

tercantum sebagai ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta61

.

3. Syarat Untuk Memperoleh Perlindungan Hukum

Pasal 2 ayat (1) UUHC menyatakan bahwa:

“Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak

cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul

secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi

pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

60

Rachmadi Usman, Op.Cit, hlm 56-57 61

Otto Hasibuan, Op.Cit, hlm 2

52

Mengenai ciptaan yang dilindungi, Pasal 12 ayat (1) UUHC

menyatakan bahwa :

“Dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam

bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

a. buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis

yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;

b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;

c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu

pengetahuan;

d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;

e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan

pantomim;

f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir,

seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;

g. arsitektur;

h. peta;

i. seni batik;

j. fotografi;

k. sinematografi;

l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain

dari hasil pengalihwujudan.

Mengacu pada ketentuan Pasal 12 ayat (1) UUHC tersebut,

maka lagu merupakan salah satu ciptaan yang mendapat perlindungan

53

hukum. Syarat untuk dapat dilindungi sebagai ciptaan adalah ide yang

telah berwujud dan asli. Salah satu prinsip yang paling fundamental dari

perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak cipta hanya berkenaan

dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan. Prinsip dasar ini telah

melahirkan dua subprinsip, yaitu62

:

a. Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian untuk dapat menikmati hak-

hak yang diberikan Undang-undang keaslian, sangat erat hubunganya

dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan;

b. Suatu ciptaan mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan

diwujudkan dalam bentuk tertulis atau bentuk material yang lain, ini

berarti bahwa suatu ide atau suatu pikiran atau suatu gagasan atau cita-

cita belum merupakan suatu ciptaan

Sebuah lagu dapatlah ditegaskan bahwa adanya suatu bentuk

yang nyata dan berwujud (exspression) dan sesuatu yang berwujud itu

asli (original) atau bukan hasil plagiat merupakan syarat yang harus

dipenuhi untuk dapat menikmati perlindungan hukum hak cipta63

. Sebuah

lagu (ada syair dan melodi) yang dinyanyikan seseorang secara spontan

dan kemudian suara dan syair yang terucapkan hilang ditelan udara tidak

mendapat hak cipta, akan tetapi bila lagu tersebut direkam (dalam pita

rekaman) atau dituliskan dan terbukti tidak sebagai jiplakan, barulah

mendapat perlindungan hak cipta64

.

62

Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya

Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 8-9 63

Otto Hasibuan,Op.Cit, hlm 65-66 64

Ibid.

54

4. Jangka Waktu Perlindungan Karya Cipta Lagu

UUHC mengartikan sebuah lagu sebagai karya yang bersifat

utuh walaupun terdiri dari beberapa unsur (lagu/melodi, syair/lirik,

aransemen, termasuk notasi), dengan demikian jangka waktu

perlindungannya pun tidak dapat dihitung masing-masing secara terpisah,

melainkan harus dihitung sebagai satu kesatuan lagu. Pasal 29 ayat (1)

UUHC menjelaskan mengenai ciptaan yang dimiliki oleh 1 (satu) orang

pencipta, yaitu:

“Hak cipta atas ciptaan:

a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain;

b. drama atau drama musikal, tari, koreografi;

c. segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni

patung;

d. seni batik;

e. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;

f. arsitektur;

g. ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lain;

h. alat peraga;

i. peta;

j. terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai,berlaku selama hidup

pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun

setelah pencipta meninggal dunia”.

55

Mengenai ciptaan yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih,

Pasal 29 ayat (1) UUHC menyatakan bahwa:

“Untuk ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki oleh 2

(dua) orang atau lebih, hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang

meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh)

tahun sesudahnya”.

5. Pemegang Hak Cipta atas Lagu

Pasal 1 angka 4 UUHC menyatakan bahwa:

“Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta,

atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain

yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut”.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal diatas, maka yang dimaksud

sebagai pemegang hak cipta adalah:

a. Pencipta

Pasal 1 angka 2 UUHC menyatakan bahwa:

“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama

yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan

kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian

yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi”.

Lagu atau musik terdiri dari beberapa unsur sehingga dimungkinkan

pencipta suatu lagu terdiri lebih dari 1 (satu) orang. Pada umumnya

pencipta lagu terdiri dari:

1) Pencipta

56

Yaitu orang yang menciptakan melodi suatu lagu atau musik

2) Pencipta lirik lagu (lirikus)

Yaitu orang yang menciptakan lirik suatu lagu

3) Penata lagu (arranger)

Yaitu orang yang mengubah lagu ciptaan orang lain sampai ke

tingkat tertentu, atau menambah sedemikian rupa, sehingga dengan

kontribusi kreatifnya karya orang lain atau lagu tersebut diwarnai

dimensi yang khas dan bersifat pribadi.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa lagu

terdiri dari beberapa unsur, maka penciptanya dimungkinkan lebih

dari satu orang, namun hal ini tidak menutup kemungkinan hak

cipta atas lagu tersebut dipegang oleh satu orang, dalam hal ini

orang tersebut bertindak sebagai pencipta melodi dan lirik lagu,

serta penata lagu. Berdasarkan Pasal 5-9 UUHC, yang dianggap

sebagai pencipta, kecuali terbukti sebaliknya, adalah:

1) Orang yang namanya terdaftar dalam ciptaan atau diumumkan

sebagai pencipta;

2) Penceramah;

3) Orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh

ciptaan atau orang yang menghimpun ciptaan;

4) Orang yang merancang ciptaan;

5) Pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan;

57

6) Pihak yang membuat ciptaan berdasarkan hubungan kerja atau

pesanan;

7) Badan hukum.

b. Penerima hak Cipta

Pasal 3 ayat (2) UUHC menjelaskan bahwa hak cipta dapat beralih

atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian, karena:

1) Pewarisan;

2) Hibah;

3) Wasiat;

4) Perjanjian tertulis; atau

5) Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-

undangan.

6. Hak Ekonomi, Hak Moral, dan Hak Terkait

Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta

untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya65

. Hak cipta atas lagu

menjadi ekonomis karena dimanfaatkan dengan media lain. Negara

memberikan perlindungan terhadap hak ekslusif pencipta atas lagu

dengan memberikan jangka waktu perlindungan untuk memanfaatkan

karya cipta lagu miliknya kepada pihak lain untuk mendapatkan

keuntungan ekonomis berupa imbalan dari pihak yang memanfaatkan

karya cipta lagunya. Imbalan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan

65

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan

Prakteknya di Indonesia), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 67

58

kembali hal-hal yang dikeluarkan dalam proses penciptaan karya cipta

lagu.

Berkaitan dengan hak ekslusif yang dimiliki oleh pencipta untuk

memanfaatkan karya cipta lagu miliknya, maka ada beberapa hak

ekslusif yang dikenal dalam perlindungan hak cipta, diantaranya66

:

a. Hak Reproduksi atau Penggandaan (Reproduction Right)

Hak pencipta untuk menggandakan ini merupakan penjabaran dari hak

ekonomi pencipta. Berdasarkan pengertian dalam UUHC, hak

reproduksi sama dengan perbanyakan, yaitu menambah jumlah

sesuatu ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama atau

menyerupai ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan-bahan

yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan sesuatu

ciptaan. Hak reproduksi ini juga mencakup perubahan bentuk ciptaan

satu ke ciptaan lainnya, misalnya rekaman musik, pertunjukan drama,

pembuatan duplikat dalam rekaman suara dan film.

b. Hak Adaptasi (Adaptation Right)

Hak untuk mengadakan adaptasi, dapat berupa penerjemahan dari satu

bahasa ke bahasa lain, aransemen musik, dramatisasi dari non-

dramatik, mengubah menjadi cerita fiksi dari karangan nonfiksi, atau

sebaliknya.

c. Hak Distribusi (Distribution Right)

66

Ibid , hlm 67-73

59

Hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat

setiap hasil ciptaannya. Penyebaran tersebut dapat berupa bentuk

penjualan, penyewaan, atau bentuk lain yang maksudnya agar ciptaan

tersebut dikenal oleh masyarakat.

d. Hak Pertunjukan (Public Performance Right)

Hak ini dimiliki para pemusik, dramawan, maupun seniman lainnya

yang karyanya dapat terungkapkan dalam bentuk pertunjukan.

Pengaturan ini dikenal dalam konvensi Bern, bahkan diatur tersendiri

pada Konvensi Roma.

e. Hak Penyiaran (Broadcasing Right)

Hak untuk menyiarkan bentuknya berupa mentransmisikan suatu

ciptaan oleh perlatan tanpa kabel. Hak penyiaran ini meliputi

penyiaran ulang dan mentransmisikan ulang.

f. Hak Program Kabel (Cable Casting Right)

Hak ini hampir sama dengan hak penyiaran, hanya saja

mentransmisikannya melalui kabel. Badan penyiaran televisi

mempunyai suatu studio tertentu, yang menyiarkan program-program

melalui kabel kepada pesawat para pelanggan dan siarannya bersifat

komersial.

g. Droit de Suite

Droit de Suite adalah hak pencipta dan hak ini bersifat kebendaan.

h. Hak Pinjam Masyarakat (Public Lending Right)

60

Hak ini dimiliki oleh pencipta yang karyanya tersimpan di

perpustakaan. Pencipta berhak atas suatu pembayaran dari pihak

tertentu karena karya yang diciptakannya sering dipinjam oleh

masyarakat dari perpustakaan milik pemerintah tersebut.

Hak ekonomi termasuk juga hak untuk pengabungan dengan

karya cipta lainnya yang dikenal dengan Hak Sinkronisasi (Hak

Pengalihwujudan). Hak sinkronisasi adalah suatu proses untuk

mensinkronkan/mengalihwujudkan sebuah karya lagu kedalam rekaman

visual/gambar yang bergerak (contoh: film, video klip lagu, video

karaoke, iklan televisi)67

.

Pihak-pihak yang ingin mempergunakan karya cipta lagu, maka

harus meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dan timbal balik dari

pemanfaatan hak-hak yang telah disebutkan pada penjelasan sebelumnya

ialah pencipta mendapatkan imbalan. Hak-hak yang dimanfaatkan dan

menghasilkan uang disebut juga dengan hak ekonomis.

Pencipta selain memiliki hak ekonomi, juga memiliki hak moral

atas karya ciptanya. Hak moral merupakan hak yang melekat pada diri

pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa

alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Hak-

hak ini menggambarkan hidupnya hubungan berkelanjutan dari pencipta

dengan karyanya walaupun kontrol ekonomi atas karya tersebut hilang

67

Rooseno Hardjowidigdo, Perlindungan Hukum Terhadap Artis, Produser Rekaman,

dan Organisasi Penyiaran, Karya Ilmiah Proyek Pengembangan Hukum Nasional BPHN,

1999, hlm 38

61

karena telah dialihkan kepada pemegang hak cipta atau jangka waktu

perlindungannya telah lewat seperti diatur dalam UUHC.

Karya cipta lagu yang telah dimanfaatkan dan dialihwujudkan

ke dalam suatu media penghantar apapun oleh pihak yang

menggunakannya harus tetap mencantumkan nama pencipta atas karya

cipta lagu. Sistem hak moral pada dasarnya bersumber dari kenyataan

bahwa karya cipta adalah refleksi kepribadian pencipta68

.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Konvensi Bern, keberadaan hak

moral dapat dibagi kedalam dua kelompok, yaitu69

:

1. Attribution right, yang bertujuan meyakinkan nama pencipta

dicantumkan dalam ciptaannya;

2. Integrity right, yang bertujuan untuk melindungi ciptaan pencipta dari

penyimpangan, pemenggalan, atau pengubahan yang merusak

integritas pencipta.

Berdasarkan uraian di atas, tidak satupun dari hak-hak di atas

dipindahkan selama penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat

pencipta berdasarkan peraturan-perundang-undangan.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 UUHC, menyatakan bahwa:

“Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak

eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan

pertunjukannya; bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau

menyewakan karya rekaman suara atau rekaman. bunyinya; dan bagi

68

Tim Lindsey, Op.Cit., hlm 118 69

Rooseno, Op.Cit, hlm 117

62

Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan

karya siarannya”.

Secara internasional dalam Konvensi Roma hingga kini terdapat

tiga kelompok pemegang hak cipta atas hak-hak yang berkaitan dan

masing-masing mempunyai hak-hak tersendiri, diantarannya70

:

1. Artis-artis Pelaku (penyanyi, aktor, musisi, penari, dan lain-lain)

Artis-artis pelaku (performers) mempunyai hak dilindungi terhadap

tindakan tertentu menyangkut penyiaran dan pertunjukan hidup (live

performance) kepada khalayak ramai, fiksasi (pertunjukan hidup

direkam untuk dikomersialkan dengan pita film atau laser disk).

2. Produser Rekaman Suara

Mempunyai hak memberi izin atau melarang reproduksi secara

langsung rekaman suara yang dilakukan produser rekaman suara.

3. Lembaga-lembaga Penyiaran

Mempunyai hak untuk memberi izin atau melarang dilakukan

tindakan-tindakan tertentu, misalnya penyiaran ulang siarannya,

reproduksi siaran.

7. Eksploitasi atau Pemanfaatan Karya Cipta Lagu

Pencipta dalam mengeksploitasi karya cipta lagu dapat

mengelolanya dengan cara71

:

a. Mengeksploitasi Sendiri Hak Cipta Lagu

70

Otto Hasibuan, Op.Cit, hlm 125-126 71

Rooseno, Op.Cit, hlm 66

63

Seorang pencipta dapat mengeksploitasi sendiri hak ciptanya.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UUHC, seorang pencipta lagu

memiliki hak ekslusif untuk mengumumkan atau memperbanyak

ciptaannya ataupun memberikan ijin kepada pihak lain untuk

melakukan hal tersebut.

b. Menjual Hak Cipta Lagu

Pasal 26 UUHC memberi kemungkinan kepada pencipta untuk hak

cipta sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain. Melakukan

penjualan hak cipta sebagian atau seluruhnya harus dituangkan dalam

bentuk akta dengan menyebutkan bagian-bagian mana yang dijualnya

itu.

c. Lisensi Hak Cipta Lagu

Di bidang hak cipta, lisensi diartikan seagai izin yang diberikan oleh

pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain

untuk menggunakan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk

hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu. Terdapat 2 (dua) macam

lisensi yang dikenal dalam praktek atau hukum positif, yaitu72

:

1) Lisensi Umum

Lisensi Umum adalah suatu bentuk lisensi yang sudah umum

dikenal yaitu lisensi yang timbul karena perjanjian di antara

pemberi lisensi dengan penerima lisensi untuk dapat melakukan

suatu perbuatan hukum tertentu atas hak-hak tertentu seperti

72

Gunawan Widjaja, Op.Cit, hlm 17

64

terhadap merek, hasil karya cipta, hasil karya desain industri dan

lain-lain.

Lisensi umum dapat dibagi atas 2 (dua) macam yaitu lisensi non-

eksklusif dan lisensi eksklusif73

. Lisensi non-eksklusif adalah suatu

bentuk lisensi yang memberi kesempatan kepada pemilik lisensi

yang memberikan lisensi HKI-nya pada pemakai lisensi lainnya

dan juga menambah jumlah pemakai lisensi dalam daerah yang

sama. Lisensi non-eksklusif dapat diberikan kepada berbagai pihak

oleh pemegang atau pemilik lisensi sesuai dengan perjanjian.

Lisensi seperti ini hanya dapat diperoleh seseorang semata-mata

berdasarkan suatu perjanjian dengan pihak pemilik atau pemegang

lisensi. Lisensi eksekutif adalah sebuah perjanjian dengan pihak

lain untuk melisensikan sebagian HKI tertentu kepada penerima

lisensi untuk jangka waktu yang ditentukan dan biasanya lisensi

diberlakukan untuk daerah yang ditentukan. Pemberi lisensi

biasanya memutuskan untuk tidak memberikan HKI tersebut pada

pihak lain dalam daerah tersebut untuk jangka waktu berlakunya

lisensi kecuali kepada pemegang lisensi eksklusif.

2) Lisensi Paksa atau Lisensi Wajib

Lisensi paksa atau lisensi wajib adalah terjemahan dari

Compulsory License yaitu:

73

Tim Lindsey et al, Op.Cit, hlm.97

65

“An authorization given by a national authority to a person,

without or against the consent of the title-holder, for the

exploitation of subject matter protected by a patent or other

intellectual property rights”74

.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan di atas dapat diketahui

dalam lisensi wajib, seseorang dapat memiliki lisensi (perbolehan

atau ijin) untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu yang

berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, paten dan lain-lain,

bukan berdasarkan perjanjian dengan pemilik hak tetapi

berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh negara atau pejabat

yang berwenang, sekalipun pemilik hak tidak memberikan

persetujuannya atau bertentangan dengan kehendaknya tetapi

negara atau pejabat yang berwenang dapat memberikan lisensi

kepada pihak lain. Pemberian lisensi wajib bagi pemegang hak

lisensi bersifat pemberian yang terpaksa. Jadi, sebenarnya lisensi

wajib merupakan bentuk lisensi yang diberikan secara tidak suka

rela oleh pemilik atau pemegang suatu HKI tertentu yang

dilisensikan secara paksa oleh pejabat berwenang. Pemberian

lisensi wajib tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang oleh

negara atau pejabat pemerintah yang berwenang. Akan tetapi harus

berdasarkan alasan-alasan tertentu yang diatur dalam undang-

undang seperti antara lain alasan bahwa pemegang lisensi tidak

74

Ibid, hlm 33

66

menggunakan haknya atau karena pemegang lisensi

mempergunakan haknya dengan cara yang merugikan kepentingan

masyarakat (kepentingan umum).

Pihak yang hendak menggunakan lagu (user) wajib meminta izin

kepada pencipta atau pemegang hak cipta, atau secara kolektif melalui

penerbit lagu atau musik (music publisher) atau melalui lembaga

manajemen kolektif (collective management organization).

Pada umumnya pengguna dalam karya lagu terdiri dari75

:

a) Untuk hak memperbanyak (Mechanical Rights)

Pengguna (user) adalah perusahan rekaman (recording company)

b) Untuk hak mengumumkan (performing rights)

Pengguna (user) adalah pihak yang menggunakan karya lagu untuk

keperluan komersial (hotel, restaurant, karaoke, diskotik). Beberapa

manfaat pengumuman lagu oleh pengguna:

1) Featured music

Lagu sebagai komoditas utama, misalnya diskotik, konser,

karaoke.

2) Entertaintment music

Lagu bukan sebagai komoditas utama, namun pelengkap

utama, misalnya televisi dan radio.

3) Background music

75

Husein Audah, Hak Cipta dan Karya Cipta Lagu atau Musik, Pustaka Litera Antar

Nusa, Bogor, 2003, hlm 21

67

Lagu sebagai pelengkap nilai tambah kegiatan usaha, misalnya

restaurant, pertokoan, perkantoran, taman hiburan.

c) Untuk Printing Rights

Pengguna (user) adalah badan yang menerbitkan karya lagu dalam

bentuk cetakan, baik notasi maupun liriknya untuk kepentingan

komersial.

d) Untuk synchronization Rights

Pengguna (user) adalah pelaku yang menggabungkan karya cipta

lagu kedalam gambar/film (visual) untuk kepentingan komersial.

D. Bentuk-bentuk Pelanggaran Karya Cipta Lagu

Berdasarkan uraian bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa hak

cipta dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu hak moral (moral rights)

dan hak ekonomi (economic rights), kemudian dikembangkan lagi

menjadi beberapa hak. Berbicara mengenai pelanggaran hak cipta, berarti

berkaitan dengan pelanggaran hak moral dan hak ekonomi.

1. Pelanggaran Hak Moral Pencipta Lagu, Penyanyi, dan Pemusik

Berdasarkan Pasal 24 UUHC junto Pasal 55 UUHC, perbuatan-

perbuatan yang termasuk pelanggaran hak moral pencipta lagu adalah

apabila76

:

a. Meniadakan atau tidak menyebutkan nama pencipta lagu ketika lagu

dipublikasikan;

76

Otto Hasibuan, Op.Cit, hlm 232

68

b. Mencantukan namanya sebagai pencipta lagu padahal bukan sebagai

pencipta lagu tersebut (misalnya ada orang yang mengaku sebagai

pencipta lagu tertentu danmenyerahkan lagu itu kepada produser untuk

direkam dan direproduksi, padahal lagu tersebut bukanlah ciptaannya);

c. Mengganti atau mengubah judul lagu;

d. Mengubah isi lagu (satu atau lebih dari unsur lagu yang terdiri dari

melodi, lirik, aransemen, dan notasi).

Perbuatan-perbuatan diatas yang merupakan pelanggaran hak

moral pencipta sebagaimana disebut di atas diancam dengan ancaman

pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (6) UUHC, yang

selengkapnya berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal

55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau

denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)”.

2. Pelanggaran Hak ekonomi Pencipta Lagu, Penyanyi, dan Pemusik

Rumusan hak ekslusif pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal

2 ayat (1) UUHC dan penjelasannya, perbuatan-perbuatan yang tergolong

dalam pelanggaran hak ekonomi pencipta lagu adalah77

:

a. Perbuatan tanpa izin mengumumkan ciptaan lagu, seperti:

1) Menyanyikan dan mempertunjukan lagu di depan umum (misalnya

dalam konser, kafe dan pertunjukan musik hidup lainnya);

77

Ibid, hlm 234

69

2) Memperdengarkan lagu kepada umum (memutarkan lagu yang

ditujukan untuk umum, misalnya di diskotik, karaoke, mall, plaza,

dan lain-lain);

3) Menyiarkan lagu kepada umum (radio dan televisi yang

menyiarkan acara pertunjukan musi/lagu atau menyiarkan rekaman

lagu);

4) Mengedarkan lagu kepada umum (mengedarkan lagu yang sudah

direkam dalam kaset, CD (Compact Disk), dan lain-lain atau

mengedarkan syair dan notasi lagu yag dicetak/diterbitkan atau

mengedarkan melalui internet, mengedarkan sebagian lagu sebagai

nada dering telepon atau ringtone, dan sebagainya);

5) Menyebarkan lagu kepada umum;

6) Menjual lagu.

b. Perbuatan tanpa izin memperbanyak ciptaan lagu:

1) Merekam lagu (dengan maksud untuk direproduksi);

2) Menggandakan atau mereproduksi lagu secara mekanik atau secara

tertulis/cetak (misalnya memperbanyak kaset atau CD atau

mencetak dalam jumlah banyak lagu secara tertulis atau yang

berupa syair dan notasi);

3) Mengadaptasi atau mengalihwujudkan lagu (misalnya dari lagu

pop menjadi lagu dangdut);

4) Mengaransemen lagu (membuat aransemen lagu);

70

5) Menerjemahkan lagu (menerjemahkan syair lagu dari bahasa

tertentu ke bahasa lainnya).

Berkaitan dengan hak penyanyi dan pemusik sebagai pelaku,

yang tergolong perbuatan yang melanggar hak ekonomi mereka

berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UUHC, yaitu:

1. Membuat rekaman suara dan/atau gambar pertujukan;

2. Memperbanyak rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan;

3. Menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan.

Perbuatan yang melanggar hak ekonomi pencipta lagu dan hak

ekonomi pelaku, sebagaimana diuraikan di atas dan kemudian ditambah

dengan pelanggaran terhadap hak ekonomi produser rekaman suara

sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) UUHC hanya diatur dalam

satu pasal ketentuan pidana, yakni Pasal 72 ayat (1) UUHC yang

selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan

ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1

(satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta

rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda

paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Berkaitan dengan pelanggaran hak ekonomi pencipta lagu,

selama ini pelanggaran yang paling banyak mendapat mendapat sorotan

71

adalah pembajakan (piracy). Secara umum, pembajakan lagu atau

pembajakan karya rekaman dibagi atas beberapa kategori78

:

1. Pirate

Bentuk pembajakan ini dilakukan dengan memproduksi album

rekaman rekaman yang merupakan gabungan dari beberapa album

rekaman tertentu. Bentuk pembajakan ini dalam industri musik dikenal

dengan unlegitimated compilation atau merupakan kumpulan dari

berbagai album rekaman yang sedang populer dari berbagai

masyarakat.

2. Counterfeit

Bentuk pembajakan ini dilakukan dengan menggandakan ulang album

rekaman tertentu (sama persis dengan bentuk album, susunan lagu

hingga ilustrasi, cover, bentuk kemasan album). Album

pembajakanjenis ini merupakan pembajakan atas sebuah album dengan

sekaligus menjiplak cover album sama persis dengan album yang sah

(legitimate), sehingga susunan lagu sampai detail, smpul album dibuat

sama dengan album yang asli.

3. Bootleging

Bentuk pembajakan ini dilakukan dengan cara merekam langsung

(direct dubbing) sebuah karya musikal pada saat pementasan seorang

penyanyi (live show).

78

Ibid, hlm 237-238

72

3. Pelanggaran Hak Cipta Lainnya di Bidang Karya Cipta Lagu

Salah satu bentuk pelanggaran hak cipta yang sudah sangat lama

adalah peniruan ciptaan. Di bidang ciptaan lagu, banyak kasus

menunjukan bahwa dua buah lagu yang berbeda judulnya, namun

syairnya memiliki persamaan dan ada juga lagu yang melodinya sama

persis dengan lagu yang sudah ada sebelumnya, namun syairnya berbeda

sama sekali.

Penjelasan umum UUHC menyatakan bahwa:

“Perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena

karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan

menunjukkan keaslian sebagai Ciptaan yang lahir berdasarkan

kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga Ciptaan itu dapat dilihat,

dibaca, atau didengar”.

Berdasarkan penjelasan tersebut, keaslian merupakan unsur mutlak

dari suatu ciptaan. Sebuah ciptaan yang merupakan hasil peniruan atas

ciptaan yang sudah ada sebelumnya tidak mendapat perlindungan hak

cipta. Peniruan atau penjiplakan lagu yang dianggap melanggar hak cipta

adalah apabila sebuah komposisi lagu79

:

a. Motif dan karakternya sama dengan motif dan karakter komposisi

lagu yang sudah ada/diumumkan;

b. Temanya sama dengan tema komposisi lagu yanhg sudah

ada/diumumkan;

79

Ibid, hlm 248-249.

73

c. Struktur melodinya mengandung lebih dari 10% secara berturut-turut

melodi asli komposisi lagu yang sudah ada/diumumkan;

d. Mempunyai kesamaan lebih dari 10% jumlah ruas secara berturut-

turut dari komposisi lagu yang sudah ada/diumumkan;

e. Liriknya lebih dari 10% secara berturut-turut sama dengan lirik

komposisi lagu yang sudah ada/diumumkan.

E. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-

nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau

tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah

nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum

terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang

bersangkutan80

.

Di dalam ilmu hukum dikenal adanya beberapa pendapat

tentang kesadaran hukum. Perihal kata atau pengertian kesadaran

hukum,ada juga yang merumuskan bahwa sumber satu-satunya dari

hukum dan kekuatan mengikatnya adalah kesadaran hukum dan

keyakinan hukum individu di dalam masyarakat yang merupakan

kesadaran hukum individu, merupakan pangkal dari pada kesadaran

hukum masyarakat. Selanjutnya pendapat tersebut menyatakan bahwa

80

Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum, Edisi Pertama, CV.

Rajawali, Jakarta, 2002, hlm, 152

74

kesadaran hukum masyarakat adalah jumlah terbanyak dari pada

kesadaran kesadaran hukum individu sesuatu peristiwa yang tertentu81

.

Sudikno Mertokusumo juga mempunyai pendapat tentang

pengertian Kesadaran Hukum.Sudikno Mertokusumo menyatakan

bahwa:

Kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang

seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita

lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran

akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain82

.

Paul Scholten juga mempunyai pendapat tentang arti kesadaran

hukum. Paul Scholten menyatakan bahwa :

Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap

manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu

kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan

antara hukum dan tidak hukum (onrecht), antara yang seyogyanya

dilakukan dan tidak dilakukan83

.

Berdasarkan ketiga pendapat tersebut, jelas bahwa kesadaran

hukum mempunyai peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat,

oleh karena itu, hendaklah setiap insan mempunyai kesadaran hukum.

Kesadaran hukum mempunyai beberapa konsepsi, salah

satunya konsepsi mengenai kebudayaan hukum. Konsepsi ini

81

Ibid, hlm. 247 82

Sudikno Mertokusumo, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Cetakan

Pertama, Edisi Pertama, Liberty, Yogyakarta, 2001, hlm. 3 83

Ibid, hlm. 2

75

mengandung ajaran- ajaran kesadaran hukum lebih banyak

mempermasalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator

antara hukum dengan perilaku manusia, baik secara individual maupun

kolektif. (Soerjono Soekanto, 1987, hlm. 217). Konsepsi ini berkaitan

dengan aspek-aspek kognitif dan perasaan yang sering kali dianggap

sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara hukum

dengan pola-pola perilaku manusia dalam masyarakat.

Setiap masyarakat senantiasa mempunyai kebutuhan-kebutuhan utama

atau dasar, dan para warga masyarakat menetapkan pengalaman-

pengalaman tentang faktor-faktor yang mendukung dan yang mungkin

menghalang-halangi usahanya untuk memenuhi kebutuhan utama atau

dasar tersebut. Apabila faktor-faktor tersebut dikonsolidasikan, maka

terciptalah sistem nilai-nilai yang mencakup konsepsi-konsepsi atau

patokan-patokan abstrak tentang apa yang dianggap baik dan apa yang

dianggap buruk.

Hukum yang dipandang sebagai salah satu aspek penting dalam

masyarakat yang bertujuan merealisasikan terbentuknya sebuah

masyarakat yang nyaman dan berkeadilan, terkadang oleh segelintir

orang tidak diindahkan sebagaimana yang dimaksud di atas. Tidak jarang

hukum itu dicederai, dilanggar bahkan dimanipulasi fungsinya oleh orang

yang memang mempunyai kepentingan, atau orang yang masih

menganggap tidak pentingnya sebuah hukum yang ada di masyarakat.

Para pelaku-pelaku pelanggar ataupun pencedera hukum inilah yang

76

dalam kajian sosiologi hukum dapat disebut sebagai orang-orang yang

tidak sadar dan tidak patuh hukum.

F. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan

yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika

perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan

bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan

perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk

melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

“Setiap perbuatan pidana selalu dirumuskan secara seksama dalam

undang-undang, sehingga sifatnya terbatas. Sebaliknya pada perbuatan

melawan hukum adalah tidak demikian. Undang-undang hanya

menetukan satu pasal umum, yang memberikan akibat-akibat hukum

terhadap perbuatan melawan hukum.”84

Perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut

dengan onrechmatige daad dan dalam bahasa Inggeris disebut tort. Kata

tort itu sendiri sebenarnya hanya berarti salah (wrong). Akan tetapi,

khususnya dalam bidang hukum, kata tort itu sendiri berkembang

sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal

dari wanprestasi dalam suatu perjanjian kontrak. Jadi serupa dengan

pengertian perbuatan melawan hukum disebut onrechmatige daad dalam

sistem hukum Belanda atau di negara-negara Eropa Kontinental lainnya.

84

Rachmat Setiawan, Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum, Alumni,

Bandung, 2002, hlm. 15

77

Kata ” tort ” berasal dari kata latin ” torquere ” atau ” tortus ” dalam

bahasa Perancis, seperti kata ” wrong ” berasal dari kata Perancis ”

wrung ” yang berarti kesalahan atau kerugian (injury). Sehingga pada

prinsipnya, tujuan dibentuknya suatu sistem hukum yang kemudian

dikenal dengan perbuatan melawan hukum ini adalah untuk dapat

mencapai seperti apa yang dikatakan dalam pribahasa bahasa Latin, yaitu

juris praecepta sunt luxec, honestevivere, alterum non laedere, suum

cuique tribuere (semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak

merugikan orang lain, dan memberikan orang lain haknya).

Onrechtmatigedaad (perbuatan melawan hukum), pada Pasal

1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Pasal 1401

KUHPerdata, yang menetapkan:

“Elke onrecthamatigedaad, waardoor aan een ander schade wordt

toegebragt, stelt dengene door wiens shuld die schade veroorzaakt is in

de verpligting om dezelve te vergoeden”.

Soebekti dan Tjitrosudibio menterjemahkannya sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada

seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan

kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.85

Para pihak yang melakukan perbuatan hukum itu disebut

sebagai subjek hukum yaitu manusia sebagai subjek hukum dan juga

badan hukum sebagai subjek hukum. Semula, banyak pihak meragukan,

85

R. Subekti dan R. Tjitrisudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya

Paramita, Jakarta, 2002, hlm 346

78

apakah perbuatan melawan hukum memang merupakan suatu bidang

hukum tersendiri atau hanya merupakan keranjang sampah, yakni

merupakan kumpulan pengertian-pengertian hukum yang berserak-

serakan dan tidak masuk ke salah satu bidang hukum yang sudah ada,

yang berkenaan dengan kesalahan dalam bidang hukum perdata. Baru

pada pertengahan abad ke 19 perbuatan melawan hukum, mulai

diperhitungkan sebagai suatu bidang hukum tersendiri, baik di negara-

negara Eropa Kontinental, misalnya di Belanda dengan istilah

Onrechmatige Daad, ataupun di negara-negara Anglo Saxon, yang

dikenal dengan istilah tort.86

Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 s/d Pasal

1380 KUH Perdata. Pasal 1365 menyatakan, bahwa setiap perbuatan

yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain

menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti

kerugian tersebut. Perbuatan melawan hukum dalam KUH Perdata

berasal dari Code Napoleon.

Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Indonesia, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum

adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang,

yang karena kesalahannya itu telah menimbulkan kerugian bagi orang

lain.

86

Ibid, hlm. 346

79

Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada

orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan

kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Istilah “melanggar” menurut MA Moegni Djojodirdjo hanya

mencerminkan sifat aktifnya saja sedangkan sefiat pasifnya diabaikan.

Pada istilah “melawan” itu sudah termasuk pengertian perbuatan yang

bersifat aktif maupun pasif.87

Seseorang dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang

menimbulkan kerugian pada orang lain, maka nampaklah dengan jelas

sifat aktif dari istilah melawan tersebut. Sebaliknya kalau seseorang

dengan sengaja tidak melakukan sesuatu atau diam saja padahal

mengetahui bahwa sesungguhnya harus melakukan sesuatu perbuatan

untuk tidak merugikan orang lain atau dengan lain perkataan bersikap

pasif saja, bahkan enggan melakukan kerugian pada orang lain, maka

telah “melawan” tanpa harus menggerakkan badannya. Inilah sifat pasif

daripada istilah melawan.

Ketentuan dalam Pasal 1365 BW kemudian dipertegas kembali

dalam Pasal 1366 BW yaitu:

“Setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang

ditimbulkan oleh perbuatannya tetapi juga disebabkan oleh

kelalaiannya.”

87

MA. Moegni Djojodirjo, Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta,

2002, hlm. 13

80

Kedua pasal tersebut di atas menegaskan bahwa perbuatan

melawan hukum tidak saja mencakup suatu perbuatan, tetapi juga

mencakup tidak berbuat. Pasal 1365 BW mengatur tentang “perbuatan”

dan Pasal 1366 BW mengatur tentang “tidak berbuat”.

Dilihat dari sejarahnya maka pandangan-pandangan mengenai

perbuatan melawan hukum selalu mengalami perubahan dan

perkembangan. Menurut Rachmat Setiawan dalam bukunya “Tinjauan

Elementer Perbuatan Melawan Hukum”, perbuatan melawan hukum

dapat dibedakan menjadi 2 interpretasi, yaitu interpretasi sempit atau

lebih dikenal dengan ajaran legisme dan interpretasi luas.

Menurut ajaran Legisme (abad 19), suatu perbuatan melawan

hukum diartikan sebagai beruat atau tidak berbuat yang bertentangan

dengan kewajiban hukum dari si pembuat atau melanggar hak orang lain.

Sehingga menurut ajaran Legistis suatu perbuatan melawan hukum harus

memenuhi salah satu unsure yaitu: melanggar hak orang lain

bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat yang telah diatur

dalam undang-undang.

Ajaran Legistis lebih menitik beratkan bahwa tidak semua

perbuatan yang menimbulkan kerugian dapat dituntut ganti rugi

melainkan hanya terhadap perbuatan melawan hukum saja yang dapat

memberikan dasar untuk menuntut ganti rugi. Pandangan tersebut

kemudian lebih dikenal sebagai pandangan sempit.

81

Ajaran Legistis tersebut mendapat tantangan dari beberapa

sarjana diantarnya adalah Molengraaf yang mana menurut pandangan

beliau, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum tidak hanya

terpaku pada melanggar undang-undang semata, tetapi juga jika

perbuatan tersebut melanggar kaedah-kaedah kesusilaan dan kepatutan.

Pada tahun 1919, Hoge Raad merumuskan pandangan luas

mengenai perbuatan melawan hukum. Pada rumusannya, Hoge Raad

mempergunakan rumusan yang terdapat dalam rancangan Heemskerk

yang mana yang dimaksud perbuatan melawan hukum tidak sama dengan

melawan undang-undang tetapi perbuatan melawan hukum harus

diartikan sebagai “berbuat” atau “tidak berbuat” yang memperkosa hak

oranglain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat atau

bertentangan dengan asas kesusilaan dan kepatuhan dalam masyarakat,

baik terhadap diri atau benda orang lain.

Rumusan tersebut dituangkan dalam “Standart Arrest” 31

Januari 119 dalam perkara Cohen dan Lindenbaum:

“…. Penafsiran tersebut tidak beralasan karena melawan hukum tidak

sama dengan melawan undang-undang. Menurut Hoge Raad perbuatan

melawan hukum harus diartikan sebagai “berbuat” atai “tidak berbuat”

yang memperkosa hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban

hukum si pembuat atau kesusilaan atau kepatuhan dalam masyarakat,

baik terhadap diri atau benda orang lain.”

82

Sejak tahun 1919, Hoge Raad mulai menafsirkan Perbuatan

Melawan Hukum dalam arti luas pada perkara Lindenbaum v. Cohen

dengan mengatakan Perbuatan Melawan Hukum harus diartikan sebagai

berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan88

:

1. Hak Subyektif orang lain.

2. Kewajiban hukum pelaku.

3. Kaedah kesusilaan.

4. Kepatutan dalam masyarakat

Pertanggungjawaban yang harus dilakukan berdasarkan

perbuatan melawan hukum ini merupakan suatu perikatan yang

disebabkan dari undang-undang yang mengaturnya (perikatan yang

timbul karena undang-undang).

Pada ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori perbuatan melawan

hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan

2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur

kesengajaan maupun kelalaian).

3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Bila dilihat dari model pengaturan dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum lainnya, dan

seperti juga di negaranegara dalam sistem hukum Eropa Kontinental,

maka model tanggung jawab hukum di Indonesia adalah sebagai berikut:

88

Setiawan, Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum dan Perkembangan dalam

Yurisprudensi, Varia Peradilan No. 16 Tahun II (Januari 1987), hlm. 176

83

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan

kelalaian), seperti terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata Indonesia.

2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur

kelalaian seperti terdapat dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata Indonesia.

3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat

terbatas seperti dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata Indonesia.

Beberapa definisi lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan

melawan hukum adalah sebagai berikut:

1. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari

kewajiban kontraktual atau kewajiban quasi contractual yang

menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi.

2. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan

timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu

hubungan hukum yang mana perbuatan atau tidak berbuat tersebut,

baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bias juga

merupakan suatu kecelakaan.

3. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum,

kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya,

dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat

dimintakan suatu ganti rugi.

84

4. Suatu kesalahan perdata (civil wrong) terhadap mana suatu ganti

kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi

terhadap kontrak atau wanprestasi terhadap kewajiban trust

ataupun wanprestasi terhadap kewajiban equity lainnya.

5. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap

kontrak atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang

merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang

tidak terbit dari hubungan kontraktual

6. Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara

bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang

diciptakan oleh hukum dan karenanya suatu ganti rugi dapat

dituntut oleh pihak yang dirugikan.

7. Perbuatan melawan hukum bukan suatu kontrak seperti juga kimia

buka suatu fisika atau matematika89

.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata Indonesia, suatu perbuatan melawan hukum harus

mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Ada Suatu Perbuatan

Perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum

yang dilakukan oleh pelaku. Secara umum perbuatan ini mencakup

berbuat sesuatu (dalam arti aktif) dan tidak berbuat sesuatu (dalam

arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal pelaku

89

Munir Fuady, Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis), Citra Aditya

Bakti, Bandung, 2009, hlm. 4

85

mempunyai kewajiban hukum untuk berbuat, kewajiban itu timbul

dari hukum. (ada pula kewajiban yang timbul dari suatu kontrak).

Dalam perbuatan melawan hukum ini , harus tidak ada unsur

persetujuan atau kata sepakat serta tidak ada pula unsur kausa yang

diperberbolehkan seperti yang terdapat dalarn suatu perjanjian

kontrak.

2. Perbuatan Itu Melawan Hukum

Perbuatan yang dilakukan itu, harus melawan hukum. Sejak

tahun 1919, unsur melawan hukum diartikan dalam arti seluas-

luasnya. Menurut Standaard Arest Tahun 1919, berbuat atau tidak

berbuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum jika:

a. Perbuatan melanggar undang-undang

b. Perbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum

Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain termasuk

salah satu perbuatan yang dilarang oleh Pasal 1365 KUHPerdata.

Hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak seseorang yang diakui

oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak sebagai

berikut:

Hak-hak Pribadi

Hak-hak Kekayaan

Hak-hak Kebebasan

Hak atas Kehormatan dan Nama Baik

86

Yang dimaksud dengan melanggar hak orang lain adalah

melanggar hak subjektif orang lain, yaitu wewenang khusus yang

diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk digunakan bagi

kepentingannya. Menurut Meyers dalam bukunya “Algemene

Begrippen” mengemukakan:

“Hak subjektif menunjuk kepada suatu hak yang diberikan oleh

hukum kepada seseorang secara khusus untuk melindungi

kepentingannya.”

c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku

Perbuatan ini juga termasuk ke dalam kategori perbuatan

melawan hukum jika perbuatan tersebut bertentangan dengan

kewajiban hukum dari pelakunya. Istilah “kewajiban hukum ini

yang dimaksudkan adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan

oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun

hukum tidak tertulis. Jadi, bukan hanya bertentangan dengan

hukum tertulis melainkan juga bertentangan dengan hak orang lain

menurut undang-undang karena itu pula istilah yang dipakai untuk

perbuatan melawan hukum adalah onrechtmatige daad, bukan

onwetmatige daad.

d. Perbuatan yang bertentangan kesusilaan (geode zeden ).

Dapat dinyatakan sebagai norma-norma moral yang dalam

pergaulan masyarakat telah diterima sebagai norma-norma hukum.

Tindakan yang melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah

87

diakui sebagai hukum tidak tertulis juga dianggap sebagai

perbuatan melawan hukum, manakala dengan tindakan melanggar

kesusilaan tersebut telah terjadi kerugian bagi pihak lain, maka

berdasarkan atas perbuatan melawan hukum. Dalam putusan

terkenal Lindebaum v. Cohen (1919), Hoge Raad menganggap

tindakan Cohen untuk membocorkan rahasia perusahaan dianggap

sebagai tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan, sehingga

dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan melawan hukum.

e. Perbuatan yang bertentangan sikap baik dalam masyarakat untuk

memperhatikan kepentingan orang lain (bertentangan dengan

kepatutan yang berlaku dalam lalu-lintas masyarakat terhadap diri

atau barang oranglain).

Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau

keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ini juga dianggap

sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Jadi, jika seseorang

melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak secara

melanggar pasal-pasal dari hukum tertulis, mungkin masih dapat

dijerat dengan perbuatan melawan hukum, karena tindakannya

tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan

dalam pergaulan masyarakat. Keharusan dalam masyarakat tersebut

tentunya tidak tertulis, tetapi diakui oleh masyarakat yang

bersangkutan.

88

Pada garis besarnya dapat dinyatakan bahwa suatu perbuatan

adalah bertentangan dengan kepatutan, jika:

Perbuatan tersebut dangat merugikan orang lain

Perbuatan yang tidak berfaedah yang menimbulkan bahaya

terhadap orang lain, yang menurut menusia yang normal hal

tersebut harus diperhatikan.

3. Ada Kesalahan dari Pelaku

Jika dilihat kembali dalam Pasal 1365 KUHPerdata terdapat

dua faktor penting dari perbuatan melawan hukum, yaitu adanya

factor kesalahan dan kerugian. Kesalahan adalah perbuatan dan

akibat-akibat yang dapat dipertanggung jawabkan kepada diri si

pelaku. Menurut Asser’s ia tetap pada pendirian untuk memberikan

pengertian atas istilah kesalahan sebagai perbuatan dan akibat-

akibat yang dapat dipertanggung jawabkan si pelaku90

.

“Dalam hukum pidana telah diterima asas tidak dipidana

tanpa kesalahan. Sedang dalam hukum perdata asas tersebut dapat

diuraikan: tidak ada pertanggung jawaban untuk akibat-akibat dari

perbuatan hukum tanpa kesalahan.”

Kesalahan dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang

dinyatakan bertanggung jawab untuk akibat yang merugikan yang

terjadi dari perbuatannya yang salah. Si Pelaku adalah bertanggung

jawab untuk kerugian tersebut apabila perbuatan melawan hukum

90

Rachmat Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Putra Abardin, Bandung, 2009,

hlm. 65

89

yang dilakukan dan kerugian yang ditimbulkannya dapat

dipertanggungjawabkan kepadanya.

Syarat kesalahan ini dapat diukur secara objektif dan

subjektif. Secara objektif yaitu harus dibuktikan bahwa dalam

keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga

kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan

mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat.

Secara subjekif, harus diteliti apakah si pembuat berdasarkan

keahlian yang ia miliki dapat menduga akibat dari perbuatannya.

Pasal 1365 KUHPerdata kesalahan dinyatakan sebagai

pengertian umum, dapat mencakup kesengajaan maupun kelalaian.

Menurut H.F Vollmar, bahwa untuk adanya kesalahan ada

pertanyaan sebagai berikut:91

Kesalahan dalam arti subjektif atau abstrak, yaitu apakah orang

yang bersangkutan umumnya dapat dipertanggungjawabkan atas

perbuatannya itu?

Kesalahan dalam arti objektif atau konkrit, yaitu apakah ada

keadaan memaksa (overmacht) atau keadaan darurat

(noodoestand). Dalam hal ini orang tersebut dapat

dipertanggungjawabkan perbuatannya namun karena ada keadaan

memaksa maka tidak ada kesalahan.

91

Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm.

82

90

Undang-Undang dan Yurisprudensi mensyaratkan untuk

dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, maka pada

pelaku harus mengandung unsur kesalahan (schuldelement) dan

melakukan perbuatan tersebut. Karena itu, tanggungjawab tanpa

kesalahan (strict liability) tidak termasuk tanggung jawab dalam

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Bilamana dalam hal-hal tertentu berlaku tanggungjawab tanpa

kesalahan (strict ZiabiZity), hal demikian bukan berdasarkan Pasal

1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Karena

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

mensyaratkan untuk dikategorikan perbuatan melawan hukum

harus ada kesalahan, maka perlu mengetahui bagaimana cakupan

unsur kesalahan itu.

Suatu tindakan dianggap mengandung unsur kesalahan,

sehingga dapat diminta pertanggungjawaban hukum, jika

memenuhi unsur- unsur sebagai berikut:

1. Ada unsur kesengajaan

2. Ada unsur kelalaian (negligence, culpa)

3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf

(rechtvaardigingsgrond), seperti keadaan overmacht,

membela diri, tidak waras dan lain-lain.

91

Perlu atau tidak, perbuatan melawan hukum mesti ada unsur

kesalahan, selain unsur melawan hukum , di sini terdapat 3 (tiga)

aliran teori sebagai berikut:

a. Aliran yang menyatakan cukup hanya ada unsur melawan

hukum.

Aliran ini menyatakan, dengan unsur melawan hukum

dalam arti luas, sudah mencakup unsur kesalahan di dalamnya,

sehingga tidak diperlukan lagi ada unsur kesalahan dalam

perbuatan melawan hukum. Di negeri Belanda, aliran ini

dianut oleh Van Oven.

b. Aliran yang menyatakan cukup hanya ada unsur kesalahan

Aliran ini sebaliknya menyatakan, dalam unsur kesalahan,

sudah mencakup juga unsur perbuatan melawan hukum. Di

negeri Belanda, aliran ini dianut oleh Van Goudever.

c. Aliran yang menyatakan, diperlukan unsur melawan hukum dan

unsur kesalahan.

Aliran ini mengajarkan, suatu perbuatan melawan hukum

mesti ada unsur perbuatan melawan hukum dan unsur

kesalahan, karena unsur melawan hukum saja belum tentu

mencakup unsur kesalahan. Di negeri Belanda, aliran ini dianut

oleh Meyers. Kesalahan yang diharuskan dalam perbuatan

melawan hukum adalah kesalahan dalam arti ” kesalahan

hukum ” dan ” kesalahan sosial “. Dalam hal ini, hukum

92

menafsirkan kesalahan itu sebagai suatu kegagalan seseorang

untuk hidup dengan sikap yang ideal, yaitu sikap yang biasa

dan normal dalam pergaulan masyarakat. Sikap demikian,

kemudian mengkristal yang disebut manusia yang normal dan

wajar (reasonable man).

4. Ada Kerugian Korban

Ada kerugian (schade) bagi korban merupakan unsur

perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata Indonesia. Dalam pengertian bahwa

kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat

berupa :

a. Kerugian materiil.

Kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang

nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharunya

diperoleh. Jadi pada umumnya diterima bahwa si

pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti

kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata

diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh.

b. Kerugian immaterial/idiil.

Perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan

kerugian yang bersifat immaterial/idiil seperti ketakutan,

sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

93

Pengganti kerugian karena perbuatan melawan

hukum tidak diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu

aturan yang dipakai untuk ganti rugi ini adalah dengan

cara analogis. Mengenai hal ini mempergunakan

peraturan ganti rugi akibat ingkar janji yang diatur dalam

Pasal 1243-1252 KUHPerdata di samping itu, pemulihan

kembali ke keadaan semula.

Untuk menentukan luasnya kerugian yang harus

diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai

kerugian tersebut, untuk itu pada asasnya yang dirugikan

harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan

seperti keadaan jika terjadi perbuatan melawan hukum.

Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak

hanya kerugian yang telah ia derita pada waktu diajukan

tuntutan akan tetapi juga apa yang ia akan derita pada

waktu yang akan datang.

G. Tinjauan umum Yayasan Karya Cipta Indonesia

Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) didirikan oleh

Paguyuban Artis Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia (

PAPPRI) dengan didukung oleh para sarjana hukum yang menaruh

perhatian terhadap persoalan-persoalan hak cipta. KCI merupakan suatu

badan pengelola performing right (hak mengumumkan) dari para

pencipta lagu di Indonesia, sehingga dengan adanya badan ini hak

94

pencipta lagu khususnya hak mengumumkan lagu tersebut dapat

direalisasikan pelaksanaannya

Pendirian badan hukum yayasan ini dengan campur tangan

penguasa (pemerintah). Dengan demikian kedudukan sebagai badan

hukum itu diperoleh bersama-sama dengan berdirinya yayasan itu. Dalam

hal ini KCI memperoleh kedudukannya sebagai badan hukum bersamaan

dengan pendirian yayasan tersebut sesuai dengan akta pendirian yang

dilakukan dihadapan notaris Abdul Latief, SH di Jakarta dengan nomor

42 tanggal 12 Juni 1990 tentang pendirian Yayasan Karya Cipta

Indonesia.

KCI bertugas untuk mengumumkan dan mendistribusikan

royalti, tetapi KCI bukan publisher,sebab KCI mengelola performing right

dan tidak menjadi pemegang hak cipta. Justru royalti yang terkumpul

dibagikan kepada para pemegang hak cipta terdaftar yang lagunya

digunakan. Dan KCI adalah non-profit organization yang tidak

mengadakan perjanjian pembagian keuntungan dengan para pemegang hak

cipta. KCI dibentuk sebagai suatu jembatan antara pencipta lagu di satu

sisi dan pemakai lagu di sisi lainnya92

.

KCI adalah suatu yayasan, artinya adalah suatu organisasi yang

tidak mengambil keuntungan dalam arti memupuk laba sebagaimana suatu

perseroan terbatas. Selain itu distribusi royalti juga berdasarkan prinsip

non diskriminatif, artinya tidak membedakan jenis musik maupun

92

Batoro, Andreas Argo. http://www.pustakasripsi.com/pelaksanaan-perjanjian-lisensi-

hak-cipta-atas-lagu-antara-pencipta dengan- user-di-indonesia-3017.httml.2005.hal 62

95

kewarganegaraan, pencipta maupun mutu lagu. Prinsip kedua untuk

pembagian berdasarkan prestasi, artinya semakin banyak

diputar/digunakan semakin banyak pointnya untuk royalti yang akan

didapat.

Seluruh royalti yang dikumpulkan selama satu tahun akan

didistribusikan kepada peserta KCI setelah dipotong Real Cost. Real Cost

ini adalah suatu biaya nyata untuk menagih, sebagaimana tersebut dalam

perjanjian kerjasama antara KCI dengan para pencipta sebagai biaya

administrasi. Real Cost adalah biaya yang diperlukan untuk membayar

pegawai, sewa kantor, konsultan hukum, computer dan sebagainya

dengan tidak menahan keuntungan

Hal khusus lainnya sebagai alasan pendirian KCI adalah adanya

pemikiran ketidakmungkinan para Pencipta lagu atau pemegang hak

cipta lagu secara perorangan mendatangi setiap pemakai lagu atau

penyelanggara musik di Indonesia dan secara satu persatu untuk menagih

hak ekonominya. Demikian pula pihak yang ingin memakai lagupun

akan sangat sulit untuk meminta izin pemakaian lagu kalau harus

mendatangi Pencipta lagu secara langsung.

Maksud dan tujuan berdirinya KCI sebagaimana dirumuskan

dalam Pasal 4 Anggaran Dasarnya adalah:

1. Mengurus kepentingan para pencipta Indonesia yang hak ciptanya

dikuasakan kepada yayasan, terutama dalam rangka pemungutan

fee/royalti bagi pemakaian hak ciptanya oleh orang lain untuk

96

kepentingan penggunaan yang bersifat komersial baik di dalam

maupun luar negeri.

2. Mewakili kepentingan para Pencipta luar negeri, terutama dalam

rangka pemungutan fee/royalti atas pemakaian hak cipta asing oleh

orang lain untuk kepentingan penggunaan yang bersifat komersial

di wilayah Indonesia.

3. Mewakili dalam mempertahankan dan melindungi kepentingan

para Pencipta atas pelanggaran hak cipta; dan

4. Meningkatkan kreativitas para pencipta melalui pendidikan,

pembinaan, pengembangan, dan kemampuan pengetahuan dalam

bidang musik93

.

Menurut Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah dari KCI

tersebut. Berdasarkan kuasa yang diberikan oleh para pencipta

lagu/music KCI mempunyai wewenang untuk memberi izin kepada

penerima lisensi untuk melakukan kegiatan mempertunjukkan

(mengumumkan) musik asing maupun Indonesia di tempat yang dikelola

oleh penerima lisensi baik sebagian maupun seluruh musik yang hak

ciptanya dikelola oleh KCI.

Berdasarkan hal tersebut kewenangan KCI dapat diperinci

sebagai berikut:

1. KCI mempunyai hak untuk mengeluarkan sertifikat lisensi yang

merupakan jaminan izin untuk mengumumkan musik dari para

93

Otto Hassibuan, Op.Cit, hal 199

97

pencipta maupun pemegang hak-hak cipta yang repertoir-nya

dikelola oleh KCI. Sertifikat lisensi ini biasanya dikeluarkan dan

ditanda tangani oleh bagian Membership and HRD Departemen

selaku penerima kuasa dari pencipta lagu.

2. KCI berhak/berwenang memungut royalti dari penerima lisensi

secara teratur setiap tahunnya.

3. KCI berwenang untuk meminta daftar lagu-lagu yang dipergunakan

oleh penerima lisensi.

4. KCI dapat melakukan revisi, perubahan, penambahan, ataupun

pengurangan tarif dengan pemberitahuan secara tertulis kepada

penerima lisensi selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum

berakhirnya tahun lisensi yang sedang berjalan. Ketiga wewenang

tersebut di atas biasanya ditangani oleh bagian Users Departement.

5. KCI berhak menyesuaikan tarif, sesuai dengan inflasi setiap tahun

secara otomatis.

6. KCI berhak memasuki tempat pertunjukan yang dikelola penerima

lisensi dalam waktu dan jumlah yang wajar untuk melakukan

penghitungan maupun pendistribusian royalti yang harus dibayar

oleh penerima lisensi. Hal ini merupakan wewenang dari bagian

Documentation and Distribution Departement yang ada di KCI.

7. KCI berhak memberikan izin kepada penerima lisensi untuk

memindahkan, mengalihkan, mensub-lisensikan perjanjian lisensi

maupun segala hak yang diberikan dalam sertifikat lisensi.

98

8. KCI berhak mengeluarkan surat pemberitahuan.

9. KCI berhak mengeluarkan surat tagihan untuk para penerima

lisensi bila jatuh tempo pembayaran royalti.

10. KCI berhak mengeluarkan surat peringatan apabila, penerima

lisensi tidak melaksanakan kewajibannya pada waktunya sesuai

dengan perjanjian yang telah dibuat.

11. KCI berhak mengeluarkan surat tuntutan sehubungan dengan hal

tersebut di atas.

12. KCI berhak menahan uang yang disetorkan oleh penerima lisensi

apabila penerima lisensi melanggar perjanjian oleh karenanya hak

untuk mengumumkan musik tersebut gugur.

13. Terjadinya pengakhiran perjanjian ini oleh sebab apapun tidak

mengurangi hak KCI atas hak-hak tuntutan-tuntutan yang ada

terhadap penerima lisensi dan KCI berhak untuk memperoleh

setiap jumlah uang yang harus dibayarkan penerima lisensi

berdasarkan perjanjian ini dan setiap imbalan untuk jasa dibidang

hukum serta ongkos-ongkos lain apapun yang akan dipikul oleh

KCI termasuk biaya untuk melakukan penyelidikan yang

diperlukan guna menentukan besarnya royalti yang seharusnya

dibayar berdasarkan perjanjian lisensi94

.

94

Batoro, Andreas Argo. Op.Cit. hal 59