11 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1.Mutu Pendidikan Edward Sallis mengemukakan bahwa “mutu merupakan sebuah filosofi dan metodologi yang membantu institusi untuk merencanakan perubahan dan mengatur agenda dalam mengahdapi tekanan-tekanan eksternal yang berlebihan.” 1 Menurut Jerome Arcaro mutu adalah” sebuah proses terstruktur untuk memperbaiki keluaran yang dihasilkan 2 . Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa mutu adalah proses terstruktur yang membantu institusi untuk merencanakan perubahan dan mengatur agenda untuk memperbaiki keluaran yang dihasilkan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan mendefinisikan bahwa “Mutu pendidikan adalah tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih dari penerapan sistem pendidikan nasional. Mutu dalam pendidikan merupakan hal yang membedakan antara kesuksesan dan kegagalan. Sehingga, mutu merupakan masalah pokok yang akan menjamin perkembangan sekolah dalam meraih status di tengah- tengah persaingan di dunia pendidikan” 3 Untuk membangun sistem penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, dibutuhkan juga suatu sistem penjamninan mutu pendidikan. Sistem penjaminan 1 Sallis, Edward. Ibid, hal 25 2 Arcaro, Jerome.2007. Pendidikan Berbasis Mutu. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,, hal 9. 3 Indonesia.. Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 dalam Mulyasana Deddy. 2011. Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing. Bandung: remaja Rosdakara, hal 129.
12
Embed
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1.Mutu Pendidikanrepository.uksw.edu/bitstream/123456789/9725/2/T1_162011020_BAB II.pdfdapat diraih dari penerapan sistem ... disebut SPM pendidikan adalah
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
11
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1.Mutu Pendidikan
Edward Sallis mengemukakan bahwa “mutu merupakan sebuah filosofi dan
metodologi yang membantu institusi untuk merencanakan perubahan dan mengatur
agenda dalam mengahdapi tekanan-tekanan eksternal yang berlebihan.”1 Menurut
Jerome Arcaro mutu adalah” sebuah proses terstruktur untuk memperbaiki keluaran
yang dihasilkan2. Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa mutu
adalah proses terstruktur yang membantu institusi untuk merencanakan perubahan
dan mengatur agenda untuk memperbaiki keluaran yang dihasilkan.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu
Pendidikan mendefinisikan bahwa
“Mutu pendidikan adalah tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang
dapat diraih dari penerapan sistem pendidikan nasional. Mutu dalam
pendidikan merupakan hal yang membedakan antara kesuksesan dan
kegagalan. Sehingga, mutu merupakan masalah pokok yang akan
menjamin perkembangan sekolah dalam meraih status di tengah-
tengah persaingan di dunia pendidikan”3
Untuk membangun sistem penyelenggaraan pendidikan yang bermutu,
dibutuhkan juga suatu sistem penjamninan mutu pendidikan. Sistem penjaminan
1 Sallis, Edward. Ibid, hal 25
2 Arcaro, Jerome.2007. Pendidikan Berbasis Mutu. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,, hal 9.
3 Indonesia.. Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 dalam Mulyasana Deddy. 2011.
Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing. Bandung: remaja Rosdakara, hal 129.
12
mutu penddikan di Indonesia tertuang dalam Permendiknas nomor 63 tahun 2009
tentang Sistem Penjaminan Mutu Penddikan.
“Penjamin mutu pendidikan merupakan kegiatan sistemik dan terpadu oleh
satuan atau program pendidikan, penyelenggara atau satuan atau program
pendidikan, pemerintah daearah, pemerintah pusat dan masyarakat untuk menaikan
tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melaui pendidikan”4. Agar sistem penjaminan
mutu pendidikan berkembang secara efektif dibutuhkan suatu lembaga yaitu lembaga
penjaminan mutu pendidikan (LPMP). Lembaga lain yang juga mendukung
terselenggaranya sistem penjamin mutu pendiidkan adalah Badan Standar Nasional
Pendidikan (BSNP). Sistem penjaminan mutu pendidikan (SPMP) anatara lain harus
memuat hal-hal sebagai berikut:
“a. Terbangunnya budaya mutu pendidikan formal, nonformal,
dan/informal.
b. Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan proporsional
dalam penjaminan mutu pendidikan pada satuann atau program
pendidikan, penyelenggara atau program pendidikan,
pemerintah.
c. Ditetapkan secara nasional acuan mutu dalam penjaminan mutu
pendidikan formal dan/ atau nonformal.
d. Terpetaknya secara nasional mutu pendidikan formal dan
nonformal yang dirinci menurut provinsi, kabupaten, dan kota
oleh satuan atau program pendidikan.
e. Terbangunnya sisitem informasi mutu pendidikan formal dan
nonformal berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang
handal, terpadu dan tersambung yang menghubungkan satuan
atau program pendidikan”5.
Secara umum, penjaminan mutu pendidikan meliputi:
4 Mulyasana Dedy. Ibid, hal 129..
5. Ibid, hal 131.
13
“a. penjaminan mtuu pendiidikan formal;
b. penjaminan mutu pendidikan nonformal;
c. penjaminan mutu pendidikan informal”6.
Didasari oleh ketentuan bahwa penjaminan mutu pendidikan formal dan
nonformal dilaksanakan oleh satuan atau program pendidikan, penjaminan mutu
pendidikan oleh satuan atau program pendidikan ditujukan untuk memenuhi tiga
tingkatan acuan mutu, yaitu standar pelayanan minimal (SPM), standar nasional
pendidikan (SNP), dan standar mutu pendidikan di atas SNP yang dipilih satuan atau
program pendidikana formal.
1. “Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan
Nasional, adalah “Standar pelayanan minimal pendidikan dasar selanjutnya
disebut SPM pendidikan adalah tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar
melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan daerah kabupaten/kota”7.
2. Standar Nasional Pendidikan (SNP) menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 19
Tahun 20105 adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh
wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan
meliputi, sebagai berikut:
(1) “Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan
lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan;
(2) Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi
tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetnsi mata pelajaran,
dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta
didik pada jenjang pendidikan tertentu;
6 Mulyasana Dedy . Ibid, hal 132.
7 Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan Nasioanal Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar
Pelayanan Minimal, Pasal 1. http://sdm.data.kemdikbud.go.id/ diunduh tanggal 15 Agustus 2015.