BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pengertian Sampahrepository.usu.ac.id/bitstream/123456789/20129/4/Chapter II.pdf · Penanganan sampah, ... masyarakat dan memberikan peluang bagi masyarakat

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Sampah

Sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang terbuang atau di buang

dari suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam yang tidak

mempunyai nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi yang negatif

karena dalam penanganannya baik untuk membuang atau membersihkannya

memerlukan biaya yang cukup besar.

Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk

maksud biasa atau utama dalam pembikinan atau pemakaian barang rusak atau

bercacat dalam pembikinan manufktur atau materi berkelebihan atau ditolak atau

buangan (Kementerian Lingkungan Hidup, 2005). Dalam Undang-Undang No.18

tentang Pengelolaan Sampah dinyatakan definisi sampah sebagai sisa kegiatan sehari-

hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat.

Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan

yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (Kementrian Lingkungan Hidup,

2007). Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil

aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis

(Suprihatin, 1999). Sementara itu Radyastuti, 1996 (dalam Suprihatin, 1999)

menyatakan bahwa Sampah adalah sumberdaya yang tidak siap pakai.

8 Universitas Sumatera Utara

Sampah adalah sesuatu yang tidak berguna lagi, dibuang oleh pemiliknya atau

pemakai semula (Tandjung, 1982 dalam Suprihatin, 1999). Pemerintah bertanggung

jawab dalam pengumpulan ulang dan penbuangan sampah dari pemukiman secara

memadai. Namun karena terdapat hal lain yang harus diprioritaskan dalam

pembangunan di daerah serta kurangnya dana penunjang untuk operasionalisasi

pengelolaan persampahan, menjadikan pada beberapa daerah kegiatan pengelolaan

sampah ini tidak seperti yang diharapkan.

Hal ini makin diperkuat dengan belum diterapkannya prinsip bahwa yang

memproduksi barang harus mengelola sampah dari barang tesebut. Beberapa kondisi

umum yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah perkotaan selama ini, di

mana sampah rumah tangga oleh masyarakat dikumpulkan dan dibuang ke sebuah

tempat pembuangan atau kontainer yang disediakan oleh pemerintah. Dari sini

sampah diangkut oleh truk ke landfill yang umumnya kurang terkontrol, dimana para

pemulung mencari barang-barang yang dapat didaur ulang.

Keberadaan sampah dalam jumlah yang banyak jika tidak dikelola secara baik

dan benar, maka akan menimbulkan gangguan dan dampak terhadap lingkungan,

baik dampak terhadap komponen fisik kimia (kualitas air dan udara), biologi, sosial

ekonomi, budaya dan kesehatan lingkungan. Dampak operasional TPA terhadap

lingkungan akan memicu terjadinya konflik sosial antar komponen masyarakat.Pada

tahap pembuangan akhir/pengolahan, sampah akan mengalami pemrosesan baik

secara fisik, kimia maupun biologis sedemikian hingga tuntas penyelesaian seluruh

proses.

Universitas Sumatera Utara

Sidik et al (1985) mengemukaan bahwa dua proses pembuangan akhir, yakni:

open dumping (penimbunan secara terbuka) dan sanitary landfill (pembuangan secara

sehat). Pada sistem open dumping, sampah ditimbun di areal tertentu tanpa

membutuhkan tanah penutup, sedangkan pada cara sanitary landfill, sampah

ditimbun secara berselang-seling antara lapisan sampah dan lapisan tanah sebagai

penutup. Dalam Draf Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Pengelolaan

Sampah oleh Japan International Cooperation Agency (JICA) disebut bahwa proses

sanitary landfill (pembuangan secara sehat) adalah pembuangan sampah yang

didesain, dibangun, dioperasikan dan dipelihara dengan cara menggunakan

pengendalian teknis terhadap potensi dampak lingkungan yang timbul dari

pengembangan dan operasional fasilitas pengelolaan sampah (JICA 2005).

Metode sanitary landfill ini merupakan salah satu metoda pengolahan sampah

terkontrol dengan sistem sanitasi yang baik. Sampah dibuang ke TPA (Tempat

Pembuanagan Akhir). Kemudian sampah dipadatkan dengan traktor dan selanjutnya

di tutup tanah. Cara ini akan menghilangkan polusi udara. Pada bagian dasar tempat

tersebut dilengkapi sistem saluran leachate yang berfungsi sebagai saluran limbah

cair sampah atau ke lingkungan. Pada metode sanitary landfill tersebut juga dipasang

pipa gas untuk mengalirkan gas hasil aktivitas penguraian sampah.


2.2. Jenis, Sumber dan Pengelolaan Sampah Perkotaan Menurut Undang-Undang No.18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,

jenis sampah yang diatur adalah:

1. Sampah rumah tangga

Yaitu sampah yang berbentuk padat yang berasal dari sisa kegiatan sehari-hari di

rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik dan dari proses alam

yang berasal dari lingkungan rumah tangga. Sampah ini bersumber dari rumah

atau dari komplek perumahan.

2. Sampah sejenis sampah rumah tangga

Yaitu sampah rumah tangga yang bersala bukan dari rumah tangga dan

lingkungan rumah tangga melainkan berasal dari sumber lain seperti pasar, pusat

perdagangan, kantor, sekolah, rumah sakit, rumah makan, hotel, terminal,

pelabuhan, industri, taman kota, dan lainnya.

3. Sampah spesifik

Yaitu sampah rumah tangga atau sampah sejenis rumah tangga yang karena

sifat,konsentrasi dan/atau jumlahnya memerlukan penanganan khusus, meliputi,

sampah yang mengandung B3 (bahan berbahaya dan beracun seperti batere

bekas, bekas toner, dan sebagainya), sampah yang mengandung limbah B3

(sampah medis), sampah akibat bencana, puing bongkaran, sampah yang secara

teknologi belum dapat diolah, sampah yang timbul secara periode (sampah hasil

kerja bakti).


Mekanisme pengelolaan sampah dalam UU N0.18 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Sampah meliputi, kegiatan–kegiatan berikut:

1. Pengurangan sampah, yaitu kegiatan untuk mengatasi timbulnya sampah sejak

dari produsen sampah (rumah tangga, pasar, dan lainnya), mengguna ulang

sampah dari sumbernya dan/atau di tempat pengolahan, dan daur ulang sampah di

sumbernya dan atau di tempat pengolahan. Pengurangan sampah akan diatur

dalam Peraturan Menteri tersendiri, kegiatan yang termasuk dalam pengurangan

sampah ini adalah:

a. Menetapkan sasaran pengurangan sampah

b. Mengembangkan Teknologi bersih dan label produk

c. Menggunakan bahan produksi yang dapat di daur ulang atau diguna ulang

d. Fasilitas kegiatan guna atau daur ulang

e. Mengembangkan kesadaran program guna ulang atau daur ulang

2. Penanganan sampah, yaitu rangkaian kegiatan penaganan sampah yang mencakup

pemilahan (pengelompokan dan pemisahan sampah menurut jenis dan sifatnya),

pengumpulan (memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau tempat

pengolahan sampah terpadu), pengangkutan (kegiatan memindahkan sampah dari

sumber, TPS atua tempat pengolahan sampah terpadu, pengolahan hasil akhir

(mengubah bentuk, komposisi, karateristik dan jumlah sampah agar diproses lebih

lanjut, dimanfaatkan atau dikembalikan alam dan pemprosesan aktif kegiatan

pengolahan sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya agar dapat

dikembalikan ke media lingkungan.


Dalam perencanaan pengelolaan sampah, Undang-Undang Pengelolaan

Sampah mengharapkan pemerintah kota/kabupaten dapat membentuk semacam

forum pengelolaan sampah skala kota/kabupaten atau provinsi. Forum ini

beranggotakan masyarakat secara umum, perguruan tinggi, tokoh masyarakat,

organisasi lingkungan/persampahan, pakar, badan usaha dan lainnya.

Hal-hal yang dapat difasilitasi forum adalah: memberikan usul, pertimbangan

dan saran terhadap kinerja pengelolaaan sampah, membantu merumuskan kebijakan

pengelolaan sampah, memberikan saran dan dapat dalam penyelesaian sengketa

persampahan. Sampai saat ini, belum ada kebijakan nasional mengenal persampahan

itu sendiri masih bersifat sosialisasi. Melihat di perkotaan penanganan pengelolaan

sampah sudah sangat mendesak, diharapkan UU No. 18 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Sampah dapat diimplementasikan.

Untuk pengelolaan sampah spesifik baik B3 (bahan berbahaya dan beracun)

dan sampah medis yang bersifat infektius mengenai pengelolaannya telah diatur

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah

Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang

Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Dinas Kebersihan Kota Medan sejauh ini hanya mengelola sampah domestik

saja, sementara untuk sampah khusus seperti B3 dan sampah medis dikelola tersendiri

oleh perusahaaan/lembaga penghasil sampah tersebut. Sampah B3 dari industri

dikelola oleh industri dengan bekerjasama dengan PT. PPLI di Cilengsi, sedangkan


sampah medis atau sampah rumah sakit dikelola oleh rumah sakit/klinik dengan

kerjasama dengan rumah sakit yang telah memiliki incenerator atau mesin

penghancur untuk sampah medis atau rumah sakit yang telah mendapat rujukan

dalam pengelolaan sampah tersebut.

2.3. Sistem Pengelolaan Sampah Perkotaan Ideal

Pemerintah Daerah diharapkan dapat melakukan kebijakan politik khususnya

mengenai pengelolaan sampah dan hendaknya didukung penuh oleh Pemerintah

Pusat dengan melibatkan seluruh stakeholder dalam teknis perencanaan,

penyelenggaraan dan pengembangannya. Hal ini diperlukan karena sampah pada

dasarnya bukan sekedar permasalahan Pemda atau Dinas Kebersihan Kota Medan

saja, namun lebih dari itu merupakan masalah bagi setiap individu, keluarga,

organisasi dan akan menjadi masalah negara bila sistem perencanaan dan

pelaksanaannya tidak dilakukan dengan terpadu dan berkelanjutan.

Aparat terkait sebaiknya tidak ikut secara teknis, ini untuk menghindari

meningkatnya anggaran biaya penyelenggaraan, selain itu keterlibatan aparat terkait

dikahawatirkan akan membentuk budaya masyarakat yang bersifat tidak peduli.

Pemerintah dan aparat terkait sebaiknya memposisikan kewenangannya sebagai

fisilitator dan konduktor dan setiap permasalahan persampahan sebaiknya

dimunculkan oleh masyarakat atau organisasi sosial selaku produsen sampah. Hal ini

diharapkan terciptanya sikap masyarakat selaku individu, keluarga dan organisasi.


Dalam Pengelolaan Sampah Terpadu sebagai salah satu upaya pengelolaan

Sampah Perkotaan adalah konsep rencana pengelolaan sampah perlu dibuat dengan

tujuan mengembangkan suatu sistem pengelolaaan sampah yang modern, dapat

diandalkan dan efisien dengan teknologi yang ramah lingkungan. Dalam sistem

tersebut harus dapat melayani seluruh penduduk, meningkatkan standar kesehatan

masyarakat dan memberikan peluang bagi masyarakat dan pihak swasta untuk

berpartisipasi aktif.

Pendekatan yang digunakan dalam konsep rencana pengelolaan sampah ini

adalah meningkatkan sistem pengelolaan sampah yang dapat memenuhi tuntutan

dalam pengelolaan sampah yang berbasis peran serta masyarakat.

Tempat Pembuangan Akhir sampah (TPA)

Peran serta masyarakat pengelolaan sampah

Mekanisme keuntungan dalam pengelolaan sampah

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah Pengelolaan

Sampah Kota ideal

Penerapan teknologi

Sumber: Aboejoewono, ” Pengelolaan Sampah Menuju Sanitasi Lingkungan dan Permasalahannya ” DKI 1999

Gambar 2.1. Pengelolaan Sampah Kota Ideal


Aboejoewono (1999) menyatakan bahwa perlunya kebijakan pengelolaan

sampah perkotaan yang ditetapkan di kota-kota di Indonesia meliputi 5 (lima)

kegiatan, yaitu:

1. Penerapan teknologi yang tepat guna

2. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah

3. Perlunya mekanisme keuntungan dalam pengelolaan sampah

4. Optimalisasi TPA sampah

5. Sistem kelembagaan pengelolaan sampah yang terintegrasi

Penjelasan rinci dari Gambar 2.1. adalah sebagai berikut:

1. Penerapan teknologi

Teknologi yang digunakan untuk memecahkan permasalahan sampah ini

merupakan kombinasi tepat guna yang meliputi teknologi pengomposan,

teknologi penanganan plastik, teknologi pembuatan kertas daur ulang, Teknologi

Pengolahan Sampah Terpadu menuju “Zero Waste” harus merupakan teknologi

yang ramah lingkungan. Teknologi yang digunakan dalam proses lanjutan yang

umum digunakan adalah:

1). Teknologi pembakaran (Incenerator)

Dengan cara ini dihasilkan produk samping berupa logam bekas (skrap) dan

uap yang dapat dikonversikan menjadi energi listrik. Keuntungan lainnya dari

penggunaan alat ini adalah:

a. dapat mengurangi volume sampah ± 75%-80% dari sumber sampah tanpa

proses pemilahan.


b. abu atau terak dari sisa pembakaran cukup kering dan bebas dari

pembusukan dan bisa langsung dapat dibawa ke tempat penimbunan pada

lahan kosong, rawa ataupun daerah rendah sebagai bahan pengurung

(timbunan).

2). Teknologi composting yang menghasilkan kompos untuk digunakan

sebagai pupuk maupun penguat struktur tanah.

Teknologi daur ulang yang dapat menghasilkan sampah potensial, seperti:

kertas, plastic logam dan kaca/gelas.

2. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

Partisipasi masyarakat dalam pengelolan sampah merupakan aspek yang

terpenting untuk diperhatikan dalam sistem pengelolaan sampah secara terpadu.

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan salah satu faktor

teknis untuk menanggulangi persoalan sampah perkotaan atau lingkungan

pemukiman dari tahun ke tahun yang semakin kompleks. Masyarakat senantiasa

ikut berpartisipasi terhadap proses-proses pembangunan bila terdapat faktor-

faktor yang mendukung, antara lain: kebutuhan, harapan, motivasi, ganjaran,

kebutuhan sarana dan prasana, dorongan moral, dan adanya kelembagaan baik

informal maupun formal.

3. Mekanisme keuntungan dalam pengelolaan sampah

Solusi dalam mengatasi masalah sampah ini dapat dilakukan dengan

meningkatkan efisiensi terhadap semua program pengelolaan sampah yang di

mulai pada skala yang lebih luas lagi. Misalnya melalui kegiatan pemilahan


sampah mulai dari sumbernya yang dapat dilakukan oleh skala rumah tangga atau

skala perumahan. Dari sistem ini akan diperoleh keuntungan berupa: biaya

pengangkutan dapat ditekan karena dapat memotong mata rantai pengangkutan

sampah, tidak memerlukan lahan besar untuk TPA, dapat menghasilkan nilai

tambah hasil pemanfaatan sampah menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis,

dapat lebih mensejahterakan petugas pengelola kebersihan, bersifat lebih

ekonomis dan ekologis, dapat lebih memberdayakan masyarakat dalam mengelola

kebersihan kota.

4. Tempat Pembuangan Akhir sampah (TPA)

Pada dasarnya pola pembuangan sampah yang dilakukan dengan sistem Tempat

Pembuangan Akhir (TPA) sudah tidak relevan lagi dengan lahan kota yang

semakin sempit dan pertambahan penduduk yang pesat, sebab bila hal ini terus

dipertahankan akan membuat kota dikepung ”lautan sampah” sebagai akibat

kerakusan pola ini terhadap lahan dan volume sampah yang terus bertambah.

Pembuangan yang dilakukan dengan pembuangan sampah secara terbuka dan di

tempat terbuka juga berakibat meningkatnya intensitas pencemaran.Penanganan

model pengelolaan sampah perkotaan secara menyeluruh adalah meliputi

penghapusan model TPA pada jangka panjang karena dalam banyak hal

pengelolaan TPA masih sangat buruk mulai dari penanganan air sampah (leachet)

sampai penanganan bau yang sangat buruk. Cara penyelesaian yang ideal dalam

penanganan sampah di perkotaan adalah dengan cara membuang sampah

sekaligus memanfaatkannya sehingga selain membersihkan lingkungan, juga


menghasilkan kegunaan baru. Hal ini secara ekonomi akan mengurangi biaya

penanganannya (Murthado dan Said, 1987).

5. Kelembagaan dalam pengelolaan sampah yang ideal.

Dalam pengelolaan sampah perkotaan yang ideal, sistem manajemen

persampahan yang dikembangkan harus merupakan sistem manajemen yang

berbasis pada masyarakat yang di mulai dari pengelolaan sampah di tingkat

rumah tangga. Dalam rencana pengelolaan sampah perlu adanya metode

pengolahan sampah yang lebih baik, peningkatan peran serta dari lembaga-

lembaga yang terkait dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan

sampah, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, peningkaan aspek ekonomi

yang mencakup upaya meningkatkan retribusi sampah dan mengurangi beban

pendanaan serta peningkatan aspek legal dalam pengelolaan sampah.

2.4. Aspek Manajemen dalam Pengelolaan Sampah

Menurut Terry (1991) manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja

yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang ke arah tujuan-

tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen merupakan suatu

bentuk kegiatan, atau disebut ”managing”, sedangkan pelaksananya disebut dengan

”manager” atau pengelola. Manajemen juga adalah suatu ilmu pengetahuan maupun

seni. Seni adalah suatu pengetahuan bagaimana mencapai hasil yang diinginkan atau

dalam kata lain seni adalah kecakapan yang diperoleh dari pengalaman, pengamatan,

dan pelajaran serta kemampuan untuk menggunakan pengetahuan manajemen.


Menurut Terry (1991), dalam melakukan pekerjaannya, manajer harus

melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, yang dinamakan fungsi-fungsi manajemen.

Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di

dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam

melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Fungsi-fungsi manajemen terdiri dari:

1. Planning

Planning merupakan proses untuk menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai

sselama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapaat

mencapai tujuan-tujuan tersebut.

2. Organinzing

Organizing merupakan kegiatan mengelompokkan dan menentukan berbagai

kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-

kegiatan tersebut.

3. Staffing

Staffing merupakan kegiatan untuk menentukan keperluan-keperluan sumberdaya

manusia, pengerahan, penyaringan, latihan dan pengembangan tenaga kerja.

4. Motivating

Motivating merupakan kegiatan mengerahkan atau menyalurkan perilaku manusia

kearah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.


5. Controlling

Controlling merupakan kegiatan mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan,

menentukan sebab-sebab penyimpangan-penyimpangan dan mengambil tindakan-

tindakan korektif apabila perlu.

Di dalam pelaksanaannya, fungsi manajemen dibedakan menjadi:

a. Planning

Berbagai batasan tentang planning dari yang sangat sederhana sampai dengan

yang sangat rumit. Contoh proses perencanaan yang sederhana adalah penentuan

serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Menurut

Stoner, Planning adalah proses menetapkan sasaran dan tindakan yang perlu

untuk mencapai sasaran tadi.

b. Organizing

Organizing (organisasi) adalah dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam

cara yang terstruktur untuk mencapai sasaran spesifik atau sejumlah sasaran.

c. Leading

Pekerjaan leading meliputi lima kegiatan yaitu:

1. Mengambil keputusan

2. Mengadakan komunikasi agar ada saling pengertian antara manajer dan

bawahan

3. Memberi semangat, inspirasi, dan dorongan kepada bawahan supaya mereka

bertindak


4. Memilih orang-orang yang menjadi anggota kelompoknya, serta memperbaiki

pengetahuan dan sikap-sikap bawahan agar mereka terampil dalam usaha

mencapai tujuan yang ditetapkan

d. Directing/Commanding

Directing atau commanding adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan

usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi kepada

bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat

dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah

ditetapkan semula.

e. Motivating

Motivating atau pemotivasian kegiatan merupakan salah satu fungsi manajemen

berupa pemberian inspirasi, semangat dan dorongan kepada bawahan, agar

bawahan melakukan kegiatan secara suka rela sesuai apa yang diinginkan oleh

atasan.

f. Coordinating

Coordinating atau pengkoordinasian merupakan salah satu fungsi manajemen

untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, percekcokan,

kekosongan kegiatan, dengan jalan menghubungkan, menyatukan dan

menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerja sama yang

terarahdalam upaya mencapai tujuan organisasi.


g. Controlling

Controlling atau pengawasan, sering juga disebut pengendalian adalah salah satu

fungsi manajemen berupa penilaian, bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa

yang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud

dengan tujuan yang telah digariskan semula.

h. Reporting

Reporting adalah salah satu fungsi manajemen berupa penyampaian

perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal

yang bertalian dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi.

i. Staffing

Staffing merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personalia

pada suatu organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya sampai

dengan usaha agar setiap tenaga memberi daya guna maksimal kepada organisasi.

j. Forecasting

Forecasting adalah meramalkan, memproyeksikan, atau mengadakan taksiran

terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi sebelum suatu rancana yang

lebih pasti dapat dilakukan.

Dinas Kebersihan merupakan suatu unit organisasi yang berada di bawah

pemerintah daerah/kota dalam hal ini walikota. dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsi yang diembannya sudah barang tentu menggunakan fungsi-fungsi manajemen.

Menurut Winardi dalam Baay (1992:10), manajemen diartikan sebagai upaya untuk

mencapai tujuan dengan menggunakan berbagai sarana dan prasarana serta sumber


daya manusia. Manajemen dipraktekkan dalam bisnis, rumah sakit, universitas, badan

pemerintah dan tipe aktivitas lain yang terorganisasi.

Menurut Tead dalam Sarwoto (1998:15), manajemen adalah proses dan

perangkat yang mengarahkan serta membimbing kegiatan-kegiatan suatu organisai

dalam mencapaitujuan yang telah ditetapkan. Dalam ungkapan ini terlihat, bahwa

Tead menekankan kepada proses dan perangkat yang sifatnya umum dalam hal

memberikan bimbingan. Namun Stoner dalam Handoko manajemen diungkapkan

lebih kepada penekanan prosesnya manajemen adalah proses perencanaan,

pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi

dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi

yang telah ditetapkan.

Perencanaan yang berarti bahwa para manajer memikirkan kegiatan-kegiatan

mereka sebelum dilaksanakan. Berbagai kegiatan ini biasanya didasarkan pada

berbagai metode, rencana atau logika, bukan hanya atas dasar dugaan atau firasat.

Pengorganisasian berarti bahwa para manajer mengkoordinasikan sumber-sumber

daya manusia dan material organisasi. Kekuatan suatu organisasi terletak pada

kemampuannya untuk menyusun berbagai sumberdayanya dalam mencapai tujuan.

Semakin terkoordinasi dan semakin terintegrasi kerja organisasi, semakin efektif

pencapaian tujuan-tujuan organisasi.

Pengkordinasian merupakan bagian vital pekerjaan manajer. Selanjutnya,

pengarahan berarti bahwa para manajer mengarahkan,memimpin dan mempengaruhi

para bawahan. Manajer tidak melakukan pekerjaan tersebut dengan sendiri tetapi


melakukan menyelesaikan pekerjaan dengan melalui orang lain. Mereka tidak hanya

memberi perintah tetapi juga menciptakan iklim yang dapat membantu para bawahan

melakukan pekerjaan dengan baik. Pengawasan berarti para manajer berupaya untuk

menjamin bahwa organisasi bergerak ke arah tujuannya.

Bila ada beberapa bagian organisasi pada jalur yang salah, maka manajer

harus membetulkannya. Menurut Handoko,sebagai pekerja pada orang-orang untuk

menentukan, menginterprestasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan

pelaksanaan fungsi-fungsi: perencanaan, keorganisasian, penyusunan personalia atau

kepegawaian, pengarahan dan kepemimpinan dan pengawasan.

Hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah selain

pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan, termasuk didalamnya adalah

penyediaan peralatan yang digunakan, tehnik pelaksanaan pengelolaan dan

administarasi. Hal ini bertujuan untuk keberhasilan pelaksanaan pengelolaan sampah

(Raharja,1988).

Defenisi manajemen untuk pengelolaan sampah di negara-negara maju

diungkapkan oleh Tchobanoglous dalam Ananta (1989:7), Merupakan gabungan dari

kegiatan pengontrolan jumlah sampah yang dihasilkan, pengumpulan, pemindahan,

pengangkutan, pengolahan dan penimbunan sampah di TPA yang memenuhi prinsip

kesehatan, ekonomi, teknik, konservasi dan mempertimbangan lingkungan yang juga

responsif terhadap kondisi masyarakat yang ada.

Dan sistem manajemen pengolahan di negara maju inilah yang akan diterapan

di Indonesia khususnya Kota Medan.


2.5. Kota Berwawasan Lingkungan

Kota berwawasan lingkungan adalah satu pendekatan pembangunan kota yang

didasarkan atas prinsip-prinsip berwawasan lingkungan/ekologis yang akan

menghasilkan satu kota yang mempunyai kualitas lingkungan dan kehidupan yang

lebih baik dan berkelanjutan. Kota berwawasan lingkungan/ekologis berarti juga kota

yang berkelanjutan, dalam pengertian bahwa masa depan kota diharapkan akan

menjadi lebih baik dan lestari. Kota ekologis dengan sendirinya juga merupakan kota

yang ramah lingkungan, karena prinsip-prinsip kota ekologis sejalan dengan prinsip

konservasi lingkungan.

Kota Ekologis diperlukan untuk menjawab tantangan persoalan lingkungan

kota yang semakin memburuk dan hal ini disebabkan karena pendekatan

pembangunan kota yang berlaku berorientasi pada aspek ekonomi jangka pendek

semata. Kota ekologis sangat krusial bagi Indonesia, karena tingkat urbanisasi dan

perkembangan kota yang sangat pesat di Indonesia. Kota berwawasan lingkungan

merupakan salah satu jawaban membangun kota yang lebih baik karena secara efisien

menggunakan sumber daya kota.

Hal ini dapat dilakukan dengan menekan penggunaan sumberdaya,

meminimalkan jumlah limbah, mengurangi panggunaan air, udara, tumbuhan, fauna,

pantai ataupun danau dengan komponen buatan jalan, bangunan, jembatan, dan

jaringan sarana prasarana kota.


2.6. Dampak Kota Berwawasan Lingkungan bagi Pengembangan Wilayah di Kota Medan

Kota-kota di Indonesia pada umumnya berkembang secara laissez-faire, tanpa

dilandasi perencanaan kota yang menyeluruh dan terpadu. Kecuali pada kota-kota

baru yang memang direncanakan sejak awal. Kota-kota kita tidak betul-betul

dipersiapkan atau direncanakan untuk dapat menampung pertumbuhan penduduk

yang besar dalam waktu yang relatif pendek.Oleh karena itu, bukanlah suatu

pemandangan yang aneh bila kota-kota besar di Indonesia khususnya kota Medan

menampilkan wajah ganda.

Di suatu sisi terlihat perkembangan pembangunan yang serba mengesankan

dalam wujud arsitektur, modern dan pasca modern di sepanjang tepi sungai jalan

utama kota, dengan pengembangan wilayah akibat dengan adanya pertambahan dan

jumlah pembangunan di kota. Di balik semua keanggunan itu, nampak menjamurnya

lingkungan kumuh dengan sarana dan prasarana yang sangat tidak memadai untuk

mendukung keberlangsungan kehidupan manusia yang berbudaya.

Untuk meminimalisasi menjamurnya lingkungan kumuh tersebut perlu

pendekatan pembangunan kota yang didasarkan atas prinsip-prinsip berwawasan

lingkungan/ekologis yang akan menghasilkan satu kota yang mempunyai kualitas

lingkungan dan kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan. Kota berwawasan

lingkungan berarti juga kota yang berkelanjutan, dalam pengertian bahwa masa depan

kota diharapkan akan menjadi lebih baik dan mengembalikan fungsi lahan sebagai

mana mestinya.


2.7. Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah merupakan suatu tindakan mengembangkan wilayah

atau membangun daerah/kawasan dalam rangka usaha memperbaiki tingkat

kesejahteraan hidup masyarakat. Dimana pengembangan wilayah adalah memajukan

atau memperbaiki serta meningkatkan sesuatu yang sudah ada, selanjutnya ia

menyatakan bahwa pengembangan merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha

pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilaksanakan secara sadar oleh

suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan

bangsa.

Dari pengertian pengembangan di atas terlihat beberapa ide pokok yang

sangat penting, yaitu:

1. Bahwa pengembangana merupakan proses yang terus menerus dilaksanakan

dalam rangka memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup masyarakat

2. Bahwa pengembangan adalah merupakan suatu usaha yang penting dilaksanakan

3. Bahwa pengembangan dilaksanakan secara berencana kepada pertumbuhan dan

perubahan

4. Bahwa pengembangan mengarah kepada modernitas

5. Bahwa modernitas yang dicapai melalui pengembangan itu mencakup seluruh

aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara termasuk aspek politik, ekonomi,

sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta administrasi.

Pengembangan wilayah menurut Sandy (1982) pada hakekatnya adalah

pelaksanaan pembangunan wilayah di suatau region yang disesuaikan dengan


kemampuan fisik dan sosial region tersebut, serta tetap menghormati peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Sukirno (1991) membedakan wilayah atas 3 bagian:

(a) Wilayah homogen merupakan suatu wilayah di mana kegiatan ekonomi berlaku

di berbagai pelosok ruang mempunyai sifat yang sama anatara lain ditinjau dari

segi pendapatan perkapita penduduk dan adri segi struktural ekonominya.

(b) Wilayah nodel merupakan suatu wilayah sebagai ruang ekonomi di kuasai oleh

beberapa pusat kegiatan ekonomi

(c) Wilayah administrasi artinya suatu wilayah yang didasarkan atas pembagian

administrasi pemerintah.

Untuk melihat keberhasilan pembagian ekonomi suatu negara didasarkan pada

empat kriteria, yaitu:

1. Pendayagunaan tenaga kerja

2. Pengurangan tingkat kemiskinan

3. Kebijaksanaan untuk distribusi pendapatan

4. Peningkatan produktivitas tenga kerja

Keempat kriteria ini harus berjalan secara bersama sama sehingga di dalam proses

pengembangan tersebut terlihat adanya perubahan struktural masyarakat, keuntungn

untuk seluruh masyarakat dengan adanya distribusi pendapatan, pertumbuhan

ekonomi yang cepat, efisiensi (Todaro, 1998).

Bila dilihat dari aspek ekonomi, pembangunan dapat diartikan sebagai suatu

proses yang menyebabkan pendapatan masyarakat meningkat dalam waktu panjang.


Dari pengertian tersebut terlihat pembangunan ekonomi mempunyai sifat, antara

laian: sebagai proses yang berarti merupakan perubahan yang terjadi terus menerus,

usha untuk menaikkan tingkat pendapatan masyarakat, kenaikan pendapatan tersebut

terus berlangsung dalam jangka panjang. Dalam kaitannya dengan penenlitian ini,

tersebut dibatasi oleh batas administratif wilayah/skop regional. (Sukirno, 1991).

2.8. Penelitian Sebelumnya

Studi tentang pengelolan sampah terpadu sebagai salah satu upaya mengatasi

problem sampah di perkotaan oleh Towow, et.al (2003), menyimpulkan bahwa

strategi pengelolaan sampah yang mengandalkan pada sistem pengangkutan,

pembuangan dan pengolahan perlu diubah karena dirasakan sangat tidak ekonomis,

disamping memerlukan biaya operasional, lahan bagi pembuangan akhir yang besar,

juga menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan bagi masyarakat kota dan

kurangnya kepedulian terhadap lingkungannya.

Untuk itu pendekatan yang paling tepat adalah dengan mengedepankan proses

penanganan sampah dengan pengurangan dan pemanfaatan sampah (minimalisasi

sampah) yaitu dengan 3 usaha dasar (3R): reduse atau mengurangi (sebisa mungkin

mengurangi barang yang digunakan sehari-hari), reuse atau memakai kembali

(memperpanjang pemakaian waktu pemakaian barang sebelum menjadi sampah,

recyle atau mendaur ulang (mendaur ulang barang–barang yang sudah tidak terpakai

kembali menjadi bentuk/fungsi lain).


Hasil studi Moh. Rafii (2005), yang berjudul implikasi kemauan membayar

tarif retribusi sampah terhadap pengembangan sistem pengelolaan sampah di kawasan

pemukiman Kec. Medan Sunggal Kota Medan, menyimpulkan bahwa kesediaan

membayar retribusi sampah belum dapat menutupi biaya pengelolan sampah.

Demikian juga studi yang dilakukan Iwan Nirawan (2008), yang berjudul analisis

kebijakan pengelolaan sampah kota Bogor), menyimpulkan bahwa pengelolaan

sampah kota dapat memberikan manfaat terbesar untuk masyarakat atau publik jika

dilakukan dengan manajemen pengelolaan sampah yang baik dan meningkatkan

penerimaan retribusi sampah.

2.9. Kerangaka Pemikiran

Jika sampah di kelola dengan baik dengan 3 usaha dasar (3R) akan

menghasilkan kota yang berwawasan lingkungan, meningkatkan tingkat pendapatan

bagi masyarakat yang mengelola dan akan menimbulkan tingkat kesadaran dalam

membayar retribusi sampah sehingga memberikan kontribusi terhadap pendapatan

pemerintah dari retribusi sampah


Pertambahan Penduduk Migrasi dari desa

Sampah

PAD(Pendapatan Asli Daerah) Retribusi sampah

Pelaksanaan pengelolaan sampah

- Anggaran pengelolaan

- Jumlah tenaga kebersihan

- Jumlah RT

Pengembangan Wilayah Kota Medan yang berwawasan lingkungan

Gambar 2.2. Kerangka Berpikir

2.10. Hipotesis Penelitian

Anggaran pengelolaan sampah, tenaga kerja kebersihan dan jumlah penduduk

yang terlayani berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi

Sampah di Kota Medan.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pengertian Sampahrepository.usu.ac.id/bitstream/123456789/20129/4/Chapter II.pdf · Penanganan sampah, ... masyarakat dan memberikan peluang bagi masyarakat

Documents