BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pengertian Kebijakan Publik Masalah yang harus diatasi oleh pemerintah adalah masalah publik yaitu nilai, kebutuhan atau peluang yang tak terwujudkan. Menurut Dunn, Meskipun masalah tersebut dapat diidentifikasi tapi hanya mungkin dicapai lewat tindakan publik yaitu melalui kebijakan publik 8 Menurut Dye,“Public policy is whatever governments choose to do or not to do”. Dye berpendapat sederhana bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan . Karakteristik masalah publik yang harus diatasi selain bersifat interdependensi (berketergantungan) juga bersifat dinamis, sehingga pemecahan masalahnya memerlukan pendekatan holistik (holistic approach) yaitu pendekatan yang memandang masalah sebagai kegiatan dari keseluruhan yang tidak dapat dipisahkan atau diukur secara terpisah dari yang faktor lainnya. Untuk itu, diperlukan kebijakan publik sebagai instrumen pencapaian tujuan pemerintah. 9 . Seiring dengan pendapat tersebut James E.Anderson mendefiniskan kebijakan public sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah 10 Chandler dan Plano berpendapat bahwa kebijakan publik adalah adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk . 8 Nugroho, Riant. Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang (Model-model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi). (PT. Elex Media Komputindo: Jakarta, 2006) 9 Tangkilisan,Hesel Nogi. (2003). Kebijakan Publik yang membumi. Yogyakarta: Lukman offset dan YPAPI.hal 1 10 Subarsono. AG (2005). Analisis kebijakan publik :konsep,teori dan aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Universitas Sumatera Utara
24
Embed
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pengertian Kebijakan Publikrepository.usu.ac.id/bitstream/123456789/47191/3/Chapt… · · 2015-06-18Dalam hal ini isu kebijakan dapat berkembang ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengertian Kebijakan Publik
Masalah yang harus diatasi oleh pemerintah adalah masalah publik yaitu
nilai, kebutuhan atau peluang yang tak terwujudkan. Menurut Dunn, Meskipun
masalah tersebut dapat diidentifikasi tapi hanya mungkin dicapai lewat tindakan
publik yaitu melalui kebijakan publik8
Menurut Dye,“Public policy is whatever governments choose to do or not
to do”. Dye berpendapat sederhana bahwa kebijakan publik adalah apapun yang
dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan
. Karakteristik masalah publik yang harus
diatasi selain bersifat interdependensi (berketergantungan) juga bersifat dinamis,
sehingga pemecahan masalahnya memerlukan pendekatan holistik (holistic
approach) yaitu pendekatan yang memandang masalah sebagai kegiatan dari
keseluruhan yang tidak dapat dipisahkan atau diukur secara terpisah dari yang
faktor lainnya. Untuk itu, diperlukan kebijakan publik sebagai instrumen
pencapaian tujuan pemerintah.
9. Seiring dengan
pendapat tersebut James E.Anderson mendefiniskan kebijakan public sebagai
kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah10
Chandler dan Plano berpendapat bahwa kebijakan publik adalah adalah
pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk
.
8 Nugroho, Riant. Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang (Model-model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi). (PT. Elex Media Komputindo: Jakarta, 2006) 9 Tangkilisan,Hesel Nogi. (2003). Kebijakan Publik yang membumi. Yogyakarta: Lukman offset dan YPAPI.hal 1 10 Subarsono. AG (2005). Analisis kebijakan publik :konsep,teori dan aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Universitas Sumatera Utara
memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah11
Menurut Woll kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah
untuk memecahkan masalah dimasyarakat, baik secara langsung maupun melalui
lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dalam definisi tersebut,
Woll menyatakan bahwa pengaruh dari tindakan atau aktivitas pemerintah
tersebut ialah: (1) adanya pilihan kebijakan yang dibuat oleh politisi, pegawai
pemerintah atau yang lainnya dengan menggunakan kekuatan publik yang pada
akhirnya dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat; (2) ada output kebijakan
yakni dengan dibuatnya kebijakan pemerintah dituntut membuat aturan, anggaran,
personil dan regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi kehidupan
masyarakat; (3) adanya dampak kebijakan yang mempengaruhi kehidupan
masyarakat
. Dalam kenyataannya
kebijakan tersebut telah banyak membantu para pelaksana pada tingkat birokrasi
pemerintah maupun para politisi untuk memecahkan masalah-masalah publik.
12
Rentetan kebijakan publik sangat banyak dan terdapat tiga kelompok
rentetan kebijakan publik yang dirangkum secara sederhana, yakni sebagai
berikut:
.
Dari definisi tersebut dapat dinyatakan bahwa sebenarnya kebijakan public
secara sederhana merupakan aktivitas-aktivitas pemerintah yang memiliki tujuan
dan memiliki pengaruh terhadap kehidupan masyarakat banyak atau public,yang
berorientasi pada pemecahan masalah yang dialami masyarakat.
Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum atau dapat juga
dikatakan sebagai kebijakan yang mendasar. Contohnya:14
2. Kebijakan Publik Meso
(a). Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia 1945; (b). Undang-Undang atau Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang;(c). Peraturan Pemerintah;(d). Peraturan
Presiden;(e) Peraturan Daerah. Dalam pengimplementasian, kebijakan publik
makro dapat langsung diimplementasikan.
Kebijakan publik yang bersifat meso atau yang bersifat menengah atau
yang lebih dikenal dengan penjelas pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berupa
Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati,
Peraturan Walikota, Keputusan Bersama atau SKB antar- Menteri, Gubernur dan
Bupati atau Walikota.
3. Kebijakan Publik Mikro
Kebijakan publik yang bersifat mikro, mengatur pelaksanaan atau
implementasi dari kebijakan publik yang diatasnya. Bentuk kebijakan ini misalnya
peraturan yang dikeluarkan oleh aparat-aparat publik tertentu yang berada
dibawah Menteri, Gunermur, Bupati dan Walikota.
Bentuk kebijakan publik baik kebijakan publik makro, meso dan mikro
tersebut dalam proses pembuatannya melibatkan banyak variabel yang harus
dikaji secara kompleks dan menyeluruh. Untuk itu, terdapat tahapan-tahapan
proses penyusunan kebijakan publik yang perlu untuk dikaji.
14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Universitas Sumatera Utara
Dalam memecahkan sebuah permasalahan yang dihadapi kebijakan publik,
Dunn mengemukakan bahwa ada beberapa tahap analisis yang harus dilakukan15
15 Tangkilisan,Hesel Nogi.Op.cit.2003
,
yaitu:
1. Agenda Setting (agenda kebijakan)
Tahap penetapan agenda kebijakan ini adalah penentuan masalah publik
yang akan dipecahkan, dengan memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi
yang menimbulkan masalah. Dalam hal ini isu kebijakan dapat berkembang
menjadi agenda kebijakan apabila memenuhi syarat, seperti: memiliki efek yang
besar terhadap kepentingan masyarakat, dan tersedianya teknologi dan dana untuk
menyelesaikan masalah publik tersebut.
2. Policy Formulation (formulasi kebijakan)
Formulasi kebijakan berarti pengembangan sebuah mekanisme untuk
menyelesaikan masalah publik. Dalam menentukan kebijakan pada tahap ini dapat
menggunakan analisis biaya manfaat dan analisis keputusan, dimana keputusan
yang harus diambil pada posisi tidak menentu dengan informasi yang serba
terbatas.
3. Policy Adoption (adopsi kebijakan)
Merupakan tahap untuk menentukan pilihan kebijakan yang akan
dilakukan. Terdapat di dalamnya beberapa hal yaitu identifikasi alternative
kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk merealisasikan masa depan yang
dinginkan dan juga mengidentifikasi alternative-alternatif dengan menggunakan
criteria-kriteria yang relevan agar efek positif alternative kebijakan lebih besar
daripada efek negative yang akan terjadi.
Universitas Sumatera Utara
4. Policy Implementation (implementasi kebijakan)
Pada tahap ini suatu kebijakan telah dilaksanakan oleh unit-unit eksekutor
(birokrasi pemerintah) tertentu dengan memobilisasikan sumber dana dan sumber
daya lainnya (teknologi dan manajemen). Implementasi berkaitan dengan berbagai
kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini
eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan
menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir,
seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-
unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program.
5. Policy Assesment (evaluasi kebijakan)
Tahap akhir dari proses pembuatan kebijakan adalah penilaian terhadap
kebijakan yang telah diambil dan dilakukan. Dalam penilaian ini semua proses
implementasi dinilai apakah telah sesuai dengan yang telah ditentukan atau
direncanakan dalam program kebijakan tersebut sesuai dengan ukuran-ukuran
(kriteria-kriteria) yang telah ditentukan.
2.1.2 Implementasi Kebijakan Publik
Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses
kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar
mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan
dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana
aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan secara
bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan
yang diinginkan.
Universitas Sumatera Utara
Pengertian implementasi kebijakan menurut Pressman dan Wildavsky
adalah sebagai interaksi antara penyusunan tujuan dengan sarana-sarana tindakan
dalam mencapai tujuan tersebut, atau kemampuan untuk menghubungkan dalam
hubungan kausal antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya.16
”Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk
mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan
sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah
keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu
tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usah-usaha untuk mencapai
perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan
kebijakan”
Sementara Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan
publik sebagai:
17
Menurut Robert Nakamura dan Frank Smallwood, hal-hal yang
berhubungan dengan implementasi kebijakan adalah keberhasilan dalam
mengevaluasi masalah dan kemudian menerjemehkan ke dalam keputusan-
keputusan yang bersifat khusus
.
18
Disisi lain, Jones mengemukakan beberapa dimensi dari implementasi
kebijakan pemerintahan mengenai program-program yang sudah disahkan,
. Dengan demikian,maka implementasi kebijakan
merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan suatu proses yang terus
menerus untuk mencari apa yang akan dilakukan.
16 Tangkilisan,Hesel Nogi.Op.cit.2003 hal 3
17 Winarno, Budi. (2002). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Presindo 18 Tangkilisan,Hesel Nogi. (2003). Kebijakan Publik yang membumi. Yogyakarta: Lukman offset dan YPAPI.
Universitas Sumatera Utara
kemudian menentukan implementasi,juga membahas actor-aktor yang
terlibat,dengan menfokuskan pada birokrasi yang merupakan lembaga
eksekutor19
.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan
merupakan sebuah proses pelaksanaan kebijakan pemerintahan yang bertujuan
untuk pencapaian tujuan yang diharapkan sesuai dengan sasaran kebijakan
tersebut. Dan impelementasi kebijakan tersebut tidak hanya menyangkut badan
administratif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya tapi juga
menyangkut kekuatan sosial, ekonomi, politik yang secara langsung maupun tidak
langsung dapat mempengaruhi implementasinya.
2.1.3 Tahapan Implementasi Kebijakan Publik
Tahapan implementasi kebijakan publik, yaitu:
Tahap Interpretasi: tahap penjabaran dan penerjemahan kebijakan yang
masih dalam bentuk abstrak menjadi serangkaian rumusan yang sifatnya teknis dan
operasional. Hasil interpretasi biasanya berbentuk petunjuk pelaksanaan atau
petunjuk teknis.
Tahap Perorganisasian: tahap pengaturan dan penetapan beberapa
komponen pelaksanaan kebijakan yakni: lembaga pelaksana kebijakan; anggaran
yang diperlukan; sarana dan prasarana; penetapan tata kerja; penetapan manajemen
kebijakan.
Tahap aplikasi: tahap penerapan rencana implementasi kebijakan ke
kelompok target atau sasaran kebijakan.
19 Ibid.2003.Hal 17
Universitas Sumatera Utara
2.1.4 Pendekatan Implementasi Kebijakan
Pada prinsipnya terapat dua pemilahan jenis teknik atau pendekatan
implementasi kebijakan20
1. Pendekatan Mekanisme Paksa (Zero-Minus Model)
. Pemilahan pertama adalah implementasi kebijakan
yang berpola “dari atas ke bawah” (top-bottomer) versus “dari bawah ke atas”
(bottom-topper), dan pemilihan implementasi yang berpola paksa (command-and
control) dan mekanisme pasar (economic incentive).
Pendekatan mekanisme paksa adalah pendekatan yang mengedepankan
arti penting lembaga publik sebagai lembaga tunggal yang mempunyai
monopoli atas mekanisme paksa di dalam negara di mana tidak ada
mekanisme insentif bagi mereka yang menjalani, namun ada sanksi bagi
mereka yang menolak menjalankannya.
2. Pendekatan Mekanisme Pasar (Zero-Plus Model)
Pendekatan mekanisme pasar adalah pendekatan yang mengedepankan
mekanisme insentif bagi yang menjalani, dan bagi mereka yang tidak
menjalankan tidak mendapatkan sanksi, namun tidak mendapatkan
insentif.
3. Pendekatan Top-down
Pemerintah menjadi motivator, fasilitator, dan dinamisator dalam
mengerakkan masyarakat publik untuk memberikan respon yang positif
melalui sikap mental (attitudes), rasa memiliki (sense of belonging) dan
mempunyai rasa tanggung jawab (responsibility).
20 Nugroho, Riant. 2006. Op.Cit.Hal 126
Universitas Sumatera Utara
4. Pendekatan Buttom-up
Meski kebijakan dibuat oleh pemerintah, namun pelaksanaannya oleh
rakyat. Penekanan peran serta (partisipasi) masyarakat dalam pembuatan
keputusan, pelaksanaan, penikmatan manfaat atau hasil keikutsertaan
dalam mengevaluasi hasil-hasil kebijakan.
2.1.5 Unsur-unsur implementasi kebijakan
Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses
kebijakan. Artinya implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses
kebijakan dimana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan. Maka dalam
mengimplementasikan suatu kebijakan,ada beberapa unsur yang harus
dipenuhi21
a. Unsur Pelaksana
,yaitu :
Unsur pelaksana adalah implementor kebijakan yang merupakan pihak-pihak
yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran
organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi,