11 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pemahaman Teori Perpajakan 2.1.1 Pengertian Pajak Terdapat banyak pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli. Pengertian pajak menurut para ahli memberikan definisi yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya definisi tersebut mempunyai tujuan dan inti yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami. Pengertian pajak menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horace R. Dalam Zain (2008:11) menyatakan bahwa: “pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang diterapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.” Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. yang dikutip oleh Mardiasmo (2011:3) menyatakan bahwa: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan jasa yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Menurut P.J.A Andriani dalam Waluyo (2011:2) pengertian pajak adalah sebagai berikut: “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”
30
Embed
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pemahaman Teori Perpajakan 2.1 ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
11
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pemahaman Teori Perpajakan
2.1.1 Pengertian Pajak
Terdapat banyak pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli.
Pengertian pajak menurut para ahli memberikan definisi yang berbeda-beda, tetapi
pada dasarnya definisi tersebut mempunyai tujuan dan inti yang sama yaitu
merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami. Pengertian pajak
menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horace R.
Dalam Zain (2008:11) menyatakan bahwa:
“pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektorpemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan,berdasarkan ketentuan yang diterapkan lebih dahulu, tanpa mendapatimbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapatmelaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.”
Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. yang dikutip oleh Mardiasmo (2011:3)
menyatakan bahwa:
“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale balik(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan jasa yang digunakanuntuk membayar pengeluaran umum.”
Menurut P.J.A Andriani dalam Waluyo (2011:2) pengertian pajak adalah sebagai
berikut:
“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutangoleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidakmendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yanggunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umumberhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”
12
Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang
melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut;
1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya
yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi
individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintaha pusat maupun pemerintah
daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila
dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk
membiayai public investment.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.
2.1.1.1 Fungsi Pajak
Dari pengertian pajak yang telah dijelaskan oleh beberapa para ahli diatas,
secara teoritis dan praktis dapat dilihat bahwa pajak memiliki beberapa fungsi
dalam kehidupan negara dan masyarakat. Menurut Waluyo (2008:6) terdapat dua
fungsi pajak, yaitu:
1. Fungsi Penerimaan (Budgeter)
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi
pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh:
dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
13
2. Fungsi Mengatur (Reguler)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan
di bidang social dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakannya pajak yang
lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula
terhadap barang mewah.
2.1.1.2 Jenis Pajak
Menurut Mardiasmo (2011:50) pajak dapat digolongkan menjadi tiga
macam, yaitu menurut golongannya, sifatnya dan lembaga pemungutnya.
1. Menurut Golongannya
a. Pajak langsung
yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Penghasilan.
b. Pajak tidak langsung
yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan
kepada orang lain.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut Sifatnya
a. Pajak Subjektif
yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam
arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh: Pajak Penghasilan.
14
b. Pajak Objektif
yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan
keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah.
3. Menurut Lembaga Pemungutannya
c. Pajak Pusat
Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk
membiayai rumah tangga negara.
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea
Materai.
d. Pajak Daerah
Yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan
untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri dari:
a. Pajak Provinsi
Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air,
Tata cara pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2014:4) terdiri dari:
1. Stelsel Pajak
a. Stelsel Nyata (real stelsel)
Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata),
sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak
, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kebaikan
stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan
kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode
(setelah penghasilan riil diketahui).
b. Stelsel Anggapan (Fictive Stelsel)
Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh
undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama
dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah
dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan.
Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan,
tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya
adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan keadaan yang
sesungguhnya.
2. Asas Pemungutan
a. Asas Domisilis (asas tempat tinggal)
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak
yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal
16
dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak
dalam negeri.
b. Asas Sumber
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber
dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
c. Asas Kebangsaan
Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.
3. Sistem Pemungutan
a. Official Assesment System
Adalah suatu sistem pemungutan yang member wewenang kepada
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang
oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:
1. Wewenang untuk menuntukan besarnya pajak terutang ada pada
fiskus.
2. Wajib Pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh
pajak.
b. Self Assesment System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang
kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang
terutang.
17
Cirri-cirinya:
1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada
Wajib Pajak sendiri.
2. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung , memperhitungkan,
menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasai.
c. With Holding System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang
kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang
bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh
Wajib Pajak. Cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak
yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib
Pajak.
2.1.1.4 Konsep Tarif Pajak
Pemungutan pajak tidak terlepas dari keadilan. Keadilan dapat
menciptakan keseimbangan social yang sangat penting untuk mensejahterakan
masyarakat. Dalam penetapan tarif pun harus berdasarkan keadilan. Dimana
perhitungan pajak yang terutang menggunakan tarif pajak (Waluyo, 2010). Pada
praktiknya, dikenal beberapa jenis pengenaan tarif yaitu:
1. Tarif Proposional atau Sebanding
Tarif proposional adalah tarif yang berupa persentase yang tetap terhadap
berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak terutang
18
proposional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak (Mardiasmo,
2011).
Contoh: Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebesar 10%
2. Tarif Progresif
Tarif progresif adalah suatu tarif yang persentasenya semakin besar bila
jumlah yang harus dikenakan pajak semakin besar (Mardiasmo, 2011).
Penggunakan tarif ini menyebabkan penerima penghasilan yang lebih
tinggi dapat mendistribukan penghasilan kepada penerima penghasilannya
kepada penerima penghasilan yang lebih rendah melalui pembayaran
pajak.
Contoh: Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri
berdasarkan pasal 17 ayat (1) huruf a, Undang-undang Nomor 17 Tahun
2008 tentang Pajak Penghasilan.
3. Tarif Degresif
Tariff degresif adalah tariff yang besar persentasenya semakin kecil bila
jumlah yang dikenakan pajak semakin besar (Mardiasmo, 2011).
4. Tarif Tetap
Tarif tetap adalah tariff pajak yang besarnya tetap (sama) terhadap
berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang
terutang tetap (Mardiasmo, 2011).
Contoh: tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nominal
berapapun.
19
2.1.2 Pajak Daerah
2.1.2.1 Pengertian Pajak Daerah
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009
Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahnun
2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah:
“Iuran Wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerahtanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakanberdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakanuntuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunandaerah.”
Sedangkan pengertian Pajak Daerah menurut Prof. Dr. Raharjo Adisasmita
(2009:72) dalam bukunya Pembiayaan Pembangunan Daerah, mengemukakan
bahwa:
“Pajak Daerah adalah kewajiban penduduk masyarakat menyerahkansebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadianatau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagaisuatu sanksi atau hukum.”
2.1.2.2 Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur dengan jelas bahwa
untuk dapat dipungut pada suatu daerah, setiap jenis pajak daerah harus ditetapkan
dengan peraturan daerah. Peraturan daerah tentang suatu pajak tidak dapat berlaku
surut dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau ketentuan
perundang-undangan yang lebih tinggi.
20
2.1.2.3 Isi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah
Peraturan Daerah tersebut sekurang-kurangnya mengatur mengenai:
a. Nama, objek, dan subjek pajak;
b. Dasar pengenaan, tarif, dan cara perhitungan pajak;
c. Wilayah pemungutan;
d. Masa Pajak;
e. Penetapan Pajak;
2.1.2.4 Sistem Pemungutan dan Pemungut Pajak Daerah
Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 menetapkan sistem pemungutan
pajak untuk setiap Pajak Daerah adalah:
1. Sistem Pemungutan Pajak Daerah
Pemungutan Pajak Daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan
pajak. Sebagaimana tertera dibawah ini:
a. Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak;
b. Ditetapkan oleh kepala daerah;
c. Dipungut oleh pemungut pajak.
2. Pemungut Pajak Daerah
Dimungkinkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan
pajak, antara lain:
a. Percetakan formulir perpajakan;
b. Pengiriman surat-surat kepada Wajib Pajak;
c. Penghimpunan data objek dan subjek pajak;
21
Untuk Wajib Pajak, sesuai dengan ketetapan kepala daerah maupun yang
dibayar sendiri oleh Wajib Pajak:
a. Diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)
b. Surat Keputusan Pembetulan;
c. Surat Keputusan Keberatan
d. Putusan Banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak.
2.1.2.5 Jenis-Jenis Pajak Daerah
Jenis-jenis Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tebagi menjadi dua yaitu pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pembagi ini
dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing
jenis pajak daerah pada wilayah administrasi Provinsi atau Kabupaten/Kota yang
bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut ditetapkan jenis-jenis pajak
daerah yaitu terdiri dari:
1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:
a. Pajak Kendaraan Bermotor
Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau
penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua
kendraan beroda beserta gandengnya yang digunakan di semua jenis
jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau
peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya
energy tertentu menjadi tenaga gerak kendraan bermotor yang
bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam
22
operasinya menggunakan roda dan motor tidak melekat secara
permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan
hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau
perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar
menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan
bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk
kendaraan bermotor.
d. Pajak Air Permukaan
Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau
pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang
terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang
berada di laut maupun di darat.
e. Pajak Rokok
Pajak rook adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh
Pemerintah.
23
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
a. Pajak Hotel
Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
Hotel adalah fasilitas penyelia jasa penginapan/peristirahatan termasuk
jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga
rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumas kos dengan jumlah
kamar lebih dari 10 (sepuluh).
b. Pajak Restoran
Pajak restoran adalah pajak atau pelayanan yang disediakan oleh
restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau
minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah
makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa
boga/catering.
c. Pajak Hiburan
Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan
adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau
keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
d. Pajak Reklame
Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame
adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak
ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan,
menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum
24
terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca,
didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
e. Pajak Penerangan Jalan
Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik,
baik yang dihasilkan sendiri maupun penggunaan tenaga listrik, baik
yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan
pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam
di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
g. Pajak Parkir
Pajak Parkir adalah pajak atas atau penyelenggaraan tempat parkir
diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha
maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan
tempat penitipan kendaraan bermotor.
h. Pajak Air Tanah
Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan
air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau
batuan di bawah permukaan tanah.
i. Pajak Sarang Burung Walet
Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan
dan/atau pengusahaan sarang burung wallet.
25
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Pertokoan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Pertokoan adalah pajak atas
bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan
pertambangan.
k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atau
perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas
Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang
mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh
orang pribadi atau Badan.
2.1.3 Pajak Kendaraan Bermotor
2.1.3.1 Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor
Pajak kendaraan bermotor menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah “Pajak Kendaran Bermotor
adalah Pajak atas Kepemilikan dan/atau penguasaan kendraan Bermotor”,
sedangkan kendaraan bermotor adalah:
“Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda besertagandengannya yang digunakan di semua jenis darat, dan digerakkan olehperalatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untukmengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerakkendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yangdalamoperasinta menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secarapermanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air”.
26
2.1.3.2 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor
Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah nilai jual kendaraan
bermotor dan bobot yang mencerminkan kadar kerusakan jalan dan pencemaran
lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor tersebut. Nilai jual kendaraan
bermotor sesuai dengan harga pasar kendaraan bermotor, jenis kendaraan
bermotor, merk kendaraan bermotor, tahun pembuatan kendaraan bermotor, berat
total kendaraan bermotor, serta dokumen impor jenis kendaraan tertentu.
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah Pasal 5 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah
hasil perkalian dari dua unsur pokok:
a. Nilai Jual Objek Pajak, dan
b. Bobot yang menerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau
pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
Bobot kendaraan bermortor mencerminkan kadar kerusakan jalan dan
pencemaran lingkungan di dasarkan pada tekanan gandar kendaraan, jenis
bahan bakar kendaraan bermotor, dan jenis-jenis penggunaan, tahun
pembuatan, serta cirri-ciri kendaraan bermotor.
Khusus kendaraan bermotor yang digunakan diluar jalan umum, termasuk
alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor
adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor. Nilai Jual Kendaraan Bermotor
ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum Atas Suatu Kendaraan Bermotor.
Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud adalah harga rata-rata yang
diperoleh dari berbagai sumber data akurat.
27
Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 7
ayat (1) tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ditetapkan sebagai beikut:
1. Tarif PKB pribadi ditetapkan sebagai berikut:
a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 1,75%
(satu koma tujuh puluh lima persen)
b. Untuk kepemilikan kedua roda empat (empat) kedua dan seterusnya
didasarkan atas nama dan alamat yang sama sesuai dengan tanda
pengenal diri , ditetapkan secara progresif sebagai berikut:
1. PKB kepemilikan kedua, sebesar 2,25%
2. PKB kepemilikan ketiga, sebesar 2,75%
3. PKB kepemilikan keempat, sebesar 3,25%; dan
4. PKB kepemilikan kelima dan seterusnya, sebesar 3,75%
c. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor roda dua atau roda tiga,
kedua dan seterusnya, didasarkan atas namadan alamat yang sama
sesuai dengan tanda pengenal diri, ditetaapkan secara progresif
sebagai berikut:
1. PKB kepemilikan kedua, sebesar 2,25%
2. PKB kepemilikan ketiga, sebesar 2,75%
3. PKB kepemilikan keempat, sebesar 3,25%; dan
4. PKB kepemilikan kelima dan seterusnya, sebesar 3,75%
2. Penerapan tarif Pajak Kendaraan Bermotor Progresif tidak berlaku bagi
Kendaraan Bukan Umum yang dimiliki oleh Badan, Pemerinta/Pemerintah
Daerah/TNI/Polri dan kendaraan umum.
28
3. Tarif Pajak Kendaraan angkutan umum ditetapkan sebesar 1% (satu
persen).
4. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ambulance, pemadam kebakaraan, social
keagamaan, lembaga social dan keagamaan ditetapkan sebesar 0,5% (nol