8 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Landasan Teori 2.1.1. Pemilihan Umum Pengisian lembaga perwakilan dalam praktek ketatanegaraan lazimnya dilaksanakan melalui Pemilihan Umum.Pasca perubahan amandemen UUD 1945, semua anggota lembaga perwakilan dan bahkan presiden serta Kepala Daerah dipilih dengan mekanisme Pemilihan Umum.Pemilihan umum menjadi agenda yang diselenggarakan secara berkala di Indonesia. Ibnu Tricahyo (2009:6), mendefinisikan Pemilihan Umum sebagai berikut:”Secara universal Pemilihan Umum adalah instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat”. Definisi di atas menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, membentuk pemerintahan yang sah serta sebagai sarana mengartikulasi aspirasi dan kepentingan rakyat.Negara Indonesia mengikutsertakan rakyatnya dalam rangka penyelenggaraan negara.Kedaulatan rakyat dijalankan oleh wakil rakyat yang duduk dalam parlemen dengan sistem perwakilan (representative democracy) atau demokrasi tidak langsung (indirect democracy). Wakil-wakil rakyat ditentukan sendiri oleh rakyat melalui
21
Embed
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Landasan Teori 2.1.1 ... · oleh presiden dan Kepala Daerah yang juga dipilih secara langsung. Anggota legislatif maupun Presiden dan Kepala Daerah karena
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
8
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Landasan Teori
2.1.1. Pemilihan Umum
Pengisian lembaga perwakilan dalam praktek ketatanegaraan
lazimnya dilaksanakan melalui Pemilihan Umum.Pasca perubahan
amandemen UUD 1945, semua anggota lembaga perwakilan dan bahkan
presiden serta Kepala Daerah dipilih dengan mekanisme Pemilihan
Umum.Pemilihan umum menjadi agenda yang diselenggarakan secara
berkala di Indonesia.
Ibnu Tricahyo (2009:6), mendefinisikan Pemilihan Umum sebagai
berikut:”Secara universal Pemilihan Umum adalah instrumen mewujudkan
kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah
serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat”.
Definisi di atas menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan
instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, membentuk
pemerintahan yang sah serta sebagai sarana mengartikulasi aspirasi dan
kepentingan rakyat.Negara Indonesia mengikutsertakan rakyatnya dalam
rangka penyelenggaraan negara.Kedaulatan rakyat dijalankan oleh wakil
rakyat yang duduk dalam parlemen dengan sistem perwakilan
(representative democracy) atau demokrasi tidak langsung (indirect
democracy). Wakil-wakil rakyat ditentukan sendiri oleh rakyat melalui
9
Pemilu (general election) secara berkala agar dapat memperjuangkan
aspirasi rakyat.
Soedarsono (2005:1)mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan
pemilihan umum adalah syarat minimal bagi adanya demokrasi dan
diselenggarakan dengan tujuan memilih wakil rakyat, wakil daerah,
presiden untuk membentuk pemerintahan demokratis”.
Penjelasan di atas menyebutkan bahwa pemilihan umum merupakan
syarat minimal adanya demokrasi yang bertujuan memilih wakil-wakil rakyat,
wakil daerah, presiden untuk membentuk pemerintahan demokratis.Kedaulatan
rakyat dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang duduk di dalam lembaga
perwakilan.Kedaulatan rakyat atas penyelenggaraan pemerintahan dijalankan
oleh presiden dan Kepala Daerah yang juga dipilih secara langsung. Anggota
legislatif maupun Presiden dan Kepala Daerah karena telah dipilih secara
langsung, maka semuanya merupakan wakil-wakil rakyat yang menjalankan
fungsi kekuasaan masing-masing. Kedudukan dan fungsi wakil rakyat dalam
siklus ketatanegaraan yang begitu penting dan agar wakil-wakil rakyat benar-
benar bertindak atas nama rakyat, maka wakil rakyat tersebut harus ditentukan
sendiri olehrakyat, yaitu melalui pemilihan umum.
Menurut Jimly Asshidiqqie (2006:169-171)pentingnya penyelenggaraan
Pemilihan Umum secara berkala tersebut dikarenakan beberapa sebab diantaranya
sebagai berikut:
a. pendapat atau aspirasi rakyat cenderung berubah dari waktu ke waktu;
b. kondisi kehidupan masyarakat yang dapat juga berubah;
10
c. pertambahan penduduk dan rakyat dewasa yang dapat menggunakan hak
pilihnya;
d. guna menjamin regulasi kepemimpinan baik dalam cabang eksekutif dan
legislatif.
Berdasarkan pernyataan di atas bahwa beberapa sebab pentingnya
pemilihan umum diantaranya adalah aspirasi rakyat cenderung berubah, kondisi
kehidupan rakyat berubah, pertambahan penduduk dan regulasi
kepemimpinan.Pemilihan umum menjadi sarana untuk menyalurkan aspirasi
rakyat. Kondisi kehidupan rakyat yang cenderung berubah memerlukan adanya
mekanisme yang mewadahi dan mengaturnya yaitu melalui proses pemilihan
umum. Setiap penduduk dan rakyat Indonesia yang telah dewasa memiliki hak
untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Regulasi
kepemimpinan baik cabang eksekutif maupun legislatif akan terlaksana secara
berkala dengan adanya pemilihan umum.
Asas pemilu menurut UU No.23 tahun 2003, tentang Pemilihan Presiden
dan WakilPresiden meliputi :
a. Langsung
Artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung
memberikansuaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.
b. Umum
Artinya semua warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah
berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak dipilih dengan
tanpa ada diskriminasi.
11
c. Bebas
Artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa ada
pengaruh, tekanan, atau paksaan dari siapa pun/dengan apa pun.
d. Rahasia
Artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak
siapa pun dan dengan jalan apa pun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa
suaranya diberikan.
b. Jujur
Dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pelaksana, perintah dan partai
politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih,
serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Adil
Dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta
pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak
manapun.
Menurut Austin Ranney (1996:40) ada delapan kriteria pokok sebuah
pemilu yang demokratis meliputi:
a. Adanya hak pilih umum (aktif dan pasif)
Dalam pemilu eksekutif maupun legislatif karena setiap warga negara
mempunyai kesempatan yang sama dalam ruang publik untuk memilih
dan dipilih. Hak pilih aktif adalah hak warga negara yang sudah
memenuhi syarat untuk memilih wakilnya di DPR, DPD, DPRD,
12
Presiden-Wapres, dan Kepala Daerah-Wakada yaitu berusia 17 tahun atau
sudah/ pernah menikah, tidak terganggu ingatannya, tidak dicabut hak
pilihnya, tidak sedang menjalani hukum pidana penjara, terdaftar dalam
Daftar Pemilih Tetap (DPT). Adapun yang di maksud hak pilih pasif
adalah hak warga negara yang sudah memenuhi syarat untuk dipilih
menjadi anggota DPR dan DPRD.
b. Kesetaraan bobot suara
Adanya keharusan jaminan bahwa suara tiap-tiap pemilih diberi bobot
yang sama maksudnya dalam pemilu tersebut semua pemilih bobot
persentase perorangnya itu sama tanpa memikirkan jabatan dan
kedudukan.
c. Tersedianya pilihan kandidat dari latarbelakang ideologis yang berbeda
Maksud dari kriteria ini adalah tersedianya pemilihan yang nyata dan
kelihatan perbedaannya dengan pilihan-pilihan yang lain dimana
hakikatnya memang mengharuskan pilihan lebih dari satu, kemudian
pilihan tersebut bisa sangat sederhana seperti perbedaan antara dua orang
atau lebih calon atau perbedaan dan yang lebih rumit antara dua atau lebih
garis politik/program kerja yang berlainan sampai ke perbedaan
antara dua atau lebih idiologi. Dalam pemilu pastinya ada beberapa
partai yang mempunyai dasar ideologi yang berbeda, dan kandidat yang
diusung partai tersebut pasti akan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan
dalam partainya. Inilah yang kemudian menjadikan pemilu itu tidak
13
hanya kompetisi antar partai dan kandidat saja, tapi disana juga ada
kompetisi politik dan ideologi.
d. Kebebasan bagi rakyat untuk mencalonkan figur-figur tertentu yang
dipandang mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan.
Kebebasan memilih memang datangnya dari rakyat sendiri sehingga prinsip
kebebasan juga mengandung arti pentingnya kebebasan berorganisasi. Dari
organisasi-organisasi itulah kelompok rakyat berinteraksi untuk
mengajukan alternatif yang terbaik untuk mewujudkan kesejahteraan
bangsanya. Intinya di dalam kebebasan berorganisasi terkandung prinsip
kebebasan mengangkat calon wakil rakyat dimana dengan cara
tersebut kandidat-kandidat yang mempunyai arti penting dapat dijamin
dalam pemilu.
e. Persamaan hak kampanye
Pemilu merupakan sarana untuk menarik massa sebanyak
mungkin, dimana para calon memperkenal diri dan mensosialisasikan
program kerja mereka. Maka dari itu semua calon diberi persamaan hak
atau kesempatan yang sama untuk melakukan kampanye, karena dalam
kampanye juga disyaratkan adanya kebebasan komunikasi dan
keterbukaan informasi.
f. Kebebasan dalam memberikan suara
Pemilih dapat menentukan pilihannya secara bebas artinya setiap warga
negara yang memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan
paksaan dari siapa pun, dan dalam melaksanakan haknya setiap warga
14
negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai hati nurani
dan kepentingannya.
g. Kejujuran dalam penghitungan suara
Kejujuran dan keterbukaan sangatlah diperlukan dalam proses
penghitungan suara, karena keseluruhan dari proses pemilu akan sia-sia
jika tidak ada kejujuran di dalamnya, dan kecurangan dalam perhitungan
suara akan berakibat sangat fatal, yaitu gagalnya upaya yang dilakukan
oleh rakyat untuk menjadikan wakilnya masuk kedalam badaan
perwakilan rakyat.
h. Penyelenggaraan secara periodik
Seorang penguasa tidak boleh bersikap sesuka hati dalam
menentukan waktu penyeleanggaraan pemilu, dalam arti
penyelenggaraan pemilu tidak boleh diajukan atau diundur atas
kehendaknya sendiri. Dimana pada umunya pemilu diselenggarakan
dalam periode waktu lima tahun sekali oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Pendapat mengenai kriteria pemilu demokratis ini memang sudah
semestinya diterapkan dalam setiap pemilu, karena dengan adanya unsur-
unsur tersebut dalam pemilu pastinya akan tercipta pemilu yang
demokratis. Dan ini juga merupakan kewajiban bagi penyelenggara
pemilu agar benar-benar memahami kriteria-kriteria tersebut. Dengan
ditegakkannya kejujuran dan keadilan dalam pemilu, maka bukan tidak
mungkin akan menghasilkan pemimpin yang amanah dan terciptanya
keorganisasian mahasiswa yang demokratis.
15
2.1.2. Pilkada
Pilkada merupakan salah satu kegiatan politik yang merupakan
implementasi hak kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin untuk masa 5 tahun
mendatang.Melalui Pilkada terjadi pergantian pemegang kekuasaan secara teratur,
damai dan berkualitas. Menurut Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 Tentang
Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah, Pemilihan kepala daerah adalah sarana pelaksana
kedaulatan rakyat di wilayah propinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Pilkada juga merupakan terobosan baru dalam sistem politik Indonesia,
khususnya untuk level pemerintahan lokal. Sebelum Pilkada, kepala daerah dipilih
melaui sebuah proses politik yang tidak dapat disebut Pemilu, karena tidak
melibatkan rakyat pemilih. Menurut Zuhro, dkk (2009:48)mengatakan bahwa
Pilkada merupakan momentum untuk melakukan suksesi kepemimpinan lokal
sebagai wujud implementasi demokrasi yang partisipatif.
Pilkada merupakan pemilihan yang diselenggarakan di daerah otonom
yang merupakan perintah dari perubahan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah. Menururt Irtanto (2008:159) yang dimaksud Pilkada adalah
suatu proses politik untuk memilih kepala daerah secara langsung.
Terselenggaranya Pilkada merupakan amanat pasal 56 ayat (1) UU No. 32 Tahun
2004 yang menyatakan bahwa: Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih
dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Berdasarkan landasan hukum di
16
atas, Pilkada merupakan kegiatan pemilihan umum yang bertujuan memilih
kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk daerah otonom tertentu, yang
diharapkan mampu mewujudkan sistem politik yang lebih stabil dan berkualitas,
karena terjadi proses pendewasaan pemilih, partai politik, penyelenggara dan
media massa.
Lebih lanjut Sanit (1985: 157) mengatakan proses pelaksanaan Pemilu
berpengaruh langsung kepada pembentukan budaya politik, sebab tingkah laku
para kontestan dan penyelenggara Pemilu langsung dihayati oleh anggota
masyarakat yang mengetahuinya, baik pengetahuan yang diperoleh melalui
pengamatan, maupun melalui informasi. Selanjutnya sistem ini mengatur
beberapa hal berikut ini yaitu jurus pencalonan kandidat, jurus pencoblosan suara,
besar/bobot daerah pemilihan, lingkup daerah pemilihan dan jurus pengambilan
keputusan.
Ditambahkan Rahman (2001: 170) bahwa sistem pemilihan, walaupun
terlihat hanya suatu mekanisme untuk menentukan komposisi pemerintah selama
beberapa tahun kemudian, namun sesungguhnya merupakan sarana utama bagi
partisipasi politik para individu dalam masyarakat yang luas, komplek dan
modern, boleh jadi pemilu merupakan kunci untuk menentukan suatu sistem yang
demokratis.
Oleh karena itu Pilkada sebagai salah satu proses demokrasi yang ada
dalam sistem politik Indonesia, memiliki signifikansi yang tinggi dalam
pembangunan politik Indonesia di masa mendatang serta dalam menciptakan
17
keseimbangan antara politik lokal dan pusat, dapat memperkuat otonomi daerah
dalam prinsip negara kesatuan.
Untuk dapat melaksanakan amanat UU No.32 Tahun 2004, pasal 57
menyerahkan pelaksana Pilkada kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai
berikut: (1) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan
oleh KPUD yang bertanggungjawab kepada DPRD. (2) Dalam melaksanakan
tugasnya, KPUD menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan kepala
daerah dan wakil kepala daerah kepada DPRD.
Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK)Nomor
47/81/PHPU.A/VII/2009 mengabulkan permohonan agar KPUD tidak
bertanggungjawab kepada DPRD sebab akan menimbulkan ketidak independenan
KPUD dalam penyelenggaraan pemilu. KPUD bertanggungjawab kepada publik
dan kepada DPRD hanya menyampaikan laporan pelaksanaan tugas. Dengan
banyaknya kasus dalam Pilkada, maka perlu adanya peningkatan kualitas pemilu
dengan memperhatikan beberapa hal berikut( Irtanto 2008: 161).
1. Perhatikan iklim demokratisasi, harus dimulai dari partai politik (terutama)
yang memenuhi ketentuan Perundang-undangan dalam proses penjaringan,
penyaringan dan penetapan calon kepala daerah. Partai politik harus memiliki
sistern dan mekanisme rekruitment calon kepala daerah yang demokratis.
2. Peraturan Perundang-undangan yang dibuat, benar-benar mencerminkan
demokratisasi itu sendiri dan tidak anarkhi.
3. Sistem dan mekanisme kerja masing-masing lembaga yang terkait dengan
penyelenggaraan Pilkada tidak tumpang tindih dan kontaminatif
18
4. Pemerintah harus benar-benar independen dan tidak melakukan intervensi
dalam bentuk apa pun.
5. Kedewasaan dan kematangan politik masyarakat senantiasa tumbuh dan
berkembang melalui pendidikan politik.
Dari hal tersebut di atas, terlihat bahwa keberhasilan penyelenggaraan
Pilkada tidak hanya bergantung pada profesionalisme KPUD, melainkan juga
keterlibatan aktif masyarakat dan independensi terhadap pemerintah.
Sebagaimana sebuah proses Pemilu, Pilkada merupakan bagian dari
sebuah kebijakan nasional yang diharapkan mampu memperkuat sistem politik
Indonesia. Oleh karena itu Pilkada memiliki manfaat yang penting. Mubarok
(dalam Irtanto 2008: 161- 162) menyebutkan ada beberapa manfaat Pilkada
sebagai berikut:
1. Kongkritisasi demokrasi, yaitu proses pilkada akan memenuhi kaidah proses
demokratisasi di dua level struktural dan kultural. Di level struktural lebih
beradab karena melibatkan partisipasi publik yang makin luas. Kaidah 50 plus
satu adalah angka ril dan mutlak merupakan cerminan dan representasi suara
rakyat. Di level kultural proses pilkada ditengarai akan memberi keleluasaan
bagi merembesnya nilai-nilai transparansi, independensi dan kejujuran.
2. Ada kemungkinan kekerasan terhadap proses dan data terkurangi.
3. Terkuranginya mekanisme politik uang.
Menambahkan manfaat positif yang telah disampaikan Mubarok, Afiti
(dalam Irtanto ,2008: 163) memberikan manfaat lainnya adalah lahirnya
19
pemimpin yang mengenal konteks lokal dan bertanggungjawab kepada rakyat,
dengan asumsi bahwa rakyat akan memilih orang yang mereka kenal dengan baik.
Sementara itu Huda (dalam Irtanto 2008: 162) menambahkan dua keuntungan
positif yaitu Pilkada langsung memberi kesempatan yang luas untuk terpilihnya
kepala daerah yang sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat dan stabilitas
pemerintahan lebih terjaga berhubung kepala daerah tidak mudah dijatuhkan.
Berdasarkan beberapa pendapat di atas, Pilkada memiliki peranan yang
strategis untuk mengimplementasikan kedaulatan rakyat untuk memilih
pemimpin, sehingga akan lebih bertanggungjawab kepada rakyat dibandingkan
kepada partai politiknya.
2.1.3. Sistem Noken
2.1.3.1. Pengertian Sistem Noken
Pengertian Noken menurut Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor:
01/Kpts/KPU Prov.030/2013 bahwa Noken adalah sejenis kantong/tas yang dibuat
dari anyaman kulit anggrek atau pintalan kulit kayu maupun pintalan benang yang
digunakan sebagian masyarakat di Papua sebagai:
1. Tempat untuk membawa hasil pertanian/perkebunan
2. Tempat ayunan dan atau gendongan untuk balita pada sebagian etnis anggota
masyarakat di pedalaman Papua
3. Tempat untuk mengisi surat-surat penting dan atau
4. Tempat untuk keperluan lain sesuai dengan kebiasaan anggota masyarakat
tertentu disebagian masyarakat pedalaman yang dapat dijadikan sebagai
20
pemberian berupa tali asih, kenang-kenangan dan lambang
persaudaraa/kekerabatan.
5. Pada pemilu legislatif, pemilu presiden dan dan pemilu Kepada Daerah,
noken juga digunakan sebagai pengganti kotak suara untuk memilih Calon
Kepala Daerah, Presiden, Wakil Presiden serta wakil-wakil dalam anggota
legislatif ditingkat Daerah maupun Pusat. Pemilihan dilakukan atas dasar
kesepakatan bersama sekelompok orang yang dipimpin oleh tokoh
masyarakat setempat dengan meminta surat suara sesuai dengan jumlah orang
yang ada untuk dimasukan didalam noken kepada pasangan calon siapa suara
diberikan.
Karena keunikannya yang dibawa dengan kepala, noken ini di daftarkan ke
UNESCOsebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia
dan pada 4 Desember 2012, noken khas masyarakat Papua ditetapkan sebagai
warisan kebudayaan tak benda UNESCO. Pengakuan UNESCO ini akan
mendorong upaya melindungi dan mengembangkan warisan budaya Noken, yang
dimiliki oleh lebih dari 250 suku bangsa di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Bagi orang Papua, Noken dimaknai sebagai simbol kehidupan yang baik,
perdamaian dan kesuburan. Karena itu, kantong (tas) yang dijalin dari kulit kayu
ini punya kedudukan penting dalam struktur budaya orang Papua. Tidak
sembarang orang dapat menjalin kulit kayu menjadi noken. Hanya perempuan
Papua yang boleh membuat noken, dan perempuan Papua yang belum bisa
menjalin kulit kayu menjadi noken sering dianggap belum dewasa dan belum
layak menikah. Namun saat ini banyak perempuan Papua yang sudah tidak