BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Konsep-konsep dan Definisi yang Dipergunakan Dalam penelitian ini, faktor-faktor sosial demografi yang terkait terhadap intensitas penggunaan Jaminan Kesehatan Bali Mandara antara lain : daerah tempat tinggal, pendidikan, jumlah anggota keluarga dan masa kerja. 2.1.1 Pengertian Kesehatan Menurut Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, pengertian kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pembangunan kesehatan yang dilakukan pemerintah salah satunya di daerah adalah dalam bentuk pemberian pelayanan kesehatan gratis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di bidang kesehatan (Wenjiong, 2011). Pada beberapa negara yang ada di dunia, setiap Pemerintahan diharuskan untuk memberikan bantuan kesehatan kepada masyarakat mengingat adanya perbedaan skala pendapatan masing-masing individu (Gery, 2012). Pemberian bantuan kesehatan kepada masyarakat yang belum memiliki bantuan kesehatan telah berhasil meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat terutama yang berpendapatan rendah (Whitney, 2011). Program bantuan kesehatan juga memberikan rasa aman kepada masyarakat, karena dalam hal pembiayaan kesehatan masih menjadi beban utama mereka. Perilaku yang sehat dan kemampuan masyarakat untuk memilih dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu sangat menentukan keberhasilan pembangunan kesehatan (Sharif, 2011). Menurut Azwar (2004) manusia yang sehat tidak hanya dilihat dari sehat jasmani, tetapi juga sehat rohani. Sehingga tubuh sehat dari segi kesehatan meliputi aspek fisik, mental dan
39
Embed
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Konsep-konsep dan Definisi yang ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Konsep-konsep dan Definisi yang Dipergunakan
Dalam penelitian ini, faktor-faktor sosial demografi yang terkait terhadap intensitas
penggunaan Jaminan Kesehatan Bali Mandara antara lain : daerah tempat tinggal, pendidikan,
jumlah anggota keluarga dan masa kerja.
2.1.1 Pengertian Kesehatan
Menurut Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, pengertian kesehatan
adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan
setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pembangunan kesehatan yang
dilakukan pemerintah salah satunya di daerah adalah dalam bentuk pemberian pelayanan
kesehatan gratis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di bidang kesehatan
(Wenjiong, 2011). Pada beberapa negara yang ada di dunia, setiap Pemerintahan diharuskan
untuk memberikan bantuan kesehatan kepada masyarakat mengingat adanya perbedaan skala
pendapatan masing-masing individu (Gery, 2012). Pemberian bantuan kesehatan kepada
masyarakat yang belum memiliki bantuan kesehatan telah berhasil meningkatkan kesejahteraan
sosial masyarakat terutama yang berpendapatan rendah (Whitney, 2011).
Program bantuan kesehatan juga memberikan rasa aman kepada masyarakat, karena
dalam hal pembiayaan kesehatan masih menjadi beban utama mereka. Perilaku yang sehat dan
kemampuan masyarakat untuk memilih dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu
sangat menentukan keberhasilan pembangunan kesehatan (Sharif, 2011).
Menurut Azwar (2004) manusia yang sehat tidak hanya dilihat dari sehat jasmani, tetapi
juga sehat rohani. Sehingga tubuh sehat dari segi kesehatan meliputi aspek fisik, mental dan
sosial dan tidak hanya bebas dari penyakit. Semua aspek tersebut akan mempengaruhi
penampilan atau performance setiap individu, dalam melakukan aktivitas sehari hari seperti
bekerja, berkarya, berkreasi dan melakukan hal-hal yang produktif serta bermanfaat.
2.1.2 Ekonomi Kesehatan
Ekonomi kesehatan adalah ilmu yang mempelajari supply and demand sumber daya
pelayanan kesehatan dan dampak sumber daya pelayanan kesehatan terhadap populasi. Ekonomi kesehatan
perlu di pelajari, karena terdapat hubungan antara kesehatan dan ekonomi. Kesehatan mempengaruhi kondisi
ekonomi, dan sebaliknya ekonomi mempengaruhi kesehatan. Dalam pemikiran rasional, semua
orang ingin menjadi sehat. Kesehatan merupakan modal untuk bekerja dan hidup untuk
mengembangkan keturunan, sehingga timbul keinginan yang bersumber dari kebutuhan
hidup manusia. Tentunya demand untuk menjadi sehat tidaklah sama antar manusia. Seseorang yang
kebutuhan hidupnya sangat tergantung pada kesehatannya tentu akan mempunyai
demand yang lebih t inggi akan s tatus kesehatannya. Sebagai contoh, seorang
at le t profesional akan lebih memperhat ikan s tatus kesehatannya dibanding seseorang
yang menganggur (Yuriska Meisa, 2012)
Menurut Bhisma Murti (2013) terdapat banyak definisi ekonomi kesehatan. Salah
satunya mendefinsikan ekonomi kesehatan sebagai ilmu yang mempelajari supply and demand
sumber daya pelayanan kesehatan dan dampak sumber daya pelayanan kesehatan terhadap
pengguna kesehatan. Tentu saja definisi hanya merepresentasikan sebagian kecil topik yang
dipelajari dalam ekonomi kesehatan. Ekonomi kesehatan perlu dipelajari, karena terdapat
hubungan antara kesehatan dan ekonomi. Kesehatan mempengaruhi kondisi ekonomi, dan
sebaliknya ekonomi mempengaruhi kesehatan. Sebagai contoh :
1) Kesehatan yang buruk seorang menyebabkan biaya bagi orang tersebut karena menurunnya
kemampuan untuk menikmati hidup, memperoleh penghasilan, atau bekerja dengan efektif.
Kesehatan yang lebih baik memungkinkan seorang untuk memenuhi hidup yang lebih
produktif.
2) Kesehatan yang buruk individu dapat memberikan dampak dan ancaman bagi orang lain.
3) Seorang yang terinfeksi penyakit infeksi dapat menular ke orang lain. Misalnya, AIDS.
4) Kepala rumah tangga pencari nafkah yang tidak sehat atau sakit akan menyebabkan
penurunan pendapatan keluarga, makanan dan perumahan yang buruk bagi keluarga.
5) Anggota keluarga yang harus membantu merawat anggota keluarga yang sakit akan
kehilangan waktu untuk mendapatkan penghasilan dari pekerjaan.
6) Pekerja yang memiliki kesehatan buruk akan mengalami penurunan produktivitas.
Jadi pelayanan kesehatan yang lebih baik akan memberikan manfaat bagi individu dan
masyarakat keseluruhan jika membawa kesehatan yang lebih baik. Status kesehatan penduduk
yang baik meningkatkan produktivitas, meningkatkan pendapatan per kapita, meningkatkan
pertumbuhan ekonomi negara.
1) Need, Demand, dan Want
Need (kebutuhan) adalah kuantitas barang atau pelayanan secara objektif dipandang
terbaik untuk digunakan memperbaiki kondisi kesehatan pasien. Need biasanya ditentukan oleh
dokter, tetapi kualitas pertimbangan dokter tergantung pendidikan, peralatan, dan kompetensi
dokter. Demand (permintaan) adalah barang atau pelayanan yang sesungguhnya dibeli oleh
pasien. Permintaan tersebut dipengaruhi oleh pendapat medis dari dokter, dan juga faktor lain
seperti pendapatan dan harga obat. Demand berbeda dengan need and want. Want (keinginan)
adalah barang atau pelayanaan yang diinginkan pasien karena dianggap terbaik bagi mereka
(misalnya, obat yang bekerja cepat). Wants bisa sama atau berbeda dengan need (kebutuhan).
Pembedaan itu penting karena tujuannya adalah memenuhi semaksimal mungkin
kebutuhan orang, dengan cara memperbaiki keputusan dokter, dan mendekatkan keinginan dan
permintaan sedekat mungkin dengan kebutuhan, melalui pendidikan kesehatan, dan sebagainya.
2.1.3 Teori Asuransi Kesehatan
Asuransi kesehatan oleh Black dan Skipper dalam Ilyas (2003) didefinisikan sebagai :
“… a social insurance where by individuals transfer the financial risksassociated with loss of
health to group of individuals and which involves the accumulation of funds by the group from
these individuals to meets the uncertain financial losses from an illness of for prevention of an
illness”.
Asuransi kesehatan adalah suatu sistem pembiayaan kesehatan yang berjalan berdasarkan
konsep resiko (Ilyas, 2003). Fungsi asuransi kesehatan adalah mentransfer resiko dari satu
individu ke suatu kelompok dan membagi bersama jumlah kerugian dengan proporsi yang adil
oleh seluruh anggota kelompok. Asuransi kesehatan dapat menjadi bagian dari program asuransi
sosial yang disponsori pemerintah, atau dari perusahaan asuransi swasta. Asuransi kesehatan
dapat juga dibeli secara kelompok (misalnya oleh perusahaan untuk perlindungan karyawannya)
atau dibeli oleh seorang individu. Asuransi kesehatan dilaksanakan dengan memperkirakan biaya
keseluruhan risiko kesehatan, dan dibiayai dari premi bulanan atau pajak tahunan.
Diantara negara- negara OECD (Organization for Economic Co-operationand
Development), model pembiayaan dan pemberian pelayanan kesehatan terbagi menjadi (Docteur
dan Oxley dalam Drechsler, Denis dan Jutting, 2005) :
1). The public-integrated model yaitu mengkombinasikan atas pembiayaan anggaran penyediaan
perawatan kesehatan dengan rumah sakit yang merupakan bagian dari sektor pemerintah.
Sistem ini menggabungkan fungsi asuransi dan penyedia yang diorganisasikan dan
dioperasikan seperti bagian pemerintah. Staf secara umum dibayar atas gaji dan kebanyakan
merupakan pegawai sektor publik. Dokter dan perawatan kesehatan profesional dapat juga
pegawai sektor publik atau kontraktor swasta ke otoritas perawatan kesehatan. Memastikan
cakupan keseluruhan penduduk dalam sistem ini lebih mudah. Tetapi sistem ini memiliki
insentif yang lemah untuk meningkatkan output, meningkatkan efisiensi atau memelihara
kualitas dan tingkat responsif terhadap kebutuhan pasien.
2). Public-contract model yaitu public payer membuat kontrak dengan penyedia perawatan
kesehatan swasta. Pembayar ini bisa agen pemerintah atau sebuah lembaga penjamin dana
sosial. Sistem single payer kedudukan akan lebih kuat dan cenderung memiliki biaya
administrasi yang lebih rendah dibandingkan dengan sistem multiple payer. Klinik dan
rumah sakit swasta dijalankan atas dasar non profit. Sistem ini secara umum lebih responsif
terhadap kebutuhan pasien dibandingkan pengaturan publik, namun kurang berhasil dalam
mengatur biaya perawatan, membutuhkan regulasi tambahan dan kontrol dari otoritas
publik.
3). Private insurance/ provider model yaitu menggunakan asuransi swasta dikombinasikan
dengan penyedia swasta. Asuransi dapat diwajibkan seperti di Switzerland atau sukarela
seperti di Amerika Serikat. Metode pembayaran secara tradisional berdasarkan atas aktivitas,
dan sistem memberikan tingkatan tinggi dari pilihan dan tingkat responsif atas kebutuhan
pasien, tapi control biaya lemah. Dalam sistem ini, penjamin asuransi lebih selektif dalam
kontrak dengan penyedia yang kompetitif dan membatasi pilihan pasien atas penyedia dan
pelayan.
2.1.4 Teori Konsumsi
Teori Keynes (Keynesian Consumption Model)
1) Hubungan Pendapatan Disposabel dan Konsumsi. Keynes menjelaskan bahwa konsumsi saat
ini (current consumption) sangat dipengaruhi oleh pendapatan disposabel saat ini (current
disposable income). Menurut Keynes, ada batas konsumsi minimal yang tidak tergantung
tingkat pendapatan. Artinya, tingkat konsumsi tersebut harus dipenuhi, walaupun tingkat
pendapatan sama dengan nol. Itulah yang disebut dengan konsumsi otonomus (autonomous
consumption). Jika pendapatan disposabel meningkat, maka konsumsi juga akan meningkat.
Hanya saja peningkatan konsumsi tersebut tidak sebesar peningkatan pendapatan disposabel.
(Pratama Raharja & Mandala Manurung, 2008)
Beberapa catatan mengenai fungsi konsumsi Keynes tersebut: merupakan variabel
riil/nyata, yaitu bahwa fungsi konsumsi Keynes menunjukkan hubungan antara pendapatan
dengan pengeluaran konsumsi yang keduanya dinyatakan dengan menggunakan tingkat harga
konstan, bukan hubungan antara pendapatan nominal dengan pengeluaran konsumsi nominal;
merupakan pendapatan yang terjadi (current income), bukan pendapatan yang diperoleh
sebelumnya dan bukan pula pendapatan yang diperkirakan terjadi di masa datang (yang
diharapkan) dan merupakan pendapatan absolut, bukan pendapatan relatif atau pendapatan
permanen.
2) Kecenderungan Mengkonsumsi Marjinal (Marginal Propensity to Consume).
Kecenderungan mengkonsumsi marjinal (Marginal Propensity to Consume) disingkat MPC
adalah konsep yang memberikan gambaran tentang berapa konsumsi akan bertambah bila
pendapatan disposabel bertambah satu unit. Jumlah tambahan konsumsi tidak akan lebih besar
daripada tambahan pendapatan disposabel, sehingga angka MPC tidak akan lebih besar dari
satu. Angka MPC juga tidak mungkin negatif, dimana jika pendapatan disposabel terus
meningkat, konsumsi terus menurun sampai nol (tidak ada konsumsi). Sebab manusia tidak
mungkin hidup di bawah batas konsumsi minimal.
Karena itu 0 < MPC < 1. Keynes menduga bahwa kecenderungan mengkonsumsi
marginal (Marginal Prospensity to Consume) jumlah yang dikonsumsi dalam setiap tambahan
pendapatan adalah antara nol dan satu. Kecenderungan mengkonsumsi marginal adalah
krusial bagi rekomendasi kebijakan Keynes untuk menurunkan pengangguran yang kian
meluas. Kekuatan kebijakan fiskal, untuk mempengaruhi perekonomian seperti ditunjukkan
oleh pengganda kebijakan fiskal muncul dari umpan balik antara pendapatan dan konsumsi
(Gregory Mankiw, 2003)
3) Kecenderungan Mengkonsumsi Rata-Rata (Average Propensity to Consume).
Kecenderungan mengkonsumsi rata-rata (Average Propensity to Consume) disingkat APC
adalah rasio antara konsumsi total dengan pendapatan disposabel total. Keynes menyatakan
bahwa rasio konsumsi terhadap pendapatan, yang disebut kecenderungan mengkonsumsi rata-
rata (Average Prospensity to Consume), turun ketika pendapatan naik. Masyarakat percaya
bahwa tabungan adalah kemewahan, sehingga masyarakat berharap orang kaya menabung
dalam proporsi yang lebih tinggi dari pendapatan mereka ketimbang si miskin.
4) Model Konsumsi Siklus Hidup (Life Cycle Hypothesis of Consumption).
Model konsumsi siklus hidup (Life Cycle Hypothesis of Consumption, disingkat LCH )
dikembangkan oleh Franco Modigliani, Albert Ando, dan Richard Brumberg. Model ini
berpendapat bahwa kegiatan konsumsi adalah kegiatan seumur hidup. Sama halnya dengan
model Keynes, model ini mengakui bahwa faktor yang dominan pengaruhnya terhadap
tingkat konsumsi adalah pendapatan disposabel.
Hanya saja, model siklus hidup ini mencoba menggali lebih dalam untuk mengetahui faktor-
faktor apa saja yang memengaruhi besarnya pendapatan disposabel. Ternyata, tingkat
pendapatan disposabel berkaitan erat dengan usia seseorang selama siklus hidupnya. Model
siklus hidup ini membagi perjalanan hidup manusia menjadi tiga periode:
(1) Periode Belum Produktif.
Periode ini berlangsung dari sejak manusia lahir, bersekolah, hingga pertama kali bekerja,
biasanya berkisar antara usia nol hingga dua puluh tahun. Pada periode ini umumnya
manusia belum menghasilkan pendapatan. Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi,
mereka harus dibantu oleh anggota keluarga lain yang telah berpenghasilan.
(2) Periode Produktif
Periode ini umumnya berlangsung dari usia sekitar dua puluh tahun. Selama periode ini,
tingkat penghasilan meningkat. Awalnya meningkat cepat dan mencapai puncaknya pada
usia sekitar lima puluhan tahun. Setelah itu tingkat pendapatan disposabel menurun,
sampai akhirnya tidak mempunyai penghasilan lagi.
(3) Periode Tidak Produktif Lagi
Periode ini berlangsung setelah usia manusia melebihi enam puluh tahun. Ketuaan yang
datang tidak memungkinkan mereka bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Pola
konsumsi manusia berkaitan dengan periode hidupnya. Dengan kata lain, manusia harus
merencanakan alokasi pendapatan disposabelnya. Ada saatnya mereka harus
berutang/mendapat tunjangan, ada saat harus menabung sebanyak-banyaknya dan
akhirnya ada pula saat dia harus hidup dengan menggunakan uang tabungannya (Pratama
Raharja, 2008)
2.1.5 Persepsi Tentang Mutu Pelayanan Kesehatan
2.1.5.1 Persepsi
Kata “persepsi” dalam bahasa Inggris adalah perception yang mengandung arti
pengertian, tanggapan, daya memahami, atau daya menanggapi (Adz-Dzakiey, 2006).
Selanjtunya JP. Chaplin yang dikutip Adz-Dzakiey (2006) mengartikan persepsi sebagai berikut.
1) Proses mengetahui atau mengenali objek dan kejadian objektif dengan bantuan indera.
2) Kesadaran dari proses-proses organis.
3) Satu kelompok penginderaan dengan penambahan arti-arti yang berasal dari pengalaman di
masa lalu.
4) Variabel yang menghalangi atau ikut campur tangan, berasal dari kemampuan organisme
untuk melakukan pembedaan di antara perangsang-perangsang.
Dalam arti lain persepsi diartikan sebagai proses dimana seorang menjadi sadar akan
segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya, pengetahuan
lingkungan yang diperoleh melalui interpretasi data indera, atau menafsirkan stimulus yang telah
ada di otak. Persepsi adalah fungsi yang penting dalam kehidupan, yang dengannya makhluk
hidup dapat mengerti apa yang akan menyakitinya, hingga dengannya ia pun segera menjauh. Di
samping itu, juga mengerti apa yang bermanfaat bagi dirinya, yang karenanya maka ia akan
berusaha untuk mencapainya (Adz-Dzakiey, 2006).
Menurut Satiadarma (2001) mengatakan persepsi didefinisikan sebagai proses dimana
seseorang memilih, mengorganisasikan, mengartikan masukan informasi untuk menciptakan
suatu gambaran yang berarti dari dunia ini. Selanjutnya dikatakan, orang dapat memiliki persepsi
yang berbeda dari objek yang sama karena adanya tiga proses persepsi, yaitu: (1) perhatian yang
selektif; (2) gangguan yang selektif; dan (3) mengingat yang selektif.
Dengan demikian persepsi berkaitan dengan pikiran, perasaan, fantasi dan segenap unsur
kejiwaan lainnya, jadi seorang yang tidak mampu melakukan hubungan yang serasi dengan
objek yang diamati melalui persepsinya, maka akan kesulitan yang terutama disebabkan oleh
daya pengamatan dan pandangan yang kurang baik pada objek tersebut (Satiadarma, 2001).
Pada hakekatnya persepsi selalu berhubungan dengan stimulus (rangsangan yang
diterima oleh indera). Oleh karena itu, persepsi dapat terjadi setiap adanya stimulus yang
menggerakkan indera. Adapun faktor penentu yang mempengaruhi sikap dan tingkah laku yang
merupakan hasil persepsi yang berbeda-beda pada satu objek berupa motif, kemampuan berfikir,
dan pengalaman hidup. Persepsi merupakan suatu proses yang dimulai dari pengelihatan hingga
terbentuk tanggapan yang terjadi dalam diri individu sehingga individu sadar akan segala sesuatu
dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya (Satiadarma, 2001).
Jadi dalam hal ini persepsi pasien dapat timbul karena adanya pengamatan terhadap mutu
pelayanan yang diterima pasien atas penggunaan JKBM. Baik itu persepsi yang positif ataupun
persepsi yang negatif tergantung pada pandangan, penglihatan dan perhatian pasien dalam
menanggapi mutu pelayanan yang ada di puskesmas tersebut.
2.1.5.2 Mutu Pelayanan Kesehatan
Menurut para ahli mutu dapat didefinisikan sebagai berikut.
1) Menurut Winston Dictionary yang dikutip oleh Azwar (1995), mutu adalah tingkat
kesempurnaan dari penampilan sesuatu yang sedang diamati.
2) Menurut Donabedian yang dikutip oleh Azwar (1995), mutu adalah sifat yang dimiliki oleh
suatu program.
3) Menurut Din ISO 8402 yang dikutip oleh Azwar (1995), mutu adalah totalitas dari wujud
serta ciri dari suatu barang atau jasa yang dihasilkan, yang di dalamnya terkandung sekaligus
pengertian akan adanya rasa aman dan atau terpenuhinya kebutuhan para pengguna barang
atau jasa yang dihasilkan tersebut.
4) Menurut Crosby yang dikutip oleh Azwar (1995), mutu adalah kepatuhan terhadap standar
yang telah ditetapkan.
5) Menurut Deming yang dikutip oleh Nasution (2005), mutu adalah kesesuaian dengan
kebutuhan pasar.
6) Menurut Feigenbaum yang dikutip oleh Nasution (2005), mutu adalah kepuasan pelanggan
sepenuhnya, suatu produk bermutu apabila dapat memberikan kepuasan sepenuhnya kepada
konsumen, yaitu sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen atas suatu produk.
7) Menurut Garvin dan Davis yang dikutip oleh Nasution (2005), mutu adalah suatu kondisi
dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia/tenaga kerja, proses dan tugas, serta
lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan konsumen.
Dari beberapa definisi di atas terdapat beberapa persamaan, yaitu dalam elemen-elemen
sebagai berikut.
1) Mutu mencakup usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan.
2) Mutu mencakup produk, tenaga kerja, proses dan lingkungan.
3) Mutu merupakan kondisi yang selalu berubah (misalnya apa yang dianggap merupakan
kualtias saat ini mungkin diangap kurang berkualitas pada masa mendatang) (Nasution,
2005).
Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan secara sendiri atau secara
bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan,
mencegah, dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga
dan ataupun masyarakat (Azwar, 1995).
Mutu pelayanan kesehatan adalah yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan
kesehatan dalam menimbulkan rasa puas pada diri setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan
rata-rata penduduk, sama halnya dengan kebutuhan dan tuntutan, makin sempurna kepuasan
tersebut, makin baik pula mutu pelayanan kesehatan. Serta di pihak lain tata cara
penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan (Azwar,
1995).
Secara sederhana ada tiga persyaratan pokok yag harus dimiliki untuk disebut pelayanan
kesehatan yang baik, yaitu sebagai berikut.
1) Sesuai dengan kebutuhan pemakai jasa pelayanan.
Suatu pelayanan kesehatan yang baik adalah yang sesuai dengan kebutuhan pemakai jasa
pelayanan.
2) Dapat dijangkau oleh mereka yang membutuhkan.
Pengertian terjangkau adalah tidak hanya dari sudut jarang atau lokasi tetapi juga dari sudut
pembiayaan.
3) Sesuai dengan prinsip ilmu dan teknologi kedokteran.
Dengan kata lain suatu pelayanan kesehatan yang baik adalah pelayanan kesehatan yang
terjamin mutunya (Sari, 2004).
2.1.6 Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM)
Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 6 tahun 2010 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM), Jaminan Kesehatan Bali
Mandara (JKBM) adalah program Pemerintah Provinsi bekerjasama dengan Pemerintah
Kabupaten/Kota dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan cara
memberikan pelayanan kesehatan. Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan dana sebesar Rp.
127 milyar untuk Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) dalam tahun 2010. Alokasi
dana ini meningkat hampir lima kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya (2009) yang hanya Rp
27 milyar.
Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan alokasi dana untuk pelayanan kesehatan
tersebut mencapai 13,5 persen dari total APBD Bali 2010. Padahal, sesuai UU Kesehatan,
alokasi untuk kesehatan idealnya hanya lima persen dari APBD. Di tahun 2009 Pemerintah Bali
sudah menjalankan pelayanan kesehatan gratis keliling ke seluruh pelosok Bali (kecuali
Jembrana) yang bernama Program Pelayanan Kesehatan Gratis (Yankestin) atau pelayanan
kesehatan gratis ini diganti oleh program baru bernama Jaminan Kesehatan Bali Mandara
(JKBM) yang diharapkan akan digunakan seterusnya untuk menjamin kesehatan masyarakat
Bali. Program ini mulai berlaku per 1 Januari 2010. Gubernur Bali Made Mangku Pastika juga
mengatakan di depan otoritas kesehatan Kabupaten bahwa kemampuan masyarakat Bali
mengakses kesehatan tidak merata, karena itu JKBM memberikan akses pada warga Bali yang
belum tertanggung.
Dalam perjanjian kerjasama ini, Pemerintah provinsi Bali akan memberikan dana hibah
kepada RSUD sebesar 123, 2 milyar dan Puskesmas sebesar 48 milyar di seluruh kabupaten/kota
se-Bali kecuali Jembrana. Secara umum program JKBM ini bertujuan untuk meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat Bali. Bagi masyarakat Bali yang memiliki KTP dan KK dan sudah
terdaftar di desa masing-masing akan mendapatkan pelayanan kesehatan di seluruh Puskesmas
dan Rumah Sakit Pemerintah yang ada di Bali secara gratis. Tentunya harus dilakukan secara
bertahap, dari tempat pelayanan kesehatan terdepan/terkecil (Puskesmas) kemudian dilanjutkan
ke Rumah Sakit Daerah dan ke Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah. Hanya dengan menunjukkan
KTP dan KK kita sudah bisa mendapatkan pelayanan gratis ini. Namun masih dalam ruang inap
kelas 3, seiring perkembangannya akan berkembang menuju kelas yang lebih elit bahkan sampai
kelas VIP, namun kemungkinan akan diperlukan dana tambahan dari yang bersangkutan yang
dibayar dalam sistem asuransi.
2.1.6.1 Pendanaan JKBM
Pendanaan Program JKBM merupakan subsidi pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta JKBM. Sumber dana berasal dari APBD
Provinsi Bali dan APBD Kabupaten/ Kota yang ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk yang
belum memiliki Jaminan Kesehatan dan PAD Kabupaten/Kota. Dana program Jaminan
Kesehatan Bali Mandara tersebut keseluruhan dialokasikan untuk membiayai dana pelayanan
kesehatan langsung. Disamping dana pelayanan kesehatan langsung untuk mendukung
berjalannya program JKBM ini, perlu juga dianggarkan dana pelayanan kesehatan tidak langsung
atau operasional manajemen untuk Tim Koordinasi dan Tim Pengelola JKBM di tingkat
Kabupaten/Kota dan Propinsi melalui DPA masing-masing Dinas Kesehatan Provinsi dan
Kabupaten/Kota. Pengalokasian Dana JKBM ini dibagi secara merata berdasarkan jumlah
Anggaran APBD di masing-masing Puskesmas dan RSUD. Program JKBM ini diharapkan dapat
membantu masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan.
2.1.6.2 Jenis Pelayanan JKBM
Pada dasarnya manfaat yang disediakan untuk masyarakat bersifat komprehensif sesuai
dengan indikasi medis, kecuali beberapa hal yang dibatasi dan tidak dijamin. Pelayanan
kesehatan komprehensif tersebut meliputi :
1) Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya
(1) Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP), dilaksanakan pada puskesmas dan jaringannya baik
dalam maupun luar gedung meliputi pelayanan : pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter
umum, pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter spesialis, pemeriksaan kehamilan dan
nifas, tindakan medis kecil termasuk cuci luka, rawat luka dan jahit luka, penunjang
diagnostic sederhana dan pemeriksaan dan pengobatan gigi, termasuk cabut/tambal
(2) Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP), dilaksanakan pada Puskesmas Perawatan yang
meliputi pelayanan: perawatan dan akomodasi rawat inap, partus, visite dokter spesialis,
konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan, tindakan medis kecil termasuk cuci
luka, rawat luka dan jahit luka, penunjang diagnostic sederhana, pemberian obat.
(3) Pelayanan gawat darurat (emergency).
2) Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.
Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL), dilaksanakan pada puskesmas yang menyediakan
pelayanan spesialistik, poliklinik spesialistik Rumah Sakit Pemerintah yang merupakan
jejaring JKBM, meliputi :
(1) konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan oleh dokter
spesialis/umum,
(2) pemeriksaan kehamilan yang beresiko tinggi dan memerlukan penanganan spesialistik,
(3) rehabilitasi medik,
(4) penunjang diagnostic : laboratorium klinik, radiologi dan elek-tromedik,
(5) tindakan medis kecil-sedang,
(6) pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjutan,
(7) pemberian obat sesuai fotmularium obat JKBM,
(8) pelayanan darah,
Rawat inap Tingkat Lanjutan (RITL), dilaksanakan pada ruang perawatan kelas III rumah
sakit pemerintah meliputi : akomodasi dan konsumsi rawat inap pada kelas III, konsultasi