9 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Kajian Pustaka Penelitian Mengenai “Evaluasi Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Badung dalam Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Tahun 2014” ini banyak mengembangkan dari penelitian – penelitian lain sebelumnya yang berhubungan dengan pokok bahasan penelitian. Adapun penelitian – penelitian yang terdahulu yang menjadi referensi tambahan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu: 1. Penelitian yang dilakukan oleh Indra Lesmana (2014), Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Penelitian Beliau berjudul Efektivitas Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Barat Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsinya. (ISSN 2337-8670, ejournal.pin.or.id). Penelitiannya ini memfokuskan pada efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dilihat menggunakan beberapa kriteria yaitu, produktivitas, fleksibilitas, kepuasan kerja dan, kualitas. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian deskriptif kualitatif. Dan dari hasil penelitian ini secara keseluruhan dari kriteria efektivitas menggambarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sejauh ini dapat berjalan cukup efektif menangani persoalan kebencanaan di Kutai Barat. Namun masih terdapat beberapa masalah yang menjadi penghambat
24
Embed
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Kajian Pustaka. BAB II.pdf · menggunakan Metode Penelitian Kualitatif, dengan pendekatan masalah menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
9
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Kajian Pustaka
Penelitian Mengenai “Evaluasi Kinerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Badung dalam Bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan Bencana Tahun 2014” ini banyak mengembangkan dari
penelitian – penelitian lain sebelumnya yang berhubungan dengan pokok
bahasan penelitian. Adapun penelitian – penelitian yang terdahulu yang
menjadi referensi tambahan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:
1. Penelitian yang dilakukan oleh Indra Lesmana (2014), Program S1
Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Mulawarman. Penelitian Beliau berjudul Efektivitas
Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Kabupaten Kutai Barat Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsinya.
(ISSN 2337-8670, ejournal.pin.or.id).
Penelitiannya ini memfokuskan pada efektivitas pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi yang dilihat menggunakan beberapa kriteria yaitu,
produktivitas, fleksibilitas, kepuasan kerja dan, kualitas. Penelitian ini
menggunakan Metode Penelitian deskriptif kualitatif.
Dan dari hasil penelitian ini secara keseluruhan dari kriteria efektivitas
menggambarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sejauh ini dapat
berjalan cukup efektif menangani persoalan kebencanaan di Kutai Barat.
Namun masih terdapat beberapa masalah yang menjadi penghambat
10
seperti, persoalan anggaran dan sumber daya manusia karena kurangnya
tenaga professional. Maka dari itu, Penulis menyarankan bahwa perlu
dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia
dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber anggaran yang tersedia
serta perbaikan dalam kualitas kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Barat.
2. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Haning Marwiyanthy (2013).
Program S1 Jurusan Sosiologi, FISIP - Universitas Sebelas Maret.
Penelitiannya berjudul Peran BPBD (Badan Penanggulangan Bencana
Daerah) Kabupaten Karanganyar Dalam Tahap Kesiapsiagaan
Penanganan Bencana Alam. Metode yang digunakan adalah Deskriptif
Kualitatif. Fokus penelitian ini adalah mengenai peran BPBD dalam
penanganan bencana alam tanah longsor yang terjadi di wilayah rawan
bencana Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui peran BPBD Kabupaten Karanganyar dalam tahap
kesiapsiagaan penanganan bencana alam.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran BPBD adalah
meningkatkan kesadaran masyarakat dalam tahap kesiapsiagaan
penanganan bencana alam. Upaya yang dilakukan baik mitigasi pasif
berupa pendidikan sadar bencana, penyuluhan tentang bencana alam serta
karakteristiknya. Dengan upaya-upaya yang dilakukan dimungkinkan
dapat mengurangi dampak bencana dan juga meminimalisir korban
akibat bencana alam. Sehingga sangat dibutuhkan peran aktif masyarakat
11
dan pemerintah untuk menjadikan masyarakat peduli bencana. Dari peran
BPBD dalam tahapan kesiapsiagaan ini diharapkan mampu
meningkatkan warga masyarakat selalu aktif dalam memperoleh
informasi mengenai bencana alam dan mengenali daerah tempat tinggal
mereka masing-masing, sehingga dapat diperkirakan kemungkinan
terburuk serta antisipasi yang harus dilakukan.
3. Penelitian yang selanjutnya dilakukan oleh Rully Indra Permana
(2013). Program Kekhususan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum,
Universitas Bung Hatta Padang. Judul dari penelitian yang dilakukan
adalah “Tugas Dan Tanggung Jawab Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Di Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Peraturan daerah
Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana”. Penelitian ini
menggunakan Metode Penelitian Kualitatif, dengan pendekatan masalah
menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu berdasarkan
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan apa
yang terjadi di lapangan (pelaksanaan), sehingga dalam penelitian ini
peneliti menggunakan bahan hukum.
Penelitian ini memfokuskan pada tugas dan tanggung jawab BPBD
Kabupaten Pesisir Selatan dalam penanggulangan bencana dan kerusakan
lingkungan yang terjadi di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan ini.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk – bentuk kerusakan
lingkungan dan bencana alam yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan
12
dan untuk mengetahui bentuk – bentuk tugas dan tanggung jawab Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Di Kabupaten Pesisir Selatan.
Dari penelitian yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa bentuk-
bentuk kerusakan lingkungan yang menyebabkan bencana alam di
Kabupaten Pesisir Selatan yaitu kerusakan lingkungan akibat proses alam
seperti tsunami, gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan badai angin
topan. serta Bentuk tugas dan tanggung jawab pemerintah Kabupaten
Pesisir Selatan terhadap penanggulangan bencana alam di Kabupaten
Pesisir Selatan yaitu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam
Penanggulangan Bencana yang secara teknis dilakukan oleh BPBD dan
diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang
penanggulangan bencana, dimana BPBD bertanggung jawab
menyelenggarakan penanggulangan bencana baik saat pra bencana, saat
bencana dan pasca bencana sehingga dapat mengurangi kerugian yang
ditimbulkan akibat bencana.
Dari 3 penelitian sebelumnya yang telah dibahas di atas, dapat dilihat
bahwa penelitian tentang “Evaluasi Kinerja BPBD Kabupaten Badung
dalam Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Tahun 2014” ini,
memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya.
Persamaannya adalah sama – sama menggunakan metode penelitian
Kualitatif dan sama-sama membahas tentang keberadaan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah di tingkat Kabupaten yang berdasarkan
peraturan – peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
13
Sedangkan yang membedakan adalah lokasi penelitiannya, dan fokus
penelitiannya dimana penelitian yang pertama memfokuskan pada
efektivitas tugas pokok dan fungsi BPBD, penelitian kedua memfokuskan
pada peran BPBD dan penelitian ketiga memfokuskan pada tugas dan
tanggung jawab BPBD. Sementara itu, dalam penelitian ini memfokuskan
pada Evaluasi Kinerja BPBD khususnya dalam pelaksanaan pelayanan
bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana di daerah Kabupaten Badung
pada tahun 2014.
2.2 Kerangka Konseptual
2.2.1 Konsep Kebijakan Publik
Dalam menjalankan suatu pemerintahan, suatu negara
memerlukan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan publik
yang telah ditentukan. Kebijakan memang lebih sering dipergunakan
dalam konteks tindakan yang dilakukan oleh para aktor dan institusi-
institusi pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya. Dewasa ini
membahas tentang kebijakan tidak dapat terlepas dari suatu keputusan
pemerintah. Sedangkan membahas tentang publik kita tidak dapat
terlepas dari tiga konotasi yaitu pemerintah, masyarakat dan umum.
Hal ini dapat dilihat dalam dimensi subjek, objek, dan lingkungan dari
kebijakan tersebut. Banyak para ahli yang mengemukakan
pendapatnya tentang definisi kebijakan publik. Beberapa diantaranya
adalah sebagai berikut:
14
Menurut Suradinata (1993:19) kebijakan publik sebagai
kebijakan negara atau pemerintah adalah kebijakan yang
dikembangkan oleh badan-badan atau lembaga dan pejabat
pemerintah. Kebijakan negara dalam pelaksanaannya meliputi
beberapa aspek, berpedoman pada ketentuan yang berlaku,
berorientasi pada kepentingan umum dan masa depan, serta strategi
pemecahan masalah yang terbaik.untuk mencapai suatu tujuan
tertentu.
Selain itu menurut James E. Anderson dalam bukunya Public
Policy Making (1984:3) (dikutip Dalam Soenarko, 2003:42)
menyimpulkan bahwa “public policy is a purposive course of action,
followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or
matter of concern” (kebijakan publik adalah serangkaian tindakan
yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh
seorang pelaku atau sekelompok pelaku, guna memecahkan suatu
masalah tertentu).
Berdasarkan stratifikasinya, kebijakan publik dapat dilihat dari
tiga tingkatan yaitu, kebijakan umum, kebijakan manajerial dan
kebijakan teknis operasional. Selain itu, kebijakan publik dapat
dikelompokkan dalam empat tipe (Ripley, 1986), yaitu:
1. Tipe kebijakan distributif, Tipe kebijakan ini dimaksudkan untuk
meningkatkan atau mendorong aktivitas masyarakat tanpa ada
intervensi atau dorongan dari pemerintah.
15
2. Tipe kebijakan redistributive, Tipe kebijakan ini bertujuan untuk
menata kembali alokasi kekayaan, hak-hak atau kepentingan antar
kelompok sosial.
3. Tipe kebijakan regulative protective, Tipe ini bertujuan untuk
melindungi masyarakat dengan menetapkan kondisi atau syarat
bagi kegiatan-kegiatan masyarakat yang hendak dilaksanakan.
4. Tipe kebijakan regulative kompetitive, Tipe ini bertujuan untuk
menjaga agar terdapat kompetisi yang adil.
Kebijakan publik yang dibahas dalam penelitian ini adalah
kebijakan Pembentukan BPBD Kabupaten Badung yang yang
berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3
Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah. Berdasarkan tipe kebijakan publik
di atas, kebijakan ini dikategorikan dalam tipe kebijakan regulative
protective, hal ini dikarenakan kebijakan ini merupakan kebijakan
yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak yang
mungkin timbul akibat terjadinya bencana dan mengurangi resiko
akibat bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Badung. Maka dari
itu, dalam kebijakan ini selanjutnya diatur lebih lanjut panduan –
panduan yang harus dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam
kegiatan pelayanan penanggulangan bencana, baik pra bencana, saat
bencana dan pasca bencana terjadi.
16
Selain itu, dari sudut manajemen, proses kerja dari kebijakan
publik dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi
pembuatan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi.
2.2.2 Konsep Evaluasi
Evaluasi adalah suatu upaya untuk mengukur hasil atau dampak
suatu aktivitas, program, atau proyek dengan cara membandingkan
dengan tujuan yg telah ditetapkan, dan bagaimana cara pencapaiannya
(Mulyono, 2009). Sedangkan menurut Rika Dwi K. (2009)
Evaluasi adalah sebuah proses dimana keberhasilan yang dicapai
dibandingkan dengan seperangkat keberhasilan yang diharapkan.
Perbandingan ini kemudian dilanjutkan dengan pengidentifikasian
faktor-faktor yang berpengaruh pada kegagalan dan keberhasilan.
Menurut Suharsimi Arikunto (2007: 222-223) penelitian
evaluasi dapat diartikan suatu proses yang dilakukan dalam rangka
menentukan kebijakan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan
nilai-nilai positif dan keuntungan suatu program, serta
mempertimbangkan proses serta teknik yang telah digunakan untuk
melakukan suatu penelitian.
Dalam menghasilkan informasi mengenai kinerja
program/kegiatan, evaluator menggunakan tipe kriteria yang berbeda
untuk mengevaluasi hasilnya. Menurut Dunn (1999), dalam
melaksanakan evaluasi setidaknya harus sesuai dengan tahapan-
tahapan berikut ini :
17
1. Pengumpulan data, Evaluator mengumpulkan data mengenai apa
yang diinginkan pengembang program baik yang berhubungan
dengan kondisi awal, transaksi, dan hasil. Data dapat dikumpulkan
melalui studi dokumen dapat pula melalui wawancara.
2. Analisis Data, dalam hal ini yang dilakukan meliputi analisis logis
dan empirik. Analisis logis diperlukan dalam memberikan
pertimbangan mengenai keterkaitan antara prasyarat awal,
transaksi, dan hasil dari kotak-kotak tujuan. Evaluator harus dapat
menentukan apakah prasyarat awal yang telah dikemukakan
pengembang program akan tercapai dengan rencana transaksi yang
dikemukakan. Atau sebetulnya ada model transaksi lain yang lebih
efektif. Demikian pula mengenai hubungan antara transaksi dengan
hasil yang diharapkan. Analisis kedua adalah analisis empirik.
Dasar bekerjanya sama dengan analisis logis tapi data yang
digunakan adalah data empirik.
3. Analisis congruence (kesesuaian), Tahapan ini merupakan analisis,
dimana evaluator membandingkan antara apa yang dikemukakan
dalam tujuan (inten) dengan apa yang terjadi dalam kegiatan
(observasi). Dalam hal ini evaluator menganalisis apakah yang
telah direncanakan dalam tujuan telah sesuai dengan pelaksanaanya
di lapangan atau terjadi penyimpangan. Apabila analisis
congruence telah selesai, maka evaluator menyerahkannya kepada
tim yang terdiri dari para ahli dan orang yang terlibat dalam
18
program. Tim ini yang akan meneliti kesahihan hasil analilsis
evaluator dan memberikan persepsinya mengenai faktor penting
congruence.
4. Pertimbangan hasil, Tugas evaluator berikutnya adalah
memberikan pertimbangan mengenai program yang sedang dikaji.
Untuk itu, evaluator harus mengetahuai standar program yang
diteliti kemudian menyesuaikan dengan program yang terlaksana.
Konsep evaluasi ini nantinya akan diaplikasikan kepada
penelitian yang akan dilaksanakan di BPBD Kabupaten Badung
mengenai kinerja badan ini dalam pelaksanaan pencegahan dan
kesiapsiagaan bencana di daerah Kabupaten Badung.
2.2.3 Konsep Kinerja
Kata kinerja merupakan singkatan dari kinetika energi kerja
yang padanannya dalam bahasa Inggris adalah performance, yang
sering diindonesiakan menjadi kata performa. (Wirawan, 2009).
Dalam kamus besar bahasa Indonesia dinyatakan bahwa kinerja
berarti: (1) sesuatu yang dicapai, (2) prestasi yang diperlihatkan, (3)
kemampuan kerja. Selain itu, banyak pula para ahli yang
mendefinisikan kinerja, beberapa diantaranya seperti:
Gilbert (1997) mendefinisikan kinerja adalah apa yang dapat
dikerjakan oleh seseorang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Sedangkan Prawirosentono (1999 : 2) mendefinisikan kinerja sebagai
19
performance, yaitu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau
sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang
dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai
tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum
dan sesuai dengan moral dan etika.
Berdasarkan beberapa pendapat tentang kinerja atau prestasi
kerja di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian kinerja
maupun prestasi kerja mengandung substansi pencapaian hasil kerja
oleh seseorang. Dengan demikian bahwa kinerja maupun prestasi
kerja merupakan cerminan hasil yang dicapai oleh seseorang atau
sekelompok orang. Kinerja perorangan (individual performance)
dengan kinerja lembaga (institutional performance) atau kinerja
perusahaan (corporate performance) terdapat hubungan yang erat.
2.2.4 Konsep Organisasi Pemerintah
Sebagai mahluk sosial, manusia akan cenderung masuk dan
bergabung dalam suatu organisasi. Banyak terdapat pakar yang
mendefinisikan tentang organisasi. beberapa diantaranya yaitu:
Menurut John D. Millet (1954), menyatakan bahwa organisasi
adalah sebagai kerangka struktur dimana pekerjaan dari beberapa
orang diselenggarakan untuk mewujudkan tujuan bersama. Selain itu
menurut, Chester L. Bernard (1968), menyatakan bahwa organisasi
sebagai sebuah sistem tentang aktivitas kerja sama dua orang atau
20
lebih dari sesuatu yang tidak berwujud yang sebagian besar tentang
silahturahmi.
Dari pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa definisi
organisasi adalah sebagai berikut:
a. Wadah atau tempat terselenggaranya administrasi atau aktivitas
pencapaian tujuan
b. Di dalamnya terjadi hubungan antarindividu maupun kelompok,
baik di dalam organisasi maupun di luar organisasi.
c. Terjadi kerja sama dan pembagian tugas dalam organisasi
tersebut
d. Berlangsung proses aktivitas berdasarkan kinerja masing-
masing.
Keberadaan organisasi sangat penting dalam kehidupan manusia.
Secara global di dunia, organisasi dikelompokan menjadi dua jenis
yaitu organisasi pemerintahan dan organisasi non-pemerintahan (baik
swasta yang bernuansa dagang maupun nondagang. Di dalam suatu
negara organisasi pemerintahan menjadi hal utama dalam
mewujudkan tujuan – tujuan pelayanan yang bermanfaat untuk
masyarakat.
Disamping itu, untuk penyelenggaraan administrasi
pemerintahan serta program dan kegiatan pemerintah, Kepada Daerah