10 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Bank 2.1.1. Definisi Bank Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perbankan, bank dapat didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Undang-undang No. 10 tahun 1998 juga membagi bank kedalam dua jenis, yaitu bank umum dan bank pengkreditan rakyat (BPR). Selanjutnya bank umum dan bank pengkreditan rakyat (BPR) dapat memilih untuk menjalankan usaha perbankan berdasarkan prinsip bank konvensional atau berdasarkan prinsip bank syariah (Budisantoso & Triandaru, 2006: 6). Menurut Miskhin (2004: 8), definisi dari bank dipersingkat menjadi sebuah lembaga perantara keuangan yang menerima simpanan dan memberikan pinjaman kepada masyarakat. Kuncoro dan Suhardjono (2002: 68) mendefinisikan bank umum sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.
24
Embed
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Bank 2.1.1. Definisi Bank · sebagai lembaga perantara keuangan yang bertugas menghimpun simpanan dan memberikan pinjaman kepada masyarat. Selain fungsi
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
10
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Bank
2.1.1. Definisi Bank
Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perbankan, bank dapat didefinisikan
sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau
bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Undang-undang No. 10 tahun 1998 juga membagi bank kedalam dua jenis, yaitu
bank umum dan bank pengkreditan rakyat (BPR). Selanjutnya bank umum dan bank
pengkreditan rakyat (BPR) dapat memilih untuk menjalankan usaha perbankan
berdasarkan prinsip bank konvensional atau berdasarkan prinsip bank syariah
(Budisantoso & Triandaru, 2006: 6).
Menurut Miskhin (2004: 8), definisi dari bank dipersingkat menjadi sebuah
lembaga perantara keuangan yang menerima simpanan dan memberikan pinjaman
kepada masyarakat. Kuncoro dan Suhardjono (2002: 68) mendefinisikan bank
umum sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana
dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta
memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.
11
2.1.2. Fungsi Bank Umum
Menurut Latumaerissa (2011: 135-136), bank umum memiliki fungsi pokok
sebagai lembaga perantara keuangan yang bertugas menghimpun simpanan dan
memberikan pinjaman kepada masyarat. Selain fungsi pokok tersebut, bank juga
memiliki fungsi yang lain sebagai:
a. Agent of Trust
Sebagai agent of trust, bank menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan
asas kepercayaan. Aktivitas pengumpulan dana oleh bank harus didasari rasa
percaya dari masyarakat terhadap kredibilitas dan eksistensi dari masing-masing
bank. Kepercayaan menjadi sangat penting karena tanpa rasa percaya, masyarakat
tidak akan menitipkan uangnya di bank.
b. Agent of Development
Sebagai agent of development, bank berfungsi sebagai lembaga yang
menjembatani semua kegiatan ekonomi, baik kegiatan produksi barang dan jasa,
distribusi dan konsumsi, dari pelaku ekonomi dan menunjang kelancaran transaksi
ekonomi yang dilakukan.
c. Agent of Service
Sebagai agent of service, bank berfungsi sebagai penyedia layanan
keuangan selain penghimpunan dana dan pemberian pinjaman. Layanan-layanan
keuangan tersebut antara lain jasa transfer, jasa kotak pengaman (safe deposit
box), dan jasa penagihan (city clearing).
12
2.2. Bank Size (SIZE)
Perusahaan perbankan umumnya mengelompokan aset yang dimiliki ke
dalam dua kelompok besar, yaitu aset lancar dan aset tetap. Bila kedua aset
tersebut digabungkan, maka akan menghasilkan total assets. Total assets yang
dimiliki suatu bank dapat mencerminkan harta yang dimiliki oleh suatu perusahaan
dan besarnya ukuran bank.
Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) mengatur sebuah perusahaan
dapat dikategorikan sebagai perusahaan besar atau perusahaan kecil. Berdasarkan
Pasal 1 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-11/PM/1997,
definisi dari perusahaan menengah atau kecil adalah sebuah badan hukum yang
memiliki jumlah kekayaan (total assets) tidak lebih dari seratus miliyar rupiah.
Sebuah bank yang tergolong besar, memiliki total assets yang besar pula.
Selain memiliki cakupan total assets yg besar, bank-bank besar memiliki
ketersediaan dana yang besar, memiliki sumber daya yang cukup untuk mengelola
risiko kredit, dan memiliki sistem evaluasi keuangan yang baik (Constant & Ngomsi,
2012).
Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa bank size
adalah salah satu indikator besar atau kecilnya sebuah bank berdasarkan total
assets yang dimiliki oleh bank. sebuah bank yang besar tidak hanya memiliki total
assets yang kuat, namun juga memiliki ketersediaan dana, pengelolaan risiko kredit
dan sistem evaluasi yang baik.
13
2.3. Capital (CAP)
Pengelolaan akan kecukupan modal merupakan hal yang sangat penting
untuk menjaga kelangsungan usaha bank. Menurut Kuncoro dan Suhardjono (2002,
544) yang termasuk dalam pos modal adalah modal yang disetorkan oleh pemilik
atau pemegang saham.
Menurut Rose (1999: 471-472), modal berperan sebagai penyedia
perlindungan dari risiko kegagalan dengan menyerap kerugian finansial dan operasi,
hingga manajemen dapat mengungkapkan masalah yang dihadapi bank dan
memulihkan profitabilitas bank. Modal juga berperan dalam meyakinkan para
kreditur bahwa bank tetap akan membayarkan hutang mereka walaupun ekonomi
sedang tidak baik.
Mishkin (2013: 277), menyebutkan perlunya sebuah bank mengelola
modalnya, yaitu pertama, modal bank mampu menanggulangi terjadinya risiko
kegagalan bank. Kedua, imbal hasil untuk para pemegang saham dipengaruhi oleh
jumlah modal bank yang tersedia. Ketiga, bank harus menyediakan modal minimum
sebagai bentuk ketaatan pada peraturan dari otoritas pengatur. Dalam mengatur
modal minimum yang harus disediakan, Bank Indonesia melalui Pasal 2 Peraturan
Bank Indonesia Nomor 14/18/PBI/2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal
Mnimum Bank Umum, menjelaskan bahwa penyediaan modal minimum dapat
dihitung dengan membandingkan antara modal bank dan Aset Tertimbang Menurut
Risiko (ATMR). Penyediaan modal minimum paling rendah ditetapkan sebagai
berikut: 8% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 1, 9% hingga
kurang dari 10% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 2, 10% dari
14
ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 3, dan 11% hingga 14% untuk bank
dengan profil risiko peringkat 4 dan 5.
Mangani (2009: 21) dalam bukunya menyebutkan pentingnya bank dalam
mengelola modal, antara lain menghindarkan bank dari kemungkinan kegagalan
bank, jumlah modal yang dimiliki bank dapat mempengaruhi pendapatan pemilik dan
pemegang saham, dan memenuhi batas minimum modal bank yang ditentukan oleh
Bank Indonesia.
Constant dan Ngomsi (2012), berpendapat bahwa bank dengan modal yang
besar akan menarik debitur untuk meminjam dan meningkatkan penyaluran kredit.
Modal yang dapat mempengaruhi penyaluran kredit, dihitung dengan membagi nilai
dari buku ekuitas atau shareholder equity dengan total assets yang dimiliki bank.
Dari pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan modal
dapat menjadi cadangan bank dalam menghadapi risiko bank dan krisis ekonomi.
Bank dengan modal yang besar dapat menarik debitur untuk meminjam dan
mempengaruhi pendapatan dari pemilik dan pemegang saham.
2.4. Long-term Liabilities (LT Liab)
Dalam mendanai kegiatan usahanya, bank memerlukan sumber pendaan
bank. Sumber pendanaan bank terdiri dari dua jenis, yaitu instrument utang (debt
instrument) dan komponen modal (equity component) (Kuncoro dan Suhardjono,
2002: 543). Instrumen hutang adalah segala kewajiban bank kepada pihak ketiga
yang meminjamkan dana untuk bank. Instrumen hutang juga memiliki karakteristik
15
yang berbeda-beda menurut bunga yang harus dibayarkan, penjaminan oleh bank
sentral, dan dengan jatuh tempo pembayaran yang panjang atau pendek,
Selain mencari sumber dana yang berasal dari funding dan deposit, bank
perlu untuk melakukan kontrak pada hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang
dapat membantu melengkapi modal perbankan. Selain itu, hutang jangka panjang
memiliki jatuh tempo antara tujuh hingga dua belas tahun. Hutang jangka panjang
yang dapat diambil oleh bank seperti hipotek (mortgages), capital notes, dan obligasi
(Rose, 2002: 461).
Chernykh dan Theodossiou (2011) melakukan penelitian untuk mengetahui
potensi ketidakcocokan antara hutang jangka panjang dan waktu jatuh tempo
pinjaman yang dapat mempengaruhi bank dalam memberikan pinjaman jangka
panjang. Penelitian tersebut mengukur tingkat kepercayaan bank pada pendanaan
jangka panjang menggunakan rasio hutang jangka panjang dengan waktu jatuh
tempo lebih dari tiga tahun pada total liabilitas. Bank yang memiliki hutang jangka
panjang dapat lebih mampu menyalurkan pinjaman kepada masyarakat.
2.5. Provision for Loan Losses (PLL)
Provision for loan losses (PLL) adalah jumlah yang dibebankan terhadap
aktiva produktif untuk menyiapkan cadangan yang digunakan bank sebagai
penyerap kerugian pinjaman yang telah diperkirakan (Hempel & Simonson, 1999:
41). Chernykh dan Theodossiou (2011) mendefinisikan Provision for loan losses
(PLL) atau cadangan kerugian pinjaman usaha sebagai nilai dari sejumlah uang
yang disisihkan untuk memulihkan kerugian akibat kredit macet dan pinjaman
16
dengan probabilitas kegagalan tinggi. PLL dapat digunakan untuk mengukur kualitas
portfolio bank pada pinjaman usaha. Secara umum, semakin tinggi risiko pinjaman
yang dilakukan oleh sebuah bank, maka semakin tinggi pula nilai PLL bank tersebut.
2.6. Bank Ownership (State-owned Bank and Foreign-owned Bank)
Kepemilikan bank dapat ditinjau dari siapakah yang memegang kendali dan
turut andil dalam kepemilikan bank. Kepemilikan sebuah bank dapat dilihat dari akte
pendirian bank dan penguasaan saham yang dimilikinya. Berger et al. (2008)
mengklasifikasikan jenis bank berdasarkan kepemilikan saham, yaitu: foreign-owned
bank, state-owned bank, dan private domestic bank.
Chernykh dan Theodossiou (2011), dalam penelitiannya mendefinisikan
state-owned bank dan foreign-owned bank sebagai berikut:
State-owned bank merupakan bank yang kepemilikan saham perusahaanya
mayoritas dimiliki oleh negara. Bank yang dimiliki dan dikendalikan oleh negara
dapat mengalokasikan kredit jangka panjang untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi nasional.
Foreign-owned bank merupakan bank yang kepemilikan saham
perusahaanya mayoritas dimiliki oleh asing. Bank-bank asing juga berperan dalam
penyaluran kredit jangka panjang karena bank asing memiliki keunggulan komparatif
yaitu manajemen risiko yang lebih baik dan pemilihan calon peminjam yang lebih
ketat.
17
2.7. Kredit
Penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada
masyarakat yang memerlukan adalah fungsi pokok dari bank. Karena itu, penyaluran
kredit dalam kegiatan usaha bank berperan sangat besar. Terlebih sebagian besar
bank di Indonesia masih mengandalkan sumber pendapatan utama dari pemberian
kredit. Oleh karena itu, untuk mendapatkan margin dan profit yang maksimal
diperlukan pengelolaan kredit yang efektif dan efisien.
Berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 pasal 1, kredit dapat
didefinisikan sebagai “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan
dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam-meminjam antara
bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya
setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.” Selain itu berdasarkan
Peraturan Bank Indonesia No 8/13/PBI/2006 tentang Batas Maksimum Pemberian
Kredit Bank Umum menjelaskan bahwa Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)
yang diperkenankan terhadap modal bank adalah sebagai berikut: 10% dari modal
bank untuk penyediaan dana kepada pihak terkait, dan 20% dari modal bank untuk
penyediaan dana kepada pihak tidak terkait.
Rivai et al. (2007: 439) menjelaskan dua tujuan utama dari kredit adalah
sebagai berikut:
a. Profitability
Tujuan dari pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan yang
didapat dari bunga yang harus dibayar oleh debitur. Oleh karena itu, banyak bank
18
yang hanya memberikan kredit kepada usaha yang diyakini mampu dan dapat
mengembalikan kredit yang telah diterimanya.
b. Safety
Tujuan lain dari pemberian kredit adalah terjaminnya keamanan dari prestasi
atau fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh bank – baik dalam bentuk uang, barang
atau jasa – sehingga tujuan profitability yang diharapkan dapat benar-benar
terpenuhi.
Selain tujuan, penyaluran kredit kepada masyarakat juga memiliki fungsi.
Fungsi-fungsi kredit tersebut disebutkan oleh Abdullah (2003: 84), yaitu:
a. Meningkatkan daya guna (utility) dari modal/uang
b. Meningkatkan daya guna (utility) dari suatu barang
c. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
d. Menimbulkan gairah wirausaha masyarakat
e. Sebagai alat stabilisasi ekonomi
f. Sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional
g. Sebagai alat meningkatan hubungan ekonomi internasional
Bank memberikan kredit dengan berbagai jenis kredit sesuai dengan tujuan
peminjam. Budisantoso dan Triandaru (2006: 117) menjelaskan pengelompokan
pemberian kredit berdasarkan tujuannya, yaitu:
a. Kredit Modal Kerja (KMK)
Kredit Modal Kerja (KMK) adalah kredit yang digunakan untuk membiayai
kebutuhan modal kerja dari nasabah. KMK memiliki jangka waktu pengembalian
yang pendek dan disesuaikan dengan jangka waktu perputaran modal kerja
19
nasabah. Sebagai contoh, KMK dapat digunakan nasabah yang membuka usaha