RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019 Pendahuluan Hal. 1-1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Provinsi Lampung merupakan provinsi yang berada di ujung selatan Pulau Sumatera dan merupakan gerbang utama jalur transportasi dari dan ke Pulau Jawa. Dengan posisi yang srategis tersebut, maka pembangunan di wilayah Lampung mempunyai potensi dan peluang yang besar, dengan tantangan dan permasalahan yang lebih komplek dibandingkan daerah lain. Pengembangan dan pemanfaatan potensi dan peluang serta penanganan tantangan dan permasalahan pembangunan memerlukan perencanaan pembangunan yang terarah, terpadu, menyeluruh, sinergis, dan harmonis antar sektor, antar waktu, antar wilayah, dan antar level pemerintahan. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Undang-undang ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Adapun perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada, dalam rangka meningkatkan
265
Embed
BAB II - Perpustakaan BAPPENASperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/156819... · Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Pendahuluan Hal. 1-1
BBAABB II
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Provinsi Lampung merupakan provinsi yang berada di ujung selatan Pulau
Sumatera dan merupakan gerbang utama jalur transportasi dari dan ke Pulau
Jawa. Dengan posisi yang srategis tersebut, maka pembangunan di wilayah
Lampung mempunyai potensi dan peluang yang besar, dengan tantangan dan
permasalahan yang lebih komplek dibandingkan daerah lain. Pengembangan
dan pemanfaatan potensi dan peluang serta penanganan tantangan dan
permasalahan pembangunan memerlukan perencanaan pembangunan yang
terarah, terpadu, menyeluruh, sinergis, dan harmonis antar sektor, antar waktu,
antar wilayah, dan antar level pemerintahan.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional adalah landasan hukum di bidang perencanaan
pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
Undang-undang ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan
pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang,
jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan
pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan
secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur,
berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Adapun perencanaan pembangunan
daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan
berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumberdaya yang ada, dalam rangka meningkatkan
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Pendahuluan Hal. 1-2
kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka
waktu tertentu.
Merujuk kepada peraturan di atas, maka Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 merupakan
penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah
pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Masa
bakti Gubernur/Wakil Gubernur periode 2009-2014 telah berakhir pada tahun
2014 dan selanjutnya Gubernur terpilih Muhammad Ridho Ficardo dan Wakil
Gubernur terpilih Bachtiar Basri yang dilantik pada tanggal 2 Juni 2014
menyusun dan menyampaikan RPJMD Provinsi Lampung 2015–2019 yang
penetapannya paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan, sesuai dengan
ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah. Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2015—
2019 telah dilantik pada tanggal 2 Juni 2014, maka periode RPJMD Provinsi
Lampung disusun sesuai dokumen RPJPD Tahun 2005—2025 yaitu tahapan
pembangunan lima tahun ketiga periode 2015—2019. Selain itu mengacu
kepada mekanisme perencanaan dan penganggaran tahunan yang dimulai pada
bulan Januari sampai dengan Desember, maka RPJMD Provinsi Lampung
menggunakan periode Tahun 2015—2019.
Penyusunan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 dilakukan melalui
berbagai tahapan analisis data dan informasi hasil pembangunan, serta
penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi
Lampung Tahun 2005–2025. Penyusunan RPJMD Provinsi Lampung Tahun
2015-2019 menggunakan 5 (lima) pendekatan, yaitu politik, teknokratik,
partisipatif, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottom-up).
1.2. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat I Lampung, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Pendahuluan Hal. 1-3
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Pendahuluan Hal. 1-4
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Pendahuluan Hal. 1-5
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5059);
20. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010–2014;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
23. Keputusan Presiden Nomor 51/P Tahun 2014 Tentang Pengesahan
Pengangkatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Lampung Masa Jabatan
Tahun 2014-2019;
24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2 0 1 0 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029;
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Pendahuluan Hal. 1-6
1.3. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RPJMD Provinsi Lampung
Tahun 2015-2019 sebagai dokumen perencanaan pembangunan disusun
sebagai satu kesatuan yang utuh dengan dengan Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara
dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dalam penyusunannya,
harus memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2010-2014,
Selanjutnya, RPJMD juga merupakan bagian dari Sistem Perencanaan
Pembangunan Jangka Panjang Daerah sehingga RPJMD Provinsi Lampung
Tahun 2015-2019 disusun dengan berpedoman pada visi, misi dan arah
kebijakan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 dan memperhatikan RTRW
Provinsi Lampung, terutama dari sisi pola dan struktur tata ruang, sebagai
dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan
pemanfaatan ruang di Provinsi Lampung.
Selain berpedoman dan memperhatikan RPJM Nasional, RPJPD dan RTRW,
penyusunan RPJMD juga memperhatikan dokumen lainnya seperti Masterplan
Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), target
pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) dan RTRW Provinsi Bengkulu
dan Provinsi Banten.
RPJMD Provinsi Banten
Isu strategis RPJMD 2012—2017
a. Aksesibilitas dan mutu pelayanan pendidikan masyarakat
b. Pelayanan kesehatan masyarakat
c. Ketersediaan dan pelayanan infrastruktur
d. Penanganan kemiskinan dan pengangguran
e. Pananganan bencana alam
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Pendahuluan Hal. 1-7
f. Pengendalian lingkungan hidup
g. Pananganan ketenagakerjaan, pemerintah dan politik
h. Pengendalian kependudukan
i. Pemberdayaan ekonomi
j. Apresiasi budaya daerah
k. Pemerintahan otonom
RPJMD Provinsi Bengkulu
Isu strategis RPJMD 2010—2015
1. Masih adanya pembangunan sarana dan prasarana yang belum
terselesaikan dan belum berfungsi secara optimal;
2. Masih rendahnya produktivitas dan daya saing daerah Produktivitas dan
nilai tambah sektor-sektor PDRB masih cukup rendah terutama di sektor
pertanian, pertambangan dan penggalian serta industri pengolahan;
3. Jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi. Sampai dengan tahun 2010
angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu masih sebesar 18,59 % sedangkan
nasional pada tahun yang sama sebesar 13,5 %;
4. Masih rendahnya jenis dan nilai investasi yang masuk. Investasi dalam 5
tahun ke depan akan diarahkan dalam menunjang pertumbuhan dan
perkembangan industri kerakyatan seperti pabrik-parik industri hilir
pengolah hasil pertanian, perkebunan dan perikanan;
5. Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum optimal. Pada tahun 2010,
proporsi PAD terhadap pendapatan daerah masih sebesar 40%. Artinya
ketergantungan pendanaan untuk pembangunan masih cukup bergantung
pada Pemerintah Pusat. Sehingga ke depannya masih sangat diperlukan
peningkatan PAD terutama melalui intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber-sumber PAD;
6. Pembangunan perekonomian rakyat belum dibangun secara komprehensif
mulai dari sektor hulu sampai hilir Perlu dikembangkan klaster industri di
setiap kabupaten/kota sesuai dengan potensi unggulan masing-masing
daerah;
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Pendahuluan Hal. 1-8
7. Sarana dan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan belum optimal
Persebaran fasilitas pendidikan dan kesehatan belum merata antar
kabupaten terutama di kabupaten-kabupaten pemekaran. Masih perlu
ditingkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat
miskin;
8. Masih banyaknya wilayah yang tergolong tertinggal baik pada tingkat
desa, kecamatan maupun kabupaten. Dari 10 kab/kota di Provinsi
Bengkulu, baru 4 kab/kota yang tidak tergolong daerah tertinggal yaitu
Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara
dan Kabupaten Rejang Lebong);
9. Infrastruktur terutama jalan sentra produksi untuk memperlancar
distribusi dan pemasaran produk-produk pertanian belum memadai. Hal
ini sangat penting dalam rangka mengurangi ongkos angkut produksi bagi
petani, nelayan maupun pengusaha kecil;
10. Kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup masih
belum optimal;
11. Perlunya peningkatan kualitas informasi bencana alam serta kapasitas
adaptasi dan penanggulangan bencana alam. Kedepannya akan
ditingkatkan kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana seperti sosialisasi
mitigasi bencana pada masyarakat dan anak sekolah, pembentukan satgas
bencana, pembangunan jalur-jalur evakuasi bencana, pemetaan daerah
rawan bencana, penyusunan RTRW berbasis mitigasi bencana,
pembangunan gedung evakuasi (escape building), pembangunan tower
pemantau tsunami dan gudang penyimpan cadangan makanan (buffer
stock);
12. Peningkatan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). Kedepannya
kerjasama dan peningkatan peran inspektorat dan BPKP dalam
melaksanakan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan
daerah akan ditingkatkan;
13. Perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Peningkatkan pendidikan dan
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Pendahuluan Hal. 1-9
keahlian aparatur pemerintah di bidang tersebut akan ditingkatkan seperti
dengan memberikan beasiswa S2 dan S3, mengikutsertakan dalam diklat-
diklat perencanaan dan penganggaran.
14. Masih adanya permasalahan perbatasan wilayah antar Provinsi dan antar
kabupaten dalam Provinsi Bengkulu. Hal ini penting dan mendesak untuk
diselesaikan karena dapat mengganggu hubungan kerjasama antar
Provinsi dan antar kabupaten yang mengalami permasalahan perbatasan
tersebut.
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Pendahuluan Hal. 1-10
Gambar 1.1. Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya
dia
cu
20 Tahun 5 Tahun
RPJPN
RPJPD Lampung
dia
cu
RPJPD Kab/Kota
RPJMN
pedoman
dip
erh
atik
an
RPJMD Lampung
RPJMD Kab/Kota
dip
erh
atik
an
pedoman
pedoman
pedoman
Renstra K/L
pedoman
Renstra K/L
pedoman
Renstra SKPD
RPJMD & RTRW Prov. Lain
diperhatikan
1 Tahun
RKPD Lampung
dijabarkan
RKP
RKPD Kab/Kota
Renja SKPD
diacu
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Pendahuluan Hal. 1-11
Dalam penyusunannya, RPJMD Provinsi Lampung berpedoman pada beberapa
hal, yaitu:
1. RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 berpedoman pada Undang–
Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Undang–Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;
2. RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 berpedoman pada RPJPD
2005–2025 dan memperhatikan RPJMN Teknokratik Tahun 2015–2019,
dan mempertimbangkan asas keberlanjutan dengan program-program
pembangunan sebagaimana dimuat dalam RPJMD Provinsi Lampung
2010-2014;
3. RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019 mempertimbangkan arah
pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Lampung (Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2010), Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Peraturan Pemerintah
Nomor 26 Tahun 2007), dan Rencana Tata Ruang Provinsi Banten dan
Bengkulu.
4. RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019 mengacu kepada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, serta Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
1.4. Sistematika Penulisan Dokumen
Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Lampung 2015-2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
I. Pendahuluan, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum
penyusunan rancangan awal RPJMD agar substansi pada bab-bab
berikutnya dapat dipahami dengan baik. Bab ini memuat sub-sub bab:
Latar Belakang; Dasar Hukum Penyusunan; Hubungan Antar Dokumen
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Pendahuluan Hal. 1-12
RPJM dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lainnya;
Sistematika Penulisan Dokumen; dan Maksud dan Tujuan
II. Gambaran Umum Kondisi Daerah. Bagian ini sangat penting untuk
menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran
umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta
indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Bab ini terdiri dari
sub bab Aspek Geografi dan Demografi; Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
Aspek Pelayanan Umum; dan Aspek Daya Saing Daerah.
III. Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Beserta Kerangka Pendanaan.
Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan dan analisis terhadap
pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah dilakukan dalam tahap
perumusan ke dalam sub bab Kinerja Keuangan Masa Lalu; Kebijakan
Pengelolaan Keuangan Masa Lalu; dan Kerangka Pendanaan;
IV. Analisis Isu-Isu Strategis. Bab ini menjelaskan tentang permasalahan
pembangunan daerah terkait dengan penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang relevan, dan isu-isu strategis dari permasalahan
pembangunan daerah, dengan memperhatikan dinamika internasional,
kebijakan nasional maupun regional, yang dapat memberikan
manfaat/pengaruh di masa datang terhadap Provinsi Lampung.
V. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, berisikan uraian mengenai visi, misi, tujuan
dan sasaran RPJMD atau kepala daerah terpilih dan jangka waktunya.
VI. Strategi dan Arah Kebijakan. Pada bagian ini diuraikan strategi yang dipilih
dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap
strategi terpilih.
VII. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan. Dalam bab ini diuraikan
hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan
pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian
indikator kinerja.
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Pendahuluan Hal. 1-13
VIII. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan.
Bagian ini diuraikan hubungan urusan pemerintahan dengan SKPD terkait
beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD. Pada bagian ini juga
disajikan pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode
perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja
pada awal periode perencanaan.
IX. Penetapan Indikator Kinerja Daerah, bertujuan untuk memberi gambaran
tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan
wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan
dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan
daerah setiap tahun.
X. Pedoman Transisi Dan Kaidah Pelaksanaan. Bab ini menguraikan tentang
RPJMD sebagai pedoman penyusunan RKPD dan Rancangan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun pertama kepemimpinan
gubernur periode berikutnya, dan kaidah pelaksanaan visi, misi, dan arah
kebijakan pembangunan daerah yang telah disusun dalam dokumen
RPJMD.
XI. Penutup. Pada bab ini perlu dinyatakan bahwa RPJMD menjadi pedoman
penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama dibawah kepemimpinan
kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilihan umum
kepala daerah pada periode berikutnya.
1.5. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 adalah
menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima
tahun, yang memuat visi, misi Kepala Daerah, arah kebijakan, strategi dan
program pembangunan.
Tujuan penyusunan RPJMD Provinsi Lampung tahun 2015–2019 adalah:
1. Menetapkan visi, misi, dan program pembangunan daerah jangka
menengah;
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Pendahuluan Hal. 1-14
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD), Rencana Kerja (Renja) SKPD, dan perencanaan penganggaran;
3. Menjadi pedoman untuk penyusunan RPJMD dan RKPD serta perencanaan
penganggaran Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung.
4. Sebagai pedoman penilaian keberhasilan pembangunan pemerintah
daerah.
5. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka
pendanaan sebagai dasar penilaian kemampuan kapasitas pendanaan 5
tahun ke depan.
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015--2019
Gambaran Umum Daerah Hal. 2-1
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1. Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah
Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung tanggal 18 Maret 1964.
Secara geografis Provinsi Lampung terletak pada kedudukan 103º40’’ (BT)
Bujur Timur sampai 105º50’’ (BT) Bujur Timur dan 3º45’’ (LS) Lintang Selatan
sampai 6º45’’ (LS) Lintang Selatan. Provinsi Lampung meliputi areal daratan
seluas 35.288,35 km (Lampung dalam angka, BPS, 2013) termasuk 132 pulau di
sekitarnya dan lautan yang berbatasan dalam jarak 12 mil laut dari garis pantai
ke arah laut lepas. Luas perairan laut Provinsi Lampung diperkirakan lebih
kurang 24.820 km (atlas Sumberdaya Pesisir Lampung, 1999). Panjang garis
pantai Provinsi Lampung lebih kurang 1.105 km, yang membentuk 4 (empat)
wilayah pesisir, yaitu Pantai Barat (210 km), Teluk Semangka (200 km), Teluk
Lampung dan Selat Sunda (160 km), dan Pantai Timur (270 km).
Provinsi Lampung dengan ibukota Bandar Lampung meliputi areal dataran
seluas 35.288,35 Km2 termasuk 188 pulau yang terletak pada bagian paling
ujung Tenggara Pulau Sumatera. Secara geografis Provinsi Lampung terletak
pada 1030 40’ – 1050 50’ Bujur Timur; serta antara 60 45’ – 30 45’ Lintang
Selatan.
Batas administratif wilayah Provinsi Lampung adalah:
1. Sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu
2. Sebelah Selatan dengan Selat Sunda
3. Sebelah Timur dengan Laut Jawa
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015--2019
Gambaran Umum Daerah Hal. 2-2
4. Sebelah Barat dengan Samudera Indonesia
Secara administratif Provinsi Lampung dibagi kedalam 15 (lima belas)
Kabupaten/Kota yang terdiri atas:
1. Kabupaten Tulang Bawang dengan ibukota Menggala.
2. Kabupaten Lampung Barat dengan ibukota Liwa.
3. Kabupaten Lampung Tengah dengan ibukota Gunung Sugih.
4. Kabupaten Lampung Timur beribukota Sukadana.
5. Kabupaten Way Kanan dengan ibukota Blambangan Umpu.
6. Kabupaten Tanggamus dengan ibukota Kota Agung.
7. Kabupaten Lampung Selatan dengan ibukota Kalianda.
8. Kabupaten Lampung Utara dengan ibukota Kotabumi.
9. Kabupaten Pesawaran dengan ibukota Gedung Tataan.
10. Kota Bandar Lampung.
11. Kota Metro.
12. Kabupaten Pringsewu dengan ibukota Pringsewu.
13. Kabupaten Mesuji dengan ibukota Mesuji.
14. Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan ibukota Panaragan.
15. Kabupaten Pesisir Barat dengan ibukota Krui.
Untuk mengetahui wilayah administrasi Provinsi lampung dapat dilihat pada
peta di bawah ini.
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015--2019
Gambaran Umum Daerah Hal. 2-3
2.1.1.1 Aspek Topografi
Menurut kondisi topografi, Provinsi Lampung dapat dibagi ke dalam 5 (lima)
satuan ruang, yaitu:
1. Daerah berbukit sampai bergunung, dengan ciri khas lereng-lereng yang
curam atau terjal dengan kemiringan berkisar 25% dan ketinggian rata-
rata 300 m di atas permukaan laut (dpl). Daerah ini meliputi Bukit Barisan,
kawasan berbukit di sebelah Timur Bukit Barisan, serta Gunung Rajabasa.
2. Daerah Berombak sampai bergelombang, yang dicirikan oleh bukit-bukit
sempit, kemiringan antara 8% hingga 15%, dan ketinggian antara 300
meter sampai 500 meter d.p.l. Kawasan ini meliputi wilayah Gedong
Tataan, Kedaton, Sukoharjo, dan Pulau Panggung di Daerah Kabupaten
Lampung Selatan, serta Adirejo dan Bangunrejo di Daerah Kabupaten
Lampung Tengah.
3. Dataran alluvial, mencakup kawasan yang sangat luas meliputi Lampung
Tengah hingga mendekati pantai sebelah Timur. Ketinggian kawasan ini
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015--2019
Gambaran Umum Daerah Hal. 2-4
berkisar antara 25 hingga 75 meter d.p.l., dengan kemiringan 0% hingga
3%.
4. Rawa pasang surut di sepanjang pantai Timur dengan ketinggian 0,5
hingga 1 meter d.p.l.
5. Daerah aliran sungai, yaitu Tulang Bawang, Seputih, Sekampung,
Semangka, dan Way Jepara.
Sebagian besar lahan di Provinsi Lampung merupakan kawasan hutan yaitu
mencapai 1.004.735 Ha (28,47 %) dari luas daratan Provinsi Lampung. Selain
itu merupakan daerah perkebunan (20,92%); tegalan/ladang (20,50%); daerah
pertanian, dan perumahan.
2.1.1.2 Aspek Geologi
Batuan yang tertua dan tersingkap di wilayah Lampung adalah batuan
malihan/metamorf yang terdiri dari sekis, genes, filit, kuarsit, dan pualam yang
secara keseluruhan termasuk dalam kompleks Gunungkasih (Ptgm). Umur
kompleks ini belum diketahui dengan pasti, namun diperkirakan Pra – Karbon.
Batuan tua lainnya adalah sedimen laut dalam yang terdiri dari batupasir dan
batulempung dengan sisipan rijang dan batugamping dikenal dengan nama
Formasi Menanga (Km). Hasil temuan fosil pada batu gamping menunjukan
umur bagian tersebut tersingkap di jalur bukit barisan dan bersentuhan secara
tektonik, diterobos oleh batuan granitoid/batuan terobosan mesozoik,
diterobos oleh batuan granitoid/batuan terobosan Mosozoik akhir yang berumur
88 juta tahun yang lalu (kapur akhir, Katili, 1973). Batuan malihan terdapat pula
secara setempat dan terbatas di sekitar batuan terobosan.
Breksi dan konglomerat aneka bahan yang mengandung rombakan Formasi
Menanga dan Kompleks Gunungkasih dipetakan sebagai Formasi Sabu (Tpos)
dan Formasi Campang (Tpoc). Umur kedua formasi ini belum diketahui,
berdasarkan posisi stratigrafi diperkirakan berumur Paleosen-Oligosen Awal.
Litologi formasi campang ini terdiri dari perselingan batu lempung, serpih,
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015--2019
Gambaran Umum Daerah Hal. 2-5
kalkarenit, tuf dan breksi dengan ketebalan 1.000 -1.500 meter. Diendapkan di
lingkungan turbidit di laut, di tepi pantai sampai daerah kegiatan gunung api.
Terlipat kuat dengan sumbu barat laut-tenggara, kemiringan berkisar 250 –
700. Ditafsirkan diendapkan bersamaan waktu dengan formasi tarahan dan
termasuk satuan gunung berapi efusiva.
Batuan gunung api berkomposisi andesitik (lava, breksi, tufa) yang terubah dan
terkekarkan kuat dipetakan sebagai Formasi Tarahan (Tpot), diperkirakan
setara dengan Formasi Kikim yang terdapat di daerah Bengkulu. Umur formasi
ini diperkirakan Paleosen Tengah – Oligosen Awal. Litologi tuf dan breksi
dikuasai oleh sisipan tufit. Diendapkan dilingkungan benua, mungkin busur
gunung api, magmatisma ada kaitannya dengan penujaman, secara regional
dapat dikorelasikan dengan formasi kikim. Ditafsirkan sebagai sisa busur
gunung api paleogen yang tersingkap. Keberadaannya sering disebut sebagai
bukti penunjaman disepanjang parit sunda yang terus berlangsung. Formasi
Sabu, Formasi Campang dan Formasi Tarahan tersingkap di jalur Bukit Barisan.
Batuan Granit – granodiorit yang menerobos batuan granitoid Kapur Akhir
menunjukkan umur 48,37 – 34,57 juta tahun (Eosen – Oligosen).
Penunjaman-penunjaman yang terjadi telah menjadikan wilayah Kota Bandar
Lampung sebagai area rawan bencana. Sehingga berdasarkan formasi tersebut
menimbulkan konsekuensi terhadap perencanaan ruang dimasa yang akan
datang. Dengan demikian perlu perencanaan mendalam untuk memanfaatkan
ruang yang ada bagi pembangunan dengan memperhatikan kondisi fisik
wilayah. Kondisi yang diharapkan dimasa mendatang proses pembangunan
yang dilakukan sejalan dengan keadaan wilayah yang rawan dengan bencana.
Perkembangan geologi Tersier selanjutnya di daerah ini menunjukkan
perbedaan yang nyata antara jalur Jambi – Palembang, Bukit Barisan dan
Bengkulu. Perbedaan tersebut dicerminkan dengan adanya perbedaan
sedimentasi cekungan yang terdapat di ketiga jalur tersebut.
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015--2019
Gambaran Umum Daerah Hal. 2-6
Pada jaman Oligosen Akhir – Miosen Tengah di jalur Jambi – Palembang terjadi
sedimentasi genang laut di cekungan Sumatera Selatan yang diwakili oleh
Formasi Talangakar (Tomt) yang terdiri dari batupasir kuarsa, konglomerat
kuarsa, batupasir terdiri dari serpihan gampingan, napal, batulempung dan batu
lanau, Formasi Gading (Tomg) yang terdiri dari batupasir, batulanau dan batu
lempung dengan sisipan batugamping dan lignit, dan Formasi Baturaja (Tmb)
terdiri dari batugamping terumbu, kalkarenit dengan sisipan serpih gampingan.
Di jalur Bukit Barisan terjadi kegiatan gunung api yang diwakili oleh Formasi
Hulusimpang (Tomh) terdiri dari breksi gunung api, lava, tufa bersusunan
andesit/basaltik, terubah, berurat kuarsa (Tmos) yang terdiri dari perselingan
Tektonik yang terjadi pada Miosen Tengah diikuti oleh sedimentasi laut dangkal
yang dicerminkan oleh Formasi Airbenakat (terdapat di luar Provinsi
Lampung), kegiatan gunung api di jalur Bukit Barisan yang dicerminkan oleh
Formasi Bal (Tmba) terdiri dari breksi gunung api bersusunan dasit, tufa dasitan
dan sisipan batupasir dan sedimentasi volkanik klastik laut dangkal di jalur
Bengkulu yang dicerminkan oleh Formasi Lemau (Tml) terdiri dari Batupasir
tufaan gampingan, batulempung gampingan dengan sisipan tipis atau bintal
batugamping, mengandung foram dan moluska. Aktivitas gunung api di jalur
Bukit Barisan menerus pada Miosen Akhir – Pliosen yang membentuk Formasi
Lakitan (Tmpl) terdiri dari breksi gunung api bersusunan andesitik/basaltik,
epalistik sedikit dasitan, tufa dan batupasir tufaan dan menindih secara tak
selaras Formasi Bal, sedang di jalur Bengkulu terbentuk Formasi Simpangaur
(Tmps) terdiri dari batupasir tufaan, tufa, batulempung tufaan, batugamping,
konglomerat aneka batuan, mengandung moluska dan cangkang karang, yang
menindih secara selaras Formasi Lemau.
Setelah tektonik yang terjadi pada Pliosen Tengah, sebagian besar daerah ini
terangkat ke permukaan, di jalur Jambi – Palembang diendapkan Formasi Kasai
(Qtk) yang berlingkungan darat (perselingan batupasir tufaan dengan tufa
berbatu apung, struktur silangsiur, sisipan tipis lignit dan kayu terkesikkan).
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015--2019
Gambaran Umum Daerah Hal. 2-7
Di jalur Bukit Barisan di endapkan Formasi Ranau (Qtr) yang terdiri dari breksi
batuapung, tufa mikaan, tufa batuapung, dan kayu terkersikkan, dan Formasi
Bintunan (Qtb) yang terdiri dari batupasir tufaan, tufa pasiran, betulempung
tufaan, konglomerat aneka batuan, tufa berbatuapung dan sisa tumbuhan.
Seluruh formasi Kasai, Ranau, Lampung selama Pliosen Akhir – Pliosen terlipat
lemah dan tererosi di akhir Plistosen. Sejak itu kegiatan gunung api berlangsung
di jalur Jambi – Palembang dan Bengkulu hanya terjadi sedimentasi.
2.1.1.3 Aspek Hidrologi
Sumberdaya air (tawar) di Provinsi Lampung tersebar di 5 (lima) daerah River
Basin. Bagian terbesar dari hulu sungai ini berada di Kabupaten Lampung Barat,
sebagian Lampung Utara, dan sebagian Tanggamus. Daerah River Basin ini
meliputi:
1. Daerah River Basin Tulang Bawang terletak di utara hingga ke arah barat,
melewati wilayah Kabupaten Lampung Utara dan Way Kanan dengan luas
River Basin 10.150 Km² dan panjang 753,5 Km dengan 9 cabang anak
sungai membentuk pola aliran dendritic yang merupakan ciri umum
sungai-sungai di Lampung. Kepadatan (density) pola aliran sebesar 0,07
dan frekuensi pola aliran 0,0009.
2. Daerah River Basin Seputih terletak di bagian tengah wilayah bagian barat
Lampung Tengah ke arah Metro dan Lampung Timur. Luas River Basin
7.550 Km², panjang 965 Km, memiliki 14 cabang sungai, density pola
aliran 0,13 dan frekuensi pola aliran 0,0019.
3. Daerah River Basin Sekampung terletak di sebagian besar wilayah
Kabupaten Tanggamus, Lampung Tengah, Lampung Selatan bagian Utara,
hingga ke arah timur. Luas River Basin ini mencapai 5.675 Km² dengan
panjang 623 Km dan memiliki 12 cabang sungai. Pola aliran mencapai
kepadatan 0,11 dan frekuensinya mencapai 0,021.
4. Daerah River Basin Semangka terletak di wilayah Kabupaten Tanggamus
bagian selatan dan barat ke arah pantai Selat Sunda bagian barat. Luas
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015--2019
Gambaran Umum Daerah Hal. 2-8
River Basin ini 1.525 Km² dengan panjang 189 Km, memiliki 8 cabang
sungai, kepadatan (density) pola aliran 0,12 dan frekuensi pola aliran
0,0052.
5. Daerah River Basin Way Jepara terletak di Kabupaten Lampung Timur
dengan luas 800 Km², dan panjang sungai mencapai 108,5 Km, memiliki 3
cabang sungai, pola aliran dengan kepadatan (density) 0,14 serta frekuensi
0,0038.
Secara hidrogeologi di Provinsi Lampung terdapat 7 (tujuh) cekungan air tanah,
yaitu cekungan air tanah Kalianda, cekungan air tanah Bandar Lampung,
cekungan air tanah Metro – Kotabumi, cekungan air tanah Talang Padang,
cekungan air tanah Kota Agung, cekungan air tanah Gedong Meneng dan
cekungan air tanah danau ranau. Dalam rangka konservasi air tanah terdapat
beberapa zona pemanfaatan air tanah, yaitu:
a. Zona Aman Potensi Tinggi (ZONA I)
b. Zona Aman Potensi Sedang (ZONA II)
c. Zona Aman Potensi Kecil (ZONA III)
d. Zona Imbuh / Resapan (ZONA IV)
e. Zona Bukan CAT
2.1.1.4 Aspek Klimatologi
Propinsi Lampung terletak di bawah katulistiwa 5° Lintang Selatan beriklim
tropis-humid dengan angin laut lembah yang bertiup dari Samudera Indonesia
dengan dua musim angin setiap tahunnya, yaitu bulan November hingga Maret
angin bertiup dari arah Barat dan Barat Laut, dan bulan Juli hingga Agustus
angin bertiup dari arah Timur dan Tenggara. Kecepatan angin rata-rata tercatat
sekitar 5,83 km/jam. Suhu udara rata-rata berkisar antara 260C - 280C, dengan
suhu maksimum sebesar 330C dan minimum sebesar 200C. Kelembaban udara
di beberapa stasiun pengamatan menunjukkan kisaran antara 75% - 95%.
Sedangkan rata-rata curah hujan tahun sebesar 168,95 mm/bulan.
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015--2019
Gambaran Umum Daerah Hal. 2-9
2.1.1.5 Aspek Penggunaan Lahan
Pola pemanfaatan ruang pada kawasan lindung pada garis besarnya akan
mencakup 6 (enam) fungsi perlindungan sebagai berikut:
a. Kawasan Hutan Lindung yang tersebar di Lampung Selatan, Lampung
Timur, Lampung Barat, Lampung Tengah, Tanggamus dan Way Kanan.
b. Kawasan yang berfungsi sebagai suaka alam untuk melindungi
keanekaragaman hayati , ekosistem, dan keunikan alam. Termasuk dalam
kawasan ini adalah cagar alam Kepulauan Krakatau, kawasan Bukit
Barisan yang membentang dari Utara ke Selatan termasuk Taman Nasional
Bukit Barisan Selatan, Way Kambas, Taman Hutan Rakyat di sekitar
Gunung Betung, Gunung Rajabasa dan kawasan perlindungan satwa Rawa
Pacing dan Rawa Pakis, serta ekosistem mangrove dan rawa di pantai
Timur dan Selatan.
c. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan dibawahnya, terutama
berkaitan dengan fungsi hidrologis untuk pencegahan banjir, menahan
erosi dan sedimentasi, serta mempertahankan ketersediaan air. Kawasan
ini berada pada ketinggian diatas 1.000 mdpl dengan kemiringan lebih
dari 40%, bercurah hujan tinggi, atau mampu meresapkan air kedalam
tanah. Termasuk dalam kawasan ini adalah sebagian besar kawasan Bukit
Barisan bagian timur dan barat yang membentang dari utara ke selatan,
Pematang Sulah, Kubu Cukuh, dan kawasan hutan lainnya. Berdasarkan
hasil analisis, luas total dari kawasan perlindungan daerah di bawahnya
hingga tahun 2029 adalah 687,37 Km2
d. Kawasan rawan bencana yang berpotensi tinggi mengalami bencana alam
seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, longsor, banjir, tsunami dan
sebagainya. Termasuk dalam kawasan ini adalah bencana tanah longsor
(Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung
Barat, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Lampung Selatan),
kebakaran hutan (Kabupaten Mesuji, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015--2019
Gambaran Umum Daerah Hal. 2-10
Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan dan
Kabupaten Lampung Timur), tsunami dan gelombang pasang (sepanjang
pesisir pantai wilayah Provinsi Lampung), dan banjir (tersebar di Kota
Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Mesuji, Kabupaten
Tulang Bawang, Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten
Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten
Lampung Utara dan Kabupaten Lampung Selatan). Berdasarkan hasil
analisis, luas total dari kawasan rawan bencana adalah 4.411,04 Km2
e. Kawasan perlindungan setempat yang berfungsi melindungi komponen
lingkungan tertentu dan kegiatan budidaya. Fungsi ini berlaku secara
setempat di sempadan sungai, sempadan pantai, sekitar mata air, dan
sekitar waduk/danau untuk melindungi kerusakan fisik setempat, seperti
Bendungan Batu Tegi, Bendungan Way Rarem, Bendungan Way Umpu,
Bendungan Way Jepara dan Bendungan Way Bumi Agung. Berdasarkan
hasil analisis, luas total dari kawasan perlindungan setempat adalah
355,83 Km2
f. Kawasan Perlindungan Laut/Zona inti di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil (PPK) adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas
tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir
dan PPK secara berkelanjutan. Konservasi pesisir dan laut sangat terkait
dengan ekosistem pesisir dan laut, yaitu ekosistem terumbu karang dan
ekosistem mangrove.
Arahan pola ruang untuk kegiatan budidaya mencakup arahan pemanfaatan
kawasan hutan, kawasan pertanian, serta kawasan non-pertanian. Penentuan
bagi arahan pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya didasarkan pada
pertimbangan berikut:
1. Kesesuaian lahan, yang merupakan hasil penilaian terhadap kemampuan
daya dukung lahan terhadap penggunaan lahan tertentu bila kegiatan atau
penggunaan lahan yang dikembangkan tersebut memilki produktivitas
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015--2019
Gambaran Umum Daerah Hal. 2-11
optimal dengan input yang minimal. Seluruh wilayah Provinsi Lampung
memiliki kesesuaian untuk berbagai aktifitas pertanian.
2. Potensi pengembangan, yang merupakan hasil penilaian ekonomi
terhadap potensi pengembangan budidaya tertentu. Pemanfaatan kawasan
budidaya direncanakan sesuai dengan upaya desentralisasi ruang bagi
pengembangan wilayah dan potensi lokal, baik sektor primer, sekunder,
maupun tersier. Berdasarkan kecenderungan perkembangan hingga tahun
2009, sektor primer merupakan sektor ekonomi potensial hampir di
seluruh wilayah Provinsi Lampung sesuai dengan potensi wilayah.
3. Pengelolaan kawasan lindung di pulau-pulau kecil dan pesisir dilakukan
melalui kegiatan pariwisata bahari, industri perikanan, pertanian organik
dan peternakan.
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah
Dari aspek geografis, Provinsi Lampung mempunyai posisi yang strategis di
ujung selatan Pulau Sumatera, sehingga menjadi gerbang baik dari arah Pulau
Sumatera maupun dari arah Pulau Jawa. Agar posisi yang strategis tersebut
dapat berdampak optimal bagi kepentingan daerah dan kesejahteraan
masyarakat, Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2010 menerbitkan Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Provinsi Lampung Tahun 2009-2029.
Pola ruang Provinsi Lampung meliputi:
a. Kawasan Andalan, yaitu adalah bagian dari kawasan budidaya, baik di
ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di
sekitarnya. Bebarapa kawasan andalan yang diproyeksikan, yaitu Mesuji,
Bandar Lampung dan Metro, Kotabumi, dan Liwa-Krui;
b. Pola pemanfaatan ruang pada kawasan lindung pada garis besarnya akan
mencakup 5 (lima) fungsi perlindungan sebagai berikut:
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015--2019
Gambaran Umum Daerah Hal. 2-12
1. Kawasan Hutan Lindung yang tersebar di Lampung Selatan, Lampung
Timur, Lampung Barat, Lampung Tengah, Tanggamus dan Way Kanan.
2. Kawasan yang berfungsi sebagai suaka alam untuk melindungi
keanekaragaman hayati, ekosistem, dan keunikan alam. Termasuk
dalam kawasan ini adalah cagar alam Kepulauan Krakatau, kawasan
Bukit Barisan yang membentang dari Utara ke Selatan termasuk
Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Way Kambas, Taman Hutan
Rakyat di sekitar Gunung Betung, Gunung Rajabasa dan kawasan
perlindungan satwa Rawa Pacing dan Rawa Pakis, serta ekosistem
mangrove dan rawa di pantai Timur dan Selatan.
3. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan dibawahnya,
terutama berkaitan dengan fungsi hidrologis untuk pencegahan banjir,
menahan erosi dan sedimentasi, serta mempertahankan ketersediaan
air. Kawasan ini berada pada ketinggian diatas 1.000 mdpl dengan
kemiringan lebih dari 40%, bercurah hujan tinggi, atau mampu
meresapkan air kedalam tanah. Termasuk dalam kawasan ini adalah
sebagian besar kawasan Bukit Barisan bagian timur dan barat yang
membentang dari utara ke selatan, Pematang Sulah, Kubu Cukuh, dan
kawasan hutan lainnya.
4. Kawasan rawan bencana yang berpotensi tinggi mengalami bencana
alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, longsor, banjir,
tsunami dan sebagainya. Termasuk dalam kawasan ini adalah bencana
tanah longsor (Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tanggamus,
Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten
Lampung Selatan), kebakaran hutan (Kabupaten Mesuji, Kabupaten
Way Kanan, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus,
Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Timur),
tsunami dan gelombang pasang (sepanjang pesisir pantai wilayah
Provinsi Lampung), dan banjir (tersebar di Kota Bandar Lampung,
Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang,
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015--2019
Gambaran Umum Daerah Hal. 2-13
Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pringsewu,
Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten
Lampung Utara dan Kabupaten Lampung Selatan).
5. Kawasan perlindungan setempat yang berfungsi melindungi
komponen lingkungan tertentu dan kegiatan budidaya. Fungsi ini
berlaku secara setempat di sempadan sungai, sempadan pantai,
sekitar mata air, dan sekitar waduk/danau untuk melindungi
kerusakan fisik setempat, seperti Bendungan Batu Tegi, Bendungan
Way Rarem, Bendungan Way Umpu, Bendungan Way Jepara dan
Bendungan Way Bumi Agung.
6. Kawasan Perlindungan Laut/Zona inti di Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil (PPK) adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil
dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan
pengelolaan Wilayah Pesisir dan PPK secara berkelanjutan.
Konservasi pesisir dan laut sangat terkait dengan ekosistem pesisir
dan laut, yaitu ekosistem terumbu karang dan ekosistem mangrove.
c. Rencana Pengembangan Kawasan Lindung, antara lain memantapkan
ekosistem Mangrove dan Rawa, pengendalian perambahan hutan, serta
alih fungsi hutan yang meliputi wilayah- wilayah sebagai berikut:
Kecamatan Cukuh Balak, Wonosobo, dan Pulau Panggung di
Kabupaten Tanggamus.
Kecamatan Padang Cermin di Kabupaten Pesawaran.
Kecamatan Padang Ratu di Kabupaten Lampung Tengah.
Kecamatan Sribawono dan Labuhan Ratu di Kabupaten Lampung
Timur.
Kecamatan Kasui dan Banjit di Kabupaten Way Kanan.
Kecamatan Bukit Kemuning dan Tanjung Raja di Lampung Utara.
Kecamatan Balik Bukit, Sumberjaya, dan Belalau di Lampung Barat.
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015--2019
Gambaran Umum Daerah Hal. 2-14
d. Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya yaitu arahan pemanfaatan
kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, serta kawasan non-pertanian
yang didasarkan pada:
Arahan Rencana Kawasan Hutan Produksi
Kawasan budidaya kehutanan meliputi kawasan hutan produktif
terbatas (HPT) dan hutan produksi tetap (HP). Hutan Produksi
Terbatas terletak di Kabupaten Lampung Barat, sedangkan hutan
produksi tetap tersebar di Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang
Bawang, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara,
Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang
Bawang Barat, Kabupate Pesawaran dan Kabupaten Lampung Selatan.
Arahan rencana tanaman pangan lahan kering.
Lahan yang sesuai untuk budidaya tanaman pangan lahan kering
meliputi hampir seluruh wilayah tengah dan timur Provinsi Lampung,
kecuali disekitar Way Tulang Bawang, daerah pesisir dan bagian
selatan Kabupaten Lampung Timur, serta bagian barat Kabupaten
Way Kanan dan Lampung Utara.
Arahan rencana untuk tanaman pangan lahan basah.
Lahan yang sesuai untuk budidaya tanaman pangan lahan basah
meliputi wilayah Tengah dan Timur Provinsi Lampung.
Arahan rencana untuk tanaman tahunan (perkebunan).
Lahan yang sesuai untuk budidaya tanaman tahunan meliputi wilayah
Tengah dan Timur Provinsi Lampung.
Arahan rencana kawasan pertambangan
Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertambangan didasarkan pada
potensi bahan tambang dan lokasi usaha tambang yang ada di Provinsi
Lampung. Sebaran potensi pertambangan di Provinsi Lampung
meliputi: Wilayah Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Barat,
Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Mesuji,
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015--2019
Gambaran Umum Daerah Hal. 2-15
Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Lampung Tengah,
Kabupaten Lampung Timur.
Arahan Rencana Kawasan Industri
Pengelolaan kawasan industri kecil, terutama industri pengolahan
hasil pertanian diarahkan untuk dikembangkan diseluruh kabupaten,
yaitu pada lokasi-lokasi di dekat sentra-sentra penghasil sumberdaya.
Pola yang akan dikembangkan diarahkan pada bagian tengah provinsi
ke arah timur provinsi. Industri besar terutama industri berteknologi
tinggi diarahkan untuk dikembangkan di Kabupaten Lampung Selatan,
Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten
Mesuji, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Tanggamus,
Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Pesawaran.
Arahan rencana Kawasan Pariwisata
Pengembangan pariwisata di Provinsi Lampung lebih menekankan
pada pengembangan pariwisata di kawasan budidaya. Potensi
pariwisata di kawasan Lindung, seperti Taman Nasional Bukit Barisan
Selatan (TNBSS), Taman Nasional Way Kambas (TNWK) dan lain-lain
dibahas secara terpisah dalam bahasan Rencana Pengelolaan kawasan
Lindung.
Arahan rencana Kawasan Permukiman
Kawasan peruntukan permukiman di Provinsi Lampung akan
dikembangkan pada kawasan-kawasan yang berada di luar kawasan
yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, kawasan hutan dan
kawasan rawan bencana serta memiliki daya dukung yang kuat untuk
kegiatan permukiman.
Kawasan permukiman diarahkan memiliki akses menuju pusat
kegiatan masyarakat di luar kawasan serta memiliki kelengkapan
prasarana, sarana, dan utilitas pendukung. Rencana pengembangan
permukiman dari tingkat kepadatannya akan diklasifikasikan sebagai
berikut:
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015--2019
Gambaran Umum Daerah Hal. 2-16
1. Kawasan permukiman berkepadatan tinggi akan diarahkan di
Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah,
dan Kabupaten Pringsewu.
2. Kawasan permukiman berkepadatan sedang akan diarahkan di
Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten
Lampung Utara dan Kabupaten Tulang Bawang.
3. Kawasan permukiman berkepadatan rendah akan diarahkan di
Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Tulang Bawang,
Kabupaten Mesuji, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tanggamus
dan Kabupaten Lampung Barat.
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana
Kawasan rawan bencana alam terdiri atas daerah yang sering dan berpotensi
tinggi mengalami bencana alam seperti banjir, longsor, gerakan tanah/gempa,
puting beliung, tsunami dan kebakaran hutan. Kawasan-kawasan rawan
bencana tersebut meliputi:
1. Bencana tanah longsor tersebar di Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten
Tanggamus, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesawaran, dan
Kabupaten Lampung Selatan
2. Untuk kasus kebakaran hutan tersebar di Kabupaten Mesuji, Kabupaten
Way Kanan, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus,
Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Timur
3. Bencana tsunami dan gelombang pasang berpotensi terjadi di sepanjang
pesisir pantai wilayah Provinsi Lampung. Sedangkan bencana banjir
tersebar di Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten
Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Kota Metro, Kabupaten Lampung
Timur, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten
Lampung Barat, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Lampung
Selatan.
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015--2019
Gambaran Umum Daerah Hal. 2-17
4. Kawasan rawan bencana alam geologi tersebar diseluruh wilayah Provinsi
Lampung yang terjadi akibat aktivitas tektonik pengaruh Sesar Mayor,
yaitu Sesar Semangko dan Sesar Mentawai, dan Sesar Minor, serta aktivitas
vulkanik.
2.1.4. Demografi
Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2010, penduduk Provinsi Lampung
berjumlah 7.596.115 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Lampung
tahun 1990-2000 mencapai 0,98% dan tahun 2000-2010 meningkat menjadi
1,23%. Jumlah Penduduk Provinsi Lampung pada Tahun 2012 menurut BPS
Provinsi Lampung adalah sebesar 7.767.312 jiwa, dengan kepadatan penduduk
rata-rata sebesar 220 jiwa/Km2.
Dilihat dari distribusi antar Kabupaten/Kota, tiga Kabupaten yang wilayahnya
saling berdampingan yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung
Timur dan Kabupaten Lampung Selatan tercatat sebagai daerah dengan
penduduk terbanyak yang masing-masing berjumlah 1.170.048 orang, 950.574
orang, dan 909.989 orang. Ini berarti hampir 40% dari total penduduk Provinsi
ampung bermukim di tiga kabupaten tersebut. Sebaran penduduk di Provinsi
Lampung per Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:
Tabel 2.1. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Kabupaten/Kota
di Provinsi Lampung Tahun 2012
No Kabupaten/Kota Luas Wilayah
(Km2) Jumlah
Penduduk Kepadatan Penduduk
KABUPATEN 1 Kab. Lampung Selatan 3.319,04 932.552 281 2 Kab. Lampung Utara 2.725,87 594.562 218 3 Kab. Lampung Tengah 3.802,68 1.192.958 314 4 Kab. Lampung Barat 4.950,40 427.773 85 5 Kab. Tanggamus 302,64 548.728 182 6 Kab. Tulang Bawang 3.196,32 410.725 128 7 Kab. Way Kanan 3.921,63 415.078 106 8 Kab. Lampung Timur 5.325,03 968.004 182 9 Kab. Pesawaran 2.243,51 407.475 182
10 Kab. Pringsewu 625,00 370.157 592
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015--2019
Gambaran Umum Daerah Hal. 2-18
No Kabupaten/Kota Luas Wilayah
(Km2) Jumlah
Penduduk Kepadatan Penduduk
11 Kab. Mesuji 2.184,00 191.221 88 12 Kab. Tulang Bawang Barat 1.201,00 255.833 213 KOTA 13 Kota Bandar Lampung 192,96 902.885 4.679 14 Kota Metro 61,79 149.361 2.417
PROVINSI LAMPUNG 35.288,35 7.767.312 220
Sumber: LDA,BPS, 2013
Berdasarkan hasil registrasi dan konsolidasi Kementerian Dalam Negeri,
jumlah penduduk provinsi Lampung tahun 2013 sebanyak 9.499.116 jiwa.
Secara rinci jumlah penduduk Provinsi Lampung tahun 2013 hasil registrasi
dan konsolidasi Kementerian Dalam Negeri disajikan pada Tabel 2.2.
Tabel 2.2. Rekapitulasi Data Kependudukan Provinsi Lampung Per-
Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Semester II Tahun 2013
No. Kabupaten/Kota Laki-Laki Perempuan Jumlah
(Jiwa) (Jiwa) (Jiwa) KABUPATEN 1. Kab. Lampung Selatan 648.639 607.745 1.256.384
2. Kab. Lampung Utara 453.840 422.329 876.169
3. Kab. Lampung Tengah 746.856 696.708 1.443.564
4. Kab. Lampung Barat 235.285 213.190 448.475
5. Kab. Tanggamus 327.284 303.733 631.017
6. Kab. Tulang Bawang 214.770 200.539 415.309
7. Kab. Way Kanan 241.963 226.709 468.672
8. Kab. Lampung Timur 566.910 532.387 1.099.297 9. Kab. Pesawaran 278.417 256.429 534.846
10. Kab. Pringsewu 232.729 217.723 450.452
11. Kab. Mesuji 158.070 142.780 300.850
12. Kab. Tulang Bawang Barat 128.095 121.125 249.220 KOTA 13. Kota Bandar Lampung 606.714 556.861 1.163.575
14. Kota Metro 81.796 79.490 161.286
JUMLAH 4.921.368 4.577.748 9.499.116 * Sumber: Data hasil konsolidasi dari Ditjen Adminduk dan Catatan Sipil Kementerian Dalam
Negeri RI ke Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung
Dengan luas wilayah Provinsi Lampung sekitar 35.288,35 km2 yang didiami oleh
7.767.312 orang pada tahun 2012, maka tingkat kepadatan penduduk Provinsi
Lampung adalah sebanyak 220 orang per kilometer persegi. Dari 15
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015--2019
Gambaran Umum Daerah Hal. 2-19
kabupaten/kota di Provinsi Lampung kepadatan penduduk wilayah perkotaan
jauh lebih padat dibandingkan wilayah kabupaten. Bandar Lampung memiliki
kepadatan 4.679 jiwa/km2 dan Metro 2.417 jiwa/km2. Kabupaten terpadat
selanjutnya adalah Lampung Tengahdengan jumlah 314 jiwa/km2, disusul
Lampung Selatan dengan jumlah281 jiwa/km2.
Perkembangan laju pertumbuhan penduduk Provinsi Lampung mengalami
penurunan selama 30 tahun mulai 1971-2000, dan mengalami kenaikkan lagi
pada periode 2000-2010. Hal ini signifikan dan sebanding dengan
perkembangan pertumbuhan penduduk nasional dan regional (Sumatera)
sebagaimana disajikan pada Gambar 2.1.
1.49
5.77
1.49
2.31
1.98
1.92.38
3.553.04
2.67
1.241.170
1
2
3
4
5
6
7
1971-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2010
Indonesia
Sumatera
Lampung
Sumber: www.bps.go.id
Gambar 2.1. Laju Pertumbuhan Penduduk Lampung, Sumatera dan Indonesia
Tahun 1971-2010
Ditinjau pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten
Tulang Bawang merupakan daerah dengan laju pertumbuhan penduduk
tercepat selama kurun waktu tahun 2000-2010. Sedangkan kabupaten dengan
laju pertumbuhan penduduk terlambat selama kurun waktu tahun 2000-2010
adalah Kabupaten Pringsewu. Perkembangan laju pertumbuhan penduduk
Provinsi Lampung berdasarkan wilayah kabupaten/kota tahun 2000-2010
Provinsi Lampung sejak tahun 1905 merupakan daerah penempatan
transmigrasi di Indonesia, namun mulai tahun 2007 Provinsi Lampung telah
berubah statusnya menjadi daerah pengirim transmigrasi ke pulau Kalimantan
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015--2019
Gambaran Umum Daerah Hal. 2-39
dan Sulawesi yang disebabkan semakin tingginya jumlah penduduk di Provinsi
Lampung
Tabel 2.15 Data Pengiriman Transmigrasi asal Provinsi Lampung
ke pulau Kalimantan
No Tahun
Penempatan Daerah Asal/ Kabupaten
Daerah Penempatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Barat
KK Jiwa KK Jiwa KK Jiwa KK Jiwa
1. 2009 Pesawaran 25 105 - - - - - -
Lampung Selatan - - 25 104 - - - -
Lampung Utara - - 25 104 - - - -
Jumlah 1 25 105 50 208 0 0 0 0
2. 2010 Pesawaran 25 111 - - - - - -
Lampung Selatan - - 15 70 - - - -
Lampung Utara - - - - 25 93 - -
Jumlah 2 25 111 15 70 25 93 0 0
3. 2011 Pesawaran - - 25 94 - - - -
Lampung Selatan - - 25 107 - - 25 94
Pringsewu - - - - - - 20 68
Jumlah 3 0 0 50 201 0 0 45 162
4. 2012 Lampung Selatan - - 20 81 - - - -
Pesawaran - - 25 86 - - - -
Pringsewu - - 25 92 - - - -
Jumlah 4 0 0 70 259 0 0 0 0
5. 2013 Lampung Selatan - - 15 59 - - - -
Pesawaran - - 10 40 - - - -
Pingsewu - - 15 49 - - - -
Lampung Tengah - - 10 37 - - - -
Lampung Utara - - - - - -
110
332
Jumlah 5 0 0 50 185 0 0 10 32
Sumber : Disnakertrans Prov. Lampung
Disamping itu dalam rangka meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat
di kawasan Transmigrasi di Provinsi Lampung telah dibangunan 3 buah Kota
Terpadu Mandiri (KTM), yaitu :
- KTM Mesuji di Kabupaten Mesuji.
- KTM Rawapitu di Kabupaten Tulang Bawang.
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015--2019
Gambaran Umum Daerah Hal. 2-40
- KTM Way Tuba di Kabupaten Way Kanan
Selain itu di Provinsi Lampung juga terdapat sebuah Museum tentang sejarah
transmigrasi yang dikenal dengan Musem Ketransmigrasian yang terletak di
desa Bagelen Kabupaten Pesawaran yang merupakan sarana wisata sejarah dan
pendidikan dibidang ketransmigrasian di Indonesia khususnya di Provinsi
Lampung.
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015--2019
Gambaran Umum Daerah Hal. 2-41
2.2.3. Standar Pelayanan Minimal (SPM)
No Bidang / Jenis Layanan Indikator Kinerja Target
Rencana Pencapaian
Batas Waktu Pencapaian
Realisasi Pencapaian Target (2013)
2009 2010 2011 2012 2013
I Sosial
1 Pelaksanaan program/kegiatan bidang Pemberian bantuan sosial bagi
penyandang masalah kesejahteraan social skala provinsi
% PMKS skala provinsi yang memperoleh bantuan social untuk pemenuhan kebutuhan dasar
80 2011—2015 21,47 46,28 50,76 47,70 50,22
Penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi dalam panti social skala provinsi
% panti social skala provinsi yang melaksanakan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial
60 2011—2015 100 100 100 100 100
2 Penyediaan sarana dan prasarana sosial A Penyediaan sarana prasarana panti
social skala provinsi % panti social skala provinsi yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan social
80 2011—2015 0 0 0 100 100
B Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti sosial skala provinsi
% organisasi social/yayasan/LSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan social luar panti
60 2011—2015 0 0 0 4 4
3 Penanggulangan korban bencana A Bantuan social bagi korban bencana
skala provinsi % kab/kota yang memberikan bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi
80 2011—2015 50 50 50 50 50
C Distribusi logistik bencana Ketersediaan logistik bencana di daerah 100% 2010-2015 100% 100% 100% 100% 100% 4 Pelaksanaan dan Pengembangan Jaminan A Penyelenggaraan jaminan social skala
provinsi % kab/kota yang menyelenggarakan jaminan social bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial
40 2011—2015 0 0 0 21 21
II Lingkungan Hidup
1. Pelayanan informasi status mutu air % Jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan diinformasikan status mutu airnya
100 2009—2013 16,67 100 100 100 100
2. Pelayanan informasi status mutu udara ambein
% jumlah kab/kota yang dipantau kualitas udara ambiennya dan diinformasikan mutu udara ambiennya
100 2009—2013 0 0 0 0 0
3. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan
% jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau
100 2009—2013 0 100 100 100 100
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015--2019
Gambaran Umum Daerah Hal. 2-42
No Bidang / Jenis Layanan Indikator Kinerja Target
Rencana Pencapaian
Batas Waktu Pencapaian
Realisasi Pencapaian Target (2013)
2009 2010 2011 2012 2013
pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup
perusakan lingkungan hidup yang ditidaklanjuti batas waktu pencapaian
1 Posko Siaga Bencana Jumlah laporan kejadian bencana di Propinsi Lampung
1100 laporan
2010—2015 117 312 347 180 1100 lapor
an 2 Evakuasi korban bencana skala
provinsi % kab/kota yang menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana skala provinsi
80 2011—2015 0 0 0 50 50
V Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1 Penanganan Pengaduan/ Laporan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayan Terpadu
100% 2014 0 0 0 0 0
2 Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT / PKT di RS
100% 2014 0 0 0 0 0
3 Rehabilitasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
a. Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabi-litasi social Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu
75% 2014 0 0 0 0 0
b. Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang 75% 2014 0 0 0 0 0
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015--2019
Gambaran Umum Daerah Hal. 2-43
No Bidang / Jenis Layanan Indikator Kinerja Target
Rencana Pencapaian
Batas Waktu Pencapaian
Realisasi Pencapaian Target (2013)
2009 2010 2011 2012 2013
Dierikan Oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu
4 Penegakan dan Bantuan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
a. Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
80% 2014 0 0 0 0 0
b. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum
50% 2014 0 0 0 0 0
5 Pemulangan dan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
a. Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
50% 2014 0 0 0 0 0
b. Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
100% 2014 0 0 0 0 0
6 Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT / PKT di RS
100% 2014 0 0 0 0 0
VI Komunikasi dan Informasi
1 Publikasi peraturan tentang standar pelaksanaan Jasa Titipan
Pelaksanaan Forum dalam rangka sosialisasi peraturan dibidang jasa titipan di Kab/Ko se-Provinsi Lampung
108 kali 2009-2019 0 7 kali 15 kali
23 kali
31 kali
2 Publikasi peraturan tentang standar pengunaan Frekuensi Radio
Pelaksanaan Forum dalam rangka sosialisasi peraturan pengguna frekuensi radio di Kab/Ko se-Provinsi Lampung
87 kali 2009-2019 0 5 kali 11 kali
17 kali
24 kali
3 Publikasi informasi pembangunan melalui mobil unit film
Persentasi Pemutaran Film/Video tentang Pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung kepada Masyarakat di Kab/Ko se-Provinsi Lampung
80% 2010-2014 0 0 60% 65% 72%
4 Pembelajaran Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) melalui Mobil M-CAP
Peresentasi pengenalan dan pembelajaran tentang TIK melalui mobil M-CAP kepada masyarakat di Kab/Ko se-Provinsi Lampung
80% 2010-2019 0 0 60% 64% 73%
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015--2019
Gambaran Umum Daerah Hal. 2-44
No Bidang / Jenis Layanan Indikator Kinerja Target
Rencana Pencapaian
Batas Waktu Pencapaian
Realisasi Pencapaian Target (2013)
2009 2010 2011 2012 2013
5 Publikasi Informasi Pembangunan melalui website Pemerintah Provinsi Lampung
Persentase updating informasi pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung yang dapat diakses masyarakat melalui subdomain www.lampungprov.go.id
80% 2009-2019 0 60% 65% 67% 70%
6 Desiminasi Pembangunan Daerah melalui pertunjukan rakyat
Pelaksanaan pertunjukan seni tari dan pekan informasi daerah
28 kali pertunjukan seni tari dan 49 kali Pekan Informasi Daerah
2013-2019 0 0 0 0 0
7 Pembelajaran TIK pada Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
pembinaan UMKM dan Pembelajaran, promosi multimedia
14 kali pembinaan UMKM dan 7 kali pembelajaran dan promosi multimedia
Ketersediaan prasarana dan sarana kesehatan di Provinsi Lampungkesehatan
pemerintah pada setiap kabupaten di Provinsi Lampung disajikan pada Tabel
2.20.
Tabel 2.20. Jumlah Puskesmas dan Pustu per kabupaten
di Provinsi Lampung
No. Kabupaten/Kota Jumlah
Penduduk Puskes-
mas Puskms
Rwt Inap Pustu Posyandu
1. Lampung Barat 285.508 19 9 60 524 2. Tanggamus 542.439 22 5 55 646 3. Lampung Selatan 922.397 24 6 75 992 4. Lampung Timur 961.971 33 11 90 1251 5. Lampung Tengah 1.183.427 37 7 14 1375
Sumber: Hasil Perhitungan Workshop MDG’s Lampung, 2013
Pada gambar berikutpersentase rumah tangga menurut sumber air minum
layak di Indonesia sebesar 41,66%. ProvinsiLampung ternyata di bawah rata-
rata nasional yaitu hanya 33,25%.
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015--2019
Gambaran Umum Daerah Hal. 2-64
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012 (Susenas 2012, Triwulan I)
Gambar 2.27 Persentase Rumah Tangga dengan Akses ke Sumber Air Minum
Layak Menurut Provinsi di Indonesia tahun 2012
j) Sarana dan Akses Terhadap Sanitasi Dasar
Akses terhadap air bersih dan sanitasi merupakan salah satu fondasi inti dari
masyarakat yang sehat. Air bersih dan sanitasi yang baik merupakan elemen
penting yang menunjang kesehatan manusia. Sanitasi berhubungan dengan
kesehatan lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat.
Buruknya kondisi sanitasi akan berdampak negatif di banyak aspek kehidupan,
mulai dari turunnya kualitas lingkungan hidup masyarakat, tercemarnya
sumber air minum bagi masyarakat, meningkatnya jumlah kejadian diare dan
munculnya penyakit.
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015--2019
Gambaran Umum Daerah Hal. 2-65
Tabel 2.30. Persentase capaian MDG’s rumah tangga menurut akses
terhadap sanitasi layak s.d tahun 2011:
S umber: Workshop MDG’s Lampung, 2013
Tabel 2.31. Tabel Berikut Capaian dan Target MDG’s Sanitasi
Provinsi Lampung
No. Kabupaten/
Kota
Pencapaian Tahun
2012 2013 2014 2015
KABUPATEN
1. Kab. Lampung Selatan 53,48 54,45 54,92 55,67
2. Kab. Lampung Utara 33,76 34,13 34,78 35,66
3. Kab. Lampung Tengah 46,81 47,21 47,82 48,45
4. Kab. Lampung Barat 15,50 16,42 17,96 19,46
5. Kab. Tanggamus 67,00 68,70 70,02 71,70
6. Kab. Tulang Bawang 32,58 33,11 34,98 37,34
7. Kab. Way Kanan 22,53 23,61 25,02 26,74
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015--2019
Gambaran Umum Daerah Hal. 2-66
No. Kabupaten/
Kota
Pencapaian Tahun
2012 2013 2014 2015
8. Kab. Lampung Timur 33,94 34,69 35,02 36,35
9. Kab. Pesawaran 58,18 58,49 59,77 61,67
10. Kab. Pringsewu 20,28 23,50 26,29 29,83
11. Kab. Mesuji 24,63 27,71 29,46 33,57
12. Kab. Tulang Bawang Barat
43,51 44,16 46,50 51,40
KOTA
13. Kota Bandar Lampung 83,34 83,48 83,22 84,79
14. Kota Metro 68,18 71,29 73,46 76,94
Hasil Perhitungan Provinsi Lampung 2013
43,12 44,35 45,66 47,83
Hasil Kesepakatan Provinsi Lampung 2012
45,39 47,25 49,35 51,66
Sumber: Hasil Perhitungan Workshop MDG’s Lampung, 2013
Pada Gambar 2.28 persentase rumah tangga menurut akses terhadap sanitasi
layak di Indonesia sebesar 56,24%, lebih rendah dari target Renstra Tahun
2012 sebesar 69%.Provinsi Lampung sendiri hanya 43,35% terendah nomor 5
setelah Papua, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, dan NTT.
Sumber : Workshop MDG’s Lampung, 2013
Gambar 2.28 Persentase Rumah Tangga dengan Akses terhadap Sanitasi Layak
Menurut Provinsi di Indonesia tahun 2012
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015--2019
Gambaran Umum Daerah Hal. 2-67
k) Rumah Tangga Kumuh
Rumah tangga kumuh merupakan indikator komposit yang disusun dari
banyaknya rumah tangga dengan kategori air minum tidak layak, sanitasi tidak
layak, sufficient living area dan durability of housing.
Sufficient living area adalah luas lantai hunian per kapita > 7,2m2 (Peraturan
Menteri Perumahan Rakyat). Durability of housing dihitung dari rumah tangga
yang menghuni bangunan dengan kriteria: (i) jenis atap terluas terbuat
ijuk/rumbia dan lainnya, (ii) jenis dinding terluas dari bambu dan lainnya, (iii)
jenis lantai terluas tanah. Apabila minimal 2 kriteria terpenuhi, maka rumah
tangga tersebut dapat dikategorikan sebagai rumah tangga kumuh.
Tabel. 2.32 Capaian dan target MDG’s Rumah Tangga Kumuh
Provinsi Lampung:
No
Kab/Kota
Luas Kawasan Kumuh
(Ha)
Tahun Penetapan
Target Pengurangan Kawasan Kumuh (Ha) Target MDGs
2011 2012 2013 2014 2015
1 Kota Bandar Lampung
6.870 2013 1.145,0 858,8 763,3 667,9 3.435
2 Lampung Barat 48,6 Dalam Proses 8,1 6,1 5,4 4,7 24 3 Lampung Selatan 179.850 2011 29.975,0 22.481,3 19.983,3 17.485,4 89.925 4 Lampung Tengah 4 2010 0,7 0,5 0,4 0,3 2 5 Lampung Timur 5.697 Dalam Proses 949,5 712,1 633,0 553,9 2.849 6 Lampung Utara 940 2010 156,7 117,5 94,0 101,8 470 7 Kota Metro 28,13 2012 5,0 3,6 3,1 14,1 14 8 Pesawaran 682,3 Dalam Proses 113,7 121,3 68,2 37,9 341 9 Pringsewu 1.589 Draft 2011 264,8 198,6 176,6 154,5 795
10 Tanggamus 1.274 Dalam Proses 212,3 159,3 141,6 123,9 637 11 Tulang Bawang 5.472 Dalam Proses 1.368,0 912,0 390,9 65,1 2.736 12 Way Kanan 15,0 Dalam Proses 3,8 1,6 1,3 0,8 8 13 Tulang Bawang
Barat 2.613 Dalam Proses 435,5 326,6 290,3 254,0 1.306
14 Mesuji 9.861 Dalam Proses 1.643,5 1.232,6 1.096 958,7 4.931 Provinsi Lampung 214.944 36.281,59 27.131,86 23.647,01 20.423,11 107.472
Sumber: Hasil Perhitungan Workshop MDG’s Lampung, 2013
Persentase rumah tangga kumuh di Indonesia sebesar 14,60%, posisi Provinsi
Lampung masih lebih baik karena di bawah rata-rata nasional, yaitu 12,94%.
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015--2019
Gambaran Umum Daerah Hal. 2-68
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012 (Susenas 2012, Triwulan I)
Gambar 2. 29 Persentase Rumah Tangga Kumuh Di Indonesia Tahun 2012
2.3.1.4 Bidang Perencanaan Pembangunan
Indikator yang digunakan untuk menggambarkan urusan perencanaan
pembangunan berdasarkan lampiran Permendagri Nomor 54 tahun 2010
adalah ketersediaan dokumen perencanaan seperti:
RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA
RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA
RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA
Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD
Keempat dokumen diatas ada di Pemerintah Provinsi Lampung dan telah di
PERDA kan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang telah di-PERDA-kan melalui
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025. Saat ini sedang
disusun RPJMD yang baru untuk tahun 2015 sampai tahun 2019. Rencana Kerja
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015--2019
Gambaran Umum Daerah Hal. 2-69
Pemerintah Daerah disusun setelah RPJMD disahkan dan berlaku selama satu
tahun. Pada dasarnya RKPD dibuat dengan mengacu pada RPJMD.
Indikator Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD belum dapat dihitung
karena data RKPD tidak tersedia ketika dokumen ini disusun. Namun
berdasarkan hasil diskusi dengan beberapa perwakilan SKPD, diketahui bahwa
dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD yang menjadi input bagi RKPD,
SKPD menggunakan dokumen RPJMD sebagai referensi utama. Secara kualitatif
dapat disimpulkan bahwa RKPD telah mengakomodir muatan RPJMD.
2.3.1.5 Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Pemberdayaan koperasi merupakan langkah strategis dalam meningkatkan dan
memperkuat dasar kehidupan perekonomian masyarakat, karena koperasi
sebagai gerakan ekonomi rakyat dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk
meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Koperasi bertujuan memajukan
kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta
ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan
masyarakat yang maju, adil dan makmur.
2.3.1.6 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kebijakan peningkatan upaya pemberdayaan, pengetahuan, keterampilan dan
kemandirian perempuan dilaksanakan Pemerintah Provinsi Lampung dengan
sasaran :
a. Meningkatkan pemberdayaan perempuan
b. Meningkatnya penguatan kelembagaan PUG
c. Meningkatnya peranan perempuan di bidang politik.
Disamping itu juga terdapat kebijakan terhadap perempuan dan anak dari
kekerasan dalam rumah tangga serta perdagangan perempuan dan anak
(trafficking). Adapun rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang
terjadi di Provinsi Lampung Tahun 2014 dari Bulan Januari sampai dengan
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015--2019
Gambaran Umum Daerah Hal. 2-70
2014 sebesar 52%, yang diperoleh dari perbandingan antara jumlah KDRT
sebanyak 122 orang dengan jumlah kasus Tahun 2014 sebanyak 235 orang
dikali 100%.
Sedangkan untuk capaian kinerja indicator penyelesaian pengaduan
perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Provinsi
Lampung dari Bulan Januari sampai dengan Agustus 2014 sebesar 73%, yang
diperoleh dari perbadingan antara jumlah penyelesaian pengaduan sebanyak
109 orang dengan jumlah kasus sebanyak 150 orang dikali 100%.
2.3.1.7 Bidang Penanaman Modal
Kebijakan penciptaan iklim usaha yang kondusif, promosi dan kerjasama
investasi sangat diperlukan dalam rangka mencapai meningkatkan realisasi
investasi.
Tabel 2.33. Jumlah Proyek dan Nilai Investasi di Provinsi Lampung
Sumber : Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Provinsi Lampung, 2014
Kebutuhan akan daging untuk Provinsi Lampung masih belum dapat dipenuhi
dari dalam provinsi. Pada Tahun 2013 impor ternak besar Provinsi Lampung
sebanyak 91.175 ekor. Ancaman penyakit ternak yang terdapat di Provinsi
Lampung diantaranya rabies, flu burung, brucellosis, gangguan reproduksi,
jembrana, parasit cacing dan lain-lain.
Tabel 2.44. Lumbung Ternak Provinsi Lampung (ekor)
No Kabupaten Jumlah Sapi Potong
1 Lampung Tengah 226.003
2 Lampung Timur 100.636
3 Lampung Selatan 95.172
4 Way Kanan 26.320
5 Lampung Utara 25.614
6 Tulang Bawang 22.261
7 Tulang Bawang Barat 14.366
Sumber : Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Provinsi Lampung, 2014
Tabel 2.45. Realisasi Pemasukan Sapi Impor Provinsi Lampung
Sampai Dengan Bulan Agustus 2014 (ekor)
No Nama Perusahaan Kapasitas Kandang Realisasi Impor 1 PT. Austasia Stockfeed 15.000 22.015 2 PT. Santori 25.000 32.403 3 PT. Fortuna 2.500 3.585 4 PT. Agro Giri Perkasa 32.000 13.324 5 PT. Andini Agroloka 4.500 3.469 6 PT. Great Giant Lifestock 20.000 33.000 7 PT. Elders Indonesia 2.500 10.840
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015--2019
Gambaran Umum Daerah Hal. 2-77
No Nama Perusahaan Kapasitas Kandang Realisasi Impor 8 PT. Nusantara Tropical Farm 8.000 7.774 9 PT. Sumber Cipta Kencana 1.000 950
10 PT. Lemang Mesuji 2.500 350 Total 113.000 128.676
Sumber : Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Provinsi Lampung, 2014
2.3.2.4 Bidang Kehutanan
Di Provinsi Lampung masih terdapat lebih dari 1 (satu) juta hektare kawasan
hutan dengan berbagai fungsinya, berdasarkan data yaitu:
Tabel 2.46. Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsinya
di Provinsi Lampung Tahun 2012
No Fungsi Hutan Luas Area (ha)
1 Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Lestarian Alam (KSA-KPA)
462.030,00
2 Hutan Lindung 317.615,00 3 Hutan Produksi Terbatas 33.358,00 4 Hutan Produksi Tetap 191.732,00 Jumlah 1.004.735,00
Sumber: BPS Lampung, 2013
Pengusahaan hutan dilakukan oleh masyarakat dengan pembinaan dari pihak
Dinas Kehutanan dengan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu, yaitu:
Tabel 2.47. Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu di Provinsi Lampung
Namun hutan di Provinsi Lampung telah mengalami kerusakan yang cukup
parah sekitar 544.085 hektare atau 54,15%. Yang terparah adalah Hutan
Produksi sekitar 76,48%, Hutan Konservasi 37,38% dan Hutan Lindung sekitar
62,73%. Kerusakan kawasan hutan yang tinggi tersebut secara bertahap dapat
diminimalisir dengan mengimplementasikan program-program pemberdayaan
masyarakat sekitar / dalam kawasan hutan untuk turut serta dalam percepatan
rehabilitasi, pengamanan hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraannya
dengan memanfaatkan hasil hutan yang sesuai dengan ketentuan. Khusus untuk
kawasan hutan lindung telah diimplementasikan kegiatan Hutan
Kemasyarakatan (HKm) dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal,
adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan
lingkungan hidup. Berikut ini adalah progress kegiatan HKm di Provinsi
Lampung :
Tabel 2.48. Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Kab/Kota
di Provinsi Lampung Tahun 2002-2012
No. Kabupaten Izin Usaha HKm
Kelompok (Ha) 1 Lampung Barat 50 24.760,66 2 Lampung Utara 6 5.875,00 3 Tanggamus 32 46.677,00 4 Lampung Tengah 9 13.135,86 5 Lampung Timur 1 920,00 6 Way Kanan 10 12.198,58 7 Lampung Selatan 5 3.132,00 8 Pringsewu 2 3.642,00
Total 115 110.341,10
Sumber: BPS, 2013
Selain kegiatan HKm, pada awal tahun 2014 telah diinisiasi untuk
pengembangan hutan desa di kawasan hutan lindung. Saat ini pada tahap
verifikasi terhadap 22 desa calon penerima izin usaha pemanfaatan hutan desa
(IUPHD) yang mengelilingi kawasan hutan lindung Gunung Rajabasa Register 3
di Kabupaten Lampung Selatan.
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015--2019
Gambaran Umum Daerah Hal. 2-79
Dalam meminimalisir kerusakan kawasan hutan produksi di Provinsi Lampung
telah mengimplementasikan kegiatan nasional berupa Pembangunan Hutan
Tanaman Rakyat (HTR) di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (KHPT) Pesisir
Kabupaten Pesisir Barat dengan luas 15.387 hektar yang dikelola oleh 8
koperasi. Dalam kegiatan HTR ini masyarakat dalam wadah koperasi diberikan
akses untuk mengelola kawasan hutan produksi untuk pemanfaatan hasil kayu
maupun non kayu. Ke depan kawasan hutan produksi yang belum dikelola oleh
pihak ketiga dan bermasalah dengan perambahan, maka kegiatan HTR ini
sangat potensial untuk dikembangkan.
2.3.2.5 Bidang Perikanan
Sub sektor perikanan di Provinsi Lampung juga sangat potensial, baik perikanan
laut maupu perairan umum, sebagaimana grafik berikut:
0
50,000
100,000
150,000
200,000
2009 2010 2011 2012
164,552143,813
154,484 144,485
8,532 7,036 7,524 6,930
Perikanan Laut
Perairan Umum
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2013
Gambar 2.30 Produksi Perikanan Laut dan Perairan Umum di Provinsi Lampung
Selain produksi perikanan dari perikanan laut dan perairan umum, juga
dihasilkan dari hasil budidaya, sebagaimana berikut:
Tabel 2.49. Produksi Perikanan Budidaya di Provinsi Lampung
Jumlah sumber daya manusia aparatur pemerintah yang ada di Provinsi
Lampung hingga Semester I Tahun 2014 berjumlah 49.107 orang.
Tabel 2.52. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Lampung
No. Bulan Jumlah Pegawai
Gol I Gol II Gol III Gol IV Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 1 Januari 291 2.526 4.615 731 8.163 2 Februari 291 2.520 4.593 733 8.137 3 Maret 291 2.524 4.613 732 8.160 4 April 284 2.510 4.655 747 8.196 5 Mei 284 2.507 4.663 748 8.202 6 Juni 278 2.518 4.659 794 8.249
Jumlah 1.719 15.105 27.798 4.485 49.107
Sumber: diolah dari data kepegawaiam BKD Provinsi Lampung 2014
Dari total keseluruhan tersebut di atas, pegawai Pemerintah Provinsi Lampung
per Desember tahun 2013 sebanyak 8.173 orang dengan komposisi didominasi
oleh golongan III sebanyak 4.619 orang (56,52%), golongan II sebanyak 2.612
orang (31,96%); golongan IV sebanyak 643 orang (7,87%), dan sisanya 299
orang (3,65%) pada golongan I.
Berdasarkan latar belakang pendidikan, PNS Pemerintah Provinsi Lampung
masih didominasi lulusan Sekolah Lanjutan Atas, yaitu sebanyak 3.427 orang
(41,60%). Sedangkan jumlah PNS yang telah menyelesaikan program Doktor
atau S-3 hanya 2 orang (0,03%).
Sumber: diolah dari data kepegawaiam BKD Provinsi Lampung 2014
Gambar 2.32 Komposisi PNS Provinsi Lampung Berdasarkan Pendidikan
Sebagian besar PNS, yakni sebanyak 4.784 orang (57,07%) berada pada
golongan III, sebanyak 2.632 orang (31,40%) berada pada golongan II; 666
orang (7,95%) berada pada golongan IV, dan sisanya 300 orang (3,58%)
berada pada golongan I.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Struktur
Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor
9, 10, dan 11 Tahun 2007 jumlah formasi jabatan struktural baik Eselon I, II, III
dan IV sebanyak 1.852 orang. Rincian dari seluruh pejabat eselon di Pemerintah
Provinsi Lampung dapat dilihat pada grafik berikut:
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015--2019
Gambaran Umum Daerah Hal. 2-84
Sumber: diolah dari data kepegawaiam BKD Provinsi Lampung 2014
Gambar 2.33 Jumlah Pejabat Eselon pada Pemprov Lampung
2.4. Aspek Daya Saing
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
Kemampuan ekonomi daerah dalam hal daya saing dapat ditunjukkan dengan
mengukur berapa pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, nilai tukar
petani serta produktivitas total daerah. Berikut adalah data-data mengenai
kemampuan ekonomi daerah :
2.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita
Nilai Tukar Petani (NTP) mempunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan
tukar petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam memproduksi. NTP
dapat dipakai sebagai salah satu indikator dalam menilai tingkat kesejahteraan
petani.
Tabel 2.53 Laju Pertumbuhan Konsumsi Rumahtangga dan Kontribusinya terhadap Pertumbuhan PDRB (Persen)
Tahun Pertumbuhan
Konsumsi Rumahtangga
Kontribusi Konsumsi Rumahtangga
terhadap Pertumbuhan PDRB
Kontribusi Komponen PDRB
Lain terhadap Pertumbuhan PDRB
Pertumbuhan PDRB
2009 5.28 3.02 (57.38) 2.24 (42.62) 5.28
2010 5.38 3.07 (52.14) 2.52 (47.88) 5.88
2011 5.54 3.16 (49.06) 3.28 (50.92) 6.43
2012 8.38 3.81 (55.22) 2.92 (44.78) 6.53
2013 8.96 3.92 (65.71) 2.05 (34.29) 5.97
umber : LDA, BPS (2013)
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015--2019
Gambaran Umum Daerah Hal. 2-85
2.4.1.2 Nilai Tukar Petani
Nilai Tukar Petani (NTP) mempunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan
tukar petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam memproduksi. NTP
dapat dipakai sebagai salah satu indikator dalam menilai tingkat kesejahteraan
petani.
Tabel 2.54 Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung Tahun 2009—2013
Uraian 2009 2010 2011 2012 2013
Lampung 111.60 115.40 121.48 126.04 120.87
Indonesia 99.85 101.76 104.58 105.24 104.67
umber : BPS (2014)
2.4.1.3 Produktivitas Total Daerah
Produktivitas total daerah yang dicerminkan dengan nilai tambah bruto
tergambar pada tabel berikut :
Tabel 2.55 Produktivitas Total Daerah Provinsi Lampung
Berdasarkan Sektor Tahun 2010
No Sektor Nilai Tambah Bruto
(Ribuan) (Rp) Persentase
1 Tanaman Pangan 20.720.328 13,89 2 Industri Makanan dan Minuman 19.471.099 13,05 3 Perdagangan Besar dan Eceran 15.942.775 10,68 4 Perikanan 13.434.146 9,00 5 Perkebunan 7.071.308 4,74 6 Administrasi Pemerintah,
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 5.877.254 3,94
7 Tanaman Hortikultura 5.806.907 3,89 8 Peternakan 5.757.692 3,86 9 Informasi dan Konsumsi 5.558.729 3,73
10 Pertambangan Minyak dan Gas Bumi 5.331.872 3,57 11 Lainnya 44.235.168 29,65
Total 149.207.278 100
umber : diolah dari BPS Lampunhg (2014)
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015--2019
Gambaran Umum Daerah Hal. 2-86
2.4.1.4 Ekspor-Impor
Kinerja sektor perdagangan salah satunya dapat dilihat dari kegiatan ekspor
dan impor. Ekspor Provinsi Lampung terus mengalami peningkatan, selama
periode tahun 2009-2013 nilai ekspor tumbuh rata-rata 15,41% per tahun dan
10,28% untuk volume ekspor.
Komoditas ekspor utama Provinsi Lampung adalah lemak, minyak & malam,
dan produk nabati. Komoditas yang juga besar kontribusinya adalah minyak
kelapa sawit dan kopi. Tujuan utama ekspor Lampung adalah negara-negara di
kawasan Asia (terutama India, RRC, Taiwan dan Jepang), kawasan Eropa
(terutama Belanda & Italia),dan USA. Perkembangan volume dan nilai ekspor
Provinsi Lampung tahun 2009-2013 terlihat pada Gambar 2.34.
Sumber: Statistik Perekonomian Lampung, Bappeda, 2013
Gambar 2.34 Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor Provinsi Lampung
Tahun 2009 – 2013 (Ribu USD)
Impor Provinsi Lampung berfluktuatif dalam kurun waktu 2009 – 2013. Nilai
impor tumbuh rata-rata 31,49 persen per tahun dan 46,72 persen untuk volume
impor. Perkembangan volume dan nilai impor Provinsi Lampung tahun 2009-
2013 sebagaimana ditunjukkan Gambar 2.35.
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015--2019
Gambaran Umum Daerah Hal. 2-87
Sumber: Statistik Perekonomian Lampung, Bappeda, 2013
Gambar 2.35 Perkembangan Volume dan Nilai Impor Provinsi Lampung Tahun
2009 – 2013 (Ribu USD)
Impor utama Provinsi Lampung adalah makanan, minuman, minuman keras dan
tembakau, selain itu juga kendaraan, pesawat terbang, kendaraan dan
perlengkapannya, serta produk industri kimia dan industri sejenisnya. Impor
terutama dari kawasan Amerika sekitar 50% dan Asia sekitar 35%. Negara asal
impor terutama adalah Amerika Serikat, Amerika Latin, dan RRC.
2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
2.4.2.1 Aksesbilitas Daerah
Fasilitas wilayah atau infrastruktur untuk daya saing daerah adalah fasilitas
yang menunjang aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan
antar wilayah. Aksesbilitas Provinsi Lampung dapat ditunjukkan dengan
infrastruktur transportasi. Provinsi Lampung memiliki jaringan jalan nasional
sepanjang 1.159.573 Km dan jalan provinsi sepanjang 1.702,81 km.
Mobilisasi pergerakan angkutan penumpang dan barang telah didukung oleh:
a. Volume rata-rata layanan angkutan penumpang kereta api tahun 2013
mencapai 800.000 orang/tahun, angkutan barang sekitar 400.000
ton/tahun, dan angkutan batubara volume rata-rata saat ini mencapai 12
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015--2019
Gambaran Umum Daerah Hal. 2-88
juta/ton/tahun. Dengan akan dibangunnya double track diperkirakan
mampu mencapai 22 juta ton/tahun.
b. Provinsi Lampung memiliki 1 terminal tipe A, 11 terminal type B sebanyak
11, dan terminal type C sebanyak 18.
c. Infrastruktur perhubungan laut dipergunakan untuk angkutan barang dan
angkutan penumpang dimana Provinsi Lampung memiliki 25 pelabuhan.
Jenis kapal yang melayani angkutan penyeberangan di pelabuhan
Bakauheni adalah kapal Roro dengan berat antara 3.000—5.000 GRT dan
mempunyai daya angkut penumpang 379—1.900 orang dengan kendaraan
mencapai 171 trip/hari.
d. Pada bidang infrastruktur perhubungan udara Provinsi Lampung memiliki
2 bandar udara umum, 2 pangkalan udara dan 8 bandara khusus.
2.4.2.2 Penataan Wilayah
Pemerintah Provinsi Lampung dalam penataan wilayah pada Tahun 2013
mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029.
Dalam peraturan tersebut kawasan hutan lindung mencakup 9% dari luas
wilayah Provinsi Lampung, kawasan rawan bencana 12,5% dari luas wilayah
Provinsi Lampung, kawasan peruntukan pertanian 18% dari luas wilayah
Provinsi Lampung, kawasan peruntukan industry 0,6% dari luas wilayah
Provinsi Lampung dan untuk permukiman 6,6% dari luas wilayah Provinsi
Lampung.
2.4.2.3 Fasilitas Bank dan Non Bank
Fasilitasi bank dan non bank di Provinsi Lampung cukup baik. Hal ini
ditunjukkan dengan terus bertambahnya jumlah bank yang ada di Provinsi
Lampung.
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015--2019
Gambaran Umum Daerah Hal. 2-89
Tabel 2.56 Jumlah Kantor Bank menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Bank
di Provinsi Lampung
Kab/Kota Bank Umum BPR
KP KC KCP KK PP ATM KP KC KK
Lampung Barat
Tanggamus
Lampung Selatan
Lampung Timur
Lampung Tengah
Lampung Utara
Way Kanan
Tulang Bawang
Pesawaran
Pringsewu
Mesuji
Tulang Bawang Barat
Bandar Lampung
Metro
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
3
4
0
1
0
0
0
0
37
3
13
27
33
21
36
20
6
20
1
10
0
0
74
21
1
3
3
0
3
2
1
1
0
2
0
0
22
2
4
4
7
3
6
7
2
3
0
0
0
0
42
8
2
10
19
2
23
20
0
8
0
3
0
0
211
21
0
1
2
4
5
2
1
1
0
0
0
0
14
3
2
3
3
2
3
2
2
5
0
1
0
0
2
4
1
1
2
0
3
4
0
1
0
0
0
0
41
3
Jumlah 1 50 282 40 86 319 33 29 56
Sumber : Lampung dalam Angka, 2013
2.4.2.4 Fasilitasi Listrik
Pasokan daya untuk memenuhi kebutuhan sub-sistem Lampung dipenuhi dari
pembangkit yang ada di wilayah Lampung dan transfer daya sub-sistem
Sumatera Selatan. Total pasokan daya yang didapat dari dua sumber tersebut
pada kondisi normal adalah sebesar 894,7 MW. Terdiri dari 645,7 MW dari
pembangkit dan ditambah 250 MW dari transfer Sumbagsel.
Beban puncak tertinggi yang pernah dicapai yaitu pada bulan Juni 2014 adalah
803,4 MW, sehingga cadangan daya pada kondisi normal kira-kira sebesar 91,3
MW. Interkoneksi sub-sistem Lampung dengan sub-sistem Sumatera Selatan
melalui satu jalur transmisi 150 kV Baturaja—Bukit Kemuning.
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015--2019
Gambaran Umum Daerah Hal. 2-90
2.4.2.5 Fasilitas Pariwisata
Provinsi Lampung setiap tahun berupa meningkatkan pembangunan pariwisata
melalui program-program yang mengembangkan pariwisata dan produk wisata.
Salah satu indikatornya tampak pada berkembangnya usaha-usaha bidang
pariwisata di Provinsi Lampung.
Tabel 2.57 Jumlah Usaha Pariwisata menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Lampung
Kab/Kota Banyaknya Usaha Pariwisata
Hotel Bintang Hotel Melati Obyek Wisata Rumah Makan
Lampung Barat
Tanggamus
Lampung Selatan
Lampung Timur
Lampung Tengah
Lampung Utara
Way Kanan
Tulang Bawang
Pesawaran
Pringsewu
Mesuji
Tulang Bawang Barat
Bandar Lampung
Metro
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
0
48
9
20
9
17
12
5
10
0
8
1
1
52
10
12
77
37
10
12
47
25
15
7
15
12
11
26
8
62
86
49
72
64
64
29
30
17
69
34
56
191
120
Sumber : Lampung Dalam Angka 2013
2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi
2.4.3.1 Investasi
Salah satu variabel penting dalam menunjang perkembangan ekonomi
adalahkegiatan investasi. Investasi akan menghasilkan output, menciptakan
lapangan kerja, dan menyerap bahan baku. Investasi tercermin pada PMDN,
PMA, PMTB, dan kredit perbankan.
Salah satu indikator investasi adalah PMDN. Kondisi PMDN di Lampung
mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Yang tertinggi pada tahun 2011
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015--2019
Gambaran Umum Daerah Hal. 2-91
sebanyak 71 proyek. Investasi yang berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA)
tahun 2013 sebanyak 137 proyek dan merupakan tahun terbanyak.
Tabel 2.58 Rencana Investasi dan Tenaga Kerja dari Proyek PMA dan PMDN
yang Telah Mendapat Persetujuan menurut Lapangan Usaha
di Provinsi Lampung
Lapangan Usaha Jumlah Proyek
Investasi (Juta)
Tenaga Kerja Proyek
Ket
Pertanian 0 1
0 33.200
0 126
PMA PMDN
Pertambangan dan Penggalian 1 0
1.200 0
54 0
PMA PMDN
Industri Pengolahan 6 3
11.113,3 209.857,5
468 300
PMA PMDN
Industri Makanan 4 2
69.943,1 2.364.223,3
645 100
PMA PMDN
Listrik, Gas dan Air Bersih 2 1
231.316,7 219.875,5
78 27
PMA PMDN
Konstruksi/ Bangunan 1 0
1.222,2 0
82 0
PMA PMDN
Perdagangan, hotel dan restoran
2 0
3.422,2 0
124 0
PMA PMDN
Pengangkutan dan Telekomunikasi
0 0
0 0
0 0
PMA PMDN
Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan
0 0
0 0
0 0
PMA PMDN
Jasa-Jasa 2 0
12.997,2 0
57 0
PMA PMDN
Jumlah 18 8
331.214,7 2.827.156,3
1.508 678
PMA PMDN
Sumber : Lampung Dalam Angka 2013
Sumber: BPS Lampung 2013
Gambar 2.36 Realisasi Investasi PMA dan PMDN Berdasarkan Jumlah Tahun
2009-2013
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015--2019
Gambaran Umum Daerah Hal. 2-92
Nilai proyek PMA dan PMDN juga mengalami fluktuasi seiring dengan jumlah
realisasi proyek. Untuk PMDN tahun 2011 merupakan nilai proyek tertinggi
yang mencapai Rp6,8 triliyun sedangkan tahun 2013 hanya Rp161,15 miliar.
Sumber: BPS Lampung 2013
Gambar 2.37 Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Nilai Proyek (Rp juta)
Sementara nilai proyek PMA tahun 2011 juga merupakan yang tertinggi
mencapai US$731.801.928 dan tahun 2013 sekitar US$46.762,90.
Sumber: BPS Lampung 2013
Gambar 2.38 Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Nilai Proyek (US$)
Nilai investasi tercermin dari nilai Pembentukan Modal TetapDomestik Bruto
(PMTDB). PMTDB Lampung tahun 2013 sebesar Rp7.817.713 juta yang tumbuh
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015--2019
Gambaran Umum Daerah Hal. 2-93
6,24%. Selama periode 2009-2013 PMTDB tumbuh rata-rata 7,91%. Kontribusi
PMTDG terhadap PDRB Lampung sebesar 16,95%.
Tabel 2.59 Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto Provinsi
3. Lokasi strategis Provinsi Lampung menjadi pintu gerbang Pulau Sumatera
namun daya dukung infrastruktur seperti jaringan transportasi darat baik
lintas timur maupun lintas barat guna memperlancar arus barang dan
orang dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa dan sebaliknya dalam kondisi
rusak;
4. Persaingan antardaerah yang ketat di mana efisiensi, produktivitas dan
nilai tambah menjadi pertimbangan kinerja. Menjadikan Provinsi Lampung
relatif tertinggal dibanding daerah lain yang lebih efisien dan produktif
dalam menciptakan nilai tambah yang tinggi. Sehingga berakibat pada
beratnya peningkatan keunggulan daerah (komparatif dan kompetitif)
secara sektoral, komoditas dan jasa unggulan;
5. Dengan adanya penerapan standardisasi barang dan jasa yang dikaitkan
dengan isu lingkungan, HAM, dan buruh berakibat menjadi terhambatnya
perdagangan akibat lemahnya pemahaman isu global. Hal ini menuntut
Pemda perlu melakukan pengembangan kebijakan yang responsif
terhadap isu, kesepakatan dan hukum internasional;
6. Adanya perubahan teknologi dan informasi harus dilihat sebagai potensi
untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Hal ini
menuntut untuk dilakukan pengembangan ekonomi kreatif dan berbasis
iptek (knowledge-based economy).
7. Di alam demokrasi sekarang ini proses politik menjadi mahal sehingga
menimbulkan pemborosan uang negara yang merupakan investasi yang
tidak produktif. Pemerintah dan Pemerintah daerah perlu melakukan
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2014—2019
Analisis Permasalahan dan Isu-Isu Strategik Hal. 4-13
percepatan konsolidasi demokrasi untuk mencegah pemborosan yang
lebih besar lagi.
8. Terjadinya konflik kepentingan antara legislatif dan eksekutif yang
mengakibatkan tidak optimalnya kinerja birokrasi dalam pelayanan
publik.
9. Ketidapastian hubungan pusat, provinsi dan kabupaten/kota telah
memunculkan lemahnya koordinasi dan sinergi pusat-daerah, tidak
optimalnya pengelolaan anggaran negara dan daerah, dan konflik
antardaerah. Karena itu pemerintah harus mengembangkan forum-forum
kerjasama antardaerah;
10. Rendahnya mutu layanan publik: Standar Pelayanan Minimal
mengakibatkan lambatnya peningkatan kesejahteraan rakyat dan
kemajuan daerah. Diperlukan regulasi pemerintah yang bertujuan
mengembangkan dan pelaksanaan manajemen berbasis kinerja;
11. Lemahnya manajemen sumberdaya dan asset daerah: tata ruang, SDA,
tanah, dan laut telah mengakibatkan tidak optimalnya pengelolaan
sumberdaya secara berkelanjutan sehingga meningkatkan kerusakan
lingkungan. Perlu upaya penataan dan pengembangan manajemen sumber
daya dan asset daerah, perencanaan tata ruang dan tata guna lahan;
12. Belum berjalannya reformasi birokrasi daerah telah memunculkan
ketidakpastian dan kelambanan, karenanya dibutuhkan pengembangan
sistem insentif dan disinsentif;
13. Lemahnya kerjasama dan kemitraan pemerintah dan swasta
mengakibatkan rendahnya investasi, pemerintah perlu melakukan
perencanaan dan pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta
14. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan yang terendah di Pulau
Sumatera yaitu hanya 72,45;
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2014—2019
Analisis Permasalahan dan Isu-Isu Strategik Hal. 4-14
15. Perkembangan jumlah penduduk Provinsi Lampung dengan laju
pertumbuhan ± 1,23% selama 10 tahun terakhir, memberikankan
konsekuensi dari kondisi tersebut adalah ketersediaan ruang, lapangan
kerja, dan lain-lain dengan tetap memperhatikan keseimbangan dengan
sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
16. Masih tinggi angka kemiskinan di Lampung yaitu 14,86%, masih diatas
rata-rata nasional sekitar 11,66%;
17. Kerusakan hutan di Provinsi Lampung hingga tahun 2012 sudah mencapai
55% dari luas yang ada akibat berbagai tekanan pembangunan dan
aktivitas masyarakat. Potensi ekonomi dari kawasan hutan berupa hasil
hutan bukan kayu, jasa lingkungan dan keanekaragaman hayati belum
termanfaatkan secara maksimal.
18. Beberapa daerah-daerah berpotensi ekonomi (Tanggamus, Lampung
Barat, Lampung Timur, Mesuji, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat,
Lampung Selatan, Lampung Utara dan Way Kanan) belum terlayani oleh
sarana dan prasarana yang memadai.
19. Masih banyaknya lahan-lahan produktif di wilayah kabupaten yang belum
termanfaatkan secara optimal.
20. Terjadinya disparitas pembangunan antar wilayah, khususnya antara
Bandar Lampung sebagai ibukota Provinsi dengan kabupaten-kabupaten
di Provinsi Lampung.
21. Menurunnya daya dukung lingkungan yang ditandai dengan semakin
tingginya frekuensi terjadinya bencana banjir pada musim hujan dan
terjadinya kelangkaan air pada musim kemarau.
22. Kerusakan ekosistem pesisir dan pantai, pendangkalan dan pencemaran
sungai, semakin meningkatnya polusi udara di lingkungan perkotaan, dan
semakin punahnya fauna dan flora lokal.
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2014—2019
Analisis Permasalahan dan Isu-Isu Strategik Hal. 4-15
23. Masih tingginya konflik pertanahan antara masyarakat dengan pemerintah
(negara) dan masyarakat dengan perusahaan (negara/swasta)
24. Adanya peningkatan penggunaan teknologi dan informasi harus dilihat
sebagai potensi yang mendukung percepatan sinkronisasi pelaksanaan
pembangunan di daerah Kabupaten/Kota
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Visi dan Misi Hal. 5-1
BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
5.1. Visi
Visi adalah kondisi yang dicita-citakan untuk di wujudkan. Secara ontologis, visi
merupakan das sollen, yaitu apa yang sebenarnya menjadi tujuan atau keinginan
yang ideal yang disepakati oleh seluruh stakeholders dan terkristalisasi dalam
bentuk jati diri.
Pada umumnya visi dibangun untuk mendorong semangat seluruh stakeholders
agar dapat berperan serta aktif dalam pembangunan dan sekaligus sebagai
inspirasi untuk menggerakkan seluruh kemampuan stakeholders untuk secara
bersama dan sinergis membangun daerah.
Masyarakat Lampung berkehendak untuk menjadikan visi pembangunan
sebagai aspirasi, peta jalan atau langkah strategik, energi masyarakat untuk
pembangunan, dan identitas masyarakat untuk bergerak ke arah yang lebih
maju, baik secara komparatif ataupun secara kompetitif. Visi pembangunan
Provinsi Lampung ini merupakan kondisi akhir daerah dan wilayah Lampung
yang dikehendaki oleh seluruh komponen pemangku kepentingan
(stakeholders) di Provinsi Lampung dalam periode 2015—2019.
Visi Provinsi Lampung juga memperhatikan janji-janji kampanye gubernur
terpilih yaitu :
a. Bidang Infrastruktur. Menyediakan infrastruktur jalan dan jembatan di
seluruh Lampung untuk memperlancar roda perekonomian rakyat.
b. Bidang Investasi. Sistem perizinan yang cepat, mudah, dan murah
c. Bidang Reformasi Birokrasi. Pemerintahan yang bersih, transparan,
profesional dan berjiwa memberi dan dan melayani.
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Visi dan Misi Hal. 5-2
d. Bidang Pemerintahan. Membangun infrastruktur pendukung pertanian
dan mengembangkan kawasan sentra komoditas unggulan pertanian
untuk mencapai swasembada dan ketahan pangan daerah.
e. Bidang Kesehatan. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan
mempermudah birokrasi.
f. Bidang Pendidikan. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan
melestarikan budaya daerah lampung.
Hal-hal penting memasuki tahapan III dari RPJPD Provinsi Lampung, adalah:
1. Mengembangkan kemajuan daerah dan meningkatkan pemerataan kualitas
dan kesejahteraan antar wilayah;
2. Dinamika ekonomi yang atraktif dimantapkan dengan memperluas
jangkauan jaringan kerja kegiatan ekonomi dalam skala Nasional dan
Internasional.
3. Pengembangan, Pemanfaatan dan penerapan Iptek serta Penguatan Inovasi
pada upaya optimalisasi pendayagunaan potensi sumber daya dan
infrastruktur.
Oleh karenanya penting sekali menjadikan visi pembangunan Provinsi Lampung
menjadi visi bersama (shared vision). Dengan mendasarkan modal dasar
Provinsi Lampung, tantangan yang dihadapi dalam 5 (lima) tahun ke depan, dan
mengacu pada visi pembangunan jangka panjang Indonesia Tahun 2005-2025
dan visi pembangunan jangka panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025,
maka visi dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015—2019 adalah:
“LAMPUNG MAJU DAN SEJAHTERA 2019 ”
Maksud Visi di atas adalah:
Provinsi Lampung Merupakan Daerah Yang Maju dan Berdaya Saing
Maju mempunyai konotasi modern atau industrialized. Kemajuan mencakup
domain perekonomian, Iptek dan inovasi, pendidikan, dan civilization (politik
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Visi dan Misi Hal. 5-3
dan hukum). Perekonomian yang maju umumnya berbasis industri,
perdagangan, dan jasa, didukung oleh infrastruktur yang mantap dan memadai.
Proses produksi didukung oleh penerapan sains dan teknologi yang kental.
Tingkat pendapatan masyarakat tinggi dengan pembagian yang lebih adil dan
merata.
Sebagaimana diuraikan dalam visi pembangunan nasional, kemajuan suatu
bangsa juga diukur berdasarkan indikator kependudukan, ada kaitan yang erat
antara kemajuan suatu bangsa dengan laju pertumbuhan penduduk, termasuk
derajat kesehatan. Bangsa yang sudah maju ditandai Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) yang tinggi dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil;
angka harapan hidup yang lebih tinggi; dan kualitas pelayanan sosial yang lebih
baik. Secara keseluruhan kualitas sumberdaya manusia yang makin baik akan
tercermin dalam produktivitas yang makin tinggi.
Menjadi wilayah maju mempunyai pengertian Provinsi Lampung menjadi
daerah dengan kinerja ekonomi tinggi. desa/kampung/pekon tertinggal yang
ada di Lampung memiliki porsi relatif besar dari jumlah penduduk yang ada.
Pengangguran yang tinggi mencapai lima persen dari jumlah penduduk. Kondisi
ini paradok dengan potensi atau kekayaan wilayah yang dimiliki oleh Provinsi
Lampung dan kedekatan dengan pusat ekonomi nasional DKI Jakarta yang
dapat ditempuh dalam waktu 25-40 menit melalui pesawat udara dan enam jam
dengan moda transportasi darat dan laut. Kondisi ini menjadi motivasi untuk
mencapai visi menjadi provinsi maju dengan merancang strategi pembangunan
yang memungkinkan untuk terjadi pertumbuhan ekonomi tinggi yang konsisten
dan persisten. Masyarakat Lampung akan memanfatkan secara optimal segala
bentuk peluang dan kesempatan pada wilayah lain di Indonesia bahkan di luar
negeri untuk kemajuan demi terwujudnya masyakarat yang makmur. Pada era
globalisasi sekarang masyarakat Lampung akan meningkatkan kemampuan dari
yang sudah ada dalam mekanisme perdagangan bebas. Sebagai bangsa pejuang,
semua elemen pemangku kepentingan akan berjuang secara proaktif untuk
keluar dari keterpurukan sehingga menjadi sejajar dengan masyarakat yang
lebih maju di Provinsi di luar Lampung dengan senantiasa menjunjung tinggi
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Visi dan Misi Hal. 5-4
nilai-nilai kebangsaan seperti yang termaktub dalam Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Tahun 1945.
Untuk menjadi daerah yang maju syarat yang harus dipenuhi adalah
peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pemanfatan sumberdaya alam
secara berkelanjutan, penciptaan iklim usaha kondusif untuk peningkatan
investasi, peningkatan kemampuan aparatur pemerintahan yang mendukung
terwujudnya organisasi berkewirausahaan (entrepreneuring government),
pemanfaatan Iptek dan inovasi secara optimal, ketersediaan infrastruktur fisik
serta infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
Kemajuan hanya dicapai oleh manusia berkualitas, oleh karena itu menciptakan
manusia yang berkualitas adalah tujuan pokok. Sentral dari pembangunan
adalah manusia, oleh karena itu kehandalan strategi peningkatan sumber daya
manusia akan menjamin terwujudnya penduduk yang berkualitas. Sumber daya
manusia berkualitas memiliki kepribadian bangsa, berakhlak mulia, dan
berkualitas pendidikan yang tinggi. Tingginya kualitas pendidikan penduduk
ditandai oleh makin meningkatnya partisipasi pendidikan menengah dan
tinggi ditandai dengan jumlah tenaga ahli serta profesional yang dihasilkan
oleh sistem pendidikan.
Dengan tingginya kualitas sumberdaya manusia akan terjadi proses
perberdayaan ekonomi rakyat secara alamiah dalam masyarakat pada
gilirannya akan mendorong kemajuan berbagai sektor pembangunan.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam semua sektor pembangunan
dan elemen pemangku kepentingan akan menjadi penentu terwujudnya daya
saing daerah. Daya saing ditentukan juga oleh ketersediaan infrastruktur dan
sarana pendukung dengan kualitas tinggi, pemanfaatan ilmu pengetahuan,
teknologi, informasi dan komunikasi.
Provinsi Lampung Memiliki Birokrasi Pemerintah Yang Bersih Bebas Korupsi dengan Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Pemerintah yang Berorientasi Melayani.
Birokrasi pemerintahan visioner juga akan menjadi faktor pendukung manakala
dapat mendorong dengan kebijakan, menfasilitasi dan melindungi proses
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Visi dan Misi Hal. 5-5
peningkatan kemakmuran yang berbasis pada prinsip kewirausahaan. Kualitas
birokrasi demikian akan berindikasi pada kemampuan manajemen
pemerintahan yang bersih bebas korupsi (clean government) dengan
mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) yang
berorientasi pelayanan publik secara prima.
Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah harus dapat memastikan
tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang disajikan. Dimensi pelayanan
yang menjadi fokus peningkatan kualitas pelayan publik adalah: prosedur
Urusan Sosial, Urusan Ketenagakerjaan, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera, Urusan
Kepemudaan dan Olahraga, dan Urusan Agama
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Visi dan Misi Hal. 5-10
Misi 4. Meningkatkan Pelestarian SDA dan Kualitas Lingkungan Hidup yang
Berkelanjutan.
Misi ini merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan antara keberadaan dan
pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Keseimbangan ini
diupayakan dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan
kehidupan pada masa kini dan masa depan, serta mengantisipasi perubahan
iklim global. Pemanfaatan ruang diupayakan serasi antara penggunaan untuk
pemukiman, kegiatan sosial ekonomi, serta upaya konservasi dan pemanfaatan
nilai ekonomis sumber daya alam yang berkelanjutan.
Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung
kualitas kehidupan diperbaiki dengan meningkatkan kelestarian dan
pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.
Selain itu juga diupayakan memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan
pada semua fasilitas umum, sosial dan wilayah pemukiman.
Urusan pemerintahan yang terkait dengan Misi 4 antara lain: Urusan
Lingkungan Hidup, Urusan Energi Sumberdaya Mineral, Urusan Kehutanan.
Misi 5. Menegakkan Supremasi Hukum, Mengembangkan Demokrasi
Berbasis Kearifan Lokal, dan Memantapkan Kepemerintahan yang
Baik dan Antisipatif.
Misi ini adalah upaya untuk mendukung pemantapan profesionalisme aparat
keamanan dalam melindungi dan mengayomi masyarakat. Juga dimaksudkan
untuk memantapkan kelembagaan demokrasi yang kokoh, memperkuat peran
masyarakat sipil, menjamin pengembangan dan kebebasan pers, melakukan
pembenahan struktur hukum, meningkatkan kesadaran hukum, dan
menegakkan hukum serta memberantas KKN.
Juga upaya mewujudkan kepemerintahan daerah yang baik, sehingga terwujud
pemerintah yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab, dan profesional yang
berorientasi pada pelayanan publik yang efektif, efisien dan berkeadilan dengan
berorientasi pada pelayanan publik prima.
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Visi dan Misi Hal. 5-11
Urusan pemerintahan yang terkait dengan Misi 5 antara lain:Urusan Otonomi
Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian, Urusan Pertanahan, Urusan Perencanaan
Pembangunan, Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik, Urusan
Kearsipan, Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Urusan
Kependudukan dan Catatan Sipil, Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
5.3. Tujuan dan Sasaran
Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan
pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi. Pernyataan tujuan
dan sasaran dipaparkan pada satu matriks berkaitan dengan setiap misi, yaitu:
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Visi dan Misi Hal. 5-12
Tabel 5.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Provinsi Lampung
Visi : Lampung Maju dan Sejahtera 2019
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN 2015 2016 2017 2018 2019
Misi Kesatu: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi memperkuat dan Kemandirian Daerah
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pembangunan daerah
1. Peningkatan pertumbuhan dan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Lampung;
1. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Lampung
2. Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB
3. Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB
4. Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB
5. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB
6. Nilai Tukar Petani (NTP)
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN)
35,25%
6,20%
5,69%
7,74%
1,08%
124,53
113,72
35,80%
6,50%
6,77%
8,13%
1,39%
125,64
113,86
35,73%
6,83%
7,84%
8,54%
1,69%
125,65
114
35,68%
7,17%
8,92%
8,97%
2%
126,65
114,15
35,63%
7,53%
10%
9,42%
2%
125,65
114,29
2. Terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan per kapita masyarakat untuk memenuhi kecukupan energi;
1. PDRB per kapita (konstan)
2. Pola pangan harapan melalui peningkatan diversifikasi pangan
3. Pengeluaran konsumsi pangan per kapita per bulan
4. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita per bulan
7,090
87,50%
298.064
245.532
7,106
89,50%
312.967
257.809
7,106-7,5
91,70%
328.615
270.699
7,106-7.5
93,50%
345.046
284.234
7,106-7,.5
95,00%
362.298
298.446
3. Meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi sektor
Kontribusi sub sektor industri pengolahan hasil
16,44% 17,33% 18,22% 19,11% 20,00%
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Visi dan Misi Hal. 5-13
Visi : Lampung Maju dan Sejahtera 2019
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN 2015 2016 2017 2018 2019
industri pengolahan terhadap PDRB Provinsi Lampung;
pertanian terhadap PDRB Prov. Lampung
4. Meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi sub sektor perdagangan pada PDRB Provinsi;
1. Kontribusi sub sektor perdagangan terhadap PDRB Prov. Lampung
2. Pertumbuhan ekspor non migas
16,65%
6%
17,48%
6,25%
18,35%
6,30%
18,35%
6,50%
18,35%
6,70%
5. Meningkatnya peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah;
1. Jumlah koperasi aktif 2. Jumlah UMKM
65%
375.425
70%
384.810
70%
394.430
72%
404.291
75%
414.398 6. Peningkatan kontribusi
penanaman modal (investasi) terhadap perekonomian daerah ;
1. Jumlah proyek penanaman modal (PMA dan PMDN) yang terealisasi
2. Laju pertumbuhan investasi (PMTB) atas dasar harga berlaku
10%
9,94
12%
10,94
13%
12,03
14%
13,24
15%
14,56
7. Berkembangnya kontribusi pariwisata pada perekonomian daerah.
1. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
2. Jumlah wisatawan nusantara
1,41
2.134.380
1,48 2.347.817
1,55
2.582.599
1,63 2.840.859
1,71 3.124.945
3. Jumlah wisatawan
mancanegara 27.127 29.840 32.824 36.106 39.717
8. Peningkatan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD).
Pertumbuhan PAD 2,64% 8,84% 10,28% 10,40% 10,23%
Misi Kedua: Meningkatkan Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan
Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas dasar wilayah.
1. Tersedianya infrastruktur/prasarana dan sarana transportasi yang handal, terintegrasi dengan sistem transportasi nasional untuk mendukung pergerakan orang dan
1. Persentase kemantapan jalan negara
2. Persentase kemantapan jalan provinsi
85,50%
65,00%
87,25%
70,00%
92,25%
75,00%
93,25%
80,00%
95,25%
85,00%
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Visi dan Misi Hal. 5-14
Visi : Lampung Maju dan Sejahtera 2019
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN 2015 2016 2017 2018 2019
Sosial barang;
2. Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai arah pemanfaatan ruang nasional, provinsi dan kabupaten/kota;
Tercapaianya tingkat kesesuaian antara RTRW Provinsi Lampung dengan penataan ruang
Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang
3. Tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (domestik), pertanian (irigasi), industri, dan untuk berbagai keperluan lainnya baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang;
1. Terpeliharanya kondisi jaringan irigasi dan bangunan pelengkap
2. Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya
3. Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai
65% 12% 15%
70% 14% 12%
75% 16% 9%
80% 18% 6%
85% 20% 3%
4. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah);
Jumlah pembangunan rumah baru per tahun
12% 14% 16% 18% 20%
5. Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Provinsi Lampung dari 72 % menjadi 78% di akhir tahun 2019;
1. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB
2. Rasio elektrifikasi rumah tangga
3. Rasio elektrifikasi rumah tangga
2,06 72% 100%
2,16 73% 100%
2,27 74% 100%
2,38 76% 100%
2,50 78% 100%
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Visi dan Misi Hal. 5-15
Visi : Lampung Maju dan Sejahtera 2019
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN 2015 2016 2017 2018 2019
Misi Ketiga: Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, Iptek dan Inovasi, budaya masyarakat, dan toleransi beragama
1. Meningkatkan indeks pembangunan pendidikan masyarakat yang cukup tinggi dan berkualitas
1. Meningkatnya angka melek huruf.
Angka melek huruf 96%
96,5% 97% 97,5% 98%
2. Tuntasnya wajib belajar pendidikan 9 tahun ;
1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket C
2. APK SMP/MTs/Paket B
3. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
4. Angka APM SMP/MTs/Paket B
5. Angka rata-rata lama sekolah
108 94 95 74 7,50
110 95 96 75 7,55
112 96 97 76 7,60
114 97 98 77 7,65
116 98 99 78 7,70
3. Meningkatnya tingkat
pendidikan masyarakat ke jenjang menegah dan tinggi;
1. APK SMA/SMK/MA /Paket C
2. APM SMA/SMK /MA / Paket C
70
62
72
64
74
66
76
68
78
70 2. Meningkatkan indeks
pembangunan dan derajat kesehatan masyarakat
1. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak dengan menurunkan AKB dari 7,11/1000KH Tahun 2012 menjadi 6,6/1000 KH Tahun 2019
Persentase terlaksananya koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan dan pengembangan bidang kesehatan dan pelayanan KB di Kab/Kota se-Provinsi Lampung
100% 100% 100% 100% 100%
3. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya
1. Terinternalisasinya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal
Pemanfaatan nilai-nilai tradisional, peninggalan kesejarahan, kepurbakalaan dan museum bagi pengembangan budaya daerah
100% 100% 100% 100% 100%
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Visi dan Misi Hal. 5-16
Visi : Lampung Maju dan Sejahtera 2019
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN 2015 2016 2017 2018 2019
4. Terwujudnya kualitas pelayanan sosial kepada masyarakat
1. Meningkatnya pelayanan kesejahteraan dan rehabilitasi bagi tuna sosial,
Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
100% 100% 100% 100% 100%
5. Mewujudkan kompetensi dan produktivitas kerja
1. Meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja;
1. Rasio ketergantungan 2. Tingkat pengangguran
terbuka 3. Kemiskinan
52,55 5,18
12,86
46,51 4,56
11,86
46,52 4,01
10,86
46,60 3,50
10,50
46,75 3,11 9,86
6. Mewujudkan pengembangan kawasan transmigrasi
1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan berkembangnya kawasan transmigrasi
1. Besaran penempatan transmigrasi ke luar Lampung
2. Fasilitas yang dibangun di kawasan KTM
100 kk
3 unit
100 kk
3 unit
115 kk
4 unit
120 kk
4 unit
125 kk
4 unit
7. Mewujudkan kualitas pembangunan kesetaraan gender dan kesejahteraan keluarga
1. Meningkatnya indeks pembangunan dan kesetaraan ;
2. Meningkatnya kesejahteraan keluarga;
3. Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat;
1. Indeks pembangunan gender
2. Indeks pemberdayaan gender
1. Terbentuk dan berjalannya kelompok ekonomi kreatif perempuan di kab/kota di Provinsi Lampung. Berlanjutnya pembinaan kesejahteraan keluarga di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung
1. Peningkatan dan pembinaan peran serta pemuda
2. Pembinaan pemasyarakatan dan pengembangan olahraga
65,86-66
63,5-64,5
45%
84 Org
56 Org
66-68
64,5-66,5
50%
84 Org
56 Org
68-69
66,5-67,5
60%
84 Org
56 Org
69-70
67,5-68,5
65%
84 Org
56 Org
70-70,5
68,5-69
70%
84 Org
56 Org
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Visi dan Misi Hal. 5-17
Visi : Lampung Maju dan Sejahtera 2019
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN 2015 2016 2017 2018 2019
8. Mewujudkan kualitas kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan yang toleran
1. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama;
Pembinaan lembaga sosial dan keagamaan
100% 100% 100% 100% 100%
9. Meningkatkan kapasitas dan kinerja SDM, sehingga mampu menjadi pelaku difusi dan inovasi teknologi
1. Mengembangkan jaringan kelembagaan dan peneliti
Terpenuhinya kebutuhan data/informasi pembangunan daerah
100% 100% 100% 100% 100%
10. Meningkatkan jalinan kerjasama dan hubungan sinergitas antar lembaga iptek di daerah
1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya iptek untuk menghasilkan produk litbang yang berdaya guna bagi daerah
Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya iptek untuk menghasilkan produk litbang yang berdaya guna bagi daerah
100% 100% 100% 100% 100%
Misi Keempat: Meningkatkan Pelestarian SDA Dan Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan.
1. Penurunan beban pencemaran, pengendalian kerusakan lingkungan, serta perlindungan dan konservasi SDA;
2. Peningkatan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
3. Peningkatan manfaat kawasan hutan produksi Lampung dan aspek ekonomis dan ekologis
1. Kelas status mutu sungai utama dan waduk besar
2. Jumlah hari dengan kualitas udara perkotaan kategori baik
1. Menurunnya tingkat pencemaran air
1. Luas rehabilitasi hutan dan lahan termasuk mangrove (hektar)
D
N/A
45%
84.014
C
27-30 hari
baik/th
40%
106.953
C
27-30 hari
baik/th
35%
129.892
C
27-30 hari
baik/th
30%
152.831
B
27-30 hari
baik/th
25%
175.770
Misi Kelima: Menegakkan Supremasi Hukum,
1. Mewujudkan keadilan, Kepastian, dan kemanfaatan hukum di masyarakat.
1. Terciptanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum di masyarakat;
Optimalisasi pemanfatan teknologi informasi hukum
100% 100% 100% 100% 100%
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Visi dan Misi Hal. 5-18
Visi : Lampung Maju dan Sejahtera 2019
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN 2015 2016 2017 2018 2019
Mengembangkan Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal, dan Memantapkan Kepemerintahan yang Baik dan Antisipatif
2. Mengembangkan pemerintahan yang baik dan antisipatif
1. Meningkatnya kinerja pemerintahan ditandai dengan meningkatnya kepercayaan publik melalui pelayanan prima
2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pelayanan publik
3. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
4. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif
1. Reformasi birokrasi
1. Tingkat produktifitas dan kinerja aparatur birokrasi
1. Indeks persepsi korupsi
1. Konsistensi antar dokumen perencanaan
100%
50%
50%
100%
100%
70%
70%
100%
100%
80%
80%
100%
100%
90%
85%
100%
100%
100%
90%
100%
3. Memperkuat kapasitas manajemen birokrasi
1. Meningkatnya kinerja pelayanan publik yang memuaskan masyarakat dan kualitas pelayanan yang merata
1. Indeks kepuasan masyarakat (skala 1-5)
2
3
3,5
3,6
3,8
4. Merealisasikan pembangunan politik
1. Meningkatnya kualitas kehidupan berdemokrasi dengan proses demokrasi yang menghargai kebebasan, persamaan, keadilan dalam kerangka supremasi hukum.
Meningkatnya indeks demokrasi
50% 55% 60% 65% 70%
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Strategi dan Arah Kebijakan Hal. 6-1
BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
6.1. Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif
tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD
dengan efektif dan efisien. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan
program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan
jangka menengah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019.
Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan
sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah
kebijakan. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan
strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.
Rangkaian strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan
dan sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Lampung Tahun 2015-
2019 disajikan pada Tabel 6.1.
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Strategi dan Arah Kebijakan Hal. 6-2
Tabel 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019
VISI: “LAMPUNG MAJU DAN SEJAHTERA 2019 ”
Misi I : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian Daerah
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pembangunan daerah
1.1 Peningkatan pertumbuhan dan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Lampung;
1.1.1 Revitalisasi dan Percepatan Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, serta Kehutanan
a Meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan bermutu melalui ekstensifikasi, intensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi berbasiskan pada IPTEK dan sumber daya lokal (kawasan)
b Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan budidaya dan tangkap
c Pengembangan produksi dan produktivitas hasil hutan untuk memenuhi ketersediaan pangan dan bahan baku industri dalam negeri
1.2 Terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan per kapita masyarakat untuk memenuhi kecukupan energi dan protein;
1.2.1 Mengembangkan Penganekaragaman Pangan, Keamanan Pangan dan Ketersediaan Cadangan Pangan dan Akses Pangan serta Distribusi Pangan
a Meningkatkan keanekaragaman konsumsi dan kualitas pangan, serta menurunnya ketergantungan terhadap pangan pokok beras, ketersediaan dan konsumsi sepanjang tahun sampai tingkat rumah tangga serta kualitas dan pengendalian keamanan pangan
1.3 Meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Provinsi Lampung;
1.3.1 Peningkatan daya saing industri unggulan berbasis potensi lokal daerah
a Meningkatkan unit usaha industri kecil menengah, penyerapan tenaga kerja industri kecil menengah, serta kemitraan antar industri
b Meningkatkan pelayanan terhadap pelaku usaha IKM serta mendorong tumbuhnya industri-industri andalan masa depan (industri agro, industri kreatif dan industri teknologi informasi komunikasi)
c Meningkatkan sinergitas pengembangan industri, penguasaan teknologi industri terutama industri pengolahan hasil pertanian/perkebunan, produk pertanian/perkebunan, industri makanan dan minuman serta penyerapan tenaga kerja oleh industri besar
d Meningkatkan mutu kemasan pangan dan merek dalam rangka peningkatan daya saing bagi IKM
e Meningkatkan mutu hasil dan menengah yang berbasis eksport dalam rangka peningkatan daya saing era globalisasi
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Strategi dan Arah Kebijakan Hal. 6-3
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1.4 Meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi sub sektor perdagangan pada PDRB Provinsi Lampung ;
1.4.1 Peningkatan daya daing perdagangan barang dan jasa
a Pengembangan sistem jaringan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis lainnya secara efektif dan efisien
b Meningkatkan volume ekspor komoditi unggulan
c Meningkatkan pengawasan barang beredar dan jasa serta perlindungan terhadap konsumen dan produsen
1.5 Meningkatnya peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah
1.5.1 Penumbuhan dan Perkuatan Koperasi dan UMKM
a Memfasilitasi penumbuhan wirausaha baru dan berdaya saing, serta pengembangan inkubator bisnis dan UMKM yang dilaksanakan bersama seluruh stakeholders, termasuk perguruan tinggi dan pelaku bisnis
b Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi, akses teknologi tepat guna, akses pasar melalui promosi dan kreasi produk UMKM serta dukungan pendampingan tempat usaha dan permodalan bagi UMKM dengan jaminan kolateral bekerjasama kolateral perbankan dan lembaga keuangan mikro
1.6 Peningkatan kontribusi penanaman modal (investasi) terhadap perekonomian daerah;
1.6.1 Peningkatan daya saing investasi daerah
a Menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif dalam rangka mempertahankan keberadaan investasi yang ada serta menarik investasi baru
1.7 Berkembangnya kontribusi pariwisata pada perekonomian daerah
1.7.1 Mengembangkan produk wisata yang unik, tradisional dan mencerminkan jati diri masyarakat Lampung yang berakar pada alam dan budaya dalam konteks destinasi wisata kultural;
a Meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata untuk peningkatan ekonomi masyarakat
1.8 Peningkatan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD);
1.8.1 Intensifikasi, optimalisasi, dan efisiensi pengelolaan PAD yang menjadi kewenangan provinsi
a Pemanfaatan TIK dalam pelayanan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Strategi dan Arah Kebijakan Hal. 6-4
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Misi II : Meningkatkan Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Sosial
1 Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas dasar wilayah
1.1 Tersedianya infrastruktur/prasarana dan sarana transportasi yang handal, terintegrasi dengan sistem transportasi nasional untuk mendukung pergerakan orang dan barang
1.1.1 Pembangunan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan
a Pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan diselaraskan dengan jalan dan jembatan nasional serta jalan dan jembatan kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan konektivitas antar bagian wilayah dalam provinsi untuk mendukung sistem logistik nasional
1.1.2 Pengembangan jaringan transportasi antar moda dengan meningkatkan keterpaduan jaringan transportasi nasional, provinsi, kabupaten/kota dan pedesaan sebagai penghubung antar pusat produksi dan pasar
a Mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan (darat, laut, dan udara) dalam rangka peningkatan keselamatan dan pelayanan pergerakkan orang, barang, dan jasa
1.2 Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai arah pemanfaatan ruang nasional, provinsi dan kabupaten/kota
1.2.1 Pelaksanaan penataan ruang sesuai dengan indikasi program prioritas RTRW Provinsi Lampung
a Pengembangan kawasan-kawasan strategis, cepat tumbuh, kawasan andalan, dan kawasan ekonomi khusus berdasarkan peruntukan masing-masing kawasan mengacu pada RTRW dan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan daerah terkait lainnya
1.3 Tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (domestik), pertanian (irigasi), industri, dan untuk keperluan lainnya baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang
1.3.1 Peningkatan kualitas tata kelola sumber daya air sesuai dengan pola pengelolaan sumber daya air
a Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur sumber daya air untuk mendukung konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air;
1.4 Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah);
1.4.1 Pengembangan prasarana dan sarana bangunan, Gedung dan lingkungan
a Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman untuk menciptakan hunian yang layak, aman, sehat, nyaman, dan produktif
b Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman perdesaan
c Meningkatkan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset Pemerintah Provinsi.
1.5 Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Provinsi Lampung;
1.5.1 Peningkatkan kapasitas pembangkit listrik dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia serta memperluas jaringan transmisi tenaga listrik
a Meningkatkan pasokan, cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan
b Meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan untuk mengurangi pemakaian energi fosil
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Strategi dan Arah Kebijakan Hal. 6-5
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Misi III : Meningkatkan Kualitas Pendidikan Iptek dan Inovasi, Kesehatan, Budaya Masyarakat, dan Kehidupan Beragama yang Toleran
1 Meningkatkan indeks pembangunan pendidikan masyarakat yang cukup tinggi yang berkualitas;
1.1 Menurunnya angka melek huruf;
1.1.1 Perluasan Pendidikan Non Formal,
a Menuntaskan Lampung bebas buta aksara melalui perluasan pendidikan formal;
b Meningkatkan gerakan tingkat provinsi untuk membuka seluas-luasnya paket A, Paket B dan Paket C dengan paradigma mengedepankan aktivitas proses belajar mengajar, termasuk pembukaan SMP terbuka, SMA terbuka secara meluas di berbagai kabupaten di Provinsi Lampung;
1.2 Tuntasnya wajib belajar pendidikan 9 tahun ;
1.2.1 Penyelenggaraan pendidikan dasar dengan bebas biaya;
a Menuntaskan program pendidikan dasar 9 tahun;
1.3 Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat dengan meningkatkan APM dan APK Perguruan Tinggi
1.3.1 Pencanangan wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah;
a Mengembangkan program pendidikan 12 tahun;
b Mengembangkan dan meningkatkan model pendidikan kejuruan yang merespon kebutuhan dunia usaha
c Memfasilitasi pengembangan akademi komunitas di kabupaten/kota Provinsi Lampung
d Memperkuat manajemen atau tata pamong sekolah (good school govemance)
1.3.2 Meningkatkan kualifikasi dan sertifikasi bagi pendidik.
a Peningkatan kompetensi tenaga pendidikan dan manajemen kependidikan;
1.3.3 Redistribusi tenaga pendidik kesemua wiilayah kabupaten/kota
a Melakukan pemerataan secara proposional tenaga pendidik diseluruh kabupaten/kota
1.3.4 Perkuatan dan peningkatan aksesibilitas sarana dan prasarana pendukung pendidikan serta pemutakhiran teknologi pembelajaran
a Meningkatkan kualitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pendidikan dan updating teknologi pembelajaran
1.3.5 Penyelenggaraan pendididikan berkarakter, partisipatif dan berbasis budaya
a Menyelenggaraan pendidikan berkarakter melalui pengembangan pendidikan partisipatif dan berbasis budaya lokal dan nasional
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Strategi dan Arah Kebijakan Hal. 6-6
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1.3.6 Mengembangkan perpustakaan daerah dan perpustakaan keliling
a Meningkatkan kemampuan dan budaya baca masyarakat khususnya pada usia sekolah
2 Meningkatkan indeks pembangunan dan derajat kesehatan masyarakat yang cukup tinggi
2.1 Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak dengan menurunkan AKB dari 7,11/1000 KH tahun 2012 menjadi 6,6/1000 KH tahun 2019
2.1.1 Peningkatan rasio ketersediaan sarana kesehatan terhadap satuan penduduk
a Menjamin akses dan mutu pelayanan kesehatan;
b Meningkatkan kualitas pola hidup bersih dan sehat serta makanan yang bergizi;
c Meningkatkan Kualifikasi Rumah Sakit Provinsi menjadi Rujukan dan Puskesmas sesuai standar medik
d Meningkatkan kecukupan obat dan perbekalan kesehatan sesuai standar nasional;
f Menjamin tersedianya tenaga kesehatan yang merata dan berkualitas;
g Mengembangkan sistem pembiayaan kesehatan masyarakat;
h Meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasan, dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular;
3 Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya
3.1 Terinternalisasinya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal
3.1.1 Mengembangkan Nilai dan keragaman Budaya Lokal
a Meningkatkan pembinaan budaya Lampung dan budaya multikultur lainnya melalui peningkatan dan fasilitasi akulturasi budaya nusantara dan budaya Lampung;
b Meningkatkan upaya revitalisasi nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal yang relevan bagi peningkatan kemajuan Provinsi Lampung
4 Terwujudnya kualitas pelayanan sosial kepada masyarakat
4.1 Meningkatnya pelayanan sosial dan penanggulangan korban bencana;
4.1.1 Memberikan pelayanan, perlindungan dan santunan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya
a Meningkatkan kualitas dan kuantitas perlindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial;
b Meningkatkan kualitas dan kuantitas bantuan/jaminan sosial
c Menyantuni PKRI/Janda PKRI dan Keluarga pahlawan serta terpeliharanya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kejuangan, dan kesetiakawanan sosial.
4.1.2 Memperkuat fungsi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
a Penyelenggaraan fungsi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Strategi dan Arah Kebijakan Hal. 6-7
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
4.1.3 Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui kemitraan dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan dunia usaha.
a Penyelenggaraan kemitraan dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan dunia usaha.
5 Mewujudkan kompetensi dan produktivitas kerja
5.1 Meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja;
5.1.1 Meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja melalui pelatihan;
a Meningkatkan daya saing tenaga kerja
b Meningkatkan pengawasan dan perlindungan ketenagakerjaan, serta Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri sehingga mereka terhindar dari perlakuan yang merugikan
c Mamfasilitasi pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan upah minimum regional (UMR).
6 Mewujudkan pengembangan kawasan transmigrasi
6.1 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan berkembangnya kawasan transmigrasi
6.1.1 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kawasan transmigrasi dan museum
a Mengembangkan pusat layanan informasi ketransmigrasian
6.1.2 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat transmigrasi
b Mewujudkan kawasan transmigrasi
7
Mewujudkan kualitas pembangunan kesetaraan gender dan kesejahteraan keluarga
7.1 Meningkatnya indeks pembangunan dan kesetaraan gender;
7.1.1 Menerapkan pengarusutamaan gender pada setiap penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran
a Menerapkan anggaran responsif gender (ARG)
b Meningkatkan perlindungan terhadap anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga serta perdagangan perempuan dan anak.
7.2 Meningkatnya kesejahteraan keluarga
7.2.1 Revitalisasi Keluarga Berencana
a Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga
7.3
Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat;
7.3.1
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aktivitas kepemudaan dalam rangka perwujudan pemuda mandiri
a Mewujudkan pemuda Lampung yang memiliki semangat dan idealisme kebangsaan, kewirausahaan, kepemimpinan, kepeloporan dan kejuangan;
b Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang sehat jasmani dan rohani melalui olahraga.
7.3.2 Perkuatan pembinaan atlet melalui perkuatan kelembagaan KONI dan pembangunan dan
a Terbinanya dan berkembangnya prestasi atlet
b Meningkatnya kapasitas kelembagaan KONI
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Strategi dan Arah Kebijakan Hal. 6-8
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga
c Terbangunnya dan terperiharanya sarana dan prasarana olahraga
7.3.3 Perkuatan pembinaan pramuka, serta pengembangan sarana dan prasarana pramuka
a Terbinanya organisasi dan anggota pramuka
b Terbangunnya sarana dan prasarana pembinaan pramuka
8 Mewujudkan kualitas kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan yang toleran
8.1 Meningkatnya kualitas kehidupan beragama;
7.1.1 Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat
a Meningkatkan kualitas kerukunan hidup baik interumat beragama maupun antarumat beragama;
b Mendorong peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan;
9 Meningkatkan kapasitas dan kinerja SDM, sehingga mampu menjadi pelaku difusi dan inovasi teknologi
9.1 Mengembangkan jaringan kelembagaan dan peneliti;
8.1.1 Meningkatkan kemampuan SDM
a Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan litbang daerah;
10 Meningkatkan jalinan kerjasama dan hubungan sinergitas antar lembaga iptek di daerah
10.1 Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya iptek untuk menghasilkan produk litbang yang berdaya guna bagi daerah;
9.1.1 Meningkatkan sinergitas antar lembaga iptek di daerah
a Mengembangkan jaringan kelembagaan dan peneliti;
Misi IV :Meningkatkan Pelestarian SDA Dan Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
1 Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan
1.1 Penurunan beban pencemaran, pengendalian kerusakan lingkungan, serta perlindungan dan konservasi SDA
1.1.1 Pengendalian pencemaran air, udara dan tanah
a Penyusunan perencanaan dan kebijakan lingkungan hidup
1.2 Peningkatan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
1.2.1 Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
a Peningkatan pengendalian kualitas air, udara dan tanah
1.2.2 Pemulihan dan konservasi Sumber Daya Air, udara, lahan
a Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat
1.2.3 Pengawasan tingkat ketaatan hukum Lingkungan Hidup
a Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Strategi dan Arah Kebijakan Hal. 6-9
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1.2.4 Pengelolaan Lingkungan Hidup berbasis partisipatif
a Peningkatan upaya penegakkan hukum Lingkungan Hidup
1.2.5
Perencanaan dan kebijakan pengelolaan Lingkungan Hidup
a Peningkatan kapasitas SDM dan institusi lembaga Lingkungan Hidup
b Pengembagan sumber-sumber alternatif pendanaan lingkungan
c Pengembangan inovasi bidang Lingkungan Hidup
1.3 Peningkatan manfaat kawasan hutan produksi Lampung dan aspek ekonomis dan ekologis
1.3.1 Peningkatan pemberdayaan masyarakat sekitar/dalam kawasan hutan dalam percepatan rehabilitasi hutan dan lahan serta mendukung pengamanan dan perlindungan hutan
a Mempertahankan kawasan hutan seluas 30% dari luas Provinsi Lampung
b Meningkatkan pengamanan, perlindungan dan rehabilitasi kawasan hutandalam rangka mewujudkan Provinsi yang hijau (Green Province) didukung upaya menciptakan Provinsi yang bersih (clean province)
Misi V : Menegakan Supremasi Hukum, Mengembangkan Demokrasi Berbasis Kearipan Lokal dan Memantapkan Kepemerintahan Yang Baik dan Antisipatif
1 Mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum
1.1 Terciptanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum di masyarakat
1.1.1 Pengembangan struktur hukum masyarakat
a Mengembangkan kelembagaan/pranata hukum di masyarakat
1.1.2
Pengembangan substansi hukum dalam upaya rekayasa sosial, dan control social
a Meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi antara produk hukum daerah dan pusat, dan antar produk hukum daerah
b Membuat produk hukum yang memberikan kepastian, dan berkeadilan bagi masyarakat dan dunia usaha
1.1.3 Pengembangan budaya hukum masyarakat
a Meningkatkan Pendidikan hukum masyarakat
b Meningkatkan kemitraan dengan aparat penegak hukum
1.1.4 Memberikan dukungan dan fasilitasi penegakan hukum
a Mengembangkan kemitraan dengan masyarakat
b Memberikan aksesibilitas penegakan hukum di daerah
c Mewujudkan tertib administrasi pertanahan;
d Menyelesaikan masalah konflik pertanahan
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Strategi dan Arah Kebijakan Hal. 6-10
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
2
Mengembangakan pemerintahan yang baik dan antisipatif
2.1 Meningkatnya kinerja pemerintahan ditandai dengan meningkatnya kepercayaan publik melalui pelayanan prima
2.1.1 Penataan fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan agar lebih memadai, ramping, luwes dan responsif;
a Menyelenggarakan pemerintahan yang diarahkan oleh Visi, Misi
b Menyelenggarakan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi, data, dan antisiipatif
c Mengelola pelaksanaan pembangunan yang dikendalikan oleh aturan-
aturan yang mengikat baik internal pemerintah maupun masyarakat.
d Pembaharuan sistem pelayanan publik berbasis e-Gov (cyber province)
e Pengembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik melalui cyber dan iptek
2.2 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pelayanan publik
2.2.1 Mengembangkan reformasi birokrasi dalam kerangka good governance
a Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan
b Pengembangan SDM birokrasi yang berkompeten, berintegritas dan profesional
2.3 Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
2.3.1 Mengembangkan reformasi birokrasi dalam kerangka clean government
a Pengawasan internal , eksternal, dan fungsional dalam upaya pembinaan dan pencegahan tindak pidana korupsi
b Pembentukan produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih
c Penguatan kelembagaan desa dalam mengantisipasi penyerahan urusan pembangunan dan pemerintahan
3 Memperkuat kapasitas manajemen birokrasi
3.1 Meningkatnya kinerja pelayanan publik yang memuaskan masyarakat dan kualitas pelayanan yang merata
3.1.1 Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan yang profesional dalam perencanaan pembangunan
a Sinkronisasi, koordinasi, integrasi dan sinergi perencanaan dan implementasi pembangunan yang multi sektor dan multi ruang;
b Pembenahan pelayanan publik yang diarahkan untuk peningkatkan kepuasan masyarakat dan peningkatan kualitas aparatur pemerintahan yang profesional
c Membangun basis data daerah yang terpadu dan valid untuk kepentingan perencanaan, penyelenggaraan pemerintahan, dan informasi pembangunan
d Mewujudkan kompilasi dokumen dan arsip daerah dalam sistem
informasi kearsipan yang terintegrasi.
e Penatalaksanaan dokumen, arsip, dan aset daerah bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Strategi dan Arah Kebijakan Hal. 6-11
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
f Penatalaksanaan manajemen kependudukan dan demografi berbasis teknologi informasi
g Penguatan partisipasi masyarakat pedesaan dalam pembangunan
4 Merealisasikan pembangunan politik
4.1 Meningkatnya kualitas kehidupan berdemokrasi dengan proses demokrasi yang menghargai kebebasan, persamaan, keadilan, dalam kerangka supremasi hukum.
a Mengembangkan kehidupan demokrasi yang bermartabat melalui pendekatan kultural dan pembangunan yang berkeadilan
4.1.2 Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan kearipan lokal yang menghargai kebebasan, persamaan, keadilan dalam kerangka supremasi hukum
a Meningkatkan pendidikan politik masyarakat
b Memperkuat lembaga demokrasi lokal
c Meningkatkan pembinaan lembaga politik lokal
d Memantapkan pembinaan kepada masyarakat dan kelompok sosial
e Memperkuat peran perempuan dalam kehidupan politik
f Memperkuat peran Perguruan Tinggi dalam mendorong proses demokrasi
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Strategi dan Arah Kebijakan Hal. 6-12
6.2. Kewilayahan Perencanaan Pembangunan
Pembangunan daerah yang telah dilaksanakan di Provinsi Lampung selama ini
masih belum dapat mengatasi kesenjangan kesejahteraan masyarakat antar
wilayah, baik antar kabupaten dan kota maupun antara wilayah perkotaan dan
perdesaan. Guna menjamin keseimbangan pembangunan daerah antarwilayah
di Provinsi Lampung maka perlu disusun suatu kebijakan pembangunan
kewilayahan.
Fokus pembangunan daerah pada tahun 2015-2019 akan diarahkan pada
pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah
(PKW) serta kawasan strategis dengan membagi peran strategis pembangunan
kewilayahan dan memperhatikan kebutuhan kawasan yang secara fungsional
dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan itu sendiri
dan kawasan sekitarnya dengan sasaran wilayah-wilayah tertinggal dan kota
pusat pertumbuhan.
Secara umum, kebijakan pembangunan kewilayahan dan sistem perkotaan pada
RPJM Daerah Provinsi Lampung 2015-2019 ini mengacu pada Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Lampung Tahun 2009-2029
adalah sebagai berikut :
Tabel 6.2. Kebijakan Kewilayahan pada RPJMD Provinsi Lampung Tahun
2015-2019
HIRARKI KOTA FUNGSI UTAMA
PKN Bandar Lampung pusat pemerintahan provinsi pusat perdagangan dan jasa regional; pusat distribusi dan koleksi; pusat pendukung jasa pariwisata; pusat pendidikan tinggi.
PKW Metro pusat pemerintahan kota; pusat perdagangan dan jasa; pusat pendidikan khusus
Kota Bumi pusat pemerintahan kabupaten; pusat perdagangan dan jasa
Kalianda pusat pemerintahan kabupaten;
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Strategi dan Arah Kebijakan Hal. 6-13
HIRARKI KOTA FUNGSI UTAMA
pusat jasa pendukung pariwisata; pusat perdagangan dan jasa
Liwa pusat pemerintahan kabupaten; pusat perdagangan dan jasa. daerah konservasi
Menggala pusat pemerintahan kabupaten; perdagangan dan jasa; pusat koleksi dan distribusi; pusat kegiatan usaha dan produksi
KotaAgung pusat pemerintahan kabupaten; pusat perdagangan dan jasa; pusat perikanan; pusat industri
PKWp Sukadana pusat pemerintahan kabupaten; pusat perdagangan dan jasa
Blambangan Umpu pusat pemerintahan kabupaten; pusat perdagangan; pertanian
Pringsewu pusat pemerintahan kabupaten; pusat perdagangan
Gedong Tataan pusat pemerintahan kabupaten; b. pusat perdagangan dan jasa
Bakauheni pusat koleksi dan distribusi; pariwisata
Terbanggi Besar- Bandar Jaya-Gunung
Sugih (Terbagus)
pusat pemerintahan kabupaten; pusat pendidikan unggulan terpadu; perdagangan dan jasa; pusat koleksi dan distribusi
Mesuji pusat pemerintahan kabupaten; perikanan dan industrinya; perdagangan dan jasa; perkebunan; industri pengolahan
Panaragan pusat pemerintahan kabupaten; perdagangan dan jasa.
PKL Tanjung Bintang pusat industri; pusat perdagangan dan jasa; koleksi pertanian dan perkebunan
Sidomulyo pertanian; perdagangan dan jasa
Unit II Banjar Agung pusat perdagangan dan jasa; pusat koleksi dan distribusi pertanian
dan perkebunan
Seputih Banyak pusat pengolahan hasil pertanian
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Strategi dan Arah Kebijakan Hal. 6-14
HIRARKI KOTA FUNGSI UTAMA
Kalirejo pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian;
pusat pengembangan industri kecil dan menengah;
pusat pengembangan produksi perikanan air tawar
Way Jepara pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian;
pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian holtikultura
Fajar Bulan pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian;
pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian holtikultura
Labuhan Maringgai pusat perikanan; pusat perdagangan dan jasa; pusat pengembangan perdagangan
dan jasa pendukung kegiatan pertanian
Krui pusat perikanan laut; pusat pertanian lahan kering dan
basah; pusat perdagangan dan jasa; pusat pariwisata
Bukit Kemuning perdagangan; pengolahan hasil pertanian
Wiralaga industri; perikanan; perkebunan
Wonosobo pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan perikanan laut.
KPPN Sukau
Tanggamus, Pesisir Barat
Lampung Selatan
KPPN Danau Ranau KPPN Bukit Barisan
KPPN Krakatau Selat Sunda
DPN Lampung Selatan DPN Krakatau Ujung Kulon
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Hal. 7-1
BAB VII
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH
Sebagai tindak lanjut dan implementasi Visi dan Misi pembangunan Provinsi
Lampung 2015-2019, maka Arah Kebijakan Umum pembangunan di Provinsi
Lampung selama kurun waktu 2015-2019 akan dilakukan melalui 2 (dua)
pendekatan, yakni pendekatan Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan
Keuangan Daerah.
7.1 Pengembangan Wilayah
Pendekatan pembangunan melalui Pengembangan Wilayah merupakan cara
pendekatan pembangunan yang sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah
Pusat. Dengan demikian, pendekatan kewilayahan merupakan metode
pendekatan yang memungkinkan terjadinya sinergi dan kompatibilitas antara
kebijakan Pemerintah Pusat dengan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi
Lampung. Pengembangan Wilayah dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. Pengembangan Ekonomi Wilayah, Tata Ruang, Kawasan, dan Pelestarian Lingkungan Hidup
Perekonomian wilayah dikembangkan berdasarkan ekonomi kerakyatan yang
bertumpu kepada agribisnis dan pertanian secara umum. Dengan demikian
sektor pertanian akan direvitalisasi sehingga mampu kembali berkembang
sebagai titik tumpu perekonomian rakyat.
Pertanian yang telah mengalami revitalisasi dikembangkan pada kawasan
tertentu sesuai dengan tata ruang dan kawasan tersebut dikembangkan menjadi
lahan pertanian abadi. Revitalisasi Pertanian tersebut akan memungkinkan
pengembangan dan transformasi dari agribisnis menjadi agroindustri.
Pengembangan agroindustri diharapkan mampu mempertahankan ketahanan
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Hal. 7-2
pangan, menyerap tenaga kerja, dan mendorong pertumbuhan industri
bioenergi.
Pengembangan pertanian secara simultan dilakukan dengan tetap menjaga
lingkungan hidup, serta telah mengantisipasi adanya perubahan iklim dan
pemanasan global dengan tindakan adaptasi dan mitigasi yang baik. Dengan
demikian, apa yang dilakukan memungkinkan terjadinya keseimbangan dinamis
antara pemenuhan kebutuhan pangan dan terciptanya ketahanan pangan
dengan pelestarian lingkungan hidup dan ketahanan air.
Lingkungan hidup yang terpelihara, mulai dari pantai, sampai ke gunung, teluk,
dan kepulauan dioptimalkan sebagai objek wisata. Kegiatan pelestarian alam,
baik berupa proses pelestarian maupun hasilnya, juga dapat dikembangkan
sebagai objek wisata baru. Dengan demikian pariwisata diharapkan dapat
tumbuh sebagai sumber pendapatan baru yang melibatkan masyarakat secara
langsung, sehingga menjadi implementasi konkret dari konsep ekonomi
kerakyatan.
2. Pengembangan Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial
Infrastruktur berskala tinggi yang akan dikembangkan selain bersifat visioner
dan monumental, juga bersifat fungsional dan mampu berperan sebagai
lokomotif pengembangan perekonomian daerah secara keseluruhan.
Infrastruktur tersebut diantaranya: Infrastruktur Penghubung Jawa-Sumatra
(IPJS); Kota Baru Lampung (KBL); Jalan Toll Bakauheni—Batas Sumatera
Selatan; pengembangan Bandara (Raden Intan II, Bandara Krui, Gatot Subroto
dan Astra Ksetra); Pelabuhan (Bakauheni, Panjang, Kota Agung, Batu Balai, Krui,
Kuala Penet dll); serta Jaringan Kereta Api.
Sifat visioner dan monumental diperlukan sebagai daya tarik, sehingga
infrastruktur yang dikembangkan juga dapat tumbuh sebagai kawasan wisata
baru. Sementara sifat dasar fungsional dari infrastruktur tetap dikembangkan
sebagai core utama, sehingga kombinasi dari berbagai karakter ini diharapkan
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Hal. 7-3
mampu mengundang investor. Dengan adanya investor, maka infrastruktur
dapat tumbuh dan berkembang sebagai lokomotif yang mendorong
pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.
Selain infrastruktur berskala tinggi juga dikembangkan infrastruktur mikro
yang mampu membuka secara luas daerah yang masih terisolir. Infrastuktur
mikro meliputi antara lain: jalan tembus; listrik perdesaan; air bersih
perdesaan; energi matahari; dan jaringan komunikasi.
3. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Budaya
Pembangunan daerah direncanakan dan akan dilaksanakan oleh seluruh
sumber daya manusia (SDM) yang berada di Provinsi Lampung. Dengan
demikian pengembangan SDM menjadi fokus penting pembangunan dalam
periode 2015-2019. Pengembangan SDM terkait dengan kemampuan, keahlian,
dan kapasitas SDM setempat, sehingga penyiapan SDM dilakukan sejak dini
melalui berbagai proses pendidikan, baik dalam ilmu umum maupun
keagamaan, kemudian diikuti dengan berbagai pelatihan peningkatan keahlian.
Kondisi ini menuntut adanya penyiapan berbagai sarana, prasara, tenaga
kependidikan, serta kepelatihan yang baik. Pada beberapa daerah tertentu akan
dikembangkan fasilitas pendidikan dan sistem pendidikan yang berskala
internasional.
Penyiapan SDM didukung dengan penyiapan gizi berkualitas dan pelayanan
kesehatan yang baik. Penyiapan gizi akan terkait dengan pengediaan bahan
makanan lengkap dan berkualitas, namun terjangkau. Sedangkan pelayanan
kesehatan akan berkaitan dengan penyediaan kemudahan layanan kesehatan,
serta tersedianya tenaga kesehatan dan obat-obatanan yang mencukupi.
Pelayanan kesehatan tidak saja bersifat kuratif, namun lebih penting yang
bersifat preventif, terutama terhadap berbagai penyakit yang bersifat pandemik
dan berbahaya seperti Flu Burung, Flu Babi, SARS, dan HIV/AIDS.
Pengembangan SDM Lampung dilakukan dengan tidak melepaskan aspek
budaya lokal. Pengembangan budaya dilakukan dengan menggali, memperkuat,
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Hal. 7-4
dan akhirnya mengembangkan lebih lanjut budaya lokal dalam segala bentuk
manifestasinya, baik berupa tata nilai, sistem hidup, arsitektur, gerak tari,
maupun pertanian, dan cara bercocok tanam. Dengan demikian, proses
penyiapan SDM akan menghasilkan generasi yang unggul tanpa kehilangan jati
diri.
Pada sisi lain, pengembangan budaya lokal beserta kreasinya akan mampu
mendukung pengembangan pariwisata budaya. Dengan
demikianpengembangan budaya lokal pada akhirnya mampu berkembang
sebagai sumber pendapatan baru, sebagai pendukung ekonomi kerakyatan yang
sedang dibangun.
7.2 Pengelolaan Keuangan Daerah
1. Optimalisasi dan Efisiensi Keuangan Daerah
Arah kebijakan umum berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah yang
pertama adalah melalui optimalisasi semua potensi sumber keuangan daerah
dan digunakan secara efisien untuk biaya pembangunan. Optimalisasi keuangan
daerah diikuti dengan tertib administrasi melalui penggunaan sistem informasi,
sehingga memungkinkan terjadinya transparansi dan akuntabilitas anggaran.
2. Pengembangan Sumber Pendapatan Baru
Arah kebijakan umum berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah yang
kedua adalah melalui pengembangan sumber pendapatan baru secara kreatif
dan inovatif, seperti pengembangan BUMD infrastruktur; pengembangan wisata
alam berbasis pulau terpencil, wisata kuliner, serta wisata konservasi, dll.
Dengan demikian pengembangan sumber pendapatan baru tersebut selaras dan
sinergis dengan pengembangan perekonomian daerah yang berbasis ekonomi
kerakyatan.
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Hal. 7-5
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Hal. 7-6
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Hal. 7-7
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Hal. 7-8
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Hal. 7-9
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Hal. 7-10
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Hal. 7-11
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Hal. 7-12
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Hal. 7-13
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Hal. 7-14
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Hal. 7-15
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Hal. 7-16
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Hal. 7-17
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Hal. 7-18
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Hal. 7-19
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Hal. 7-20
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Hal. 7-21
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Hal. 7-22
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Hal. 7-23
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Hal. 7-24
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Hal. 7-25
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Hal. 7-26
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Hal. 7-27
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Hal. 7-28
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Hal. 7-29
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Hal. 7-30
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Indikasi Rencana Program Prioritas Hal 8 - 1
BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi serta kebijakan yang telah
dijelaskan sebelumnya, disusun program-program pembangunan sesuai dengan
bidang urusan pemerintahan selama periode lima tahun, dengan prioritas
program beserta indikator kinerja program, sebagai berikut:
8.1. Program Prioritas Gubernur
Program Prioritas Gubernur ditetapkan sesuai dengan janji Gubernur dan Wakil
Gubernur selama kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan disusun berdasarkan
bidang pemerintahan daerah yang menjadi prioritas pertama dalam program
pembangunan daerah selama lima tahun.
Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Periode 2015-2019
adalah sebagai berikut:
A. Bidang Infrastruktrur
a. Menyediakan infrastruktur jalan dan jembatan di seluruh Lampung untuk
memperlancar roda perekonomian rakyat.
b. Membentuk tim khusus yang bertugas memantau kondisi jalan di seluruh
Lampung dan bertindak cepat untuk melakukan perbaikan.
c. Fokus pada jalan-jalan utama yang menjadi jalur distribusi kebutuhan
pokok sehingga pasokan tidak terhambat dan harga tetap stabil.
d. Meningkatkan kualitas dan lebar jalan provinsi yang menghubungkan
dengan Sumatera Selatan dan jalur penyeberangan menuju pulau Jawa.
e. Membangun jalan alternatif untuk mengurangi kemacetan.
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Indikasi Rencana Program Prioritas Hal 8 - 2
f. Memperbaiki infrastruktur di perdesaan, daerah terisolasi/tertinggal,
sentra produksi, dan kawasan pertumbuhan baru.
g. Membangun bandara dan pelabuhan laut yang berstandar internasional.
h. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan telekomunikasi dan
listrik.
B. Bidang Investasi (Perizinan Cepat, Mudah, dan Murah)
a. Menciptakan iklim berinvestasi yang kondusif dengan memberikan
kemudahan perijinan bagi investor-investor baru (cepat, mudah, dan
murah) sehingga akan menciptakan banyak lapangan kerja, mengurangi
angka pengangguran, meningkatkan kesejahteraan, dan mengikis
kriminalitas.
b. Memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum, sehingga investor
dapat terus mengembangkan usahanya dan ikut memajukan
perekonomian Lampung.
c. Memberikan informasi potensi peluang usaha dan memfasilitasi kemitraan
yang diinginkan oleh dunia usaha.
C. Bidang Reformasi Birokrasi (Bersih, Transparan, Profesional, dan Berjiwa Memberi dan Melayani)
a. Mempercepat dan memperpendek waktu pengurusan ijin dan
mempermudah birokrasi.
b. Menyelenggarakan sistem pelayanan publik berlandaskan prinsip good
governance menuju budaya pelayanan prima yang cepat, tepat dan
berkualitas.
c. Menciptakan tata pemerintahan dan mekanisme hubungan antara
pemerintah kabupaten/kota dan provinsi demi terselenggaranya
pembangunan yang terintegratif, efektif dan efisien.
d. Mendukung dan memfasilitasi penyelesaian sengketa hukum.
e. Menyempurnakan sistem dan regulasi hukum derah Lampung.
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Indikasi Rencana Program Prioritas Hal 8 - 3
f. Membina kesadaran hukum dengan pendekatan keagamaan dan sosial
budaya.
D. Bidang Pertanian
a. Membangun infrastruktur pendukung pertanian dan mengembangkan
kawasan sentra komoditas unggulan pertanian untuk mencapai
swasembada dan ketahanan pangan daerah.
b. Membangun sarana dan prasarana irigasi, normalisasi saluran air dan
bendungan, reklamasi rawa untuk cadangan pangan, dan membangun
tanggul penahan pada daerah rawan banjir.
c. Membantu peminjaman modal pertanian dengan bunga rendah.
d. Penguatan produktivitas UKMK dalam ekonomi kerakyatan berbasis agro
industri-agrobisnis strategis, termasuk di dalamnya perlindungan
terhadap pasar tradisional.
e. Peningkatan peran serta usaha kecil mikro, usaha menengah, dan koperasi
dalam pengembangan berbagai jenis usaha.
f. Fasilitasi dan pengembangan jaringan pemasaran bagi industri
manufaktur, perdagangan dan jasa.
g. Merevitalisasi dan mengembangkan kawasan sentra komoditas unggulan
pertanian dan peternakan.
E. Bidang Kesehatan
a. Meningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan mempermudah birokrasi.
b. Mempermudah serta memperpendek jalur birokrasi pelayanan kesehatan
yang berlaku di rumah sakit pemerintah dan pembayarannya ditanggung
oleh pemerintah.
c. Pendirian dan peningkatan fasilitas rumah sakit untuk mengurangi
overload pasien di rumah sakit daerah.
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Indikasi Rencana Program Prioritas Hal 8 - 4
d. Peningkatan bantuan, infrastruktur, pelayanan puskesmas, dan rumah
sakit di kabupaten/kota.
e. Memberi bantuan operasional biaya kesehatan gratis untuk keluarga
miskin.
F. Bidang Pendidikan
a. Meningkatkan kualitas SDM dan melestarikan budaya daerah Lampung.
b. Melaksanakan amanat Undang-undang dengan mengimplementasikan
pendidikan gratis 12 tahun dan disertai dengan pengawasan materi
pendidikan dan kualitas guru.
c. Memfasilitasi dan memperbaiki infrastruktur pendidikan dasar,
menengah, dan atas, madrasah dan pondok pesantren.
d. Program beasiswa bagi siswa yang kurang mampu.
e. Pengembangan sekolah kejuruan khususnya yang berbasis agribisnis yang
disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut untuk
mendukung pembangunan SDM dan memajukan daerah Lampung.
f. Membina kegiatan kepemudaan, pendidikan ekstra kurikuler, dan
kepramukaan.
g. Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah Lampung melalui
pembangunan pusat-pusat kebudayaan dan pengelenggaraan event-event
budaya yang menjadi pendukung utama pariwisata serta daya tarik bagi
masyarakat lokal maupun internasional untuk meningkatkan pendapatan
asli daerah (PAD).
8.2. Program Prioritas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Disamping program prioritas Gubernur, dalam perencanaan pembangunan lima
tahunan daerah, ditetapkan program-program yang berkaitan langsung dengan
penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum sebagai implementasi
urusan-urusan pemerintahan Provinsi sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2007. Indikasi Rencana Program baik prioritas maupun
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan pada Tabel 8.1.
(Terlampir)
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Hal. 9-1
BAB IX
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran
mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Gubernur terpilih pada
akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian
indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun (benchmark)
atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi
kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.
Indikator kinerja daerah pada RPJMD Tahun 2015-2019 dirumuskan
berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian
kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah
berkenaan. Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja
penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Lampung Tahun 2015-2019
diuraikan pada Tabel 9.1.
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Hal. 9-2
Tabel 9.1. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi
A Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik (Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi)
61,75 65,00 70,00 75,00 80,00 85,00 85,00
B Kondisi Jalan Negara (%) 83,02 85,50 87,25 92,25 93,25 95,25 95,25
Ketenagakerjaan Tingkat partisipasi angkatan
kerja 94,31 66,37 66,47 66,57 66,67 66,77 66,77
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
A Pertumbuhan ekonomi 5,97% 6,00-6,35% 6,35-6,50% 6,50-6,75% 6,75-7,00% 7,00-7,50% 7,00-7,50% B Tingkat Inflasi (%) 7,56 7,18 6,99 5,93 5,40 4,75 4,75 C Kemiskinan 14,39 13,05 12,50 11,90 11,00 10,00 10,00 D Skala Kepuasan Layanan