Page 1
22
Bab II
Perkembangan Maritim Indonesia dan Latarbelakang International
Maritime Organization
2.1. Gambaran Negara Kepulauan Indonesia
Pada awal kemerdekaan batas wilayah laut Indonesia hanya seluas 3 mil
dari garis pantai (coastal baseline) pada setiap pulaunya, dimana ketetapan tersebut
merupakan warisan dari kolonial belanda. Setelah berbagai pertimbangan
Pemerintah Indonesia merubah ketetapan tersebut karena dinilai tidak sesuai
dengan kepentingan keselamatan dan keamanan Negara republik Indonesia.
Kemudian lahirlah konsep Nusantara (Archipelago) yang dibuat dalam Deklarasi
Juanda tahun 1957. Dalam deklarasi itu pemerintah menyatakan:18
“Bahwa segala perairan di sekitar, diantara dan yang menghubungkan
pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia tanpa
memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar dari
wilayah daratan Negara Republik Indonesia, dan dengan demikian
merupakan bagian dari perairan nasional yang berada di bawah
kedaulatan mutlak Negara Republik Indonesia”.
Deklarasi Juanda kemudian disahkan pada tahun 1960 dalam Undang-
undang Nomor 4/PRP Tahun 1960 tentang peraian Indonesia. Hal tersebut
membuat luas wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia yang semula hanya
18 DR. Marsetio, 2018, Mengembalikan Kejayaan Maritim Indonesia, Bogor : Universitas
Pertahanan, Hal. 12.
Page 2
23
2 juta km (daratan) bertambah menjadi 5,1 juta km (meliputi daratan dan lautan).
Kemudian konsep Nusantara ditulis dalam wawasan Nusantara sebagai dasar pokok
pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara melalui ketetapan MPRS Nomor IV
Tahun 1973.
Perubahan garis batas kedaulatan Negara pada saat itu belum memperoleh
pengakuan dari dunia internasional, dalam kata lain perubahan batas tersebut hanya
menjadi pengakuan atau klaim sepihak oleh pemerintah Indonesia. Belum adanya
ketetapan hukum internasional yang menyetujui perubahan batas kedaulatan
Negara, Akibatnya pihak asingpun juga dapat mengklaim daerah-daerah perbatasan
atau daerah lepas pantai. Jika hal tersebut terus terjadi maka akan menjadi sebuah
ancaman bagi stabilitas keamanan Negara.
Konferensi Hukum Laut di Genewa tahun 1958 merupakan titik awal upaya
Indonesia memperoleh pengakuan dunia internasional. Namun baru pada
Konferensi Hukum Laut ke tujuh pada tahun 1978 konsepsi Wawasan Nusantara
memperoleh pengakuan internasional.19 Melalui diplomasi yang begitu panjang
dalam konferensi tersebut, mengisyaratkan pada bangsa Indonesia terhadap
pentingnya Negara kesatuan republik Indonesia. Begitu banyak keuntungan yang
didapat setelah perluasan garis batas Negara diakui oleh dunia internasional, seperti
pengelolaan sumber daya laut yang semakin luas maupun terciptanya keutuhan
kedaulatan dari satu pulau ke pulau lainnya.
19 Ibid
Page 3
24
Perluasan wilayah kedaulatan Indonesia terus mengalami penambahan
melalui Konvensi Hukum Laut Internasional United Nations Convention on the
Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982, yang dituangkan pada Undang-Undang
Nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS. Negara memperoleh hak
dalam mengatur Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 200 mil laut diluar
wilayahnya.20 Konvensi ini dibentuk untuk mengakomodasi konsepsi Negara-
negara kepulauan seperti Indonesia. Menurut UNCLOS Negara kepulauan adalah
suatu Negara yang memiliki satu atau lebih gugusan kepulauan, wilayah gugusan
pulau-pulau dan perairan diantara pulau tersebut merupakan suatu kesatuan
geografis dan politik yang hakiki yang tidak dapat dipisahkan. Dalam Konvensi ini
juga dikatakan bahwa Negara pantai atau Negara kepulauan memiliki hak
kedaulatan atas ruang dibawah laut peraian, perairan kepulauan, perairan selat,
ruang udara diatasnya, dasar laut dan tanah dibawahnya, termasuk sumber daya
alam yang terdapat didalamnya.21
Secara geopolitik Indonesia bisa dikatakan sebagai stabilisator di kawasan
Asia Pasifik karena luasnya wilayah dan besarnya jumlah penduduk. Keamanan
maritim Indonesia merupakan salah satu kunci terhadap stabilitas keamanan
maritim di kawasan. Wilayah perairan Indonesia yang damai dan aman akan
menciptakan stabilitas perekonomian di kawasan Asia Pasifik secara keseluruhan
mengingat perairan tersebut menjadi jalur penghubung antara kawasan Asia Timur
20 Ibid, hal. 13. 21 Shanti Dwi Kartika, Keamanam Maritim dari aspek regulasi dan penegakan hukum, Jurnal, Vol,
5, No, 2, November 2014, Sekretariat Jenderal DPR RI, Hal. 148.
Page 4
25
ke Asia Barat atau sebaliknya.22 Banyaknya kepentingan Negara kawasan yang
memanfaatkan perairan Indonesia sebagai jalur perdagangan maupun aktivitas
pelayaran lainnya, membuat stabilitas keamanan maritim Indonesia harus ditata
dan dikelola dengan baik. Kerjasama dibidang keamanan maritim dengan Negara
lain serta peran aktif Indonesia dalam forum-forum internasional merupakan suatu
kewajiban yang harus dilakukan. Begitu luasnya wilayah perairan serta banyaknya
daerah perbatasan dengan Negara tetangga akan menjadi permasalahan jika Negara
ini tak mampu menjaganya dengan baik.
Kekhawatiran terganggunya stabilitas keamanan maritim Indonesia menjadi
kompleks pasca diratifikasinya UNCLOS tentang Negara kepulauan. Indonesia
berkewajiban membuat atau menentukan jalur laut kepulauan sebagai lintas kapal
dan pesawat udara untuk Negara asing yang dapat digunakan secara terus-menerus
dan secepat mungkin ketika melewati wilayah perairan kepulauan. Ketentuan
tersebut telah dituangkan dalam UU No. 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia
dan PP No. 37 Tahun 2002 tentang hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara
asing dalam penggunaan hak lintas alut laut kepulauan melalui jalur-jalur yang
sudah ditentukan. Undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah ini memuat
tentang semua kesepakatan dan ketentuan yang telah disepakati pada UNCLOS
1982 di Genewa.
Ketetapan Alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) dan Negara kepulauan
dijelaskan pada perumusan RUU Pengelolan Ruang Udara berdasarkan UU No.6
22 DR. Marsetio, Loc. Cit, Hal. 14.
Page 5
26
Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia, lebih jelasnya di dalam perumusan
tersebut ALKI dan Negara kepulauan memiliki pengertian sebagai berikut:
1. Negara kepulauan merupakan Negara yang seluruhnya terdiri dari satu
lebih dari beberapa pulau dan dapat mencangkup pulau-pulau lainya
2. Kepulauan merupakan suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau dan
wilayah perairan diantar pulau-pulau tersebut
3. Perairan Indonesia adalah laut territorial Indonesia termasuk perairan
kepulauan dan perairan pendalamanya.
4. Alur laut kepulauan merupakan alur laut yang dapat dilintasi oleh kapal
atau pesawat asing diatas alur laut tersebut, untuk melaksakan pelayaran
dan penerbangan dengan sewajarnya. Melintasi laut lepas melewati
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menuju laut lepas lainya secepat
mungkin dan tanpa hambatan.23
Melalui UU NO.38 Tahun 2002 pemerintah menyempurnakan ketetapan
daftar titik-titik koordinat geografis sebagai wilayah jalur lintas kepulauan bagi
pihak asing yang ingin melintas. Alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) yang telah
disepakati memiliki 3 Alur, yaitu:
1. ALKI-I; Selat Sunda-Selat Karimata,Laut Natuna,Laut Cina Selatan
2. ALKI-II; Selat Lombok-Selat Makassar-Laut Sulawesi-
3. ALKI-IIIA; Laut Sawu-Selat Ombai Wetar-Laut Banda-Laut Seram-
Laut Maluku-Samudra Pasifik.
23 Ismah Rustam, Tantangan ALKI dalam mewujudkan Cita-cita Indonesia sebagai poros maritim
dunia, Jurnal Indonesian Perspective, Vol, 1, No, 1, Universitas Mataram, Hal. 7.
Page 6
27
ALKI-IIIB; Laut timor-Laut Leti-Laut Banda-Menyambung ALKI IIIA
ALKI-IIIC; Laut Arafuru-Laut Banda-Menyambung ALKI IIIA.
Gambar 1. Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).24
Dengan ditetapkannya ALKI pelayaran internasional dapat melaksanakan
hak lintasnya, baik itu kapal niaga, kapal selam ataupun kapal perang tanpa harus
meminta izin terlebih dulu kepada otoritas pemerintahan Indonesia. Kebebasan
pelayaran hanya berlaku pada titik-titik perairan yang sudah disepakati, namun jika
pelayaran asing tersebut melewati jalur di luar ALKI maka dianggap melakukan
sebuah pelanggaran kedaulatan negara.25
2.2. Kebijakan Maritim Pada Massa Presiden Joko Widodo
24 M Ambari, Pertama di Dunia, Selat Sunda dan Selat Lombok Punya Alur Pemisahan Laut
Sendiri, Apa Itu?, diakses dalam https://www.mongabay.co.id/2019/02/14/pertama-di-dunia-selat-
sunda-dan-selat-lombok-punya-alur-pemisahan-laut-sendiri-apa-itu/ 25 Loc. cit, Hal. 8-9
Page 7
28
Indonesia mempunyai peluang menjadi Negara maju jika mampu
memanfaatkan ekonomi kelautannya sebagai sumber kehidupan demi kesejahteran
dan kemakmuran warga negaranya. Sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia,
Indonesia dianugrahi berbagai macam sumber daya alam pada sektor maritim yang
dapat dimanfaatkan. Potensi-potensi seperti pariwisata kelautan di sepanjang pesisir
pantai, perairan laut yang luas dapat dimanfaatkan oleh para nelayan atau
perindustrian pelayaran transportasi laut antar pulau. Selain potensi sumber daya
alam, Indonesia juga memiliki wilayah teritorial yang sangat strategis baik secara
ekonomi ataupun secara politik. Indonesia berada pada posisi strategis diantara dua
benua Asia dan Australia yang menghubungkan perekonomian negera-negara maju.
Kemudian Indonesia juga berada diantara dua samudera Hindia dan Pasifik, dimana
perairan tersebut begitu penting karena menjadi penghubung antar Negara di
kawasan Asia Timur, Asia Tenggara dan Asia Selatan. Beberapa perairan seperti
selat malaka, selat sunda, selat Lombok dan selat makasar merupakan jalur lalu
lintas pelayaran internasional.
letak geostrategis dan geopolitik diatas menggambarkan bahwa Indonesia
memiliki peluang tidak hanya sebagai jalur ekonomi internasional tetapi juga
sebagai jalur keamanan laut internasional oleh karena dengan banyaknya
keunggulan tersebut serta nilai ekonomi yang tinggi pada sektor maritim, maka
sangat logis jika pemerintahan dibawah presiden Joko Widodo menjadikan
ekonomi kelautan (kemaritiman) sebagai prioritas rancangan pembagunan ekonomi
nasional dengan gagasan Poros Maritim Dunia.
Page 8
29
Presiden berkeinginan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia,
melalui upaya pengelolan dan pengembangan ekonomi berbasis maritim sehingga
tercipta peluang bagi kesejahteran dan kemakmuran Negara. Kurangnya
pemanfaatan atau kebijakan pengembangan ekonomi maritim selama ini
menghambat percepatan pertumbuhan perekonomian Negara. Gagasan poros
maritim dunia tersebut merupakan upaya pemerintah guna meningkatkan
konektivitas dan keterjangkauan pulau-pulau Indonesia. Tujuan utamanya adalah
menciptakan pemerataan pembangunan di berbagai pulau serta tercapainya
keamanan maritim di Indonesia.26
Pernyataan tentang visi poros maritim dunia pertama kali disampaikan
langsung oleh persiden Joko Widodo pada pertemuan East Asian Summit di
Vietnam, 9 November 2014. Dalam pidatonya presiden menyampaikan doktrin
yang memuat lima pilar poros maritim dunia, yakni:
1. Sebagai Negara kepulauan terbesar, bangsa Indonesia harus menyadari
dan melihat dirinya sebagai bangsa yang identitasnya, kemakmurannya
dan masa depannya, sangat ditentukan oleh bagaimana kita mengelola
laut. Kami akan membangun kembali kehidupan maritim di Indonesia.
2. Kami akan menjaga dan mengelola sumber daya laut, sehingga tercipta
kedaulatan dan ketahanan mangan pada sektor laut, melalui
pengembangan industri perikanan yang berkelanjutan akan berdampak
26 M. Najeri Al Syahrin, Kebijakan Poros Maritim Jokowi dan Sinergitas Strategi Ekonomi dan
Keamanan Laut Indonesia, Jurnal Indonesian Perspective, Vol, 3, No, 1, Universitas
Muhammadiyah Kalimantan Timur, Hal. 2.
Page 9
30
pada kesejahteraan nelayan. Kekayaan sumber daya laut akan digunakan
sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
3. Kami akan melakukan pengembangan infrastruktur dan konektivitas
maritim, dengan membangun tol laut, deep seaport, logistik dan industri
perkapalan dan pariwisata maritim.
4. Melalui diplomasi maritim, kami akan mengajak mitra-mitra Indonesia
untuk bekerjasama dibidang maritim, bersama-sama kita menjaga dan
menindak pelanggar di laut seperti pencurian ikan, pelanggaran
kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan dan pencemaran laut. Laut
harus menyatukan kita bukan memisahkan kita.
5. Sebagai Negara yang berada pada posisi tengah diantara dua benua dan
dua samudra, Indonesia harus membangun kekuatan pertahanan
maritim. Bukan hanya menjaga kedaulatan dan kekayaan sumber daya
laut, tetapi juga sebagai tanggungjawab dalam menjaga keselamatan
pelayaran dan keamanan maritim.
Dalam pidato tersebut presiden juga menegaskan bahwa gagasan serta cita-
cita sebagai poros maritim dunia merupakan fokus Indonesia diabad ke-21.
Kekuatan yang bertumpu pada maritim, sebagai bangsa bahari yang sejahtera dan
berwibawa. Dari penjelasan lima pilar PMD diatas, terdapat aspek-aspek penting
terciptanya pembangunan bangsa maritim, yaitu budaya maritim, sumber daya laut,
infrastruktur dan konektivitas, diplomasi maritim dan pertahanan maritim.27
27 DR. Marsetio, loc. Cit, Hal. 36-37.
Page 10
31
Definisi tentang Negara maritim adalah Negara yang mampu mengelola dan
memanfaatkan wilayah lautnya semaksimal mungkin, contoh negara maritim
diantaranya adalah Inggris, Amerika, Singapura, China dan Panama. Negara
tersebut dapat dikatakan sebagai Negara maritim sesugguhnya karena mereka
melakukan pengelolaan pembangunan di wilayah laut secara komperhensif,
terencana dan berkelanjutan.
Kata maritim dalam kamus besar bahasa Indonesia dinyatakan sebagai
berkenaan dengan laut yang memiliki hubungan dengan pelayaran serta aktivitas
lainnya melalui laut. Sedangkan dalam arti bahasa Inggris kata maritime adalah
menunjukan sifat atau kualitas yang menyatakan penguasaan atau pengelolaan
terhadap laut. Dalam penjabarannya negara maritim adalah negara yang memiliki
sifat memanfaatkan laut untuk kemajuan negaranya. Berbeda dengan Negara
kelautan yang lebih menunjukkan kondisi fisiknya, yakni Negara yang “hanya”
memiliki, dekat atau terdiri dari lautan, tanpa memanfaatkan dengan baik. Jika
melihat kondisi saat ini, Indonesia belum bisa disebut sebagai negara maritim,
melainkan hanya sebagai negara kelautan. Pemanfaatan sumber daya laut yang
belum maksimal serta kebijakan pengembangan dan pembangunan yang dikerjakan
pemerintah selama ini bukan cerminan dari bangsa yang memiliki jiwa dan
pemikiran guna memanfaatkan lautnya secara menyeluruh, bukan hanya
memanfaatkan fisiknya saja.28
28 A. Kadar, Pengelolaan Kemaritiman Menuju Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, Jurnal
Keamanan Nasional, Vol, 1, No, 3, Consultancy and Research, Hal. 428-429.
Page 11
32
Jika saja Indonesia mampu mengelolanya semaksimal mungkin,
diperkirakan potensi pendapatan Negara dari sektor maritim bisa mencapai 1,33
Triliun per tahun. Menurut Badan Pengkaji Penerapan Teknologi (BPPT)
pendapatan ekonomi maritim hanya di dapat dari hari perikanan nelayan yang baru
menghasilkan tujuh ton per tahun, masih dinilai kecil jika dibandingkan dengan
luasnya perairan Indonesia, hal tersebut terjadi dikarenakan kurangnya armada
kapal penangkap ikan dilaut kita. Potensi ekonomi maritim lainnya yang belum
mampu dimaksimalkan seperti minyak dan gas maritim, wisata maritim, industri
maritim serta jasa transportasi laut seharusnya lebih dikembangkan sehingga
mampu memberi pendapatan lebih dari sektor ekonomi maritim.29
Dalam membangun sebuah negara maritim, Indonesia perlu mempunyai visi
“outward looking” yang dilandaskan dalam peraturan internasional, dimana suatu
negara bisa mendapatkan sumber daya lautnya secara global serta membangun
kekuatan armada lautnya untuk dapat menguasai industri pelayaran internasional.
Letak strategis Indonesia dikawasan Asia Pasifik seharunya dapat menjadi
keuntungan secara geoekonomi melalui kemampuan pemanfaatan dan pengelolaan
secara berkelanjutan sehingga akan memberi kesejahteraan bagi masyarakatnya.
Namun selama ini, pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan yang dilakukan
tidak berkesinambungan antara pembangun kawasan darat dan laut, ditambah
29 Mutaya Saroh, Potensi Sektor Maritim Belum Tergali Maksimal, diakses dalam
https://tirto.id/potensi-sektor-maritim-belum-tergali-maksimal-bwnt
Page 12
33
dengan kurangnya pemanfaatan aktivitas lalu lintas pelayaran dan perdagangan
internasional yang melewati perairan indonesia.
Di dalam kawasan perairan Indonesia aktivitas pelayaran begitu ramai, baik
itu pelayaran domestik maupun pelayaran internasional. Tercatat dalam waktu 20
tahun terakhir dibeberapa pelabuhan mengalami kenaikaan jumlah kedatagan kapal
sebanyak 45%. Peningkatan juga terjadi pada penambahan jumlah gross ton kapal
sebanyak 50%. Hal tersebut menunjukkan bahwa ukuran kapal yang melewati
perairan Indonesia semakin lama semakin bertambah serta nilai perdagangan yang
melalui laut semakin meningkat. Potensi pertumbuhan ekonomi maritim di
Indonesia akan semakin meningkat seiring dengan pergeseran pusat ekonomi global
dari kawasan Atlantik ke Asia Pasifik. Saat ini aktivitas perdagangan dunia 70%
berlangsung di kawasan Asia Pasifik. Dimana 75% komoditas barang yang
diperdagangkan dikirim melewati wilayah perairan Indonesia dengan nilai total
sebesar 1.300 triliun dolar AS per tahun.30
Perlahan namun pasti pemerintah Indonesia terus berupaya mewujudkan
cita-cita sebagai poros maritim dunia, dalam poin pertama PMD yakni tentang
pembangunan kembali kehidupan atau budaya maritim di Indonesia telah
diimplementasikan pemerintah melalui beberapa cara seperti kampaye budaya
makan ikan. Untuk mempromosikan budaya makan ikan, pemerintah telah
menetapkan tanggal 21 November sebagai Hari Ikan Nasional melalui Surat
Keppres RI No.3 Tahun 2014. Ikan dinilai memiliki peran penting dan strategis
30 A. Kadar, Loc. Cit, Hal. 437-439.
Page 13
34
dalam mendukung pembangunan Negara, termasuk dalam bidang ekonomi serta
ketahanan pangan dan sumber gizi untuk masyarakat Indonesia.31 Pengenalan
kembali budaya juga akan diimplementasikan melalui kurikulum pendidikan,
sebagai percontohan kurikulum ini baru akan diterapkan dibeberapa kota/kabupaten
pesisir terlebih dahulu, seperti kota sabang, Bengkulu, pandeglang, Jakarta,
Cirebon, Surabaya, Lombok Barat, Ambon dan seterusnya.32 Pada tahun 2019
melalui kerjasama kemaritiman kerja sama Kemenko Kemaritiman dan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kurikulum kemaritiman akan diterapkan
di 34 provinsi. Diharapkan melalui kampaye serta implementasi tersebut dapat
menumbuhkan serta membangkitkan kepedulian warga Negara tentang arti penting
kehidupan laut.33
Menjaga dan mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan merupakan
pilar selanjutnya dari PMD, aktivitas penangkapan ikan secara illegal masih
menjadi persoalan terbesar dalam industri perikanan di Indonesia, luasnya wilayah
perairan yang berbatasan dengan Negara lain menjadi faktor utama karena harus
melibatkan banyak pihak. Kebijakan pemerintah dalam menjaga dan mengelola
sumber daya laut tercermin dari tiga pilar utama, yakni; kedaulatan laut, pengelolan
berkelanjutan serta kesejahteraan bagi semua pihak.
31 Yulaika Ramadhani, Hari Ikan Nasional 2018, Menteri Susi: Ayo Makan Ikan Setiap Hari,
diakses dalam https://tirto.id/hari-ikan-nasional-2018-menteri-susi-ayo-makan-ikan-setiap-hari-
daj1 32 Pemajuan Budaya Maritim, diakses dalam
http://presidenri.go.id/pemajuankebudayaandanprestasibangsa/pemajuanbudayamaritim/pemajuan-
budaya-maritim.html 33 Idul HM, Kemenko Kemaritiman Selenggarakan Dialog Budaya Maritim, diakses dalam
https://pontas.id/2018/11/27/kemenko-kemaritiman-selenggarakan-dialog-budaya-maritim/
Page 14
35
Pada pilar kedaulatan diimplementasikan dalam dua cara, yakni melakukan
peningkatan pengawasan pengelolan sumber sumber daya kelautan dan perikanan.
Kedua, mengembangkan system pengkarantinaan ikan, pengendalian mutu,
keamanan hasil perinkanan serta keamanan lingkungan biota laut. Kemudian untuk
pengelolaan yang berkelanjutan pemerintah akan mengoptimalkan ruang laut,
konservasi serta meningkatkan keberlanjutan industri perikanan dan budidaya. Dan
yang terakhir menciptakan daya saing dan membuat sistem logistik bagi industri
perikanan. Kesejahteraan akan terwujud dengan mengembangkan kapasitas sumber
daya manusia dan pemberdayaan nelayan yang didukung oleh pengembangan
inovasi ilmu perikan dan kemajuan teknologi.
Melalui kementerian kelautan dan perikanan, pemerintahh terus
mengingatkan bahwa laut merupakan masa depan bangsa, perlunya kerjasama dari
seluruh pihak terkait, untuk menjaga sumber daya laut kita agar terjaga
keberlangsungannya. Penangkapan ikan dilaut harus sesuai aturan dengan cara
memakai peralatan yang aman bagi ekosistem laut, serta menghindari overfishing.
Melalui Undang-undang No. 45 Tahun 2009 dalam pasal 69 ayat 4 Tentang
perikanan, pemerintah melakukan penegakan hukum penenggelaman kapal Asing
yang melakukan illegal fishing. Kemudian dibawah pemerintahan Joko Widodo
dibuatlah Peraturan Presiden No. 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas
Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal atau sering disebut Satgas 115.
Tercatat pada awal tahun 2018 sebanyak 317 kapal asing berhasil ditangkap.34
34 Fathiyah Wardah, Menteri Susi: Penenggelaman Kapal, Cara Tercepat Atasi Penangkapan Ikan
Ilegal, diakses dalam https://www.voaindonesia.com/a/susi-penenggalaman-kapal-cara-tercepat-
atasi-penangkapan-ilegal-/4275490.html
Page 15
36
Penguatan visi poros maritim juga diwujudkan oleh pemerintah dalam
membangun infrastruktur dan konektivitas maritim. Pembangunan infrastruktur
saat ini memang menjadi fokus utama pemerintahan Joko Widodo, mulai dari
pembangunan infrastruktur di darat yang merata disetiap daerah, kemudian
pembangunan atau perbaikan Bandar udara serta tidak ketinggalan pembangunan
pelabuhan-pelabuhan baru untuk transportasi laut yang dikenal dengan istilah Tol
laut.
Revolusi pembangunan transportasi laut atau tol laut bertujuan untuk
menyediakan jaringan angkutan laut yang tetap dan teratur dengan menghubungkan
pelabuhan utama dengan pelabuhan “pengumpan”. Transportasi laut akan sangat
bermanfaat mengingat Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar. Selama ini
pertumbuhan ekonomi hanya bergantung pada pulau Jawa akibatnya
pendistribusian muatan logistik ke berbagai pulau menjadi semakin mahal. dengan
adanya tol laut diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antar pulau di
Indonesia, mulai dari barat sampai ke timur. Transportasi laut memberi pilihan serta
pelayanan yang berbeda sebagai alat mobilisasi barang dan manusia. Efisiensi
waktu serta terjangkaunya biaya bisa menjadikan transportasi ini sebagai pilihan
favorit, khususnya wilayah Indonesia bagian timur.35
Dalam membangun sebuah gagasan besar seperti poros maritim dunia,
Indonesia perlu melakukan kerjasama internasional serta peran aktif diberbagai
forum-forum internasional. Pengelolan maritim di dalam negeri harus sejalan
35 Desi Purnamasari, Sejauh Mana Perbaikan Infrastruktur Laut Indonesia?, diakses dalam
https://tirto.id/sejauh-mana-perbaikan-infrastruktur-laut-indonesia-cMJG
Page 16
37
dengan kebijakan serta tindakan yang dilakukan Indonesia untuk mencegah
terjadinya sebuah ancaman maritim dari pihak luar. Luasnya wilayah perairan
Indonesia dan banyaknya wilayah perbatasan dengan Negara lain menjadi alasan
utama mengapa Indonesia perlu melakukan diplomasi maritim.
Saat ini pemerintah Indonesia terus dan sedang melakukan berbagai
negosiasi kerjasama internasional dan pertemuan-pertemuan yamg terkait dengan
keamanan dan keselamatan maritim. Peran aktif Indonesia dalam forum
internasional seperti ASEAN, G7, G20, APEC, MDG’s dan forum multilateral
lainya diharapkan akan berdampak pada tercapainya visi poros maritim dunia.
keseriusan Indonesia dalam menjaga keamanan maritim dunia mendapat dukungan
dari banyak Negara, hal tersebut dapat terlihat dari kepercayaan kepada Indonesia
sebagai tuan rumah dan jabatan ketua dalam berbagi forum multirateral.36 Sebagai
contoh pada tahun 2015-2017, Indonesia menjadi ketua Indian Ocean Rim
Association (IORA). Kemudian pada Oktober 2018 indonesia berkesempatan
menjadi tuan rumah Our Ocean Conference (OOC). Melalui diplomasi maritim
tersebut, telah banyak menghasilkan komitmen untuk melindungi dan menjaga
keamanan laut Indonesia. Seperti yang sudah penulis jelaskan diatas, bahwa
wilayah perairan Indonesia merupakan jalur pelayaran terpenting terutama untuk
kawasan Asia Pasifik, maka sudah sewajarnya isu keamanan maritim Indonesia
harus diangkat dan didiskusikan bersama-sama dengan pihak-pihak terkait.37
36 Laksda TNI Agus Setiadji, S.AP, Diplomasi Maritim untuk Kedaulatan Indonesia, diakses
dalam http://maritimnews.com/2017/05/diplomasi-maritim-untuk-kedaulatan-indonesia/ 37 Idealisa Masyrafina, Menlu Tekankan Pentingnya Diplomasi Maritim, diakses dalam
https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/dunia-kampus/pndsm1384/menlu-tekankan-
pentingnya-diplomasi-maritim
Page 17
38
Kemudian untuk menjaga keamanan laut dari berbagai ancaman, Indonesia
melakukan beberapa kerjasama dengan Negara tetangga, seperti kerjasama
Trilateral Indonesia, Malaysia dan Filipina di laut Sulu. Kerjasama tersebut
dilakukan untuk memberi jaminan keamanan bagi pengguna perairan dikawasan
perbatasan tiga Negara di laut Sulu, baik itu aktivitas perdagangan, nelayan dan
transportasi manusia serta eksploitasi kekayaan alam. Bentuk kerjasama trilateral
juga sudah diterapkan Indonesia sebelumnya, yakni kerjasama Trilateral Indonesia,
Malaysia dan Singapura di selat Malaka. Kerjasama tersebut dilakukan mengingat
pentingnya stabilitas keamanan jalur diselat Malaka bagi perdagangan global,
dimana jalur tersebut merupakan penghubung antara Asia Timur, Asia Tenggara
menuju ke Asia Barat ataupun sebaliknya.38
Pengertian dari Negara maritim adalah negara yang mampu memanfaatkan
serta menjaga stabilitas keamanan diwilayah lautnya. Untuk mewujudkan hal
tersebut dibutuhkan konsep dan strategi dalam membangun Indonesia menjadi
sebuah negara maritim yang tangguh, berdaulat serta disegani Negara lain.
Membangun negara maritim diperlukan kekuatan pertahanan yang mampu menjaga
bahaya ancaman khusunya di wilayah laut. TNI angkatan Laut merupakan salah
satu institusi Negara yang memiliki tugas utama terkait pengamanan wilayah laut
sesuai dengan amanant Undang-undang No. 34 Tahun 2004.39
38 Fabian Januarius, Indonesia-Malaysia-Filipina Sepakati "Trilateral Air Patrol" di Laut Sulu,
diakses dalam https://nasional.kompas.com/read/2017/10/13/09361081/indonesia-malaysia-
filipina-sepakati-trilateral-air-patrol-di-laut-sulu?page=1 39 DR. Marsetio, 2018, Mengembalikan Kejayaan Maritim Indonesia, Bogor : Universitas
Pertahanan, Hal. 128-129
Page 18
39
Keamanan di wilayah laut atau biasa disebut dengan keamanan maritim
memiliki pengertian bahwa laut bisa dikendalikan dalam keadaan damai dan aman
oleh para pengguna dan bebas dari ancaman atau gangguan terhadap segala
aktivitas yang berkenaan dengan laut. Keamanan maritim bisa dikategorikan
sebagai berikut:
a. Laut bebas dari ancaman kekerasan, yaitu ancaman yang memiliki
kemampuan untuk mengganggu dan membahayakan bagi orang atau
kedaulatan Negara yang dilakukan oleh suatu kelompok bersenjata dan
terorganisir, seperti pembajakan, perompakan atau sabotase aksi terror
bersenjata.
b. Laut bebas dari ancaman navigasi, yaitu ancaman yang disebabkan oleh
kondisi geografi dan hidrografi serta kurangnya alat atau teknologi bantuan
navigasi yang dapat membahayakan keselamatan pelayaran.
c. Laut bebas dari ancaman terhadap sumber daya laut, seperti pencemaran
dan pengrusakan ekosistem laut serta konflik industri pengelolan sumber
daya laut lainnya.
d. Laut bebas dari ancaman pelanggaran hukum, yaitu aktivitas kelautan yang
tidak sesuai dengan peraturan hukun nasional maupun hukum internasional,
seperti illegal fishing, illegal logging, illegal migrant, penyelundupan dan
lain sebagainya.
Pembangunan kekuatan pertahanan atau pengaman laut di wilayah
yurisdiksi Indonesia disusun berdasarkan pada kondisi geografis dan geopolitik
Indonesia. Implementasi strategi pengaman laut dilakukan melalui strategi
Page 19
40
pertahanan negara di laut untuk menghadapi kekuatan ancaman militer asing serta
strategi pertahanan untuk menghadapi kekuatan ancaman non militer:
1. Strategi pertahanan maritim Indonesia untuk menghadapi kekuatan
ancaman militer asing.
a. Strategi penangkalan (Deterrence Strategy) dilakukan untuk mencegah
niat atau profokasi dari pihak-pihak yang dapat mengganggu kedaulatan
Negara serta keutuhan wilayah NKRI. Penjagaan dilakukan dengan
menghadirkan unsur kekuatan TNI-AL di laut khusunya di jalur
strategis, seperti ALKI serta wilayah perbatasan Negara.
b. Strategi diplomasi, memiliki tujuan meningkatkan kerjasama bilateral
maupun multilateral dalam rangka Confidence Building Measure
(CBM) sehingga dapat mempengaruhi opini serta kebijakan luar negeri
dari negara lain demi keamanan laut Indonesia.
c. Strategi peperangan asimetris, merupakan upaya untuk merespon
perbedaan kekuatan dan kemampuan persenjataan. Implementasinya
melalui operasi insurjensi, teror dan anti teror, perang cyber, perang
informasi.
d. Strategi Pengendalian Laut (Sea Control Strategy). Upaya berupa
pengendalian laut secara mutlak melalui penguasaan laut (Command of
the Sea) yang merupakan kebebasan penggunaan laut untuk kepentingan
sendiri dengan meniadakan kemampuan pihak lain untuk menggunakan
laut Indonesia.
Page 20
41
e. Strategi Proyeksi Kekuatan ke Darat. Strategi dilakukan dalam
menghadapi kekuatan musuh yang telah menguasai daerah sendiri dan
menghadapi musuh yang akan melakukan serangan amfibi.
2. Strategi pertahanan maritim Indonesia untuk menghadapi kekuatan
ancaman non-militer.
a. Strategi kerja sama (Cooperation Strategy). Upaya penegekan hukum
dalam menjaga keamanan wilayah laut Indonesia, dilakukan melalui
kerjasama keamanan laut (maritime security cooperation). Dengan
terbentunya keterpaduan dan koordinasi antara kekuatan militer dan
sipil baik itu internal maupun pihak luar yang memiliki kepentingan
yang sama. Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh TNI-AL meliputi,
Information Sharing, Capacity Building dan Cooperation
Arrangements. Kerjasama lainnya yang dilaksanakan diantaranya
berupa, kegiatan Navy to Navy Talks (NTNT), Western Pacific Naval
Symposium (WPNS), Indian Ocean Naval Symposium (IONS),
International Maritime Security Symposium Tahun 2013, latihan
bersama bilateral maupun multilateral, patroli terkoordinasi di Selat
Malaka, pelibatan pasukan dan KRI dalam misi perdamaian dunia di
bawah PBB, seperti UNIFIL Lebanon dan MTF 151 di Somalia serta
event angkatan laut internasional lainnya, seperti kerja sama information
sharing antara TNI Angkatan Laut dengan International Fusion Center
(IFC) di Singapura.
Page 21
42
b. Strategi pengembangan dan pembangunan kekuatan TNI Angkatan
Laut. Dalam pembangunan serta pengembangan kekuatan matra laut
dilakukan dengan cara membangun postur TNI Angkatan Laut sesuai
dengan Minimum Essential Force (MEF) dimana implementasinya
dilakukan secara bertahap berdasarkan kemampuan yang dibutuhkan
(Capability Design) dalam menghadapi segala bentuk ancaman dengan
segala resiko yang dihadapi. Dengan adanya pembangunan kekuatan,
maka aktor militer maupun non militer akan berfikir dulu sebelum
membuat ancaman di wilayah laut indonesia.40
Melalui revolusi pembangunan infrastruktur serta pengembangan sumber
daya laut pada era pemerintahan Joko Widodo, telah menunjukkan keinginan yang
kuat menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Poros maritim memang
sudah seharusnya bisa menjadi sebuah identitas bangsa indonesia, mengingat
keuntungan letak geografis, geostrategis serta geopolitik yang sudah dimiliki
Indonesia saat ini. Ketimpangan pembangunan antara di darat dan laut selama ini
memberi kerugian yang besar, ketidakmampuan Indonesia melihat nilai ekonomi
yang begitu tinggi jika negara ini mampu memanfaatkan sumber daya laut yang
dimilikinya semaksimal mungkin.
Sektor maritim merupakan salah satu fokus pembangunan ekonomi
Indonesia pada era Joko Widodo sekarang. Jika dibandingkan dengan era Presiden
terdahulu pengelolaan di sektor maritim Indonesia mengalami perubahan yang
40 Ibid, Hal. 147-150.
Page 22
43
positif. Meskipun dalam prakteknya masih terdapat banyak hambatan, namun
upaya dalam mewujudkan lima pilar poros maritim dunia terus dilakukan, seperti
menjaga sumber daya laut. Selama berpuluh-puluh tahun banyak kapal-kapal asing
terus mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia, penegakan hukum yang tidak
tegas seakan-akan membuka pintu bagi kapal asing pencuri ikan. Namun sekarang
praktik yang banyak merugikan para nelayan Indonesia ini tidaklah mudah
dilakukan kembali. Para kapal asing harus berfikir dua kali jika mau mencuri ikan,
pasalnya penegakan hukum sekarang sangatlah tegas. Menurut data dari
Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia dari November 2014 sampai
agustus 2018 sebanyak 488 kapal asing pencuri ikan berhasil ditindak dan
ditenggelamkan. Potensi sumber daya laut berupa ikan tangkap bagi nelayan saat
ini dapat mencapai 12,5 Ton, padahal selama berpuluh-puluh tahun potensi ikan
Indonesia hanya berkisar 5 sampai 7 Ton saja.
Kemudian pemanfaatan serta pengeloalan sektor maritim terus
dikembangkan melalui konektifitas laut atau biasa disebut “Tol laut”. Sebagai
Negara kepulauan terbesar, konektifitas antar pulau menjadi salah satu tujuan dari
penerapan sila ke 5 yakni keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Selama ini
pembangunan hanya berpusat pada pulau jawa, pembangunan tidak dirasakan oleh
masyarakat di pulau-pulau kecil terutama dibagian Indonesia timur. Melalui
progam tol laut diharapkan dapat memberi akses transportasi yang layak untuk
aktivitas mobilisasi antar pulau dengan biaya logistik yang terjangkau. Upaya
tersebut akan berdampak pada pemeraatan pertumbuhan perekonomian di daerah
terutama pada Indonesia bagian timur yang memiliki banyak pulau-pulau kecil.
Page 23
44
Untuk mendukung konektivitas laut trayek kapal perintis terus ditambah, dari 84
trayek kapal di tahun 2015 naik menjadi 113 di tahun 2018. Penambahan juga
terjadi pada trayek kapal tol laut yang semula hanya 3 trayek sekarang sudah
mencapai 18 trayek kapal.41
2.3. Sejarah International Maritime Organization
2.3.1. Latar belakang International Maritime Organization
International Maritime Organization (IMO) merupakan badan khusus yang
dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertanggung jawab dalam
menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran serta mencegah terjadinya
pencemaran lingkungan laut akibat aktivitas penggunaan laut. IMO memiliki
kewenangan dalam menentukan peraturan internasional tentang standar
keselamatan, keamanan dalam mengatur segala aktivitas pelayaran internasional.
Tugas utamanya adalah membuat regulasi untuk industri perkapalan yang diadopsi
secara universal dan diimplementasikan secara universal. Sehingga industri
pelayaran global mendapatkan sebuah acuan atau peraturan berupa hukum
internasional yang dapat menjamin keselamatan, keamanan pelayaran dan
terjaganya lingkungan laut.
Aktivitas pelayaran internasional akan berjalan secara efektif jika peraturan
serta standarisasinya dipatuhi, diadopsi dan diimplementasikan secara global.
41 M. Riza Damanik, Menakar Kelanjutan Visi Maritim Jokowi, diakses dalam
https://katadata.co.id/opini/2019/02/02/menakar-kelanjutan-visi-maritim-jokowi
Page 24
45
Sebanyak 80% perdagangan dunia diangkut melalui jalur laut, efisiensi waktu serta
dapat mengangkut lebih banyak barang dengan biaya rendah menjadi keunggulan
dari transportasi laut ini. Pembuatan regulasi atau peraturan yang dibuat oleh IMO
mencangkup segala aspek pelayaran internasional, termasuk desain kapal,
konstruksi, peralatan, operasional dan pembuangan limbah kapal. Semua diatur
untuk memastikan sektor yang vital ini tetap terjaga dengan baik serta terjamin
keberlanjutannya.
Pelayaran internasional merupakan salah satu komponen penting terhadap
pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dimassa yang akan datang. Melalui IMO,
dengan kontribusi Negara-negara anggota, masyarakat sipil dan industri perkapalan
telah bekerja bersama-sama mewujudkan pelayaran dan pengembangan wilayah
maritim yang berkelanjutan dengan menggunakan konsep blue economic.
Menciptakan efisiensi energi, pengembangan teknologi dan inovasi baru dalam
pendidikan dan pelatihan dibidang maritim, menjaga keamanan maritim,
pengaturan lalu lintas maritim serta pengembangan infrastruktur maritim
merupakan komitmen besar dari IMO untuk menyediakan kerangka kerja
institusional, yang diperlukan untuk sistem transportasi maritim global yang
berkelanjutan.42 Seperti yang tertuang dalam visi dan misi IMO, yaitu:
"The International Maritime Organization (IMO) as a United Nations
specialized agency is to promote safe, secure, environmentally sound,
efficient and sustainable shipping through cooperation. This will be
accomplished by adopting the highest practicable standards of maritime
42 International Maritime Organization, Introduction to IMO, diakses dalam
http://www.imo.org/en/About/Pages/Default.aspx
Page 25
46
safety and security, efficiency of navigation and prevention and control of
pollution from ships, as well as consideration of the related legal matters
and the effective implementation of IMO's instruments with a view to their
universal and uniform application. "
IMO terbentuk ketika beberapa Negara mengusulkan bahwa perlu adanya
sebuah badan internasional permanen untuk mempromosikan keselamatan maritm
secara efektif. Di bawah PBB, pada konfrensi internasional di Jenewa tahun 1948
terbentulah Inter-Governmental Maritime Consultative Organization (IMCO) yang
kemudian berganti nama pada tahun 1982 menjadi IMO tersebut. Sebagai otoritas
tertinggi, IMO berusaha memastikan para pihak-pihak terkait dalam industri
pelayaran tidak mengesampingkan pertimbangan masalah keamanan, keselamatan
dan perlindungan lingkungan laut dalam mengejar keuntungan semata. IMO terus
berupaya mendorong kerjasama antar Negara serta antar pihak yang memiliki
kepentingan dalam industri pelayaran internasional untuk meningkatkan keamanan
dan keselamatan maritim, serta mencegah terjadinya pencemaran lingkungan laut
oleh aktivitas yang dilakukan diatas kapal.
Konvensi Safety of Life at Sea (SOLAS) merupakan konvensi pertama IMO,
dimana konvensi ini menghasilkan ketentuan internasional yang sangat penting
bagi keselamatan maritim. Tujuan utama konvensi ini adalah untuk menentukan
standar minimum konstruksi, perlengkapan, dan operasi kapal yang sesuai dengan
keselamatan. Salah satu ketentuan dalam konvensi SOLAS mengatur tentang
Search and Rescue (SAR) di laut. SOLAS meminta pemerintah untuk menjamin
ketersediaan pelayanan SAR untuk merespon permintaan pertolongan pelayaran di
sekitar negaranya
Page 26
47
Pada perkembangannya IMO juga mengatur tentang mencegahan polusi
lingkungan laut. Terus bertambahnya aktivitas transportasi minyak melewati laut
dan semakin besarnya kapal tanker pembawa minyak yang melewati laut, sebagai
contoh kasus Torrey Canyon pada tahun 1967 yang menyebabkan 120.000 ton
minyak tumpah ke laut, IMO terus berusaha mengembangkan pengaturan dan
langkah-langkah untuk mencegah kecelakaan kapal tanker dan meminimalisir
dampaknya. Ketentuan yang dihasilkan IMO kemudian juga mengakomodasi
pihak-pihak yang mengalami kerugian yang disebabkan oleh polusi terkait aktivitas
pelayaran agar memperoleh kompensasi. Ketentuan IMO terus berkembang dan
disempurnakan mengikuti perkembangan teknologi serta permasalahan yang
timbul seiring bertambahnya aktivitas pelayaran internasional.43
2.3.2 Struktur International Maritime Organization
Pada penjelasan sebelumnya, IMO didirikan atas dasar keinginan bersama
Negara-negara yang berkepentingan dalam menciptakan industri pelayaran
internasional yang aman dan damai, melalui sebuah skema regulasi yang dapat
dipatuhi serta diimplementasikan secara universal demi efisiensi waktu serta
keberlanjutan aktivitas pelayaran internasional. Organisasi ini dipimpin oleh
Sekretaris Jenderal yang dipilih melalui persetujuan Dewan dan Majelis.
IMO saat ini memiliki 170 Negara anggota, yang terdiri dari tiga bagian
jabatan, yakni:
43 International Maritime Organization, Brief History of IMO, diakses dalam
http://www.imo.org/en/About/HistoryOfIMO/Pages/Default.aspx
Page 27
48
a. Majelis (Assembly)
Majelis merupakan badan tertinggi dalam struktur IMO, yang terdiri dari
semua Negara anggota. Pada setiap dua tahun sekali Majelis IMO selalu
pengadakan pertemuan, namun jika terjadi sesuatu yang sangat penting serta
menyangkut kebijakan-kebijakan yang harus secepat mungkin dilakukan
Majelis akan melakukan pertemuan dengan tema konres luar biasa. Majelis
sendiri memiliki tugas dalam mengesahkan program-program kerja,
melalukan pemungutan suara dalam menyusun anggaran keuangan
organisasi dan menetapkan pemilihan anggota dewan organisasi. Dalam
kata lain, semua Negara angota memiliki jabatan sebagai Majelis organisasi.
Artinya setiap Negara memiliki peran serta tugas yang setara tanpa
perbedaan hak berpendapat.
b. Dewan (Council)
Dewan dipilih melalui pemungutan suara oleh majelis atau semua Negara
anggota dengan massa jabatan selama dua tahun. Dewan bertugas
melakukan pengawasan kerja organisasi, seperti:
i. Mengkoordinasikan kebijakan komite organisasi
ii. Mempertimbangkan rancangan program kerja, kemudian
menghitung anggaran organisasi kedepan serta menyerahkannya
kepada Majelis.
iii. Menerima dan mempertimbangkan laporan dan proposal dari
komite dan institusi lain kemudian menyerahkannya kepada Negara-
negara Anggota sebagai Majelis ornganisasi.
Page 28
49
iv. Memilih Sekretaris Jenderal melalui persetujuan Majelis.
v. Mengadakan kerjasama dengan organisasi lain dalam bentuk
perjanjian pengaturan yang berkenaan dengan keamanan dan
keselamatan laut, melalui persetujuan Majelis.
Anggota Dewan dibagi menjadi tiga kategori yang pengelompokannya
sesuai dengan kepentingan atau kemapuannya dalam hal menjaga keamanan
dan keselamatan laut. Berikut merupakan susunan anggota dewan periode
tahun 2018-2019, yakni:
i. Kategori (a) 10 negara yang memiliki armada pelayaran terbesar dan
sebagai penyedia angkutan laut internasional terbesar, diantaranya
adalah China, Yunani, Italia, Jepang, Norwegia, Panama, Republik
Korea, Federasi Rusia, Inggris, Amerika Serikat.
ii. Kategori (b) 10 negara yang memiliki kepentingan terbesar dalam
penggunaan jasa pelayaran internasional, diantaranya adalah
Australia, Brasil, Kanada, Prancis, Jerman, India, Belanda,
Spanyol, Swedia, Uni Emirat Arab.
iii. Kategori (c) 20 negara yang tidak termasuk dalam anggota kategori
A dan B, tetapi memiliki kepentingan khusus dalam jasa transportasi
laut atau navigasi, yang pemilihannya ke dalam anggota Dewan
akan memastikan keterwakilan semua daerah geografis utama di
dunia, diantranya adalah Bahama, Belgia, Chili, Siprus, Denmark,
Mesir, Indonesia, Jamaika, Kenya, Liberia, Malaysia, Malta,
Page 29
50
Meksiko, Maroko, Peru, Filipina, Singapura, Afrika Selatan,
Thailand, Turki.
c. Komite Utama
IMO memiliki komite yang terbagi menjadi lima fokus utama, yakni
pertama; Maritime Safety Committee (MSC) merupakan anggota teknis
tertinggi organisasi yang terdiri dari semua Negara Anggota. Tugas MSC
adalah mempertimbangkan permasalahan pelayaran seperti bantuan untuk
navigasi, konstruksi dan peralatan kapal, berjaga-jaga dari sudut pandang
keselamatan, aturan untuk pencegahan tabrakan, penanganan kargo
berbahaya, maritim prosedur dan persyaratan keselamatan, informasi
hidrografi, buku catatan dan catatan navigasi, investigasi korban kelautan,
penyelamatan dan penyelamatan dan segala hal lain yang secara langsung
memengaruhi keselamatan pelayaran. Kedua The Marine Environment
Protection Committee (MEPC) yang terdiri dari semua Negara Anggota,
diberdayakan untuk mempertimbangkan permasalahn terkait dengan
pencegahan dan pengendalian polusi dari kapal. Khususnya berkaitan
dengan adopsi dan amandemen konvensi dan peraturan lainnya serta
langkah-langkah untuk memastikan penegakannya. Ketiga Legal
Committee, Komite Hukum diberdayakan untuk mengatasi masalah hukum
internasional. Komite terdiri dari semua Negara Anggota IMO. terbentuk
pada tahun 1967 sebagai badan tambahan untuk mengatasi pertanyaan
hukum yang muncul setelah bencana Torrey Canyon. Artinya IMO juga
akan memberi kompensasi terkait kerugian materil terkait kerusakan yang
Page 30
51
ditimbulkan oleh aktivitas pelayaran internasional. Keempat Technical
Cooperation Committee, Komite Kerjasama Teknis yang bertujuan untuk
mempertimbangkan segala hal yang berkaitan dengan implementasi proyek
kerjasama teknis dimana Organisasi bertindak sebagai ketua pelaksana yang
dalam melakukan kerjasama dengan organisasi atau institusi lainnya.
Kelima Facilitation Committee Komite, Fasilitasi dibentuk sebagai badan
pendukung anggota Dewan, yang terdiri dari semua Negara Anggota
Organisasi. Memiliki tugas dalam memastikan bahwa keseimbangan
progam kerja yang yang sesuai agar tercapai keamanan maritim dalam
memfasilitasi pelayaran internasional.44
2.4. Keanggotan Indonesia dalam International Maritime Organization
Keanggotan Indonesia dalam IMO merupakan suatu kewajiban jika melihat
visi terbentuknya IMO yang sejalan dengan identitas Indonesia sebagai Negara
kepulauan terbesar. Kewajiban tersebut kemudian menjadi mutlak dilakukan untuk
dapat mewujudkan cita-cita bangsa sebagai poros maritim dunia pada era presiden
Joko Widodo saat ini. Dalam pilar ke empat visi PMD dijelaskan mengenai
perlunya diplomasi maritim untuk mengajak semua pihak khusunya yang memiliki
kepentingan dalam bidang maritim, agar dapat bekerjasama dalam menjaga
keamanan, keselamatan serta menjaga lingkungan laut.
44 International Maritime Organization, Structure of IMO, diakses dalam
http://www.imo.org/en/About/Pages/Structure.aspx
Page 31
52
Sejak tahun 1961 Indonesia telah menjadi anggota IMO,45 hanya beberapa
tahun setelah Indonesia menyatakan deklarasi Djuanda tahun 1957. Perhatian
terhadap sektor laut sudah seharusnya tertanam pada setiap warga negara Indonesia.
Mengingat pentingnya wilayah laut bagi masa depan bangsa. Pada era presiden
Joko Widodo, Indonesia memiliki jabatan sebagai anggota dewan IMO “kategori
C” yang terhitung mulai tahun 2014.46 Posisi tersebut dapat dipertahankan kembali
secara berturut-turut hingga tahun periode 2018-2019.47 Pencapaian itu
menegaskan tentang pentingnya wilayah maritim Indonesia sebagai jalur pelayaran
internasional dimata para Negara anggota. Stabilitas keamanan maritim Indonesia
merupakan penentu terjaganya pertumbuhan ekonomi khusunya dikawasan Asia
Pasifik. Hal tersebut dikarena perairan Indonesia merupakan jalur penghubung
perdagangan global dari wilayah Asia Timur menuju Asia Barat dan sebaliknya.
Peran penting Indonesia sebagai anggota dewan IMO juga didukung oleh
delegasi terbaik dari beberapa kementerian terkait seperti, Kementerian
Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Sekretariat Negara,
SKK Migas, Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) dan Indonesia National Shipowners
45 International Maritime Organization , Member States, diakses dalam
http://www.imo.org/en/About/Membership/Pages/MemberStates.aspx 46 Kementrian Perhubungan, Indonesia terpilih kembali menjadi anggota dewan IMO 2014-2015,
diakses dalam http://dephub.go.id/post/read/indonesia-terpilih-kembali-jadi-anggota-dewan-imo-
20132015-59930 47 Bayu, Masih Anggota Dewan IMO Kategori C, Vote for Indonesia raih 132 Suara, diakses
dalam http://maritimnews.com/2017/12/masih-anggota-dewan-imo-kategori-c-vote-for-indonesia-
raih-132-suara/
Page 32
53
Association (INSA).48 Kolaborasi dari semua pihak terkait dapat memberikan
dampak yang sangat positif pada segala bidang maritim Indonesia secara
menyeluruh. Peran aktif Indonesia juga dapat dilihat ketika presiden Joko Widodo
datang ke markas IMO di Inggris untuk memberi pidato kenegaraan.49
48 Yayan Sopyani, Kehadiran Delegasi Tangguh Di Sidang IMO Perkuat Identitas Indonesia
Sebagai Negara Maritim, diakses dalam https://rmol.co/amp/2016/07/10/252636/Kehadiran-
Delegasi-Tangguh-Di-Sidang-IMO-Perkuat-Identitas-Indonesia-Sebagai-Negara-Maritim- 49 Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Pidato di Sidang IMO, Presiden Jokowi
Komitmen Jadikan Indonesia Poros Maritim Dunia, diakses dalam http://setkab.go.id/pidato-di-
sidang-imo-presiden-jokowi-komitmen-jadikan-indonesia-poros-maritim-dunia/