BAB II PENGATURAN AKUISISI DALAM PERUSAHAAN A. Pengertian dan Dasar Hukum Akuisisi Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dalam bab VIII Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas diatur mengenai salah satu bentuk restrukurisasi dari Perseroan yaitu Pengambilalihan. Kata Pengambilalihan yang terdapat dalam Undang-Undang Peseroan Terbatas, memiliki arti yang sama dengan kata Akuisisi. Istilah Akuisisi yang sering digunakan dalam dunia bisnis adalah takeover. Namun Akuisisi ini awalnya berasal dari bahasa inggris yaitu acquisition. Beberapa negara memiliki pengertian yang berbeda-beda mengenai akuisisi ini. 24 Menurut M.A.Weinberg sebagai ahli hukum asing menjelaskan bahwa akuisisi adalah perbuatan yang dilakukan perorangan, kelompok perorangan, atau perusahaan, serta mencakup akuisisi kekayaan dan akuisisi saham. Berbeda dengan Scharf ahli hukum Amerika, menjelaskan bahwa akuisisi hanya dapat dilakukan oleh perusahaan saja. Selain itu menurut Scharf, akuisisi adalah segala tindankan korporasi yang melibatkan transaksi jual beli baik seluruh maupun sebagai aset, saham atau bentuk sekuritas lainnya, antara dua perusahaan yang masing-masing bertindak sebagai penjual dan pembeli. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di Amerika Serikat, pengertian akuisisi ini adalah suatu 24 Munir Fuady (a), Op.Cit.,hlm. 1-2 22 Universitas Sumatera Utara
23
Embed
BAB II PENGATURAN AKUISISI DALAM PERUSAHAAN A. …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/40836/3/Chapter II.pdf · 23 . tindakan yang didalamnya mencakup marger, konsolidasi dan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
22
BAB II
PENGATURAN AKUISISI DALAM PERUSAHAAN
A. Pengertian dan Dasar Hukum Akuisisi Berdasarkan Undang-Undang
No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
Dalam bab VIII Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan
Terbatas diatur mengenai salah satu bentuk restrukurisasi dari Perseroan yaitu
Pengambilalihan. Kata Pengambilalihan yang terdapat dalam Undang-Undang
Peseroan Terbatas, memiliki arti yang sama dengan kata Akuisisi. Istilah Akuisisi
yang sering digunakan dalam dunia bisnis adalah takeover. Namun Akuisisi ini
awalnya berasal dari bahasa inggris yaitu acquisition. Beberapa negara memiliki
pengertian yang berbeda-beda mengenai akuisisi ini. 24
Menurut M.A.Weinberg sebagai ahli hukum asing menjelaskan bahwa
akuisisi adalah perbuatan yang dilakukan perorangan, kelompok perorangan, atau
perusahaan, serta mencakup akuisisi kekayaan dan akuisisi saham. Berbeda
dengan Scharf ahli hukum Amerika, menjelaskan bahwa akuisisi hanya dapat
dilakukan oleh perusahaan saja. Selain itu menurut Scharf, akuisisi adalah segala
tindankan korporasi yang melibatkan transaksi jual beli baik seluruh maupun
sebagai aset, saham atau bentuk sekuritas lainnya, antara dua perusahaan yang
masing-masing bertindak sebagai penjual dan pembeli. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa di Amerika Serikat, pengertian akuisisi ini adalah suatu
24 Munir Fuady (a), Op.Cit.,hlm. 1-2
22
Universitas Sumatera Utara
23
tindakan yang didalamnya mencakup marger, konsolidasi dan berbagai tindakan
korporasi lainnya.25
Agus Daryanto menjelaskan bahwa tujuan akuisisi adalah untuk
memperbaiki sistem manajemen perseroan yang terakuisisi. Perseroan yang
manajemennya lemah akan sulit berkembang walaupun mempunyai cukup dana.
Sehingga perseroan tersebut tidak mampu bersaing dengan perusahaan lain
terutama perusahaan yang sejenis dan kemungkinan akan menyebabkan
kehancuran. Sehingga cara untuk menyelamatkannya adalah dapat dengan cara
digabungkan dengan kelompok konglomerasi yang berpengalaman dalam bidang
manajemen dengan cara menjual sebagian besar sahamnya kepada kelompok
konglomerasi tersebut.
26
Di Indonesia sendiri, pengaturan mengenai akuisisi terdapat dalam
beberapa peraturan perundang-undangan. Misalnya, didalam Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 pasal 1 angka 11 menjelaskan bahwa “Pengambilalihan
adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang
perorangan untuk mengambil ahli saham Perseroan yang mengakibatkan
beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut”. Berbeda dengan PP Nomor 27
Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan
Terbatas pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa “Pengambilalihan adalah perbuatan
hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk
25 Miranda Anwar, Pencatatan Saham Lewat Belakang (Backdoor Listing) Dengan Cara
Melakukan Akuisis (Studi Kasusu : Akuisisi PT.Fatrapolindonusa Industri TBK, Oleh Titian International CORP.SDN.BHD), Skripsi Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, 2008, hlm. 15
26 Sere Magdalena Marnala Siahaan, Tinjauan Yuridis Atas Akuisisi Perusahaan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Terntang Perseroan Terbatas, Tesis Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2011, hlm. 140
Universitas Sumatera Utara
24
mengambil alih baik seluruh ataupun sebagaian besar saham perseroan yang
dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut”.
Persamaan antara PP Nomor 27 Tahun 1998 dengan Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 adalah, bahwa dalam melakukan akuisisi yang diambil alih adalah
saham yang dimiliki perusahaan, tidak termasuk asset atau akuisisi lainnya seperti
akuisisi bisnis.
Seperti yang dilansir dalam PP Nomor 27 Tahun 1998 mengenai
Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas yang
mendefenisikan bahwa akuisisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh
badan hukum atau orang perseroan untuk mengambil alih baik seluruh atau
sebagaian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya
pengendalian terhadap perseroan tersebut.
Selain menjelaskan mengenai pengertian akuisisi, di dalam Undang-
Undang Perseroan Terbatas juga mengatur mengenai objek yang diambil alih
dalam akuisisi perusahaan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 125 ayat 1 Undang-
Undang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa pengambilalihan dilakukan
dengan cara mengambilalih saham yang telah dikeluarkan, dan/ atau akan
dikeluarkan oleh perseroan melalui direksi perseroan atau langsung dari
pemegang saham. Serta ketentuan pasal 125 ayat 3 UUPT yaitu”
Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pengambilalihan
saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroa tersebut”
Mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan dimaksudkan
bahwa dalam menjalankan perseroan yang telah diambil alih, maka seluruh
Universitas Sumatera Utara
25
kegiatan yang berhubungan dengan perseroan tersebut diambilalih oleh pemegang
kendali perseroan yang baru.
Dalam hal pengambilalihan, PP No. 27 Tahun 1998 Pasal 1 huruf b
mengatakan bahwa pengambilalihan hanya dapat dilakukan dengan
memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha secara sehat.
Selain di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan PP No.27 Tahun
1998 Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas,
dasar hukum lain mengenai akuisisi ada dalam Keputusan Ketua Badan
Pengawasan Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan No. Kep-259/BL/2008 tanggal
30 Juni 2008 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka (Peraturan
BAPEPAM IX.H.1) yang mengatakan bahwa pengambilalihan perseroan Terbuka
adalah tindakan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung yang
mengakibatkan berubahnya pengendalian atas perusahaan terbuka. Kemudian ada
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi
dan Akusisi Bank (PP 28/1999) dan dalam Surat Keputusan Bank Indonesia
No.2/51/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum (SKB 32/51/1999) juga
memberikan pengertian yang sama terhadap akuisisi, yaitu bahwa akuisisi adalah
pengambilalihan terhadap suatu bank yang menyebabkan beralihnya pengendalian
terhadap bank tersebut.
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau
Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat
Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,
Universitas Sumatera Utara
26
juga memberikan pengertian mengenai pengambilalihan yaitu suatu tindakan
hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambil alih saham suatu
badan usaha sehingga mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap badan
usaha tersebut.
Dari beberapa defenisi pengambilalihan yang telah dijabarkan diatas, maka
unsur-unsur yang harus di penuhi dalam pengambilalihan adalah sebagai berikut:
1. Adanya suatu perbuatan hukum yang dilakukan terhadap perusahaan;
2. Pelaku pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum maupun
perseorangan;
3. Menyebabkan beralihnya pengendalian atas badan usaha yg diambil alih.
B. Jenis Dan Bentuk Dari Pelaksanaan Akuisisi
a. Jenis-jenis Dari Pelaksanaan Akuisisi.
Berdasarkan dari pengertian akuisisi dapat disimpulkan bahwa akuisisi
menyebabkan beralihnya pengendalian atas perseroan yang diambil alih, yang
berarti bahwa akan ada peralihan kewenangan dari pemegang saham lama kepada
pemegang saham yang baru terhadap pengendalian jalannya perusahaan setelah
akuisisi dilakukan. Pada akuisisi perusahaan yang diambil alih masih berdiri
sendiri, karena yang berpindah adalah pengendalinya saja. Dalam Akuisisi saham
adalah akuisisi yang objek pengalihannya adalah sahamnya saja. Dimana
pemindahan kepemilikan saham itu ditujukan kepada saham yang telah
dikeluarkan dan/atau saham yang akan dikeluarkan.
Universitas Sumatera Utara
27
Dalam Pasal 125 ayat 1 UUPT, dijelaskan bahwa pengambilalihan
dilakukan dengan cara pengambilan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan
dikeluarkan oleh Perseroan melalui direksi perseroan atau langsung dari
pemegang saham. Dimana yang berhak melakukan pengambilalihan adalah badan
hukum atau orang perseorangan. Dalam hal pengambilalihan dilakukan oleh
badan hukum perseroan, Direksi sebelum melakukan perbuatan hukum
pengambilalihan harus berdasarkan keputusan RUPS yang memenuhi kourum
kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilalihan keputusan RUPS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 UU PT yakni paling sedikit ¾ (tiga
perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir ataupun yang
diwakili, dan keputusan sah apabila disetuju paling sedikit ¾ (tiga perempat)
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. Apabila dalam hal kuorum kehadiran
tidak tercapai maka dapat dilakukan kembali RUPS kedua dengan ketentuan
paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak
suara yang hadir ataupun yang diwakili, dan keputusan sah apabila disetujui
paling sedikit ¾ (tiga perempat) bagian dari suara yang dikeluarkan.
Pengambilalihan saham dilakukan langsung dari pemegang saham, tidak
perlu persetujuan dari direksi dan dewan komisaris perseroan penerbit saham
tersebut, tetapi pengambilalihan saham ini wajib memperhatikan ketentuan
anggaran dasar perseroan yang diambilalih tentang pemindahan hak atas saham
dan perjanjian yang telah dibuat perseroan dengan pihak lain.
Pengambilalihan saham yang dimaksud adalah pengambilalihan yang
mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan. Pengambilalihan
Universitas Sumatera Utara
28
saham dalam akuisisi diartikan sebagai akuisisi yuridis. Dilaksanakannya akuisisi
yuridis ini dilatarbelakangi oleh 3 hal yaitu:27
a. Akuisisi horizontal
Akuisisi horizontal adalah akuisisi yang terjadi antara 2 (dua)
perusahaan yang sejenis. Dengan kata lain akuisisi horizontal ini
adalah pengambilalihan yang bertujuan untuk mengambilalih
Perseroan pesaing secara langsung yang mempunyai produk barang
atau jasa yang sama ataupun memiliki wilayah pemasaran yang
sama.Akuisisi horizontal dilakukan dengan tujuan utuk memperluas
pangsa pasar atau membunuh pesaing usaha, terutama yang dilakukan
terhadap perusahaan pesaing, sehingga dengan akuisisi ini mereka
dapat mengurangi pesaing.28
b. Akuisisi vertikal
Akuisisi vertikal adalah akuisisi yang jika terjadi antara 2 (dua)
perusahaaan yang mempunyai proses produksi atau perdagangan yang
terkait. Dimana perusahaan yang diambil alih mempunyai kaitan
dengan perusahaan yang mengambil alih, misalnya perusahaan yang
diambil alih merupakan perusahaan pemasok bahan baku bagi
perusahaan yang diambil ahli merupakan distributor hasil produksi
perusahaan pengambil alih. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk
menjaga kelestarian kelangsungan. Pengambilalihan vertikal ini
bertujuan untuk menguasai sejumlah mata rantai produksi dan