BAB II PEMBAHASAN HUBUNGAN KERJASAMA INDONESIA-JEPANG …

33

BAB II

PEMBAHASAN

HUBUNGAN KERJASAMA INDONESIA-JEPANG

TERKAIT PENGIRIMAN PERAWAT MELALUI KERANGKA IJEPA

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai hubungan kerjasama Indoneia

Jepang terkait implementasi IJEPA (Indonesia-Japan Economic Partnership

Agreement) dalam memenuhi kebutuhan Nurse dan Careworkers di Jepang.

Pembahasan pada bab ini disertai dengan beberapa sub bab yang akan

memaparkan mengenai EPA (Economic Partnership Agreement) sebagai model

kerjasama Indonesia-Jepang, skema pengiriman Nurse dan Careworkers ke

Jepang dalam kerangka IJEPA, serta health-care system dan fenomena aging

population (Penuaan Populasi) di Jepang.

2.1 EPA (Economic Partnership Agreement) Sebagai Model Kerjasama

Indonesia-Jepang

Perjanjian IJEPA dilaksanakan dalam kerangka Comprehensive Economic

Partnership Agreements (CEPS) Jepang yang dilakukan dengan beberapa negara

anggota ASEAN (Association South East Asia Nation).20

Sehingga IJEPA

menjadi pengalaman pertama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia secara

20

Endah A, Pemanfaatan Kerja sama Indonesiap-Jepang Economic Partnership

Agreement IJEPA) dan Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement (IPPTA),

Universitas Indonesia, diakses dalam

http://jurnal.kemendag.go.id/bilp/article/download/313/182 (15/11/2020, 10.17 WIB)

34

bilateral dengan Jepang. IJEPA menjadi suatu bentuk free trade agreement

dengan bentuk G to G dalam kerangka perjanjian kerjasama ekonomi. Akan tetapi

kerangka EPA memiliki perbedaan dengan kerangka FTA (free trade agreement)

dimana EPA memiliki 13 bidang kerjasama.

2.1.1 EPA (Eeconomic Partnership Agreement) Jepang Dengan Pemerintah

Indonesia

Economic Partnership Agreement adalah perjanjian internasional untuk

menderegulasikan peraturan-peraturan bagi penanaman modal dan pengendalian

imigrasi sebagai tambahan dari isi kesepakatan.21

EPA merupakan gaya dan

model kerjasama baru dari Free Trade Agreement (FTA) diantara negara-negara

dunia. Akan tetapi, dalam konsep kerjasama EPA, ruang lingkup kerjasama yang

diusung lebih meluas ke dalam berbagai sektor kerjasama lainnya. Indonesia-

Japan Economic Agreement adalah salah satu bentuk kerjasama EPA yang dijalin

oleh pemerintah Jepang dan pemerintah Indonesia. Economic Partnership

Agreement yang dijalin antara pemerintah Indonesia dan Jepang bertujuan untuk

membangun kerangka kerja dan untuk meningkatkan lebih dekat kerjasama

diberbagai bidang yang telah disepakati dalam perjanjian ini.

Perjanjian kemitraan Economic Partnership Agreement (EPA) adalah satu

undang-undang migrasi yang membuka Jepang sebagai salah satu negara yang

akan dikunjungi oleh perawat migran. Kerjasama ini akan memobilisasi angkatan

21

Departemen Ekonomi, Perdagangan dan Perindustrian Jepang, “Bagaimana menikmati

Preferensi Tarif Melalui EPA/FTA saat mengimpor dari Jepang”, JETRO. Diakses di

https://www.jetro.go.jp/ext_images/indonesia/jiepa/index.html/BrosurEPAind2009.pdf

(4/11/2019,21.32 WIB)

35

kerja dari negara berkembang ke Jepang sebagai negara maju yang akan

menampung permintaan tenaga kerja dalam sistem asuransi perawatan jangka

panjang dimana terjadinya kondisi sektor perawat yang tidak lagi menarik minat

kaum muda Jepang untuk mengisi pekerjaan jenis 3K (Kitanai, Kitsui, Kikken)

atau lebih dikenal dengan 3D. Jepang sendiri melakukan kerjasama ini dengan 3

negara berkembang di kawasan Asia Tenggara yakni Vietnam, Philipina, dan

Indonesia. Pada tabel dibawah ini merupakan model dari Economic Partnership

Agreement Jepang dengan negara-negara mitranya yang melakukan kerjasama

pengiriman perawat ke Jepang. Pada tabel di bawah ini, BP2MI merupakan badan

pemerintah yang bertanggung jawab dalam aktivitas pengiriman perawat ke

Jepang. Sementara itu, lembaga atau badan pemerintah Jepang diwakilkan oleh

JICWELS.

36

Tabel 2.1 Kerangka EPA Terhadap Pengiriman Nurse dan Careworker

Perawat Careworker

Tujuan Mendapatkan sertifikat perawat

dan lanjut bekerja setelahnya

Mendapatkan sertifikat care-worker dan

lanjut bekerja setelahnya

Status visa Nurse and Certified Care-worker candidate under EPA

Kegiatan

(sebelum

lulus ujian

sertifikasi)

Pelatihan dan bekerja pada

rumah sakit Jepang

Pelatihan dan bekerja di fasilitas perawatan

di dalam negeri Jepang

Kegiatan

(setelah

lulus ujian

sertifikasi)

Bekerja sebagai perawat diakui di

fasilitas rumah sakit di dalam negeri

Jepang

Bekerja sebagai care-worker diakui di

fasilitas perawatan di dalam negeri Jepang

Periode izin

tinggal

Sebelum mendapat sertifikasi : maksimum 3 tahun bagi perawat dan 4 tahun bagi

care-worker

Apabila gagal mendapatkan sertifikasi dalam waktu yang disediakan diatas, akan

dipulangkan ke Indonesia setelah habis masa ijin tinggalnya. (Setelah pulang ke

Indonesia masih dapat datang ke Jepang untuk mengikuti ujian sertifikasi)

Setelah mendapatkan sertifikasi: Dapat memperbaharui ijin tinggal berkali-kali tanpa

batas

Untuk melindungi pasar tenaga kerja lokal, jumlah yang direkrut tiap tahun akan

dibatasi (200 orang perawat dan 300 orang care-worker, 2013)

Syarat

imigrasi

Memiliki S1 atau D3-keperawatan

Min 2 tahun pengalaman kerja

sebagai perawat

Menandatangani kontrak kerja

Lulusan S1 atau D3 dan diakui

sebagai tenaga kerja care-worker oleh

pemerintah Indonesia, atau memiliki S1 atau

D3-keperawatan

Menandatangani kontrak kerja

Program

Training

bahasa

Jepang

½ tahun pelatihan di Indonesia & ½ tahun pelatihan di Jepang

(kandidat yang mempunyai

JLPT N2 dapat melewati tahap ini)

Lembaga/

Badan

Pengirim

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

(BP2MI)

Lembaga/

Badan

Penerima

Japan International Corporation of Welfare Service (JICWELS)

Sumber : Ministry of Health, Labour and Walfare dalam ITPC Osaka22

22

ITPC Osaka, “Market Intelligence-Perawat dan Careworker. Retrieved from” , diakses

dalam http://djpen.kemendag.go.id/membership/data/files/432d3-Martel-ITPC-Osaka-

Perawat-&-Care-Worker-Final-2013.pdf

37

2.1.2 Pembentukan IJEPA Sebagai Kerangka Kerjasama G to G

Pengiriman Perawat Indonesia Ke Jepang

Pada tahun 2003 pertemuan pertama pembahasan IJEPA dilaksanakan oleh

Perdana Menteri Junichiro Koizumi dan Presiden Megawati Soekarnoputri.23

Dalam pertemuan ini, kedua perwakilan sepakat untuk melakukan pembahasan

pembentukan kemitraan ekonomi Indonesia Jepang. Kemudian pada tahun 2004

Jepang dan Indonesia melakukan penyelesaian terhadap Joint Study Group (JSG)

pendirian Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Jepang.

Berlanjut ditahun 2005 yakni dialksanakannya pertemuan yang ketiga kali

diwakilkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sekaligus

mengumumkan dimulainya perundingan pembentukan IJEPA. Pada tahun 2007,

pemerintah Indonesia-Jepang kembali melanjutkan penyelesaian perundingan

IJEPA setelah mlewati tujuh putaran perundingan.

Perjanjian kerjsama IJEPA ini ditandatangani oleh Presiden Indonesia

yang ke 6 yakni bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sedangkan pihak

Jepang ditandatangi oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Akhirnya

perjanjian kemitraan ini resmi diberlakukan pada tanggal 1 Juli 2008. Negosiasi

mengenai perjanjian Indonesia-Jepang kemudian dilanjutkan dengan

pembentukan kesepakatan kerangka kerjasama yang telah disahkan oleh

pemerintah Indonesia. Hal ini dapat dilihat berdasarkan kepada “PERPRES

23

Kementerian Perdagangan RI, Fact Sheet Indonesia-Japan Econic Partnership

Agreement (IJEPA), dalam

http://ditjenppi.kemendag.go.id/assets/files/publikasi/doc_20180515_fact-sheet-

indonesia-japan-economic-partnership-agreement-ijepa1.pdf (15/11/2020, 13.07 WIB)

38

NO.36 TH 2008” mengenai pengesahan persetujuan antara RI dan Jepang

mengenai suatu kemitraan ekonomi yang dikenal dengan IJEPA.24

Terdapat 3 pilar utama di dalam perjanjian kerjasama IJEPA. Pilar

tersebut kemudian menjadi pondasi terhadap Indonesia-Jepang dalam

implementasi kerjasama ekonomi kemitraan ini.25

Adapun tiga pilar IJEPA yaitu :

Liberalization (Liberalisasi perdagangan), Facilitation (Fasilitas dalam

Perdagangan) serta Capacity Building (Meningkatkan Kapasitas Daya Saing).

Sedangkan hal yang menjadi cakupan dalam kerjasama perjanjian IJEPA meliputi

13 sektor kerjasama yaitu26

: Kebijakan mengenai persaingan usaha (Competition

Policy), Pengadaan pemerintah (Government Procurement), Investasi

(Investment), Peraturan dasar (Rules of Origin), Prosedur tentang ekspor impor

dan bea cukai (Custom Procedures), Sumber daya energi dan mineral (Energy &

Mineral Resources), Improvement of Business Environment, Kerjasama

(Cooperation), Perdagangan (Trade in Goods), Perdagangan jasa (Trade in

Service), Pergerakan alami manusia (Movement of Natural Persons), dan Hak

milik intelektual (Intellectual Property Rights).

Berdasarkan latarbelakang dari pembentukan perjanjian IJEPA ini

khusunya dalam hal penerimaan nurse dan careworkers oleh Jepang, yakni

dikarenakan antisipasi terhadap adanya kebutuhan akan perawat di tahun 2010.

24

PERPRES RI Nomor 36 Tahun 2008, diakses dalam

https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/36TAHUN2008PERPRES.HTM 25

Kedalaman Struktur Industri Yang Mempunyai Daya Saing di Pasar Global, diakses

dalam https://kemenperin.go.id/download/131/Kedalaman-Struktur-Industri-yang-

Mempunyai-Daya-Saing-di-Pasar-Global 26

Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), Direktorat JenderaL

Perundingan Perdagangan Internasional, dari

http://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/bilateral/asia-selatan-tengah-dan-timur/jepang

39

Berdaarkan 6th Nursing Personnel Supply and Demand Projection, Jepang akan

membutuhkan 15.900 perawat tambahan untuk memenuhi proyeksi permintaan

perawat yakni 1.406.000 perawat.27

Sedangkan kuota yang diberikan kepada

Indonesia adalah sebanyak 550 tenaga perawat/tahun.28

Dengan adanya kondisi

aging population, permintaan akan tenaga kerja perawat terus menjadi perhatian

serius bagi Jepang.

2.1.3 Tujuan Serta Manfaat Indonesia-Japan Economic Partnership

Agreement (IJEPA)

Perjanjian IJEPA diantara pemerintah Indonesia dengan pemerintah

Jepang ini adalah suatu perjanjian kerjasama ekonomi yang bertujuan untuk

meningkatkan aktivitas perdagangan dan juga investasi antara Indonesia dan

Jepang serta pada pasar regional melalui 3 pilar utama IJEPA yaitu :29

1. Liberalization (Liberalisasi perdagangan), dalam hal ini IJEPA menghapus

atau mengurangi bea masuk (hambatan dalam perdagangan) dan investasi

(perbaikan dan kepastian hukum). Selain itu, Jepang juga menurunkan hingga

90 % dari total 9.262 pos tarif Jepang, sementara itu Indonesia membuka

sebesar 92,5 % dari total 11.163 pos tarif Indonesia.

27

Ayaka Matsuno, Nurse Migration : The Asian Perspective, ILO, diakses dalam

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-

bangkok/documents/publication/wcms_160629.pdf (15/11/2020, 15.19 WIB) 28

R1, Jepang Membutuhkan Ratusan Perawat dan Pengasuh dari Indonesia, diakses

dalam https://reaktor.co.id/jepang-membutuhkan-ratusan-perawat-dari-indonesia/

(15/11/2020, 20.23 WIB) 29

Fact Sheet Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement, Kementerian

Perdagangan RI, dari

http://ditjenppi.kemendag.go.id/assets/files/publikasi/doc_20180515_fact-sheet-

indonesia-japan-economic-partnership-agreement-ijepa1.pdf

40

2. Facilitation (Fasilitasi Perdagangan), IJEPA memberikan fasilitas bagi kedua

belah pihak (Indonesia-Jepang) dalam menjalankan kerjasama standarisasi,

pelabuhan, bea cukai, dan jasa perdagangan. Di samping itu, IJEPA juga

sebagai pengatur dalam perbaikan iklim investasi sehingga nantinya dapat

meninggikan kepercayaan dari investor-investor atau pebisnis Jepang untuk

melakukan investasi di Indonesia. Pemerintah Indonesia memberi fasilitas

kepada Jepang yaitu dalam bentuk modal yang tidak diproduksi di dalam

negeri yang ditujukan pada industri sektor penggerak, (kendaraan bermotor

dan komponennya, elektrik dan elektronik, dan industry peralatan energi).

3. Capacity Building, IJEPA memberi ruang kepada kedua negara untuk

menjalankan kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan daya persaingan

para produsen yang ada di Indonesia. Hal ini sebagai bentuk imbalan balik

oleh Jepang terkait terdapatnya transmisi teknologi juga pengertahuan untuk

peningkatkan performa industri di Indonesia agar bisa melahirkan produk

dengan nilai jual yang lebih tinggi.

Dengan adanya IJEPA ini, Indonesia dapat mengirimkan tenaga kerjanya

yang berpendidikan atau berkualitas tinggi ke Jepang. Kondisi pemuda di Jepang

tidak berminat untuk bekerja di industry yang berkategori dusty (berdebu), dirty

(kotor), danger (berbahaya) dan industry lainnya yang membutuhkan kemampuan

tinggi, focus yang tinggi, serta semacamnya. Selain di industry berat, dalam

bidang kesehatan, Jepang juga akan memerlukan banyak tenaga kesehatan seperti

perawat dan pengasuh orang tua yang dikarenakan oleh semakin tingginya angka

harapan hidup “usia hidup”.

41

2.1.4 Pengiriman Perawat (Nurse dan Careworkers) ke Jepang Sebagai

Agenda Movement of Natural Person IJEPA

Kerjasama yang terjalin diantara pemerintah Indonesia dan pemerintah

melalui kerangka kerjasama ekonomi kemitraan IJEPA merupakan sebuah

kerjasama perdagangan bebas model baru dimana kerjasama IJEPA tidak meliputi

liberalisasi perdagangan barang dan jasa saja seperti yang tertera dan

diimplementasikan pada FTA. Akan tetapi, kerjasama dalam kerangka IJEPA ini

juga meliputi agenda ekonomi yang bersifat komprehensif yakni salah satunya

terkait peningkatan migrasi pekerja (Movement of Natural Person).30

Dalam hal

ini, pemerintah Jepang memberikan kesempatan kerja bagi tenaga kesehatan

Indonesia khususnya perawat untuk menjadi Nurse dan Caregiver/Careworkers di

Jepang.

Skema pengiriman tenaga kerja perawat dalam kerangka IJEPA adalah

program kerjasama berbentuk Government to Government antara Indonesia dan

Jepang. Terkait dengan tujuan yang ingin dicapai kedua negara dalam perjanjian

IJEPA, Indonesia dapat memperoleh satu sisi yang positif pada sektor Movement

of Natural Person. Tercatat sejak diresmikannya IJEPA dari tahun 2008-2019

(batch I- batch XII), Indonesia telah menempatkan sebanyak 653 perawat sebagai

kandidat nurse dan sebanyak 1.792 perawat sebagai kandidat careworker yang

ditempatkan di Jepang. Sekitar 159 kandidat nurse dan 392 kandidat careworker

30

Reni K, Pengaruh Profesionalisme, Pelatihan dan Motivasi Terhadap Kinerja Nurse

dan Caregiver Indonesia, Jurnal MIX, Vol, III, No, 2 2013, Jakarta. diakses dalam

https://mix.mercubuana.ac.id/media/152482-pengaruh-profesionalisme-pelatihan-dan-m-

a69cbc90.pdf (15/11/2020, 16.09 WIB)

42

diantara jumlah total tersebut dinyatakan lulus ujian nasional keperawatan di

Jepang dalam kurun waktu 8 tahun (2010-2018).31

2.2 Skema Pengiriman Nurse dan Careworkers ke Jepang Dalam

Kerangka IJEPA

Pengiriman perawat Indonesia sebagai nurse dan careworker di Jepang,

memiliki beberapa syarat yang wajib dipenuhi bagi calon perawat yang akan

melakukan pendaftaran kerja di Jepang. Mengenai perawat yang bisa dikirimkan

ke Jepang, pertama peserta diharuskan untuk memenuhi beberapa syarat salah

satunya yang paling utama yaitu kandidat perawat IJEPA harus memiliki

kemampuan bahasa Jepang minimal level N5. Sertifikat level N5 ini diwajibkan

karena selanjutnya akan dilaksanakan pelatihan bahasa Jepang yang dilakukan

oleh pemerintah di Indonesia selama ½ tahun. Pelatihan bahasa tersebut bertujuan

untuk bisa mendapatkan sertifikat bahasa Jepang N4 yang dikeluarkan dari Japan

Foundation.32

Selanjutnya, hanya peserta yang dinyatakan lulus ujian N4 yang

bisa diberangkatkan ke Jepang.

Dalam draft perjanjian kemitraan ekonomi Indonesia Jepang (IJEPA),

penjelasan terkait pengiriman tenaga perawat Indonesia untuk bekerja di Jepang

terdapat pada pembahasan annex 10 “komitmen khusus untuk pergerakan orang

31

“Yang Terampil, Yang Disuka” Kemenko PMK, diakses dalam

https://www.kemenkopmk.go.id/yang-terampil-yang-disuka (15/11/2020, 16.11 WIB) 32

BP2MI, “Pengumuman Pendaftaran Penempatan Calon Kandidat Nurse Pekerja Migran

Indonesia (PMI) Nurse (Kangoshi) dan Calon Kandidat Careworkers (Kaigofukushishi)

Program G to G Ke Jepang Batch XIV Penempatan Tahun 2021”, diakses dari

https://bp2mi.go.id/gtog-detail/jepang/pengumuman-pendaftaran-penempatan-calon-

kandidat-pekerja-migran-indonesia-pmi-nurse-kangoshi-dan-calon-kandidat-pmi-

careworker-kaigofukushishi-program-g-to-g-ke-jepang-batch-xv-penempatan-tahun-2022

(27/03/2021, 15.48 WIB)

43

perorangan ”, bagian 1, section 6 “Orang perseorangan di Indonesia yang terlibat

dalam penyediaan layanan sebagai perawat atau pekerja perawatan bersertifikat

atau kegiatan terkait berdasarkan kontrak pribadi dengan organisasi publik atau

swasta di Jepang”.33

Pada section ke 6 tersebut juga termuat persyaratan yang

ditetapkan oleh pemerintah Jepang untuk tenaga perawat Indonesia yang akan

bekerja sebagai nurse dan careworkerss di Jepang. Di bawah ini merupakan syarat

umum bagi kandidat perawat IJEPA :

1. Perawat berkualifikasi yang terdaftar berdasarkan hukum dan peraturan

Indonesia, telah menempuh minimal Diploma III dari fakultas

keperawatan disalah satu Universitas di Indonesia, dengan total

pengalaman kerja sebagai perawat minimal dua tahun.

2. Ditunjuk dan diberitahukan kepada pemerintah Jepang oleh pemerintah

Indonesia

3. Memasuki Jepang pada tanggal yang ditentukan oleh pemerintah

Jepang

4. Akan terlibat dalam salah satu aktivitas berikut selama tinggal

sementara di Jepang untuk memenuhi syarat sebagai perawat di bawah

hukum dan peraturan Jepang (Kangoshi)

a. Kegiatan menjalani kursus pelatihan, termasuk pelatihan Bahasa

Jepang selama enam bulan

33

Shobichatul A, Stedi W, Sri P, “Pengiriman Tenaga Perawat dan Careworker

Indonesia ke Jepang dalam Kerangka Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement

(IJEPA)”, Vol, 1, No,3 (2018), Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, hal. 97.

(20/11/2020, 20.58 WIB)

44

b. Kegiatan memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang

diperlukan melalui pelatihan di bawah pengawasan “kangoshi” di

rumah sakit, setelah menyelesaikan pelatihan sebagaimana

dimaksud dalam sub-ayat (i).

Dengan berdasar pada syarat umum yang ditetapkan oleh Jepang

tersebut, maka disimpulkan bahwa kandidat perawat yang bisa lulusan untuk

bekerja sebagai nurse dan caroworkers di Jepang adalah perawat yang teregistrasi

berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Para kandidat perawat tidak

hanya diharuskan merupakan lulusan D3-Perawat dan S1-Perawat saja akan tetapi

para kandidat diharuskan untuk mempunyai pengalaman bekerja dengan

sekurang-kurangnya selama 2 tahun setelah dinyatakan lulus dari pendidikannya.

Selain itu, persyaratan utama lain yang ditetapkan Jepang, para kandidat perawat

yang dinyatakan lulus saat seleksi pengiriman ke Jepang, wajib untuk

menjalankan pelatihan-pelatihan termasuk pemantapan bahasa Jepang yang

berlangsung selama ½ tahun selama masa tinggal sementaranya.

Para kandidat perawat yang sudah selesai mengikuti pelatihan yang

diselenggarakan di Jepang selama ½ tahun tersebut, mereka wajib untuk

mengikuti pelatihan selanjutnya yang dilaksanakan di Rumah Sakit tempatnya

bekerja untuk memperoleh pengetahuan juga kemampuan lain yang dibutuhkan

sebagai perawat di Jepang dengan diawasi secara langsung oleh kangoshi Jepang.

Segala proses tersebut merupakan prosedur yang wajib dilalui oleh kandidat

perawat IJEPA yang bertujuan untuk bisa mendapatkan legalisasi sebagai

kangoshi berdasarkan aturan dan hukum yang ada di Jepang.

45

2.2.1 Program Kokka Shiken Jepang

Ujian nasional atau kokka shiken ini merupakan syarat yang wajib

ditempuh oleh semua kandidat perawat EPA untuk dapat ditetapkan sebagai

nurse/careworkers berdasarkan hukum yang berlaku di Jepang. 34

Program ujian

keperawatan Jepang ini bertujuan sebagai syarat untuk bisa memperoleh jabatan

sebagai nurse atau careworkers di Jepang dimana selama magang di Jepang

mereka masih sebagai kandidat magang saja.35

Lulus ujian nasional perawat di

Jepang merupakan rintangan yang sangat berat untuk diatasi.

Para tenaga kerja nurse dan careworker yang akan bekerja di Jepang

memiliki potensi gaji yang berkisar antara 175 ribu yen hingga 250 ribu yen.36

Kandidat perawat IJEPA di Jepang yang masih menjalankan magang di Rumah

Sakit atau instansi lainnya mendapatkan kompensasi gaji dengan nilai yang cukup

besar yakni sebesar Rp 16.000.000 setiap bulannya dan sudah termasuk pajak.

Selain itu, kandidat perawat IJEPA juga mendapatkan bonus setiap 6 bulan sekali

yakni sebesar Rp.30.000.000.37

Bahkan gaji tersebut juga bisa lebih besar

tergantung dengan perjanjian kontrak di instansi kerja para kandidat perawat.

Selain itu, mereka juga mendapatkan fasilitas berupa tempat tinggal. Selain itu

34

Mentari Dhea A, Peningkatan Daya Saing Indonesia di bidang Keperwaatan Melalui

Implementasi IJEPA Tahun 2008-2013, diakses dalam https://hi.fisip.uns.ac.id/wp-

content/uploads/2018/03/PENINGKATAN-DAYA-SAING-INDONESIA-DI-BIDANG-

KEPERAWATAN-MELALUI-IMPLEMENTASI-INDONESIA-JAPAN-ECONOMIC-

PARTNERSHIP-AGREEMENT-IJEPA-TAHUN-2008-2013.pdf (18/9/2020, 17.28

WIB) 35

Ibid 36

Elvan Dany Sutrisno, BNP2TKI: Perawat Lansia Asal Indonesia Disukai di Jepang,

Detiknews, 25 Mei 2015, diakses dalam https://news.detik.com/berita/d-2924418/bnp2tki-

perawat-lansia-asal-indonesia-disukai-di-jepang 37

Ani Nunung Aryani, Banyak Peluang Menjadi Perawat di Jepang, Pikiran Rakyat.com,

diakses dalam https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01310254/banyak-peluang-

menjadi-perawat-di-jepang

46

kandidat perawat IJEPA juga difasilitasi layanan transportasi gratis. Para kandidat

perawat tersebut mendapatkan kontrak magang kerja selama 3 tahun dan bisa

diperpanjang lagi 2 tahun. Sedangkan bagi kandidat perawat IJEPA yang

dinyatakan lulus seleksi ujian keperawatan di Jepang, mereka bisa mendapatkan

gaji yang berkisar sebesar 280.000 yen yang setara dengan Rp.35.000.000.38

Selain itu, mereka yang sudah lulus ujian keperawatan di Jepang (registered nurse

Japan) dapat bekerja di Rumah Sakit atau layanan kesehatan lain di Jepang

hingga mereka pensiun. Selain itu, mereka yang lulus ujian juga diperbolehkan

untuk mengajak keluarganya untuk tinggal di Jepang.39

Dalam mengikuti ujian perawat di Jepang, terdapat perbedaan diantara

program kangoshi dan kaigofukushishi. Untuk kandidat sebagai kangoshi, apabila

mereka ingin tetap kerja di Jepang dengan jumlah pendapatan yang lebih tinggi

maka kandidat kangoshi diharuskan untuk lulus ujian keperawatan. Hal sulit yang

harus ditempuh dalam ujian ini yaitu, baik tulisan dan bahasa yang digunakan

pada saat ujian menggunakan bahasa Jepang. Sehingga kandidat harus betul-betul

berkompeten dalam berbahasa Jepang. Pemerintah Jepang menetapkan

kesempatan Ujian sebanyak 3 kali (1x/tahun) dengan kurun waktu 3 tahun.

Apabila kandidat dinyatakan tidak lulus, para kandidat kangoshi diwajibkan untuk

pulangng ke Indonesia. Akan tetapi, terdapat pilihan kedua yakni dapat

38

Septian Deny, Kerja Jadi Perawat di Jepang, TKI Bisa Kantongi Rp.35 Juta per Bulan,

Liputan6, diakses dalam https://www.liputan6.com/bisnis/read/3685262/kerja-jadi-

perawat-di-jepang-tki-bisa-kantongi-rp-35-juta-per-bulan (20/09/19, 08.12 WIB) 39

Wow, Gaji Perawat Indonesia di Jepang Capai Rp 35 Juta, jpnn.com, diakses dalam

https://www.jpnn.com/news/wow-gaji-perawat-indonesia-di-jepang-capai-rp-35-juta

(20/09/19, 08.17 WIB)

47

menambah masa kerjanya 1 tahun (disepakati bersama oleh kandidat dan tempat

kerja).

Sementara itu bagi kandidat careworkers atau Kaigofukushishi, jika

menginginkan untuk bisa terus kerja dan dengan gaji yang lebih tinggi dari

sebelumnya di Jepang, maka kandidat diharuskan lolos saat ujian keperawatan di

Jepang. Sama halnya seperti pada ujian kangoshi, baik bahasa dan tulisan pada

soal dalam ujian tersebut menggunakan bahasa Jepang. Pada kandidat

kaigofukushishi, Jepang memberikan kesempatan mengikuti ujian tersebut yakni

sekali saja dalam kurun waktu 3 tahun magang di Jepang. Sehingga apabila

kandidat dinyatakan tidak lulus, kandidat tersebut diawajibkan untuk pulang ke

Indonesia. Terdapat juga pilihan kedua yakni kandidat dapat memperpanjang

masa bekerjanya selama 1 tahun. (disepakati bersama oleh kandidat dan tempat

kerja).

Para kandidat perawat yang sebelumnya bekerja sebagai asisten kangoshi

dan asisten kaigofukushishi bisa memperoleh pekerjaan yang sesuai harapannya

serta berdasarkan hukum dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah Jepang

yakni sebagai nurse (kangoshi) dan careworker (kaigofukushishi). Setelah resmi

menjadi kangoshi dan careworkers, tenaga perawat Indonesia juga akan

mendapatkan kompensasi gaji yang sama dengan seluruh kangoshi Jepang seperti

yang telah dijelaskan pada paragraph sebelumnya. Apabila telah lulus ujian

keperawatan Jepang, tenaga perawat Indonesia juga bisa menambah kontrak

kerjanya dalam jangka yang lama juga memperoleh sertifikat lisensi keperawatan

48

Jepang yang umumnya sama dengan yang didapatkan oleh kangoshi Jepang.40

Secara umum, para kandidat perawat IJEPA yang kesulitan dalam pelaksanaan

ujian keperawatan Jepang mengalami kendala yang sama yakni terkait kendala

bahasa yang digunakan dalam ujian tersebut.

Berdasarkan data sekunder yang ditemukan oleh penulis dari wawancara

kepada 20 kandidat perawat IJEPA, terdapat beberapa kendala yang dialami oleh

kandidat perawat IJEPA dalam mengikuti kokka shiken. Adapun ringkasan

kendala-kendala tersebut yaitu sebagai berikut :41

1. Materi ujian yang berbeda dengan materi dunia keperawatan di Indonesia

2. Cakupan materi yang banyak akan tetapi materi yang keluar pada saat ujian

hanya sedikit.

3. Sulitnya untuk memahami bahasa, tulisan, dan kalimat bahasa Jepang yang

digunakan pada saat ujian

4. Sulitnya untuk memahami bahasa dalam dunia keperawatan, dan tulisan medis

dalam Bahasa Jepang

5. Kandidat diwajibkan menghafal hukum dan peraturan di Jepang.

Berdasarkan kesulitan yang disebutkan di atas, kandidat perawat IJEPA

perlu membagi waktunya untuk bisa belajar dan mempersiapkan dirinya

40

BNP2TKI, “Penempatan TKI Perawat G to G Ke Jepang Capai 1048 Orang” dalam

Peningkatan Daya Saing Indonesia di Bidang Keperawatan melalui Implementasi

Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (EPA) Tahun 2008-2013 diakses dari

https://hi.fisip.uns.ac.id/wp-content/uploads/2018/03/PENINGKATAN-DAYA-SAING-

INDONESIA-DI-BIDANG-KEPERAWATAN-MELALUI-IMPLEMENTASI-

INDONESIA-JAPAN-ECONOMIC-PARTNERSHIP-AGREEMENT-IJEPA-TAHUN-

2008-2013.pdf (18/9/2020, 16.27 WIB) 41

Hasil wawancara pada 20 kandidat perawat IJEPA, lihat lampiran (9-10 Februari 2021)

49

mengikuti kokka shiken di tengah rutinitas mereka sebagai kandidat perawat

magang saat belum megikuti atau lulus ujian keperawatan Jepang. Sehingga,

berdasarkan pendapat kandidat perawat IJEPA yang menjadi responden pada

wawancara dalam penelitian ini, kesulitan dalam membagi waktu untuk belajar di

tengah jam kerja yang padat juga menjadi kesulitan tersendiri dalam mengikuti

ujian kokka shiken Jepang. Pada tabel 2.2 berikut ini adalah data jumlah kandidat

perawat IJEPA yang lulus ujian keperawatan di Jepang dan menjadi tenaga nurse

dan careworkers resmi berdasarkan hukum yang berlaku di Jepang.

Tabel 2.2 Jumlah Kandidat Perawat Yang Lulus Ujian Keperawatan Jepang

(Kokka Shiken) Tahun 2010-2019

Tahun Kangoshi

(nurse)

Kaigofukushishi

(careworkers) Jumlah

2010 2 - 2

2011 15 - 15

2012 34 35 69

2013 20 86 106

2014 16 46 62

2015 11 47 58

2016 11 48 59

2017 21 68 89

2018 29 62 91

2019 15 78 93

TOTAL 174 470 644

Sumber : BP2MI42

Sementara itu, berdasarkan pengumpulan data sekunder yang ditemukan oleh

peneliti melalui wawancara yang dilakukan pada 20 kandidat perawat IJEPA,

sebesar 11 orang sudah pernah mengikuti kokka shiken atau ujian keperawatan

42

Pusat Data dan Infonrmasi, BP2MI “Statistik Perlindungan dan Penempatan”, diakses

dari https://bp2mi.go.id/statistik-penempatan (20/11/2020, 23.12 WIB)

50

Jepang dan 6 diantaranya sudah lulus ujian dan menjadi tenaga nurse atau

careworkers di Jepang.

2.3 Health-care System dan Fenomena Aging Population (Penuaan

Populasi) di Jepang

Sistem jaminan sosial Jepang secara kasar dibagi menjadi empat pilar

komponen yaitu : asuransi sosial, kesejahteraan sosial, bantuan publik, dan

kesehatan masyarakat. Asuransi sosial inti adalah sistem wajib yang menjamin

mata pencaharian warga dengan memberikan sejumlah uang tunai atau tunjangan

dalam bentuk barang jika terjadi suatu kejadian yang perlu untuk mendapatkan

asuransi kesehatan yaitu, penyakit, cedera, persalinan, kematian, usia tua, cacat,

kehilangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Dalam sistem asuransi kesehatan,

tertanggung membayar sejumlah uang setiap bulan kepada perusahaan asuransi.

Warga negara Jepang harus dilindungi oleh salah satu asuransi medis berikut:

1) asuransi kesehatan karyawan untuk individu yang bekerja

2) asuransi kesehatan nasional untuk individu yang bekerja sendiri dan

mereka yang tidak bekerja

3) sistem perawatan kesehatan untuk lansia tahap lanjut untuk orang berusia

75 tahun atau lebih.

Tidak terlepas dari sistem kesehatan di Jepang, saat ini Jepang sendiri

termasuk salah satu negara yang memiliki populasi lansia (lanjut usia) dengan

jumlah yang tinggi diantara negara-negara lainnya. Populasi penduduk lansia di

51

Jepang saat ini dinyatakan sudah menduduki rekor baru diantara negara-negara

lainnya. Hal ini dapat dilihat dengan fakta bahwa sejumlah satu dari tiga

penduduk di Jepang saat ini berusia 65 atau di atas 65 tahun. Jepang mengabarkan

bahwa Jepang saat ini tengah menduduki rasio paling tinggi di dunia terhadap

tingginya jumlah angka penduduk lansia yang menempati angka 35.600.000

penduduk yang jika dinyatakan dalam persentase maka sebesar 28 % penduduk di

Jepang adalah penduduk lanjut usia.43

Sementara itu, Jepang juga menjadi negara

dengan jumlah populasi lanjut usia di atas 100 tahun terbanyak di dunia yang

dikenal dengan sebutan centenarians. Pada tahun 2018 jumlah cantenarians di

Jepang berkisar sejumlah 69.785 orangn dimana 88.1 % dari total tersebut adalah

wanita.44

Pada bulan januari tahun 2019 lalu, Jepang mencapai penurunan

populasi paling banyak semenjak tahun 1968 dengan jumlah penurunan mencapai

angka 433.000 yang disebabkan oleh sedikitnya angka kelahiran penduduk di

Jepang.45

Tingginya jumlah penduduk lanjut usia di Jepang tidak luput oleh

pengaruh dari kualitas sistem perawatan kesehatan di jepang. Sistem perawatan

kesehatan Jepang adalah salah satu dari negara dengan sistem kesehatan yang

43

Ukirsari M, “Jepang Raih Rekor Dunia Jumlah Lansia Terbanyak”, diakses dalam

https://www.suara.com/health/2018/09/19/120000/jepang-raih-rekor-dunia-jumlah-lansia-

terbanyak (20/11/2020, 09.24 WIB) 44

ADP, “Jumlah Lansia di Jepang Menembus Rekor Terbanyak, 90% Dari Mereka

Adalah Wanita”, diakses dalam https://anibee.tv/japan-news/jumlah-lansia-di-jepang-

menembus-rekor-terbanyak-90-dari-mereka-adalah-wanita/ (20/11/2020, 09.30 WIB) 45

Japantoday.com dalam Bayu Widhayasa, Jepang Alami Penurunan Populasi Terbesar

50 Tahun Terakhir”, diakses dalam https://www.idntimes.com/news/world/bayu-

widhayasa/jepang-alami-penurunan-populasi-terbesar-50-tahun-terakhir-c1c2/4

(20/11/2020, 09.42 WIB)

52

terbaik di dunia.46

Hal ini dibuktikan oleh adanya fenomena jumlah aging

population Jepang berarti penduduk lansia di Jepang memiliki harapan hidup yang

lebih panjang dibandingkan negara lain. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi

Jepang pasca Perang Dunia II dan difasilitasi oleh sistem perawatan kesehatan,

Jepang menjadi negara maju yang paling maju secara medis dunia, terutama

dalam jumlah layanannya.47

Berdasarkan fenomena aging population yang sedang

berlangsung di Jepang, kebutuhan Jepang terhadap tenaga kesehatan akan terus

meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah fasilitas perawatan kesehatan

bagi lanjut usia di Jepang.

2.3.1 Kondisi Demografi Jepang Terkait Terjadinya Fenomena Aging

Population (Penuaan Populasi)

Pada saat ini Jepang sedang mengalami kondisi penuaan populasi (Aging

Population) yang telah berlangsung lama bahkan jauh sebelum dimulainya

perundingan dan peresmian perjanjian Indonesia-Japan Economic Partnership

Agreement (IJEA). Pada tahun 2009 proporsi orang berusia 65 tahun ke atas

mencapai total populasi tertinggi dunia yakni sebanyak 23%. Hingga tahun 2030

nanti di Jepang, diperkirakan satu dari setiap tiga orang akan berusia 65 tahun ke

atas dan satu dari lima orang akan berusia 75 tahun ke atas.48

46

International Student Insurance, “Healthcare in Japan”, diakses dalam

https://www.internationalstudentinsurance.com/japan-student-insurance/healthcare-in-

japan.php (22/11/2020, 09.48 WIB)

47

Hideki Nomura, “The Japanese Healthcare System”, NCBI, diakses dari

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1226232/ (20/11/2020, 09.55 WIB) 48

Simran Walia, How Does Japan’s Aging Society Affect Its Economy, diakses dari

https://thediplomat.com/2019/11/how-does-japans-aging-society-affect-its-

53

Adapun pemicu terjadinya penuaan populasi di Jepang telah dimulai

pasca Perang Dunia II dimana kelahiran penduduk Jepang tahun 1947-1949 kini

memasuki usia di atas 65 tahun dan penduduk Jepang kelahiran awal tahun 70-an

saat ini tengah berusia 70 tahun. Pada tahun 2020 ini, penduduk usia tua tersebut

mencapai 36.12 Juta dan diperkiram mencapi 37,01 Juta di tahun 2033.49

Faktor

lain yang menyebabkan terjadinya penuaan populasi di Jepang yakni menurunnya

angka rasio kesuburan penduduk Jepang yang terus menurun drastis.pada tahun

1947 mengalami penurunan tajam dari 4,5 menjadi 2,1 di tahun 1960 dan menjadi

1.42 pada tahun 1995.50

Semakin tingginya peluang wanita untuk mendapatkan

pekerjaan dan memiliki penghasilan di Jepang maka akan menyebabkan

penurunan rasio keseburuan. Alasan lain yang menyebabkan aging population

Jepang yakni karena tingginya harapan hidup di Jepang dimana Jepang sendiri

memiliki harapan hidup tertiggi dari semua negara industri utama.51

Selain itu,

adanya perubahan komposisi penduduk akibat perbaikan kesehatan di Jepang juga

menjadi salah satu penyebab terjadinya penuaan populasi Jepang. Menurunya

angka pernikahan di Jepang yang disebabkan oleh fenomena penundaan nikah

(bankonka) juga tidak luput dari penyebab menurunnya angka kelahiran di

economy/#:~:text=More%20than%2020%20percent%20of,people%2075%2Dplus%20ye

ars%20old. (15/11/2020, 11.17 WIB) 49

Lembaga Penelitian Kependudukan dan Jaminan Sosial Nasionalm jepang-

NIPSSR,2012) dalam 50

Nauhiro Yashiro, Aging of the population in Japan and its implications to the other

Asian countries. Asian Economics Journal, 8(2), 245-261. diakses dalam

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1049007897900191 (15/11/2020,

09.13 WIB) 51

ibid

54

Jepang.52

Harapan hidup masyarakat Jepang terus meningkat dari 79,64 menjadi

86,39 di tahun 2010 dan diprediksikan akan terus terjadi peningkatan diangka

84,19 untuk laki-laki serta 90,93 untuk perempuan di tahun 2060 mendatang.53

2.3.2 Hubungan antara Aging Population dan Kebutuhan Perawat di

Jepang

a. Program “Asuransi Perawatan Jangka Panjang Lansia” atau LTCI

di Jepang

Program asuransi kesehatan terhadap lansia di Jepang dikenal dengan

nama Long-Term Care Insurance (LTCI) yang merupakan sebuah program

pemerintah yang mulai diperkenalkan pada tahun 2000. Sebelum

diperkenalkannya LTCI program, Jepang sudah memiliki program perawatan lain

akan tetapi masih mengalami berbagai kendala dan kekurangan di dalam

penerapannya. Program LTCI merupakan program perawatan jangka panjang atau

yang dikenal dengan sebutan Kaigo Hoken yang ditujukan untuk memberikan

perawatan terhadap penduduk Jepang berusia lanjut dengan kondisi yang lemah

baik di lingkungan institusi maupun komunitasnya.54

Program Long-Term Care Insurance (LTCI) ini dilatarbelakangi oleh

kondisi bertambahnya usia penduduk Jepang dan tingginya kebutuhan akan

52

Yusy W, Rindu A, Fenomena Perunurunan Angka Kelahiran di Jepang Pasca Perang

Dunia II Sampai 2012, Jurnal Al-Azhar Seri Pranata Sosial, Vol, 2, No, 3 (Maret 2014),

Jakarta:Al-Azhar diakses dalam

https://jurnal.uai.ac.id/index.php/SPS/article/download/168/157 (15/11/2020, 09.19 WIB) 53

Amri & Hafidz, “Wah, 2060 Penduduk Jepang Susut Tiga Kali Lipat”, diakses dalam

https://www.republika.co.id/berita/internasional/global/12/01/31/lynfhk-wah-2060-

penduduk-jepang-susut-tiga-kali-lipat (15/11/2020, 10.11 WIB) 54

John Creighton C, “Japan’s Long Term Care Insurance System”, diakses dalam

https://link.springer.com/chapter/10.1057/9781137402639_2 (20/11/2020, 10.05 WIB)

55

perawatan jangka panjang yang dikarenakan oleh semakin banyaknya jumlah

lansia di Jepang. Perubahan dalam lingkungan sekitar seperti keluarga yakni

terjadinya penuaan terhadap pengasuh orang tua di dalam anggota keluarga juga

mendorong terbentuknya program LTCI ini.55

Pada awalnya tugas merawat orang

tua di Jepang merupakan tugas dari menantu laki-laki atau perempuan akan tetapi,

seiring dengan perkembangan dunia pendidikan dan ekonomi Jepang, hal tersebut

semakin berkembang dan semakin sulit bagi menantulaki-laki maupun perempuan

untuk mengasuh orang tua dikarenakan kontribusi mereka di dalam dunia

pekerjaan.56

Sehingga beberapa faktor tersebut menjadi alasan munculnya suatu

program perawatan terhadap orang tua berusia lanjut atau lansia di Jepang.

b. Faktor Penyebab Kurangnya Ketersediaan Nurse dan Careworkers

di Jepang

Banyak negara di dunia terutama negara-negara inti tengah mengalami

permasalahan kurangnya tenaga kerja perawat salah satunya yakni Jepang. Setiap

tahunnya Jepang merekrut 55.000 perawat baru. Akan tetapi pada waktu yang

bersamaan juga terdapat sekitar 40.000 perawat meninggalkan profesinya

sehingga Jepang tidak dapat memenuhi jumlah kurangnya tenaga kerja perawat

yang dibutuhkannya tersebut.57

55

Health and Walfare Bureau for the Elderly, Long-Term Care System of Japan, MHLW,

diakses dalam https://www.mhlw.go.jp/english/policy/care-welfare/care-welfare-

elderly/dl/ltcisj_e.pdf (20/11/2020, 10.12 WIB) 56

Kurniawaty I, Japan Aging Issues, Long Term Care Insurance (LTCI) and The

Migration of Indonesian Nurse to Enter Japan Labor Market, Journal of Strategic Global

Studies, Vol, 2, No, 2 (July 2020), Jakarta: Universitas Indonesia, diakses dari

https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1044&context=jsgs (20/11/2020,

10.17 WIB) 57

ibid

56

Pemerintah Jepang telah mengadopsi kebijakan untuk menghadapi

permasalahan ketersediaan perawat di Jepang. Berbagai kebijakan yang

diperkenalkan pemerintah diantaranya yakni sistem beasiswa pemerintah untuk

mahasiswa perawat yang diperkenalkan pada tahun 1962, dan kemudian pada

tahun 1963 yakni meningkatkan alokasi anggaran untuk institusi pendidikan

keperawatan. Hal tersebut mampu menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah

perawat di Jepang hingka 5,8 kali lipat dari dekade sebelumnya. 58

Namun,

dikarenakan sistem perawatan kesehatan di Jepang yang semakin maju dan jumlah

pasien yang terus meningkat, permintaan akan tenaga perawat di Jepang terus

mengalami peningkatan yang melebihi dari ketersediaan tenaga perawat di

Jepang. Dengan demikian, faktor utama dibalik kekurangan tenaga kerja perawat

di Jepang yakni sebagai berikut :59

1. Peningkatan jumlah tempat tidur di rumah sakit

Pada tahun 1985, pemerintah Jepang mengusulkan undang-undang untuk

membatasi peningkatan jumlah tempat tidur rumah sakit tanpa pandang bulu.

Sebelum undang-undang tersebut diberlakukan, administrator rumah sakit segera

memasang 132.000 tempat tidur baru, sehingga memicu kekurangan saat ini.60

58

Nursing in Japan, diakses dalam

https://www.nurse.or.jp/jna/english/nursing/employment.html (20/02/2021, 03.05 WIB) 59

Aikoi Sawada, “The Nurse Shortage Problem in Japan” diakses di

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/096973309700400309?journalCode=neja

(20/02/2021, 03.05 WIB) 60

Nippon Kango Kyokai (Japan Nursing Association). Heisei 3 nenban kango hakusho

(Nursing White Paper of 1991). Tokyo: JNA, 1991: 13 dalam Aikoi Sawada, “The Nurse

Shortage Problem in Japan” diakses di

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/096973309700400309?journalCode=neja

(20/02/2021, 03.05 WIB)

57

2. Perawatan medis yang lebih maju

Pada tahun 1958, hukum medis Jepang mewajibkan administrator rumah sakit

untuk menyediakan satu perawat untuk setiap empat pasien. Sejak itu, perawatan

medis yang kompleks telah meningkat, sehingga standar satu perawat per dua atau

tiga pasien diusulkan untuk bangsal perawatan kritis seperti unit perawatan

intensif.61

Dari 10.000 rumah sakit di Jepang , hanya 39% yang mematuhi standar

ini.62

Dengan kemajuan modern dalam pengobatan, perawatan berteknologi tinggi

membutuhkan lebih banyak perawat.

3. Kondisi kerja yang buruk dan ketidakpuasan kerja

Diakui secara luas bahwa perawat bekerja dalam kondisi yang buruk, terlalu

banyak bekerja, dan gaji yang rendah. Rata-rata, seorang perawat Jepang bekerja

shift malam sembilan kali sebulan, selama itu, dua perawat biasanya harus

merawat 40-50 pasien. Kondisi pasien seringkali menjadi kritis pada malam hari

sehingga sulit bagi perawat untuk istirahat. Selain itu, gaji perawat lebih rendah

daripada wanita karir lainnya.63

Dalam lingkungan medis berteknologi tinggi saat

ini, perawat Jepang masih berfungsi sebagai asisten dokter. Oleh karena itu,

61

Ishihara A, Sugita T, Nagatoya Y et al. Kangoshi (Nursing history). Tokyo: Igakushoin,

1984: 190 dalam dalam Aikoi Sawada, “The Nurse Shortage Problem in Japan” diakses

di

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/096973309700400309?journalCode=neja

(20/02/2021, 03.05 WIB) 62

Tachiki K. Kangofu fusoku (The shortage of nurses). Tokyo: Asahi Sonolama, 1991.

dalam Aikoi Sawada, “The Nurse Shortage Problem in Japan” diakses di

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/096973309700400309?journalCode=neja

(20/02/2021, 03.05 WIB) 63

ibid

58

mereka menjadi tidak puas, dengan ini menjadi alasan utama mereka

meninggalkan pekerjaan mereka.64

4. Sistem pendidikan keperawatan yang buruk dan rumit

Ada banyak jenis sekolah pelatihan perawat Jepang. Sebagian besar bukanlah

perguruan tinggi keperawatan tetapi hanya sekolah kejuruan yang menyediakan

kursus pelatihan yang berlangsung selama dua atau tiga tahun. Di Jepang, latar

belakang pendidikan seseorang sangat penting, jadi, anak muda yang cerdas

cenderung bersekolah di perguruan tinggi dan universitas daripada ke sekolah

kejuruan. Saat ini sekitar 40% anak muda Jepang bersekolah di perguruan tinggi

atau universitas. Jika mereka tidak tertarik pada sekolah perawat, maka mereka

tidak akan bersekolah di sekolah tersebut.

5. Rendahnya posisi sosial perawat di Jepang

Faktor kelima penyebab kekurangan perawat adalah rendahnya posisi sosial

perawat di Jepang. Bahkan sekarang, banyak orang yang menganggap perawat

hanya sebagai pembantu, atau pembantu dokter. Banyak dokter juga memandang

perawat hanya sebagai pembantu mereka, dan bukan sebagai spesialis dalam seni

merawat. Status mereka yang rendah telah menyebabkan kondisi kerja yang

buruk, gaji yang rendah dan sistem pendidikan yang buruk. Akibatnya, setiap

tahun banyak perawat meninggalkan pekerjaannya dan kekurangan perawat

semakin parah.

64

Nippon Kango Kyokai (Japan Nursing Association). Heisei 3 nenban kango hakusho

(Nursing White Paper of 1991). Tokyo: JNA, 1991: 13 dalam Aikoi Sawada, “The Nurse

Shortage Problem in Japan” diakses di

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/096973309700400309?journalCode=neja

(20/02/2021, 03.05 WIB)

59

Berdasarkan penjelasan di atas, kurangnya dan berhentinya tenaga

perawat di Jepang yakni disebabkan oleh permasalahan dunia kesehatan Jepang

yang sudah berlangsung lama. Permasalahan tersebut yakni dikarenakan oleh

faktor jam kerja perawat.65

Banyak perawat Jepang yang sangat lelah, baik secara

fisik maupun mental. Beberapa perawat bahkan meninggal karena 'karoshi', yang

berarti kematian akibat terlalu banyak bekerja. Tragedi ini terkait dengan berapa

kali perawat bekerja pada shift malam. Berdasarkan survey JNA 2008

menunjukkan bahwa 1 dari 23 orang bekerja pada tingkat yang dianggap

menyebabkan kematian akibat jam kerja lembur (dalam shift dengan lembur lebih

dari 60 jam per bulan).66

Sebagai contoh penyebab seorang perawat di Jepang meninggal

mendadak yakni disebabkan oleh terjadinya insufisiensi jantung perawat setelah

bertugas terus menerus selama 34 jam. Pada tahun 1965, Otoritas Personalia

Nasional Jepang memberikan rekomendasi mengenai pola kerja shift malam

perawat. Pola ini menganjurkan bahwa harus ada lebih dari satu perawat pada

shift malam dan setiap perawat harus bekerja kurang dari delapan shift malam per

bulannya demi kondisi perawat itu sendiri dan kondisi pasien. Rekomendasi ini

belum dipertimbangkan oleh sebagian besar pengelola rumah sakit karena adanya

kondisi kekurangan tenaga perawat.67

Sebesar 60% perawat di Jepang saat ini

65

Ibid 66

“Nursing in Japan : Employement status of nursing personnel”, Japanese Nursing

Association, diakses dalam https://www.nurse.or.jp/jna/english/nursing/employment.html

(20/11/2020, 10, 23 WIB) 67

Ejiri N, Sugiyama K, Udagawa S et al. Kangofu wo fuyashite (The urgent need to

increase the number of nurses). Tokyo: Shin Nippon Shuppansha, 1991: 14–27 dalam

Aikoi Sawada, “The Nurse Shortage Problem in Japan” diakses di

60

banyak yang mengeluhkan masalah kesehatan seperti mata tegang, sakit kepala,

leher kaku, bahu kaku, kelelahan fisik dan mental kronis, juga depresi. Selain itu,

ada juga peningkatan risiko kelainan janin di antara keturunan perawat Jepang.68

Kondisi yang keras ini kemudian akan mempengaruhi pasien secara langsung.

Mereka tidak dapat menerima perawatan yang memadai dari perawat yang lelah

dan terlalu banyak bekerja Perawat cenderung membuat kesalahan penilaian yang

ceroboh karena terlalu banyak bekerja.

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/096973309700400309?journalCode=neja

(20/02/2021, 03.05 WIB) 68

Tachiki K. Kangofu fusoku (The shortage of nurses). Tokyo: Asahi Sonolama, 1991

dalam Aikoi Sawada, “The Nurse Shortage Problem in Japan” diakses di

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/096973309700400309?journalCode=neja

(20/02/2021, 03.05 WIB)