BAB II LANDASAN TEORI - Library & Knowledge Centerlibrary.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/Bab II_06-30.pdf · yang sangat menentukan stabilitas dan ... keseimbangan, semakin tinggi

BAB II

LANDASAN TEORI

Tingkat suku bunga dan nilai tukar adalah dua variabel ekonomi makro

yang sangat menentukan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Untuk

mencapai kestabilan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka tingkat suku bunga

dan nilai tukar harus dapat dipelihara dan dipertahankan pada tingkat tertentu dan

tidak berfluktuasi secara tajam.

Pertumbuhan ekonomi yang tidak dikelola dengan baik, dapat memiliki

siklus pasang surut tertentu yang disebabkan oleh akibat dari pertumbuhan ekonomi

itu sendiri. Secara teori, pertumbuhan ekonomi yang terlalu tinggi tanpa diiringi

dengan pertumbuhan produktifitas yang memadai, berpotensi menimbulkan inflasi

yang disebabkan peningkatan permintaan (aggregat demand) yang tidak dapat

dipenuhi dari segi penawaran (aggregat supply). Peningkatan inflasi akan menekan

daya beli masyarakat dan selanjutnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Tingkat suku bunga adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk

menekan inflasi. Dengan peningkatan suku bunga diharapkan orang akan cenderung

menunda konsumsi dengan menabung, sehingga akan menurunkan permintaan

barang. Penurunan permintaan dan mahalnya biaya dana akan menyebabkan

investasi menurun sehingga pertumbuhan ekonomi akan menjadi melambat.

11

12

Dewasa ini dalam era globalisasi dimana sistem keuangan telah terintegrasi,

investor memiliki pilihan dan kesempatan memaksimalkan imbal hasil dananya. Arus

keluar masuk modal, barang dan jasa antar negara telah menyebabkan mata uang

menjadi komoditi pasar. Nilai tukar suatu mata uang menjadi sangat penting bagi

kestabilan perekonomian di suatu negara. Karena itu pemerintah berkewajiban untuk

mempertahankan dan memelihara tingkat suku bunga dan nilai tukar untuk

mendorong kestabilan dan pertumbuhan ekonomi.

Perubahan tingkat suku bunga dan nilai tukar rupiah akan mempengaruhi

perekonomian nasional secara umum dan perusahaan pada khususnya. Perbankan

adalah perusahaan yang sangat terkait erat dengan perubahan tingkat suku bunga dan

nilai tukar rupiah yang disebut sebagai risiko pasar (market risk) bagi perbankan.

Sebagai perantara jasa keuangan, yang menentukan nilai uang sebagai barang

dagangan adalah tingkat suku bunga. Demikian pula bank yang telah memiliki ijin

melakukan transaksi valuta asing dapat memiliki portfolio dalam valuta asing yang

rentan terhadap perubahan nilai tukar rupiah.

13

2.1. Tinjauan Teori Tingkat Suku Bunga dan Nilai Tukar Rupiah

2.1.1. Tingkat Suku Bunga

Tingkat suku bunga atau interest adalah harga (price) atau biaya

kesempatan (opportunity cost) atas penggunaan dana/uang yang harus dibayar

karena daya beli (purchasing power) dana tersebut pada saat sekarang. Umumnya

suku bunga menggambarkan prosentasi dari jumlah dana yang digunakan dalam

setahun. Bagi pengguna dana atau peminjam (borrower), suku bunga adalah biaya

untuk penggunaan dana lebih awal, sedangkan bagi yang meminjamkan dana atau

investor, suku bunga adalah pendapatan karena penundaan kesempatan untuk

menggunakan dana tersebut. (Kidwell,2005,p86)

Peningkatan suku bunga akan menyebabkan penggunaan dana saat ini

menjadi lebih mahal dan menjadi pendorong bagi investor untuk menabung,

sebaliknya penurunan suku bunga menyebabkan penggunaan dana menjadi lebih

murah yang menjadi pendorong bagi peminjam.

Faktor fundamental yang menentukan tingkat suku bunga adalah interaksi dari

kesempatan dan peluang keuntungan dari investasi/produksi dengan nilai waktu

penundaan konsumsi oleh investor. Kegiatan produksi membutuhkan dana yang

dapat diperoleh dari investor, tetapi jika hasil produksi dapat menghasilkan lebih

besar dari biaya dana, maka terdapat keuntungan yang mendorong untuk berinvestasi

14

pada sektor produksi. Di sisi lain, orang cenderung melakukan konsumsi sekarang

daripada masa mendatang, kecuali jika mendapatkan imbalan memadai atas

penundaan konsumsi tersebut. Faktor fundamental ini dapat juga diartikan sebagai

hukum permintaan (demand) dan penawaran (supply) uang, dimana investor

bertindak sebagai yang melakukan penawaran uang sedangkan peminjam dana

bertindak sebagai pihak yang melakukan permintaan uang. Dalam keadaan

keseimbangan, semakin tinggi permintaan akan uang, maka semakin tinggi suku

bunga, dan semakin tinggi penawaran uang maka semakin rendah suku bunga.

Suku bunga yang terjadi pada suatu saat tertentu adalah harga yang disepakati pada

saat terjadi keseimbangan permintaan dan penawaran.

Terdapat dua jenis tingkat suku bunga, yaitu suku bunga nominal dan suku

bunga riil, dimana suku bunga nominal adalah suku bunga yang ditentukan secara

nominal, sedangkan suku bunga riil adalah suku bunga yang telah memperhitungkan

antisipasi tingkat inflasi. Dengan kata lain suku nominal adalah suku bunga riil

ditambah dengan tingkat inflasi. Insentif untuk menabung daripada mengkonsumsi

biasanya dilakukan orang berdasarkan tingkat suku bunga riil.

Dalam keadaan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, akan terjadi peningkatan

permintaan barang dan jasa yang berpotensi meningkatkan inflasi atau kenaikan

harga barang dan jasa. Inflasi akan mendorong kenaikan suku bunga sebagai akibat

kompensasi dari berkurangnya daya beli uang. Peningkatan suku bunga cenderung

menyebabkan pengurangan pengeluaran untuk investasi dan konsumsi sehingga

menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat. Dengan demikian perubahan suku

15

bunga dapat memberikan pengaruh yang sangat penting terhadap investasi, konsumsi

dan pertumbuhan ekonomi.

Karena adanya hubungan timbal balik antara pertumbuhan ekonomi,

permintaan dan penawaran uang dan tingkat suku bunga, maka faktor-faktor ini

harus diseimbangkan sehingga tidak menimbulkan fluktuasi yang besar. Pemerintah

suatu negara berusaha untuk mempertahankan kestabilan peningkatan pertumbuhan

ekonomi, salah satunya dengan melakukan intervensi dalam menentukan jumlah

uang yang beredar dan tingkat suku bunga yang biasanya disebut dengan kebijakan

moneter.

Kebijakan moneter dilakukan oleh Bank Indonesia, yang mana jika

kebijakan kontraksi dilakukan untuk mengurangi jumlah uang beredar, maka BI dapat

menjual Surat Berharga Bank Indonesia (SBI) dan menaikkan suku bunga.

Sebaliknya jika kebijakan ekspansi dilakukan untuk menambah jumlah uang beredar,

maka BI dapat membeli kembali SBI atau membeli Surat Berharga Pasar Uang

(SBPU) dan menurunkan tingkat suku bunga.

Suku Bunga SBI 1 bulan umumnya dipakai sebagai indikator tingkat suku

bunga bebas risiko yang berlaku di Indonesia. Kenaikan atau penurunan tingkat suku

bunga SBI mencerminkan tingkat suku bunga rupiah yang berlaku di pasar.

16

2.1.2. Perubahan Nilai Tukar Rupiah

Dalam kehidupan perekonomian global dewasa ini, setiap negara dihadapkan

kepada terintegrasinya keuangan dunia melalui arus barang, jasa dan modal yang

seakan-akan telah menghilangkan batas-batas wilayah suatu negara. Umumnya

setiap negara memiliki mata uang sendiri yang digunakan secara terbatas untuk

transaksi dalam wilayah negaranya. Arus barang, jasa dan modal lintas negara

menyebabkan pengaruh dan perubahan terhadap nilai tukar mata uang suatu negara

terhadap mata uang negara lain.

Dalam kaitan dengan perubahan terhadap nilai tukar mata uang terhadap mata

uang negara lain, maka suatu negara dapat memilih beberapa jenis sistem nilai tukar,

antara lain:

a. Sistem Nilai Tukar Tetap (Fixed Exchange Rate), dimana nilai tukar mata uang

suatu negara di tetapkan berdasarkan nilai dari suatu mata uang tertentu, atau nilai

dari kumpulan mata uang tertentu. Biasanya yang dijadikan patokan adalah mata

uang negara yang memiliki ekonomi kuat.

b. Sistem Nilai Tukar Mengambang (Free Floating Exchange Rate), dimana nilai

tukar mata uang berdasarkan mekanisme pasar.

c. Sistem Nilai Tukar Mengambang Terkendali (Managed Floating Exchange Rate),

dimana nilai tukar mata uang dibiarkan sesuai dengan mekanisme pasar, tetapi

dipelihara dalam batas-batas/limit tertentu. (Madura,2003,pp 170-176)

17

Penentuan penggunaan suatu sistem mata uang oleh suatu negara, biasanya

sangat tergantung pada kebijakan pemerintah yang mempertimbangkan kondisi dan

fundamental ekonomi negara tersebut, dengan tujuan akhir untuk mencapai stabilitas

dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Stabilitas nilai tukar merupakan prasyarat mutlak bagi kestabilan dan

pertumbuhan perekonomian. Bagi Indonesia stabilitas nilai tukar rupiah merupakan

hal yang sangat penting, karena berdasarkan sejarah krisis moneter dan keruntuhan

ekonomi di Indonesia yang dimulai Juli 1997 berawal dari fluktuasi nilai rupiah yang

tidak terkontrol. UU No. 23 tahun 1999 Pasal 7 tentang Bank Indonesia

menyatakan secara tegas mengenai hal ini bahwa tujuan Bank Indonesia adalah

memelihara stabilitas nilai tukar rupiah.

Berdasarkan UU No. 24 tahun 1999, dinyatakan bahwa Indonesia menganut

kebijakan devisa bebas, yang berarti bahwa setiap penduduk dapat dengan bebas

memiliki dan menggunakan devisa. Devisa dapat diartikan sebagai aset dan

kewajiban finansial yang digunakan dalam transaksi internasional, yang secara

sederhana dalam diartikan sebagai mata uang negara lain. Implementasi kebijakan ini

adalah setiap penduduk dapat membeli, memiliki dan menjual devisa dan

mentransfer ke segala penjuru dunia. Kebijakan devisa bebas yang dianut oleh

Indonesia adalah dengan pertimbangan untuk memperlancar lalulintas perdagangan,

investasi dan pembayaran luar negeri.

Sejak 14 Agustus 1997, sistem nilai tukar yang dianut oleh Indonesia adalah

sistem nilai tukar mengambang (free floating exchange rate), yang berarti bahwa nilai

18

tukar rupiah akan terbentuk dan diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar

atau berdasarkan hukum permintaan dan penawaran di pasar.

Indonesia yang menganut sistem devisa bebas dan sistem nilai tukar

mengambang, menyebabkan nilai rupiah akan sangat tergantung pada mekanisme

pasar. Nilai tukar rupiah pada suatu saat tertentu mencerminkan titik keseimbangan

antara permintaan dan penawaran. Peningkatan permintaan akan rupiah dapat

menyebabkan nilai tukar rupiah meningkat (apresiasi) dan sebaliknya peningkatan

permintaan akan mata uang negara lain menyebabkan nilai tukar rupiah melemah

(depresiasi).

Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai mata uang suatu negara terhadap

mata uang negara lain adalah sebagai berikut:

a. Tingkat inflasi. Peningkatan inflasi di suatu negara relatif terhadap negara lain

akan menyebabkan biaya produksi di negara tersebut menjadi mahal, sehingga

mendorong import yang menyebabkan kebutuhan mata uang negara lain

meningkat, yang akhirnya menurunkan nilai tukar mata uang di negara tersebut.

b. Tingkat suku bunga. Peningkatan suku bunga di suatu negara relatif terhadap

negara lain akan menyebabkan modal masuk (capital inflow) ke negara tersebut,

sehingga mendorong permintaan akan mata uang negara tersebut, sehingga akan

meningkatkan nilai tukar mata uang negara tersebut.

c. Tingkat Pendapatan. Peningkatan pendapatan akan meningkatkan permintaan

import yang berarti meningkatkan kebutuhan mata uang negara lain, sehingga

akan menurunkan nilai tukar mata uang negara tersebut.

19

d. Kontrol dari Pemerintah. Pemerintah memiliki pengaruh yang sangat besar dalam

mengontrol nilai tukar mata uang, dengan melakukan berbagai kebijakan, antara

lain: 1) menerapkan pembatasan nilai tukar mata uang (exchange rate barriers),

2) menerapkan pembatasan perdagangan (foreign trade barriers), 3) melakukan

intervensi pembelian dan penjualan mata uang secara langsung di pasar, 4)

mempengaruhi variabel-variabel makro seperti tingkat inflasi, tingkat suku bunga

dan tingkat pendapatan.

e. Ekspetasi Pasar. Umumnya ekspetasi pasar didasarkan atas kemungkinan

perubahan tingkat suku bunga dan kondisi ekonomi suatu negara di masa depan.

Spekulator dapat memanfaatkan hal ini untuk mengambil posisi yang berakibat

langsung pada perubahan nilai tukar. (Madura,2003,pp 111-117)

Semua faktor di atas berinteraksi di pasar untuk membentuk nilai tukar suatu

mata uang. Pemahaman mengenai keseimbangan nilai tukar suatu mata uang dan

faktor-faktor yang mempengaruhinya tidak menjamin keakuratan peramalan nilai

tukar di masa depan.

2.1.3. Hubungan antara Tingkat Suku Bunga dengan Nilai Tukar Rupiah

Hubungan antara tingkat suku bunga dengan nilai tukar rupiah dapat

dijelaskan dengan menggunakan teori International Fisher Effect (IFE).

20

ef = (1 + ih)/ (1 + if) – 1

dimana:

ef = perubahan nilai tukar rupiah

ih = tingkat suku bunga rupiah

if = tingkat suku bunga USD (US Dollar)

Tingkat suku bunga yang yang dimaksud di sini adalah tingkat suku bunga

nominal, dengan asumsi bahwa suku bunga riil yang diharapkan adalah sama

sehingga perbedaan tingkat suku bunga semata-mata disebabkan perbedaan inflasi,

yang berarti adanya perbedaan Disparitas Daya Beli atau Purchasing Power Parity

(PPP). Jika tingkat suku bunga rupiah lebih besar dari tingkat suku bunga USD,

maka nilai tukar rupiah akan melemah (depresiasi) terhadap USD, sebaliknya jika

tingkat suku bunga USD lebih besar dari tingkat suku bunga rupiah maka nilai tukar

rupiah akan menguat (apresiasi) terhadap USD. (Madura, 2003, p247).

Suku bunga riil biasanya digunakan sebagai instrumen untuk mempengaruhi

nilai tukar suatu mata uang. Jika tingkat suku bunga riil suatu negara ditingkatkan,

maka diharapkan investor akan tertarik berinvestasi pada mata uang negara tersebut,

sehingga permintaan akan mata uang tersebut meningkat yang berdampak pada

menguatnya nilai tukar mata uang negara tersebut. Jika tingkat suku bunga riil rupiah

lebih tinggi dari tingkat suku bunga USD maka investor akan cenderung menukar

USDnya ke nilai rupiah dan menginvestasikan ke instrumen rupiah yang memberikan

imbal hasil lebih tinggi. Akibatnya nilai tukar rupiah akan menguat terhadap USD.

21

2.2. Bank

2.2.1. Pengertian Bank

Menurut Undang-Undang No.7 tahun 1992 sebagaimana diubah menjadi

Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, definisi bank adalah badan

usaha yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada

masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

A. Abdurrachman dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan

menjelaskan bahwa, “Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan

berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang,

pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-

benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan, dan lain-lain”.

Berdasarkan atas fungsinya, Rose (2002,p4) mendefinisikan bank sebagai

“intermediasi keuangan dalam menerima dana dari pihak luar dan memberikan

pinjaman kepada sejumlah pihak tertentu yang membutuhkan, di samping

memberikan pelayanan jasa keuangan lainnya”.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum

bank adalah lembaga intermediasi keuangan, dengan fungsi utama menerima dana

dari investor dan memberikan pinjaman kepada yang membutuhkan, serta melakukan

pelayanan jasa keuangan lainnya terkait dengan fungsinya sebagai lembaga

keuangan.

22

Berdasarkan tujuan operasinya, bank dapat dibagi menjadi 2 yaitu bank

komersial (commercial bank) dan bank sentral (central), dimana operasi bank

komersial bertujuan untuk memperoleh laba sedangkan operasi bank sentral

bertujuan untuk menjaga stabilitas perekonomian makro.

Bank komersial di Indonesia dapat dibagi menjadi 2 berdasarkan cakupan

operasionalnya, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank

Umum dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan BPR

dibatasi hanya pada intermediasi keuangan saja. Karena keterbatasan ini, umumnya

BPR hanya beroperasi pada wilayah terbatas dan memiliki jumlah aset yang relatif

kecil dibanding bank umum.

Berdasarkan cara pengelolaannya, maka bank dapat dibagi menjadi 2 yaitu

bank konvensional dan bank syariah. Perbedaan paling prinsip antara bank yang

dikelola dengan prinsip syariah dibanding bank konvensional adalah dalam bank

syariah tidak diterapkan sistem bunga, tetapi berdasarkan bagi hasil sesuai dengan

ajaran agama islam yang mengharamkan riba (bunga).

Berdasarkan besarnya kontribusi terhadap perekonomian nasional dan untuk

memperbandingkan kinerja perbankan nasional, maka Bank di Indonesia biasanya

digolongkan berdasarkan kepemilikannya, yaitu:

a. Bank Pemerintah Pusat.

Merupakan bank di mana seluruh sahamnya atau sebagian besar sahamnya

dimiliki oleh pemerintah pusat.

23

b. Bank Pemerintah Daerah.


dimiliki oleh pemerintah daerah.

c. Bank Swasta Nasional.


dimiliki oleh swasta nasional.

d. Bank Asing.

Merupakan bank yang seluruh sahamnya dimiliki oleh pihak asing yang

membuka kantor cabangnya di Indonesia, sedangkan kantor pusatnya berada

di luar negeri.

e. Bank Campuran.

Merupakan bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan

sebagian dimiliki oleh pihak swasta nasional.

Berdasarkan perizinan untuk melakukan transaksi dalam mata uang asing,

bank dibedakan atas:

a. Bank Devisa.

Merupakan bank yang menggunakan lebih dari satu jenis mata uang dalam

transaksi perbankan.

b. Bank Non-Devisa.

Merupakan bank yang hanya menggunakan satu jenis mata uang (rupiah)

dalam transaksi perbankan

24

2.2.1.1. Bank Sentral

Di Indonesia yang berfungsi sebagai bank sentral adalah Bank Indonesia,

yang pembentukan, fungsi dan tanggungjawabnya berdasarkan UU No. 23 tahun

1999 yang telah diperbaharui dengan UU No.3 tahun 2004. Dengan adanya Undang-

undang ini, maka keberadaan Bank Indonesia terpisah dan independen dari

pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya, sehingga diharapkan dapat secara efektif

memelihara kestabilan ekonomi makro melalui keputusan dan kebijakan moneter

yang obyektif tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun.

Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai

rupiah, dimana untuk mencapai tujuan ini maka Bank Indonesia memiliki tugas

sebagai berikut:

a) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter moneter secara berkelanjutan,

konsisten, transparan dengan tetap mempertimbangkan kebijakan umum

pemerintah di bidang perekonomian.

Tugas ini dilakukan melalui operasi pasar terbuka, penetapan tingkat diskonto,

penetapan cadangan wajib minimum (reserve requirements), dan pengaturan

kredit atau pembiayaan.

b) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.

Pemberian ijin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, menetapkan

penggunaan alat pembayaran, mengatur sistem kliring antar bank, juga memiliki

25

wewenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah, serta mencabut,

menarik, dan memusnahkannya.

c) Mengatur dan mengawasi bank.

Menetapkan ketentuan dalam mengatur perbankan, memberikan ijin usaha suatu

bank, mencabut ijin usaha suatu bank, mewajibkan penyampaian laporan terhadap

bank, melakukan pemeriksaan bank, dan mengatur perkembangan sistem

informasi antar bank.

d) Penyampaian informasi dan laporan keuangan berdasarkan atas prinsip

transparansi dan akuntabilitas.

e) Stabilisator moneter.

Memberikan pinjaman dalam keadaan darurat (lender of last resort) kepada bank

yang mengalami kesulitan likuiditas karena mismatch pendanaan dengan

pinjaman, serta melaksanakan kebijakan moneter melalui berbagai instrumen

kebijakan dalam pengendalian moneter. (Kamsir,2001,p17)

2.2.1.2. Bank Komersial

Bank komersial didirikan dengan tujuan untuk memperoleh laba. Di dalam

melaksanakan fungsinya dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, Bank Umum

memiliki tiga kegiatan pokok, yaitu:

26

a) Penghimpunan dana dari masyarakat, dengan sasaran meminimumkan biaya

perolehan dana.

b) Alokasi dana atau menanamkan dana yang dikelolanya ke dalam berbagai aset

produktif, dengan sasaran memaksimumkan pendapatan bank.

c) Pelayanan jasa keuangan seperti jasa lalulintas pembayaran dan jasa non-

keuangan lainnya, dengan sasaran memaksimumkan kepuasan nasabah.

Kegiatan utama Bank komersial adalah jasa intermediasi, yang mana

penghasilan utama bank diperoleh dari kegiatan intermediasi ini, berupa selisih

antara bunga pinjaman (alokasi dana) dengan bunga simpanan (penghimpunan dana).

Selain itu bank komersial dapat menyediakan berbagai jasa keuangan dan jasa non-

keuangan lain untuk mendapatkan pendapatan non bunga (fee base income), antara

lain dari kegiatan: jasa jual/beli valuta asing, jasa penyimpanan surat berharga, jasa

pembayaran/transfer, pemberian garansi, penerbitan L/C dan lain sebagainya.

2.2.2. Kinerja Bank

Secara umum, sama seperti perusahaan pada industri lainnya, kinerja bank

diukur berdasarkan laporan keuangan yang umum seperti neraca (balance sheet),

laporan laba rugi (income statement) dan rasio-rasio keuangan umum lainnya, seperti

likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas. Selain faktor kuantitatif berdasarkan laporan

27

keuangan yang relatif mudah diukur, kinerja bank ditentukan juga oleh faktor kualitas

seperti sistem dan prosedur operasional, kontrol internal, kualitas dan kompetensi

manajemen dan good corporate governance.

Bank merupakan lembaga intermediasi keuangan yang mengelola risiko dan

merupakan lembaga kepercayaan masyarakat, karena itu bank diwajibkan oleh BI

untuk mempublikasikan laporan keuangannya yang mencerminkan kondisi, kinerja

dan perkembangan bank secara teratur, sebagai salah satu bentuk transparansinya

kepada publik. Salah satu sarana publikasi laporan keuangan bank adalah pada

website Bank Indonesia (www.bi.go.id).

2.2.2.1. Penjelasan mengenai Laporan Keuangan Bank

Laporan keuangan bank dibuat dan disusun berdasarkan Pernyataan Standard

Akuntansi Keuangan (PSAK) No.31 tentang Akuntansi Perbankan, dan PSAK yang

terkait, misalnya PSAK No.55 tentang Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas

Lindung Nilai, PSAK No. 54 tentang Restrukturisasi Hutang Piutang Bermasalah,

PSAK 16, 17 tentang Aktiva Tetap dan Akuntansi Penyusutan, dan lain sebagainya.

Selain itu Bank Indonesia juga menerbitkan Pedoman Akuntansi Perbankan

Indonesia (PAPI) yang dapat dijadikan referensi bagi bank dalam menyusun laporan

keuangannya.

http://www.bi.go.id/

28

Laporan keuangan bank yang dipublikasikan pada website BI terdiri atas 6

laporan, yaitu sebagai berikut:

a) Neraca (Balance Sheet)

b) Laporan Laba Rugi (Income Statement)

c) Komitmen dan Kontinjensi

d) Kualitas Aktiva Produktif

e) Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau Capital

Adequacy Ratio (CAR)

f) Perhitungan Rasio Keuangan

a) Neraca

Seperti umumnya neraca perusahaan, maka sisi aset pada bank diurut

berdasarkan ukuran kelancaran (likuiditas) suatu aset. Sebagai lembaga perantara

keuangan (intermediary), maka sebagian besar sisi aset bank adalah aset yang

menghasilkan pendapatan bunga (interest bearing asset) yang biasa juga disebut

aktiva produktif, baik berupa investasi pada surat berharga maupun pemberian

pinjaman. Pada kondisi ekonomi normal, pinjaman merupakan aset yang paling

besar dari suatu bank karena dapat memberikan imbal hasil (return) tertinggi

dibandingkan dengan aset lainnya.

Bank juga memiliki aset yang tidak menghasilkan pendapatan bunga, antara lain

yang digunakan sebagai cadangan primer likuiditas yaitu kas dan Giro Wajib

Minimum (reserve requirement) yang ditempatkan sebagai giro pada BI, yang

29

mana besarnya ditentukan oleh BI. Selain itu bank memiliki aktiva tetap (fixed

asset) yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Umumnya

aktiva tetap suatu bank sangat kecil jika dibandingkan dengan keseluruhan nilai

asetnya.

Sisi kewajiban diurut berdasarkan jatuh temponya dan menunjukkan struktur

dana bank. Umumnya kewajiban terbesar bank adalah dana yang ditempatkan

oleh masyarakat yang umumnya disebut sebagai Dana Pihak Ketiga (DPK) baik

dalam bentuk giro, tabungan dan deposito, yangmana bank memberikan bunga

atas penempatan dana tersebut (interest bearing liabilities). Semakin mudah

dana ditarik, maka semakin rendah pula suku bunga yang diberikan oleh bank.

Karena itu deposito yang memiliki tanggal jatuh tempo merupakan dana mahal

dibandingkan dengan giro atau tabungan, yang dapat ditarik kapan saja. Kadang

bank juga memiliki kewajiban dalam bentuk pinjaman dari bank lain, baik yang

biasanya bersifat pinjaman jangka pendek, ataupun pinjaman jangka panjang dari

penerbitan obligasi.

Bank memiliki modal (equity) yang sangat kecil dibandingkan dengan total

asetnya, karena itu bank dikatakan memiliki tingkat financial leverage yang

sangat tinggi jika dibandingkan dengan jenis industri lain. Modal bank terdiri

dari modal disetor dan hasil akumulasi dari laba operasional.

b) Laporan Laba Rugi (Income Statement)

Informasi paling penting yang dapat diperoleh dari laporan laba-rugi adalah

struktur penerimaan dan biaya bank, selain dapat memberikan gambaran tentang

efisiensi operasional bank.

30

Penghasilan utama bank berasal dari selisih (spread) antara bunga yang diterima

dari pinjaman/penempatan pada investasi dengan bunga yang dibayarkan kepada

investor. Selisih bunga ini sering disebut pendapatan bunga bersih (net interest

margin). Selain melakukan intermediasi keuangan, bank juga menyediakan

layanan jasa-jasa keuangan lain seperti memperlancar sistem pembayaran,

melakukan transaksi valuta asing. Aktivitas ini menyebabkan bank memiliki

sumber penghasilan lain yang biasa disebut pendapatan non-bunga (non-interest

income) atau yang biasanya disebut fee base income. Pendapatan non-bunga

relatif tidak berisiko bagi bank, karena merupakan pendapatan komisi/jasa atas

pelayanan bank.

Jika dilihat dari sisi biaya, maka biaya yang paling besar bagi bank adalah biaya

bunga yang dibayarkan kepada investor. Sebagai bagian dari manajemen risiko

kredit, maka bank diwajibkan mencadangkan biaya provisi sebagai cadangan

penempatan investasi/pinjaman bermasalah yang disebut juga beban/biaya

penghapusan aktiva produktif (provision for loan losses (PLL)), yang ditentukan

besarnya berdasarkan kriteria tertentu. Berdasarkan kriteria umum, besarnya

biaya ini selain mencerminkan besarnya penempatan investasi/pinjaman juga

mencerminkan permasalahan yang ada pada investasi/pinjaman. Semakin buruk

kualitas investasi/pinjaman, maka semakin besar pula biaya penghapusan aktiva

produktif.

Sebagai industri jasa yang memanfaatkan sumber daya manusia untuk

menghasilkan pendapatan, maka bank memiliki biaya personalia dan

administrasi yang cukup besar.

31

c) Komitmen dan Kontijensi

Laporan komitmen dan kontinjensi merupakan laporan yang biasanya tidak ada

pada neraca, tetapi umumnya dilampirkan sebagai catatan tambahan dari neraca

dan biasanya disebut off-balance sheet. Laporan komitmen dan kontinjensi

memiliki pengaruh terhadap kondisi keuangan bank di masa depan.

Komitmen adalah ikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan

(irrevocable) secara sepihak dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang

disepakati bersama dipenuhi. Komitmen dalam kegiatan usaha bank meliputi

antara lain: penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan (irrevocable L/C),

penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), Fasilitas kredit

diberikan yang belum ditarik, dan fasilitas pinjaman diterima yang belum ditarik.

Kontinjensi adalah kondisi atau situasi dengan hasil akhir berupa keuntungan atau

kerugian yang baru dapat dikonfirmasi setelah terjadinya satu peristiwa atau lebih

pada masa yang akan datang. Kontinjensi dalam kegiatan usaha bank meliputi

antara lain: Garansi Bank, Standby L/C, Revocable L/C dan Pendapatan Bunga

dalam Penyelesaian.

d) Kualitas Aktiva Produktif

BI menggolongkan Kualitas Aktiva Produktif ke dalam 5 tingkatan berdasarkan

kriteria kuantitatif dan kualitatif, yang jika diurut dari kualitas terbaik adalah

sebagai berikut: 1) Lancar (L), 2) Dalam Perhatian Khusus (DPK), 3) Kurang

Lancar (KL), 4) Diragukan (D), dan 5 Macet (M).

Standar kriteria kuantitatif yang umum digunakan adalah kemampuan

peminjam/debitur dalam melakukan pembayaran bunga dan hutang pokok.

32

Semakin buruk kualitas aktiva produktif, maka semakin sedikit pendapatan

bunga yang didapat oleh bank karena ketentuan akuntansi yang tidak

memperbolehkan pencatatan cadangan bunga secara accrual basis untuk kualitas

aktiva produktif mulai dari level 3 ke atas. Semakin buruk kualitas aktiva

produktif, maka semakin besar pula kewajiban pembentukan Penyisihan

Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), sehingga akan menyebabkan biaya

penghapusan aktiva produktif (PLL) meningkat. PPAP merupakan cadangan

dana bank untuk menghadapi potensi kerugian dari permasalahan aktiva

produktif.

e) Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau Capital

Adequacy Ratio (CAR)

KPMM merupakan rasio kewajiban penyediaan modal minimum, yang dihitung

berdasarkan perbandingan antara 2 komponen yaitu: Modal (equity) dengan

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) atau Risk Weighted Asset (RWA).

Modal dibedakan berdasarkan Modal Inti dan Modal Pelengkap, sedangkan aset

dibobotkan berdasarkan risikonya masing-masing.

Rasio KPMM ini sangat penting bagi bank, karena merupakan ukuran modal bank

untuk mendukung risiko usahanya, dan karena itu akan dibahas secara terperinci

pada sub bab lainnya.

f) Perhitungan Rasio Keuangan

Rasio keuangan bank digunakan untuk melihat kinerja bank dan membandingkan

kinerja bank antara satu bank dengan bank yang lain. Beberapa rasio keuangan

bank yang umum digunakan dalam menilai kinerja bank dan yang dipublikasikan

33

adalah bagian dari penilaian kinerja bank berdasarkan metode Capital, Asset,

Management, Earning, Liquidity, Sensitifity to Market Risk (CAMELS) yang

dapat diukur secara kuantitatif, yaitu antara lain:

1. Rasio Permodalan, yaitu a) CAR (Capital Adequacy Ratio) atau KPMM dan

b) Aktiva Tetap terhadap Modal

2. Rasio Aktiva Produktif, yaitu: a) Aktiva produktif Bermasalah, b) Non

Performing Loan (NPL), c) PPAP terhadap Aktiva Produktif, d) Pemenuhan

PPAP.

3. Rasio Rentabilitas atau Profitabilitas, yaitu: a) ROA, b) ROE, c) NIM, d)

BOPO

4. Rasio Likuiditas, yaitu: LDR

5. Rasio Kepatuhan, yaitu: a) pelanggaran BMPK, b) GWM dan c) Posisi

Devisa Netto. (Siamat.2001.p91)

2.2.2.2. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank berdasarkan CAMELS

Tingkat kesehatan bank merupakan penilaian kinerja bank secara menyeluruh

dan komprehensif yang dilakukan oleh Bank Indonesia berdasarkan komponen

penilaian dan kriteria tertentu. Pada tanggal 12 April 2004, Bank Indonesia selaku

otoritas pengawasan bank mengeluarkan Peraturan BI No. 6/10/PBI/2004 tentang

sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum yang dimaksudkan untuk mengetahui

34

kondisi suatu bank secara berkesinambungan dan melakukan tindakan perbaikan

untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi semua pihak terkait, terutama bagi

masyarakat pengguna jasa bank.

Peraturan BI ini memperbaharui sistem penilaian tingkat kesehatan bank

yang sebelumnya dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia

No.30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 sebagaimana telah diubah dengan Surat

Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/277/KEP/DIR tanggal 19 Maret 1998.

Dasar pertimbangan perubahan dan perbaikan sistem penilaian tingkat kesehatan

bank adalah karena pesatnya perkembangan yang terjadi di bidang perbankan yang

berpengaruh pada meningkatnya kompleksitas usaha bank dan profil risiko yang

dimiliki bank dan perubahan metodologi penilaian kondisi bank berdasarkan standar

penerapan secara internasional.

Tingkat kesehatan Bank merupakan hasil penilaian kualitatif atas berbagai

aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian

kuantitatif, dan atau penilaian kualitatif terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas

aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas dan sensitifitas terhadap risiko pasar.

Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan melalui penilaian kuantitatif dan

atau kualitatif serta mempertimbangkan unsur judgement yang didasarkan atas

materialitas dan signifikansi dari faktor-faktor penilaian serta pengaruh dari faktor

lainnya seperti kondisi perbankan dan perekonomian nasional.

Bagi perbankan, hasil akhir penilaian tingkat kesehatan bank dapat digunakan

sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di masa depan sedangkan

35

bagi Bank Indonesia dapat digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi

strategi pengawasan bank oleh Bank Indonesia.

Penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor

CAMELS (Capital, Asset Quality, Management, Earning, Liquidity and Sensitivity to

Market Risk) (Kasmir,2004,p49-50 dan PBI No. 6/10/PBI/2004).

2.2.2.3. Manajemen Risiko Bank

Secara umum risiko dapat didefinisikan sebagai potensi atau kecenderungan

kejadian yang berlanjut yang dapat menyebabkan kerugian di masa depan atau

fluktuasi pendapatan di masa depan. Risiko jika dilihat dari sudut pandang teori

keuangan adalah ketidakpastian akibat fluktuasi (naik-turunnya) laba perusahaan.

Risiko dapat dibedakan menjadi risiko khusus dan risiko sistemik, dimana risiko

khusus (spesifik risk) adalah risiko yang dialami oleh industri atau perusahaan

tertentu terkait dengan operasionalnya karena suatu kejadian tertentu, sedangkan

risiko sistemik (systemic risk) adalah risiko yang dialami oleh seluruh perusahaan

atau pasar (market) karena adanya suatu kejadian tertentu.

Peranan bank sebagai lembaga perantara dari pihak investor (deposits)

kepada peminjam (lender), telah mentransfer risiko-risiko yang mungkin dihadapi

oleh kedua pihak tersebut kepada bank. Karena itu bisnis bank sangat terkait dengan

pengambilan risiko dan pengelolaan risiko, sehingga diperlukan manajemen risiko

36

yang baik. Manajemen Risiko dapat didefinisikan sebagai serangkaian prosedur dan

metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan

mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.

Pada dewasa ini, situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan

mengalami perkembangan yang pesat yang secara otomatis akan diikuti oleh semakin

kompleksnya risiko bagi kegiatan usaha perbankan. Dengan semakin kompleksnya

risiko tersebut akan meningkatkan kebutuhan pengelolaan risiko secara terukur yang

dapat mengurangi kerugian bagi bank sehingga tidak menimbulkan kerugian yang

melebihi kemampuan bank atau yang dapat mengganggu kelangsungan usaha bank.

Keharusan perbankan Indonesia untuk melakukan manajemen risiko

ditetapkan oleh Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003. Manajemen risiko dapat

dilakukan secara efektif oleh bank dengan menjalankan sistem tata kelola perusahaan

yang sehat (good corporate governance) yang melibatkan partisipasi aktif organisasi

dan seluruh karyawan bank dengan melakukan pengelolaan risiko secara sistematis

dan menyeluruh terhadap semua kemungkinan risiko yang dihadapi bank, yang

mencakup antara lain:

• Pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi

• Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit

• Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian

risiko serta sistem informasi manajemen risiko, dan

• Sistem pengendalian intern secara menyeluruh

37

Terkait dengan perubahan dan pergerakan tingkat suku bunga dan nilai tukar

rupiah, maka secara langsung bank menghadapi risiko pasar yang didefinisikan

sebagai risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio

yang dimiliki oleh Bank yang dapat merugikan Bank. Yang dimaksud dengan

variabel pasar adalah suku bunga dan nilai tukar termasuk derivasi dari kedua jenis

risiko pasar tersebut yaitu perubahan harga option.

Risiko pasar antara lain terdapat pada aktivitas fungsional Bank seperti

kegiatan treasury dan investasi dalam bentuk surat berharga dan pasar uang maupun

penyertaan pada lembaga keuangan lainnya, penyediaan dana (pinjaman dan bentuk

sejenis) dan kegiatan pendanaan dan penerbitan surat utang, serta kegiatan

pembiayaan perdagangan.

Dalam bisnis bank di Indonesia, terdapat 2 jenis variabel risiko pasar yaitu:

1. Risiko suku bunga (interest rate risk) adalah potensi kerugian yang timbul akibat

pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi atau transaksi

bank yang mengandung risiko suku bunga.

2. Risiko nilai tukar (foreign exhange risk) adalah risiko kerugian akibat pergerakan

yang berlawanan dari nilai tukar pada saat bank memiliki posisi terbuka.

Skala dan kompleksitas operasional dan usaha dari setiap bank yang berbeda

menyebabkan penerapan manajemen risiko di setiap bank disesuaikan dengan tujuan,

kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank. Semakin

baik suatu bank melakukan aktivitas manajemen risiko, maka semakin tinggi

kemampuan bank untuk menghadapi risiko dan semakin meningkatkan nilai bank di

hadapan masyarakat.

38

2.2.2.4. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau Capital Adequacy Ratio (CAR)

Bank sebagai lembaga keuangan memiliki tingkat financial leverage yang

sangat tinggi, karena rasio aset dibanding modal sangat besar. Risiko-risiko yang

sangat tinggi sebagai lembaga perantara menghadapkan bank kepada kemungkinan

kerugian yang dapat mengurangi modal bank dan pada akhirnya berakibat pada

ketidakmampuan bank untuk menyelesaikan kewajibannya kepada masyarakat dan

dapat memberikan pengaruh buruk kepada perekonomian suatu negara.

Modal bank merupakan motor penggerak kegiatan usaha bank, sehingga

besar kecilnya modal akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan bank untuk

melaksanakan kegiatan operasinya. Dengan modal yang kecil maka kapasitas usaha

bank menjadi terbatas mengingat modal merupakan proxi daripada kemampuan bank

untuk meng-cover risiko-risiko usaha yang dihadapi.

Industri perbankan merupakan suatu industri yang bersifat capital intensive,

sangat berbeda dengan industri lainnya yang bersifat skill intensive seperti industri

teknologi informasi, atau labour intensive seperti pabrik. Merupakan sesuatu yang

logis, jika industri perbankan yang bersifat capital intensive membutuhkan modal

yang besar, karena bank harus mengelola dana masyarakat dengan segala macam

risikonya, sehingga bank tentunya harus memiliki kapasitas dan kemampuan yang

memadai untuk menanggung kerugian yang timbul dari risiko-risiko yang muncul.

39

Untuk itu, permodalan bank sebagai buffer dari risiko yang dihadapi bank harus

diperkuat dan terus ditingkatkan sejalan dengan besarnya risiko yang dihadapi bank.

Dari sisi investor, semakin tinggi rasio financial leverage equity multiplier

(Equity Multiplier = asset / equity), berpotensi meningkatkan Return on Equity

(ROE). Semua investor/pemilik bank berkeinginan mendapatan imbal hasil yang

tinggi dengan nilai investasi/penyertaan saham sekecil mungkin. Sebagai akibat dari

semakin kecil modal, maka akan semakin kecil insentif dari pemegang saham untuk

mengawasi tindakan manajemen yang berani mengambil risiko secara berlebihan,

dengan asumsi logis bahwa lebih besar kemungkinan keuntungan jika sesuatunya

berjalan lancar dibandingkan dengan kemungkinan kerugian yang akan dialami.

Sebaliknya masyarakat penyimpan dana menginginkan rasio kapital

(modal/total aset) yang lebih tinggi untuk melindungi dana masyarakat atas potensi

tidak terbayarnya dana yang disimpan ke bank. Demikian pula pemerintah

menginginkan rasio kapital yang lebih tinggi untuk melindungi kerugian dana

pemerintah (lembaga penjaminan simpanan) dan meyakinkan bahwa sistem

pembayaran dapat berjalan dengan lancar.

Untuk mengakomodir dua kepentingan tersebut, dari sisi kepentingan investor

dan dari sisi kepentingan masyarakat dan pemerintah, maka diperlukan keseimbangan

mengenai besarnya modal yang diperlukan oleh lembaga perbankan dalam

menjalankan usahanya. Karena itu BI sebagai pengatur perbankan menetapkan besar

minimum rasio kecukupan modal yang biasa disebut Kewajiban Penyediaan Modal

Minimum (KPMM) atau Capital Adequacy Ratio (CAR) untuk mendukung usaha

dan operasional bank.

40

Besarnya modal bank sangat penting jika ditinjau dari alasan-alasan sebagai

berikut, di antaranya: a) untuk mengantisipasi kerugian di masa depan, b) untuk dapat

memenuhi kewajiban pembayaran dana pihak ketiga dan mendukung kelancaran

sistem pembayaran, c) memberikan dana jangka panjang untuk untuk investasi jangka

panjang dan pertumbuhan aset termasuk akusisi perusahaan lain, d) memberikan

kepercayaan kepada masyarakat atau kreditor untuk dana yang tidak masuk dalam

skema penjaminan, e) menghindari intervensi pemerintah dengan memenuhi

persyaratan modal, f) memberikan kontribusi untuk peringkat kredit yang lebih

tinggi sehingga bisa mendapatkan dana dengan biaya yang lebih rendah.

Besaran CAR minimum dan metode perhitungan CAR di Indonesia

ditentukan dan diatur oleh Bank Indonesia, dimana dalam menentukan Bank

Indonesia mengadopsi standard best practice International, the Basel Capital Accord

1988 dan The New Basel Capital Accord yang dilakukan secara bertahap dengan

penyesuaian tertentu sesuai kondisi Indonesia.

Rumus perhitungan CAR adalah sebagai berikut:

CAR = Capital / Risk Weighted Asset (RWA)

atau

KPMM = Modal / Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

Modal yang dipakai untuk perhitungan CAR menurut PBI No.3/21/PBI/2001

tanggal 13 Desember 2001 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank

Umum dan PBI No.5/12/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Kewajiban

Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar

(Market Risk):

41

1. Modal Inti (Tier 1), yang terdiri dari:

a. Modal Disetor, yang mana goodwill diperhitungkan sebagai faktor pengurang

b. Cadangan Tambahan Modal (disclosed reserve), yang mana faktor-faktornya

terdiri dari: agio/disagio, modal sumbangan, cadangan umum modal,

cadangan tujuan modal, laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan

pajak/rugi tahun lalu, laba tahun berjalan setelah diperhitungkan taksiran

pajak sebesar 50%/rugi tahun berjalan, selisih lebih/kurang penjabaran

laporan keuangan cabang luar negeri, dana setoran modal, penurunan nilai

penyertaan pada portfolio yang tersedia untuk dijual.

2. Modal Pelengkap (Tier 2), yang terdiri dari:

a. Cadangan revaluasi aktiva tetap

b. Cadangan umum penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) maksimal

1,25% dari aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR)

c. Modal pinjaman (hybrid/kuasi kapital)

d. Pinjaman subordinasi maksimal 50% dari modal inti

e. Peningkatan nilai penyertaan pada portfolio yang tersedia untuk dijual

maksimal 45%. Modal pelengkap yang diijinkan maksimal hanya sebesar

modal inti.

3 Modal Pelengkap Tambahan (Tier 3), yaitu pinjaman subordinasi jangka

pendek yang hanya dapat digunakan untuk memperhitungkan risiko pasar yang

terdiri risiko bunga (interest risk) dan risiko nilai tukar (foreign exchange risk),

dengan persyaratan maksimal sebesar 50% dari modal inti.

42

Pada saat ini perhitungan Risk Weighted Asset (RWA) atau Aktiva Tertimbang

Menurut Risiko (ATMR) yang berlaku untuk perbankan Indonesia adalah

berdasarkan SK.DIR.BI 26/20/KEP/.DIR tanggal 29 Mei 1993 dan SE.BI

No.26/1/BPPP tanggal 29 Mei 1993. Pengertian aktiva dalam perhitungan ini

mencakup baik aktiva yang tercantum dalam neraca (on-balance sheet) maupun

aktiva yang bersifat administratif (off-balance sheet). Terhadap masing-masing jenis

aktiva tersebut ditetapkan bobot risiko yang didasarkan pada kadar risiko yang

terkandung pada aktiva itu sendiri atau bobot risiko yang didasarkan pada golongan

nasabah, penjamin serta sifat agunan. Untuk kredit-kredit yang penarikannya

dilakukan secara bertahap, bobot risiko dihitung berdasarkan besarnya penarikan

kredit pada tahap yang bersangkutan. Bobot risiko aktiva di mulai dari 0% yang

berarti tidak berisiko, misalnya uang tunai, tagihan kepada BI atau pemerintah sampai

pada risiko 100% untuk pinjaman dan aktiva tetap.

2.2.3. Hubungan antara Tingkat Suku Bunga dan Perubahan Nilai Tukar Rupiah terhadap Kinerja Bank

2.2.3.1. Hubungan antara Kinerja Bank dengan Tingkat Suku

Bunga

Pendapatan utama bank berasal dari selisih antara suku bunga yang diberikan

kepada peminjam dengan suku bunga yang diberikan kepada deposan. Perubahan

43

tingkat suku bunga secara langsung akan mempengaruhi pendapatan bunga dari bank.

Sebagai pengaman, jika terjadi kenaikan suku bunga deposan (liability), maka bank

akan menanggapi kenaikan tersebut dengan menaikkan suku bunga aktiva

produktifnya (pinjaman), sehingga bank akan tetap dapat mempertahankan selisih

bunga bersih (net interest margin). Secara ideal kebijakan ini dapat dilakukan jika

tidak ada perbedaan jatuh tempo (maturity gap) antara sisi pendanaan dan aktiva

produktif, dan suku bunga pendanaan dan aktiva produktif adalah sama-sama

berdasarkan suku bunga mengambang (variable/floating rate).

Kenyataan pada praktek adalah sangat sulit bagi bank untuk menyesuaikan

jatuh tempo dan jenis suku bunga antara aktiva produktif dan pendanaan. Aktiva

produktif bank terdiri dari suku bunga tetap dan suku bunga mengambang dengan

jatuh tempo yang berbeda-beda, dan pada sisi lain pendanaan bank juga terdiri dari

suku bunga tetap dan suku bunga mengambang dengan jatuh tempo yang juga

berbeda-beda. Ketidaksesuaian (mismatch) antara aktiva produktif dan pendanaan

baik dari faktor jenis bunga (suku bunga tetap/ mengambang) maupun dari faktor

jatuh tempo menyebabkan bank dihadapkan kepada risiko akibat perubahan suku

bunga (interest rate risk).

Dalam hal suku bunga pendanaan dinaikkan karena perubahan di pasar,

sedangkan suku bunga aktiva produktif tidak dinaikkan, maka selisih suku bunga

bersih (net interest margin) bank akan turun, yang akan mengurangi laba.

Sebaliknya jika suku bunga pendanaan turun, sedangkan suku bunga pada sisi aktiva

produktif tidak diturunkan maka selisih suku bunga bersih bank akan naik yang akan

meningkatkan laba. Bank yang tidak dapat mengelola dengan baik mismatch jatuh

44

tempo dan jenis suku bunga antara aktiva produktif dan pendanaan, akan memiliki

risiko perubahan suku bunga yang besar.

Sisi lain dari kenaikan suku bunga adalah potensi aktiva produktif bank

menjadi bermasalah, karena peminjam tidak mampu untuk membayar bunga dan

pokok pinjaman selain karena suku bunga yang lebih tinggi, juga disebabkan suku

bunga yang tinggi dapat menghantam bisnis dan operasional perusahaan.

Bank dapat pula memanfaatkan kecenderungan perubahan suku bunga untuk

memaksimalkan keuntungannya. Jika suku bunga cenderung naik, maka bank dapat

mengantisipasi dengan strategi pendanaan dengan suku bunga tetap, sedangkan

penempatan pada aktiva produktif dengan suku bunga mengambang. Sebaliknya jika

suku bunga turun, maka bank dapat mengantisipasi dengan strategi pendanaan

dengan suku bunga mengambang dan penempatan pada aktiva produktif dengan suku

bunga tetap.

Jika dianalisis dari kondisi perbankan Indonesia terlihat bahwa secara umum

suku bunga pendanaan sebagian besar mengambang, karena penempatan yang

dilakukan deposan paling besar dengan jatuh tempo maksimal 1 bulan, sedangkan

paling lama adalah deposito 2 tahun dengan jumlah yang tidak berarti. Sedangkan

dari sisi aktiva produktif kelihatan bahwa suku bunga pinjaman hampir sebagian

besar juga adalah variabel dengan jangka waktu yang lebih panjang minimal 1 tahun.

Dalam 3 tahun terakhir, dengan semakin maraknya obligasi yang diterbitkan

pemerintah berupa obligasi rekapitalisasi dan Surat Utang Negara dan obligasi sektor

swasta serta kecenderungan suku bunga turun, maka beberapa bank telah memiliki

portfolio aktiva berupa obligasi dengan suku bunga tetap. Akhir-akhir ini dengan

45

suku bunga yang cenderung meningkat, harga pasar dari obligasi dengan suku bunga

tetap menurun secara tajam.

2.2.3.2. Hubungan antara Kinerja Bank dengan Perubahan Nilai Tukar Rupiah

Bank yang memiliki izin untuk melakukan transaksi dalam mata uang selain

rupiah atau Bank Devisa memiliki risiko langsung terhadap fluktuasi nilai tukar

rupiah. Pengaruh fluktuasi nilai tukar rupiah sangat tergantung kepada komposisi

aktiva dan pasiva bank, termasuk komitmen tagihan dan kewajiban. Jika bank

memiliki posisi aktiva dan komitmen tagihan yang dalam valuta asing lebih besar

dari posisi pasiva dan komitmen kewajiban dalam valuta asing (posisi long atau

overbought), maka bank akan memperoleh pendapatan selisih kurs jika nilai tukar

rupiah melemah. Sebaliknya pada posisi short atau oversold, bank akan memperoleh

kerugian selisih kurs jika nilai tukar rupiah menguat.

Selisih antara posisi aktiva dan komitmen tagihan dengan posisi pasiva dan

komitmen kewajiban valuta asing bank dinamakan sebagai posisi terbuka (open

position) valuta asing bank. Untuk mengamankan posisi bank terhadap fluktuasi

nilai tukar, bank dapat mengambil posisi netral (square), dimana posisi terbuka

adalah nihil. Dengan tidak adanya posisi terbuka, berarti bank tidak memiliki risiko

terhadap perubahan nilai tukar rupiah.

46

Berdasarkan data historis, posisi terbuka ini sangat berbahaya bagi bank. Di

dalam negeri dapat dikemukakan contoh Bank Duta yang bangkrut akibat posisi

terbuka valuta asing ini. Menyadari hal ini, Bank Indonesia telah mengeluarkan

peraturan mengenai pembatasan Posisi Devisa Neto (PDN) atau Net Open Position

(NOP) maksimal yang dapat dipelihara oleh bank. Dengan pengaturan ini, maka

diharapkan kerugian bank akibat fluktuasi nilai tukar rupiah dapat

dibatasi/diminimalkan. Pengaturan mengenai PDN berubah sesuai dengan

perkembangan keadaan dan kondisi, dan dapat digunakan sebagai salah satu alat bagi

Bank Indonesia untuk membatasi kegiatan spekulasi nilai tukar rupiah.

Perubahan nilai tukar rupiah dapat dimanfaatkan oleh bank untuk

memaksimalkan keuntungan, dengan melakukan perdagangan valuta asing. Banyak

bank memiliki divisi dealing room yang salah satu tugasnya adalah

memperdagangkan mata uang untuk mendapatkan keuntungan. Dengan ekspektasi

yang benar terhadap pergerakan mata uang, maka bank dapat diuntungkan dengan

kegiatan ini, sebaliknya jika ekspektasinya salah maka bank berpotensi untuk rugi.

Secara tidak langsung perubahan nilai tukar rupiah juga mempengaruhi

pendapatan dan biaya operasional bank. Jika komponen biaya bank lebih banyak

terdiri dari mata uang asing, misalnya: biaya sistem informasi teknologi dan biaya

layanan nostro, maka jika terjadi depresiasi nilai rupiah akan menyebabkan

peningkatan biaya bank.

Lebih jauh pengaruh perubahan nilai tukar juga dapat berdampak pada

pinjaman bermasalah. Jika terjadi depresiasi rupiah, maka pinjaman bank yang

diberikan dalam mata uang asing kepada debitur yang bukan berorientasi ekspor

47

berpotensi untuk macet, karena nominal rupiah dari pinjaman tersebut akan

meningkat sedangkan pendapatan debitur dalam rupiah yang semakin kecil nilainya.

Bank Devisa yang tidak dapat melakukan manajemen risiko terhadap risiko

nilai tukar rupiah, akan terpengaruh kinerjanya dengan adanya fluktuasi nilai tukar

rupiah.

2.2.4. Pengaturan dan Pengawasan Bank di Indonesia

2.2.4.1 Standar Pengawasan Internasional

Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) yang berpusat di Basel,

Swiss didirikan pada akhir tahun 1974 oleh para gubernur bank sentral dari negara-

negara industri/maju. Tujuan Basel Committee adalah melakukan kerjasama dan

harmonisasi dalam pengawasan perbankan secara internasional. Dengan adanya

harmonisasi standar internasional dalam pengaturan dan pengawasan perbankan,

diharapkan dapat memperbaiki iklim dan lingkungan operasi bagi bank-bank yang

aktif melakukan transaksi internasional, di era globalisasi dengan semakin

terintegrasinya sistem finansial dunia.

Bank yang dapat melakukan transaksi secara internasional memiliki risiko

yang lebih luas dan dapat memberikan risiko kepada pihak lawan transaksinya

(counterparty), karena hal-hal yang dijelaskan sebagai berikut:

48

a. Sulitnya pengawasan, karena struktur organisasi yang rumit dan luas jangkauan

operasi yang meliputi berbagai yurisdiksi yang berbeda.

b. Perbedaan pengaturan dan pengawasan bank antar negara yang digunakan oleh

bank sebagai peluang untuk memiliki yurisdiksi yang paling longgar

peraturannya, sehingga risiko usahanya menjadi lebih besar.

c. Sistem perbankan antar negara yang saling terkait dan semakin terintegrasi

menyebabkan krisis perbankan yang cukup signifikan di suatu negara dapat

berdampak luas secara internasional atau global.

Sepanjang sejarah perbankan dunia, terdapat berbagai negara yang mengalami

masalah perbankan dengan kategori signifikan sampai dengan krisis, termasuk

negara-negara yang tergolong maju seperti Amerika Serikat (1982 – 1992) dan

Kanada (1983 – 1985). Masalah perbankan sebagian besar juga dialami oleh negara

berkembang. Penyebab pokoknya adalah besarnya kredit bermasalah serta kondisi

dan kebijakan ekonomi makro yang kurang kondusif. Penyebab permasalahan

perbankan, bersumber dari 3 faktor penting yang saling terkait, yaitu: 1) kualitas

manajemen bank, terutama dalam melakukan manajemen risiko, 2) kondisi dan

kebijakan ekonomi makro, dan 3) efektifitas pengawasan bank (Gandapraja, 2004, pp

40-41).

Ada 3 produk kesepakatan Basel Committee yang relevan untuk kerja sama

dan harmonisasi pengaturan dan pengawasan bank secara internasional dan

menyeluruh dewasa ini, yaitu:

a. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standard,

Oktober 1988 (Capital Accord 1988).

49

b. Consultative Document Overview of The New Basel Capital Accord, Januari 2001

(New Basel Capital Accord).

c. Core Principles for Effective Banking Supervision, September 1997.

a. Capital Accord 1988

Capital Accord 1988 dikenal juga dengan nama Basel Accord I, merupakan

kesepakatan dan upaya bersama dari bank-bank sentral di dunia untuk memperkuat

permodalan bank di masing-masing negara sedemikian rupa sehingga modal bank

dinilai cukup kuat untuk memikul potensi kerugian di masa datang sebagai risiko atas

pemberian kreditnya. Hal ini mencakup prinsip, sistem pembobotan, formula dan

standar minimum permodalan bank serta target waktu penerapan.

Secara prinsip Basel Accord I ini mewajibkan Kewajiban Pembentukan

Modal Minimum (KPMM) atau Capital Adequacy Ratio (CAR) yang

perhitungannya berdasarkan ketentuan dan pertimbangan yang ada pada dokumen

tersebut.

Memperhatikan perkembangan risiko dan sistem perbankan, pada tahun 1996

The Basel Committee mengumumkan kesepakatan yang merupakan amandemen

terhadap ”The Basel Accord 1988” , dengan memasukkan unsur risiko pasar (market

risk) untuk memperhitungkan kecukupan modal minimum bagi bank. Risiko pasar

adalah risiko yang ditimbulkan oleh perubahan suku bunga (interest rate) dan nilai

tukar (exchange rate) di pasar terhadap aset yang dikelola oleh bank. Sehubungan

dengan hal ini, modal pada lapisan ketiga (Tier 3 In Capital) bisa dibentuk, misalnya

dengan pinjaman subordinasi jangka pendek yang mengandung klausul dapat diubah

50

menjadi modal, jika bank mengalami kekurangan modal untuk memikul risiko

usahanya (Gandapraja, 2004, pp 49-50).

b. The New Basel Capital Accord

Dalam perkembangannya Basel Accord I dinilai tidak memadai lagi, karena

perkembangan yang pesat dalam aktivitas dunia perbankan antara lain pasar

keuangan yang semakin dinamis, perkembangan teknologi dan instrumen-instrumen

baru di pasar keuangan termasuk transaksi derivatif, semakin meluasnya kegiatan

bank dengan dilakukannya pula kegiatan di luar perbankan, seperti aktivitas sekuritas

dan asuransi.

The New Basel Capital Accord atau yang biasa disebut Basel Accord II

mengusulkan penerapan tiga pilar secara bersamaan, yaitu:

• Pilar 1 Kecukupan modal minimum (Minimum Capital Requirements)

• Pilar 2 Review yang dilakukan oleh pengawasan bank (Supervisory Review)

• Pilar 3 Disiplin pasar (Market Dicipline)

Basel Accord II menekankan peran dari review pengawasan bank dan disiplin

pasar sebagai komponen esensial bagi persyaratan minimum modal bank. Selain itu

juga ditegaskan bahwa ketiga pilar tersebut merupakan satu paket yang harus

diterapkan secara penuh, karena penerapan yang hanya sebagian tidak akan mencapai

tujuan yang diharapkan (Gandapraja, 2004, pp 53-54). Guna melaksanakan peran

pengawasan bank, maka otoritas pengawasan dituntut untuk memiliki dan/atau

51

meningkatkan dasar-dasar pertimbangan, pengetahuan dan praktik terbaik yang

berlandaskan prinsip yang sehat dan berhati-hati dalam menilai risiko perbankan.

c. The Basel Core Principles

The Basel Core Principles merupakan persyaratan minimum bagi pengawasan

bank dan diharapkan untuk diadopsi dan diterapkan oleh semua otoritas pengawasan

bank secara global di seluruh negara. Lahirnya dokumen ini didasarkan pada

pemahaman bahwa kelemahan sistem perbankan di suatu negara dapat mengganggu

stabilitas sistem keuangan di negara tersebut maupun negara lain di seluruh dunia.

Konsep dasar yang digunakan dalam mengembangkan The Basel Core

Principles antara lain sebagai berikut:

a) Tujuan pokok pengawasan bank adalah menjaga kestabilan dan kepercayaan

sistem keuangan sedemikian rupa sehingga mengurangi risiko kerugian bagi

deposan dan kreditur lainnya.

b) Pengawasan bank harus mendorong dan menumbuhkan disiplin pasar dengan

mendorong penerapan good governance, serta meningkatkan transparansi dan

pengawasan pasar.

c) Agar dapat melaksanakan tugasnya secara efektif, pengawasan bank harus

memiliki independesi operasional, perangkat, dan wewenang untuk

mengumpulkan informasi serta menerapkan hal-hal yang telah diputuskannya.

d) Pengawasan bank harus memahami sifat bisnis yang dilakukan bank dan

memastikan bahwa kemungkinan risiko yang terjadi pada bank telah dikelola

dengan memadai

52

e) Pengawasan bank yang efektif mensyaratkan adanya kemampuan untuk menilai

profil risiko bank secara individual dan melakukan alokasi pengawasan bank

sesuai dengan tuntutan tersebut.

f) Pengawasan bank harus memastikan bahwa bank memiliki sumber daya yang

memadai untuk melakukan manajemen risiko, termasuk kecukupan modal,

manajemen yang sehat dan sistem kontrol yang efektif, serta data akuntansi .

g) Kerja sama yang erat dengan unsur pengawasan bank lainnya sungguh esensial,

terutama bila operasi bank yang diawasinya mencakup lintas negara. (Gandapraja,

2004, pp 73-74).

2.2.4.2. Pengaturan dan Pengawasan Bank di Indonesia

Berdasarkan UU No.23 tahun 1999 pasal 24 Bank Indonesia menetapkan

peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan serta kegiatan usaha

tertentu dari Bank, melaksanakan pengawasan Bank dan mengenakan sanksi terhadap

bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam rangka mengatur Bank,

Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat

prinsip kehati-hatian. Pelaksanaan kewenangan ini ditetapkan dengan Peraturan

Bank Indonesia (PBI).

53

Pengaturan yang dilakukan oleh Bank Indonesia antara lain dengan:

a) Mengatur persyaratan dan tata cara perizinan bagi pendirian suatu bank termasuk

jaringan kantornya. Termasuk dalam hal ini seleksi terhadap integritas calon

pemilik dan pengurus, kecukupan modal guna mendukung perkembangan dan

risiko usaha, profesionalisme manajemen untuk mengelola bank secara sehat dan

bertanggung jawab, serta feasibilitas dan prospek usaha yang layak sehingga

dapat memberikan kontribusi positif bagi sistem perbankan yang sehat.

b) Mengatur segala aspek yang berkaitan dengan usaha bank, yang mencakup

pemberian arah dan pedoman bagi bank tentang 1) kegiatan yang dapat dan tidak

dapat dilakukan oleh bank, 2) manajemen bank berdasarkan prinsip-prinsip

manajemen yang sehat, 3) prinsip-prinsip manajemen risiko yang hati-hati dan

dapat diandalkan, 4) kewajiban untuk menyelenggarakan administrasi,

dokumentasi dan akuntansi yang lengkap, akurat, dan dapat

dipertanggungjawabkan, baik untuk kepentingan manajemen maupun untuk

informasi yang diperlukan untuk pengawasan bank, 5) penetapan sanksi terhadap

penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketetapan dan aturan, 6) hal-hal lain

yang dinilai penting dan mengandung risiko yang dapat merugikan masyarakat

dan/atau kepentingan sistem perbankan yang sehat.

c) Mengatur tentang informasi yang diperlukan bagi otoritas pengawasan bank.

Pengaturan-pengaturan yang dilakukan oleh Bank Indonesia diusahakan

mengadopsi standar dan perkembangan pengaturan perbankan internasional (Basel

Committee) yang disesuaikan dan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi

54

perbankan nasional. Dengan pengaturan tersebut diharapkan perbankan Indonesia

pun dapat memiliki standar internasional.

Pengawasan bank bertujuan menjaga jatidiri bank sebagai lembaga

kepercayaan yang dapat dipercaya masyaratkat. Wujudnya berupa perlindungan

maksimal terhadap kepentingan deposan dan kreditur. Pengawasan bank hanya

mengizinkan bank yang mampu tampil dengan kinerja sehat untuk masuk atau tetap

berada dalam sistem perbankan. Bank yang tidak memenuhi syarat tersebut menjadi

sasaran pengawasan bank untuk dibenahi. Bila tidak bisa diperbaiki lagi dan

mengganggu kesehatan perbankan, bank itu harus dikeluarkan dari sistem.

Pengawasan bank saat ini masih dilakukan oleh Bank Indonesia, tetapi di

masa depan akan dialihkan ke Lembaga Pengawasan Sektor Keuangan yang

independen untuk memisahkan dari tugas BI yang berfungsi sebagai pengatur

(regulasi) keuangan.

2.2.5. Tantangan Perbankan Indonesia di Masa Depan

Perbankan nasional di masa depan akan menghadapi banyak tantangan

sehubungan dengan regulasi dan komitmen Bank Indonesia untuk memperkuat

struktur dan kinerja perbankan, pemberlakuan dan pembatasan skema penjaminan

melalui Lembaga Penjaminan Simpanan, dan tantangan umum lainnya yang tekait

55

dengan efisiensi operasional perbankan, perkembangan dan pemanfaatan sistem

Informasi Teknologi serta globalisasi.

Jika ingin hidup dan terus berkembang bank harus mampu menjawab

tantangan tersebut dengan baik. Tidak ada pilihan lain, selain likuidasi jika bank tidak

memiliki visi, misi dan strategi untuk menghadapi tantangan tersebut. Bank yang

kinerja yang baik saat ini dan memiliki visi, misi, strategi yang fokus di masa depan

akan memiliki nilai (value) yang tinggi.

2.2.5.1 Arsitektur Perbankan Indonesia dan Kriteria Bank Jangkar

Arsitektur Perbankan Indonesia (API) merupakan suatu kerangka dasar sistem

perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan

tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan.

Arah kebijakan pengembangan industri perbankan di masa depan oleh API dilandasi

oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna

menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong

pertumbuhan ekonomi nasional.

API menjadi kebutuhan yang mendesak bagi perbankan Indonesia dalam

rangka memperkuat fundamental industri perbankan. Krisis ekonomi tahun 1997

menunjukkan bahwa industri perbankan nasional belum memiliki kelembagaan

perbankan yang kokoh yang didukung dengan infrastruktur perbankan yang baik

56

sehingga secara fundamental masih harus diperkuat untuk dapat mengatasi gejolak

internal maupun eksternal. Belum kokohnya fundamental perbankan nasional

merupakan tantangan bukan hanya bagi industri perbankan secara umum, tetapi juga

bagi Bank Indonesia sebagai otoritas pengawasnya.

Secara keseluruhan progam API terdiri dari 6 pilar dengan 19 program

kegiatan, yang keseluruhannya dimulai pada tahun 2004. Ke-enam pilar tersebut

adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat yang mampu memenuhi

kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang

berkesinambungan.

Program-program dalam pilar ini bertujuan untuk memperkuat permodalan bank

umum (konventional dam syariah) dalam rangka meningkatkan kemampuan bank

mengelola usaha maupun risiko, mengembangkan teknologi informasi, maupun

meningkatkan skala usahanya guna mendukung peningkatan kapasitas

pertumbuhan kredit perbankan.

Dalam waktu sepuluh sampai limabelas tahun ke depan program peningkatan

permodalan tersebut diharapkan akan mengarah pada terciptanya struktur

perbankan yang lebih optimal, yaitu terdapatnya :

• 2 sampai 3 bank yang mengarah kepada bank internasional dengan kapasitas

dan kemampuan untuk beroperasi di wilayah internasional serta memiliki

modal di atas Rp. 50 triliun;

57

• 3 samapai 5 bank nasional yang memiliki cakupan usaha yang sangat luas dan

beroperasi secara nasional serta memiliki modal antara Rp. 10 triliun sampai

dengan Rp. 50 triliun;

• 30 sampai 50 bank yang kegiatan usahanya terfokus pada segmen usaha

tertentu sesuai dengan kapabilitas dan kompetensi masing-masing bank.

Bank-bank tersebut memilki modal antara Rp. 100 miliar sampai dengan

Rp.10 triliun;

• Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan bank dengan kegiatan usaha terbatas

yang memiliki modal di bawah Rp. 100 miliar.

2. Menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu

pada standar internasional.

Program-program dalam pilar ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas

pengaturan serta memenuhi standar pengaturan yang mengacu pada international

best practices. Program tersebut dapat dicapai dengan penyempurnaan proses

penyusunan kebijakan perbankan serta penerapan 25 Basel Core Principles for

Effective Banking Supervision. Dari sisi proses penyusunan kebijakan perbankan

diharapkan dalam dua tahun ke depan Bank Indonesia telah memiliki sistem

penyusunan kebijakan perbankan yang efektif yang telah melibatkan pihak-pihak

terkait dalam proses penyusunannya.

3. Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi

serta memiliki ketahanan daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam

menghadapi risiko.

58

Program-program dalam pilar ini bertujuan untuk meningkatkan independensi

dan efektivitas pengawasan perbankan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Hal

ini dicapai dengan peningkatan koordinasi antar lembaga pengawas,

pengembangan pengawasan berbasis risiko, peningkatan efektivitas enforcement,

dan konsolidasi organisasi sektor perbankan di Bank Indonesia. Dalam jangka

waktu dua tahun kedepan diharapkan fungsi pengawasan bank yang dilakukan

oleh Bank Indonesia akan lebih efektif dan sejajar dengan pengawas di negara

lain.

4. Menciptakan good corporate governance dalam rangka memperkuat kondisi

internal perbankan nasional.

Program-program dalam pilar ini bertujuan untuk meningkatkan good corporate

governance (GCG), kualitas manajemen risiko dan kemampuan operasional

manajemen. Semakin tingginya standar GCG dengan didukung oleh kemampuan

operasional (termasuk manajemen risiko) yang handal diharapkan dapat

meningkatkan kinerja operasional perbankan. Dalam waktu dua sampai lima

tahun ke depan diharapkan kondisi inetrnal perbankan nasional menjadi semakin

kuat.

5. Mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri

perbankan yang sehat.

Program-program dalam pilar ini bertujuan untuk mengembangkan sarana

pendukung operasional perbankan yang efektif seperti credit bureau, lembaga

pemeringkat kredit domestik, dan pengembangan credit bureau akan membantu

perbankan dalam meningkatkan kualitas keputusan kreditnya. Penggunaan

59

lembaga pemeringkat kredit dalam public-traded debt yang dimiliki bank akan

meningkatkan transparansi dan efektivitas manajemen keuangan perbankan.

Sedangkan pemgembangan skim penjaminan kredit akan meningkatkan akses

kredit bagi masyarakat. Dalam waktu tiga tahun ke depan diharapkan telah

terrsedia infrastruktur pendukung perbankan yang mencukupi.

6. Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan.

Program-program dalam pilar ini bertujuan untuk memberdayakan nasabah

melalui penetapan standar penyusunan mekanisme pengaduan nasabah, pendirian

lembaga mediasi independen, peningkatan transparansi informasi produk

perbankan dan edukasi bagi nasabah. Dalam waktu dua sampai lima tahun ke

depan diharapkan program-program tersebut dapat meningkatkan kepercayaan

nasabah pada sistem perbankan

Implementasi API berdasarkan ke-enam pilar tersebut yang dapat diperinci

menjadi 19 program akan dilaksanakan secara bertahap dimulai pada tahun 2004.

Salah satu program API terkait dengan pilar pertama, yang sangat mendapat perhatian

perbankan nasional akhir-akhir ini adalah program memperkuat permodalan bank,

karena memiliki ukuran obyektif yang jelas dan berdampak besar pada perbankan

nasional. Implementasi program ini telah mulai ditindaklanjuti pada awal Juli 2005,

dimana BI mengeluarkan sejumlah kebijakan percepatan konsolidasi yang tertuang

dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/15/2005 tentang Jumlah Modal Inti

Minimum Bank Umum, dimana ditetapkan modal inti minimum bank umum pada 31

Desember 2007 sebesar Rp. 80 miliar. Bagi bank umum yang tidak dapat memenuhi

60

ketentuan ini, maka akan dikenai sanksi berupa pembatasan penyaluran kredit dan

pengumpulan dana pihak ketiga serta harus menutup seluruh jaringan kantor yang

berada di luar wilayah provinsi kantor pusat bank. Dan selanjutnya pada 31

Desember 2010, modal inti minimum ditingkatkan menjadi Rp. 100 miliar. Selain itu

bank harus tetap dapat memenuhi kriteria Bank Berkinerja Baik (BKB) yaitu modal

inti di atas Rp. 100 miliar, sehat, rasio kecukupan modal minimum 10%, dan

memiliki peringkat tata kelola yang baik. Jika tidak memenuhi kriteria BKB pada

tahun 2010, bank akan dipaksa merger, melikuidasi dirinya atau menjadi Bank

Perkreditan Rakyat (BPR).

Sehubungan dengan rencana merger dan akusisi, Bank Indonesia telah

mengeluarkan kriteria bank jangkar (anchor bank), yang akan diberi kemudahan

dalam melakukan proses merger dan akusisi terhadap bank lain. Kriteria bank jangkar

ini telah diumumkan awal Juli 2005, yaitu sebagai berikut:

1. CAR minimal 12%, Modal Inti/ATMR minimal 6%

2. Rasio Return on Asset (ROA) minimal 1,5%

3. Pertumbuhan kredit riil minimum 22%

4. Rasio kredit terhadap dana pihak ketiga (LDR = Loan to Deposit Ratio) minimal

50 persen

5. Rasio kredit bermasalah (NPL = Non performing Loan) di bawah 5%

6. Harus merupakan perusahaan terbuka (Tbk) atau berencana go public dalam

waktu dekat.

7. Memiliki kemampuan menjadi bank konsolidator.

61

Bagi bank yang masih memiliki modal inti di bawah 100 miliar akan terancam

kelangsungan operasionalnya. Jika ingin tetap bertahan maka bank harus memiliki

rencana strategis ke depan untuk meningkatkan modal inti sampai dengan 80 miliar

pada akhir tahun 2007 dan selanjutnya 100 miliar pada akhir tahun 2010. Sebaliknya

bagi bank yang memiliki kinerja baik dan memenuhi kriteria bank jangkar,

memperoleh kesempatan untuk memperkuat dan memperbesar aset melalui rencana

merger dan akusisi.

2.2.5.2. Penjaminan Simpanan

Sejak krisis moneter, untuk mencegah semakin memburuknya perekonomian

nasional karena ambruknya sistem perbankan yang disebabkan penarikan dana besar-

besaran (rush), maka pemerintah memperkenalkan skema penjaminan simpanan.

Simpanan masyarakat di bank pada saat itu dan masih berlaku sampai sekarang ini,

dijamin melalui skim blanket guarantee yang menjamin keseluruhan dana simpanan

masyarakat pada bank.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang dibentuk berdasarkan Undang-

Undang Nomor 24 tahun 2004, secara resmi mulai beroperasi pada tanggal 22

September 2005. Lembaga ini berfungsi secara khusus untuk melaksanakan program

penjaminan disamping menangani penyelamatan bank yang gagal. Dengan

keberadaan LPS, maka secara bertahap akan menggantikan skim blanket guarantee

62

yang sangat membebani pemerintah dengan skim penjaminan simpanan yang berlaku

secara universal.

Jika dalam skim blanket guarantee keseluruhan dana simpanan akan dijamin,

maka mulai pada 22 Maret 2006, jumlah simpanan yang dijamin paling tinggi adalah

Rp. 5 miliar, dan mulai 22 September 2006, jumlah simpanan yang dijamin paling

tinggi adalah Rp. 1 miliar. Selanjutnya mulai 22 Maret 2007 jumlah simpanan yang

dijamin paling tinggi adalah Rp. 100 juta untuk setiap deposan di sebuah bank.

Pada saat ini penjaminan dilakukan oleh LPS dengan membebankan sejumlah

premi penjaminan dari bank, yang pada saat ini adalah sejumlah 0,2% per tahun dari

jumlah simpanan pada bank itu.

Dengan pemberlakuan ketentuan penjaminan ini, maka masyarakat yang

memiliki uang dalam jumlah besar, didorong untuk melakukan penilaian kinerja bank

sebelum menempatkan dananya pada bank tersebut. Bank yang memiliki kinerja

buruk, akan kesulitan mendapatkan dana masyarakat, dan bank akan berusaha

meningkatkan suku bunga sebagai kompensasi kepada masyarakat penyimpan. Pada

sisi lain, LPS dapat juga membuat kebijakan untuk pengelolaan risiko, dengan

membebankan premi penjaminan yang lebih mahal kepada bank jika tidak

memenuhi kriteria kinerja tertentu. Akibatnya adalah biaya dana (cost of fund) bank

akan meningkat.

Peningkatan biaya dana akan menyebabkan bank kesulitan untuk menjalankan

intermediasinya karena dana yang diperoleh lebih mahal dibandingkan dengan bank

lain. Akibatnya pinjaman hanya dapat dikucurkan kepada peminjam ber-rating jelek

yang mau membayar mahal. Jika tidak dikelola dengan baik, maka potensi kredit

63

bermasalah akan meningkat. Semua hal ini akan menekan profitabilitas bank, dan

jika ini terjadi secara terus-menerus, akan menurunkan daya saing bank dan

menyebabkan bank di ambang kebangrutan.

Hal-hal yang dijelaskan di atas merupakan tantangan bagi bank supaya terus

menerus memperbaiki kinerjanya sehingga mendapat tanggapan yang positif dari

masyarakat, dan selanjutnya dapat tetap bertahan dan bertumbuh di tengah kompetisi.

2.2.5.3. Globalisasi, Inovasi Produk dan Pemanfaatan sistem IT

Persaingan yang semakin ketat secara global dalam segala bidang, termasuk

di industri perbankan sudah di depan mata dan tidak bisa dihindari. Pemanfaatan

sistem Komunikasi dan Teknologi Informasi dalam dunia perbankan sudah

menembus batas jarak dan waktu, sehingga memungkinkan jasa dan layanan

perbankan dunia dapat diakses dengan mudah kapan dan dimanapun. Hanya ada satu

pilihan untuk terus tumbuh dan berkembang yaitu menghadapi tantangan kompetisi

tersebut. Sangat sulit membendung persaingan bebas hanya dengan cara retorik

dengan mengatasnamakan nasionalisme, kesatuan dan persatuan. Bisnis adalah

bisnis dimana retorikanya tentu adalah kenyataan akan manfaat dan keuntungan

mutualisme dari semua pihak yang terlibat. Posisi perbankan nasional harus

diperkuat secara berkelanjutan menuju skala efisiensi dan operasional yang tinggi,

inovasi produk yang dapat memenuhi dan memuaskan kebutuhan nasabah yang

64

didukung oleh modal yang cukup dengan memperkuat tiga hal pokok di masa depan

yaitu risk based, capital based dan IT based, sehingga tidak ada kekhawatiran jika

harus bersaing dengan bank asing.

Perkembangan inovasi produk dan jasa perbankan dalam satu dekade terakhir

memperlihatkan kemajuan yang sangat pesat. Produk dan jasa yang ditawarkan oleh

bank berkembang sejalan dengan keinginan nasabah untuk mendapatkan pelayanan

keuangan yang semakin lengkap dan komprehensif dari perbankan. Kecenderungan

nasabah untuk melihat sebuah bank sebagai financial supermarket telah mendorong

bank untuk terus berinovasi menciptakan dan memasarkan produk-produk keuangan

yang lebih bervariasi. Sebagai konsekuensinya bank dituntut untuk menyediakan

semua jasa keuangan dalam satu atap sehingga nasabah tidak hanya mendapatkan

produk-produk bank saja tetapi juga produk-produk yang disediakan oleh lembaga

keuangan lain seperti asuransi dan perusahaan sekuritas. Kondisi tersebut telah

memaksa bank-bank untuk menawarkan produk yang lebih beragam tidak hanya

produk tradisional atau generik bank seperti deposito, tabungan, kredit dan

sebagainya melainkan juga menawarkan produk-produk baru yang memiliki nilai

tambah tertentu sesuai kebutuhan nasabah yang selama ini belum banyak dilakukan

oleh sektor perbankan seperti bancassurance (produk asuransi), derivatif (asset back

securities, credit link notes) dan investasi (reksadana dan equity link deposit).

Adanya risiko-risiko yang dihadapi seperti fluktuasi tingkat suku bunga dan

nilai tukar yang tinggi menuntut perbankan agar dapat memagari kedua risiko tadi

agar tidak terlalu mempengaruhi tingkat pendapatan dan permodalan. Kebijakan

diversifikasi aset dan memperluas jenis layanan harus terus diupayakan dengan

65

berbagai sarana yang dimiliki untuk menggali pendapatan non-bunga (fee base

income) yang relatif bebas risiko untuk meningkatkan laba bank.

Aspek informasi teknologi (IT) akan sangat menentukan di masa depan

dalam meningkatkan kapasitas sebuah bank. Fungsi IT di dalam bisnis bank sudah

menjadi suatu keharusan, antara lain dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada

nasabah, peningkatan fitur produk dan manajamen informasi sistem, dan efisiensi

operasional. Dengan kata lain IT akan berfungsi sebagai enabler factor bagi sebuah

bank di dalam memasuki kompetisi global. Saat ini hampir mustahil dapat ditemukan

sebuah produk bank yang dapat memenuhi kebutuhan nasabah dan memiliki fitur

lengkap tanpa ada dukungan suatu sistem teknologi yang canggih.

Kemajuan dan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat

menyebabkan distribution channel, untuk memasarkan produk dan jasa bank menjadi

semakin cepat dan mudah serta bersifat borderless. Bank-Bank semakin banyak

menawarkan dan mendistribusikan produk dan jasanya dengan memanfaatkan

electronic based channels yang menyebabkan keberadaan bank lebih dekat ke

masyarakat. Penggunaan automatic teller machine (ATM), internet banking, phone

banking, point of sales (POS) merupakan contoh bahwa industri perbankan selalu di

depan dalam memanfaatkan sistem informasi teknologi.

Dengan semakin beragamnya produk, mata uang, maupun jangkauan wilayah

geografis operasional sebuah bank, maka kemampuan bank di dalam

mengidentifikasi, mengukur dan mengelola risiko semakin diperlukan. Tanpa adanya

manajemen risiko yang memadai, maka kemampuan sebuah bank akan sangat rendah

di dalam mengatasi terjadinya berbagai gejolak yang akan mempengaruhi pendapatan

66

maupun modal bank tersebut, sehingga rentan terhadap fluktuasi kondisi internal dan

eksternal.

Dalam hal permodalan, sebuah bank harus memiliki permodalan yang

memadai jika akan memperluas jangkauan operasinya. Dengan operasi yang lebih

luas jelas sebuah bank akan menanggung risiko operasional dan risiko pasar yang

semakin meningkat. Sebagaimana ditetapkan oleh Bank International for Settlement

(BIS), seluruh risiko tersebut harus didukung dengan permodalan yang cukup sesuai

dengan ketentuan dan standar yang berlaku secara global.

Dengan gambaran kondisi seperti yang dijelaskan di atas, maka tantangan

untuk tetap hidup dan memenangkan persaingan sangatlah berat. Bagi bank yang

memiliki aset kecil akan lebih sulit untuk bersaing karena dari skala ekonomi tidak

akan efisien dalam beroperasi. Bagi sebuah bank besar, belanja sistem Teknologi

Informasi yang relatif besar mungkin masih dapat dijangkau, namun bagi bank kecil

hal ini tentu menjadi masalah.

Untuk menjawab tantangan ini, bank harus fokus dengan kompetensi yang

dimilikinya. Visi dan Misi perusahaan harus dibangun berdasarkan kompetensi dan

keunggulan komparatif, harus disosialisasikan sehingga menjadi bagian dari sendi-

sendi kehidupan organisasi. Dengan demikian setiap produk dan pelayanan yang

disediakan akan memiliki keunggulan tertentu dan dapat mencapai sasaran pasar yang

ditargetkan.

67

2.3 Pasar Modal dan Saham

2.3.1 Pengertian Pasar Modal dan Surat Berharga

Pasar Modal dijumpai di banyak negara karena pasar modal menjalankan

fungsi ekonomi dan keuangan. “Dalam melaksanakan fungsi ekonominya, pasar

modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari lender (pihak yang

mempunyai kelebihan dana) kepada borrower (pihak yang memerlukan dana). Dari

sisi lender mengharapkan akan memperoleh imbalan dari dana yang ditempatkan,

sedangkan dari sisi borrower yang memperoleh dana dapat digunakan untuk

meningkatkan produksi yang pada gilirannya dapat meningkatkan keuntungan.

Fungsi keuangan dilakukan dengan menyediakan dana yang diperlukan oleh para

borrowers dan para lenders menyediakan dana tanpa harus terlibat langsung dalam

kepemilikan aktiva riil yang diperlukan untuk investasi tersebut. Meskipun harus

diakui perbedaan fungsi ekonomi dan keuangan ini sering tidak jelas”.

(Husnan,2001,p4).

Pada dasarnya, pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai

instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk

utang ataupun modal sendiri. Pasar modal merupakan pasar untuk surat berharga

jangka panjang, sedangkan Pasar Uang (money market) pada sisi yang lain

merupakan pasar surat berharga jangka pendek. Baik pasar modal maupun pasar uang

merupakan bagian dari pasar keuangan (financial market). Jika di pasar modal

68

diperjualbelikan instrumen keuangan seperti saham, obligasi, warrant, right, obligasi

konvertibel dan berbagai produk turunan (derivatif) seperti opsi (put dan call), maka

di pasar uang diperjualbelikan antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat

Berharga Pasar Uang (SBPU), Commercial Paper, Promissory Notes, Call Money,

Repurchase agreement, Banker’s acceptance, Treasury bills dan lain-lain.

Undang-undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 memberikan pengertian

pasar modal yang lebih spesifik yaitu “kegiatan yang bersangkutan dengan

penawaran umum dan perdagangan efek, Perusahaan publik yang berkaitan dengan

Efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek. “

2.3.2. Saham dan Faktor-Faktor Pembentuk Harga Saham

Menurut William H. Pike, “Saham didefinisikan sebagai tanda penyertaan

atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Selembar saham

adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah

pemilik (berapapun porsinya) dari suatu perusahaan yang menerbitkan kertas (saham)

tersebut, sesuai porsi kepemilikannya yang tertera pada saham”. (Dwiyanti,1999,

p11).

Saham merupakan salah satu jenis surat berharga yang diperjualbelikan di

pasar modal. Faktor-faktor yang menggerakkan harga suatu saham adalah:

69

a) Faktor Fundamental

Faktor fundamental adalah faktor yang berkaitan langsung dengan kinerja

emiten itu sendiri. Semakin baik kinerja emiten maka semakin besar pengaruhnya

terhadap kenaikan harga saham. Begitu juga sebaliknya, semakin menurun kinerja

emiten maka semakin besar kemungkinan merosotnya harga sahamnya. Secara

umum kinerja emiten dinilai dari rasio profitabilitas atau kemampuan perusahaan

menghasilkan laba, rasio pembagian dividen, potensi dan prospek perusahaan di

masa depan.

Analisis fundamental suatu perusahaan umumnya tidak dapat dipisahkan dari

pengaruh kondisi/ekonomi dan pasar. Karenanya tahapan analisis fundamental harga

suatu saham biasanya dimulai dengan melakukan analisis kondisi ekonomi makro,

dilanjutkan dengan analisis industri saham bersangkutan termasuk, kaitannya dengan

kondisi dan perubahan ekonomi makro, dan akhirnya analisis terhadap perusahaan

yang menerbitkan saham tersebut.

Penggunaan pendekatan ini didasarkan atas pemikiran bahwa kondisi

perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor internal perusahaan, tetapi

faktor-faktor eksternal yaitu kondisi ekonomi/pasar dan industri juga ikut

mempengaruhi kondisi perusahaan. “Dalam melakukan analisis fundamental,

penilaian terhadap kondisi ekonomi dan keadaan berbagai variabel utama seperti laba

yang diperoleh oleh perusahaan-perusahaan dan tingkat bunga. Variabel-variabel

tersebut sangat mempengaruhi keputusan-keputusan investasi yang akan diambil oleh

para pemodal. Apabila resesi diperkirakan akan terjadi, atau perekonomian sedang

70

menuju ke situasi resesi, harga saham-saham akan sangat terpengaruh oleh situasi

tersebut”. (Husnan,2001,pp 317-318).

b) Hukum Permintaan dan Penawaran

Seperti perdagangan pada umumnya, faktor hukum permintaan dan

penawaran juga sangat menentukan fluktuasi harga saham. Pada saat keadaan

ekonomi makro membaik, harapan secara umum terhadap kinerja emitenpun

membaik, sehingga terjadi kelebihan permintaan yang menyebabkan harga saham

menjadi naik. Demikian pula rumors yang beredar tentang emiten dapat menciptakan

ekspektasi tertentu, sehingga meningkatkan permintaan yang menyebabkan harga

sahamnya naik, ataupun meningkatkan penawaran yang menyebabkan harga

sahamnya turun. Keadaan pasar yang bullish (dimana indeks harga saham meningkat

secara terus menerus) selain ditentukan oleh kondisi perekonomian yang sedang

membaik, juga lebih banyak ditentukan oleh meningkatnya permintaan. Demikian

pula keadaan pasar yang bearish (dimana indeks harga saham menurun secara terus

menerus), selain ditentukan oleh kondisi perekonomian yang sedang memburuk, juga

ditentukan oleh meningkatnya penawaran.

Menurut Teweles, J. dan Bradley E. (1998, p435), aspek yang paling sulit

dari pasar saham adalah memahami faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham.

Tidak ada jalan yang mudah untuk mengerti bagaimana dan mengapa harga saham

berubah, dan tidak ada aturan dan pedoman yang pasti untuk bisa mendapatkan

keuntungan dari pasar. Perubahan harga saham umumnya memberikan keuntungan

lebih signifikan dibandingkan dari dividen. Faktor dan kondisi yang mempengaruhi

pasar saham dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu 1) kondisi fundamental yang

71

berasal dan dikembangkan di luar pasar, yang merupakan dasar perubahan harga

untuk jangka panjang, dan 2) faktor teknikal, yang berasal dari dalam pasar dan

mempengaruhi harga saham umumnya dalam jangka pendek, dengan mengabaikan

kondisi fundamental jangka panjang. Kedua faktor ini kadang-kadang saling

mendukung, dan kadang-kadang berlawanan.

Faktor-faktor ekonomi yang menjadi dasar pergerakan dan harga saham

masih merupakan misteri bagi banyak orang. Pada akhir hari perdagangan, para

analist saham menghubungkan pergerakan harga saham dengan beberapa faktor

seperti: pengumuman pemerintah atas tingkat inflasi (customer price index),

perubahan tingkat suku bunga dan pasar obligasi, peningkatan sentimen ”bullish”

atau ”bearish”, pernyataan dari Bank Indonesia, atau laporan laba rugi perusahaan

yang dibandingkan dengan ekspektasi awal. Secara umum perbedaan investasi pasar

saham dan strategi valuasi dapat diklasifikasikan dalam 3 kelompok, yaitu analisis

fundamental, analisis teknikal dan teori portfolio modern. Ketiganya memiliki

keyakinan yang berbeda antara harga saham yang ada di pasar dengan nilai intrinsik

yang mendasari nilai saham, seperti terlihat pada tabel 2.1. Bagaimana Menilai

Saham. (Gray, G, Cusatis P, 2004, pp 82-84)

72

Tabel 2.1. Bagaimana Menilai Saham

Analisis Teknikal Analisis Fundamental

Teori Portfolio

Apa yang menggerakkan harga saham?

Psikologi teknikal kosmis

Profit dan dividen Risiko dan imbal hasil

Bagaimana menilai suatu saham?

Trend Prediksi profit dan dividen

Risiko dan imbal hasil

Hubungan antara nilai dan Harga

Saham?

Harga ≠ nilai Harga pada akhirnya sama dengan nilai

Harga = Nilai

Analisis fundamental menggunakan prosedur valuasi yaitu analisis discounted cash

flow, dimana melalui pendekatan ini kinerja operasional dan keuangan perusahaan

sekarang dan masa depan menentukan nilai intrinsik dari harga saham suatu

perusahaan pada saat ini. Untuk menilai prospek perusahaan, analisis fundamental

mengevaluasi kondisi ekonomi makro, industri dan data perusahaan untuk

memperkirakan nilai intrinsik saham. Pada sisi lain, analisis teknikal percaya bahwa

pergerakan harga saham jangka pendek utamanya dipengaruhi oleh perubahan

psikologis pasar.

2.3.3. Pengertian Indeks Harga Saham

Indeks harga saham merupakan indikator utama yang menggambarkan

pergerakan harga saham. Di pasar modal sebuah indeks diharapkan memiliki lima

fungsi yaitu :

73

1. Sebagai indikator tren pasar

2. Sebagai indikator tingkat keuntungan

3. Sebagai tolak ukur ( benchmark ) kinerja suatu portofolio

4. Memfasilitasi pembentukan portofolio dengan strategi pasif

5. Memfasilitasi berkembangnya produk derivatif

Angka Indeks Harga Saham adalah angka-angka yang menjadi ukuran situasi

pasar modal yang dapat digunakan untuk membandingkan peristiwa dan sebagai alat

analisis. Dengan menganalisis perubahan harga Indeks Harga Saham berarti

menganalisis saham.

Ada beberapa macam pendekatan atau metode penghitungan yang digunakan

untuk menghitung indeks, yaitu :

1. Menghitung rata-rata (arithmetic mean ) harga saham yang masuk dalam anggota

indeks,

2. Menghitung geometric mean dari indeks individual saham yang masuk anggota

bursa,

3. Menghitung rata-rata tertimbang nilai pasar.

Umumnya semua indeks harga saham gabungan (composite) menggunakan

metode rata-rata tertimbang termasuk di Bursa Efek Jakarta (BEJ).

Di Bursa Efek Jakarta terdapat lima indeks, antara lain :

1. Indeks individual, menggunakan indeks harga masing-masing saham terhadap

harga dasarnya. Perhitungan indeks ini menggunakan prinsip yang sama dengan

IHSG, yaitu : Harga Pasar / Harga Dasar X 100 . BEJ memberi angka dasar

74

IHSG 100 ketika saham diluncurkan pada pasar perdana dan berubah sesuai

dengan perubahan pasar.

2. Indeks Harga saham sektoral, menggunakan semua saham yang termasuk dalam

masing-masing sektor. Perhitungan harga dasar masing-masing sektor didasarkan

pada kurs / harga akhir setiap saham tanggal 28 desember 1995. Indeks ini mulai

diberlakukan tanggal 2 Januari 1996 .

3. Indeks LQ 45 menggunakan 45 saham yang terpilih berdasarkan likuiditas

perdagangan saham dan disesuaikan setiap enam bulan (setiap awal bulan

Februari dan Agustus). Dengan demikian saham yang terdapat dalam indeks

tersebut akan selalu berubah.

4. Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG (composite share price index),

menggunakan semua saham yang tercatat sebagai komponen perhitungan indeks.

Tanggal 10 Agustus 1982 ditetapkan sebagai hari dasar ( nilai indeks = 100 ) .

IHSG = Nilai Pasar ( Jumlah saham tercatat x harga terakhir ) x 100

Nilai Dasar ( Jumlah saham tercatat x harga perdana )

5. Indeks Syariah atau JII ( Jakarta Islamic Index ) . JII merupakan indeks terakhir

yang dikembangkan oleh BEJ bekerja sama dengan Danareksa Investment

Management. Indeks ini merupakan indeks yang mengakomodasi syariat investasi

dalam Islam atau indeks yang berdasarkan syariah Islam .

75

2.3.4 Tingkat Suku Bunga dan Imbal Hasil Saham

Secara teori harga saham berkorelasi negatif dengan peningkatan suku bunga,

karena alasan-alasan sebagai berikut: a) jika terjadi peningkatan suku bunga, maka

investor cenderung untuk menempatkan dananya ke investasi lain yang berbasis suku

bunga, misalnya deposito, b) peningkatan suku bunga menyebabkan pengalihan dari

sektor konsumsi ke sektor tabungan (penundaan konsumsi), dan c) peningkatan

suku bunga cenderung menurunkan kinerja emiten, karena adanya peningkatan biaya

bunga dan kesulitan untuk meningkatkan penjualan.

Hubungan yang saling mempengaruhi antara tingkat suku bunga dan harga

saham sangatlah kompleks. Berdasarkan pemikiran bahwa tingkat suku bunga adalah

penentu utama dari investasi saham, maka ketika tingkat suku bunga mendekati imbal

hasil rata-rata saham, maka hanya terdapat sedikit insentif untuk membeli saham dan

umumnya pasar saham akan menurun. Pada suatu waktu, harga saham kelihatannya

bergerak berlawanan dengan perubahan suku bunga, dan di saat yang lain keduanya

bisa meningkat dan menurun secara bersamaan. Pada kenyataannya, terdapat alasan

rasional bahwa tingkat suku bunga dapat memberikan dampak yang signifikan

terhadap harga saham. Tingkat suku bunga yang tinggi meningkatkan biaya dana

(cost of capital) dari perusahaan dan menyebabkan perusahaan kesulitan untuk

mendapatkan profit memadai atas modal yang diinvestasikan.

Berbagai penelitian telah dilakukan bertahun-tahun untuk mengetahui

hubungan antara pergerakan tingkat suku bunga dengan perubahan harga saham.

76

Kesimpulan yang didapat jauh dari keseragaman dan malahan kadang berlawanan.

Secara umum yang diterima sebagai kebenaran adalah valuasi pasar saham yang

tinggi dan tingkat suku bunga yang tinggi tidak terjadi bersamaan dalam jangka

waktu panjang, dan selanjutnya pada jangka panjang pasar saham adalah salah satu

investasi anti-inflasi yang baik. (Teweles,R dan Bradley E., 1998, pp 446-447)

Menurut Reilly F. dan Brown K. (2000, pp 489-491), hubungan antara tingkat

suku bunga dan harga saham adalah tidak langsung dan tidak konsisten. Alasannya

adalah bahwa cash flow dari saham dapat berubah berdasarkan perubahan suku bunga

dan kita tidak dapat memastikan apakah perubahan cash flow tersebut akan

meningkatkan atau mengurangi perubahan suku bunga. Hubungan sebenarnya

antara inflasi, tingkat suku bunga dan harga saham adalah pertanyaan yang harus

diuji secara empiris dan hasilnya dapat berbeda sepanjang masa. Walaupun secara

teori terdapat hubungan negatif yang signifikan antara inflasi dan suku bunga,

terhadap harga saham, hal ini tidak selalu benar. Bahkan pada industri tertentu

terdapat hubungan positif antara suku bunga dengan harga saham.

Studi empirik tentang pasar modal umumnya dan mengenai variabel –

variabel indeks ekonomi dan indeks pasar, telah memberikan penjelasan mengenai

variabel-variabel “tingkat inflasi, tingkat bunga, nilai tukar domestik dan indeks

pasar” terhadap tingkat pengembalian investasi saham. Variabel-variabel tersebut

menurut studi empirik yang dilakukan oleh beberapa peneliti menunjukkan bahwa

terjadi pola hubungan negatif antara inflasi dengan tingkat pengembalian investasi

saham dan komoditas future (Jacob and Pettit, 1989, p 137 ).

77

Beberapa hasil penelitian tentang pasar modal di Indonesia menunjukkan

bahwa tingkat pengembalian investasi saham yang dihitung dari pendapatan dividen

dan selisih harga (capital gain) ternyata lebih banyak dipengaruhi oleh variabel

ekonomi makro daripada variabel ekonomi mikro (keadaan fundamental perusahaan).

Penelitian di Bursa Efek Jakarta tentang faktor-faktor penentu tingkat risiko yang

diukur dari nilai variabilitas tingkat pendapatan saham menunjukkan hasil bahwa,

Tingkat risiko dipengaruhi secara nyata oleh variabel-variabel ekonomi makro, yaitu

pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan kurs valuta asing (Rp/USD), sedangkan

dalam variabel mikro hanya struktur aktiva saja yang mempengaruhi tingkat risiko

saham (Sinaga, 1994, p 123).

2.3.5. Perubahan Nilai Tukar Mata Uang dan Imbal Hasil Saham

Mata uang telah menjadi komoditas utama perdagangan dunia, karena

ekonomi dunia telah menjadi lebih terintegrasi pada akhir-akhir ini. Umumnya

ekonomi yang kuat akan menghasilkan mata uang yang kuat, tetapi informasi ini

sangat berbahaya bagi investor saham. Ketika nilai saham meningkat di Amerika

pada periode 1980 dan 1990, nilai tukar USD terdepresiasi terhadap JPY, dari 1 USD

= JPY 275 menjadi 1 USD = JPY 100 (Teweles R dan Bradley E, 1998, p 448).

Depresiasi mata uang suatu negara secara teori juga berpotensi untuk

menurunkan harga saham, dengan penjelasan sebagai berikut: a) dalam era pasar

78

bebas, depresiasi/pelemahan mata uang suatu negara akan menyebabkan investasi

pada saham di negara tersebut tidak menarik, karena menghasilkan imbal hasil yang

berkurang dibandingkan dengan investasi dalam mata uang negara lain, b) emiten

yang memiliki hutang dalam mata uang lain atau bahan bakunya adalah impor, akan

sangat terbebani dengan peningkatan nilai hutang dan bunganya atau biaya produksi,

yang berpotensi untuk menurunkan laba perusahaan.

Studi Roll ( 1992 ) dan Drummen & Zimmerman ( 1992 ) menunjukkan bukti

empiris adanya korelasi yang rendah antara pasar saham dan gerakan-gerakan mata

uang dari negara-negara industri periode 1973-1993. Husnan dan Pudjiastuti (1994)

mendapatkan korelasi negatif antara perubahan nilai tukar dollar AS dan imbal hasil

beberapa pasar saham.

Telaah teori mengungkapkan dua model yang berkaitan dengan hubungan

antara kurs mata uang domestik terhadap mata uang asing dengan kinerja bursa, yaitu

model flow oriented dan model stock - oriented. Model flow - oriented (Dombusch

dan Fischer) mengungkapkan, perubahan nilai tukar mempunyai aliran terhadap

perubahan neraca perdagangan, pendapatan dan lebih lanjut ke harga saham di bursa

efek. Perubahan itu lebih lanjut akan berpengaruh terhadap permintaan uang dan

nilai tukar mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing.

Model Stock - oriented (Branson, Frankel) dikatakan sebagai model yang

dinamis. Ekspektasi atau prediksi nilai uang masa yang akan datang merupakan

dasar pertimbangan harga saham saat ini. Nilai suatu saham hakikatnya merupakan

nilai sekarang (present value) dari cash flow perusahaan di masa mendatang. Bila

79

nilai tukar mata uang masa depan diprediksi baik, maka cash flow perusahaan akan

cenderung baik dan lebih lanjut harga sahamnya di bursa juga baik.

Penelitian empiris pengaruh dari perubahan nilai tukar mata uang terhadap

kinerja saham di bursa menunjukkan hasil beragam. Pada bursa efek yang sudah

maju (developing market) umumnya terdapat korelasi negatif signifikan antara kurs

mata uang dengan kinerja bursa. Bila kurs mata uang dalam negeri melemah atau

nilai dolar naik, maka kinerja saham di bursa efek dalam negeri akan melemah.

Sedangkan penelitian empiris pada bursa efek yang tergolong sedang

berkembang (emerging market), seperti Indonesia menunjukkan hasil berbeda pada

kurun waktu yang berbeda. Bila perubahan dari kurs mata uang tinggi, maka

umumnya hubungannya dengan kinerja saham di bursa akan negatif signifikan.

Namun bila perubahannya tidak mengagetkan pelaku pasar, maka umumnya tidak

berkorelasi secara signifikan. Artinya, dalam jangka pendek perubahan dari kurs mata

uang tak berhubungan dengan penurunan atau kenaikan kinerja saham di bursa efek.

Perusahaan Pertamina selaku perusahaan penghasil minyak, saat ini masih

mempunyai ketergantungan impor dalam hal pengadaan bahan baku produksi. Untuk

keperluan impor bahan produksi membutuhkan mata uang asing dalam bentuk dolar.

Pertamina mempunyai ketergantungan dengan kebutuhan masyarakat dalam hal

penyediaan bahan bakar minyak. Adanya antrian pada beberapa stasiun pengisian

bahan bakar minyak (SPBU) dan di beberapa tempat kehabisan stok menunjukkan

dan mengindikasikan adanya hambatan dalam produksi dan distribusi BBM.

Kebutuhan peningkatan produksi memerlukan bahan baku produksi yang lebih

banyak. Dampaknya kebutuhan impor bahan produksi menjadi meningkat, berarti ada

80

peningkatan kebutuhan mata uang dolar. Peningkatan kebutuhan mata uang dolar,

sejalan dengan teori pada model flow - oriented, maka kurs dolar akan menguat atau

rupiah menjadi melemah.

Menjadi pertanyaan, apakah kelemahan rupiah lebih lanjut akan berpengaruh

signifikan terhadap kinerja saham di BEJ? Sejalan dengan teori pada model stock -

oriented, maka salah satu faktor yang sangat menentukan, yaitu ekspektasi pasar

terhadap nilai uang rupiah waktu mendatang. Sedangkan melalui teori model flow-

oriented perlu memperhatikan ambang batas perubahan dari kurs rupiah.

Dengan demikian dapat dirumuskan, ekspektasi pasar terhadap nilai uang

rupiah waktu mendatang dan ambang batas perubahan dari kurs rupiah merupakan

dua faktor penentu untuk menjawab pertanyaan, bagaimana pengaruh dari perubahan

kurs mata uang terhadap kinerja saham di bursa efek. (Wahyudi, 2005,

http://www.suaramerdeka.com/harian/0507/04/eko2.htm)

2.3.6. Teori Portofolio Saham

Dalam terminologi investasi, dikenal istilah portofolio (portfolio), yaitu

kumpulan dari berbagai jenis instrumen investasi. Seorang investor individual

ataupun investor institusi, manajer investasi (fund manager), memilih berbagai jenis

instrumen investasi yang ada ke dalam portofolionya, dengan tujuan mengoptimalkan

sumber daya yang dimiliki agar dapat memberikan imbal hasil yang optimal,

menekan risiko pada tingkat tertentu yang dapat ditoleransi.

http://www.suaramerdeka.com/harian/0507/04/eko2.htm

81

Dengan memiliki portofolio yang terdiversifikasi, risiko yang tinggi pada

suatu jenis instrumen yang dapat memberikan imbal hasil tinggi pula, biasanya

dikompensasikan ke instrumen investasi yang rendah risikonya namun hanya dapat

memberikan imbal hasil yang rata-rata saja. Itulah yang dipesankan investor bijak;

don’t put the eggs in one basket, jangan menyimpan telur dalam satu keranjang saja.

Terdapat empat langkah pendekatan teori portofolio yang dianjurkan untuk

dilalui bagi setiap investor atau manajer investasi dalam membentuk portofolionya.

Pertama, security valuation, yang menjelaskan sejumlah sekuritas (instrumen) tak

terhingga dalam pengertian laba yang diharapkan dan risiko yang diperkirakan.

Kedua, asset allocation decision (keputusan pengalokasian aset atau aktiva) yakni

menentukan bagaimana aset akan didistribusikan di antara kelas-kelas investasi,

seperti saham atau obligasi. Ketiga, yaitu portfolio optimization (optimasi portofolio),

yakni merekonsiliasikan risiko dan laba dalam memilih sekuritas untuk dimasukkan

ke dalam portofolio, seperti menentukan portofolio saham mana yang menawarkan

laba terbaik untuk suatu risiko tertentu. Keempat, performance measurement

(mengukur kinerja), yakni membagi setiap kinerja saham (risiko) ke dalam

klasifikasi (sistematis) terkait-pasar dan klasifikasi (residual) terkait-

industri/sekuritas. Semua langkah itu tentu saja supaya portofolio itu dapat

memberikan imbal hasil yang optimal. (Suruji, kompas, 2005)

Harry Markowitz (2000) telah membuktikan bahwa investor akan

mendapatkan manfaat yang maksimal dari diversifikasi jika saham-saham dalam

portofolionya berada pada industri atau sektor yang berbeda. Berbeda disini berarti

adanya kecenderungan pergerakan tingkat imbal hasil atau pergerakan harga yang

82

tidak searah. Dengan menambahkan saham yang mempunyai korelasi negatif atau

rendah (semakin mendekati –1) pada portofolionya, investor dapat mengurangi risiko

portofolionya sampai pada level yang minimal tetapi tidak pernah bisa dihilangkan,

karena pada akhirnya risiko pada portofolio akan tergantung pada korelasi antara

saham-saham yang membentuk portofolio tersebut.

Meir Statman (2000) melakukan penelitian dengan membentuk “equally

weighted portfolio“ dengan sampel saham-saham di New York Stock Exchange

(NYSE) yang diambil secara acak mengemukakan 2 kesimpulan. Pertama , secara

rata-rata risiko portofolio akan semakin menurun dengan semakin banyaknya saham

yang ditambahkan ke dalam portofolio. Kesimpulan yang kedua yaitu berkurangnya

risiko dengan semakin banyaknya saham yang ditambahkan ke dalam portofolio akan

terhenti dan risiko tidak akan pernah mencapai nol.

Sumber utama risiko investasi saham terdiri dari dua hal. Pertama, risiko

yang disumbangkan dari kondisi umum perekonomian (risiko pasar), misalkan siklus

usaha, tingkat inflasi,tingkat suku bunga, nilai tukar, dan kondisi politik atau hal lain

yang merupakan faktor makroekonomi yang tidak bisa diprediksi dengan pasti dan

mempengaruhi tingkat imbal hasil dari masing-masing saham. Kedua, risiko khusus

dari masing-masing perusahaan (firm specific risk), misalkan perubahan susunan

karyawan, kegagalan dalam pemasaran produk dan lain-lain yang tidak berpengaruh

pada perusahaan lain dalam suatu perekonomian.

BAB II LANDASAN TEORI - Library & Knowledge Centerlibrary.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/Bab II_06-30.pdf · yang sangat menentukan stabilitas dan ... keseimbangan, semakin tinggi

Documents