BAB II LANDASAN TEORI II.1 Konsep Pajakthesis.binus.ac.id/Doc/Bab2/2007-1-00019-AK-Bab 2.pdfpajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) terutama oleh yang ... dan mencapai

BAB II

LANDASAN TEORI

II.1 Konsep Pajak

II.1.1 Pengertian, Unsur dan Fungsi Pajak

Pada dewasa ini perusahaan membutuhkan laporan operasional dan

laporan keuangan yang dapat dipercaya. Dalam hal ini, sumber yang paling

efektif dan dapat diandalkan adalah laporan keuangan. Keefektifan administrasi

pajak memerlukan adanya sistem pembukuan yang sehat dan dapat dipercaya.

Reliabilitas pembukuan untuk pajak merupakan persyaratan mutlak yang tak bisa

ditawar lagi.

Pajak secara umum dapat diartikan sebagai iuran rakyat kepada negara

berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan untuk membiayai keperluan

negara. Ada beberapa definisi mengenai pengertian Pajak, diantaranya akan

diuraikan dibawah ini:

Pengertian pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2001) adalah

iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat

dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung

dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (h

1)

Kemudian Andrian dalam Waluyo dan Ilyas (2000) menyatakan bahwa

pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) terutama oleh yang

wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat

prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya adalah untuk

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara

yang menyelenggarakan pemerintahan. (h 4)

Djajadiningrat dalam Resmi (2005) mendefinisikan pajak adalah suatu

kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan

suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu,

tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah

serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal-balik dari negara secara

langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum. (h 5)

Dari definisi-definisi diatas tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak

memiliki unsur-unsur :

1. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang

(bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta

aturan pelaksanaannya

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat

ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya

kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Selain daripada definisi dan unsur-unsur pajak yang tersebut diatas pajak

juga mempunyai fungsi yang sangat dominan dalam pemerintahan kita yaitu :

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu

sumber penerimaan pemerintahan untuk membiayai pengeluaran baik rutin

maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah

berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya

tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi

pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak

seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas

Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan lain-lain.

2. Fungsi Regulerend (Mengatur)

Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur

atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi,

dan mencapai tujuan–tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Beberapa

contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur adalah :

a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak

Penjualan atas Barang Mewah (PPn-BM) dikenakan pada saat terjadi

transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka

tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal

harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-

lomba untuk mengkonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup

mewah).

b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar

pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi

(membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan

pendapatan.

c. Tarif pajak ekspor adalah 0%, dimaksudkan agar para pengusaha

terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga

akhirnya dapat memperbesar devisa negara.

d. Pajak Penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri

tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain,

dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut

karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan

kesehatan).

e. Pembebasan Pajak Penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi yang

diperoleh sehubungan dengan transaksi dengan anggota, dimaksudkan

untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.

f. Pemberlakuan tax holiday, dimaksudkan untuk menarik investor asing

agar menanamkan modalnya di Indonesia.

II.1.2 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 25

Waluyo dan Ilyas (2000) mendefinisikan “Pajak Penghasilan Pasal 25

adalah angsuran Pajak Penghasilan yang harus disetorkan dan atau dibayarkan

sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulannya dalam tahun pajak berjalan.” (h

204)

Mengacu pada pendapat Mardiasmo (2001) pengertian Pajak Penghasilan

Pasal 25 dapat dikemukakan sebagai pelunasan/angsuran pajak tentang

penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib

Pajak dalam tahun berjalan.

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak

Penghasilan (selanjutnya disebut UU PPh) Pasal 25 menyatakan demikian:

1) Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri

oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang

terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun

pajak yang lalu dikurangi dengan :

a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 22; dan

b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang diluar negeri yang boleh

dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; dibagi 12 (dua belas)

atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

2) Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk

bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan

Tahunan Pajak Penghasilan, sama dengan besarnya angsuran pajak untuk

bulan terakhir tahun pajak yang lalu.

3) Dihapus.

4) Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk

tahun yang lalu, maka besarnya angsuran pajak dihitung kembali

berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan

berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak.

5) Dihapus.

6) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan

besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu,

yaitu :

a. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian;

b. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;

c. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu

disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan;

d. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;

e. Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak

Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari

angsuran bulanan sebelum pembetulan;

f. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

7) Penghitungan besarnya angsuran pajak bagi Wajib Pajak baru, bank, Badan

Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Wajib Pajak tertentu

lainnya termasuk Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu diatur

dengan Keputusan Menteri Keuangan.

8) Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang bertolak keluar negeri wajib membayar

pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

9) Pajak yang telah dibayar sendiri dalam tahun berjalan oleh Wajib Pajak

pribadi pengusaha tertentu merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk

tahun pajak yang bersangkutan, kecuali apabila Wajib Pajak yang

bersangkutan menerima atau memperoleh penghasilan lain yang tidak

dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final menurut Undang-undang

ini.

Ketentuan pasal 25 Undang-undang Pajak Penghasilan mengatur tentang

penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib

Pajak dalam tahun berjalan.

Pembayaran pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan:

1. Wajib Pajak membayar sendiri (PPh pasal 25)

2. Melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga (PPh pasal 21, 22,

23, dan 24).

Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri

oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang

terutang menurut SPT PPh tahun pajak yang lalu dikurangi dengan Pajak

Penghasilan yang dipotong dan/atau dipungut (yang tidak Bersifat final) serta

Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang diluar negeri yang boleh

dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, pasal 22, pasal 23, dan pasal

24, dibagi banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

II.1.3 Sistem Pemungutan Pajak Penghasilan

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan,

maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan

pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan

diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan

dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaanya yakni

dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan,

penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Badan

Peradilan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara

maupun warganya.

3. Tidak menganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh menganggu kelancaran kegiatan produksi maupun

perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian

masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgeter, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan

sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong

masyarakat dalam memenuhi kewajiaban perpajakannya. Syarat ini telah

dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi

pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara

lain :

1. Teori Asuransi

Adalah termasuk dalam tugas negara untuk melindungi rakyat dan segala

kepentingannya : keselamatan dan keamanan jiwa, dan juga harta bendanya.

Sepertinya halnya dalam perjanjian asuransi (pertanggungan), untuk

melindungi orang dan kepentingan tersebut diperlukan pembayaran premi.

Dalam hubungan negara dengan rakyatnya, pajak inilah yang dianggap

sebagai premi yang sewaktu-waktu harus dibayar oleh masing-masing.

Meskipun teori ini hanya sekedar untuk memberi dasar hukum kepada

pemungut pajak, namun beberapa ahli menentangnya. Mereka berpendapat

bahwa perbandingan antara pajak dan perusahaan asuransi tidaklah tepat,

karena :

o Dalam hal timbul kerugian, tidak ada penggantian secara langsung dari

negara,

o Antara pembayaran jumlah pajak dengan jasa yang diberikan oleh negara

tidaklah terdapat hubungan langsung.

2. Teori Kepentingan

Teori ini dalam ajarannya yang semula hanya memperhatikan pembagian

beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban

ini harus didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dalam tugas-

tugas pemeritah, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang beserta harta

bendanya. Oleh karena itu, sudah sewajarnyalah jika biaya-biaya yang

dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada mereka.

3. Teori Daya Pikul

Teori ini mengandung kesimpulan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak

terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu

perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk kepentingan tersebut

diperlukan biaya-biaya yang harus dipikul oleh segenap orang yang

menikmati perlindungan itu, yaitu dalam bentuk pajak. Teori ini

menekankan pada asas keadilan, bahwasanya pajak haruslah sama beratnya

untuk setiap orang. Pajak harus dibayar menurut daya pikul seseorang. Daya

pikul sesseorang dapat diukur berdasarkan besarnya penghasilan dengan

memperhitungkan besarnya pengeluaran atau pembelanjaan seseorang.

Dalam Pajak Penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi, daya pikul untuk

pengeluaran atau pembelanjaan dinyatakan dengan sejumlah penghasilan

tertentu yang tidak dikenakan pajak. Untuk mengukur daya pikul dapat

digunakan 2 (dua) pendekatan yaitu :

o Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang

dimiliki oleh sseorang.

o Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan material

yang harus dipenuhi.

4. Teori Kewajiban Pajak atau Teori Bakti

Berlawanan dengan ketiga teori sebelumnya, yang tidak mengutamakan

kepentingan negara di atas kepentingan warganya, maka teori ini

mendasarkan pada paham Organische Staatsleer. Paham ini mengajarkan

bahwa karena sifat suatu negara maka timbullah hak mutlak untuk

memungut pajak. Orang-orang tidaklah berdiri sendiri, dengan tidak adanya

persekutuan tidaklah akan ada individu. Oleh karenanya maka persekutuan

(yang menjelma menjadi negara) berhak atas satu dan yang lain. Akhirnya

setiap orang menginsyafi bahwa menjadi suatu kewajiban asli untuk

membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran

pajak.

5. Teori Daya Beli

Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, melainkan

hanya melihat pada efeknya, dan memandang efek yang baik itu sebagai

dasar keadilannya. Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak disamakan

dengan pompa, yaitu mengambil daya beli dari rumah tangga dalam

masyarakat untuk rumah tangga negara, dan kemudian menyalurkannya

kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat

dan untuk membawanya kearah tertentu. Teori ini mengajarkan bahwa

penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap

sebagai dasar keadilan pemungutan pajak.

Dalam melakukan pemungutan pajak kita mengenal tata cara pemungutan

pajak yaitu yang terdiri dari :

1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel :

a. Stelsel nyata (riel stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata),

sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak,

yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata

mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel

ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya

pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil

diketahui).

b. Stelsel anggapan (fictieve stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh

undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama

dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat

ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.

Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayarkan selama tahun

berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan

kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada

keadaan yang sesunggunya.

c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel

anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu

anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan

keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih

besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus

menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta

kembali.

2. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak

yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari

dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak

dalam negeri.

b. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di

wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang

yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di

Indonesia. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak luar negeri.

3. Sistem Pemungutan Pajak

a. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada

aparatur perpajakan (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang

terutang oleh Wajib Pajak. Dalam sistem ini inisiatif dan kegiatan dalam

menghitung dan pemungutan pajak sepenuhnya ada pada aparatur

perpajakan. Sistem ini akan berhasil dengan baik kalau aparatur

perpajakan baik kualitas maupun kuantitas telah memenuhi kebutuhan.

Ciri-cirinya :

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada

fiskus.

2) Wajib Pajak bersifat pasif.

3) Utang timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh

fiskus.

b. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada

Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Dalam tata cara ini kegiatan pemungutan pajak diletakkan kepada

aktivitas dari masyarakat sendiri, dimana wajib pajak diberi kepercayaan

untuk :

o Menghitung sendiri pajak yang terutang

o Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang

o Membayar sendiri jumlah pajak yang harus dibayar

o Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang

o Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Tata cara ini berhasil dengan baik, kalau masyarakat sendiri mempunyai

pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi.

Ciri-cirinya :

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada

Wajib Pajak sendiri,

1) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan

sendiri pajak yang terutang,

2) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada

pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan)

untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya :

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak

ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 sebagaimana telah terakhir dengan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU KUP) dan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 sebagaimana telah

terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU

PPh), tetap berdasarkan sistem self assessment. Dalam sistem tersebut,

masyarakat diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung,

memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus

dibayar.

Untuk memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi para Wajib Pajak,

berkenaan dengan pelaksanaan pemungutan pajak dengan sistem self assessment,

maka apabila dalam waktu sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak,

berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak,

Direktur Jenderal Pajak tidak juga menerbitkan ketetapan pajak, maka jumlah

pembayaran yang diberitahukan dalam Surat Pemberitahuan Masa atau Surat

Pemberitahuan Tahunan pada hakikatnya telah menjadi tetap dengan sendirinya

atau telah menjadi pasti karena hukum menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. Dengan demikian, Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang

bersangkutan telah merupakan ketetapan yang tetap dan tidak akan diubah

(rampung).

Dalam sistem pemajakan self assessment dengan penetapan pajak

terutang oleh Wajib Pajak sendiri, pelunasan pajak dilakukan selama tahun

berjalan dan kalau masih ada kekurangan dilunasi setelah akhir tahun bersama

dengan penyampaian atau sebelum batas waktu akhir (25 Maret) penyampaian

SPT Tahunan. Pelunasan pajak selama tahun berjalan dapat dilakukan melalui

sistem membayar sendiri (self payment) dan potongan atau pungutan pajak oleh

pihak lain (withholding system). Pelunasan sendiri oleh Wajib Pajak selama

tahun berjalan dilakukan dengan membayar angsuran bulanan sesuai dengan

ketentuan Pasal 25 (misalnya 1/12 dari PPh terutang menurut SPT tahun yang

lalu setelah dikurangi dengan kredit pajak). Potongan pajak selama tahun

berjalan oleh pihak ketiga dilakukan setiap ada penghasilan yang diterima Wajib

Pajak (misalnya dividen, bunga dan sewa) yang dibayarkan oleh pemotong.

Pemotongan ini dilakukan setiap saat apabila Wajib Pajak menerima penghasilan

(misalnya berupa dividen, bunga dan royalti). Selain pemotongan pajak,

dilakukan juga pemungutan pajak yang dilaksanakan setiap Wajib Pajak

melakukan transaksi dengan badan pemungut pajak (misalnya impor atau

pembayaran dari bendaharawan pemerintah).

Pembayaran PPh Pasal 25 (angsuran pembayaran pajak yang dilakukan

setiap bulan oleh wajib pajak berdasarkan ketentuan Pasal 25 UU PPh)

merupakan pembayaran dimuka terhadap utang pajak penghasilan yang akan

dihitung sendiri (self assessment) oleh wajib pajak pada akhir tahun pajak

(melalui penyampaian SPT).

Secara substansial, sebetulnya sistem pemotongan dan pemungutan pajak

berakibat sama bagi wajib pajak dan pemotong atau pemungut pajak. Istilah

potongan dipakai untuk menunjukkan objek yang dikenakan potongan, yaitu

penghasilan (bruto) yang dibayarkan atau diterimakan oleh pemotong pajak.

Beberapa kategori yang penghasilan itu misalnya dividen, bunga, sewa, royalty,

gaji dan upah. Karena adanya suatu aliran penghasilan (income stream), sebagai

bagian dari mekanisme transaksi financial tersebut, penyedia pembayaran

menahan sebagian penghasilan sehingga penerima penghasilan tidak menerima

seluruh jumlah penghasilannya.

Sementara itu, pungutan pajak menunjuk kepada suatu praktek pengenaan

pajak atas potensi penghasilan yang terkandung dalam suatu transaksi, misalnya

impor barang modal, bahan baku, pembelian barang dagangan (untuk dijual

kembali) dan penerimaan kontrak pemborongan. Berbeda dengan pemotongan

pajak, umumnya (kecuali untuk jasa pemborongan) pungutan pajak dapat

berakibat penambahan pembayaran oleh yang bertransaksi (misalnya pada impor

barang, pembelian barang dagangan). Setiap menerima penghasilan yang

dipotong pajak (misalnya bunga), perusahaan akan mencatat adanya potongan

pajak penghasilan.

Pada akhir tahun pajak, sesuai dengan sistem self assessment, wajib pajak

diminta untuk menghitung sendiri utang pajak penghasilannya. Setelah

mengkreditkan angsuran pajak (PPh Pasal 25), potongan (PPh Pasal 21 dan Pasal

23), pungutan pajak (PPh Pasal 22) dan pajak luar negeri (kalu ada; PPh Pasal

24) kekurangannya harus disetor wajib pajak sebelum tanggal 25 pada bulan

akhir pemasukan SPT.

II.2 Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Wajib Pajak Badan

II.2.1 Pengertian Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan

Prosedurnya

Pelunasan pajak yang dilakukan selama tahun berjalan dilakukan setelah

akhir tahun bersama dengan penyampaian atau sebelum batas waktu akhir

penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan.

Mardiasmo (2001) mendefinisikan “Surat Pemberitahuan (SPT) adalah

surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan

pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan.” (hal. 20)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 9 Tahun 1994 sebagaimana telah terakhir dengan Undang-undang

Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU KUP), Surat Pemberitahuan

adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan

dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau

harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan.

Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu

Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

Surat Pemberitahuan Tahunan wajib pajak badan adalah Surat

Pemberitahuan yang digunakan oleh wajib pajak badan untuk suatu Tahun Pajak

atau Bagian Tahun Pajak.

Pada prinsipnya setiap Wajib Pajak Pajak Penghasilan diwajibkan

menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan pertimbangan efisiensi dan

pertimbangan lainnya. Untuk itulah terdapat prosedur-prosedur yang harus

dipenuhui oleh Wajib Pajak yaitu :

1. Wajib Pajak harus mengambil sendiri Surat Pembertahuan di tempat yang

telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (kantor-kantor di lingkungan

Direktorat Jenderal Pajak dan tempat-tempat lain yang ditentukan oleh

Direktorat Jenderal Pajak yang diperkirakan mudah terjangkau oleh Wajib

Pajak) dengan menunjukan NPWP.

2. Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, jelas, dan

lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pengisian formulir

SPT yang tidak benar yang mengakibatkan pajak yang terutang kurang

dibayar, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan

perpajakan.

3. Wajib Pajak harus menandatangani serta menyampaikan kembali ke kantor

Direktorat Jenderal Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan. Apabila

SPT disampaikan melalui Pos secara tercatat atau dengan cara lain yang

ditetapkan dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak, maka tanda bukti

dan tanggal pengiriman SPT yang telah lengkap dapat dianggap sebagai

tanda bukti dan tanggal penerimaan.

4. Keterangan dan atau dokumen lain dan bukti-bukti yang harus dilampiri pada

SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan, antara lain :

o Neraca dan Laporan Laba Rugi Tahun Pajak yang bersangkutan dari

Wajib Pajak itu sendiri beserta rekonsiliasi laba rugi fiskal.

o Daftar penghitungan penyusutan dan atau amortisasi fiskal.

o Penghitungan kompensasi kerugian dalam hal yang terdapat sisa kerugian

tahun-tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan.

o Surat Setoran Pajak Pasal 29 yang seharusnya, dalam hal terdapat

kekurangan pajak yang terutang, kecuali ada izin untuk mengangsur atau

menunda pembayaran PPh Pasal 29.

o Surat Kuasa Khusus, dalam hal SPT ditandatangani bukan oleh Wajib

Pajak.

o Lampiran-lampiran lainnya yang dianggap perlu untuk menjelaskan

penghitungan besarnya Penghasilan Kena Pajak atau besarnya PPh Pasal

25.

Tata cara penerimaan dan pengelolaan Surat Pemberitahuan memuat hal-

hal mengenai antara lain penelitian kelengkapan, pemberian tanda terima,

pengelompokan Surat Pemberitahuan Lebih Bayar, Kurang Bayar dan Nihil,

prosedur perekaman dan tindak lanjut pengelolaannya, yang diatur dengan

Keputusan Menteri Keuangan.

Bagi Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk

menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata

uang selain Rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dan mata

uang selain Rupiah yang diizinkan.

Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan, harus disampaikan paling lambat 3

(bulan) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Apabila Surat Pemberitahuan terlambat atau tidak disampaikan dalam

jangka waktu yang telah ditetapkan atau batas waktu perpanjangan penyampaian

SPT , dikenakan sanksi administrasi sebesar RP 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

untuk SPT Tahunan. Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT atau

menyampaikan SPT tetapi isinya tidak lengkap atau melampirkan keterangan

yang isinya tidak benar kerena kealpaan Wajib Pajak sehingga dapat

menimbulkan kerugian negara akan dipidana.

II.2.2 Fungsi Surat Pemberitahuan Tahunan PPh

Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh adalah sebagai sarana

Wajib Pajak untuk menetapkan sendiri besarnya pajak yang terutang dengan

cara:

1. Melaporkan dan mempertanggung-jawabkan penghitungan jumlah pajak

yang terutang;

2. Melaporkan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam satu

Tahun Pajak/Bagian Tahunan Pajak;

3. Melaporkan pemotongan/pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak lain

dalam suatau Tahunan Pajak (Pasal 3 ayat (1) UU KUP).

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah

sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penhitungan

jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

o Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau

melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak

atau Bagian Tahun Pajak;

o Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;

o Harta dan kewajiban;

o Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau

pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak,

yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Bagi Wajib Pajak yang telah menghitung, memperhitungkan, Membayar

dan melaporkan pajaknya dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-

undangan perpajakan yang berlaku, apabila dalam waktu 10 (sepuluh) tahun

Direktorat Jenderal Pajak tidak mengeluarkan ketetapan pajak, jumlah (Pasal 13

ayat (4) UU KUP).

II.2.3 Bentuk dan ISi SPT Tahunan PPH Wajib Pajak Badan

SPT Tahunan PPH WP Badan Formulir 1771 dan SPT Tahunan PPh bagi

Wajib Pajak Badan yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa

Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat (Formulir 1771/$) terdiri dari Induk

SPT dam lampiran-lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak

terpisahkan.

Pasal 3 ayat (6) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya

disebut UU KUP) menyatakan bentuk dan isi Surat Pemberitahuan serta

keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan ditetapkan dengan

Keputusan Menteri Keuangan.

Mengingat fungsi Surat Pemberitahuan merupakan sarana Wajib Pajak

antara lain untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan

jumlah pajak dan pembayaran, maka dalam rangka keseragaman dan

mempermudah pengisian serta pengadministrasiannya, bentuk dan isi Surat

Pemberitahuan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sekurang-kurangnya

memuat jumlah peredaran, jumlah penghasilan, jumlah Penghasilan Kena Pajak,

jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan atau

kelebihan pajak, serta harta dan kewajiban diluar kegiatan usaha.

Untuk Wajib Pajak yang wajib melakukan pembukuan harus dilengkapi

dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba serta keterangan-

keterangan lainnya yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan

kena pajak. Surat Pemberitahuan harus dilampiri dengan keterangan dan

dokumen yang dapat berupa antara lain surat kuasa, surat keterangan tentang

perkawinan dengan pisah harta dan penghasilan, dokumen yang berkenaan

dengan impor atau ekspor dan Surat Setoran Pajak.

Induk SPT dan lampiran-lampirannya, masing-masing diberi Nomor

Kode dan Nama formulirnya sebagai berikut:

Kode Formulir

No 1771 1771/$

Nama Formulir Keterangan

1 1771 1771/$ SPT Tahunan PPh WP

Badan

Induk SPT

2 1771-I 1771-I/$ Penghitungan Penghasilan

Neto Fiskal

Lampiran I

3 1771-II 1771-II/$ Perincian Harga Pokok

Penjualan, Biaya Usaha

Lainnya Dan Biaya Dari

Lampiran II

Luar Usaha

4 1771-III 1771-III/$ Kredit Pajak Dalam Negeri Lampiran III

5 1771-IV 1771-IV/$ PPh Final, Penghasilan

Yang Tidak Termasuk

Objek Pajak

Lampiran IV

6 1771-V 1771-V/$ Daftar Pemegang Saham/

Pemilik Modal Dan Jumlah

Deviden Yang Dibagikan,

Daftar Susunan Pengurus

Dan Komisaris

Lampiran V

7 1771-VI 1771-VI/$ Daftar Penyertaan Modal

Pada Perusahaan Afiliasi,

Daftar Pinjaman Dari/

Kepada Pemegang Saham

Dan Atau Perusahaan

Afiliasi

Lampiran VI