BAB II LANDASAN TEORI A. Teori Keagenaneprints.mercubuana-yogya.ac.id/3073/3/BAB II.pdf · Kesimpulan dari beberapa pengertian kinerja keuangan diatas yaitu kinerja keuangan adalah

13

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Keagenan

Teori agensi merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara

pemilik modal (principal) yaitu investor dengan manajer (agent). Teori agensi

terjadi ketika pemilik modal (principal) menyewa manajemen (agent) untuk

melaksanakan suatu jasa, dan dalam menyewa manajemen, pemilik modal

(principal) memberikan wewenang kepada manajemen (agent) untuk

membuat keputusan.

Hubungan keagenan sebagai suatu kontrak dimana satu orang atau

lebih (principal) melibatkan orang lain (agent) untuk melakukan layanan

tertentu demi kepentingan principal yang melibatkan pendelegasian beberapa

kewenangan pengambilan keputusan kepada agen (Jensen dan Meckling,

1976). Principal memperkerjakan agent untuk melakukan tugas demi

kepentingan principal, termasuk pendelegasian otoritas pengambilan

keputusan dari principal kepada agent. Principal memberikan suatu

wewenang kepada agent untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan

kontrak kerja yang telah disepakati. Wewenang dan tanggungjawabagen

maupun prinsipal diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama.

2

Adanya kepentingan yang saling bertentangan (conflict of interest),

menyebabkan hubungan kontrak yang baik antara pemilik (principal) dan

manajemen (agent) sulit terjalin. Dalam praktiknya dapat terjadi konflik

kepentingan ketika tidak semua keadaan diketahui oleh semua pihak, dan sebagai

akibatnya, ketika konsekuensi-konsekuensi tertentu tidak dipertimbangkan oleh

pihak-pihak tersebut, hal tersebut dapat mengakibatkan adanya

ketidakseimbangan informasi (asymmetry information) yang dimiliki principal

dan agent. Ketidakseimbangan informasi merupakan suatu kondisi dimana

principal tidak memiliki informasi yang mencukupi mengenai kinerja agent dan

tidak dapat merasa pasti bagaimana usaha agent memberikan kontribusi pada hasil

aktual perusahaan. Akibat adanya informasi yang tidak seimbang ini, dapat

menimbulkan dua permasalahan yang disebabkan karena kesulitan principal

mengawasi dan kesulitan melakukan kontrol terhadap tindakan-tindakan agent.

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan permasalahan tersebut adalah:

1. Moral Hazard, yaitu permasalaan yang muncul jika agent tidak

melaksanakan hal-hal yang disepakati bersama dalam kontrak kerja.

2. Adverse selection, yaitu suatu keadaan dimana principal tidak dapat

mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agent didasarkan

pada informasi yang telah diperoleh, atau terjadi sebagai kelalaian dalam

tugas.

Selain itu menurut Jensen dan Meckling (1976), menyatakan bahwa

pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan merupakan salah

3

satu faktor yang memicu timbulnya konflik kepentingan yang disebut konflik

keagenen sehingga dapat menimbulkan biaya keagenan. Biaya tersebut terdiri

dari:

1. Monitoring Cost

Merupakan suatu biaya yang dikeluarkan oleh pemilik untuk mengawasi

perilaku manajer dalam mengelola perusahaan, termasuk juga usaha untuk

mengendalikan perilaku manajer melalui pembatasan anggaran dan

kebijakan kompensasi.

2. Bonding Cost

Merupakan suatu biaya yang dikeluarkan oleh manajer untuk menjamin

bahwa manajer tidak akan bertindak yang akan merugikan pemlik.

3. Residual Cost

Merupakan penurunan tingkat kesejahteraan, baik bagi pemilik maupun

manajer setelah adanya hubungan keagenan.

Menurut Jensen dan Meckling (1976), ada dua cara untuk meredam

tindakan para agent yang tidak sesuai dengan kepentingan principal, yaitu:

1. Mengawasi perilaku agent dengan mengadopsi fungsi audit dan

mekanisme corporate governance lain yang dapat meluruskan kepentingan

agent dengan kepentingan principal.

2. Menyediakan insentif kepegawaian yang menarik kepada agent dan

mengadakan struktur reward yang dapat membujuk para agent untuk

bertindak sesuai dengan kepentingan terbaik principal.

4

Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas

kepentingan mereka. Principal diasumsikan tertarik hanya pada hasil

keuangan yang bertambah dari investasi mereka dalam perusahaan. Para agent

diasumsikan menerima kepuasan bukan saja dari kompensasi keuangan, tetapi

juga dari syarat-syarat yang terlibat dalam hubungan agensi, seperti jam kerja

yang fleksibel, kondisi kerja yang menarik, dan kemurahan jumlah waktu

luang. Perbedaaan kepentingan tersebut mendorong agent untuk menyajikan

informasi yang tidak sebenarnya kepada principal. Istilah bahaya moral

diberikan kepada seorang agent, dimana dalam situasi tertentu seorang agent

dengan sengaja termotivasi menyajikan informasi yang salah.

B. Manajemen Laba

1. Definisi Manajemen Laba

Manajemen laba didefinisikan sebagai upaya manajer perusahaan

untuk mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan

tujuan untuk mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui kinerja

perusahaan dan kondisi perusahaan (Sulistyanto, 2008). Stakeholder

adalah orang yang memiliki minat maupun kepentingan didalam suatu

perusahaan.

Menurut Schipper (1989), manajemen laba adalah intervensi atau

campur tangan dalam prosese penyusunan laporan keuangan dengan

tujuan untuk memaksimalkan keuntungan pribadi. Maksud dari definisi

5

tersebut yaitu bahwa manajemen laba merupakan perilaku oportunistik

manajer untuk memaksimalkan kepuasan mereka. Manajer melakukan

manajemen laba dengan memilih metode atau kebijakan akuntansi untuk

menaikkan laba atau menurunkan laba, pada saat menaikkan laba manajer

menggeser laba periode-periode yang akan datang ke periode sekarang dan

pada saat manajer menurunkan laba yaitu dengan menggeser laba periode

masa sekarang ke periode-periode berikutnya (Widodo, 2005).

Sugiri (2013) menyatakan definisi laba dibagi menjadi dua, yaitu

definisi luas manajemen laba merupakan tindakan manajer untuk

meningkatkan (mengurangi) laba yang dilaporkan saat ini atas suatu unit

dimana manajer bertanggung jawab, tanpa mengakibatkan peningkatan

(penurunan) profitabilitas ekonomis jangka panjang unit tersebut.

Sedangkan definisi sempit manajemen laba yaitu sebagai perilaku manajer

untuk “bermain” dengan komponen discretionary accrual dalam

menentukan besarnya laba.

Healy dan Wahlen (1999) menyatakan bahwa manajemen laba

terjadi apabila manajer menggunakan penilaian dalam pelaporan keuangan

dan dalam struktur transaksi untuk mengubah laporan keuangan guna

menyesatkan pemegang saham mengenai prestasi ekonomi perusahaan

atau mempengaruhi akibat-akibat perjanjian yang mempunyai kaitan

dengan angka-angka yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Dan

6

Menurut Fisher dan Rozenwig(1995), manajemen laba adalah

tindakan-tindakan manajer untuk menaikkan (menurunkan) laba periode

berjalan dari sebuah perusahaan yang dikelolanya tanpa menyebabkan

kenaikan (penurunan) keuntungan ekonomi perusahaan jangka panjang.

Dari beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa

manajemen laba merupakan aktivitas manejerial untuk mempengruhi dan

mengintervensi laporan keuangan.

2. Faktor Pendorong Manajemen Laba

Menurut Scott (2009), faktor-faktor yang mendorong manajer

melakukan kegiatan manajemen laba yaitu:

a. Kontrak Bonus

Laba sering dijadikan indikator penilaian prestasi manajer.

Oleh karena itu, jika manajer perusahaan yang memperole laba

dibawah target laba, maka akan melakukan manipulasi laba agar

memperoleh bonus yang maksimal di periode mendatang.

b. Stock Price Effect

Manajer melakukan manajemen laba dalam laporan keuangan

bertujuan untuk mempengaruhi pasar.

c. Faktor Politik

Untuk mengurangi biaya politis dan pengawasan dari

pemerintah, dilakukan dengan cara menurunkan laba, untuk

memperoleh kemudahan dan fasilitas dari pemerintah. Misalnya

7

dilakukan dengan cara menurunkan laba untuk meminimalkan tuntutan

serikat buruh.

d. Faktor Pajak

Pada periode terjadi kenaikan harga (inflasi), penggunaan LIFO

akan menghasilkan laba yang dilaporkan lebih rendah dan pajak yang

dibayarkan juga menjadi lebih rendah. Sehingga manajer perusahaan

berusaha menurunkan laba dengan tujuan mengurangi beban pajak

yang dikenakan perusahaan.

e. Penawaran Saham Perdana (IPO)

Biasanya perusahaan yang akan melakukan penawaran saham

perdana (IPO) melakukan aktifitas manajemen laba pada periode

terakhir sebelum IPO. Ketika perusahaan go public, maka informasi

keuangan merupakan sumber informasi yang penting dan utama.

Informasi tersebut dapat dipakai untuk mempengaruhi calon investor

tentang nilai perusahaan, maka manajer berusaha menaikkan laba yang

dilaporkan agar harga saham tinggi pada saat IPO.

3. Bentuk-bentuk Manajemen Laba

Scott (2009) menyatakan bentuk-bentuk manajemen laba yang

dilakukan oleh manajer antara lain:

a. Taking a Bath

Taking a bath terjadi pada periode stress atau reorganisasi

termasuk pengangkatan CEO yang baru. Jika perusahaan harus

8

melaporakan laba yang tinggi, maka manajer merasa dipaksa untuk

melaporkan laba yang tinggi, konsekuensinya manajer akan

menghapus aktiva dengan harapan laba yang akan datang dapat

meningkat.

b. Income Minimization

Bentuk ini dilakukan sebagai alasan politis pada periode laba

yang tinggi dengan mempercepat penghapusan aktiva tetap dan aktiva

tak berwujud dan mengakui pengeluaran sebagai biaya. Pada saat

profitabilitas perusahaan sangat tinggi dengan maksud agar tidak

mendapat perhatian secara politis, kebijakan yang diambil dapat

berupa penghapusan barang modal dan aktiva tak berwujud, biaya

iklan dan pengeluaran untuk Research and Development, hasil

akuntansi untuk biaya eksplorasi minyak, gas, dan sebagainya.

c. Income Maximization

Tindakan atas income maximization bertujuan untuk

melaporkan net income yang tinggi untuk tujuan bonus yang lebih

besar. Perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian hutang,

maka manajer cenderung untuk memaksimalkan laba.

d. Income Smoothing

Income smoothing merupakan bentuk manajemen laba yang

paling popular dan sering dilakukan oleh manajer. Manajemen laba

dilakukan oleh manajer dengan cara menaikkan atau menurunkan laba

9

untuk mengurangi fluktuasi dalam melaporkan laba, sehingga

perusahaan terlihat stabil dan tidak berisiko tinggi.

e. Offetting extradionary / unusual gains

Teknik ini dilakukan dengan memindahkan efek-efek laba yang

tidak biasa atau temporal yang berlawanan dengan trend laba.

f. Aggressive acconting applications

Teknik yang diartikan sebagai salah saji dan dipakai untuk

membagi laba antar periode.

g. Timing revenue dan Expense Recognition

Teknik ini dilakukan dengan membuat kebijakan tertentu yang

berkaitan dengan timing suatu transaksi.

4. Teknik dalam Manajemen Laba

Menurut Setiawati dan Na’im (2000) ada tiga teknik yang dapat

dilakukan dalam manajemen laba, yaitu:

a. Memanfaatkan Peluang untuk Membuat Estimasi Akuntansi

Manajemen mempengaruhi laba melalui perkiraan estimasi

akuntansi, antara lain estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi

kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tetap tak

berwujud, estimasi biaya garansi, dan lain-lain.

b. Mengubah Metode Akuntansi

10

Untuk dapat menaikkan dan menurunkan angka laba yaitu

dengan mengubah metode akuntansi yang berbeda dengan metode

sebelumnya. Perubahan metode akuntansi tersebut yang digunakan

untuk mencatat suatu transaksi, contoh; mengubah metode depresiasi

tetap, dari metode depresiasi angka tahunan ke metode depresiasi garis

lurus.

c. Menggeser Periode Biaya atau Pendapatan

Beberapa orang menyebutkan rekaya jenis ini sebagai

manipulasi keputusan operasional (Fischer dan Rozenweig, 1995).

Contoh merekayasa periode biaya atau pendapatan yaitu; seperti

mempercepat atau menunda pengeluaran untuk meneliti dan

mengembangkan sampai pada periode akuntansi berikutnya,

mempercepat atau menunda pengiriman produk ke pelanggan,

mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tidak dipakai.

C. Kinerja Keuangan

1. Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja perusahaan adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan

perusahaan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari aktivitas

perusahaan yang telah dilaksanakan pada periode wktu tertentu. Menurut

Jumingan (2006) kinerja merupakan gambaran prestasi yang dicapai

perusahaaan dalam kegiatan operasionalnya baik menyangkut aspek

11

keuangan, aspek pemasaran, aspek penghimpunan dana dan penyaluran

dana, aspek teknologi, maupun aspek sumber daya manusianya. Kinerja

dapat diartikan sebagai prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu

periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan

tersebut.

Menurut Sucipto (2003) pengertian kinerja keuangan adalah

penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan

suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba. Sedangkan

menurut IAI (2007) Kinerja Keuangan adalah kemampuan perusahaan

dalam mengelola dan mengendalikan sumberdaya yang dimilikinya.

Fahmi (2012) mengatakan kinerja keuangan adalah suatu analisis

yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah

melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan

secara baik dan benar.

Menurut Mulyadi (2007:2), pengertian kinerja keuangan adalah

penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi dan

karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang ditetapkan

sebelumnya. Selain itu, hal serupa juga dikemukakan oleh Sawir (2005)

yang menyatakan bahwa kinerja keuangan merupakan kondisi yang

mencerminkan keadaan keuangan suatu perusahaan berdasarkan sasaran,

standar, dan kriteria yang ditetapkan.

12

Kesimpulan dari beberapa pengertian kinerja keuangan diatas yaitu

kinerja keuangan adalah usaha yang dilakukan perusahaan supaya dapat

mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba. Perusahaan

dikatakan berhasil apabila berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Pengukuran Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan perusahaan berkaitan erat dengan pengukuran

dan penilaian kinerja. Pengukuran kinerja didefinisikan sebagai

“performing measurement“, yaitu kualifikasi dan efisiensi serta efektifitas

perusahaan dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansi.

Perusahaan menggunakan pengukuran kinerja dengan tujuan untuk

melakukan perbaikan pada kegiatan operasionalnya, supaya dapat bersaing

dengan perusahaan lainnya.

Kinerja keuangan dapat dinilai dengan beberapa alat analisis.

Menurut Jumingan (2006), berdasarkan tekniknya anlisis keuangan

dibedakan menjadi 8 (delapan) macam, yaitu:

a. Analisis Perbandingan Laporan Keuangan, merupakan teknik analisis

dengan cara membandingkan laporan keuangan dua periode atau lebih

dengan menunjukkan perubahan, baik dalam jumlah (absolut) maupun

dalam persentase (relatif).

b. Analisis Tren (tendensi posisi), merupakan teknik analisis untuk

mengetahui tendensi keadaan keuangan apakah menunjukkan kenaikan

atau penurunan.

13

c. Analisis Persentase per-Komponen (common size), merupakan teknik

analisis untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing

aktiva terhadap keseluruhan atau total aktiva maupun utang.

d. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja, merupakan teknik

analisis untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal

kerja melalui dua periode waktu yang dibandingkan.

e. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas, merupakan teknik analisis

untuk mengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya perubahan kas

pada suatu periode waktu tertentu.

f. Analisis Rasio Keuangan, merupakan teknik analisis keuangan untuk

mengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun

laporan laba rugi baik secara individu maupun secara simultan.

g. Analisis Perubahan Laba Kotor, merupakan teknik analisis untuk

mengetahui posisi laba dan sebab-sebab terjadinya perubahan laba.

h. Analisis Break Even, merupakan teknik analisis untuk mengetahui

tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami

kerugian.

3. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan

Menurut Munawir (2012) menyatakan bahwa tujuan dari

pengukuran kinerja keuangan adalah sebagai berikut:

a. Mengetahui tingkat likuiditas

14

Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk

memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada

saat ditagih.

b. Mengetahui tingkat solvabilitas

Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi

kewajiban keuangannya apabia perusahaan tersebut dilikuidasi, baik

keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.

c. Mengetahui tingkat rentabilitas

Rentabilitas atau yang sering disebut dengan profitabilitas

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba

selama periode tertentu.

d. Mengetahui tingkat stabilitas

Stabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan

usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan

kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya serta

membayar beban bunga atas hutang-hutangnya tepat pada waktunya.

D. Rasio Keuangan

1. Pengertian Rasio Keangan

Menurut Harahap (2010), rasio keuangan adalah angka yang

diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan

15

pos lainnya yang mempunyai hubungan relevan dan signifikan. Kasmir

(2012) mengatakan, rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan

angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu

angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu

komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antar

komponen yang ada di antara laporan keuangan.

Analisis laporan keuangan yang mencakup analisis rasio keuangan,

analisis kelemahan dan kekuatan di bidang financial akan sangat

membantu dalam menilai prestasi manajemen masalalu dan prospeknya

dimasa akan datang. Rasio tersebut dapat memberikan indikasi apakah

perusahaan memiliki kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban

finansialnya, besarnya piutang yang cukup rasional, efisiensi manajemen

persedian, perencanaan pengeluaran investasi yang baik, dan struktur

modal yang baik sehingga tujuan kemakmuran pemegang saham dapat

dicapai (Sartono, 2010).

2. Jenis-jenis Rasio Keuangan

Berdasarkan sumbernya rasio keuangan perusahaan digolongkan sebagai

berikut (Kasmir, 2012):

a. Rasio – rasio neraca ( Balance Sheet Ratio ), yaitu ratio – ratio yang

disusun dari data yang berasal dari neraca, misalnya current ratio, acid

test ratio, current asset to total asset ratio, current liabilities to total

asset ratio dan lain sebagainya.

16

b. Rasio – rasio Laporan Laba Rugi ( Income Statement Ratio ), ialah data

yang disusun dari data yang berasal dari income statement, misalnya

gross profit, net margin, operating margin, operating ratio dan

sebagainya.

c. Rasio – rasio antar Laporan Keuangan ( Intern Statement Ratio), ialah

ratio – ratio yang disusun dari data yang berasal dari neraca dan data

lainya berasal dari income statement, misalnya asset turnover,

Inventory turn over, receivable turnover, dan lain sebagainya.

Rasio keuangan dapat dibagi kedalam tiga bentuk umum yang sering

dipergunakan yaitu : Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas ( Leverage ),

dan Rasio Profitabilitas

1) Liquidity Ratio (Rasio Likuiditas)

Menurut Kasmir (2012) Rasio likuiditas atau sering juga disebut

dengan nama rasio modal kerja merupakan rasio yang digunakan untuk

mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Caranya adalah dengan

membandingkan komponen yang ada di neraca, yaitu total aktiva lancar

dengan total passiva lancar (utang jangka pendek). Penilaian dapat

dilakukan untuk beberapa periode sehingga terlihat perkembangan

likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu.

Tujuan dan manfaat rasio likuditas untuk perusahaan menurut

Kasmir (2012) adalah sebagai berikut:

17

1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau

utang yang secara jatuh tempo pada saat ditagih. Artinya, kemampuan

untuk 20 membayar kewajiban yang sudah waktunya dibayar sesuai

jadwal batas waktu yang telah ditetapkan (tanggal dan bulan tertentu).

2. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka

pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan. Artinya jumlah

kewajiban yang berumur di bawah satu tahun atau sama dengan satu

tahun, dibandingkan dengan total aktiva lancar.

3. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka

pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan sediaan atau

piutang. Dalam hal ini aktiva lancar dikurangi sediaan dan utang yang

dianggap likuiditasnya lebih rendah.

4. Untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada

dengan modal kerja perusahaan.

5. Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk

membayar utang.

6. Sebagai alat perencanaan ke depan, terutama yang berkaitan dengan

perencanaan kas dan utang.

7. Untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke

waktu dengan membandingkannya untuk beberapa periode.

8. Untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan, dari masing-

masing komponen yang ada di aktiva lancar dan utang lancar.

18

9. Menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki

kinerjanya, dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini.

a. Current Ratio (Rasio Lancar)

Current ratio atau rasio lancar merupakan rasio untuk

mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka

pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara

keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang

tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek atau utang yang

segera jatuh tempo.

Rumus untuk menghitung current ratio sebagai berikut:

CR =

Keterangan:

CR = Current Ratio / Rasio Lancar

Current Assets = Aktiva lancar

Current Liabilities = Kewajiban lancar

b. Quick Ratio (Rasio Cepat)

Quick Ratio merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan

perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang

lancar (utang jangka pendek) dengan aktiva lancar tanpa

memperhitungkan nilai sediaan (inventory). Artinya mengabaikan nilai

sediaan, dengan cara dikurangi dari total aktiva lancar. Hal ini

19

dilakukan karena sediaan dianggap memerlukan waktu relatif lebih

lama untuk diuangkan, apabila perusahaan membutuhkan dana cepat

untuk membayar kewajibannya dibandingkan dengan aktiva lancar

lainnya.

Quick Ratio dapat dihitung menggunakan rumus sebagai

berikut:

Quick Ratio =

Keterangan:

Quick Ratio = Rasio cepat

Current Assets = Aktiva lancar

Inventory = Persediaan

Current Liabilities = Kewajiban lancar

c. Cash Ratio (Rasio Kas)

Cash Ratio merupakan alat yang digunakan untuk mengukur

seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang.

Ketersediaan uang kas dapat ditunjukkan dari tersedianya dana kas

atau setara dengan kas seperti rekening giro atau tabungan di bank

(yang dapat ditarik setiap saat). Dapat dikatakan rasio ini menunjukkan

kemampuan sesungguhnya bagi perusahaan untuk membayar utang-

utang jangka pendeknya.

20

Rumus untuk menghitung cash ratio sebagai berikut:

Cash Ratio =

2) Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan

perusahaan dalam memenuhi segala kewajibannya baik jangka pendek

maupun jangka panjang apabila perusahaan dilikuidasi. Perusahaan yang

mempunyai aktiva/kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutang-

hutangnya disebut perusahaan yang solvable, sedang yang tidak disebut

insolvable. Perusahaan yang solvabel belum tentu ilikuid , demikian juga

sebaliknya yang insolvable belum tentu ilikuid.

Jenis-jenis rasio solvabilitas adalah sebagai berikut:

a. Total Debt to Total Assets Ratio (Rasio Hutang terhadap Total

Aktiva)

Total debt to total asset ratio merupakan persentase besarnya

dana yang berasal dari hutang. Total debt to total assets ratio

membandingkan antara hutang jangka pendek dan hutang jangka

panjang dengan jumlah keseluruhan aktiva yang dimiliki. Total debt to

total asset ratio bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan

dalam menjamin hutang-hutangnya dengan sejumlah aktiva yang

dimiliki perusahaan.

21

Rumus untuk menghitung total debt to total asset ratio yaitu

sebagai berikut:

Debt Ratio =

x 100%

b. Total Debt to Equity Ratio (Rasio Hutang terhadap Ekuitas)

Total debt to equity ratio adalah imbangan antara hutang yang

dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini

berarti modal sendiri semakin sedikit dibanding dengan hutangnya.

Bagi perusahaan sebaiknya, besarnya hutang tidak boleh melebihi

modal sendiri agar beban tetapnya tidak terlalu tinggi. Semakin kecil

rasio ini semakin baik. Maksudnya, semakin kecil porsi hutang

terhadap modal, semakin aman. Total debt to equity ratio digunakan

untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai oleh pihak

kreditur dibandingkan dengan equity.

Rumus untuk menghitung total debt to equity ratio yaitu

sebagai berikut:

Debt to Equity Ratio =

x 100%

3) Rasio Profitabilitas

Menurut Kasmir (2012), Rasio profitabilitas merupakan rasio

untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio

22

ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu

perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan

dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini

menunjukkan efisiensi perusahaan.

Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun

bagi pihak luar perusahaan, yaitu:

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan

dalam satu periode tertentu.

2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun

sekarang.

3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.

4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal

sendiri.

5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang

digunakan baik modal pinjman maupun modal sendiri.

6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang

digunakan baik modal sendiri.

7. Dan tujuan lainnya.

Jenis-jenis rasio profitabilitas adalah sebagai berikut:

a. Grosss Profit Margin (Margin Laba Kotor)

Gross Profit Margin merupakan perbandingan antara penjualan

bersih dikurangi dengan Harga Pokok penjualan dengan tingkat

23

penjualan, rasio ini menggambarkan laba kotor yang dapat dicapai dari

jumlah penjualan.

Rasio ini dapat dihitung menggunakan rumus yaitu:

Gross Profit Margin =

b. Net Profit Margin (Margin Laba Bersih)

Net Profit Margin merupakan ukuran keuntungan dengan

membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan

dengan penjualan. Rasio ini menunjukkan pendapatan bersih

perusahaan atas penjualan.

Rumus untuk menghitung net profit margin, sebagai berikut:

Net Profit Margin =

c. Return On Equity (ROE)

Return On Equity merupakan rasio yang digunakan untuk

mengukur kemampuan dari modal sendiri untuk menghasilkan

keuntungan bagi seluruh pemegang saham, baik saham biasa maupun

saham preferen.

24

Rumus untuk menghitung ROE (Return On Equity) adalah

sebagai berikut:

ROE =

d. Return On Invesment (ROI)

Hasil pengembalian investasi atau lebih dikenal dengan nama

return on investment (ROI) merupakan rasio yang menunjukkan hasil

(return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROI

juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam

mengelola investasinya. Semakin kecil rasio ini semakin kurang baik,

demikian pula sebaliknya. Artinya rasio ini digunakan untuk mengukur

efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan.

Rumus untuk menghitung ROE (Return On Equity) adalah

sebagai berikut:

ROI =

e. Return On Asset (ROA)

Return on Assets atau sering disebut dengan Tingkat

Pengembalian Aset adalah rasio profitabilitas yang menunjukan

persentase keuntungan (laba bersih) yang diperoleh perusahaan

sehubungan dengan keseluruhan sumber daya atau rata-rata jumlah

25

aset. Return on Assets (ROA) adalah rasio yang mengukur seberapa

efisien suatu perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan

laba selama suatu periode. ROA dinyatakan dalam persentase (%).

ROA sering dianggap sebagai imbal hasil investasi bagi perusahaan

karena pada umumnya asset modal (capital assets) seringkali

merupakan asset terbesar bagi kebanyakan perusahaan. Semakin tinggi

nilai ROA suatu perusahaan maka semakin baik pula kemampuan

perusahaan dalam mengelola asetnya.

Return On Assets (ROA) dapat dihitung menggunkan rumus

persamaan sebagai berikut:

ROA =

Keterangan:

ROA = Return On Asset

EAT (Earning After Tax) = Laba setelah pajak / Laba bersih

Total Assets = Total aktiva

E. Good Corporate Governance

1. Pengertian Good Corporate Governance

Menurut The Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG,

2012), Corporate Governance (CG) merupakan serangkaian mekanisme

yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional

26

perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan

(stakeholder). Good Corporate Governance merupakan sistem yang

mengatur serta mengendalikan perusahaan guna menciptakan nilai tambah

(value added) untuk pemegang sahamnya. Forum for Corporate

Governance in Indonesia (FCGI, 2001) menyatakan bahwa corporate

governance merupakan suatu peraturan yang berkaitan dengan hak-hak

dan kewajiban yang mengatur hubungan antara pemegang saham,

pengurus yaitu yang mengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah,

dan karyawan serta para pemegang kepentngan lainnya atau intinya adalah

suatu system yang mengendalikan perusahaan.

Nasution dan Setiawan (2007) menyatakan Good corporate

governance merupakankonsep yang diajukan demi peningkatan kinerja

perusahaan melalui supervisi ataumonitoring kinerja manajemen dan

menjamin akuntabilitas manajemen terhadapstakeholder dengan

mendasarkan pada kerangka peraturan.

2. Tujuan Pedoman Good Corporate Governance

Tujuan penyusunan Pedoman Good Corporate Governance

Indonesia yaitu sebagai acuan perusahaan untuk melaksanakan GCG

dalam rangka:

a. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui

pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas,

responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.

27

b. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing

bagian perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi, dan Rapat Umum

Pemegang Saham.

c. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota

Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya

dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap

peraturan perundang-undangan.

d. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggungjawab sosial perusahaan

terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar

perusahaan.

e. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap

memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.

f. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun

internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat

mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang

berkesinambungan (KNKG, 2006)

3. Prinsip Pokok Good Corporate Governance

Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG (2006)

menyatakan bahwa setiap perusahaan harus memiliki prinsip-prinsip

pokok Good Corporate Governance, yaitu:

a. Transparency (Keterbukaan Informasi) yaitu prinsip untuk menjaga

obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan

28

informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses

dan dipahami oleh pemangku kepentingan.

b. Accountability (Akuntabilitas) yaitu prinsipperusahaan harus dapat

mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.

c. Responsibility (Pertanggungjawaban) yaitu prinsip perusahaan harus

mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan

tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat

terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat

pengakuan sebagai good corporate citizen.

d. Independency (Independensi) yaitu prinsip untuk melancarkan

pelaksanaan asas good corporate governance dimana perusahaan harus

dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan

tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

e. Fairness (Kesetaraan dan kewajaran) yaitu prinsip dalam

melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa

memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku

kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

4. Mekanisme Corporate Governance

Mekanisme adalah suatu aturan, prosedur, dan cara kerja yang

harus ditempuh untuk mencapai kondisi tertentu (Bukhori, 2012).

Mekanisme corporate governance merupakan suatu mekanisme yang

berdasarkan pada aturan main, prosedur, dan hubungan yang jelas antara

29

pihak-pihak yang ada dalam suatu perusahaan untuk menjalankan peran

dan tugasnya.

Struktur merupakan salah satu elemen penting dalam mekanisme

corporate governance. Struktur corporate governance berperan sebagai

kerangka dasar manajemen perusahaan yang menjadi pendistribusian hak-

hak dan tanggung jawab diantara organ-organ perusahaan. Struktur

corporate governance dibagi menjadi dua bagian, yaitu struktur

pengendalian internal dan struktur pengendalian eksternal.

a. Struktur internal corporate governance

1. Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan bagian dari corporate

governance. Jensen (1993) dan Lipton dan Lorsch (1992) merupakan

yang pertama menyimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris

merupakan bagian dari mekanisme corporate governance. Hal tersebut

diperkuat oleh pendapat Allen dan Gale (2000) yang menegaskan

bahwa dewan komisaris merupakan mekanisme governance yang

penting.

Menurut Komite Nasional Kebijakan GCG (2004), komisaris

independen adalah anggota komisaris yang tidak terafiliasi dengan

manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham

pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis dan hubungan lainnya

30

yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak

independenatau semata-mata demi kepentingan perusahaan.

Yemark (1996), Beaslley (1996), dan Jensen (1993) dalam

penelitiannya juga menyimpulkan bahwa dewan komisaris yang

berukuran kecil akan lebih efektif dalam melakukan tindakan

pengawasan dibandingkan dewan komisaris berukuran besar. Ukuran

dewan komisaris yang besar dianggap kurang efektif dalam

menjalankan fungsinya karena sulit dalam komunikasi, koordinasi, dan

pembuatan keputusan.

Ukuran dewan komisaris yang dimaksud adalah banyaknya

jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Menurut

Coller dan Gregory (1999) semakin besar jumlah dewan komisaris,

maka semakin mudah untuk mengendalikan Chief Executive Officer

(CEO) dan semakin efektif dalma memonitor aktivitas manajemen.

Penelitian Lorsch dan Maclver (1989) yang berbasis

wawancara menemukan bahwa peranan pemberian saran (advisory)

mendominasi aktivitas anggota dewan. Dengan menekankan fungsi ini

Dalton dan Daily (1999) menyatakan bahwa peranan keahlian atau

konseling yang diberikan oleh anggota dewan tersebut merupakan

suatu jasa yang berkualitas bagi manajemen dan perusahaan yang tidak

dapat diberikan oleh pasar. Anggota dewan komisaris yang memiliki

31

keahlian dalam bidang tertentu juga dapat memberikan nasehat yang

bernilai dalam penyusunan strategi dan penyelenggaraan perusahaan.

Fungsi kontrol yang dilakukan oleh dewan komisaris diambil

dari teori agensi. Dari perspektif teori agensi, dewan komisaris

mewakili mekanisme internal utama untuk mengontrol perilaku

oportunistik manajemen sehingga dapat membantu menyelaraskan

kepentingan pemegang saham dan manajer.

Dalam KNKG (2006), agar pelaksanaan tugas dewan komisaris

dapat berjalan secara efektif perlu dipenuhi beberapa prinsip yaitu:

a. Komposisi dewan komisaris harus memungkinkan pengambilan

keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak

independen.

b. anggota dewan komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan

memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya

dengan baik termasuk memastikan bahwa direksi telah

memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan.

c. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat dewan komisaris

mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada

pemberhentian sementara.

Dewan komisaris dapat terdiri dari komisaris yang tidak berasal

dari pihak terafiliasi yang dikenal sebagai komisaris independen dan

komisaris yang terafiliasi. Pihak yang terafiliasi adalah pihak yang

32

mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang

saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta

dengan perusahaan.Jumlah komisaris independen harus dapat

menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (KNKG, 2006).

Dalam melaksanakan tugasnya, dewan komisaris dapat

membentuk komite. Salah satu komite penunjang dewan komisaris

adalah adanya komite audit dimana komite audit disini bertugas

membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa laporan

keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang

berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan

dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal

dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan tindak

lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen. Jumlah

anggota komite audit harus disesuaikan dengan kompleksitas

perusahaan dengan tetap memperhatikan efektiitas dalam pengambilan

keputusan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek,

perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun

dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya

digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai

dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, komite audit diketuai

oleh komisaris independen dan anggotanya dapat terdiri dari komisaris

dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan.(KNKG, 2006).

33

2. Komite Audit

Komite audit merupakan bagian dari dewan komisaris dan

memiliki tanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan

perusahaan (Klein, 2002) dan meningkatkan prosedur pengendalian

internal, pelaporan eksternal dan manajemen resiko perusahaan.

Komite audit juga berperan penting sebagai saluran untuk

memfasilitasi komunikasi antara dewan komisaris, auditor eksternal,

dan auditor internal.

Berdasarkan Kep-315/BEJ/06/2000 komite audit dibentuk oleh

dewan komisaris perusahaan tercatat. Menurut Bradbury (2004),

komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memonitor

proses pelaporan keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan

kredibilitas laporan keuangan. Adanya komunikasi antara komite audit,

auditor internal, dan auditor eksternal akan menjamin proses audit

internal dan eksternal dilakukan dengan baik. Proses audit internal dan

eksternal yang baik akan meningkatkan akurasi laporan keuangan dan

kemudian meningkatkan kepercayaan terhadap laporan keuangan

(Anderson, 2003).

Komite audit bertugas sebagai penengah apabila terjadi selisih

pendapat antara manajemen dan auditor mengenai interpretasi dan

penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum, untuk mencapai

keseimbangan akhir sehingga laporan lebih akurat (Klein, 2002).

34

Menurut Hasnati (2006), tugas, tanggung jawab, dan

wewenang komite audit adalah membantu dewan komisaris, yaitu

sebagai berikut:

1) Mendorong terbentuknya struktur pengendalian intern yang

memadai.

2) Meningkatkan kualitas keterbukaan dan laporan keuangan.

3) Mengkaji ruang lingkup dan ketepatan audit eksternal, kewajaran

biaya audit eksternal, serta kemandirian dan objektivitas audit

eksternal.

4) Mempersiapkan surat uraian tugas dan tanggungjawab komite audit

selama tahun buku yang sedang diperiksa eksternal audit.

3. Kepemilikan Manajerial

Menurut Downes dan Goodman (1999) dalam Susanti (2010)

kepemilikan manajerial adalah para pemegang saham yang juga berarti

dalam hal ini sebagai pemilik dalam perusahaan dari pihak manajemen

yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada suatu

perusahaan yang bersangkutan. Manajer dalam hal ini memegang

peranan penting karena manajer melaksanakan perencanaan,

pengorganisasian, pengarahan, pengawasan serta pengambil

keputusan.

Menurut Yuli Soesetio (2007), kepemilikan manjerial adalah

perbandingan antara kepemilikan saham manajerial dengan jumlah

saham yang beredar. Pemegang saham dan manajer masing-masing

35

berkepentingan memaksimalkan tujuannya. Kepemilikan manajerial

adalah persentase suara yang berkaitan dengan saham option yang

dimiliki oleh manajer dan komisaris suatu perusahaan (Melinda, 2008).

Kepemilikan manajerial merupakan salah satu cara untuk mengurangi

masalah keagenan, karena kepemilikan manajerial merupakan alat

pengawasan terhadap kinerja manajer yang bersifat internal.

Kepemilkan manajerial diukur dengan proporsi saham yang

dimiliki perusahaan pada akhir tahun dan dinyatakan dalam persentase.

Semakin besar proporsi kepemilikan manajerial dalam perusahaan

maka manajemen akan berusaha lebih giat untuk kepentingan saham

yang notabene adalah mereka sendiri (Putu Anom, 2003). Kepemilian

manajerial dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

MNJR =

4. Ukuran Perusahaan

Menurut Butar dan Sudarsi (2012), ukuran perusahaan

merupakan nilai yang menunjukkan besar atau kecilnya perusahaan.

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan

besar kecil perusahaan menurut berbagai cara (total aktiva, log size,

nilai pasar saham, dan lain-lain) (Machfoedz, 1994 dalam Widaryanti,

2009). Pada dasarnya ukuran perusahaan terbagi dalam 3 kategori

36

yaitu perusahaan besar (large firm), peusahaan menengah (medium

firm), dan perusahaan kecil (small firm).

UU No. 20 Tahun 2008 mengklasifikasikan ukuran perusahaan

ke dalam 4 kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah,

dan usaha besar.

1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorang dan

badan usaha perorang yang memiliki kriteria usaha mikro

sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang.

2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri

yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha yang bukan

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun

tidak langsung dengan usaha kecil dari usaha menengahh atau

usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana

dimaksud dalam undang-undang ini.

3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri

sendiri, yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha yang

bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun

tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah

kekayaan bersih atau hasil penjualan tahuhanan sebagaimana diatur

dalam undang-undang.

37

4) Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh

badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan

tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha

nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing

yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 pasal 6, kriteria ukuran

perusahaan dilihat dari segi keuangan dalam modal yang dimilikinya

adalah:

1) Kriteria Usaha Makro yaitu:

a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- tidak

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b) Memeiliki hasil penualan tahunan paling banyak Rp

300.000.000,-

2) Kriteria Usaha Kecil yaitu:

a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- sampai

dengan paling banyak Rp 500.000.000,- tidak termasuk tanah

dan bangunan tempat usaha; atau

b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,-

sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,-

38

3) Kriteria Usaha Menengah yaitu:

a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,- sampai

dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,- tidak termasuk

tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,-

sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,-

4) Kriteria Usaha Besar yaitu:

a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 10.000.000.000,- tidak

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp

50.000.000.000,-

Menurut Prasetyantoko (2008), aset total dapat

menggambarkan ukuran perusahaan, semakin besar aset biasanya

perusahaan tersebut semakin besar. Ukuran aktiva digunakan untuk

mengukur besarnya perusahaan, ukuran aktiva tersebut diukur sebagai

logaritma dari total aktiva (Jogiyanto, 2013).

b. Struktur eksternal corporate governance

1. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham

perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti

perusahaan asuransi, bank, dan kepemilikan institusi lain (Tarjo,

2008). Institusi merupakan sebuah lembaga yang memiliki

39

kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk

investasi saham, sehingga biasanya institusi menyerahkan tanggung

jawab kepada divisi tertentu untuk mengeloa investasi perusahaan

tersebut.

Kepemilikan institusional memiliki peran penting dalam

memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh

institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih

optimal. Peran kepemilikan institusional sebagai agen pengawas

dipengaruhi oleh investasi yang mereka berikan cukup besar dalam

pasar modal. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan

menimpukan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor

institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik

manajer (Purwandari, 2011).

2. Kualitas Audit

Kualitas audit adalah kemungkinan dimana seorang auditor

akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam system

akuntansi kliennya (De Angelo, 1981). Menurut Akmal (2006),

kualitas audit adalah suatu hasil yang telah dicapai oleh subjek atau

objek untuk memperoleh tingkat kepuasan, sehingga akan

menimbulkan hasrat subjek atau objek untuk menilai suatu kegiatan

tersebut. Kualitas audit adalah kemungkinan dimana auditor akan

menemukan dan melaporkan salah saji material dalam laporan

keuangan klien (Watkins, 2004). Berdasarkan Standar Profesi Akuntan

40

Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan auditor dikatakan berkualitas

baik, jika memenuhi ketentuan atau standar pengauditan.

Menurut Wooten (2003), indikator yang digunakan untuk

mengukur kualitas audit adalah sebagai berikut:

1) Deteksi salah saji

Salah saji dapat terjadi akibat dari kekeliruan atau kecurangan.

Apabila laporan keuangan mengandung salah saji yang dampaknya

secara individual atau keseluruhan cukup signifikan sehingga dapat

mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar

dalam semua hal yang sesuai standar akuntansi keuangan. Auditor

harus memiliki sikap skeptisme professional, yaitu sikap yang

mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan

evaluasi secara kritis bukti audit dalam mendeeteksi salah saji.

2) Kesesuaian dengan standar umum yang berlaku

Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) merupakan acuan yang

ditetapkan menjadi ukuran mutu yang wajib dipatuhi oleh akuntan

publik dalam pemberian jasanya (UU No. 5 Tahun 2011). Auditor

bertanggung jawab untuk mematuhi standar auditing yang

ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia.

3) Kepatuhan terhadap SOP

Standar Operasional Perusahaan (SOP) adalah penetapan tertulis

mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa,

41

bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan, dan lain-lain

yang semuanya merupakan prosedur kerja yang harus ditaati dan

dilakukan. Dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan, auditor

harus memperoleh pengetahuan tentang bisnis yang cukup untuk

mengidentifikasi dan memahami peristiwa, transaksi, dan praktik

yang menurut pertimbangan auditor kemungkinan berdampak

signifikan atas laporan keuangan.

Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keungan Republik

Indnesia No. 1 Tahun 2007 mengenai Standar Pemeriksaan Keuangan

Negara (SPKN), kualitas audit diukur berdasarkan hal-hal sebagai

berikut (Efendy, 2010):

1) Kualitas proses (keakuratan temuan audit, sikap skeptisme)

Besarnya manfaat yang diperoleh dari pekerjaan pemeriksaan tidak

terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau

rekomendasi yang dibuat, tetapi terletak pada efektivitas

penyelesaian yang ditempuh oleh entitas yang diperiksa. Selain itu

audit harus dilakukan dengan cermat, sesuai prosedur, dengan terus

mempertahankan sikap skeptisme.

2) Kualitas hasil (nilai rekomendasi, kejelasan laporan, manfaat audit)

Manajemen entitas yang diperiksa bertanggung jawab untuk

menindak lanjuti rekomendasi serta menciptakan dan memelihara

suatu proses sistem dan informasi untuk memantau status tindak

lanjut atas rekomendasi pemeriksa.

42

3) Kualitas tindak lanjut hasil audit

Pemeriksa wajib merekomendasikan supaya manajemen memantau

status tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksa. Perhatian secara

terus-menerus terhadap temuan pemeriksaan yang material beserta

rekomendasinya dapat membantu pemeriksa untuk menjamin

terwujudnya manfaat pemeriksaan yang dilakukan.

Faktor yang mempengaruhi kualitas audit yaitu sebagai berikut:

1) Kompetensi

Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki

keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Dalam

pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, audito wajib

menggunakan kemahiran profesionalitasnya dengan cermat dan

seksama (due professional care).

2) Tekanan Waktu

Dalam setiap melakukan kegiatan audit, auditor akan menemukan

adanya suatu kendala dalam menentukan waktu untuk

mengeluarkan hasil audit yang akurat dan sesuai dengan aturan

yang ditetapkan. Tekanan waktu yang dialami oleh auditor dapat

berpengaruh terhadap menurunya kualitas audit karena auditor

dituntut untuk menghasilkan hasil audit yang baik dengan waktu

yang telah dijanjikan dengan klien.

43

3) Pengalaman Kerja

Dalam pelaksanaan audit untuk sampai pada suatu pernyataan

pendapat, auditor harus bertindak sebagai seorang ahli dalam

bidang akuntansi dan bidang auditing. Pencapaian keahlian seorang

auditor dimulai dengan pendidikan formalnya, yang diperluas

melalui pengalaman-pengalaman selanjutnya dalam praktik audit.

Pengalaman kerja auditor adalah pengalaman yang dimiliki auditor

dalam melakukan audit yang dilihat dari segi lamanya bekerja

sebagai auditor dan banyaknya tugas pemeriksaan yang telah

dilakukan.

4) Etika

Etika adalah suatu prinsip moral dan perbuatan yang menjadi

landasan bertindaknya seseorang sehingga apa yang dilakukannya

dipandang oleh masyarakat sebagi perbuatan yang terpuji dan

meningkatkan martabat dan kehormatan seseorang.

5) Independensi

Independensi merupakan sikap mental yang bebas dari pengaruh,

tidak dikendalikan oleh pihak lain, dan tidak tergantung pada orang

lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor

dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang

objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan

menyatakan pendapatnya.

44

Kantor Akuntan Publik yang besar dianggap mencerminkan

kualitas auditor yang baik. Kantor Akuntan Publik yang besar

memiliki auditor-auditor yang handal dan memiliki keterampilan yang

lebih. Di dunia, empat Kantor Akuntan Publik terbesar dan mempunyai

reputasi baik disebut dengan The Big Four. Perusahaan yang

merupakan The Big Four yaitu:

1) Pricewaterhouse Coopers (PWC)

2) Deloitte Tohce Tomatsu Limited

3) Ernst & Young (EY)

4) KPMG

Kantor Akuntan Publik yang berafiliasi dengan perusahaan

yang termasuk dalam The Big Four yaitu :

1) KAP Haryanto Sahari yang berafiliasi dengan PWC

2) KAP Osman Bing Satrio yang berafiliasi dengan Deloitte

3) KAP Purwantono, Suherman & Surja yang berafiliasi dengan Ernst

& Young

4) KAP Sidharta dan Widjaja yang berafiliasi dengan KPMG

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Hayati dan Gusnardi (2012) tentang pengaruh penerapan mekanisme

good corporate governance terhadap manajemen laba menemukan bahwa

kepemilikan manajerial dan komite audit tidak berpengaruh terhadap

manajemen laba, kepemilikan institusional dan komisaris independen

berpengaruh terhadap manajemen laba, dan secara simultan kepemilikan

45

manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit

berpengaruh terhadap manajemen laba.

Agustia (2013) menguji pengaruh faktor good corporate governance,

free cash flow, dan leverage terhadap manajemen laba pada perusahaan tekstil

di BEI tahun 2007-2011. Hasil penelitian membuktikan proporsi dewan

komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan

ukuran komite audit tidak mempunyai pengaruh signifikan pada manajemen

laba. Rasio leverage berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba dan free

cash flow berpengaruh negatif dan signifikan pada manajemen laba. Reni

Yendrawati (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa dewan komisaris,

kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh

terhadap manajemen laba, sedangkan komite audit berpengaruh terhadap

manajemen laba.

Penelitian yang dilakukan oleh Naftalia dan Marsono (2013) menguji

pengaruh leverage terhadap manajemen laba dengan corporate governance

(kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kualitas audit dan dewan

komisaris independen) sebagai variabel pemoderasi. Penelitian dilakukan pada

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi di Bursa Efek

Indonesia tahun 2009-2011. Pengukuran manajemen laba menggunakan

Modified Jones. Hasil penelitian membuktikan bahwa leverage berpengaruh

signifikan terhadap manajemen laba. Kepemilikan institusional memoderasi

hubungan leverage terhadap manajemen laba, sedangkan kepemilikan

46

manajerial, dewan komisaris independen dan kualitas audit tidak memoderasi

hubungan leverage terhadap manajemen laba.

Pada penelitian yang dilakukan Kristiani, dkk. (2014) tentang

pengaruh mekanisme corporate governance dan ukuran perusahaan terhadap

manajemen laba menemukan bahwa: kepemilikan institusional, kepemilikan

manajerial, komposisi dewan komisaris, dan ukuran perusahaan tidak

berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Ukuran dewan komisaris

berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba. Komite audit

berpengaruh tidak signifikan terhadap manajemen laba. Secara simultan

kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris,

komposisi dewan komisaris, komite audit dan variabel ukuran perusahaan

berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur

sektor food and beverages yang terdaftar di BEI periode 2013-2016.

Pada penelitian yang dilakukan Uwuigbe, Peter, dan Oyeniyi (2014)

mengungkapkan bahwa ukuran dewan direksi memiliki dampak negatif yang

signifikan terhadap manajemen laba yang diproksikan dari nilai discretionary

akrual. Di sisi lain, kualitas CEO memiliki dampak positif yang signifikan

terhadap manajemen laba untuk perusahaan sampel di Nigeria. Sedangkan

Patrick, Paulinus, dan Nympha (2015) dalam penelitiannya menemukan

bahwa praktik tata kelola perusahaan atau corporate governance, seperti

ukuran dewan direksi, ukuran perusahaan, independensi dewan, dan kekuatan

komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik manajemen laba

pada perusahaanperusahaan di Nigeria.

47

Izza (2016) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa variabel proporsi

komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional

terbukti tidak berpengaruh untuk mengurangi tindakan manajemen laba.

Sedangkan ukuran perusahaan terbukti berpengaruh untuk mengurangi

tindakan manajemen laba. Secara simultan variabel corporate governance

(proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan

institusional) dan ukuran perusahaan terbukti berpengaruh untuk mengurangi

tindakan manajemen laba.

G. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah

penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk

pernyataan. Dikatakan sementara karena jawwaban yang diberikan baru

didasarkan pada teori. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pemikiran

yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan

(Sugiyono, 2009). Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Kinerja Keuangan terhadap Manajemen Laba

Laporan keuangan sering dijadikan dasar untuk penilaian kinerja

perusahaan. Sehingga memotivasi manajer untuk melakukan manajemen

laba. Menurut Healy dan Whalen (1999:368) dalam Liukani (2013),

manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan penilaian dalam

pelaporan keuangan dan transaksi penataan untuk mengubah laporan

48

keuangan baik menyesatkan beberapa stakeholder tentang kinerja ekonomi

yang mendasari perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kontrak yang

tergantung pada angka akuntansi yang dilaporkan.

: Kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

2. Dewan Komisaris terhadap Manajemen Laba

Fama dana Jensen (1983) menyatakan bahwa komisaris

independen dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang

terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan

manajemen serta memberikan nasehat kepada manajemen. Jika anggota

dewan komisaris dari luar meningkatkan tindakan pengawasan, maka hal

tersebut akan berhubungan dengan makin rendahnya penggunaan

discretionary accruals (Cornett, 2006)

: Dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

3. Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Laba

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk

mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif

sehingga dapat mengurangi manajemen laba. Cornett (2006) menyatakan

bahwa tindakan pengawasan perusahaan oleh kepemilikan institusional

dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya

terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku

oportunistik atau mementingkan diri sendiri.

49

: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen

laba

4. Independensi Komite Audit terhadap Manajemen Laba

Independensi anggota komite audit merupakan faktor utama dari

sebagian besar penelitian komite audit. Anggota komite audit yang

independen akan memastikan laporan keuangan yang lebih berkualitas.

Karena semakin independen anggota komite audit, maka kualitas

pelaporan keuangan oleh perusahaan lebih dapat dipercaya. Sehingga

independensi yang dimiliki oleh komite audit dapat meminimalisasi

adanya manajemen laba. Menurut penelitian yang dilakukan oleh

Kristiani, dkk (2014) menyatakan bahwa proporsi direktur independen

berpengaruh negative terhadap manajemen laba.

: Independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen

laba.

5. Kualitas Audit terhadap Manajemen Laba

Kualitas audit ditunjukkan dengan auditor berpengalaman yang

digunakan oleh perusahaan. KAP Big Four memiliki kredibilitas yang baik

dan dipercaya oleh masyarakat. KAP Big Four dalam proses auditnya

lebih terstruktur dan terperinci sehingga dapat lebih mudah untuk

mendeteksi adanya kecurangan. Penelitian Rachmawati dan Triatmoko

(2007) membuktikan bahwa ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap

discretionary accrual.

50

: Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

H. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

Manajemen Laba

H1 : Kinerja Keuangan

H2 : Dewan Komisaris

H3 : Kepemilikan Institusional

H4 : Independensi Komite Audit

H5 : Kualitas Audit