BAB II LANDASAN TEORI 2 - repository.uksw.edu€¦ · konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka terdiri atas teori - teori yang menyangkut penelitian

mengenai “Pengaruh kesempatan kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) di Kota Salatiga tahun 1980 -2010”. Adapun teori-teori yang ditulis

adalah teori mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Kesempatan

kerja.

2.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Undang –Undang

(UU)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai bersih barang

dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu

daerah dalam periode. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat

menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber saya alam yang

dimilikinya. Oleh karena itu besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi

sumber daya alam dan faktor produksi Daerah tersebut. Adanya keterbatasan

dalam penyediaan faktor-faktor tersebut menyebabkan besaran Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) bervariasi antar daerah. Di dalam perekonomian suatu

negara, masing-masing sektor tergantung pada sektor yang lain, satu dengan yang

lain saling memerlukan baik dalam tenaga, bahan mentah maupun hasil akhirnya.

Sektor industri memerlukan bahan mentah dari sektor pertanian dan

pertambangan, hasil sektor industri dibutuhkan oleh sektor pertanian dan jasa-

jasa.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik

(BPS) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit

usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa

akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.

“Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga

berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung

menggunakan harga pada setiap tahun, sedang Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan menunjukkan nilai

tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun

tertentu sebagai dasar dimana dalam perhitungan ini digunakan tahun

1993. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga

konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun

ke tahun”.1

“Pengertian PDRB Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat

diukur dengan indikator utama yaitu Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) menurut (BPS,PDRB Propinsi Salatiga Tahun 2003)” 2

Jadi dari beberapa pendapat dapat di simpulkan bahwa Produk Domestik

Regional Bruto adalah nilai tambah yang mampu diciptakan berbagai aktivitas

ekonomi dalam suatu wilayah.

Istilah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gabungan

dari empat kata yaitu: Pertama: Produk, artinya seluruh nilai produksi baik barang

maupun jasa, Kedua: Domestik, artinya perhitungan nilai produksi yang

dihasilkan hanya oleh faktor-faktor produksi yang berada dalam wilayah domestik

tanpa melihat apakah faktor produksi tersebut dikuasai oleh penduduk atau bukan,

ketiga: Regional, artinya perhitungan nilai produksi yang dihasilkan hanya oleh

1 Sadono Sukirno, op.cit. hal 56

2 Badan Pusat Statistik, 2003, Provinsi Salatiga

penduduk tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang digunakan berada

dalam wilayah domestik atau bukan, dan Keempat: Bruto, maksudnya adalah

perhitungan nilai produksi kotor karena masih mengandung biaya penyusutan.

Berdasarkan empat pengertian istilah di atas, maka arti Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) adalah sebagai nilai barang-barang dan jasa-jasa yang

diproduksikan di dalam negara tersebut dalam satu tahun. Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pengeluaran Domestik Regional Bruto.

Dalam teori ekonomi dinyatakan bahwa jumlah nilai produksi merupakan jumlah

pendapatan yang sekaligus juga jumlah pengeluaran. Pertama; Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) dari sisi pendapatan artinya jumlah pendapatan ini

merupakan komponen-komponen nilai tambah yaitu; upah/gaji, sewa tanah, dan

keuntungan usaha, dan Kedua; Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sisi

pengeluaran merupakan jumlah seluruh pengeluaran baik oleh rumah tangga,

pemerintah maupun lembaga (non profit) termasuk pengeluaran yang merupakan

pembentukan. Salah satu cara untuk melihat kemajuan ekonomi adalah dengan

mencermati nilai pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan nilai Produk Dometik Regional Bruto

(PDRB) atas dasar harga konstan, karena nilai Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) ini tidak dipengaruhi oleh perubahan harga, sehingga perubahan yang

diperoleh merupakan perubahan riil yang tidak dipengaruhi oleh fluktuasi harga.

Untuk lebih jelas dalam menghitung angka-angka Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) ada tiga pendekatan yang cukup kerap digunakan dalam

melakukan suatu penelitian, yaitu :

1. Menurut pendekatan Produksi

“Dalam pendekatan produksi, Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB) adalah menghitung nilai tambah dari barang dan

jasa yang diproduksikan oleh suatu kegiatan ekonomi di daerah

tersebut dikurangi biaya antara masing - masing total produksi

bruto tiap kegiatan subsektor atau sektor dalam jangka waktu

tertentu. Nilai tambah merupakan selisih antara nilai produksi dan

nilai biaya antara yaitu bahan baku/penolong dari luar yang

dipakai dalam proses produksi”.3

2. Menurut pendekatan Pendapatan

Dalam pendekatan pendapatan, nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi

diperkirakan dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima faktor

produksi, yaitu upah dan gaji dan surplus usaha, penyusutan, dan pajak

tidaklangsung neto.pada sektor pemerintahan dan usaha yang sifatnya tidak

mencari untung, surplus usaha tidak diperhitungkan. Surplus usaha meliputi

bunga yang dibayarkan neto, sewa tanah, dan keuntungan.

Metode pendekatan pendapatan banyak dipakai pada sektor jasa, tetapi

tidak dibayar setara harga pasar, misalnya sektor pemerintahan. Hal ini

disebabkan kurang lengkapnya data dan tidak adanya metode yang akurat yang

dapat dipakai dalam mengukur nilai produksi dan biaya antara dari berbagai

kegiatan jasa, terutama kegiatan yang tidak mengutip biaya.

3 Robison Tarigan,2005, Ekonomi Regional, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hal 24

3. Menurut pendekatan Pengeluaran

Pendekatan dari segi pengeluaran adalah menjumlahkan nilai penggunaan

akhir dari barang dan jasa yang diproduksi di dalam negri. Jika dilihat dari segi

penggunaan maka total penyediaan/produksi barang dan jasa itu digunakan untuk

konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung,

konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (investasi), perubahan stok

dam ekspor neto.

Cara penyajian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) disusun dalam

dua bentuk, yaitu:

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan

Menurut BPS pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas

dasar harga konstan yaitu jumlah nilai produksi atau pengeluaran atau

pendapatan yang dihitung menurut harga tetap. Dengan cara menilai kembali

atau mendefinisikan berdasarkan harga-harga pada tingkat dasar dengan

menggunakan indeks harga konsumen. Dari perhitungan ini tercermin tingkat

kegiatan ekonomi yang sebenarnya melalui Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) riilnya.

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku

Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga

berlaku menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah jumlah nilai tambah

bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Yang

dimaksud nilai tambah yaitu merupakan nilai yang ditambahkan kepada

barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi

sebagai input antara. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa atas

ikut sertanya faktor produksi dalam proses produksi.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dimaksud dengan

Pendapatan Daerah sesuai Undang - Undang No.33 Tahun 2004 Pasal 1 adalah

hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih

dalam periode tahun bersangkutan. Sesuai denganUndang-Undang No.33

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

daerah pasal 6 bahwa Sumber Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sendiri yang sah :

Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah ,Hasil Perusahaan Milik

Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan,

Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan berasal dari pemberian Pemerintah, yang terdiri dari :

Sumbangan dari pemerintah, Sumbangan lain yang diatur dengan

peraturan perundangan, Pendapatan lain-lain yang sah.

Peningkatan pendapatan daerah dapat dilaksanakan melalui langkah

langkah sebagai berikut :

a. Intensifikasi, melalui upaya :

1) Pendapatan dan peremajaan objek dan subjek pajak dan retribusi daerah.

2) Mempelajari kembali pajak daerah yang gunakan mencari kemungkinan

untuk dialihkan menjadi retribusi.

3) Mengintensifikasi retribusi daerah yang ada.

4) Memperbaiki sarana dan prasarana pungutan yang belum memadai.

b. Penggalian sumber - sumber penerimaan baru (ekstensifikasi)

Penggalian sumber-sumber pendapatan daerah tersebut harus ditekankan

agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Sebab pada dasarnya tujuan

meningkatkan pendapatan daerah melalui upaya ekstensifikasi adalah untuk

meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat.

2.3 Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja merupakan peluang untuk bekerja yang tersedia di

lapangan pekerjaan untuk angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan.

Gilarso menyatakan bahwa :

“kesempatan kerja (employment) adalah banyaknya lapangan pekerjaan

yang tersedia untuk kerja. Masalah kesempatan kerja merupakan

tantang bagi generasi muda. Persoalan muncul karena pertumbuhan

angkatan kerja yang cepat (karena laju pertambahan penduduk), yang

kurang diimbangi dengan penyediaan lapangan pekerjaan. Mutu dan

produktivitas tenaga kerja masih rendah. Masalah lain adalah

penyebaran angkatan kerja yang tidak merata, baik sektrol maupun

regional. Sementara itu angkatan muda terdidik bertambah dengan

cepatnya, jumlah wanita yang mencari pekerjaan semakin banyak dan

setengah pengangguran di sector informal semakin meluas”.4

Perluasan kesempatan kerja sebagai salah satu sasaran pemerataan

pembangunan yang sekaligus berfungsi untuk menciptakan katahanan

nasional serta partisipasi aktif masyarakat pada umumnya, khususnya generasi

muda dan wanita dalam memikul beban, tanggungjawab serta hak untuk

menikmati kembali hasil pembangunan, tidak dapat terlepas dari factor –

factor dominan yang mempengaruhinya, seperti:

4 Gilarso T, 2004, Pengantar Ilmu Ekonomi Makro, Penerbit Kanisius, Yogjakarta,

hal.207.

1. Kependudukanu Penduduk mencerminkan kondisi dua dimensional, disatu

pihak dapat merupakan modal dasar kearah tercapainya sasaran

pembangunan nasional, tetapi juga sekaligus dapat menjadi beban

nasional jikalau angka pertumbuhan penduduk tersebut tidak

disertai oleh adannya perluasan kesempatan kerja.

2. Kedudukan Geografi dan Sumber Daya Alam Kedudukan geografi yang strategis dapat merupakan potensi

yang dapat dikembangkan sebagai wadah maupun wahana untuk

menciptakan dan perluasan kesempatan kerja.

3. Kondisi Ekonomi Sector formal dengan padat modal dengan teknologi maju

serta sector informal yang padat karya, merupakan factor dominan

yang mempengaruhi kemungkinan perluasan kesempatan kerja.

4. Sosial Budaya Social budaya bangsa dengan pranata sosialnya merupakan

nilai – nilai yang dapat mendorong atau menghambat mobilitas

angkatan kerja baik secara geografis, sektoral ataupun jenis

pekerjaan, untuk mencapainya perluasan angkatan kerja.

5. Politik Politik dalam pengertian pengambilan keputusan suatu

kebijakan yang akan diambil, merupakan factor dominan yang tidak

dapat diabaikan dalam kebijaksanaan nasional untuk menciptakan

iklim yang sehat bagi perluasan kesempatan kerja”.5

Kebijakan polotik yang diambil pada dasarnya harus dapat meningkatkan

produktifitas sumber daya manusia yang lebih tinggi agar dapat menciptakan

lapangan pekerjaan yang luas. Program –program yang disusun oleh

pemerintahpun harus mampu meningkatkan kesempatan kerja. Selain itu perlu

adanya kebijakanyang terpadu dalam masalah ketenagakerjaan yang meliputi:

a) pengadaan lapangan kerja yang baru yang dapat menyerap angkatan kerja

yang tersedia.

b) Pola pendidikan untuk menaikan produktifitas tenaga kerja yang tersedia

melalui pendidikan yang bersifat formal dan informal.

5 Sagir, Soeharsono, Kesempatan Kerja, Ketahanan nasional dan Pembangunan Manusia

Seutuhnya. Penerbit Alumni, Bandung, 1982, hal.43

c) Kebijakan mengenai teknologi tepat untuk sector – sector tertentu

sehingga kegiatan dalam sector tersebut tidak saja dapat meningkat tetapi

juga sekaligus dapat menyerap tenaga kerja yang lebih besar.

d) Pengarahan lebih nyata mengenai adanya keharusan pembaharuan antara

golongan ekonomi kuat dan golongan ekonomi lemah.

Tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang

sedang mencari pekerjaan dan yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah

dan mengurus rumah tangga. Pencari kerja, bersekolah, dan mengurus rumah

tangga walaupun tidak bekerja, tetapi mereka secara fisik mampu dan sewaktu-

waktu dapat ikut bekerja.

“Menyatakan bahwa tenaga kerja adalah penduduk dalam usia

kerja (berusia 15 - 64tahun) atau jumlah penduduk dalam suatu negara

yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan

terhadap tenaga kerja mereka dan jika mereka mau berpartisipasi

dalam aktifitas tersebut”.6

Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan

ketersediaan pekerjaan untuk diisi oleh para pencari kerja. Namun bisa diartikan

juga sebagai permintaan atas tenaga kerja. Tenaga kerja memegang peranan yang

sangat penting dalam roda perekonomian suatu negara, karena:

1. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi.

2. Sumber daya alam

3. Kewiraswastaan

Tenaga kerja juga penting dilihat dari segi kesejahteraan masyarakat. Ada

pula masalah yang ditimbulkan dari banyaknya tenaga kerja:

6 Mulyadi, 2003, Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi, PT. Raja Grafindo Persada,

Jakart. Hal 25

1. Masalah - masalah perluasan kesempatan kerja.

2. Pendidikan yang dimiliki angkatan kerja

3. Pengangguran

Sumitro Djojohadikusumo mendefinisikan angkatan kerja sebagai bagian

dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari

kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif. Faktor-faktor yang

menentukan angkatan kerja menurut diantaranya:

a. Jumlah dan sebaran usia penduduk

b. Pengaruh keaktifan bersekolah terhadap penduduk berusia muda

c. Peranan keaktifan bersekolah terhadap penduduk berusia muda

d. Pertambahanya penduduk yang tinggi

e. Meningkatnya jaminan kesehatan

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 13 tahun 2003 tentang ketenaga

kerjaan, yang disebut tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan

pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan

sendiri maupun untuk masyarakat. Penduduk usia kerja menurut Badan Pusat

Statistik (BPS), 2008 dan sesuai dengan yang disarankan oleh International Labor

Organization (ILO) adalah penduduk usia 15 tahun keatas yang dikelompokkan

kedalam angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

2.4 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini dengan

ini dilakukan dilakukan oleh Prakosa (2004), Kusumadewi dan Rahman (2007),

Harianto dan Adi (2007), Maimunah (2006), Darwanto dan Yustikasari (2007),

dan Adi (2006). Penelitian yang dilakukan oleh Prakosa (2004) dengan judul

Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Provinsi Jawa

Tengah dan DIY. Variabel bebas terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan

Pendapatan Asli Daerah (PAD),sedangkan variabel terikatnya yaitu Belanja

Daerah. Alat analisis data yang digunakan yaitu regresi linier dengan

menggunakan periode penelitian tahun 2000 - 2002. Hasil penelitian diperoleh

bahwa Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah

berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja daerah pada tahun 2001.

Kusumadewi dan Rahman (2007) dengan judul penelitian Flypaper Effect

Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap

Belanja Daerah pada Kabupaten/kota di Indonesia. Variabel bebas terdiri dari

Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedangkan

variabel terikatnya yaitu Belanja Daerah. Alat analisis data yang digunakan yaitu

regresi linier dengan menggunakan periode penelitian tahun 2001-2004. Hasil

penelitian diperoleh bahwa Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah

berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja daerah.

Harianto dan Adi (2007) dengan judul Hubungan antara Dana Alokasi

Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan per kapita.

Variabel bebas terdiri dari Dana alokasi umum, Belanja modal, Pendapatan asli

daerah, sedangkan variabel terikatnya yaitu Pendapatan Asli Daerah dan

Pendapatan per kapita. Alat analisis data yang digunakan yaitu regresi linier

dengan menggunakan periode penelitian tahun 2001-2004. Hasil penelitian

diperoleh bahwa Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh

signifikan dan positif terhadap belanja daerah.

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas dapat dibuat tabel

penelitian terdahulu sebagai berikut :

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No. Nama,

tahun, Judul

Variabel bebas

dan variabel

terikat

Alat Analisis

dan Periode

Penelitian

Hasil Penelitian

1. Prakosa

(2004)

dengan

judul

Analisis

Pengaruh

Dana

Alokasi

Umum

(DAU) dan

Pendapatan

Asli Daerah

(PAD)

terhadap

Prediksi

Belanja

Daerah

(Studi

Empirik di

Wilayah

Provinsi

Jawa

Tengah dan

DIY).

Variabel bebas

terdiri dari

Dana Alokasi

Umum (DAU)

dan

Pendapatan

Asli Daerah

(PAD),

Variabel

terikatnya

yaitu Belanja

Daerah.

Alat analisis

data yang

digunakan yaitu

regresi linier

dengan

menggunakan

periode

penelitian tahun

2000 - 2002.

Hasil penelitian

diperoleh bahwa Dana

Alokasi Umum,

Pendapatan Asli Daerah

(PAD) dan Pajak Daerah

berpengaruh signifikan

dan positif terhadap

belanja daerah pada

tahun 2001.

2. Kusumadew

i dan

Rahman

(2007)

dengan

judul

penelitian

Flypaper

Variabel bebas

terdiri dari

Dana Alokasi

Umum (DAU)

dan

Pendapatan

Asli Daerah

(PAD),

Alat analisis

data yang

digunakan yaitu

regresi linier

dengan

menggunakan

periode

penelitian tahun

Hasil penelitian

diperoleh bahwa Dana

Alokasi Umum dan

Pendapatan Asli Daerah

(PAD) berpengaruh

signifikan dan positif

terhadap belanja daerah.

Effect Pada

Dana

Alokasi

Umum

(DAU) dan

Pendapatan

Asli Daerah

(PAD)

terhadap

Belanja

Daerah

pada

Kabupaten/

kota di

Indonesia.

Variabel

terikatnya

yaitu Belanja

Daerah.

2001 - 2004.

3. Harianto

dan Adi

(2007)

dengan

judul

Hubungan

antara Dana

Alokasi

Umum,

Belanja

Modal,

Pendapatan

Asli Daerah

(PAD)dan

Pendapatan

Per Kapita.

Variabel bebas

terdiri dari

Dana Alokasi

Umum,

Belanja Modal,

Pendapatan

Asli Daerah,

Variabel

terikatnya

yaitu

Pendapatan

Asli Daerah

(PAD)dan

Pendapatan

Per Kapita.

Alat analisis

data yang

digunakan yaitu

regresi linier

dengan

menggunakan

periode

penelitian tahun

2001 - 2004.

Hasil penelitian

diperoleh bahwa Dana

Alokasi Umum dan

Pendapatan Asli Daerah

(PAD) berpengaruh

signifikan dan positif

terhadap belanja daerah.

4. Maimunah

(2006)

dengan

judul

penelitian

Flypapper

Effect pada

Dana

Alokasi

Umum

(DAU) dan

Pendapatan

Asli Daerah

(PAD)

terhadap

Variabel bebas

penelitian

terdiri dari

DAU dan

PAD. Variabel

terikatnya

adalah belanja

daerah.

Alat analisis

data yang

digunakan yaitu

regresi linier

dengan

menggunakan

periode

penelitian tahun

2003 - 2004.

Hasil penelitian

diperoleh bahwa pada

tahun 2004 dan tahun

2003 Dana Alokasi

Umum berpengaruh

signifikan dan positif

terhadap belanja daerah,

sedangkan pada tahun

2004 dan tahun 2003

Pendapatan Asli Daerah

(PAD) tidak berpengaruh

signifikan terhadap

belanja daerah.

Belanja

Daerah

Pada

Kabupaten /

Kota di

Pulau

Sumatera.

5. Darwanto

dan

Yustikasari

(2007)

dengan

judul

Pengaruh

Pertumbuha

n Ekonomi,

Pendapatan

Asli Daerah

(PAD)dan

Dana

Alokasi

Umum

Terhadap

Pengalokasi

an

Anggaran

Belanja

Modal.

Variabel bebas

penelitian

terdiri dari

Pertumbuhan

Ekonomi,

Pendapatan

Asli Daerah

(PAD)dan

Dana Alokasi

Umum.

Variabel

terikatnya

adalah

Pengalokasian

Anggaran

Belanja Modal.

Sampel yang

digunakan

dalam penelitian

ini adalah

pemerintah

daerah se Jawa-

Bali baik

kabupaten dan

kota dari tahun

2004 –

Hasil penelitian

diperoleh bahwa

pengujian secara parsial

yang berpengaruh positif

dan signifikan terhadap

belanja modal antara lain

Pendapatan Asli Daerah

(PAD) dan dana alokasi

umum. Sedangkan .

6. Adi (2006)

dengan

judul

Hubungan

Antara

Pertumbuha

n Ekonomi

Daerah,

Belanja

Pembangun

an dan

Pendapatan

Asli Daerah

(PAD)(Stud

i Pada

Kabupaten

dan Kota

se-Jawa

Variabel bebas

penelitian

terdiri dari

Pertumbuhan

Ekonomi

Daerah,

Belanja

Pembangunan

Variabel

terikatnya

adalah

Pendapatan

Asli Daerah.

Sampel yang

digunakan

dalam penelitian

ini adalah

pemerintah

daerah se Jawa-

Bali baik

kabupaten dan

kota dari tahun

1998 – 2000.

Hasil penelitian

diperoleh bahwa

pertumbuhan ekonomi

daerah mempunyai

pengaruh signifikan

terhadap peningkatan

PAD; Belanja

pembangunan

memberikan dampak

positif terhadap PAD dan

pertumbuhan ekonomi

Bali)

2.5 Kerangka Berfikir

Berdasarkan kajian pustaka dan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat

disusun kerangka pikir konseptual penelitian, sebagai berikut.

Kerangka Dasar Pemikiran

Dalam kerangka pemikiran di atas dapat di jelaskan bahwa Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) di pengaruhi oleh Kesempatan Kerja. Adanya

perluasan Kesempatan kerja berarti pula perluasan kesejhteraan umum bagi

masyarakat luas, sehingga manusia yang termasuk dalam kelompok angkatan

kerja tidak saja turut berpartisipasi memikul beban pembangunan, tetapi juga ikut

serta menikmati hasil pembangunan.

Penelitian ini terdiri dari variable dependen dan independen . Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai variable dependen (Y) dan variabel

yang mempengaruhinya atau variable independennya (X) Kesempatan Kerja ( ).

2.6. Devinisi Operasional Variabel

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

(𝑿𝟏)

Kesempatan Kerja PDRB

(Y)

2.6.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah

yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan

jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit

ekonomi di suatu wilayah.

2.6.2. Kesempatan Kerja (KK)

Kesempatan kerja (employment) adalah jumlah penduduk yang bekerja

dan jumlah angkatan kerja. Kesempatan kerja yang dimaksud dalam penelitian ini

adalah tingkat kesempatan kerja yang terjadi pada tahun 1980 – 2010 di Kota

Salatiga.

2.7 Hipotesis

a. Hipotesis Kerja

Hipotesis adalah jawaban sementara/ kesimpulan yang diambil untuk

menjawab permasalahan yang diajukan dalam suatu penelitian yang sebenarnya

harus diuji secara empiris yang pernah dilakukan berkaitan dengan penelitian

dibidang ini, maka akan diajukan hipotesis sebagai berikut :

1. Kesempatan kerja berpengaruh negatif terhadap Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) di kota Salatiga tahun 1980 -2010.

b . Hipotesis Statistik

1. Ho :

Ha : > 0