BAB II - Kumpulan Pikiran – Dengan Berpikir Kita ... · Web viewBAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Penelitian Terdahulu Penelitian yang ada hubungannya dengan masalah Good Corporate Governance

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang ada hubungannya dengan masalah Good Corporate

Governance sudah pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu, yakni penelitian

yang dilakukan oleh Sri Sulistyanto dan Haris Wibisono (2003) yang berjudul

“Good Corporate Governance: Berhasilkah Diterapkan di Indonesia”.

Penelitian ini bertujuan untuk mendukung dugaan bahwa penerapan prinsip

Good Corporate Governance (GCG) secara signifikan akan mengurangi

upaya rekayasa keuangan yang dilakukan manajemen. Namun penelitian ini

tidak berhasil membuktikan dugaan tersebut, karena dari hasil uji beda

terbukti tidak adanya perbedaan tingkat rekayasa antara sebelum dan sesudah

kewajiban penerapan prinsip tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa

GCG belum berhasil diterapkan di Indonesia.

Ada pula penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Rivai (2006) yang

berjudul “Analisis Pengaruh Implementasi Good Corporate Governance

Terhadap Kinerja PT Kalbe Farma, Tbk”. Berdasarkan hasil penelitian dengan

menggunakan alat analisis regresi dan korelasi maka ditemukan bahwa

implementasi GCG ternyata berpengaruh terhadap kinerja pasar Kalbe Farma

yang diukur dengan Tobin’s q dan Dividend Yield Ratio. Selanjutnya dari sisi

kinerja operasional yang diwakili dengan Financial Leverage dan Quality of

Income tidak menemukan hasil penelitian yang mendukung pernyataan

implementasi GCG berpengaruh terhadap kinerja operasional perusahaan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada

masalah pengimplementasian Good Corporate Governance. Sedangkan

perbedaan yang menonjol terletak pada objek yang diteliti yakni penelitian ini

difokuskan pada implementasi Good Corporate Governance sektor perbankan

yang memiliki ciri khas di dalam pengelolaan usahanya.

2.2 Pengertian Good Corporate Governance

Ada berbagai pengertian Good Corporate Governance yang dapat

dijelaskan sebagai berikut:

a. Corporate governance merupakan seperangkat tata hubungan diantara manajemen perseroan, direksi, komisaris, pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya. (OECD dalam Leo J. Susilo dan Karlen Simarmata, 2007:17)

b. Corporate governance sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain. (IICG dalam G. Suprayitno, et all, 2004:18)

c. Corporate governance adalah suatu konsep yang menyangkut struktur perseroan, pembagian tugas, pembagian kewenangan dan pembagian beban tanggung jawab dari masing-masing unsur yang membentuk struktur perseroan, dan mekanisme yang harus ditempuh oleh masing-masing unsur dari perseroan tersebut, serta hubungan-hubungan antara unsur-unsur dari struktur perseroan itu mulai dari RUPS, direksi, komisaris, juga mengatur hubungan-hubungan antara unsur-unsur dari struktur perseroan dengan unsur-unsur di luar perseroan yang pada hakekatnya merupakan stakeholders dari perseroan, yaitu negara yang sangat berkepentingan akan perolehan pajak dari perseroan yang bersangkutan, dan masyarakat luas yang meliputi para investor publik dari perseroan itu (dalam hal perseroan merupakan perusahaan publik), calon investor, kreditor dan calon kreditor perseroan. Corporate governance adalah suatu konsep yang luas. (Sutan Remy Sjahdeini, 1999:1)

10

d. Good Corporate Governance adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness). (Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum).

Berdasarkan uraian mengenai corporate governance tersebut, maka

dapat disimpulkan bahwa Good Corporate Governance adalah suatu sistem

pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja

perusahaan, melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang

berlaku secara umum.

2.3 Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

Dalam praktik corporate governance berbeda disetiap negara dan

perusahaan karena berkaitan dengan sistem ekonomi, hukum, struktur

kepemilikan, sosial dan budaya. Perbedaan praktik ini menggambarkan

perbedaan dalam kekuatan suatu kontrak, sikap politik pemilik saham dan

hutang. Dengan demikian beberapa aturan, pedoman, atau prinsip yang

digunakan dalam pelaksanaan corporate governance juga akan berbeda (G.

Suprayitno, et all, 2000:18). Konsentrasi kepemilikan, ukuran perusahaan, dan

jenis perusahaan akan mempengaruhi kualitas implementasi Good Corporate

Governance perusahaan (Deni Darmawati, 2006). Selain itu, pelaksanaan

prinsip-prinsip dasar GCG harus mempertimbangkan karakter setiap

perusahaan seperti besarnya modal, pengaruh dari kegiatannya terhadap

masyarakat dan lain sebagainya. (Wilson Arafat, 2008:9)

11

Prinsip-prinsip mengenai corporate governance memiliki banyak

versi, namun pada dasarnya mempunyai banyak kesamaan. Untuk penelitian

ini prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang digunakan adalah

prinsip-prinsip yang dikenal sebagai “TARIF” (transparency, accountability,

responsibility, independency, fairness).

Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 bagian penjelasan umum

memberikan definisi prinsip-prinsip GCG sebagai berikut:

“Pertama transparansi (transparency) diartikan sebagai keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang materil dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pertangungjawaban bank sehingga pengelolaannya berjalan efektif. Ketiga, pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan bank yang sehat. Keempat, independensi (independency) yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Kelima, kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia (2004)

yang dikeluarkan Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance

(KNKCG) mempaparkan mengenai arti dari kelima prinsip tersebut, yakni:

“Sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan, dalam melaksanakan kegiatan usahanya harus menganut prinsip keterbukaan (transparency), memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan corporate value, sasaran usaha dan strategi bank sebagai pencerminan akuntabilitas bank (accountability), berpegang pada prudential banking practices dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku sebagai wujud tanggung jawab bank (responsibility), objektif dan bebas dari tekanan pihak manapun dalam pengambilan keputusan (independency), serta senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (fainess)”.

12

Pedoman tersebut merinci konsepsi dari kelima prinsip GCG, yakni:

1. Keterbukaan (Transparency)

a. Bank harus mengungkapkan infomasi secara tepat waktu, memadai,

jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh

stakeholders sesuai dengan haknya.

b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi tetapi tidak terbatas pada

hal-hal yang bertalian dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi

perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus,

pemegang saham pengendali, cross shareholding, pejabat eksekutif,

pengeloaan risiko (risk management), sistem dan pelaksanaan GCG

serta keterjadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank.

c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh bank tidak mengurangi

kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-

hak pribadi.

d. Kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang

berkepentingan (stakeholders) dan yang berhak memperoleh informasi

tentang kebijakan tersebut.

2. Akuntabilitas (Accountability)

a. Bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-

masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha

dan strategi perusahaan.

13

b. Bank harus meyakini bahwa semua organ organisasi bank mempunyai

kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami

perannya dalam pelaksanaan GCG.

c. Bank harus memastikan terdapatnya check and balance system dalam

pengelolaan bank.

d. Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank

berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati konsisten dengan nilai

perusahaan (corporate values), sasaran usaha dan strategi bank serta

memiliki reward and punishment system.

3. Tanggung Jawab (Responsibility)

a. Untuk menjaga kelangsungan usahanya, bank harus berpegang pada

prinsip kehati-hatian (prudential banking practices) dan menjamin

dilaksanakannya ketentuan yang berlaku.

b. Bank harus bertindak sebagai good corporate citizen (warga

perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan

melaksanakan tanggung jawab sosial.

4. Independensi (Independency)

a. Bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh

stakeholder manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak

serta bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest).

b. Bank dalam mengambil keputusan harus objektif dan bebas dari segala

tekanan dari pihak manapun.

14

5. Kewajaran (Fainess)

a. Bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh

stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (equal

treatment).

b. Bank harus memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders

untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi

kepentingan bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai

dengan prinsip keterbukaan.

Menurut Christian Herdinata (2008), prinsip-prinsip GCG memegang

peranan penting, antara lain:

1. Pemenuhan informasi penting yang berkaitan dengan kinerja suatu

perusahaan sebagai bahan pertimbangan bagi para pemegang saham atau

calon investor untuk menanamkan modalnya;

2. Perlindungan terhadap kedudukan pemegang saham dari penyalahgunaan

wewenang dan penipuan yang dapat dilakukan oleh direksi atau komisaris

perusahaan;

3. Perwujudan tanggung jawab perusahaan untuk mematuhi dan menjalankan

setiap aturan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan di

negara asalnya atau tempatnya berdomisili secara konsisten, termasuk

peraturan dibidang lingkungan hidup, persaingan usaha, ketenagakerjaan,

perpajakan, perlindungan konsumen, dan sebagainya.

15

Good Corporate Governance akan memberikan empat manfaat besar

(Wilson Arafat, 2008:10), yaitu:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan

keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan

serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders.

2. Meningkatkan corporate value.

3. Meningkatkan kepercayaan investor.

4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena

sekaligus akan meningkatkan shareholder’s value dan dividen.

2.4 Pedoman Good Corporate Governance

Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), GCG diperlukan

untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten

dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan GCG perlu didukung oleh

tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai

regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna

produk dan jasa dunia usaha. Prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh

masing-masing pilar adalah:

1. Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan

yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan,

melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum

secara konsisten (consistent law enforcement).

16

2. Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai pedoman

dasar pelaksanaan usaha.

3. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak

yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan

kepedulian dan melakukan kontrol sosial (social control) secara obyektif

dan bertanggung jawab.

Stijn Claessen dan Charles P. Oman sebagaimana dikutip oleh Leo J.

Susilo dan Karlen Simarmata (2007:15) melihat bahwa corporate governance

mempunyai dua aspek:

1. Aspek pertama berkaitan dengan pola hubungan dan perilaku aktor dalam

perseroan. Perilaku manajemen dengan karyawan; perilaku perseroan

dengan pemasok, dengan kreditor, dan lain-lain. Indikator yang digunakan

untuk melihat bagaimana perilaku ini memberikan manfaat adalah

bagaimanakah tingkat efisiensi perusahaan, bagaimanakah kinerja

perusahaan, pertumbuhan, perlakuan kepada pemegang saham dan

pemangku kepentingan, dan lain-lain. Aspek ini disebut aspek perilaku

korporasi dan sasarannya adalah peningkatan kinerja (performance).

2. Aspek kedua berkaitan dengan seperangkat peraturan dan norma yang

membentuk perilaku di atas. Hal ini meliputi hukum perusahaan, peraturan

perundang-undangan lainnya, standar dan norma, seperti kode etik profesi,

pedoman etika korporasi, dan lain-lain. Semua ini disebut aspek normatif

dari corporate governance dan sasarannya adalah kepatuhan

(comformance).

17

Berdasarkan penjelasan di atas, maka diperlukan adanya perangkat

hukum atau pedoman dalam mengimplementasikan Good Corporate

Governance. Di Indonesia, pemerintah melalui Keputusan Menteri

Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri No.

Kep/31/M.EKUIN/08/1999, telah membentuk suatu badan yang diberi nama

Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG)). Komite

Nasional ini bertugas untuk merumuskan dan merekomendasikan kebijakan

nasional mengenai pengelolaan perusahaan. Komite Nasional ini telah

merumuskan suatu Kerangka Kerja Good Corporate Governance atau

Pedoman Good Corporate Governance.

Pedoman Good Corporate Governance yang dikeluarkan KNKCG

telah beberapa kali disempurnakan, yakni pada tahun 2001 dan 2006.

Berdasarkan pemikiran bahwa suatu sektor ekonomi tertentu cenderung

memiliki karakteristik yang tidak sama, maka pada awal tahun 2004

dikeluarkan Pedoman GCG Perbankan Indonesia.

Untuk industri perbankan Indonesia saat ini terdapat tiga dokumen

yang dapat dijadikan acuan penerapan GCG pada bank umum. (Leo J. Susilo

dan Karlen Simarmata, 2007:76). Sesuai dengan tahun terbitnya, ketiga

dokumen tersebut adalah:

1. “Enhanching Corporate Governance for Banking Organization” yang

diterbitkan pertama kali tahun 1999 oleh Basel Committee on Banking

Supervisoion, Bank for International Settlement, dan direvisi pada bulan

Februari 2006;

18

2. “Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia” yang

diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance

(KNKCG) pada bulan Januari 2004;

3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang perubahan PBI

No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi

Bank Umum, yang dikeluarkan pada tanggal 30 Januari dan 5 Oktober

2006.

Pedoman dari Basel Committee bersifat imperatif secara moral, karena

anggota Bank for International Settlement (BIS) adalah bank-bank sentral dari

berbagai negara, termasuk Bank Indonesia. Pedoman dari KNKCG bersifat

sukarela dan tidak mempunyai sifat mengikat maupun imperative bagi bank

umum serta berfungsi sebagai acuan saja. Sedangkan pedoman penerapan

GCG yang diterbitkan Bank Indonesia selaku otoritas pengawas bank di

Indonesia mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia tersebut maka Bank

Umum wajib melaksanakan GCG. Apabila tidak dipatuhi akan dikenakan

sanksi. Namun, sekiranya pedoman tersebut bukan dianggap sebagai tempelan

saja, sekedar untuk memenuhi persyaratan seperti yang diunggapkan oleh

Wilson Arafat (2008:37) bahwa perbankan masih memandang GCG sebatas

beban yang merepotkan alias regulation as barrier, sama sekali tidak

menyambut GCG sebagai sebuah keniscayaan. Padahal GCG bukan sekedar

proses dan prosedur control ataupun peraturan ‘mati’ an sich. Lebih dari

19

semua itu pelaksanaan GCG sejati adalah merupakan sebuah produk budaya

perusahaan.

Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah penyelarasan dari

prinsip-prinsip yang dituangkan dalam pedoman-pedoman GCG di atas

dengan kebijakan manajemen (management policy) dan pedoman operasional

(standard operating procedures) lain (Leo J. Susilo dan Karlen Simarmata,

2007:24). Selain itu, perusahaan dapat membuat Code of Corporate and

Business Conduct sebagai pedoman bagi seluruh karyawan dan pimpinan

perusahaan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari (Muh. Arief Effendi,

2005). Wujudnya berupa kodifikasi kebijakan perusahaan, peraturan pegawai,

dan kesepakatan yang telah dibuat bersama antara perusahaan dengan pegawai

yang harus dijadikan pedoman sewaktu menjalankan aktivitas perusahaan

sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. (Wilson Arafat, 2008:36)

Leo J. Susilo dan Karlen Simarmata (2007:136) mengemukakan

bahwa terdapat tiga kelompok pelaku kegiatan dalam pelaksanaan GCG pada

bank umum. Kelompok pertama terdiri dari organ perseroan dan organ

pendukung, atau secara sederhana disebut boards. Kelompok ini terdiri dari

RUPS, Direksi, Komisaris, Komite Audit, Komite Nominasi dan Renumerasi,

Komite Pemantau Risiko, komite lainnya dari komisaris, bila ada dan Satuan

Kerja Audit Intern atau Satuan Pengawas Intern. Sedangkan kelompok kedua

merupakan seluruh jajaran karyawan atau disebut sebagai enterprise-wide,

yang menjadi sarana Direksi untuk melaksanakan tugas pengelolaan

20

perusahaan. Kelompok ketiga adalah pihak luar atau stakeholders, yaitu

regulator, nasabah, dan lain sebagainya yang berinteraksi dengan baik.

Ketiga kelompok pelaku di atas terlibat dalam berbagai aktivitas

pelaksanaan GCG untuk memastikan:

1. Kepatuhan (Compliance) terhadap peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Setiap kebijakan corporate governance atau kebijakan perusahaan

harus mengacu dan tunduk pada berbagai peraturan perundang-undangan

yang berlaku (regulatory driven).

2. Kesesuaian (Comformance) antara berbagai kebijakan corporate

governance termasuk pedoman etika usaha dan etika kerja dengan

kebijakan manajemen dan berbagai prosedur kerja yang diberlakukan

dalam rangka menggerakkan proses bisnis perusahaan. Dalam proses ini,

terjadi internalisasi prinsip-prinsip GCG dan nilai-nilai etika kedalam

proses bisnis maupun sikap kerja sehari-hari yang pada gilirannya akan

muncul suatu budaya GCG dalam perusahaan (ethics driven).

3. Pencapaian kinerja (Performance), baik itu kinerja perusahaan, unit bisnis,

departemen, seksi dan seluruh jajaran baik secara kolektif maupun

perorangan mulai dari level Komisaris, Direksi, sampai kepada karyawan

level paling terendah (market driven).

2.5 Kekhususan Good Corporate Governance pada Bank

Secara sepintas nampaknya penerapan GCG di bank umum tidak

berbeda dengan perusahaan lainnya, akan tetapi tidaklah demikian halnya.

21

Good Corporate Governance pada lembaga keuangan, khususnya bank

memiliki keunikan bila dibandingkan governace pada lembaga keuangan non

bank. Dalam banyak perilaku manajer dan pemilik bank merupakan faktor

utama yang memerlukan perhatian dalam penerapan GCG. Dalam banyak hal

konsep teori keagenan (agency theory) yang sering digunakan dalam

penerapan GCG tidak sepenuhnya dapat digunakan dalam industri perbankan.

Ross Levine sebagaimana dikutip oleh Leo J. Susilo dan Karlen

Simarmata (2007:63) menyatakan bahwa bank pada dasarnya mempunyai dua

ciri khas yang tidak terdapat pada jenis industri lainnya yaitu:

1. Informasi Asimetri dalam Industri Perbankan

Informasi yang asimetri pada industri perbankan mempunyai dimensi dan

kompleksitas yang lebih tinggi dari industri lainnya. Asimetri ini terjadi

diantara deposan, manajer bank, pengurus bank, debitor,

pemilik/pemegang saham, bank dan regulator. Semakin besar informasi

asimetri antara pihak luar bank dan pihak dalam bank, maka akan semakin

sulit bagi pihak luar untuk memonitor kinerja governance bank. Hal ini

menjadi semakin sulit karena deposan dan debitor yang sangat banyak

jumlahnya dan tersebar (diffuse). Bila jumlah pemegang saham juga

banyak dan tersebar, maka kompleksitasnya akan semakin bertambah. Bila

terdapat pemegang saham pengendali yang dominan, pengendalian

manajemen akan lebih mudah, akan tetapi juga terdapat bahaya adanya

misconduct, fraud atau penyalahgunaan bank dan dana masyarakat untuk

kepentingan pribadi atau kelompok usahanya. Informasi keuangan yang

22

asimetri ini adalah sumber risiko yang tinggi, baik risiko kredit, risiko

operasional maupun risiko hukum serta menjadi salah satu sumber utama

terjadinya kejahatan perbankan.

2. Peran Regulasi dalam Corporate Governance Perbankan

Peran regulator dalam industri perbankan adalah melakukan kebijakan

pengaturan dan pengawasan untuk mewujudkan stabilitas ekonomi

nasional yang berkelanjutan melalui sistem kelembagaan perbankan yang

lebih kuat, efisien dan bermanfaat. Aturan corporate governance dalam

industri umumnya bersifat sukarela (voluntary) dan tidak mencampuri

urusan proses governance perusahaan tersebut. Dalam industri perbankan

regulasi yang ada mempengaruhi proses governance bank secara langsung

dan merupakan hal yang harus dipatuhi, karena dinyatakan dalam bentuk

peraturan perundang-undangan. Pelanggaran terhadap regulasi tersebut

merupakan pelanggaran kepatuhan dan mempunyai ancaman sanksi

hukum.

Penerapan GCG perbankan dianggap unik karena memiliki

karakteristik yang berbeda dengan perusahaan keuangan jenis lain maupun

perusahaan non keuangan. Keunikan perbankan terutama dilihat dari neraca

yaitu aset perbankan rata-rata adalah kredit yang sebagian besar bersifat

jangka panjang, sedangkan sisi liabilities adalah tabungan dan deposito yang

memiliki sifat jangka pendek. Pengelolaan yang tidak hati-hati akan

menyebabkan terjadinya mismatch antara aktiva dan pasiva. Terjadinya

mismatch dapat menyebabkan pembukuan negatif bagi bank. Penyaluran

23

kredit kepada pihak terkait dapat bersifat positif jika keterkaitan itu

meminimkan risiko dan sebaliknya akan bersifat negatif jika justru menambah

risiko gagal bayar akibat terjadinya moral hazard. Bagaimanapun, GCG

menjadi kental ketika ada persinggungan kepentingan antara pemilik dan

manajemen. (Rofikoh Rokhim, 2006)

2.6 Implementasi Good Corporate Governance

Dalam pelaksanaan GCG di perbankan adalah penting bagi perbankan

untuk melakukan pentahapan yang cermat berdasarkan analisis atas situasi dan

kondisi bank, dan tingkat kesiapannya, sehingga penerapan GCG dapat

berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari seluruh unsur di dalam bank.

Pedoman GCG Perbankan Indonesia menguraikan bahwa pengaturan

dan implementasi GCG memerlukan komitmen dari top management dan

seluruh jajaran organisasi. Pelaksanaannya dimulai dari penetapan kebijakan

dasar (strategic policy) dan kode etik yang harus dipatuhi oleh semua pihak

dalam perusahaan. Bagi perbankan Indonesia, kepatuhan terhadap kode etik

yang diwujudkan dalam satunya kata dan perbuatan, merupakan faktor penting

sebagai landasan penerapan GCG. Adapun pedoman yang terdapat dalam

Pedoman GCG Perbankan Indonesia, adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan GCG dapat dilakukan melalui lima tindakan, yaitu:

a. Penetapan visi, misi dan corporate values

b. Penyusunan corporate governance structure

c. Pembentukan corporate culture

24

d. Penetapan sarana public disclousures

e. Penyempurnaan berbagai kebijakan bank sehingga memenuhi prinsip

GCG

2. Penetapan visi, misi dan corporate values merupakan langkah awal yang

harus dilaksanakan dalam penerapan GCG oleh suatu bank.

3. Corporate governance structure dapat diterapkan secara bertahap dan

terdiri dari sekurang-kurangnya:

a. Kebijakan corporate governance yang selain memuat visi dan misi

bank, juga memuat tekad untuk melaksanakan GCG dan pedoman-

pedoman pokok penerapan prinsip GCG yaitu Transparency,

Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness.

b. Code of Conduct yang memuat pedoman perilaku wajar dan dapat

dipercaya dari pimpinan dan karyawan bank.

c. Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Tata Tertib Kerja Direksi

yang memuat hak dan kewajiban serta akuntabilitas dari Dewan

Komisaris dan Direksi maupun para anggotanya masing-masing.

d. Organisasi yang di dalamnya tercermin adanya risk management,

internal control dan compliance.

e. Kebijakan risk management, audit dan compliance.

f. Human resourse policy yang jelas dan transparan.

g. Corporate plan yang menggambarkan arah jangka panjang yang jelas.

4. Pembentukan corporate culture untuk memperlancar pencapaian visi dan

misi serta implementasi corporate governance structure. Corporate

25

culture terbentuk melalui penetapan prinsip dasar (guilding principles),

nilai-nilai (values) dan norma-norma (norms) yang disepakati serta

dilaksanakan secara konsisten dengan contoh konkrit dari pimpinan bank.

Corporate culture perlu didiskusikan secara berkesinambungan dan

ditunjang oleh social communication.

5. Pembentukan pola dan sasaran disclousure sangat diperlukan sebagai

bagian dari akuntabilitas bank kepada stakeholders. Sarana disclousure

dapat melalui laporan tahunan (annual report), situs internet (website),

review pelaksanaan GCG dan sarana lainnya.

Ada pula tahapan penerapan GCG pada bank yang dikemukakan oleh

Leo J. Susilo dan Karlen Simarmata (2007:141). Pentahapan tersebut diberi

nama GCG (Good Corporate Governance), GGC (Good Governed

Corporate) dan GCC (Good Corporate Citizen). Secara garis besar tahapan

tersebut diilustrasikan pada skema 3.1 berikut ini:

26

Skema 2.1Tahapan Penerapan GCG

Continuou

s

Improvement

1. Tahap GCG (Good Corporate Governance)

Tujuan dari penerapan GCG pada tahap ini adalah memenuhi semua

ketentuan penerapan GCG yang berlaku (compliance). sesuai dengan

tujuan dari tahap ini maka aktivitas utamanya adalah penyusunan pedoman

GCG sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kelengkapan

struktur dan proses yang diminta.

Pedoman GCG yang harus disusun pada tahap ini pada dasarnya terdiri

dari:

a. Pedoman Corporate governance yang meliputi:

Pedoman umum GCG untuk perusahaan (GCG Code)

Pedoman GCG untuk Direksi dan Komisaris (Board Manual)

27PE

RSI

APA

N

PEN

ERA

PA

N G

CG

GCGGood Corporate Governance

GGCGood Governed Corp.

governance.

GCCGood Corp. Citizen

Memenuhi ketentuan dan peraturan (mandatory maupun voluntary) dalam tata kelola perusahaan

Dapat mengendalikan operasi bisnis terutama aspek risiko usaha secara efektif

Menjadi warga industri maupun masyarakat sosial yang etis dan bertanggung jawab

GOOD GOVERNANCE & VALUE CREATION

Bulan ke 1 s.d 9

Bulan ke 6 s.d 18

Setelah bulan ke 12

Pedoman etika korporasi (Code of Conduct) termasuk aturan

tentang benturan kepentingan.

b. Piagam untuk komite-komite yang diwajibkan, misalnya:

Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Governance,

Nominasi dan Renumerasi (Audit Charter, Risk Committee

Charter, Governance and Nomination & Renumeration Committee

Charter, etc.);

Pedoman untuk komite-komite eksekutif bila ada;

Pedoman untuk Satuan Kerja Auditor Intern/Satuan pengawasan

Intern.

c. Kebijakan-kebijakan yang terkait dengan penerapan GCG dan

prudential regulation, yang antara lain meliputi:

Kebijakan disclousure and transparency;

Kebijakan Manajemen Risiko;

Kebijakan Sistem Pengendalian Intern;

Kebijakan Pelaksanaan BMPK;

Kebijakan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah;

Kebijakan Kepatuhan (Compliance Policy).

Setelah pedoman GCG selesai disusun, maka aktivitas berikutnya dalam

tahap GCG adalah melakukan sosialisasi implementasi awal. Sosialisasi

dilakukan dengan metode top down approach, dimulai dari Direksi dan

Komisaris. Ini perlu karena dalam banyak hal pembentukan tone at the top

merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan GCG. Khusus terkait

28

dengan penerapan etika korporasi dan penegakan sistem pengendalian

intern bank, maka unsur tone at the top mutlak diperlukan.

Untuk implementasi awal yang menjadi sasaran adalah pelaksanaan GCG

pada tingkat organ perseroan dan organ pendukungnya. Sedangkan untuk

prudential regulating haruslah disusun standar pelaksanaan

operasionalnya (standar operating procedures) yang lebih rinci terlebih

dahulu.

Setelah sosialisasi dan implementasi awal dilakukan maka perlu diadakan

self assessment untuk menilai seberapa jauh pelaksanaan awal GCG telah

berhasil. Apakah sudah sesuai rencana, ataukah masih menemui hambatan.

Dengan mengetahui kondisi peta pelaksanaan awal GCG ini maka dapat

dilakukan perbaikan seperlunya untuk meningkatkan efektifitas

pelaksanaan GCG. Hasil self assessment ini juga harus dilaporkan ke Bank

Indonesia, sebagaimana dituntut oleh PBI No. 8/14/PBI/2006 jo PBI No.

8/4/PBI/2006.

2. Tahap GGC (Good Governed Corporate)

Tujuan tahap ini adalah pelaksanaan prinsip-prinsip GCG pada semua

proses bisnis dengan didukung oleh tersedianya pedoman perusahaan dari

tingkat manajemen puncak hingga tingkat operasional. Melalui

pelaksanaan yang lebih intensif, diharapkan secara perlahan tetapi pasti

terbentuk “Budaya GCG” diseluruh jajaran perusahaan. Dengan demikian

diharapkan “prudential banking” sudah menjadi second nature bagi

29

seluruh karyawan bank. Tahap ini merupakan tahap terpanjang dan kritis

dari pelaksanaan GCG pada bank.

Secara garis besar aktivitas pada tahap GCG adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan buku pedoman perusahaan untuk semua kebijakan

prudential regulation yang telah ditetapkan oleh Direksi bank dan

diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip

GCG;

b. Penyusunan buku pedoman perusahaan untuk semua kegiatan

penunjang operasi perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dan prinsip-prinsip GCG;

c. Sosialisasi dan penerapan buku pedoman peruasahaan yang telah

disusun secara bertahap hingga ke seluruh aspek operasional

perusahaan;

d. Melakukan asesmen dan evaluasi berkala untuk meningkatkan

efektifitas penerapan buku pedoman perusahaan sesuai dengan prinsip-

prinsip GCG dan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan sosialisasi dilakukan secara terbatas. Artinya pihak-pihak

yang terkait langsung dengan proses bisnis tersebut wajib untuk

memahami buku pedoman perusahaan tersebut. Oleh karena itu, mereka

harus terlibat dengan intens dalam sosialiasasinya. Untuk pihak lain

sosialisasi lebih didasarkan pada need to know basis saja dan tidak perlu

ikut secara intens. Selama proses sosialisasi tersebut, pedoman etika

korporasi dan asas prudential bank harus selalu dijadikan acuan proses,

30

sehingga dalam pelaksanaan implementasinya nanti budaya GCG dapat

betul-betul secara perlahan menjadi “second nature’.

Evaluasi dan self assessment secara berkala haruslah dilaksanakan sebagai

sarana untuk mengukur kemajuan yang telah dicapai dan juga sekaligus

untuk melakukan perbaikan serta peningkatan pelaksanaan GCG. Selain

itu hasil dari evaluasi dan self assessment ini menjadi bahan untuk

dilaporkan ke Bank Indonesia, sebagaimana diatur dalam PBI No.

8/14/PBI/2006 jo. PBI No. 8/4/PBI/2006.

3. Tahap GCC (Good Corporate Citizen)

Tahapan yang terakhir adalah GCG dimana perusahaan sudah menjadikan

prinsip-prinsip GCG menjadi bagian dari budaya perusahaan. Salah satu

ciri kegiatan penerapan GCG pada tahap ini adalah pelaksanaan Corporate

Social Responsibility (CSR). Melalui kegiatan ini perusahaan menjadi

mampu membuat citra perusahaan menjadi perusahaan yang etis dan

sekaligus mempunyai kinerja baik. Selain itu juga ikut berperan dalam

penciptaan lingkungan sosial dan kehidupan masyarakat yang lebih baik,

serta pelestarian lingkungan hidup. Dari aktivitas inilah perusahaan

mendapatkan predikat sebagai Good Corporate Citizen.

Tahapan implementasi GCG yang diungkapkan oleh Wilson Arafat

(2008:172) meliputi 5 langkah strategis yang dapat ditempuh untuk meretas

dan meniti “The GCG Ways” sebagai berikut:

31

Langka I: Membangun Awareness

Membangun awareness dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan

(inhouse training) agar segenap jajaran dan jenjang organisasi di suatu

perusahaan mendapat pemahaman dan pengetahuan utuh berkenaan

dengan segala sesuatu tentang GCG. Efektivitas implementasi GCG tidak

akan dapat tercapai dengan baik jika hal ini tidak terpenuhi.

Langkah II: Membangun Manual

Dengan bekal pengetahuan dan pemahaman yang utuh serta – yang

terpenting – sangat menyadari keniscayaan implementasi GCG yang

diperoleh dari pelatihan maka suatu perusahaan dapat melakukan

workshop dengan fokus untuk membangun manual GCG. Manual GCG

tersebut minimal telah mengakomodir semua ketentuan yang telah

ditetapkan oleh lembaga otoritas yang mengatur industri yang

bersangkutan. Tersedianya manual GCG bagi suatu perusahaan sangat

diperlukan sebagai pedoman dasar ketika melaksanakan GCG di lapangan

bagi semua tingkatan dan jenjang organisasi.

Langka III: Benchmarking

Untuk lebih meyakinkan bahwa Manual GCG yang telah dibuat suatu

perusahaan telah sesuai dengan best practice maka harus dilakukan proses

benchmarking. Tujuan benchmarking tersebut adalah untuk memahami

dan mengevaluasi posisi dari bisnis yang dilakukan oleh suatu organisasi

yang berhubungan dengan best practice dan untuk mengidentifikasi area-

32

area yang dibutuhkan sehingga dapat dipahami dengan baik dalam upaya

meningkatkan kinerja organisasi tersebut.

Langka IV: Pengembangan Software

Betapa sulit, rumit dan peliknya manajemen dan person yang menjadi

koordinator implementasi GCG di suatu perusahaan ketika melakukan

koordinasi, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan GCG tanpa

bantuan sebuah tools, berupa software. Oleh karena itu, mengembangkan

software untuk mendukung efektifitas implementasi GCG sangat

dibutuhkan.

Keempat langkah di atas merupakan cara strategis untuk membangun

sistem kontrol yang dapat ditempuh oleh suatu perusahaan di dalam

mengimplementasikan GCG.

Langkah V: Transformasi Budaya Kerja

Dengan membangun sistem kontrol saja belum cukup untuk dapat

mengimplementasikan GCG dengan baik. Oleh karena itu, harus

dibumikan budaya kerja GCG. Singkat kata, harus dilakukan proses

transformasi budaya kerja atau membumikan budaya kerja yang

mengadopsi prinsip-prinsip GCG dengan cara berikut ini:

a. Melakukan paradigm shift dengan melaksanakan sembilan langkah

transformasi budaya kerja perbankan, yang meliputi:

Terapi budaya kerja

Inventaris & kodifikasi nilai budaya kerja

Evaluasi dan analisis

33

Rumuskan nilai budaya kerja kunci

Tentukan “gap” budaya kerja

Uji sampel representatif

Tanamkan nilai budaya kerja baru

Lakukan pengendalian

b. Membangun dan atau menetapkan Corporate Code of Conduct. Hal ini

harus dilakukan karena kebutuhan implementasi harus membumi dan

terukur. Salah satu caranya adalah melalui penyempurnaan dan

implementasi Corporate Code of Conduct baik bagi board (komisaris

dan direksi) maupun pegawai. Tujuan penyempurnaan dan

implementasi Corporate Code of Conduct adalah membangun

komitmen segenap jajaran perusahaan untuk mengaplikasikan GCG

dalam mencapai keuntungan jangka panjang bagi perusahaan. Dengan

ungkapan lain dapat dikatakan bahwa untuk mewujudkan apa yang

dipahami sebagai GCG ke dalam bentuk kongkret, suatu perusahaan

perlu merumuskan dan menerapkan nilai-nilai etika berusaha sesuai

dengan prinsip-prinsip GCG dan budaya perusahaan yang dimilikinya

kedalam panduan etia alias Corporate Code of Conduct.

2.7 Kerangka Pikir

Aktivitas perbankan diharapkan dapat meningkatkan pemerataan dan

pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Perbankan bukanlah komunitas

yang terisolasi, namun merupakan komunitas terbuka yang berinteraksi

34

dengan lingkungannya. Bank berinteraksi dengan masyarakat dan badan bisnis

lain sebagai nasabah penyimpan dan peminjam, dan dengan pemerintah

sebagai pemutus kebijakan dan peraturan yang harus diikutinya. Untuk itu,

perbankan yang sehat dan kuat merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi.

Perbankan yang sehat dan kuat merupakan cita-cita kita semua dan

untuk mewujudkannya diperlukan implementasi GCG. Implementasi GCG

yang konsisten dan terpadu akan menyelaraskan hubungan antar-stakeholders

dalam menentukan dan mengendalikan arah strategi dan kinerja perbankan.

Good Corporate Governance menegaskan pentingnya prinsip-prinsip

keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability),

pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan

kewajaran (fairness) dipegang teguh dalam setiap tindakan dan perilaku organ

perbankan sehari-hari.

Salah satu bank yang turut mewarnai dinamika perbankan nasional,

Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sultra juga mesti mengimplementasikan

GCG. Implementasi GCG secara konsisten dan terpadu dapat meningkatkan

kinerja dan nilai perusahaan (BPD Sultra) dalam jangka panjang tanpa

mengabaikan kepentingan stakeholders. Untuk itu, spirit kelima prinsip GCG

haruslah menjadi cerminan dalam setiap aktivitas BPD Sultra beserta seluruh

jajarannya.

Dalam penelitian ini implementasi Good Corporate Governance pada

Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sultra akan dianalisis dengan

menggunakan analisis deskriptif. Selanjutnya hasil analisis tersebut akan

35

direkomendasikan pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sultra. Adapun

kerangka pemikiran yang dirancang dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

Skema 2.2 Kerangka Pemikiran

36

Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara

Good Corporate Governance: Keterbukaan (Transparence) Akuntabilitas (Accountability) Pertanggungjawaban (Responsibility) Independensi (Independency) Kewajaran (Fairness)

Metode Analisis:Analisis Deskriptif

Hasil Analisis

Rekomendasi