11 BAB II KEDUDUKAN TERDAKWA DAN KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA 2.1 kedudukan Terdakwa Dan korban Dalam Hukum Pidana Di Indonesia Dalam hukum acara pidana terdapat para pihak yang tidak dapat lepas dari hukum acara pidana tersebut.Salah satunya adalah tersangkan atau terdakwa. Ada usaha KUHAP untuk memberi definisi “tersangka” dan “terdakwa”.Tersangkan diberi definisi sebagai berikut. “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”(butir 14). “Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di siding pengadilan”(butir 15). Wetboek van Strafvordering Belanda tidak membedakan istilah tersangka dan terdakwa, tidak lagi memakai dua istilah beklaagde dan verdachte, tetapi hanya memakai satu istilah untuk kedua macam pengertian itu, yaitu istilah verdachte. Namun demikian, dibedakan pengertian verdachte sebelum penuntutan dan sesudah penuntutan, dan pengertian verdachte sebelum penuntutan pararel dengan pengertian tersangka dalam KUHAP kita. Adapun pengertian verdachte sesudah penuntutan pararel dengan pengertian terdakwa seperti tersebut pada butir 15 di muka. Yang sama dengan istilah KUHAP ialah Inggris dibedakan ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga Skripsi KEDUDUKAN TERDAKWA DAN KORBAN PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DENNIS REYMOND SINAY
21
Embed
BAB II KEDUDUKAN TERDAKWA DAN KORBAN TINDAK PIDANArepository.unair.ac.id/13725/9/9. Bab 2.pdf · 2.1 kedudukan Terdakwa Dan korban Dalam Hukum Pidana Di ... dianggap kurang baik pada
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
11
BAB II
KEDUDUKAN TERDAKWA DAN KORBAN TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN DALAM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
2.1 kedudukan Terdakwa Dan korban Dalam Hukum Pidana Di
Indonesia
Dalam hukum acara pidana terdapat para pihak yang tidak dapat lepas
dari hukum acara pidana tersebut.Salah satunya adalah tersangkan atau terdakwa.
Ada usaha KUHAP untuk memberi definisi “tersangka” dan
“terdakwa”.Tersangkan diberi definisi sebagai berikut.
“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya,
berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”(butir
14).
“Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili
di siding pengadilan”(butir 15).
Wetboek van Strafvordering Belanda tidak membedakan istilah tersangka
dan terdakwa, tidak lagi memakai dua istilah beklaagde dan verdachte, tetapi
hanya memakai satu istilah untuk kedua macam pengertian itu, yaitu istilah
verdachte. Namun demikian, dibedakan pengertian verdachte sebelum penuntutan
dan sesudah penuntutan, dan pengertian verdachte sebelum penuntutan pararel
dengan pengertian tersangka dalam KUHAP kita. Adapun pengertian verdachte
sesudah penuntutan pararel dengan pengertian terdakwa seperti tersebut pada butir
15 di muka. Yang sama dengan istilah KUHAP ialah Inggris dibedakan
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KEDUDUKAN TERDAKWA DAN KORBAN PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
DENNIS REYMOND SINAY
12
pengertian the suspect (sebelum penuntutan) dan the accused (sesudah
penuntutan)1.
Tersangka atau terdakwa diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP
mulai dari pasal 50 sampai dengan pasal 68.Hak-hak itu meliputi yang berikut
ini.2
1. Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan, dan diadili (Pasal
50 ayat (1), (2) dan (3))
2. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti
olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan
(Pasal 51 butir a dan b)
3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan
hakim seperti tersebut di muka (Pasal 52)
4. Hak untuk mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat (1))
5. Hak untuk dapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan
(Pasal 54)
6. Hak untuk mendapat nasihat hukum dari penasihat hukum yang
ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat
pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati
dengan biaya cuma-cuma.
7. Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk
menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57
ayat (2))
1 Profesor. Dr. Jur. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, H.65
2 Ibid. Hal 69
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KEDUDUKAN TERDAKWA DAN KORBAN PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
DENNIS REYMOND SINAY
13
8. Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka atau terdakwa yang
ditahan (Pasal 58)
9. Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang
serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk
mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan
hak untuk berhubungan dengan keluarga dengan maksud yang sama
diatas (Pasal 59 dan 60)
10. Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan
dengan perkara tersangka atau terdakwa. Untuk kepentingan pekerjaan
atau untuk kepentingan kekeluargaan (pasal 61)
11. Hak tersangka atau terdakwa untuk berhubungan surat-menyurat
dengan penasihat hukumnya (Pasal 62)
12. Hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dan menerima
kunjungan rohaniawan (Pasal 63)
13. Hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli
yang a de charge (Pasal 65)
14. Hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian (Pasal
68)
15. Hak terdakwa (pihak yang diadili) untuk menuntut terhadap hakim
yang mengadili perkaranya (Pasal 27 ayat (1), Undang-Undang
Pokok Kekuasaan Kehakiman)
Selain memiliki hak-hak seperti diatas terdakwa dalam hukum acara
peradilan pidana di Indonesia memiliki kedudukan yang kuat dalam proses
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KEDUDUKAN TERDAKWA DAN KORBAN PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
DENNIS REYMOND SINAY
14
pembuktian di persidangan, dan termasuk dalam 5 alat bukti yang digunakan
dalam persidangan yang diatur dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP yaitu:
a. Keterangan Saksi;
b. Keterangan ahli;
c. Surat;
d. Petunjuk;
e. Keterangan terdakwa.
Alat bukti keterangan terdakwa sendiri diatur secara tegas dalam Pasal
189 KUHAP, sebagai berikut:
1 Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang
perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.
2 Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk
membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan itu didukung oleh
suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
3 Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
4 Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah
melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai
dengan alat bukti yang lain.
Dalam peradilan pidana di Indonesia Pengertian mengenai korban dapat
kita lihat dalam pasal 1 ayat 2 undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan saksi dan korban menjelaskan pengertian tentang korban yaitu
korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau
kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KEDUDUKAN TERDAKWA DAN KORBAN PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
DENNIS REYMOND SINAY
15
Di Indonesia perlindungan korban sebenarnya telah diatur dalam KUHP
maupun KUHAP tetapi sangat susah dalam penerapannya hingga akhirnya
dikeluarkannya undang-undang perlindungan saksi dan korban yang bertujuan
untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan
keterangan pada setiap proses peradilan pidana, sesuai demgan pasal 4 Undang-
undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Korban atau secara universal dikenal dengan kata viktimologi yang
sebenarnya merupakan perkembangan dari ilmu kriminologi yang tidak dapat
dipisahkan.Secara teoritis dan praktek dalam dunia peradilan di Indonesia
kepentingan korban kejahatan diwakili oleh jaksa penuntut umum sebagai bagian
perlindungan masyarakat.
Hak-hak korban Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang
Nomor 13 Tahun 2006, LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang
untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban.
Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan LPSK kepada saksi dan
korban dapat dikategorikan sebagai berikut:3
1. Perlindungan fisik dan psikis: Pengamanan dan
pengawalan,penempatan di rumah aman, mendapat identitas baru,
bantuan medis dan pemberian kesaksian tanpa hadir langsung di