17 BAB II KEDUDUKAN PERUSAHAAN MULTINASIONAL MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS A. Pendirian Perusahaan Multinasional 1. Pengertian perusahaan multinasional Perusahaan multinasional merupakan suatu bentuk asosiasi bisnis yang paling banyak dibicarakan dalam rangka globalisasi dunia dan ekonomi. Peran dari globalisasi sebagai ideologi dan perkembangan kebijakan peraturan terkait dengan perusahaan multinasional. 27 Menurut Kamus Ekonomi, Multinasional Corporation (MNC) adalah sebuah perusahaan yang wilayah operasionalnya meliputi sejumlah negara dan memiliki fasilitas produksi dan service di luar negaranya sendiri. 28 Perusahaan multinasional mengambil keputusan pokoknya dalam suatu konteks global tadi dengan negara- negara dimana perusahaan tersebut bekerja. Pertumbuhan perusahaan-perusahaan multinasional yang cepat serta kemungkinan bahwa dapat timbul adanya konflik- konflik antara kepentingan perusahaan multinasional dengan kepentingan negara individual tempat mereka beroperasi telah menimbulkan macam-macam perdebatan 27 An An Chandrawulan, Hukum Perusahaan Multinasional Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal (Bandung : Alumni, 2011), hlm. 151. 28 Winardi, Kamus Ekonomi (Bandung: Mandar Maju, 1998), hlm. 332. Universitas Sumatera Utara
35
Embed
BAB II KEDUDUKAN PERUSAHAAN MULTINASIONAL …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/49315/3/Chapter II.pdf · 17 BAB II KEDUDUKAN PERUSAHAAN MULTINASIONAL MENURUT UNDANG-UNDANG
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
17
BAB II
KEDUDUKAN PERUSAHAAN MULTINASIONAL MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
A. Pendirian Perusahaan Multinasional
1. Pengertian perusahaan multinasional
Perusahaan multinasional merupakan suatu bentuk asosiasi bisnis yang paling
banyak dibicarakan dalam rangka globalisasi dunia dan ekonomi. Peran dari
globalisasi sebagai ideologi dan perkembangan kebijakan peraturan terkait dengan
perusahaan multinasional.27
Menurut Kamus Ekonomi, Multinasional Corporation (MNC) adalah sebuah
perusahaan yang wilayah operasionalnya meliputi sejumlah negara dan memiliki
fasilitas produksi dan service di luar negaranya sendiri.28 Perusahaan multinasional
mengambil keputusan pokoknya dalam suatu konteks global tadi dengan negara-
negara dimana perusahaan tersebut bekerja. Pertumbuhan perusahaan-perusahaan
multinasional yang cepat serta kemungkinan bahwa dapat timbul adanya konflik-
konflik antara kepentingan perusahaan multinasional dengan kepentingan negara
individual tempat mereka beroperasi telah menimbulkan macam-macam perdebatan
27 An An Chandrawulan, Hukum Perusahaan Multinasional Liberalisasi Hukum
Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal (Bandung : Alumni, 2011), hlm. 151. 28 Winardi, Kamus Ekonomi (Bandung: Mandar Maju, 1998), hlm. 332.
Universitas Sumatera Utara
antara para ahli ekonomi pada tahun-tahun belakangan ini, disebut “International
Enterprise”.29
Istilah yang diberikan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) terhadap
perusahaan multinasional ini adalah perusahaan transnasional. Hal ini dapat terlihat di
dalam draft yang di buat oleh PBB dengan judul Draft United Nations Code of
Conduct on Transnational Corporations, yang dengan jelas menggunakan istilah
transnational corporation atau perusahaan transnasional.30
Transnational Enterprise atau perusahaan transnasional adalah perusahaan-
perusahaan yang dimiliki dan dikontrol oleh perusahaan atau perorangan dari satu
negara, tetapi beroperasi melewati batas-batas negara. Sedangkan istilah
multinational corporation atau perusahaan multinasional adalah perusahaan yang
dimiliki atau di awasi oleh perusahaan atau perorangan dari lebih dari satu negara
yang beroperasi di beberapa negara.31
Istilah multinasional diperkenalkan pertama kali oleh David E. Lilienthal pada
bulan April tahun 1960 dalam makalahnya tentang manajemen dan perusahaan yang
diperuntukkan untuk acara pertemuan ilmiah yang diselenggarakan oleh Carnegie
Institute of Technology on ‘Management and Corporations’. Makalah Lilienthal
29 Santi Rahmawati, Perbedaan Struktur Modal Perusahaan Multinasional Dan Perusahaan
Domestik (Depok: Tesis Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), hlm.
15. 30 Juajir Sumardi, Hukum Perusahaan Multinasional dan Frnachise (Makasar : Arus Timur,
2012), hlm. 6. 31 Peter T. Muchlinski, Multinational enterprise and The Law, The Oxford International Law
Library / Oxford Univ. Press, Oxford, 2007, hlm. 2., (di dalam An An Chandrawulan, Hukum
Perusahaan Multinasional Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman
Modal, Bandung: Alumni, 2011)
Universitas Sumatera Utara
kemudian dipublikasikan dengan istilah The Multinational Corporation (MNC).
Lilienthal memberikan pengertian perusahaan multinasional sebagai perusahaan yang
mempunyai kedudukan di satu negara tetapi beroperasi dan menjalankan
perusahaannya berdasarkan hukum-hukum dan kebiasaan-kebiasaan negara lain.32
Para pakar ekonomi lebih sering menggunakan istilah Multi National
Enterprise atau perusahaan multinasional, sebagaimana pernyataannya dalam
meeting OECD sebagai berikut:
Multinational Enterprise usually corporise of companies or other entities
whose ownership is private, state, or mixed, established in different countries
and so linked that one or more of them may be able to exercise a significant
influence over the activities of others and in particular, to share knowledge
and resources with the others.33
Menurut Robert L. Hulbroner,34 yang dimaksud dengan perusahaan
multinasional adalah perusahaan yang mempunyai cabang dan anak perusahaan yang
terletak di berbagai negara. Demikian J. Panglaykim,35 menyatakan bahwa
perusahaan transnasional adalah suatu jenis perusahaan yang terdiri dari bermacam-
macam kelompok perusahaan yang bekerja dan didirikan di berbagai negara, tetapi
semuanya diawasi oleh satu pusat perusahaan.
Rugman menyatakan bahwa perusahaan multinasional merupakan perusahaan
yang beroperasi melintasi batas negara, berproduksi di luar negeri selain di dalam
32 An An Chandrawulan, Loc.Cit, hlm. 3.
33 Sumantoro, Kegiatan Perusahaan Transnasional (Jakarta : Gramedia, 1987), hlm. 35.
34K. Saran, Perusahaan Multinasional Dalam Tata Ekonomi Internasional Baru (Makasar :
FH UNHAS, 1990), hlm. 47. 35 J. Panglaykim, Perusahaan Multinasional Dalam Bisnis Internasional (Jakarta : CSIS,
1983), hlm. 14.
Universitas Sumatera Utara
negeri. Perusahaan multinasional ini sedikitnya berproduksi di negara asing.36
Sedangkan menurut Michael dan Shaked, perusahaan diklasifikasikan sebagai
multinasional berdasarkan dua kondisi. Pertama, perusahaan harus memiliki foreign
sales account minimal 20 % dari pendapatan. Kedua, investasi modal langsung paling
tidak terdapat pada enam negara di luar negaranya.37
Menurut Sumantoro,38 perusahaan transnasional pada dasarnya mengacu pada
sifat melampaui batas-batas negara, baik dalam pemilikan, maupun dalam kegiatan
usahanya. Sedangkan Helga Hernes,39 menyatakan dalam salah satu tulisannya
tentang perusahaan transnasional ini sebagai berikut:
Multinational corporations are powerful organizations by virtue of their
integrated management, their control over large resources, their
influence...the market, their role as employer, their role in the transfer of
technology and their role as agents of development.
Apa yang dipaparkan Helga Hernes tersebut jelas melukiskan bahwa
perusahaan multinasional merupakan suatu organisasi yang mempunyai kekuatan
manajemennya menyatu, di bawah satu kontrol, dapat mempengaruhi pasar dan dapat
mentransfer teknologi dari negara maju ke negara yang ditempati beroperasinya
perusahaan transnasional, serta alat untuk membangun suatu negara.
36 Santi Rahmawati, Op.Cit, hlm. 16.
37 Ibid
38 Sumantoro, Loc.Cit, hlm. 38.
39 Mappanga, Peranan Perusahaan Transnasional Ditinjau Dari Segi Hukum Ekonomi
Internasional, (Makasar: Fakultas Hukum Unhas, 1991), hlm. 33.
Universitas Sumatera Utara
Kaitannya dengan pengertian perusahaan multinasional, J.H Dunning
menunjukkan bagaimana perusahaan-perusahaan multinasional ini memiliki
persamaan dengan perusahaan uni nasional yang ditunjukkan dari sifat-sifat yang
dimiliki oleh perusahaan-perusahaan tersebut yaitu:40 Pertama, adalah perusahaan
domestik yang multinasional lokasi mempunyai sifat-sifat yang sama dengan jenis
perusahaan multinasional ini. Perusahaan ini memiliki pemasukan yang berasal dari
aset-aset di lebih dari satu lokasi dan penggunaannya digabung dengan bahan-bahan
lokal untuk memproduksi barang dan jasa.
Kedua, baik perusahaan multinasional maupun perusahaan domestik
multilokasi menikmati keuntungan yang kompetitif dari satu unit ekonomi yang lebih
besar apabila dibandingkan dengan perusahaan besar biasa yang mempunyai satu
pabrik.
Perbedaan penting antara perusahaan multinasional dan perusahaan domestik
multilokasi adalah perusahaan multinasional mengoperasikan aset-asetnya dan
mengawasi penggunaannya melewati batas-batas negara, sedangkan perusahaan
domestik multilokasi tetap diantara perusahaan tersebut di satu negara. Lebih jauh
lagi, tidak seperti perusahaan domestik yang mempunyai banyak pabrik, suatu
perusahaan multinasional beroperasi dan mengatur perusahaannya melalui divisi-
divisi yang pengurusannya lintas batas nasional suatu negara dan melalui aktivitas
40 J.H Dunning, International Production and the Multinational Enterprise, London Allen &
Unwin, 1981, hlm. 7., (Di dalam An An Chandrawulan, Hukum Perusahaan Multinasional
Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal, Bandung: Alumni,
2011)
Universitas Sumatera Utara
nasional dari beberapa perusahaan yang beroperasi dalam satu group yang tidak
nampak, walaupun identitasnya tetap berlangsung secara formal melalui persyaratan
suatu perusahaan berdasarkan hukum dari negara-negara tempat perusahaan
multinasional itu beroperasi melalui anak-anak perusahaan atau cabang-cabangnya.
Kesamaan yang kedua dari suatu perusahaan multinasional dengan
perusahaan uni nasional adalah bahwa perusahaan domestik mengekspor barang-
barang hasil produksinya. Hal ini juga dilakukan oleh perusahaan multinasional yang
menjual hasil-hasil produksinya melintasi batas negara. Ciri yang menjadi perbedaan
antara perusahaan multinasional dengan perusahaan domestik dalam menjual atau
mengekspor barang ke luar adalah perusahaan multinasional melakukan perdagangan
lintas negara baik barang-barang jadi maupun setengah jadi dan dilakukan diantara
anak-anak perusahaannya dalam satu group dan juga dengan pihak ketiga yang tidak
ada hubugan sebagai anak dari induk perusahaan. Hal ini menimbulkan kemungkinan
adanya pengawasan perdagangan antara pengawasan perdangan antara perusahaan-
perusahaan multinasional terhadap keuntungan dari suatu group perusahaan secara
keseluruhan, dan mewakili, dan mewakili satu kepentingan utama yaitu keuntungan
yang kompetitif yang dimiliki oleh perusahaan multinasional terhadap perusahaan
domestik.
Ketiga, adalah kaitan antara perusahaan multinasional dengan perusahaan
domestik yaitu mengenai hal yang berkaitan antara perusahaan multinasional dengan
perusahaan domestik yaitu mengenai hal yang berkaitan dengan produksi barang-
barang yang diekspor, misalnya mengenai technical know how dan managerial skill.
Universitas Sumatera Utara
Baik perusahaan multinasional maupun perusahaan domestik melakukan penyebaran
teknologi dan managerial skill-nya melalui perjanjian lisensi dengan perusahaan
multinasional juga menjual ilmu pengetahuan dengan tetap hanya kepada anak-anak
perusahaannya. Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat diketahui bahwa yang
dimaksud dengan perusahaan multinasional adalah perusahaan yang dalam kegiatan
operasionalnya melintasi batas-batas kedaulatan suatu negara dimana perusahaan
tersebut pertama didirikan untuk membentuk anak perusahaan di negara lain yang
dalam operasionalnya di kendalikan oleh perusahaan induk.
Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (selanjutnya UUPT) tidak
dikenal istilah perusahaan multinasional, karena di dalam UUPT hanya mengenal
istilah perseroan terbatas yang terdapat pada Pasal 1 angka 1 UUPT sebagai berikut :
“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum
yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian,
melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam
saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini
serta peraturan pelaksanaan.”
Bertitik dari Pasal 1 angka 1 UUPT diatas, tidak dikenal mengenai pengertian
dari perusahaan multinasional, tetapi hanya dikenal perseroan terbatas sebagai badan
hukum di indonesia yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha
dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham yang lahir melalui proses
hukum dalam bentuk pengesahan dari Pemerintah.
Universitas Sumatera Utara
2. Ciri – ciri perusahaan multinasional41
Perusahaan multinasional secara garis besar memiliki ciri sebagaimana
berikut ini, yaitu :
a. Membentuk cabang-cabang di luar negeri
b. Visi dan strategi yang digunakan untuk memproduksi suatu barang bersifat
global (mendunia), jadi perusaan tersebut membuat atau menghasilkan barang
yang dapat digunakan di semua negara.
c. Lingkup kegiatan income generating (perolehan pendapatan) perusahaan
multinasional melampaui batas-batas negara.
d. Lebih cenderung memilih kegiatan bisnis tertentu, umumnya manufaktur.
e. Perdagangan dalam perusahaan multinasional kebanyakan terjadi di dalam
lingkup perusahaan itu sendiri, walaupun antarnegara.
f. Menempatkan cabang pada negara-negara maju
g. Kontrol terhadap pemakaian teknologi dan modal sangat diutamakan
mengingat kedua faktor tersebut merupakan keuntungan kompetitif
perusahaan multinasional
h. Pengembangan sistem managemen dan distribusi yang melintasi batas-batas
negara, terutama sistem modal ventura, lisensi, franchise.
Pada saat pendiri menghadap notaris untuk dibuat akta pendirian, setiap
pendiri sudah mengambil bagian saham perseroan. Tidak sah jika apabila
pengambilan saham perseroan dilakukan sesudah perseroan didirikan.
d. Memperoleh keputusan pengesahan status badan hukum dari menteri
Syarat sahnya pendirian perusahaan multinasional di Indonesia, harus
memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri
mengenai pengesahan sebagai badan hukum perseroan di Indonesia
B. Kedudukan Hukum Perusahaan Multinasional Menurut Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
Menurut Nancy L. Mensch, Multinational Corporations atau MNCs dapat
didefinisikan sebagai entitas yang melakukan kegiatan usaha di beberapa negara
melalui cabang-cabang dan anak-anak perusahaannya di seluruh dunia (terutama di
negara-negara berkembang) dimana kantor pusatnya terletak di negara-negara maju.47
Terdapat beberapa alasan mengapa MNCs memilih untuk melakukan usaha di negara
lain melalui cabang atau anak perusahaannya. Alasan utamanya adalah bahwa
melakukan kegiatan usaha di negara lain memungkinkan MNCs untuk memproduksi
sebuah produk dengan harga yang lebih murah. Hal ini bisa terjadi karena beberapa
sebab, diantaranya adalah keuntungan atas lokasi (location advantages). Keuntungan
47 An An Chandrawulan, Op.Cit, hlm 153
Universitas Sumatera Utara
ini memungkinkan MNCs untuk mendapatkan tenaga kerja dengan gaji yang rendah,
aturan perpajakan yang ringan dan aturan-aturan hukum lain yang lebih longgar.48
Peraturan yang menguasai hak lintas dunia bisnis termasuk bisnis
transnasional, sebagian besar tidak konsisten satu sama lain. Secara teoritis terdapat
kemungkinan bagi negara-negara untuk menyerasikan perundang-undangan mereka,
misalnya dengan jalan mengadakan perjanjian multilateral atau memberi wewenang
kepada badan supranasional untuk mengumumkan seperangkat peraturan yang
mengikat. Akan tetapi, dalam prakteknya jalan ini dihalangi, karena cukup banyak
negara kebangsaan bersikeras dengan hak kedaulatan mereka untuk berurusan dengan
perusahaan asing kalau dianggap perlu. Lagi pula dalam hal ini kepentingan dan
kebijaksanaan negara-negara sangat besar perbedaannya Peraturan yang menguasai
hak lintas dunia bisnis termasuk bisnis transnasional, sebagian besar tidak konsisten
satu sama lain. Secara teoritis terdapat kemungkinan bagi negara-negara untuk
menyerasikan perundang-undangan mereka, misalnya dengan jalan mengadakan
perjanjian multilateral atau memberi wewenang kepada badan supranasional untuk
mengumumkan seperangkat peraturan yang mengikat. Akan tetapi, dalam prakteknya
jalan ini dihalangi, karena cukup banyak negara kebangsaan bersikeras dengan hak
kedaulatan mereka untuk berurusan dengan perusahaan asing kalau dianggap perlu.
Lagi pula dalam hal ini kepentingan dan kebijaksanaan negara-negara sangat besar
perbedaannya.49 Dengan banyaknya peraturan tentang perusahaan multinasional di
48 Ibid, hlm. 155.
49 Peter Kuin, Perusahaan Transnasional (Jakarta : Gramedia, 1983), hlm. 175.
Universitas Sumatera Utara
berbagai negara, serta adanya perbedaan satu sama lain, maka mulailah dirintis oleh
PBB suatu prinsip umum yang bersifat universal melalui salah satu badannya yang
disebut ECOSOC,50 yaitu apa yang diberi nama dengan "Code of Conduct on
Transnational Corporation".
Menurut Mochtar Kusumaatmadja,51 Code of Conduct on Transnational
Corporations yang merupakan hasil prakarsa dari ECOSOC tersebut hanya
merupakan sumber hukum tambahan, yang akan mengikat sebagai hukum (legally
binding) apabila digunakan oleh hakim sebagai dasar hukum untuk memecahkan
suatu sengketa internasional mengenai perusahaan transnasional. Dengan perkataan
lain, tidak mempunyai kekuatan mengikat yang langsung, namun mempunyai
kekuatan tidak langsung dalam perannya membentuk unsur psikologis dalam hukum
kebiasaan internasional.
Ketegasan status hukum perusahaan multinasional sebagai subjek hukum di
negara di mana perusahaan tersebut beroperasi (host country), selanjutnya dapat
dilihat pada Pasal 55 dari Code of Conduct on Transnational Corporations sebagai
berikut :
Entities of transnational corporations are subject to the jurisdiction of the
countries in which they operate. An entity of transnational corporation
50 ECOSOC adalah singkatan dari United Nations Economic and Social Council, yaitu suatu
organ khusus PBB yang menangani masalah-masalah ekonomi dan sosial 51 Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional Bagian I Umum (Bandung :
Bina Cipta, 1982), hlm. 75.
Universitas Sumatera Utara
operating in a given country in respect of its operations in that country to be
delayed.
Hukum nasional Indonesia ternyata juga memberikan kepada perusahaan
transnasional status sebagai subjek hukum nasional dengan mendudukkannya sebagai
badan hukum. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai berikut :
(2) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha
perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara
Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
(4) Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilakukan dengan:
a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas; b. membeli saham; dan c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal sebagaimana dikemukakan di atas, maka perusahaan
transnasional yang akan melakukan kegiatan di Indonesia wajib membentuk badan
hukum Indonesia, khususnya dalam bentuk perseroan terbatas. Dengan demikian,
keberadaan perusahaan multinasional di Indonesia harus tunduk pada hukum
Nasional Indonesia. Oleh karena itu, perusahaan multinasional yang beroperasi di
Indonesia dengan membentuk badan hukum perseroan terbatas berdasarkan hukum
Nasional Indonesia jelas menjadi subjek hukum Nasional Indonesia.52
52 Juajir Sumardi, Op.Cit, hlm. 15-16.
Universitas Sumatera Utara
Kedudukan hukum perusahaan multinasional menurut Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya UUPT) sebagai badan
hukum di Indonesia karena perusahaan multinasional yang berkedudukan di
Indonesia berbentuk perseroan terbatas. Hal ini sebagaimana di atur dalam Pasal 1
angka 1 UUPT sebagai berikut :
“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum
yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian,
melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam
saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini
serta peraturan pelaksanaan.”
Ketentuan yang terdapat pada Pasal 1 angka 1 UUPT secara jelas menyebut
bahwa perusahaan multinasional yang ada di Indonesia dalam hal ini berbentuk
perseroan terbatas merupakan badan hukum. Namun status badan hukum perusahaan
multinasional ini tidak otomatis diperoleh saat perusahaan multinasional didirikan,
status badan hukum perusahaan multinasional yang berbentuk perseroan terbatas
tersebut menurut Pasal 7 ayat (4) UUPT diperoleh pada tanggal diterbitkannya
Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.53
Perusahaan multinasional sebagai badan hukum mandiri di Indonesia
berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPT diatas, karena lahir melalui proses
53 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
Bab II, Pasal 7 Ayat (4)
Universitas Sumatera Utara
hukum. Elemen pokok yang melahirkan suatu perusahaan multinasional sebagai
badan hukum berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPT adalah :54
1. Merupakan persekutuan modal
Perusahaan multinasional sebagai badan hukum memiliki “modal dasar” yang
disebut juga authorized capital, yakni jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan
dalam Akta Pendirian atau Anggara Dasar Perseroan. Besarnya modal dasar
perseroan menurut Pasal 31 ayat (1) UUPT, terdiri atas seluruh “nilai nominal”
saham. Selanjutnya menurut Pasal 32 ayat (1) tersebut, modal dasar perseroan paling
sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
2. Didirikan berdasarkan perjanjian
Perusahaan multinasional sebagai badan hukum, didirikan berdasarkan
“perjanjian” sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 1 angka 1 UUPT. Berarti,
ditinjau dari segi hukum perjanjian, pendirian perusahaan multinasional sebagai
badan hukum bersifat kontraktual, yakni berdirinya perusahaan multinasional
merupakan akibat yang lahir dari perjanjian. Selain bersifat kontraktual, juga bersifat
konsensual berupa adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan
perusahaan multinasional.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUPT, agar perjanjian untuk
mendirikan perseroan sah menurut undang-undang pendirinya paling sedikit 2 (dua)
orang atau lebih. Hal itu ditegaskan pada penjelasan Pasal 27 ayat (1) alinea kedua,
bahwa prinsip yang berlaku berdasarkan undang-undang ini, perseroan sebagai badan
54 Yahya Harahap, Op.Cit, hlm 33-36
Universitas Sumatera Utara
hukum didirikan berdasar perjanjian, oleh karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu)
orang pemegang saham. Pemegang saham pada perusahaan multinasional di
Indonesia terdiri dari pemegang saham yang berasal dari Indonesia dan pemegang
saham yang berasal dari asing, namun bisa juga perusahaan mutlinasional tersebut
sahamnya di pegang sepenuhnya oleh pemegang saham yang berasal dari Indonesia
ketika perusahaan multinasional yang ada di Indonesia bertindak sebagai induk
perusahaan, sedangkan perusahaan multinasional tersebut memiliki anak perusahaan
di negara lain sebagaimana ruang lingkup bisnis perusahaan multinasional yang
melintasi batas-batas negara.
3. Melakukan kegiatan usaha
Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UUPT, suatu perseroan harus mempunyai
maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. Seterusnya
pada Pasal 18 UUPT, ditegaskan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha itu, harus
dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Pada perusahaan multinasional di Indonesia ruang lingkup
kegiatan usahanya melintasi batas-batas kedaulatan suatu negara, bisa perusahaan
multinasional di Indonesia ini bertindak sebagai induk perusahaan yang memiliki
anak perusahaan di negara lain, bisa pula perusahaan multinasional di Indonesia ini
bertindak sebagai anak perusahaan dari negara lain.
4. Lahirnya perusahaan multinasional melalui proses hukum dalam bentuk
pengesahan dari Pemerintah
Universitas Sumatera Utara
Kelahiran perusahaan multinasional sebagai badan hukum karena dicipta atau
diwujudkan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Itu sebabnya perseroan disebut makhluk badan hukum yang berwujud
artifisial yang dicipta melalui proses hukum, karena untuk proses kelahirannya harus
memenuhi syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan, apabila
persyaratan tidak terpenuhi, kepada perseroan yang bersangkutan tidak diberikan
keputusan pengesahan untuk berstatus sebagai badan hukum oleh Pemerintah, dalam
hal ini Menteri Hukum dan HAM.
Jadi proses kelahirannya sebagai badan hukum, mutlak di dasarkan pada
Keputusan Pengesahan oleh Menteri. Hal itu ditegaskan pada Pasal 7 ayat (2) UUPT,
yang berbunyi :
“Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya
Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.”
Sebagai badan hukum perusahaan multinasional merupakan pendukung hak
dan kewajiban, yang dapat mengadakan perbuatan hukum dengan pihak lain.
Perusahaan multinasional yang berbentuk perseroan terbatas memiliki kekayaan
sendiri, yang terpisah dari kekayaan pengurus atau pendirinya. Segala kewajiban
hukumnya dipenuhi dari kekayaan yang dimilikinya itu.55
Kedudukan perusahaan multinasional sebagai badan hukum di Indonesia
dihadapkan dengan doktrin atau ajaran umum (de heersende leer) tentang badan
55Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti,
2006), hlm. 101.
Universitas Sumatera Utara
hukum, maka unsur-unsur badan hukum sesuai dengan de heersende leer seperti
adanya kekayaan terpisah, adanya tujuan tertentu, adanya kepentingan tersendiri, dan
adanya organisasi yang teratur.56 Di dalam UUPT, pengaturan tentang hal tersebut
diatur dengan jelas, dan dalam standar akta pendirian perusahaan multinasional yang
berbentuk perseroan terbatas, klausula tersebut merupakan syarat mutlak yang harus
ada dalam anggaran dasar perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUPT
sebagai berikut :
(1) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memuat
sekurang-kurangnya:
a. Nama dan tempat kedudukan perseroan; b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan; c. jangka waktu berdirinya perseroan; d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan
nilai nominal setiap saham;
f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris; g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS; h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen. (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggaran dasar
dapat juga memuat ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan
undang-undang ini.
(3) Anggaran dasar tidak boleh memuat :
a. Ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan b. ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.
Setelah perusahaan multinasional yang berbentuk perseroan terbatas memiliki
status badan hukum, sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) UUPT, maka pemegang saham
56 Nindyo Pramono, Sertifikasi Saham PT. Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia
(Bandung : Citra Aditya, 2006), hlm. 24.
Universitas Sumatera Utara
perseroan terbatas tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat
atas nama perseroan serta tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi
nilai saham yang telah dimilikinya.
Kedudukan hukum perusahaan multinasional di Indonesia menurut UUPT
adalah sebagai badan hukum biasa yang berbentuk perseroan terbatas. Perseroan
terbatas yang kepemilikan sahamnya bisa dimiliki oleh asing dan dimiliki oleh
Indonesia, bisa juga kepemilikan sahamnya dimiliki sepenuhnya oleh Indonesia tetapi
memiliki cabang ataupun anak perusahaan di negara lain. Maka perusahaan
multinasional dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki hubungan hukum
dengan anak perusahaan atau induk perusahaannya yang berada di negara lain.
Hubungan antara induk dengan anak perusahaan multinasional tidak dikenal
didalam UUPT, hubungan antara induk dengan anak adalah hubungan secara
ekonomi, secara hukum hubungan induk dengan anak perusahaan adalah sebagai
badan hukum mandiri. Dalam UUPT mengatur mengenai kepemilikan saham di
perseroan terbatas yang diatur dalam Pasal 84 UUPT sebagai berikut :
(1) Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain.
(2) Hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk : a. Saham perseroan yang dikuasai sendiri oleh perseroan; b. saham induk perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung; atau
c. saham perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh perseroan.
Hubungan hukum yang timbul antara induk perusahaan dengan anak
perusahaannya merupakan hubungan antara pemegang saham (induk perusahaan)
Universitas Sumatera Utara
dengan anak perusahaan. Hubungan hukum tersebut diatur secara jelas dalam
anggaran dasar anak perusahaan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
Sebagai contoh suatu anak perusahaan untuk dapat melakukan tindakan hukum
tertentu harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (termasuk induk
perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas). Tindakan tertentu tersebut antara
lain adalah : melakukan penyertaan pada perusahaan lain, menerima pinjaman atau
memberikan pinjaman pada perusahaan lain; melakukan perjanjian dengan pihak
ketiga. Segala sesuatu tindakan hukum anak perusahaan yang berhubungan dengan
anggaran dasar harus mendapat persetujuan dari induk perusahaan. Oleh karenanya
organisasi dan manajemen induk perusahaan diatur sebagaimana layaknya perseroan
terbatas biasa yaitu di dalam anggaran dasar induk perusahaan tersebut. Induk
perusahaan melakukan pengawasan terhadap anak perusahaan sebatas posisinya
sebagai pemegang saham dan sebatas diatur dalam anggaran dasar anak perusahaan.
Hubungan antara induk perusahaan dengan anak perusahaan menyebabkan
terbentuknya perusahaan kelompok. Perusahaan kelompok ada apabila lebih dari satu
perusahaan yang secara yuridis mandiri tunduk pada satu pimpinan bersama. Dengan
demikian jelas bahwa dalam suatu perusahaan kelompok ada salah satu perusahaan
berkedudukan sebagai pimpinan sentral untuk mengendalikan perusahaan-perusahaan
yang bergabung. Dampak dari hubungan yang timbul antara induk perusahaan dengan
anak perusahaan didalam perusahaan kelompok adalah karena penguasaan sebagian
besar saham pada anak. Hubungan yang timbul karena induk perusahaan
Universitas Sumatera Utara
menanamkan saham pada anak-anak perusahaannya baik secara langsung maupun
melalui pengambilalihan saham perusahaan lain.
Perusahaan kelompok dapat terjadi melalui penggabungan, peleburan, dan