Page 1
19
BAB II
KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP VETERAN
REPUBLIK INDONESIA
A. Veteran Republik Indonesia
Indonesia sebagai negara yang memperoleh kemerdekaan melalui
perjuangan tentu memiliki banyak pejuang yang terlibat dalam perjuangan
mencapai dan mempertahankan kemerdekaan. Bukan hanya dari kelompok militer
namun juga pejuang dari kalangan rakyat yang turut bergabung dalam kesatuan
bersenjata resmi yang diakui pemerintah.
Perjuangan dalam merebut kemerdekaan maupun mempertahankan
kemerdekaan Indonesia tidak hanya melibatkan unsur militer namun juga seluruh
lapisan rakyat. Banyak pemuda pada masa itu yang turut andil dalam perjuangan
dan dilatih secara militer untuk dapat sewaktu-waktu membantu digaris depan.
Militer semakin terlibat dalam urusan lokal, yang terjadi lebih dini di daerah yang
pernah mengambil bagian dalam pemberontakan.12
Rakyat dan militer menjalin
kerjasama diberbagai daerah untuk menghimpun kekuatan untuk merebut
kemerdekaan Indonesia. Secara garis besar dalam perjuangan merebut
kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan ada dua kekuatan yang dimiliki
Indonesia, yaitu kekuatan militer dan kekuatan rakyat. Dari segi sumber daya
manusia pasukan Indonesia sangat memadai, namun perbedaan besar di medan
12
Morris Janowitz, Hubungan-Hubungan Sipil Militer, (Jakarta: Bina
Aksara, 1985), hlm. 61.
Page 2
20
pertempuran terlihat dari unsur persenjataan, dimana senjata musuh jauh lebih
modern dan dengan daya penghancur yang lebih besar. Tetapi mereka seolah-olah
melupakan atau sengaja memperkecil arti dari faktor manusianya dan oleh karena
itu, prajurit hampir dianggap sama saja dengan mesin-mesin.13
Persenjataan yang
maju dan modern tidak selalu menjadi jaminan suatu pasukan dapat
memenangkan sebuah pertempuran, faktor manusia yang memiliki semangat
juang tinggi juga turut menjadi faktor utama kuatnya suatu perlawanan terhadap
musuh. Contohnya di negeri kita yaitu pada waktu revolusi (1945) betapa pula
para pemuda Indonesia yang tanpa senjata dapat merebut sebagian senjata Jepang
dan kemudian dengan modal senjata yang sederhana dan sedikit itu dapat
merampas senjata Sekutu, karena didukung semangat juang yang menyala-
nyala.14
Hasil dari semangat perjuangan pasukan Indonesia adalah sebuah
kemerdakaan dan kesatuan negera. Usaha Sekutu untuk kembali menguasai
Indonesia dapat digagalkan oleh kerjasama militer dengan tentara rakyat.
Pasukan pejuang Indonesia tidak hanya dari militer, namun juga
melibatkan kekuatan rakyat. Setelah pertempuran selesai, pasukan dari kalangan
militer akan tetap bertugas menjaga kestabilan dan keamanan negar. Sedangkan
prajurit yang bukan bagian dari militer, setelah perang kemerdekaan dan masa
Revolusi Fisik selesai akan kembali ke kehidupan mereka sehari-hari. Namun,
sebagai seseorang yang turut berpartisipasi dalam perjuangan untuk bangsa dan
13
Amiroeddin Sjarif. Disiplin Militer dan Pembinaannya. (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1982), hlm. 25.
14 Ibid, hlm 26.
Page 3
21
negara, mereka tetap mendapat penghargaan dan penghormatan karena telah
berjuang mengangkat senjata. Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 1967
menyebutkan, “Bahwa dipandang perlu memberikan penghargaan kepada mereka
yang telah menyumbangkan tenaganya secara aktif atas dasar sukarela dalam
ikatan kesatuan bersenjata (resmi maupun kelaskaran) dalam memperjuangkan,
membela dan mempertahankan Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.” Mereka yang berpartisipasi dalam memperjuangan keutuhan NKRI
berhak memperoleh penghargaan atas jasa mereka turut serta dalam perjuangan.
Dalam pengertian sehari-hari Veteran diartikan sebagai bekas prajurit atau
mantan tentara. Pemaknaan tersebut tidak salah, namun yang dimaksud Veteran
disini ialah Veteran yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967,
yaitu terdiri dari:
1) Veteran Republik Indonesia adalah:
a. Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia adalah:
Warga Negara Republik Indonesia yang dalam masa Revolusi Fisik
antara 17 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949 telah ikut
secara aktif berjuang untuk mempertahankan Negara Republik
Indonesia di dalam Kesatuan Bersenjata Resmi atau Kelaskaran yang
diakui oleh pemerintah pada masa perjuangan itu. Veteran Pejuang
digolongkan menurut lamanya berpartisipasi selama masa perjuangan,
yaitu:
1. Veteran Golongan A masa berjuang maksimal 4 tahun 11 bulan
2. Veteran Golongan B masa berjuang maksimal 3 tahun 11 bulan
Page 4
22
3. Veteran Golongan C masa berjuang maksimal 2 tahun 11 bulan
4. Veteran Golongan D masa berjuang maksimal 1 tahun 11 bulan
5. Veteran Golongan E masa berjuang maksimal 0 tahun 11 bulan
b. Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia adalah:
1. Warga Negara Republik Indonesia yang dalam masa Perjuangan
Pembebasan Irian Barat melakukan Trikora sejak 19 Desember 1961
sampai dengan 1 Mei 1963 ikut secara aktif berjuang atau bertempur
dalam kesatuan-kesatuan bersenjata resmi di daerah Irian Barat.
2. Warga Negara Republik Indonesia yang melakukan Dwikora antara
tanggal 3 Mei 1964 sampai dengan tanggal 11 Agustus 1966 telah
turut aktif berjuang atau bertempur dalam kesatuan bersenjata resmi
dalam rangka perjuangan pembebasan Kalimantan Utara.
3. Warga Negara Republik Indonesia yang telah turut serta secara aktif
bertempur dalam ikatan kesatuan bersenjata resmi dalam rangka
penyatuan wilayah Timor Timur ke dalam wilayah Republik
Indonesia, dalam kurun waktu mulai tanggal 21 Mei 1975 sampai
dengan 17 Juni 1976.
c. Veteran Pejuang Perintis Integrasi Timor Timur adalah:
Warga Negara Republik Indonesia yang telah turut secara aktif
melakukan perlawanan bersenjata di wilayah Viqueque Timor Timur
dan sekitarnya pada tahun 1959 dalam rangka penyatuan wilayah Timor
Timur ke dalam wilayah Republik Indonesia.
Page 5
23
2) Veteran Penerima Tunjangan, adalah Veteran yang menerima Tunjangan
Veteran sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 34
Tahun 1985.
3) Janda/duda Veteran, adalah janda/duda dari Pejuang yang gugur/tewas
akibat perjuangan bersenjata dan kemudian disahkan sebagai Veteran
sebagaimana ditetappkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1967.
4) Janda/duda/yatim-piatu Veteran Penerima Tunjangan adalah
janda/duda/yatim-piatu yang sah dari Veteran Penerima Tunjangan
Veteran yang meninggal dunia.
Veteran adalah Warga Negara Indonesia yang aktif berjuang dalam
kesatuan bersenjata resmi atau kelaskaran yang diakui oleh pemerintah untuk
menjaga kedaulatan NKRI, dimulai dari masa perjuangan kemerdekaan 1945
hingga perjuangan menyatukan wilayah Timor Timur ke dalam wilayah Republik
Indonesia pada tahun 1959. Dalam rangka pemberian tunjangan, Veteran juga
dibedakan menjadi lima golongan sesuai lama keikutsertaan dalam perjuangan.
Bagi Veteran Pejuang yang gugur dalam tugas, keluarga yang ditinggalkan akan
memperoleh tunjangan apabila Veteran tersebut telah disahkan sebagai Veteran
sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 7 Tahun 1967.
1. Hak dan Kewajiban Veteran RI
Sebagai bagian dari masyarakat Veteran juga memiliki hak dan
kewajibannya sendiri. Menyandang status sebagai Veteran Republik Indonesia di
tengah-tengah masyarakat, Veteran memiliki kewajiban sendiri untuk menjaga
gelar kehormatan yang dimilikinya sebagai pejuang yang pernah aktif
Page 6
24
memperjuangkan kedaulatan negara. Adapun pendirian pemerintah dalam
meninjau fungsi dan tugas kewajiban dari pejuang kemerdekaan itu ialah:15
1) Sebagai pelopor yang wajib menyelesaikan revolusi nasional,
2) Menyusun kekuatan yang kreatif dan produktif untuk memperbesar potensi
nasional disegala lapangan untuk menyempurnakan negara dan masyarakat
kita, khususnya dibidang kesusilaan, keamanan, pertahanan negara,
pembangunan, kemakmuran rakyat, keamanan dan kesadaran bernegara,
3) Konsekuen berpegangan dan bersandarkan pada semangat 1945 dan dasar-
dasar Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945,
4) Bersikap dan bertindak selaku perintis dalam menjaga dan membela
keutuhan negara,
5) Selalu mengutamakan sikap dan tindakan yang berpedoman pada dasar-
dasar musyawarah mencari kebulatan mufakat antara seluruh lapisan
rakyat, dengan dasar gotong-royong menghadapi pelaksanaan usaha-usaha
dengan berpedoman pada tindakan kebijaksanaan yang setinggi-tingginya.
Sedangkan hak yang dimiliki oleh para Veteran diperoleh dari negara.
Pemerintah memberikan penghargaan dan penghormatan kepada warga negaranya
yang secara sukarela berjuang mengangkat senjata dalam kesatuan bersenjata
resmi atau kelaskaran untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik
15
Karsono. Veteran Pedjoeang Kemerdekaan RI. (Semarang: DPP Yayasan
Pejuang, 1957), hlm. 13.
Page 7
25
Indonesia.16
Penghargaan dan penghormatan Veteran Republik Indonesia yang
disertai pula dengan pemberian hak-hak dan kewajiban bagi mereka yang
memenuhi ketentuan yang berlaku.17
Sebagai sosok yang pernah berjuang untuk negara, Veteran memperoleh
tanda-tanda kehormatan Veteran sesuai dengan perjuangan yang diikuti (Veteran
Pejuang dan Veteran Pembela). Tanda-tanda kehormatan yang telah disahkan
akan menjadi salah satu syarat untuk memperoleh tunjangan. Dalam setiap
pertempuran dalam diri pasukan telah ditanamkan prinsip berani mati demi
mempertahankan apa yang mereka perjuangkan. Oleh karena itu gugurnya
pasukan dalam sebuah perang adalah suatu kehormatan. Pejuang Kemerdekaan
yang gugur dalam menjalankan tugasnya selama masa Revolusi Fisik diberikan
penghargaan Pangkat Anumerta sebagai Veteran Pejuang Kemerdekaan dan
berhak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sesuai ketentuan yang berlaku.
Apabila pejuang yang gugur telah memiliki keluarga, maka keluarga yang
ditinggalkan, istri/suami dan anak, berhak memperoleh tunjangan dari pemerintah.
Selain Veteran yang merupakan mantan anggota kelaskaran dan tentara
kerakyatan lainnya, ada pula Veteran Republik Indonesia yang merupakan mantan
tentara resmi. Veteran ini memiliki hak untuk mengenakan seragam dan tanda-
tanda pangkat terakhir dalam setiap upacara Nasional, hari-hari Nasional serta
Kemiliteran. Sedangkan apabila Veteran tersebut sebelum ikut perjuangan adalah
16 Ditjen Kuathan Dephan RI. Tata Cara untuk Mendapatkan Tunjangan
Veteran bagi Veteran Republik Indonesia. (Jakarta: Departemen Pertahanan,
2010) hlm. 2.
17 Ibid.
Page 8
26
Pegawai Negeri atau buruh swasta maka setelah ia kembali dari tugasnya ia
berhak kembali pada pekerjaannya semula tanpa ada pengurangan haknya sebagai
tenaga kerja. Bagi Veteran yang belum memiliki pekerjaan akan mendapat
pelatihan kejuruan yang diberikan oleh pemerintah. Kehidupan mereka pasca
perang perlu mendapat perhatian. Sekembalinya mereka dari perjuangan tidak
sedikit yang kesulitan memperjuangkan hidupnya sendiri dan hanya bisa berharap
adanya bantuan dari pemerintah maupun perhatian dari masyarakat. Veteran tidak
seharusnya diperlakukan layaknya pengemis atau sejenisnya, sebaliknya mereka
harus diperlakukan sebagai seorang pahlawan bagi negaranya, pahlawan yang
dengan berani mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi negera, oleh karena
itu mereka berhak atas perlakuan sosial yang baik.18
Dalam pertempuran, setiap individu dalam masing-masing pasukan telah
siap mengorbankan jiwa dan raganya dalam mempertahankan apa yang
diperjuangkannya. Mereka siap untuk terluka dan bahkan rela mati dalam
perjuangannya. Tidak sedikit prajurit yang gugur baik selama memperjuangkan
kemerdekaan maupun dalam perjuangan membela kedaulatan Negara Republik
Indonesia. Tidak sedikit pula prajurit yang terluka selama pertempuran, baik luka
ringan, luka berat bahkan yang mengharuskan mereka kehilangan anggota
fisiknya. Veteran yang kembali dalam keadaan fisik yang tidak utuh berhak
memperoleh bantuan dari pemerintah, mulai dari perawatan medis hingga
penyediaan alat bantu yang menunjang kesehariannya. Hak-hak yang diperoleh
18
Moh. Munasir, “Veteran’s Problem”, Veteran No. 1 tahun 1959, hlm. 19.
Page 9
27
oleh Veteran tersebut merupakan bentuk terimakasih bangsa dan negara atas
pengorbanan mereka demi menjaga kedaulatan negara.
Disamping hak selalu ada kewajiban, meski telah berkorban dalam
perjuangannya, Veteran tetaplah bagian dari masyarakat dalam suatu negara yang
tetap memiliki kewajiban atas statusnya dalam masyarakat. Seperti yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967, Veteran Republik Indonesia tunduk
kepada Dasar Pancasila dan Haluan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Setiap Veteran Republik Indonesia wajib menjunjung tinggi nama baik,
Kode Kehormatan, dan Doktrin Veteran Republik Indonesia. Veteran harus
menjaga nama baiknya dan tidak menghilangkan sikap terhormatnya sebagai
seorang pejuang yang memperjuangkan dan membela negara. Hal ini dapat
menjadi contoh dan pembelajaran bagi generasi berikutnya karena perjuangan
para Veteran ini akan dikenang oleh generasi berikutnya yang akan meneruskan
perjuangan mereka untuk negera dengan cara yang berbeda. Pergantian Generasi
yang akan datang mempunyai arti yang khusus, karena generasi yang baru tidak
mengalami secara langsung perjuangan kemerdekaan.19
Di sisi lain Veteran RI
juga harus terus berjuang menampilkan jati dirinya di era kemerdekaan
melaksanakan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat adil dan
makmur berdasarkan Pancasila serta menangkal segala paham atau ajaran yang
19
Padmo Wahjono, Bahan-Bahan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan
Pancasila, (Jakarta: Aksara Baru, 1984) hlm. 14.
Page 10
28
bertentangan dengan Pancasila.20
Veteran dalam kehidupan sehari-harinya harus
tetap dapat menjadi panutan bagi masyarakat sebagai sosok yang memiliki jiwa
patriotisme dan memegang teguh ideologi negara yang dapat tercipta juga karena
perjuangan mereka. Dengan statusnya sebagai Veteran Republik Indonesia, setiap
Veteran RI berhak dan wajib menjadi anggota Legiun Veteran Republik Indonesia
(LVRI). LVRI merupakan satu-satunya organisasi massa Veteran di Indonesia.
2. Gambaran Umum Permasalahan Veteran
Perang Dunia Ke II hampir melibat seluruh negara di dunia ke dalam
peperangan. Salah satu unsur utama dalam peperangan adalah prajurit. Perang
dalam sekala besar, terutama Perang Dunia, tentunya melibatkan prajurit dalam
jumlah besar. Perang Dunia selalu memberi dampak bagi semua negara dan
rakyatnya. Bukan hanya ketika perang berlangsung, dampak sebenarnya dari
perang justru terasa setelah perang tersebut berakhir. Kerusakan yang ditimbulkan
dari perang dan lagi dampaknya terhadap manusia. Perang pasti menimbulkan
trauma bagi rakyat biasa yang tidak siap dan tidak paham kenapa perang terjadi.
Bahkan bagi prajurit yang terlibat langsung, dampak setelah perang juga mereka
rasakan. Besarnya skala pertempuran pada Perang Dunia Ke II juga diimbangi
dengan banyaknya prajurit yang direkrut, sehingga setelah perang berakhir jumlah
Veteran pun sangat banyak. Di majalah Veteran yang diterbitkan oleh Legiun
Veteran Republik Indonesia, data statistik World Veterans Federation (WVF)
20
Tim Redaksi, “Tataran Kewenangan Pembinaan dan Pemberdayaan
Veteran RI”, Majalah Legiun Veteran Republik Indonesia - Veteran Vol. 1 No. 3
Tahun 2011, hlm. 51.
Page 11
29
menunjukkan bahwa setelah Perang Dunia Ke II jumlah Veteran di dunia
mencapai 30.000.000 orang. Jumlah ini belum termasuk Veteran di negara-negara
yang masih berperang. Di Indonesia sendiri ada sekitar 800.000 Veteran.
Jumlah Veteran yang banyak ini menjadi permasalahan sosial di beberapa
negara. Setiap negara telah memiliki lembaga tersendiri untuk mengatasi
permasalahan Veteran tersebut. Di Indonesia permasalahan Veteran berada
dibawah naungan Kementrian Pertahanan Direktorat Jenderal Personil, Tenaga
Manusia dan Veteran yang dibentuk pada masa Kabinet Sjahrir ke 2.
Permasalahan Veteran di Indonesia dibagi menjadi 3, Veteran yang merupakan
mantan pasukan gerilya yang bukan merupakan anggota TNI, Veteran yang
berasal dari pasukan militer resmi Indonesia (TNI), dan Veteran yang merupakan
kelompok pemuda dan pelajar.21
Permasalahan Veteran di Indonesia umumnya
adalah masalah kehidupan mereka setelah masa perjuangan.
Setelah masa perjuangan usai banyak diantara Veteran yang merupakan
eks-gerilya yang bekerja di berbagai bidang perindustrian, pertanian, dan mereka
yang sebelumnya merupakan pegawai pemerintah kembali bekerja sesuai dengan
posisi sebelumnya. Veteran yang merupakan bagian dari militer, bagi mereka
yang terlukan setelah memperoleh perawatan akan kembali bekerja sebagai
tentara. Sedangkan tentara yang mengalami cacad fisik dan tidak dapat
melanjutkan tugasnya sebagai tentara, akan dipensiunkan, atau diberikan
pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. Bagi Veteran yang
masih berstatus pemuda dan pelajar berhak memperoleh pembinaan dan
21
Moh. Munasir, op.cit., hlm. 16.
Page 12
30
melanjutkan pendidikan di instansi milik pemerintah. Bagi Veteran yang sudah
memiliki pekerjaan sebelum maju ke medan perang tentu dapat memperoleh
pekerjaannya kembali, dan Veteran yang masih berstatus pelajar dapat
meneruskan pendidikannya. Namun, tidak semua daerah memiliki lembaga
pendidikan milik isntansi pemerintah. Sehingga tidak semua Veteran pelajar dapat
melanjutkan pendidikannya dan lebih memilih bekerja.
B. Tunjangan Veteran kepada Veteran Republik Indonesia
1. Latar Belakang Pemberian Tunjangan Veteran
Usai menjalankan tugasnya di garis depan pertempuran, para pejuang
kembali ke kehidupannya masing-masing. Mereka telah mengabdi pada negara
dan jasa mereka perlu diberi penghormatan dan dikenang. Seperti yang dijelaskan
pada bab pertama, tradisi pemberian gelar pahlawan di Indonesia telah ada sejak
masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pada tahun 1964 Soekarno menerbitkan
sebuah dekrit baru mengenai definisi dan tata cara pengangkatan pahlawan.22
Dengan demikian tidak semua prajurit yang tergabung dalam pasukan pejuang
atau kelaskaran dapat memperoleh gelar pahlawan. Namun, jasa mereka tetap
dihargai dan memperoleh Gelar Kehormatan Veteran. Pemberian Gelar
Kehormatan ini di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967 pasal I.
Dimana setiap Veteran RI memperoleh gelar kehormatan berdasarkan
22
D. A. Winda., op. cit., hlm. v.
Page 13
31
keikutsertaannya dalam perjuangan kemerdekaan maupun perjuangan
mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia.
Gelar Kehormatan Veteran yang diberikan, yaitu:23
1) Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia
Gelar ini diberikan kepada Warga Negara Republik Indonesia yang dalam
masa Revolusi Fisik antara 17 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember
1949 telah ikut secara aktif berjuang untuk mempertahankan Negara
Republik Indonesia di dalam Kesatuan Bersenjata Rresmi atau Kelaskaran
yang diakui oleh pemerintah pada masa perjuangan itu.
2) Gelar Kehormatan Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia
Gelar Kehormatan Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia
dibagi menjadi 3, yaitu:
a. Gelar Kehormatan Veteran Pembela Trikora
Diberikan kepada Warga Negara RI yang dalam perjuangan
pembebasan Irian Barat, melakukan Trikora sejak 19 Desember 1961
sampai dengan 1 Mei 1963, secara aktif berjuang dalam kesatuan-
kesatuan bersenjata di daerah Irian Barat.
23
Wawancara dengan Suparno pada tanggal 12 Agustus 2016.
Page 14
32
b. Gelar Kehormatan Veteran Pembela Dwikora
Diberikan kepada Warga Negara RI yang selama 3 Mei 1964 hingga
11 Agustus 1966, secara aktif berjuang dalam kesatuan-kesatuan
bersenjata di daerah Kalimantan Utara dan sekitarnya.
c. Gelar Kehormatan Veteran Pembela Timor Timur
Diberikan kepada Warga Negara RI yang selama 21 Mei 1975 hingga
17 Juni 1976, secara aktif berjuang dalam kesatuan-kesatuan
bersenjata di daerah Timor Timur.
Kepengurusan Gelar Kehormatan Veteran dilakukan oleh Departemen
Pertahanan Keamanan Republik Indonesia. Tanda Gelar Kehormatan tersebut
berupa lembaran Surat Keputusan yang ditanda-tangani oleh Menteri Pertahanan
Keamanan / Panglima Angkatan Bersenjata. Selain menjadi bukti keikutsertaan
dalam perjuangan Surat Keputusan tersebut juga menjadi salah satu syarat utama
bagi Veteran RI untuk memperoleh tunjangan. Gelar kehormatan ini menjadi
salah satu syarat untuk memperoleh tunjangan sejak berlakunya Peraturan
Pemerintah Nomor 24 tahun 1977 mengenai Tunjangan Veteran.
Veteran banyak yang mengalami permasalahan sosial-ekonomi
sekembalinya mereka dari pertempuran, padahal mereka telah banyak berkorban
demi tanah air.24
Veteran di Indonesia sendiri sudah menyadari permasalahan
yang dihadapi oleh rekan-rekan seperjuangan mereka. Topik mengenai
permasalahan sosial-ekonomi sudah menjadi bahasan utama sejak organisasi
24
Moh. Munasir, “Veterans in Society”, Veteran No. 2 tahun 1959, hlm.
25.
Page 15
33
Legiun Veteran Republik Indonesia didirikan.25
Pemerintah juga telah menyadari
permasalahan ini. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1960 merupakan
peraturan pertama yang mengatur tentang Pemberian Tunjangan kepada Veteran
RI. Tunjangan Veteran diberikan sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa-jasa
seluruh Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia (PKRI) dan diberikan
kepada Veteran PKRI yang peri kehidupannya memerlukan bantuan. Tunjangan
yang didasarkan pada PP No 45 tahun 1960 ini baru diberikan kepada Veteran
PKRI . Menurut Elizabeth Wickenden perlu adanya peraturan yang mengatur agar
program kesejahteraan sosial dapat dijalankan dengan sasaran yang tepat. Dalam
usaha memperbaiki kesejahteran sosial peraturan perundangan, program dan
pelayanan yang dapat menjamin atau memperkuat pelayanan untuk memenuhi
kebutuhan sosisal yang mendasar bagi masyarakat. Sesuai dengan teori tersebut,
Tunjangan Veteran memiliki peraturan yang mengatur agar pemberian dana
tunjangan diterima pihak yang tepat yaitu Veteran yang peri kehidupannya
memerlukan bantuan. Peraturan mengenai Tunjangan Veteran ini kemudian
diperbaharui pada tahun 1966. Berdasarkan kedua peraturan terdahulu ini hanya
Veteran yang menderita cacad badan yang dapat memperoleh tunjangan.
Kemudian peraturan tersebut diperbaharui lagi menjadi Peraturan Pemereintah
Nomor 24 tahun 1977 yang rincian tunjangan yang lebih beragam, tidak hanya
diperuntukan bagi Veteran yang menderita cacad. Berdasarkan PP No. 24 tahun
1977 pasal 2, yang berhak mendapat tunjangan dengan syarat:
25 Panitia Pusat Peringatan HUT LVRI XXV, op.cit., hlm. 32.
Page 16
34
1) Veteran yang telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan dalam
keadaan tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari
Pemerintah setempat serendah-rendahnya camat,
2) Veteran yang menderita cacad badan dan atau cacad ingatan yang
cacadnya didapat akibat perjuangan bersenjata sebagaiman ditetapkan
dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967.
3) Veteran yang menderita cacad badan dan atau cacad ingatan yang
cacadnya didapat akibat menjalankan sesuatu tugas Negara Republik
Indonesia.
Berdasarkan teori Kesejahteraan Sosial milik Elizabeth Wickenden,
peraturan dan program yang dibuat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
haruslah dibuat agar peraturan dan program tersebut tepat sasaran. Sasaran
penerima Tunjangan Veteran bertambah dua poin saat PP No 24 tahun 1977
digantikan oleh PP No. 34 tahun 1985, yaitu Janda/Duda Veteran Penerima
Tunjangan dan Janda/Duda Veteran. Persyaratan yang tertera di poin pertama
bahwa Veteran yang berhak menerima tunjangan adalah Veteran perikehidupan
sosial-ekonominya memerlukan bantuan. Persyaratan utamanya juga ditujukan
kepada Veteran yang berusia minimal 50 tahun, karena usia 50 tahun keatas
Veteran dipandang sudah tidak produktif dan apabila kehidupannya memerlukan
bantuan, maka ia berhak mendapatkan tunjangan. Veteran yang menderita cacad
yang diperoleh selama berjuang juga mendapatkan tunjangan tambahan serta
mendapat rahabilitasi. Janda/Duda Vetran yang suami/istrinya meninggal dalam
pertempuran juga memperoleh dana tunjangan dari pemerintah.
Page 17
35
2. Jenis-jenis Tunjangan Veteran
Tunjangan Veteran Republik Indonesia tahun 1985 berada dibawah
kepengurusan Direktorat Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran
Departemen Pertahanan Keamanan. Tunjangan diberikan kepada Veteran RI
sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan mereka di masa lalu. Tunjangan yang
diperoleh antara lain: Tunjangan Veteran Pejuang Kemerdekaan, Tunjangan
Veteran Pembela Kemerdekaan, Tunjangan untuk Veteran yang menderita cacad
badan dan/atau cacad ingatan, Tunjangan Janda/Duda Veteran dan Tunjangan
Janda/Duda/Yatim-Piatu Veteran Penerima Tunjangan. Tunjangan yang diberikan
kepada Veteran RI adalah uang negara, sehingga besarnya jumlah tunjangan yang
diberikan juga menyesuaikan dengan keuangan negara. Pada masa Orde Baru
Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, hal ini juga turut
memberi dampak positif terhadap jumlah tunjangan yang diberikan negara kepeda
Veteran RI. Dengan menyesuaikan kondisi perekonomian negara dan kebutuhan
hidup masyarakat maka pada tahun 1985 terjadi perubahan peraturan tentang
Tunjangan Veteran yang diperbaharui melalui Peraturan Pemerintah No. 34
Tahun 1985. Terutama perubahan pada nominal tunjangan pokok yang diberikan
dan penambahan dana santunan. Berdasarkan Peraturan Pemerintan No 34 tahun
1985 besarnya jumlah tunjangan yang diberikan kepada Veteran adalah sebagai
berikut:
Page 18
36
Tabel 1. Besarnya Tunjangan Veteran dan Tambahannya
No Veteran
Jenis
Pejuang Golongan Pembela Golongan
A B C D E A B C D E
1. Usia Lanjut 54.000 51.000 48.000 45.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000
2. Janda 48.000 42.000 36.000 31.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000
3. Yatim Piatu 48.000 42.000 36.000 31.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000
4. Cacad 54.000 51.000 48.000 45.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000
a. Tambahan Cacad
1. Hilang satu
anggota badan
11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
2. Hilang satu
mata
11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
3. Hilang
dua/lebih
anggota badan
22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000
4. Hilang dua
mata
22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000
(Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Nomor: JUKLAK-01/X/1985 tentang Tata
Cara Pemberian Tunjangan Veteran kepada Veteran Republik
Indonesia, Departemen Pertahanan Keamanan RI, Direktorat
Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran, tahun 1985.
Kanminvetcad IV/32 Sukoharjo.)
Tabel diatas memberikan rincian jumlah uang Tunjangan Veteran diberikan
kepada Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia untuk masing-masing
golongan. Golongan A sebesar Rp. 54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah) per
bulan; Golongan B sebesar Rp. 51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah) per bulan;
Golongan C sebesar Rp. 48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah) per bulan;
Golongan D sebesar Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per bulan; dan
Golongan E sebesar Rp. 42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per bulan.
Page 19
37
Kepada Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia diberi tunjangan
sebesar Rp. 42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per bulan. Tunjangan
Veteran yang diberikan kepada Veteran Pembela ini jumlahnya sama untuk setiap
golongan.
Untuk tunjangan yang diberikan kepada Janda/Duda Veteran jumlahnya
sebagai berikut: Golongan A sebesar Rp. 48.000,00 (empat puluh delapan ribu
rupiah) per bulan; Golongan B sebesar Rp. 42.000,00 (empat puluh dua ribu
rupiah) per bulan; Golongan C sebesar Rp. 36.000,00 (tiga puluh enam ribu
rupiah) per bulan; dan Golongan D sebesar Rp. 31.000,00 (tiga puluh satu ribu
rupiah) per bulan; Golongan E sebesar Rp. 26.000,00 (dua puluh enam rupiah) per
bulan. Tunjangan bagi Janda/Duda Veteran bagi Janda/Duda Veteran Pembela
Kemerdekaan Republik Indonesia dari setiap golongan diberikan tunjangan dalam
jumlah yang sama yaitu sebesar Rp. 26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah) per
bulan. Bagi Veteran yang kehilangan satu anggota badan dan/atau kehilangan satu
mata mendapat tunjangan sebesar Rp. 11.000,00 (sebelas ribu rupiah). Veteran
yang kehilangan lebih dari satu anggota badan dan/atau kehilangan kedua
matanya diberikan tunjangan sebesar Rp. 22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah).
Veteran yang menderita cacad badan dan/atau ingatan tunjangan tambahan yang
diberika sesuai dengan ketentuan yang berlaku Purnawirawan Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia yang cacad.
Sebagai tambahan, apabila Veteran Penerima Tunjangan meninggal dunia,
kepada istri/suaminya diberikan uang duka wafat sebesar Rp. 150.000,00 (seratus
lima puluh ribu rupiah). Apabila Penerima Tunjangan Janda/Duda Veteran
Page 20
38
meninggal dunia, kepada anak yatim-piatu yang ditinggalkan diberi uang duka
wafat sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Tunjangan yang diperoleh
baik oleh Veteran Penerima Tunjangan atau Janda/Duda Veteran jumlahnya
berbeda sesuai dengan peran Veteran RI dalam memperjuangkan kemerdekaan
maupun mempertahankan kedaulatan negara. Serta pemberian tunjangan juga
didasarkan pada lamanya keterlibatan Veteran RI dalam masa perjuangan. Selain
tunjangan pokok juga diberikan santunan bagi keluarga Veteran RI, apabila
Veteran RI wafat.
3. Ketentuan Memperoleh Tunjangan
Untuk memperoleh Tunjangan Veteran RI, ada ketentuan yang harus
dipenuhi. Keikutsertaan Veteran dalam perjuangan harus dapat dibuktikan. Bagi
Veteran RI yang memenuhi syarat akan diterbitkan Surat Keputusan Pemberian
Tunjangan Veteran-nya, dan bagi yang tidak memenuhi syarat akan diterbitkan
Surat Penolakan-nya.26
Ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi untuk
memperoleh tunjangan ada 2 (dua) jenis, yaitu ketentuan umum dan ketentuan
khusus. Ketentuan umum adalah ketentuan utama yang merupakan syarat-syarat
yang harus dipenuhi untuk memperoleh tunjangan. Sedangkan ketentuan khusus
berlaku untuk keadaan-keadaan khusus yang berhubungan dengan kondisi
Veteran RI yang bersangkutan. Ketentuan baik umum maupun khusus
diberlakukan untuk setiap Pemohon Tunjangan Veteran dengan rincian yang
berbeda-beda tergantung status pemohon, sebagai Veteran Penerima Tunjangan,
26
Ditjen Kuathan Dephan RI. Tata Cara untuk Mendapatkan Tunjangan
Veteran bagi Veteran Republik Indonesia. (Jakarta: Departemen Pertahanan,
2010), hlm. 7.
Page 21
39
Janda/Duda Veteran, Janda/Duda Veteran Penerima Tunjangan atau Yatim-piatu
Penerima Tunjangan Veteran.
1) Ketentuan Umum
a. Ketentuan pertama adalah ketentuan bagi setiap pemohon yang berhak
mendapat Tunjangan Veteran yaitu: Veteran RI dengan ketentuan telah
memiliki Petikan Surat Keputusan Tunjangan Veteran, usianya telah
mencapai 50 tahun dan sudah mencapai usia minimal 14 tahun pada waktu
mulai perjuangannya serta perikehidupan sosial ekonominya memerlukan
bantuan dari pemerintah; Janda/Duda Veteran RI yang telah memiliki
Petikan Surat Keputusan Tunjangan Veteran, perikehidupan sosial
ekonominya memerlukan bantuan dari pemerintah serta tidak/belum
menikah lagi; Janda/Duda Veteran Penerima Tunjangan Veteran yang
telah memiliki Petikan Surat Keputusan Tujangan Veteran atau telah
tercantum nama Janda/dudanya di dalam Surat Keputusan Tunjangan
Veteran almarhum suami/isterinya, perikehidupan sosial ekonominya
memerlukan bantuan dari Pemerintah serta tidak/belum menikah lagi;
Yatim Piatu Penerima Tunjangan Veteran yang telah memiliki Petikan
Surat Keputusan Tunjangan Veteran atau telah tercantum nama Yatim
Piatunya di dalam Surat Keputusan Tunjangan Veteran almarhum
ayah/ibunya, perikehidupan sosial ekonominya memerlukan bantuan
Pemerintah, usianya belum mencapai 25 tahun, belum pernah menikah
serta tidak mempunyai penghasilan tetap lebih besar daripada penghasilan
pensiun terendah seorang Purnawirawan/Warakawuri ABRI.
Page 22
40
b. Permohonan Surat Keputusan Tunjangan Veteran, merupakan proses
administrasi yang menjadi kewenangan Ditjen Permanvet, sedangkan
permohonan pembayara Tunjangan Veteran dan Uang Duka Wafat serta
pelimpahan-pelimpahannya merupakan proses administrasi yang menjadi
kewenangan Kantor Perbendaharaan Negara (KPN).
c. Permohonan Surat Keputusan Tunjangan Veteran disertai lampiran
persyaratan yang lengkap diajukan oleh yang bersangkutan/yang berhak
memulai Kanminvetcad, untuk selanjutnya secara hirarkhi meneruskannya
kepada Babinminvetcaddam guna diteruskan kepada Ditjen Persmanvet.
d. Bagi setiap Pemohon Surat Keputusan Tunjangan Veteran yang telah lulus
dari penelitian dan penyaringan akan diterbitkan Surat Keputusan kolektif
disertai Petikan Surat Keputusan Tunjangan Veteran berpasfoto yang
bersangkutan/yang berhak sebanyak 3 (tiga) rangkap yang akan
didistribusikan sebagai berikut:
1. Lembar ke-1 untuk yang bersangkutan, dikirim secara hirarkhi melalui
Babinminyetcaddam dan Kanminvetcad;
2. Lembar ke-2 untuk Kantor Cabang Kantor Perbendaharaan Negara
(KPN) sesuai alamat yang bersangkutan dan daftar normatifnya;
3. Lembar ke-3 untuk Pertinggal/Arsip di Ditjen Persmanvet.
2) Ketentuan Khusus
Selain adanya ketentuan umum yang harus dipenuhi untuk
mengajukan Permohonan Tunjangan Veteran, masih ada beberapa ketentuan
Page 23
41
khusus yang berlaku berdasarkan kondisi Veteran yang bersangkutan.
Ketentuan khusus tersebut berlaku bagi:
a. Veteran RI yang menderita cacad badan selain memenuhi ketentuan
umum harus melampirkan surat keterangan kecacadan yang diperoleh
dari Panitia Penguji Kesehatan Personil ABRI, yang menyatakan bahwa
cacad yang diderita oleh Vetera tersebut diperoleh akibat perjuangan
bersenjata sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7
tahun 1967 dan menjalankan tugas negara (dilampirkan surat
penugasannya) disaksikan oleh Komandan langsung paling tinggi
Komandan Kompi.
b. Janda/Duda Veteran Penerima Tunjangan
1. Melaporkan kematian suaminya kepada Kantor Perbendaharaan
Negara (KPN) setempat yang tembusannya dikirim kepada
Departemen Pertahanan Keamanan, Direktorat Jenderal Personil,
Tenaga Manusia dan Veteran,
2. Melampirkan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA)
setempat yang menyatakan tidak/belum menikah (lagi),
3. Melampirkan fotokopi daftar keluarga disahkan oleh Lurah dan
Camat.
4. Terakhir adalah catatan tambahan bagi Janda/Duda Veteran
Pemerima Tunjangan yaitu apabila Veteran Penerima Tunjangan
meninggal dunia tanpa meninggalkan janda/duda, tunjangan
janda/duda Veterannya dapat dilimpahkan kepada anaknya dengan
Page 24
42
ketentuan anak tersebut belum berusia 25 tahun, belum menikah, dan
tidak mempunyai penghasilan tetap lebih besar dari penghasilan
pesiun terendah seorang purnawirawaran/warakuri Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia. Lalu, apabila sepasang suami/istri
Veteran keduanya masing-masing menerima Tunjangan Veteran,
bila salah seorang meninggal dunia, misalnya suaminya, maka istri
tetap menerima Tunjangan Veterannya disamping menerima
Tunjangan Janda Veteran.
c. Janda/Duda Veteran
1. Melampirkan surat keterangan tentang gugur/tewasnya suami/istri
dari Komandan Kompi,
2. Tidak/belum menikah lagi
3. Melampirkan daftar fotokopi daftar keluarga yang disahkan oleh
Lurah dan Camat.
d. Penerima Tunjangan atau Pemohon Tunjangan meninggal dunia
Bila Penerima Tunjangan Veteran meninggal atau Pemohon
Tunjangan Veteran sewaktu menerima Surat Keputusan Pemberian
Tunjangan Veteran meninggal, maka Surat Keputusan tersebut berlaku
sebagai Surat Keputusan Pemberian Tunjangan Janda/Duda Veteran
bagi janda/duda/yatim-piatunya. Sehingga nominal tunjangan yang
diperoleh menyesuaikan jumlah untuk janda/duda/yatim-piatu Veteran
bukan nominal tunjangan untuk Veteran.
Page 25
43
Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi aturan dasar bagi Veteran RI yang
ingin memperoleh Tunjangan Veteran. Ketentuan umum merupakan syarat yang
harus dipenuhi bagi Veteran RI untuk memperoleh Tunjangan Veteran, baik bagi
Veteran RI, Janda/Duda Veteran maupun Yatim-Piatu Penerima Tunjangan.
Karena Tunjangan Veteran dapat diberikan kepada keluarga apabila Veteran RI
dan Veteran Penerima Tunjangan meninggal dunia. Ketentuan khusus merupakan
ketentuan yang mengatur pemberian Tunjangan bagi keluarga Veteran RI apabila
Veteran RI meninggal dunia, sekaligus berisi ketentuan penghapusan Tunjangan
Veteran. Veteran RI, Janda/Duda Veteran, Janda/Duda Veteran Penerima
Tunjangan dapat kehilangan haknya dalam memperoleh tunjangan. Pada
Peraturan Presiden No. 34 tahun 1985, selain pasal-pasal mengenai persyaratan
memperoleh tunjangan dan ketentuan jumlah tunjangan, juga disertakan peraturan
penghapusan Tunjangan Veteran. Tunjangan Veteran yang diberikan berdasarkan
Peraturan Pemerintah ini dihapus apabila yang bersangkutan kehilangan haknya
sebagai Veteran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.27
C. Veteran RI di Kabupaten Sukoharjo
Perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dan
mempertahankan kedaulatan negara bukanlah perjuangan yang hanya melibatkan
pemerintah dan militer, namun juga melibatkan setiap unsur dan lapisan dalam
27
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1985 tentang
Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia. Kantor
Administrasi Veteran dan Cadangan IV/32 Sukoharjo.
Page 26
44
masyarakat. Tingginya nasionalisme pada masa perjuangan kemerdekaan
memunculkan banyak kelompok-kelompok yang terdiri dari rakyat terutama
pemuda yang bergabung dengan laskar-laskar di daerahnya. Mengingat
Sukoharjo memang bukan basis pertempuran, namun pemudanya turut dalam
perjuangan di beberapa daerah ynag bergolak. Ada yang bergabung dengan
Tentara Pelajar dan ada pula yang bergabung dengan laskar-laskar. Sebagian
besar pemuda Sukoharjo membentuk laskar bernama Laskar Banteng, yang
kemudian bergabung dengan Laskar Banteng Surakarta.28
Pemuda memiliki andil
yang sangat besar dalam pergerakan dan perjuangan bangsa Indonesia untuk
mencapai kemerdekaannya. Kepeloporan perjuangan pemuda Indonesia tidak
hanya pada waktu tertentu atau dalam satu periode, tetapi ternyata pada setiap
periode pemuda menjadi penggerak dan pelopornya.29
Atas dasar Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1967, mereka yang tergabung dalam kelaskaran juga
berhak disebut Veteran Republik Indonesia, berhak memperoleh Gelar
Kehormatan serta berhak memperoleh Tunjangan Veteran RI. Hanya saja
Tunjangan Veteran baru ada setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 24
tahun 1977.
Pada masa awal kemerdekaan, Kabupaten Sukoharjo belum memiliki
organisasi sementara yang menaungi para Veteran. Di daerah lain para Veteran
berkumpul dan mendirikan organisasi, tidak demikian dengan bekas pejuang di
Kabupaten Sukoharjo. Memang tidak ada organisasi khusus yang didirikan,
28
Wawancara dengan Mantono Rejo pada tanggal 30 Mei 2016.
29 Sewan Susanto. Perjuangan Tentara Pelajar dalam Perang Kemerdekaan
Indonesia, (Yogyakarta: UGM Press,1985), hlm. 11.
Page 27
45
namun mereka masih saling berkomunikasi satu sama lain dan saling membantu
terutama untuk mengusahakan memperoleh bantuan dari pemerintah. Bantuan
yang mereka usahakan ini sangat diutamakan bagi rekan-rekan mereka yang
menderita cacad dan/atau kehilangan anggota badannya karena ikut berperang.
Berkaitan dengan kesejahteraan, dibanding dengan wilayah lain, Veteran RI di
Sukoharjo dapat dibilang tidak aktif dalam usaha mencapai kesejahteraan secara
mandiri denan membentuk usaha bersama. Hal ini mungkin dikarenakan lokasi
Kabupaten Sukoharjo yang jauh dari ibu kota, karena Veteran di Jakarta terbilang
sangat aktif dalam mendirikan gabungan usaha. Gabungan-gabungan usaha milik
Veteran Pusat ini diharapkan dapa secara mandiri membiayai organisasi dan
menyerap tenaga kerja dari kalangan Veteran di Jakarta dan sekitarnya.30
Veteran
di beberapa daerah memiliki kegiatan organisasi aktif, yang paling umum adalah
Koperasi Veteran. Berbeda dengan daerah lain Veteran di Kabupaten Sukoharjo
cenderung kurang aktif dalam kegiatan organisasi yang dapat menjadi peluang
untuk usaha bersama. Veteran Sukoharjo tidak memiliki Koperasi Veteran aktif
maupun kegiatan organisasi dalam bentuk usaha lainnya. Masing-masing Veteran
RI di Kabupaten Sukoharjo mencari lapangan pekerjaan sendiri-sendiri, sebagian
besar bertani baik dilahan sendiri atau menjadi buruh tani di lahan orang lain,
menarik becak, maupun merantau ke daerah lain untuk mengadu nasib.31
Ada juga
Veteran RI yang menjadi pegawai pabrik hingga pegawai negeri. Di usia senja
30
Panitia Pusat Peringatan HUT LVRI XXV. Seperempat Abad Legiun
Veteran Republik Indonesia. (Jakarta: Harian Pusat Veteran, 1982), hlm. 39.
31 Wawancara dengan Simo pada tanggal 02 September 2016.
Page 28
46
mereka, Veteran RI Sukoharjo masih rutin mengadakan pertemuan, setidaknya
sekali sebulan untuk sekedar kembali mengenang kisah mereka di medan
pertempuran dan kisah-kisah teman seperjuangan yang telah tiada. Jumlah
Veteran RI Sukoharjo yang menghadiri pertemuan setiap tahunnya semakin
berkurang. Veteran RI di Kabupaten Sukoharjo terdaftar berjumlah lebih dari
seribu hanya tersisa beberapa puluh dan semakin berkurang.
Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, banyak Veteran yang masih cukup
muda dan dapat bekerja di sektor manapun. Namun, tidak semua Veteran
memiliki hidup yang terjamin sekembalinya mereka dari pertempuran. Rata-rata
Veteran memiliki masalah dibidang kesejahteraan hidup sekembalinya dari
peperangan karena belum tentu ada jaminan pekerjaan di kampung halamannya.
Sebenarnya ini bukan hanya permasalahan Veteran d Indonesia namun juga
permsalahan Veteran di seluruh dunia. Veteran RI telah sangat berjasa dalam
sejarah perjuangan bangsa dan negara yang telah lama terjajah, karena itulah perlu
adanya balas budi dari bangsa ini pada Veteran RI, terutama bagi Veteran yang
kondisi perikehidupannya dapat dikatakan kurang sejahtera. Itulah yang
melatarbelakangi pemberian tunjangan kepada Veteran Republik Indonesia.
Meski pemberian tunjangan kepada Veteran adalah bentuk balas budi, sebagai
negara hukum, tetap ada peraturan dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk
dapat memperoleh tunjangan dari pemerintah. Jenis-jenis tunjangan dibedakan
berdasarkan siapa yang menerima tunjangan tersebut. Apabila ada Veteran yang
meninggal maka tunjangan tetap akan diberikan kepada anggota keluarga yang
ditinggalkan. Besarnya tunjangan setiap Veteran tidaklah sama. Jumlah tunjangan
Page 29
47
yang diterima juga berbeda tergantung pada lamanya masa keikutsertaan dalam
perjuangan. Bagi Veteran yang mengalami cacad akibat perang akan memperoleh
rehabilitasi dan tunjangan khusus. Hal ini berlaku bagi Veteran di setiap daerah,
termasuk Kabupaten Sukoharjo yang terdiri dari Veteran PKRI dan Veteran
Pembela Kemerdekaan RI.