17 BAB II KAJIAN TEORI, HASIL PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN A. KAJIAN TEORI 1. KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DAN DESENTRALISASI Pada hakikatnya Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan hukum (Rechstaat), maka persoalan apapun yang menyangkut tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan di Indonesia haruslah berdasarkan hukum yang berlaku. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, yang menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang”. 1 Dalam hal penyelenggaraan otonomi daerah, konsep pemikiran tentang otonomi daerah mengandung pemaknaan terhadap eksistensi otonomi daerah tersebut terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan 1 Ridwan HR, Op,Cit, h. 17.
61
Embed
BAB II KAJIAN TEORI, HASIL PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN A ...€¦ · KAJIAN TEORI, HASIL PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN . A. KAJIAN TEORI 1. KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DAN DESENTRALISASI
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
17
BAB II
KAJIAN TEORI, HASIL PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN
A. KAJIAN TEORI
1. KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DAN
DESENTRALISASI
Pada hakikatnya Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan
hukum (Rechstaat), maka persoalan apapun yang menyangkut tentang
penyelenggaraan urusan pemerintahan di Indonesia haruslah berdasarkan
hukum yang berlaku. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Negara Indonesia
adalah Negara Hukum”, yang menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Negara Kesatuan
Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu
dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota
mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang”.1
Dalam hal penyelenggaraan otonomi daerah, konsep pemikiran
tentang otonomi daerah mengandung pemaknaan terhadap eksistensi otonomi
daerah tersebut terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan
1Ridwan HR, Op,Cit, h. 17.
18
menggunakaan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab dalam
dalam urusan pemerintahan.2
Implementasi kebijakan terhadap suatu produk perundang-undangan
tertentu, seakan-akan merupakan sesuatu yang dianggap sangat sederhana,
tingkat implementasi suatu produk hukum dapat diaktualisasikan untuk
tercapainya tujuan yang ingin dikehendaki oleh hukum.3
Dengan adanya perkembangan yang terjadi dalam kehidupan
masyarakat saat ini menandakan bahwa terdapat banyak peraturan perundang-
undangan yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan untuk menjaga
kelangsungan hidup masyarakat dan bernegara serta adanya norma-norma
hukum yang diciptakan untuk mengatur hak serta kewajiban masyarakat.
Menurut Robert B. Seidman untuk melihat berkerjanya hukum dalam
masyarakat dapat dilihat dari tiga element yaitu meliputi :
1. Lembaga pembuat peraturan.
2. Lembaga pelaksana peraturan.
3. Pemangku peran.
Ketiga element ini sangat penting untuk menilai berfungsinya hukum
atau bekerjanya hukum di masyarakat, sehingga perlu untuk dilaksanakan
oleh semua pihak baik itu pemerintah maupun masyarakat sesuai dengan apa
yang telah diamanatkan dalam undang-undang. Dengan demikian peningkatan
kesejahteraan masyarakat dalam daerah otonom merupakan suatu pijakan
2Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 8. 3Siswanto Sunarno, Ibid, h. 82.
19
utama penetapan strategi kebijakan dalam pembangunan daerah. Adapun
tujuan yang dimiliki untuk menjadikan sebuah daerah otonom yang baik dan
tepat sasaran yaitu dapat berupa :4
a. Mempercepat peningkatan kesadaran masyarakat
dalam hal pemberdayaan masyarakat, pelayanan
publik dan peningkatan daya saing.
b. Mengoptimalkan kinerja pemerintahan daerah dalam
pencapaian tujuan otonomi daerah.
c. Memperkuat aspek regulasi.
Selain adanya tujuan untuk membentuk daerah otonom yang tepat
sasaran, terdapat beberapa asas yang dapat digunakan dalam membantu
pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yaitu :5
a. Asas desentralisasi : penyerahan wewenang
pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan
dalam sistem NKRI.
b. Asas dekonsentrasi : pelimpahan wewenang
pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur,
sebagai wakil pemerintah kepada institusi vertikal di
wilayah tertentu.
c. Tugas pembantuan : adalah penugasan dari pemerintah
kepada daerah dan/atau desa; serta dari pemerintah
kabupaten/kota kepada desa untuk melakasanakan
tugas tertentu.
Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan: “Urusan Pemerintahan
terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan
urusan pemerintahan umum”. Dengan demikian hubungan antara pemerintah
4www.depkes.go.id/resources/download/rakerkesnas.../Kemendagri.pdf, diakses pada tanggal 15 maret
2016. 5Siswanto Sunarno, Op,Cit, h. 7.
20
pusat dan pemerintah daerah tidak dapat dipisahkan begitu saja, hubungan
fungsi pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah dilaksanakan
dengan pendekatan sistem otonomi yang meliputi sistem desentralisasi, sistem
dekonsentrasi, dan sistem tugas pembantuan.
Sebagaimana yang telah diuraikan diatas dalam hal penyelenggaraan
otonomi daerah, maka sudah selayaknya pemerintah sebagai penyelenggara
pemerintahan meningkatkan implementasi kebijakan yang dibuat lebih
berkualitas salah satunya di bidang kesehatan guna tercapainya kesejahteraan
masyarakat yang diinginkan. Dalam kaitannya terhadap penyelenggaraan
otonomi daerah dibidang kesehatan maka urusan perintahan yang paling tepat
adalah urusan pemerintahan konkuren.
Pembagian urusan pemerintahan dalam rangka merealisasikan
kebijakan dalam bidang kesehatan tentu menjadi kewajiban pemerintah yang
harus dipenuhi. Adanya kebijakan yang dibuat menjadikan pemerintah daerah
harus mengupayakan berbagai cara untuk tercapainya keberhasilan
pembangunan kesehatan di masing-masing daerah.
Otonomi daerah bidang kesehatan memberikan kesempatan yang
banyak kepada pemerintah untuk mengeksplorasi kemampuan daerah dari
berbagai aspek, mulai dari komitmen pemimpin dan masyarakat untuk
membangun kesehatan, sistem kesehatan daerah, manajemen kesehatan
21
daerah, dana, sarana, dan prasarana yang memadai, sehingga diharapkan
kesehatan masyarakat di daerah menjadi lebih baik dan tinggi.6
Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah menyatakan: “Urusan pemerintahan konkuren
sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan
Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan
Pilihan”. Lebih lanjut ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) “Urusan
Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian
substansinya merupakan Pelayanan Dasar”.
Adapun kewenangan yang dimiliki urusan pemerintahan wajib yang
harus dilakukan terhadap pelayanan dasar berdasarkan ketentuan dalam Pasal
12 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
yaitu :
“Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan
Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya
kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat”. Lebih lanjut
ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1): “Pemerintah, pemerintah daerah dan
masyarakat bertanggung jawab atas penyelenggaraan upaya kesehatan.
Dengan adanya ketentuan yang mengatur tentang siapa yang
bertanggungjawab dalam urusan pembangunan kesehatan menjadikan
masyarakat juga dapat ikut berperan aktif dalam peningkatan kesehatan tiap
daerah sehingga menjadikan masyarakat dapat menikmati hidup yang sehat
serta dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, selain itu pemerintah
dan pejabat publik dapat membuat berbagai kebijakan dan rencana kerja yang
mengarah kepada tersedia dan terjangkaunya sarana pelayanan kesehatan
untuk semua dalam kemungkinan waktu yang secepatnya.18 Kebijakan
kesehatan merupakan acuan bagi pelaksanaan tugas-tugas mengurus dan
mengatur oleh pemerintah dalam rangka kewajiban Negara merealisasikan
hak atas derajat kesehatan yang optimal.19
Sebagaimana Undang-Undang telah menjamin hak atas kesehatan,
maka sudah sepatutnya pemerintah dapat mengupayakan suatu cara dalam
mewujudkan pembangunan kesehatan salah satunya adalah dengan
18http://www.academia.edu/5713466/Hak_Atas_Kesehatan_Dalam_Perspektif_HAM, oleh Dedi
Afandi, Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran, Universitas Riau,
Pekanbaru, Indonesia, diunggah oleh Sri Hariana, 19Titon Slamet Kurnia, Op,Cit, h. 81.
45
memperhatikan penyelenggaraan kesehatan terhadap ibu dan anak. Hak atas
kesehatan bagi ibu dan anak patut diperjuangkan, mengingat bahwa besarnya
peranan ibu dalam mewujudkan generasi penerus bangsa dan juga terhadap
pengoptimalan tumbuh kembang anak sejak dini guna tercapainya
pengembangan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, karena salah
satu kunci keberhasilan dalam pembangunan kesehatan adalah penurunan
angka kematian ibu, angka kematian bayi dan peningkatan status gizi
masyarakat.
5. ASI EKSKLUSIF
Pada hakikatnya anak yang baru dilahirkan membutuhkan sesuatu
yang dapat membuat seorang anak tumbuh sehat dan cerdas. Yang dibutuhkan
anak diawal kehidupannya yaitu dapat berupa:20
a. Kesehatan : sangat penting bagi ibu dan anak
sehingga akan menjamin kelangsungan hidup,
kesehatan , dan perkembangannya.
b. Pemenuhan Gizi : dengan gizi baik dan cukup pada awal
kehidupan, akan memberikan perkembangan fisik, mental
dan social pada anak.
c. Lingkungan Sekitar : anak akan lebih peka
terhadap bahaya lingkungannya karena masalah
kedewasaan/fisiologis, perilaku, pertumbuhan
fisik dan mental.
Salah satu upaya yang paling mendasar untuk menjamin pencapaian
kualitas tumbuh kembang anak secara optimal sekaligus memenuhi hak anak
adalah memberikan makanan terbaik bagi anak sejak lahir hingga usia dua
20Seminar ASI Eksklusif, Oleh Titik Kristina Anggraeni, Ikatan Konselor ASI Salatiga.
46
tahun. Makanan terbaik pada masa awal pertumbuhan anak adalah dengan
memberikan ASI Eksklusif. Pemberian ASI Eksklusif pada anak sejak
dilahirkan sampai dengan usia 6 bulan (bayi) diperlukan pada masa
pertumbuhan, karena ASI Eksklusif merupakan sumber makanan paling
sempurna diantara lainnya. Kualitas ASI Eksklusf tidak perlu diragukan lagi
karena ASI Eksklusif memiliki banyak manfaat bagi perkembangan anak.
Anak yang minum ASI Eksklusif jauh lebih sehat dan rentan terhadap
penyakit.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjamin
pemenuhan hak bayi dalam pasal 128 menyatakan: “setiap bayi berhak
mendapatkan Air Susu Ibu Eksklusif, pihak keluarga, pemerintah, pemerintah
daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan
penyediaan waktu dan fasilitas khusus”. Selanjutnya tanggungjawab
pemerintah dalam menjamin hak bayi dituangkan dalam pasal 129.
Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2012 tentang Pemberian ASI
Eksklusif merupakan sebuah kebijakan yang dibuat untuk mendukung
pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif, bertujuan untuk memenuhi
hak bayi dan memberi perlindungan kepada ibu menyusui serta meningkatkan
peran dan dukungan keluarga, masyarakat, pemerintahan daerah dan
pemerintah terhadap pemberian ASI Eksklusif, selain itu Peraturan
Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 juga mengatur tugas dan tanggungjawab
pemerintah serta pemerintah daerah dalam pengembangan program ASI, salah
47
satunya menetapkan kebijakan nasional dan daerah, melaksanakan advokasi
dan sosialisasi serta melakukan pengawasan terkait program ASI Eksklusif.
Tidak hanya pada Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 saja
yang mengatur ketentuan mengenai pemberian ASI Eksklusif, apabila melihat
pada ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 juga
mengatur tata cara dalam penyediaan fasilitas menyusui, lebih lanjut dalam
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2013 tentang aturan
penggunaan susu formula bayi dan produk lainnya.
Dengan demikian dalam rangka mewujudkan keberhasilan ibu
menyusui serta guna mewujudkan derajat kesehatan ibu dan anak yang
diinginkan maka pemerintah memiliki peran penting dan bertanggungjawab
dalam pelaksanaan kebijakan mensejahterakan kesehatan ibu dan anak,
berbagai upaya harus dilakukan guna tercapainya pelaksanaan program
pemberian ASI Eksklusif ini, sama halnya dengan pemerintah, peran keluarga
dalam penyelenggaraan program ASI Eksklusif ini juga diperlukan hal ini.
Mengingat kunci keberhasilan dari seorang ibu menyusui salah satunya
dipengaruhi oleh dukungan keluarga.
5.1.Pengertian ASI
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012
tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif Pasal 1 angka 1 mendefinisikan:
48
“Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi
kelenjar payudara ibu”.
ASI merupakan sumber kehidupan bagi sang bayi pada periode extro-
gestate atau pasca kelahiran. Tidak ada makanan sesempurna ASI bagi sang
bayi hingga umur 4-6 bulan dari kelahiran. Dalam keadaan normal, ASI sudah
lengkap dengan nutrisi yang diperlukan oleh sang bayi hingga umur extro-
gestate.21
5.2.Pengertian ASI Eksklusif
Ketetentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif juga menjelaskan
definisi dari ASI Eksklusif. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa: “Air Susu
Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang
diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa
menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain”.
Menyusui (breast-feeding) memberi sang bayi makanan melalui
kecupan ke puting susu sang ibu kandung pasca kelahiran. Definisi menyusui
inilah yang dikatagorikan sebagai ASI Eksklusif. Menyusi tanpa melalui
puting susu ibu kandung bagi si bayi tidak dikatagorikan menyusui dan tidak
dikatagorikan ASI Eksklusif, karena hanya sekedar memberi makanan berupa
ASI. Jadi, menyusui melalui kecupan ke putting susu sang ibu kandung oleh
sang bayi disebut breast-fedding. (Jelliffe DB and Jelliffe EFP, 1978).
21Mangku Sitepoe, ASI Eksklusif Arti Penting Bagi Kehidupan, PT Indeks, Jakarta, 2013, Hal. 10.
49
Dengan menyusui melalui kecupan putting susu ibu kandung, bayi
mendapatkan makanan yang memenuhi kebutuhan jasmani dan sekaligus
mendapatkan kasih sayang serta cinta kasih, yang memenuhi kebutuhan psikis
atau batin sang ibu maupun sang bayi.22
5.3.Kandungan ASI
Kolostrum (susu awal) adalah ASI yang keluar pada hari-hari pertama
setelah bayi lahir, berwarna kekuning-kuningan dan lebih kental karena
banyak mengandung protein dan vitamin A serta zat kekebalan tubuh yang
penting untuk melindungi bayi dari penyakit infeksi. Walaupun jumlah
kolostrum sedikit namun sudah memenuhi kebutuhan gizi bayi, oleh karena
itu kolostrum jangan dibuang tetapi harus diberikan kepada bayi.
Selain itu kolostrum memiliki manfaat bagi bayi yaitu sebagai obat
yang mengandung zat kekebalan yang sangat berguna bagi bayi, karena dapat
melindungi bayi dari berbagai penyakit infeksi dan alergi, kolostrum dapat
memenuhi gizi bayi pada hari-hari pertama setelah kelahiran.23
5.4.Manfaat ASI
Kebutuhan ASI Eksklusif bagi bayi semata-mata bukan hanya karena
kebutuhan belaka saja, tetapi ASI Eksklusif memiliki manfaat yang sangat
22Mangku Sitepoe, Ibid ,. Hal. 4. 23Buku Konsultasi Gizi, Ibu Bekerja Tetap Memberikan Air Susu Ibu (ASI), Kegiatan Perbaikan Gizi
Masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Salatiga, hal. 1 dan 3.
50
luar biasa dalam membantu proses tumbuh kembang anak, tanpa adanya ASI
Eksklusif bayi tidak dapat tumbuh secara optimal.
Adapun manfaat dari kandungan ASI Eksklusif yang diberikan kepada
bayi dapat berupa:24
a. Sumber Gizi Lengkap.
b. Imunisasi Awal Bayi.
c. Meningkatkan Daya Tahan Tubuh.
d. Meningkatkan Kecerdasan Otak.
e. Meningkatkan Kecerdasaan Emosional dan Spiritual Anak.
Tidak hanya manfaat pada kandungan ASI saja yang menguntungkan
tetapi ada juga manfaat bayi yang mengkonsumsi ASI:25
a. Membantu mencegah konstipasi.
b. Mengurangi resiko kegemukan dan diabetes.
c. Mengurangi resiko berbagai infeksi.
d. Membantu mencegah alergi dan asma.
e. Membantu mencegah kematian mendadak pada bayi /
SIDS (Sudden Infant Death Syndrome).
f. Membantu mencegah kerusakan gigi.
g. Bayi lebih cerdas.
Manfaat menyusui bukan hanya untuk bayi, namun juga bermanfaat
bagi tubuh ibu. ASI diproduksi secara alami oleh tubuh untuk memenuhi
kebutuhan bayi dan merupakan makanan terbaik untuk bayi.
Adapun manfaat yang bisa didapatkan bagi ibu menyusui:
a. Menciptakan kedekatan dan ikatan antara ibu dan bayi.
b. Membantu rahim kembali ke ukuran normal.
c. Membantu tubuh mengontrol pendarahan.
24Seminar ASI Eksklusif, Oleh Titik Kristina Anggraeni, Ikatan Konselor ASI Salatiga. 25id.theasianparent.com/14-manfaat-menyusui, diakses pada tanggal 20 januari 2016.
51
d. Mengurangi resiko kanker payudara dan Rahim.
e. Membantu diet setelah melahirkan.
f. Mengurangi biaya pembelian susu formula.
g. Hemat waktu.
5.5.Hambatan Bayi Menggunakan ASI
Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012
Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif telah tegas mengatur kewajiban ibu untuk
memberikan ASI kepada bayinya, Pasal 6 menyatakan bahwa: “Setiap ibu
yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi yang
dilahirkannya”. Namun sampai saat ini masih saja banyak ditemui ibu yang
enggan menyusui bayinya secara eksklusif. Salah satu factor penghambat
tersebut dapat berupa adanya pemberian susu formula yang menjadi pilihan
dan tidak dapat dielakkan, karena ikatan batin antara bayi dengan ibu kandung
telah terputus sedangkan sang bayi harus menjalani kehidupan pasca
kelahiran.
5.6.Hambatan Menyusui Secara Eksklusif Pada Ibu
Selain hambatan menyusu ASI Eksklusif yang dirasakan bayi ternyata
hambatan menyusui secara eksklusif juga terjadi pada ibu, hal ini terkadang
disebabkan karena faktor ibu yang tidak dapat menyusui karena adanya
indikasi medis sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.
Selain faktor yang dapat menghambat ibu menyusui secara eksklusif yang
52
telah diuraikan diatas, ada faktor lain yang sering dijadikan alasan ibu tidak
mau menyusui bayinya secara eksklusif. Menurut pendapat penulis beberapa
faktor yang menjadi hambatan tersebut dapat berupa :
1. ASI Tak Cukup
Sebagian besar ibu menjadi putus asa ketika mengetahui produksi
ASI tidak cukup sehingga enggan memberikan ASI pada bayinya,
sebenarnya sikap enggan menyusui tidak boleh dilakukan begitu saja
oleh ibu, mengingat hal ini dapat dicegah dan dapat diupayakan untuk
meningkatkan produksi ASI ibu misalnya dengan mengkonsumsi
makanan yang dapat meningkatkan produksi ASI.
2. Ibu yang Harus Bekerja
Status ibu yang bekerja bukan menjadi alasan untuk tidak
memberikan ASI secara eksklusif kepada bayinya. Karena status ibu
yang bekerja pun masih bisa menyusui bayinya walaupun melalui
perahan ASI yang dipompa sebelum ibu bekerja, selebihnya ditempat
kerja pun ibu juga mempunyai waktu untuk menyusui sebagaimana
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Pasal 83 menyatakan: “Pekerja/buruh perempuan yang anaknya
masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui
anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja”. Dengan
manfaatkan ruang laktasi yang ada yang sudah disediakan oleh
53
perusahaan tempat bekerja, sehingga alasan ibu bekerja tidak dapat
digunakan lagi untuk tidak menyusui bayinya.
3. Bayi Tetap Tumbuh Sehat
Sebagian orang beranggapan bahwa bayi yang tidak diberi ASI juga
dapat tumbuh sehat layaknya bayi yang diberi ASI. Mengganti ASI
dengan pemberian susu formula atau makanan lain yang dapat
membantu tumbuh kembang bayi dirasa cukup bagi sebagian orang.
Namun anggapan tentang bayi yang tidak diberi ASI tetap dapat
tumbuh sehat adalah anggapan yang salah. ASI adalah makanan
paling sempurna pada awal masa pertumbuhan karena kandungan
didalam ASI dapat membantu dalam proses pertumbuhan dan
perkembangan bayi serta memiliki banyak manfaat, sehingga
kebanyakan bayi yang mengkonsumsi ASI terlihat lebih sehat dari
bayi yang tidak diberi ASI.
4. Penggunaan produk Susu Formula
Maraknya produk susu formula buatan pabrik menjadi pilihan bagi
ibu ketika enggan menyusui secara eksklusif, kebanyakan ibu
memilih susu formula karena selain praktis, mudah dicari, juga
memiliki nutrisi yang dirasa dapat membantu pertumbuhan bayi.
Tetapi anggapan ini juga salah, karena susu formula hanya akan
menjadi penghambat terhadap pelaksanaan pemberian ASI Eksklusif.
54
Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun
2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif yang mewajibkan ibu
menyusui Pasal 6 menyatakan : “Setiap ibu yang melahirkan harus
memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi yang dilahirkannya”, sehingga
dengan adanya ulasan mengenai ASI Eksklusif diharapkan mampu menjadi
gambaran bagi ibu menyusui secara eksklusif untuk melakukan hal ini. Selain
mewajibkan ibu menyusui, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012
tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif juga memberikan pengecualian,
terdapat dalam ketentuan Pasal 7: “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 tidak berlaku dalam hal terdapat: a. indikasi medis; b. ibu tidak ada;
atau c. ibu terpisah dari Bayi. Indikasi medis yang dimaksudkan dapat
ditentukan oleh tenaga kesehatan yang berhak sesuai dengn prosedur yang
berlaku. Sebagaimana undang-undang telah menjaminnya, maka dalam
pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif ini, pemerintah dituntut untuk
dapat mengupayakan suatu cara agar hambatan penggunaan ASI terhadap bayi
dan juga hambatan ibu menyusui dapat diminimalisir sehingga tidak akan ada
alasan lagi untuk tidak melaksanakan program pemberian ASI Eksklusif, serta
dengan adanya ulasan tentang ASI Eksklusif ini diharapkan dapat
meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya ASI Eksklusif,
tidak hanya itu saja perlindungan terhadap hak ibu dan bayi ini juga harus
mendapat perhatian dari Negara dan/atau pemerintah, sehingga pelaksanaan
program pemberian ASI Eksklusif ini dapat berjalan dengan baik sebagaimana
mestinya.
55
B. HASIL PENELITIAN
B.1. TUPOKSI Dinas Kesehatan Kota Salatiga berdasarkan
Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2011 tentang Tugas
Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Pejabat Struktural Pada
Dinas Daerah Kota Salatiga
Setiap pejabat yang bekerja pada instansi pemerintahan di daerah
pastilah memiliki tugas dan fungsi disetiap pekerjaannya, tidak terkecuali
instansi pemerintahan seperti Dinas Kesehatan. Berdasarkan Tupoksi yang
terdapat dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 54 Tahun 2011 Dinas
Kesehatan mempunyai tugas pokok yang terdapat dalam ketentuan Pasal 35
ayat (1) yaitu: “melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang
kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan”. Dalam ketentuan
Pasal 35 ayat (2) Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan.
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan
pemerintahan dibidang kesehatan.
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesehatan.
d. Pelaksanaan pelayanan kesekertariatan Dinas.
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota.
Tugas dan fungsi yang telah dijelaskan dalam Peraturan Walikota
Salatiga tersebut perlu dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, mengingat
keberhasilan dalam pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif tidak
terlepas dari peran Dinas Kesehatan. Dalam Tupoksi Peraturan Walikota
56
Nomor 54 Tahun 2011 tidak hanya menjelaskan tugas pokok yang harus
dilakukan oleh Dinas Kesehatan, tetapi Tupoksi ini juga membagi kedalam
beberapa bidang sesuai dengan tugasnya dalam rangka membantu kinerja
Dinas Kesehatan.
Dalam hal dikaitkan dengan pelaksanaan program pemberian ASI
Eksklusif maka Bidang Pemberdayaan Kemitraan dan Promosi Kesehatan
serta Pelayanan dan Pembinaan Kesehatan yang cocok untuk hal ini, karena
apabila melihat pada ketentuan Pasal 41 ayat (1) Bidang Pemberdayaan
Kemitraan dan Promosi Kesehata memiliki tugas pokok melaksanakan fungsi
manajemen Bidang Pemberdayaan Kemitraan dan Promosi Kesehatan,
sehingga untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Pemberdayaan
Kemitraan dan Promosi Kesehatan menyelenggarakan fungsi antara lain :
a. Perumusan kebijakan teknis pembinaan dibidang
pemberdayaan kemitraan dan promosi kesehatan.
b. Penyusunan rencana kegiatan dan pengembangan
Bidang Pemberdayaan Kemitraan dan Promosi
Kesehatan serta unit pelaksana teknis lainnya.
c. Pembinaan dan pengawasan kegiatan dibidang
pemberdayaan kemitraan dan promosi kesehatan
d. Pengarahan, pembinaan, pengoordinasian dan
pengevaluasian pelaksanaan kegiatan Bidang
Pemberdayaan Kemitraan dan Promosi Kesehatan
e. Pengawasan, pengendalian dan pemantauan atas
pelaksanaan kegiatan Bidang Pemberdayaan
Kemitaan dan Promosi Kesehatan.
f. Pembinaan dan pengarahan pada bawahan.
g. Penilaian prestasi kerja bawahan.
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan
57
Lebih lanjut ketentuan dalam Pasal 42 Bidang Pemberdayaan
Kemitraan dan Promosi Kesehatan terdiri dari :
a. Seksi Promosi Kesehatan dan Informasi Kesehatan.
b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan.
c. Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat.
Selanjutnya apabila melihat pada ketentuan Pasal 56 yang membahas
mengenai Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kesehatan maka bidang ini
memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan fungsi manajemen Bidang
Pelayanan dan Pembinaan Kesehatan. Dengan menyelenggarakan fungsi
sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan dan
pembinaan kesehatan.
b. Penyusunan rencana kegiatan dan pengembangan Bidang
Pelayanan dan Pembinaan Kesehatan.
c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Unit Pelaksana
Teknis Dinas.
d. Pengarahan, pembinaan, pengoordinasian dan pengevaluasian
pelaksanaan kegiatan dibidang pelayanan dan pembinaan
kesehatan.
e. Pengawasan, pengendalian, dan pemantauan atas pelaksanaan
kegiatan Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kesehatan.
f. Pembinaan dan pengarahan pada bawahan.
g. Penilaian prestasi kerja bawahan.
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
Lebih lanjut ketentuan dalam Pasal 57 Bidang Pelayanan dan
Pembinaan Kesehatan terdiri dari :
a. Seksi Pelayanan Dasar dan Rujukan.
b. Seksi Gizi.
c. Seksi Kesehatan Keluarga dan Keluarga Berencana.
58
Dengan dibentuknya Peraturan Walikota Salatiga Nomor 54 Tahun
2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Pejabat Struktural Pada
Dinas Daerah Kota Salatiga tersebut diharapkan Peraturan Walikota Salatiga
Nomor 54 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas
Pejabat Struktural Pada Dinas Daerah Kota Salatiga ini dapat menjadi acuan
bagi pelaksanaan kebijakan pemerintah khususnya mengenai penyelenggaraan
program pemberian ASI. Mengingat bahwa Peraturan Walikota Salatiga
Nomor 54 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas
Pejabat Struktural Pada Dinas Daerah Kota Salatiga ini mengatur tata cara
serta tugas yang harus dilaksanakan instansi pemerintah (dalam hal ini Dinas
Kesehatan) Kota Salatiga.
B.2. Penyelenggaraan Program Pemberian ASI Eksklusif Di
Kota Salatiga
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor
4 Tahun 2014 tentang Inisiasi Menyusu Dini dan Air Susu Ibu, Peraturan
Daerah ini memiliki tujuan untuk menjamin pemenuhan hak Bayi untuk
mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam)
bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya,
memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif
59
kepada bayinya, meningkatkan peran dan dukungan Keluarga, masyarakat,
Pemerintah Daerah, dan Pemerintah terhadap pemberian ASI Eksklusif.
Dengan demikian guna mewujudkan tujuan dari dibentuknya
Peraturan Daerah ini pemerintah daerah memiliki kewajiban melaksanakan
program IMD dan ASI Eksklusif. Pemerintah Daerah melalui Dinas
Kesehatan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis menurut
kepala seksi gizi Dinas Kesehatan Kota Salatiga26 mengungkapkan bahwa
dalam rangka mewujudkan hak anak memperoleh ASI Eksklusif di Kota
Salatiga Dinas Kesehatan menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan program
ASI Eksklusif dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang
dapat membantu dalam pelaksanaan program ASI Eksklusif serta dalam
melaksanakan advokasi dan sosialisasi kepada masyarakat Dinas Kesehatan
melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui Pembinaan Kesejahteraan
Keluarga (PKK) dengan melakukan penyuluhan yang diadakan setiap satu
bulan sekali guna menekankan kepada masyarakat bahwa ASI itu penting,
Sumber daya manusia yang dimaksudkan meliputi tenaga kesehatan,
tenaga kesehatan lainnya, konselor ASI, motivator ASI dan tenaga terlatih
lainnya yang dapat membantu pelaksanaan program ASI Eksklusif ini. Tugas
Dinas Kesehatan tidak hanya melaksanakan sosialisasi dan advokasi saja
karena Dinas Kesehatan juga memberikan pelatihan teknis konseling
menyusui dengan melibatkan tenaga kesehatan untuk melakukan teknis
26Wawancara dengan Kepala seksi Gizi Dinas Kesehatan Kota Salatiga, Narasumber: Ibu Siti
Maesaroh, Salatiga, 25 Februari 2016.
60
konseling yang diwajibkan oleh World Health Organization (WHO) dengan
ketentuan waktu 48 jam yang ditempuh selama 5 hari.27 Bentuk pelatihan
teknis konseling meliputi menekankan pentingnya menyusui, cara kerja
menyusui, cara menilai proses menyusui, cara mengamati proses menyusui,
cara membangun rasa percaya diri dan memberi dukungan, meningkatkan
produksi ASI, mempertahankan menyusui, dan cara membantu ibu bekerja
untuk datpat menyusui.
Tenaga kesehatan yang disediakan pemerintah daerah diantaranya
adalah konselor ASI dan motivator ASI. Perbedaan antara konselor ASI dan
motivator ASI terlihat dari cara kerja keduanya dimana konselor ASI
memiliki tugas yang bersifat individu yaitu dengan cara menerima serta
mendengarkan permasalahan seseorang tentang ASI dan memberikan
dukungan kepada ibu untuk menyusui, sedangkan motivator ASI memiliki
tugas yang bersifat umum yaitu dengan cara bagaimana seorang motivator
bisa memotivasi seseorang untuk memberikan ASI pada bayinya.
Adapun kewajiban seorang konselor ASI adalah memberikan
dukungan dan support untuk ibu yang menyusui sampai dengan usia 2 tahun,
karena menurut World Health Organization (WHO) makanan bayi terbagi
kedalam 4 katagori yaitu meliputi :
1. Inisiasi Menyusu Dini
2. Pemberian ASI mulai usia 0-6 bulan
27Wawancara dengan Ketua Ikatan Konselor ASI Kota Salatiga, Narasumber: Ibu Titik Kristiana
Anggraeni, Salatiga, 25 Februari 2016.
61
3. Makanan Pendamping ASI (MPASI)
4. ASI diberikan sampai dengan 2 tahun/lebih.28
Selain memiliki kewajiban untuk memberikan dukungan dan support
untuk ibu menyusui, Konselor ASI juga melakukan sosialisasi akan
pentingnya ASI Eksklusif dengan cara yang bersifat formal yaitu melakukan
kerjasama dengan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk
memberitahukan kepada masyarakat yang belum teredukasi masalah ASI
Eksklusif, dan menggunakan cara yang bersifat non formal yaitu dilakukan
apabila menemukan ibu menyusui di fasilitas umum dengan cara yang salah
supaya diperbaiki cara menyusuinya. Kewajiban pemerintah daerah dalam hal
menyediakan tenaga konselor sudah dilakukan dengan menyediakan di
fasilitas kesehatan maupun fasilitas umum. menurut ketua konselor ASI Kota
Salatiga sudah terdapat 41 orang konselor ASI yang ditempatkan diberbagi
instansi pemerintahan, fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan
puskesmas, serta perusahaan yang berdiri di kota salatiga. Berikut ini data
konselor ASI yang ada di Kota Salatiga.
Tabel 2. Jumlah Konselor ASI
Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Jumlah - - - 32 orang 35 orang 44 orang 41 orang
Sumber : Data Dinas Kesehatan Kota Salatiga dari Tahun 2010 s/d Tahun 2016
28Wawancara dengan Ketua Ikatan Konselor ASI Kota Salatiga, Narasumber: Ibu Titik Kristiana
Anggraeni, Salatiga, 25 Februari 2016.
62
Dari data yang diuraikan diatas terlihat bahwa jumlah konselor dari
tahun 2013 s/d 2015 mengalami kenaikan, namun pada tahun 2016 terjadi
penurunan jumlah konselor. Dengan adanya konselor ASI yang ditempatkan
di setiap instansi Kota Salatiga diharapkan mampu membantu pemerintah
dalam penyelenggaraan program pemberian ASI Eksklusif yang sedang
digalakkan pemerintah, sehinga dapat direalisasikan dengan baik dan tepat
sasaran.
Kewajiban pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan,
monitoring evaluasi, pengawasan pelaksanaan dan pencapaian program
pemberian ASI Eksklusif, menurut kepala seksi gizi29 Dinas Kesehatan
bekerjasama dengan lintas program lain yang ada dalam sturktur organisasi
Dinas Kesehatan yaitu dengan bidang Pemberdayaan Kemitraan dan Promosi
Kesehatan serta Pelayanan dan Pembinaan Kesehatan untuk membantu dalam
pelaksanaan program ASI Eksklusif. Pembinaan yang dilakukan Dinas
Kesehatan adalah dengan mengadakan kelas ibu di setiap fasilitas pelayanan
kesehatan dan perusahaan yang berdiri di Kota Salatiga. Sasaran yang dituju
adalah ibu hamil, karena dalam kelas ibu yang diadakan Dinas Kesehatan
melakukaan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran ibu menyusui setelah
melahirkan dan menekankan kepada ibu bahwa pemberian ASI Eksklusif itu
penting bagi awal pertumbuhan anak.
29Wawancara dengan Kepala seksi Gizi Dinas Kesehatan Kota Salatiga, Narasumber: Ibu Siti
Maesaroh, Salatiga, 25 Februari 2016.
63
Pada dasarnya ibu mempunyai peran yang sangat penting dalam
tumbuh kembang anak, seorang ibu dapat memberikan asupan gizi yang baik
pada anak guna pertumbuhan anak sejak dini yaitu dengan pemberian ASI
Eksklusif. Dengan demikian pemerintah perlu memperhatikan kesehatan si
ibu dan juga memberikan kesempatan bagi ibu untuk menyusui kapanpun dan
dimanapun, namun sampai saat ini angka kematian pada ibu masih ditemukan,
walaupun jumlahnya tidak banyak tetapi hal ini juga dapat menjadi
penghambat dalam pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif, sehingga
hal ini perlu mendapat perhatian pemerintah. Berikut ini adalah data angka
kematian ibu yang diperoleh penulis di Dinas Kesehatan Kota Salatiga dari
Tahun 2010 s/d bulan Maret Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
Tabel 3. Angka Kematian Ibu
Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ibu Mati 0
Kasus
6
Kasus
2
Kasus
7
Kasus
2
Kasus
5
Kasus
0
Kasus
Sumber : Data Dinas Kesehatan Kota Salatiga dari Tahun 2010 s/d bulan
Maret Tahun 2016.
Berdasarkan data yang telah diuraikan diatas terlihat bahwa kasus
kematian ibu sampai dengan tahun 2015 mengalami penurunan. Hal ini dapat
menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan serta
memperhatikan kesehatan ibu selanjutnya, karena berdasarkan ketentuan
dalam Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan yang menyatakan bahwa : “Upaya kesehatan ibu harus ditujukan
64
untuk menjaga kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan generasi yang
sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu”. Dengan
demikian pemerintah daerah Kota Salatiga dituntut untuk dapat bekerja secara
optimal agar angka kematian ibu dapat diminimalisir sehingga untuk tahun
berikutnya tidak terjadi lagi kasus ibu mati yang dapat menjadi salah satu
faktor penghambat pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif dengan
berupaya menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu secara aman, bermutu,
dan terjangkau, juga menjamin ketersediaan tenaga kesehatan, fasilitas serta
obat-obatan.
Selain adanya kewajiban pemerintah daerah untuk menjamin
kesehatan ibu agar angka kematian ibu untuk tahun berikutnya tidak
meningkat, pemerintah daerah juga perlu memperhatikan kesehatan bagi anak.
Namun berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis Dinas
Kesehatan Kota Salatiga, masih ditemukan angka kematian bayi yang cukup
tinggi, hal ini dapat dilihat dalam data Dinas Kesehatan Kota Salatiga dari Tahun
2010 s/d bulan Maret Tahun 2016 sebagai berikut :
Tabel 4. Angka Kelahiran Bayi dan Angka Kematian Bayi
Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Kematian
Bayi
29
Kasus
21
Kasus
31
Kasus
40
Kasus
37
Kasus
18
Kasus
10
Kasus
Bayi
Lahir
Hidup
3018 2845 2723 2507 2414 1557 571
Sumber : Data Dinas Kesehatan Kota Salatiga dari Tahun 2010 s/d bulan Maret
Tahun 2016.
65
Dari data yang telah diuraikan diatas, terlihat bahwa angka kelahiran
bayi dan angka kematian bayi dari tahun ke tahun mengalami penurunan, hal
ini dapat menjadi titik terang bagi pemerintah daerah untuk lebih
meningkatkan kualitas kinerja pemerintah daerah untuk menjamin kesehatan
pada anak agar pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif pada anak juga
dapat dilaksanakan dengan baik dan optimal.
Dalam hal pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaksanaan dan
pencapaian program program ASI Eksklusif ini memiliki tujuan untuk
meningkatkan efektivitas pelaksanaan progam pemberian ASI dan juga
menilai tingkat keberhasilan daerah dalam mewujudkan hak anak memperoleh
ASI, dengan bentuk laporan kegiatan yang dibuat oleh posyandu untuk
diberikan kepada Dinas Kesehatan melalui puskesmas yang berisikan macam-
macam kegiatan pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif yang
dilakukan di masyarakat. Tingkat keberhasilan pelaksanaan program ini
dilihat dari cakupan ASI Eksklusif yang ditargetkan oleh Dinas Kesehatan
yaitu sebanyak 80%. Namun berdasarkan hasil penelitian yang didapat
penulis, cakupan ASI Eksklusif dari tahun ke tahun masih jauh dari target
yang diharapkan, yaitu :30
Cakupan ASI Eksklusif Tahun 2006 : 28,08%
Cakupan ASI Eksklusif Tahun 2007 : 27,35%
Cakupan ASI Eksklusif Tahun 2008 : 28,82%
Cakupan ASI Eksklusif Tahun 2009 : 40,06%
30Data Dinas Kesehatan Kota Salatiga
66
Cakupan ASI Eksklusif Tahun 2010 : 37,44%
Cakupan ASI Eksklusif Tahun 2011 : 47,18%
Cakupan ASI Eksklusif Tahun 2012 : 49,46%
Cakupan ASI Eksklusif Tahun 2013 : 52,99%
Cakupan ASI Eksklusif Tahun 2014 : 57,9%
Berdasarkan cakupan ASI Eksklusif yang telah di uraikan diatas, maka
Dinas Kesehatan perlu bekerja keras dengan mengupayakan suatu cara agar
target cakupan ASI Eksklusif di Kota Salatiga yang telah ditetapkan dapat
tercapai dengan sempurna, karena tingkat keberhasilan pelaksanaan program
ASI Eksklusif di Kota Salatiga juga dipengaruhi oleh cara kerja Dinas
Kesehatan dalam mewujudkan hak anak untuk memperoleh ASI Eksklusif.
Tidak hanya cakupan ASI Eksklusif yang tidak sesuai target saja yang
menjadi penghambat karena berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan
penulis Dinas Kesehatan masih menemukan hambatan lain dalam pelaksanaan
program ASI Eksklusif ini yaitu Dinas Kesehatan kesulitan untuk memantau
secara langsung ibu yang bekerja di luar Kota Salatiga untuk melaksanakan
pemberian ASI Eksklsif, dan Dinas Kesehatan masih menemukan tingkat
kesadaran ibu untuk mau menyusui yang rendah.
Dalam hal melakukan kerjasama dengan pihak lain juga merupakan
sebuah kewajiban bagi pemerintah daerah, bentuk kerjasama yang
dimaksudkan dapat berupa penyedian ruang ASI yang dibutuhkan ibu
menyusui baik di fasilitas pelayanan kesehatan maupun fasilitas umum. Pihak
lain yang dimaksudkan meliputi instansi pemerintah, fasilitas pelayanan
67
kesehatan dan perusahaan yang berdiri di Kota Salatiga. Pemerintah Daerah
melakukan kerjasama dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat